1
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
NASKAH PUBLIKASI
Disusun Oleh :
Muhammad Arief Fauzan
130565201074
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2018
2
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
Muhammad Arief Fauzan1, Imam Yudhi Prastya, S.IP., MPA
2,
Afrizal, S.IP., M.Si3
1.Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMRAH
2. Dosen Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UMRAH
3. Dosen Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMRAH
ABSTRAK
Pertumbuhan bangunan yang meningkat di Kota Tanjungpinang
membutuhkan tatanan ruang yang baik demi mewujudkan kenyamanan di Kota
Tanjungpinang. Garis Sempadan Bangunan sebagai wujud pengaturan agar setiap
masyarakat membangun sesuai dengan garis batas yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode
kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, yaitu pengumpulan
data melalui studi kepustakaan, dokumen dan hasil-hasil serta lembaga-lembaga
terkait dengan permasalahan yang diteliti dan mengadakan pengamatan langsung
onjek yang diteliti dengan menggunakan teknik wawancara dimana peneliti
mengadakan tanya jawab langsung dengan informan. Teori yang digunakan untk
melihat permasalahan ini digunakan teori Edward III yang memiliki variabel yaitu
komunikasi, sumber daya,disposisi sikap,strukur birokrasi
Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam pelaksanan setiap instansi dalam
melaksanakan peraturan daerah nomor 7 tahun 2010 tentang bangunan gedung
masih belum tercapai secara keseluruhan masih adanya celah untuk masyarakat
melakukan pelanggaran yang diseut celah regulasi dimana masyarakat
membangun bangunannya terlebih dahulu daripada mengurus perizinannnya
sehingga masyarakat bisa bebas membangun dan juga lambatnya proses
pemberian rekomendasi teknis yang mencapai 12 hari kerja dan juga adanya
kekurangan dalam tim teknis lapangan yang membuat kondisi melambatnya
proses pelaksanaan Peraturan Daerah Tersebut.
Kata kunci : Implementasi Peraturan Daerah, Garis Sempadan Bangunan
3
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
Muhammad Arief Fauzan1, Imam Yudhi Prastya, S.IP., MPA
2,
Afrizal, S.IP., M.Si3
1.Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMRAH
2. Dosen Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UMRAH
3. Dosen Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMRAH
ABSTRACT
Increased building growth in the city of tanjungpianag need arrangment
space for the sake of create the freshness in the city of Tanjungpinag. The
boundary lines of the bulding as a form of setting to each community build in
accordance with the limits specified in the rules area of the tanjungpinang city.
This type of research is descriptive with qualitative method. technique
data collection with observation tehnique, i.e., data collection through the stdy of
literature, document and outcomes as well as the institutions associated with the
problems are examined and held direct observation that object examined use
interview techniques where researchers held a debriefing with the informant. the
theory used to see this problem used the theory of edward iii who have variable
i.e., communication, resources, attitudes disposition, bureaucracy structure.
The result of this study is that in carrying out every instance in carrying
out local regulations numbers 7 year 2010 on building still has not been
accomplished overall still a gap for the general conduct violations being the
regulatory loopholes where society build the building beforehand rather than
taking care of permit so that the community can freely build and also slowed
proccess present of technique recommendation which achieve 12 days of work
and also existence lack in technique team that conditions slowed the process of
implementation of the regulation of the area
key words: Implementation of local regulations, Boundary lines of the buildings
4
PENDAHULUAN
Salah satu tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945
aline kempat yaitu : memajukan kesejahteraan umum, berangkat dari konsep dan
tujuan nasional tersebut maka sudah sepatutnya bangsa Indonesia melakukan
suatu aktifitas nyata sebagai perwujudan usaha dalam rangka mewujudkan tujuan
tersebut. Untuk bisa mewujudkan kesejahteraan umum, maka pemerintah perlu
melakukan pergerakaan ke arah yang lebih baik yaitu dengan melakukan
pembangunan – pembangunan secara bertahap dan menyeluruh. Namum
permasalahan itu tidak semudah membalik telapak tagan.
Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia
dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan
kemampuan nasional. Tujuan dari pembangunan nasional yaitu , mewujudkan
suatau masyarakat yang adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan
pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kota Tanjungpinang yang belakangan ini mengalami pertumbuhan yang
pesat dalam pembangunan dalam berbagai sektor khususnya pada sektor
pertokoan dan perumahan, dimana Kota otonomi yang baru berumur sekitar 15
tahun ini merupakan kota sedang berkembang baik dari segi industri, perumahan,
perdagangan, dan pariwisata sehingga pembangunan gencar dilakukan. Hal ini
pasti membutuhkan penataan dan pengaturan yang harus diberikan pemerintah
dalam bidang penataan bangunan dan pengawasaan terhadap bangunan. Guna dari
penataan dan pengawasaan bangunan ini adalah dalam pembentukan watak,
perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Karena itu penyelenggaraan
pembangunan perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan
5
kehidupan serta penghidupan masyarakat sekaligus untuk mewujudakan bangunan
gedung yang andal dan fungsional, berjati diri serta seimbang serasi dan selaras
dengan lingkungannya.
Untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal, fungsional, berjati diri
serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya perlu dilakukan penataan
dan pengaturan bangunan. Upaya tersebut tersebut juga diharapkan dapat
menjamin keselamatan masyarakat dan tercapainya tertib penyelenggaraan
bangunan yang sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis
bangunan , dari segi keselamatan , kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaran
bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis
dan persyaratan administratif bangunan gedung, serta harus diselenggarakan
secara tertib . Pengaturan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dalam peraturan
daerah dimaksudkan agar bangunan gedung sejak didirikan telah ditetapkan
fungsi dan klasifikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
bangunan gedung, sehingga masyarakat yang akan mendirikan bangunan dapat
memenuhi persyaratan admisistratif dan persyaratan teknis bangunan gedungnya
secara efektif dan efisien. Sehingga ketika masyarakat membangun bangunan
gedung tidak adanya kendala dalam hal administratif maupun teknis bangunan
tersebut dan tidak adanya pelanggaran yang terjadi .
Untuk mendorong terwujudnya bangunan yang andal, serasi, dan selaras
dengan lingkungan sesuai amanat dalam UU No.28 tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung dimana di dalam UU tersebut mengataur fungsi bangunan
6
gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung,
termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap
tahap penyeleng-garaan bangunan gedung dan untuk menyelaraskan dengan
program pembangunan nasional tersebut maka di kota Tanjungpianang
dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung
sebagai peraturan untuk mengatur penataan terhadap bangunan gedung di kota
Tanjungpinang dan juga untuk mewujudkan salah satu visi dan misi kota
Tanjungpinang “Melaksanakan pembangunan yang ramah lingkungan dengan
penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, serta pelestaraian lingkungan
hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”. Dan selaku
lembaga teknis dalam hal pengaturan dan penataan gedung di bentuklah Dinas
Tata Kota dan Pengawasan Bangunan berdasarkan Peraturan Walikota
Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan dan untuk
saat ini Dinas Tatat Kota dan Pengawasan Bangunan sudah bergabung kedalam
Dinas PU dan Penataan Ruang sesuai dengan SOTK terbaru kota Tanjungpinang
Tahun 2017.
Dilihat dari pasal 23 tentang Garis sempadan bangunan yang di atur di
dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 di jelaskan
bahwa jarak bangunan dan AS jalan memiliki jarak yang harus di berikan kepada
orang atau kontraktor dalam membangun bangunan yang berada di dekat jalan.
Dan setiap orang atau kontraktor harus memahami berapa jarak yang harus
diberikan untuk ruang kosong yang harus di berikan, salah satu jarak yang harus
di berikan yaitu 20 meter dari as jalan untuk jalan arteri premier dan 15 meter
7
untuk jalan arteri sekunder. Berikut tabel pelanggaran terkait garis sempadan
bangunan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku.
Tabel I.1 Pelanggaran Garis Sempadan Bangunan
sumber : Dinas Tata Kota Dan Pengawasan Bangunan
Melihat dari pelanggaran yang terjadi di tabel di atas dapat di katakan
masih terjadinya pelanggaran yang dilakukan leh masyarakat terhadap bangunan
yang dibangunnya sehingga dampak kedepannya jika tidak adanya tindak lanjut
dari pemerintah maka yang akan ditimbulkan adalah penyempitnya ruang untuk
digunakan sebagai tempat penanaman pohon penghijauan, pemasangan pipa gas ,
air minum , penanaman kabel instalasi listrik bawah tanah dan juga jarak antar
No No IMB Jenis Bangunan
Ketentuan Yang Di Langgar
GSB
Depan
GSB
Belakang
GSB Kanan dan Kiri
1 2230 Tahun 2015 Rumah Tinggal V
2 2483 Tahun 2015 Ruko V V V
3 2254 Tahun 2015 Rumah Tinggal V V
4 2856 Tahun 2015 Gudang V
5 2408 Tahun 2015 Pencucian Motor V V
6 413 Tahun 2016 Rumah Tinggal V
7 913 Tahun 2016 Pertokoan V
8 1084 Tahun 2016 Rumah Tinggal V V V
9 1280 Tahun 2016 Rumah Tinggal V V
10 987 Tahun 2016 Toko V V
11 292 Tahun 2016 Ruko V
8
rumah yang seharusnya ada jarak diantara rumah tersebut apabila tidak adanya
pengawasan dan kontrol terhadap bangunan – bangunan tersebut maka
kedepannya semakin tidak adanya unsur penataan yang baik di suatu daerah.
Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
terhadap “Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinag Nomor 7
Tahun 2010 Bangunan Gedung”
Perumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah, maka yang menjadi
rumusan masalah adalah “ Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung”
Kerangka berfikir
Perda No 7 Tahun 2010
Tentang Bangunan Gedung
Di Kota Tanjungpinang
Implementasi Perda No 7
Tahun 2010 Tentang
Bangunan Gedung Di
Kota Tanjungpinang
Kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan di Kota Tanjungpinang, sehingga dapat terlaksana pengaturan dan penataan bangunan gedung yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud bangunan gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras
dengan lingkungannya.
Struktur birokrasi
Disposisi
Sumber daya
Komunikasi
9
Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif
kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk menjelaskan bagaimana
proses suatu kejadian atau kasus itu terjadi dengan menggunakan penjelasan
kata-kata. Menurut Ulber Silalahi penelitian deskriptif kualitatif semata-mata
mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik
sekelompok manusia, benda, atau peristiwa.(silalahi 2012: 27)
2. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan ini adalah di Kota
Tanjungpinang yang merupakan salah satu Kota di Daerah Provinsi
Kepulauan Riau.
3. Jenis Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh
peneliti dari subjek penelitian yang merupakan sumber data utama. Sumber
data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman
video/audio tapes, pengambilan foto, atau film.(Moleong 2012: 157)
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua
setelah sumber utama yang bisa dijadikan sebagai bahan penunjang dari data
yang didapatkan dari sumber utama. Data sekunder bisa didapatkan dari data-
data berupa sumber dari buku-buku penelitian, sumber dari arsip, serta dari
sumber dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian.
10
4. Informan
Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.(Moleong 2012: 132)
Dalam pemilihan informan, penulis menggunakan metode non-random
sampling dengan teknik purposeful sampling.
Dalam purposeful sampling, peneliti memilih subjek penelitian dan
lokasi penelitian dengan tujuan untuk mempelajari atau untuk memahami
permasalahan pokok yang akan diteliti.(Herdiansyah 2010: 106)
Dalam penelitian ini penulis menggunakan satu orang informan
kunci (key informan) yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang
akan diteliti, dan beberapa orang informan tambahan yang ditentukan dengan
dasar pertimbangan sebagai pelengkap informasi dari informan kunci.
Adapun informan kunci yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dan
Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan Pertamanan.
Tabel I.4 Tabel Informan
Informan Jumlah
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 orang
Dinas PU dan Penataan Ruang 1 orang
Satpol PP Kota Tanjungpinang 1 orang
Masyarakat 1 orang
Sumber : olahan penelitian
11
Pembahasan
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
Dan hasil yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan adalah masih
belum tercapainya pelaksanaan Perda No 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan
Gedung melihat dari masih banyaknya pelanggaran yang terjadi seperti yang di
tunjukkan pada tabel di latar belakang
Tabel Pelanggaran Bangunan
Sumber: Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan
No No IMB Jenis Bangunan
Ketentuan Yang Di Langgar
GSB
Depan
GSB
Belakang
GSB Kanan dan Kiri
1 2230 Tahun 2015 Rumah Tinggal V
2 2483 Tahun 2015 Ruko V V V
3 2254 Tahun 2015 Rumah Tinggal V V
4 2856 Tahun 2015 Gudang V
5 2408 Tahun 2015 Pencucian Motor V V
6 413 Tahun 2016 Rumah Tinggal V
7 913 Tahun 2016 Pertokoan V
8 1084 Tahun 2016 Rumah Tinggal V V V
9 1280 Tahun 2016 Rumah Tinggal V V
10 987 Tahun 2016 Toko V V
11 292 Tahun 2016 Ruko V
12
Dapat dikatakan bahwa dengan pembangunanan yang meningkat di tiap
tahunnya pengawasan yang dilakukan belum menyeluruh di kota Tanjungpinang.
Dapat dilihat dari data yang di dapat sebagai berikut:
Tabel Perbandingan jumlah bangunan dengan jumlah Permohonan Izin
NO
Jumlah Bangunan Per Tahun
2016
Jumlah Pemohon
Rektis IMB
1 350 208
Sumber: Hasil olahan penelitian
Melihat data pertumbuhan bangunan dengan permohonan masih sangat
jauh perbedaan sehingga masih banyak bangunan yang belum memiliki IMB Dan
juga adanya celah regulasi dari lambatnya proses pelaksananaan perda tersebut
sehingga masyarakat membangun terlebih dahulu dan itu yang membuat
banyaknya pelanggaran yang terjadi
Dalam hal sosialisasi hasil yang di dapat adalah kurangnya sosialisai yang
tidak semua masyarakat tahu akan perda tersebut dan juga mayarakat yang kurang
mencari tahu dan tidak mau tahu tentang adanya perda bangunan tersebut. Dan
juga peralatan yang ada untuk menindak pelanggar belum memadai dan masih
kurang sehingga tidak tercapai tindakan yang maksimal dalam menegakkan perda
ini.
Selanjutnya penelitian ini, untuk melihat implementasi kebijakan peraturan
daerah kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung,
13
peneliti menggunakan teori Edward III dalam menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi dalam implementasi kebijakan yang akan dijelaskan dibawah ini
A. Komunikasi
Agar bisa diimplementasikan dengan baik, maka komunikasi kebijakan
harus disampaikan dengan baik kepada para implementor. Komunikasi dalam
implementasi kebijakan ini sudah berjalan dengan baik, dalam hal transmisi dan
konsistensi namun dalam hal kejelasan masih kurang hal ini disebabkan dalam
kejelasan ada perangkat pelaksana yang belum jelas mengetahui tugas dan
fungsinya.
B. Sumber Daya
Sumber daya yang memadai akan menentukan tingkat keberhasilan dari
implementasi kebijakan. Adapun sumber daya yang diperlukan dalam
implementasi kebijakan berupa sumber daya staf, informasi, wewenang dan
sumber daya fasilitas. Dalam implementasi kebijakan ini, fasilitas yang tersedia
sudah tercukupi, hal ini dikarenakan setiap instansi sudah memiliki tugas sesuai
tupoksi, sehingga fasilitas yang digunakan adalah fasilitas yang melekat pada
instansi masing-masing anggota. Dan juga sumber daya informasi yang didapat
sudah baik, Walaupun pada sumber daya manusia yang ada di satu instansi masih
mengalami kekurangan
C. Disposisi
Disposisi merupakan kecenderungan dari implementor untuk mendukung
atau tidak mendukung sebuah kebijakan. Melihat dari setiap instansi yang ada
secara keseluruhan, pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang
14
ada namun ada di salah satu bagian adanya kecenderungan dari implementor yang
tidak secara keseluruhan menjalankan apa yang sudah ada pada aturannya
D. Struktur Birokrasi
Dimensi struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan meliputi perincian
tugas dan Standard operating Procedures (SOP). Dimensi struktur birokrasi
dalam implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2010 tentang bangunan
gedung kurang berjalan secara maksimal. Dalam perincian tugas memang telah
terlaksana dengan baik dengan penjabaran tugas masing-masing instansi. Namun
dalam hal adanya SOP (standard Operating Procedures), SOP yang digunakan
membutuhkan jangka waktu yang lama dalam hal rekomendasi teknis yang
mencapai 12 hari kerja.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan , maka penulis menyimpulkan
bahwa secara pelaksanaanya, implementasi Peraturan Daerah Kota
Tanjungpinang Noamor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung yang
dilakukan oleh para instansi terkait yang melaksanakan peraturan daerah tersebut
belum berjalan sesuai dengan aturannya. Hal ini dapat terlihat dari masih
banyaknya pelanggaran yang terjadi sesuai dengan data yang ada perbandingan
antara pertumbuhan bangunan dengan pemohon untuk perizinan masih jauh
berbeda tidak adanya keseimbangan. Dan juga masih banyaknya masyarakat
yang membangun terlebih dahulu daripada membuat izin untuk membangun dan
disini terlihat adanya celah regulasi yang bisa di manfaatkan yaitu adanya
pemutihan bangunan sehingga bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan
bangunan dapat tetap mendapatkan izin mendirikan bangunan walau sudah ada
15
banguanan sebelumnya. Dan masih lambatnya proses perizinan untuk
mendapatkan rekomendasi teknis yang mencapai 12 hari kerja dan juga personil
yang ada sebagai pelaksana teknis yang hantya berjumlah 3 orang .
Dan juga faktor- faktor yang mempengaruhi dari pelaksanaan perda tersebut
yang belum berjalan sesuai dengan aturannya seperti kejelasan dari setiap instansi
belum mengetahui dengan jelas tugas dan fungsinya sehingga masih adanya
lempar tangguang jawab yang membuat lambannya pelaksanaan perda tersebut
dan juga konsistensi sosialisasi perda yang tidak sesuai dengan capaian ke
masyarakat . dan kondisi staff pelaksana perda yang kurang dalam melaksanakan
perda tersebut.
A. Saran
Adapun saran yang bisa diberikan dari hasil penelitian ini adalah
1. Pemerintah
- Perlu adanya tambahan tim lapangan sebagai peninjau teknis bangunan
yang bekerja untuk memantau bangunan yang ada sehingga tidak akan
ada kejadian kurang siapnya tim teknis lapangan untuk membuat
rekomendasi teknis.
- Perlu adanya pemahaman yang jelas antara tugas dan fungsi pengawasan
bangunan tidak hanya sekedar mengawasi dalam bidang administrasi.
- Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya dilakukan di media saja bisa
dilakukan ke tingkat pemerintah paling bawah sehingga tercapai sosilaisai
ke masyarakat yang tidak memahami media .
2. Masyarakat
16
Perlu adanya pemahaman dan pengetahuan terkait tentang Bangunan yang
akan dibangun dan juga dalam membeli tanah perlu adanya kejelasan
surat-surat tanah tersebut.
17
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Penerbit
Alfabeta.
----------, 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Penerbit Alfabeta.
Dunn, W.N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press.
Herdiansyah, Haris.2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial.
Salemba Humanika. Jakarta.
Islamy, Irfan. 2009. Prinsip- prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi
Aksara: Jakarta.
Moekijat. 2008. Adminitrasi Perkantoran. Bandung: Mandar Maju
Moleong, L. J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi revisi. Rosdakarya.
Bandung.
Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana. 2015.Manajemen Pelayanan
Publik. Bandung: CV Pustaka Setia,
Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.
Jakarta : PT Gramedia.
---------,2014. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
-------, 2008. Public Policy. Jakarta : PT Gramedia.
Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Refika Aditama. Bandung
Subarsono, A.G. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.
Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Suyanto, Bagong, dkk. 2008. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif
Pendekatan. Prenada Media Group. Jakarta.
Saebani, Beni Ahmad. 2008. Metode Penelitian. Pustaka Setia. Bandung
Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta:
Lukman Offset YPAPI.
18
Wahab, Solichin Abdul. (2008) Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi 2. Jakarta, Bumi Aksara.
-----------, (2005). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan
Negara. Jakarta : PT. Bumi Aksara
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta : PT Buku Kita
-------, 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo.
-------, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo.
-------, 2008. Kebijakan Publlik Teori dan Proses Edisi Revisi. Jakarta : Medpres.
Jurnal dan Penelitian :
Enceng dan Faizal Madya ,Evaluasi Perumusan, Implementasi, Dan Lingkungan
Kebijakan
Kurnia, Adil. 2010. Definisi Analisis Beban Kerja. http://www.basukisujiato.com
Rezky R,2014, Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun
2012 Tentang Bangunan Gedung Terkait Dengan Pengawasan Terhadap
Pembangunan Perumahan Di Kota Malang (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan Dan Pengawasan Pembangunan Kota Malang)
Undang- undang dan Peraturan Daerah
Undang – undang Dasar Negara Indonesia 1945
Undang – undang No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
Peraturan Daerah No 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung