i
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAMPERKARA PERDATA
TESIS
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Dalam Studi Magister Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Narotama Surabaya
Oleh :
MUSTHOFA CAMALNIM. 121.050.103
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUMUNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA2008
ii
LEMBAR PENGESAHAN
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
DALAM PERKARA PERDATA
USULAN PENULISANTESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL : APRIL 2008
Menyetujui :
Dosen Pembimbing
Tutiek Retnowati, SH, MH
MengetahuiKetua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Narotama Surabaya
Dr. Sadjijono, SH.,M.Hum
iii
TESIS
PADA TANGGAL : APRIL 2008
TIM PENGUJI TESIS
Ketua : ..........................
Anggota : ..........................
..........................
iv
MOTTO
“………..Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”
( QS : 58 : 11)
Persembahan :
Kupesembahkan kepada Istri dan anakku tercinta dan tersayang serta
Orang Tua dan Saudaraku yang kusayangi
Terima kasih pada kalian semua …….
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-
Nyalah, penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian yang berjudul
“Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata” dengan baik.
Penyusunan usulan penelitian ini dilakukan penulis tidak lain adalah dalam
rangka memenuhi tugas-tugas akhir dan dalam usaha mencapai gelar Magister
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana di Universitas
Narotama Surabaya.
Mengingat penulis adalah mahasiswa dengan mengambil bidang studi
Magister Hukum pada Universitas Narotama Surabaya, kiranya wajarlah penulis
memilih judul usulan penelitian mengenai “Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri
dalam Perkara Perdata”.
Penulis menyadari bahwa penyusunan usulan penelitian ini masih jauh dari
sempurna. Oleh karena itu segala saran dan kritik sangat diharapkan demi
kesempurnaan di masa yang akan datang.
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang dalam disampaikan kepada :
Yth. Ibu Ir. Hj. Iswachyu Daniarti DS, Ketua Umum Yayasan Pawiyatan Gita
Patria Universitas Narotama Surabaya.
Yth. H. R. Djoko Soemadijo, SH, selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
Yth. Dr. Sadjijono, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Narotama Surabaya.
Yth. Tutiek Retnowati, SH, M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah
vi
memberikan bimbingan kepada penulis
Yth. Bapak-Bapak Dosen Penguji.
Para Dosen dan segenap Civitas Akademika Universitas Narotama Surabaya
Istri dan anak-anakku tercinta yang memberi dorongan dan semangat kepada
penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
Demikian ucapan terima kasih penulis sampaikan dan atas bantuan dan kerja
samanya disampaikan terima kasih.
Akhir kata semoga usulan penelitian yang disusun dengan segala keterbatasan
yang dimiliki penulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.
Amin.
Surabaya, 2008
Penulis
vii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL............................................................................................. i
HALAMAN PENGESAHAN............................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PEGUJI TESIS ........................................... iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN................................................... iv
KATA PENGANTAR .......................................................................................... v
DAFTAR ISI......................................................................................................... vii
HALAMAN RINGKASAN ................................................................................. ix
HALAMAN ABSTRACT .................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN................................................................................ 1
1. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1
2. Rumusan Masalah.......................................................................... 10
3 Tujuan Penelitian........................................................................... 11
4. Manfaat Penelitian......................................................................... 11
5. Tinjauan Pustaka ........................................................................... 12
6. Metode Penelitian .......................................................................... 14
a. Pendekatan Masalah ................................................................ 14
b. Sumber Bahan Hukum............................................................. 14
c.. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Bahan Hukum..... 15
d. Analisis Bahan Hukum ……………………………………….
1. Sistematika Penulisan...........................................................................
viii
BAB II PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG
UIVOERBAAR BIJ VOORRAAD...................................................... 18
A. Eksekusi Putusan Pengadilan ....................................................... 18
B. Isi Surat Putusan dan Penandatanganan serta Pengucapan
Putusan .......................................................................................... 23
C. Asas-asas dan Tata Cara Eksekusi................................................. 26
D. Penundaan Eksekusi .................................................................... 41
E. Hal Menjalankan Putusan Hakim (Executie)................................. 43
BAB III KEWENANGAN PENGADILAN DALAM UITVOERBAAR BIJ
VOORRAAD ......................................................................................... 48
A. Pendirian Mahkamah Agung ........................................................ 48
B. Keberanian Hakim Menjalankan dan Melaksanakan Putusan
Uitvoerbaar Bij Voorraad ........................................................... 56
BAB IV PERMASALAHAN YANG TERJADI AKIBAT UITVOERBAAR BIJ
VOORRAAD ......................................................................................... 64
A. Alasan Hukum dalam Eksekusi yang Noneksekutabel ................. 64
B. Dilema Eksekusi Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad ................. 69
BAB V PENUTUP............................................................................................ 82
A. Kesimpulan.................................................................................... 82
B. Saran-Saran.................................................................................... 82
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
ix
RINGKASAN
Penelitian dalam Tesis ini, penulis memaparkan tentang “Eksekusi Putusan
Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata”. Sumber dari pelaksanaan eksekusi adalah
berasal dari putusan Pengadilan (Majelis Hakim yang diatur dalam bagian kelima
Pasal 195 – Pasal 224 tentang menjalankan putusan pada HIR/RIB, atau bagian
keempat Pasal 206 – Pasal 258 tentang menjalankan putusan pada RBG. Bahwa
sebagaimana kita ketahui bahwa putusan hakim ada bermacam-macam baik putusan
yang bersifat putusan sela maupun putusan akhir yaitu putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dalam pelaksanaan eksekusinya sering kali
mengalami dilema baik karena beberapa hambatan dari pihak yang berperkara
maupun hambatan yang datang dari luar.
Penulis dalam melakukan penelitian, menyimpulkan bahwa :
1. Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad sesuai dengan asas Peradilan sederhana, cepat
dan biaya ringan.
2. Eksekusi putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad mengandung risiko bilamana
kemudian dibatalkan di tingkat banding atau kasasi.
3. Pemohon eksekusi putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad seyogyanya diwajibkan
menyerahkan barang jaminan yang senilai dengan barang obyek eksekusi yang
ditentukan Ketua Pengadilan Negeri.
4. Uitvoerbaar Bij Voorraad atau pelaksanaan putusan terlebih dahulu, artinya
suatu putusan Pengadilan dapat dilaksanakan eksekusinya meskipun keputusan
itu belum mempunyai keputusan hukum tetap karnea tergugat mengajukan upaya
hukum perlawanan atau banding atau kasasi.
x
Pengawasan pelaksanaan eksekusi putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad oleh
Pengadilan Tinggi dan oleh Makhamah Agung seyogyanya dilakukan dengan cermat
dan konsisten dengan maksud untuk menghindarkan terjadinya pertentangan antara
keduanya dalam melakukan tindakan atau wewenang pengawasan. Melalui beberapa
surat edaran tersebut, Mahkamah Agung tidak sekedar menghimbau kepada para
hakim dan ketua Pengadilan Negeri akan hati-hati menggunakan lembaga
Uitvoerbaar Bij Voorraad melainkan telah meminta perhatian yang serius. Selain
mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak penggugat dalam posita
serta petitum gugatan, hakim akan mempertimbangkan pula apakah syarat-syarat
dapatnya dijatuhkan putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad sebagaimana ditentukan
dalam pasal 180 (1) HIR/RIB atau pasal 191 (1) RBG/RDS telah terpenuhi ataukah
tidak.
xi
ABSTRACT
In this research, writer of explaning abot : “Executing Decision District Court
ini Civil Dispute”.Source of from execution execute Decision Justice (Council
Judge). Arranged in fifth shares of Section 195 – Section 224 about runnig decision at
HIR/RBG, or fourth shares of Section 206 – Section 258 about running decision at
RBG.
Writer in conducting research, please conclude that : Decision of Uitvoerbaar
Bij Voorraad as according to simple Jurisdiction principle, quickly, and light
expense, containing risk when is later ; then canceled by in storey compare or kasasi,
and an Justice decision can be executed to execute him though that decision not yet
had decision of law remain to becausesued to raise legal effort resistance of or
compare or kasasi.
Observation of execution execute decision of Uitvoerbaar Bij Voorraad by
Hig Court, and by of Justie is properly conducted by consistence and carefully with a
view to obviate the happening of opposition between both in conducting action or
observation authority.
Research method use approach of law of sociologis, seaching and finding
case or phenomenon that happened specially about executing in relation at obligatory
order.
xii
TESIS
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAMPERKARA PERDATA
Oleh :
MUSTHOFA CAMALNIM. 121.050.103
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUMUNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA2008
xiii
DAFTAR PUSTAKA
Harahap, M. Yahya. 1991. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Cetakan Ketiga. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
______. 1992. Permasalahan Eksekusi. Varia Peradilan. Tahun VII No. 85/Oktober.
Makarto, Moh. Taufik. 2004. Pokok Hukum Acara Perdata. Cetakan Pertama. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
Mertokusumo, Sudikno. 1997. Hukum Acara Perdata Indonesia. Penerbit Liberty. Yogykarta.
Muhammad, Abdulkadir. 2000. Hukum Acara Perdata Indonesia. Cetakan Ketujuh. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Mustofa, Wildan Suyuthi. 2001. Praktek Kejurusitaan Pengadilan. Puslitbang Diklat. Mahkamah Agung RI. Jakarta.
Prodjodikoro, R. Wirjono. 1988. Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Cetakan Kesepuluh. Penerbit Sumur. Bandung.
Soemitro, Rochmat. 1987. Peraturan dan Instruksi Lelang. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Penerbit PT. ERESCO. Bandung.
Soeparno, et, al. 2003. Sekitar Kewenangan Pengadilan Tinggi dalam Memberi Izin Putusan Serta Merta (Eksekusi) atau Uitvoerbaar Bij Voorraad. Peserta Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesional Dari Hakim Tingkat Bandung Seluruh Indonesia Tahun 2003. Yogyakarta.
Soepomo, R. 2000. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Cetakan Keempatbelas. Penerbit PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
Subekti. 1993. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cetakan Keduapuluhlima. Penerbit PT. Intermasa. Jakarta.
Sutarno. 2003. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
Sutantio, Retnowulan. 1993. “Jurusita, Tugas dan Tanggungjawabnya” : Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jalan Medan Merdeka Utara 9 – 13.
xiv
Syahdeini, Sutan Remi. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Penerbit Institut Bangkir Indonesia. Jakarta.
Thantawi, Rifqy. 2003. “Menuju Aturan Hukum yang Berbasis pada Kepentingan Rakyat”. Kondisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Internet.
Waluyo, Putut Djati. 2004. “Prosedur Penyidangan, Eksekusi, Proses Pidana Kaitannya dengan Perkreditan Perbankan cq Lembaga BPR”. Masalah. Malang.
Wibowo, Basuki Rekso. 1993. “Dilema Eksekusi Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad”. Varia Peradilan. Majalah Hukum Tahun VIII/No. 94 Juli. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
Hamid, A.T. 1980. Praktek Peradilan Perkara Perdata. Penerbit CV. Al Ihsan Surabaya, Harahap, M. Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
Sutantio, Retno Wulan, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Alumni Bandung, 1983, Mandar Maju, Bandung, 1997.
______, “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan”, Buku Cetakan Pertama dan Buku II, Cetakan Kedua, Proyek Pembinaan Teknis Yustisial, Mahkamah Agung, 1997.
______, Putusan yang dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu”, Puslitbang Diklat Mahkamah Agung (Uitvoerbaar Bij Vooraad), 1997.
Undang-Undang RI Nomor 14 – 1985 Tentang Mahkamah Agung, Usahan Nasional, Surabaya.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Ataas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah.