DINAS KESEHATAN ACEH Jalan Tgk. Syech Mudawali No 6 Banda
Aceh
www.dinkes.acehprov.go.id
KATA PENGANTAR
melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dokumen Rencana
Kerja
(Renja) Dinas Kesehatan Aceh tahun 2020 ini dapat diselesaikan
dengan baik.
Renja Dinas Kesehatan Aceh ini memuat kondisi umum, isu-isu
strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda
pembangunan
bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Aceh untuk tahun anggaran
2020
yang akan datang.
Satuan Kerja Perangkat Aceh dan pihak-pihak terkait lainnya
memiliki
pedoman atau acuan untuk merencanakan program dan kegiatan
prioritas
yang akan dibiayai dengan APBA dan APBN maupun sumber
pendanaan
lainnya.
Pada akhirnya kami sangat menyadari bahwa Renja Dinas
Kesehatan
Aceh ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu koreksi dan saran
sangat
kami harapkan dari seluruh komponen kesehatan maupun pihak-pihak
yang
terkait lainnya untuk perbaikan Renja Dinas Kesehatan Aceh di tahun
yang
akan datang, namun demikian semoga Renja Dinas Kesehatan Aceh ini
dapat
berguna bagi kita semua.
DAFTAR ISI
1.4 Sitematika Penulisan
...........................................................................
5
2019
Kesehatan Aceh
………………............................................................
6
Faktor-Faktor Penyebab Tersebut
...................................................... 21
Kesehatan Aceh
................................................................................
36
2.3.1 Koordinasi dan sinergi Program Antar SKPA dengan Kab/Kota
...... 37
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam
Menyelengarakan Tugas dan Fungsi Dinas
Kesehatan..................... 38
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA
....................................... 40
2.5 Penelaahan Ususlan Program dan Kegiatan Masyarakat
................. 41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN ACEH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
........................................... 45
3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Aceh
..................................... 46
3.3 Program dan Kegiatan
......................................................................
49
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 iii
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN ACEH… 50
BAB V PENUTUPAN
............................................................................................
51
BAB I
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh
(Renja –
SKPA) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk
periode 1 (satu) tahun.
Renja Dinas Kesehatan mempunyai arti yang strategis dalam
mendukung
penyelenggaraan program program pembangunan tahunan Pemerintah
Daerah
mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1). Renja SKPA merupakan
dokumen
yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program
Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra)
Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Perangkat
Daerah
(RKPD), 2) Renja SKPA merupakan salah satu instrument untuk
evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh
mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja
Tahunan
sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Aceh.
Dinas Kesehatan Aceh merupakan salah satu perangkat
Pemerintah
Aceh yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Daerah
di
bidang kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan
dalam
upaya peningkatan pembangunan kesehatan mengarah kepada
peningkatan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
agar
peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya
dapat
terwujud. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program
pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan
pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara berkesinambungan,
perlu
dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan
terarah.
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 2
Untuk mewujudkan pencapaian tersebut maka perlu disusun Renja
Dinas Kesehatan Aceh. Renja Dinas Kesehatan merupakan dokumen
yang
bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan
kesehatan
yang akan dilaksanakan tahun 2020.
Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Kesehatan
sangat ditentukan oleh kapabilitas dan kompetensi organisasi serta
aparatur.
Selain itu keberhasilan tersebut juga akan sangat ditentukan oleh
Rencana
Kerja dengan memperhitungkan segala dukungan berbagai sumber
daya
organisasi dan lingkungan organisasi. Interaksi berbagai sumber
daya
tersebut pada akhirnya sangat menentukan perumusan strategi
dan
target kinerja Dinas Kesehatan. Dengan kata lain melalui Renja
akan
diketahui sampai sejauh mana tingkat pencapaian kinerja Dinas
Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.
Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, maka Dinas
Kesehatan Aceh sebagai salah satu lembaga teknis daerah dengan
tugas
pokok dan fungsi untuk menyusun rencana dan melaksanakan
pengendalian
program pembangunan daerah harus merumuskan Rencana Kerja
yang
akan menjadi pedoman dan tolak ukur keberhasilan tugas pokok
dan
fungsinya.
Sebagai arah dan target Dinas Kesehatan Aceh dalam mengatasi
kondisi
kesehatan masyarakat saat ini, disusun rencana kerja (Renja)
Dinas
Kesehatan Aceh Tahun 2020. Renja ini merupakan dokumen
perencanaan
yang memuat program pembangunan kesehatan Aceh dengan
indikator
kinerjanya masing-masing, sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan
Aceh
dalam penanganan kesehatan di Aceh Tahun 2020.
Sebagai penuntun arah pembangunan kesehatan Aceh satu tahun
yang
akan datang, Renja Dinas Kesehatan Aceh disusun secara sinergis dan
saling
melengkapi dengan rencana pembangunan kesehatan di
Kabupaten/kota.
Karena itu, Renja Dinas Kesehatan Aceh ini dipandang sebagai suatu
rolling
plan, yakni suatu rencana yang secara reguler dan sistimatis dapat
dikaji
kembali untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang
mungkin
terjadi dilingkungan internal maupun eksternal, seperti perubahan
aturan
yang terkait dengan sektor kesehatan, seperti kondisi
keuangan
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 3
Negara/daerah, transisi epidemiologi, iklim politik, dan kondisi
ekternal
lainnya yang mempengaruhi asumsi-asumsi dalam penyusunan Renja
ini.
1.2. Landasan Hukum
berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah
beberapa kali diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 4700);
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan
Dekonsentrasi
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 4
dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000
Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012
tentang
Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata
Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
cara
Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD
dan RKPD. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor
1213);
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 –
2019;
16. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Aceh
(Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008
Nomor
01, Tambahan Lembaran Provinsi Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam
Nomor 11);
17. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran
Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08,
Tambahan Lembaran Provinsi Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor
18);
18. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan(Lembaran
Daerah
Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Provinsi Aceh
Nomor
30);
19. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan
Perangkat Aceh;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 107 Tahun 2016 tentang
Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
Aceh;
1.3. Maksud dan Tujuan
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 5
1. Sebagai Pedoman Teknis dan strategi dalam penyelenggaraan,
pengelolaan,
pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Aceh.
2. Memberikan arah pembangunan kesehatan berupa gambaran
tentang
program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Kesehatan
Aceh
dalam satu tahun anggaran.
pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana
pengorganisasian
program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan Aceh sesuai
Tupoksinya
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi antara
Provinsi
dengan Kabupaten/Kota, antar ruang, antar waktu, antar fungsi
pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah Kabupaten/Kota ;
dan
1.4. Sistimatika Penulisan
Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Aceh ini mengikuti logika dan
alur
pikir siklus pemecahan masalah (problem solving cycle) dengan
melakukan
workshop dengan melibatkan sebanyak mungkin pemangku
kepentingan
termasuk unsur eksekutif, legislatif, wakil/tokoh masyarakat,
sektor
kesehatan (Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas), organisasi
profesi,
akademisi, LSM dan unsur swasta.
Merujuk pada sistematika penulisan yang tercantum dalam
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta memperhatikan
kemudahan pemahaman semua pihak, maka dokumen ini dibagi
menjadi
empat BAB yaitu :
Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan
proses
penyusunan RAPBA.
BAB Kedua berupa gambaran dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Dinas
Kesehatan Aceh tahun yang lalu dan capaian Renstra Dinas
Kesehatan
Aceh.
tahun berjalan, analisa kinerja pelayananperangkat daerah,
isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah,
review
terhadap rangcangan awal RKPD dan penelaahan usulan program
dan
kegiatan masyarakat/pemangku kepentingan ;
BAB Tiga memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang
akan
dilaksanakan SKPA berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPA.
BAB Keempat berisi rencana kerja dan pendanaan SKPA.
BAB Kelima berisi Penutup.
BAB II
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2019 dan Capaian
Renstra
Dinas Kesehatan Aceh
bermakna walaupun masih dijumpai berbagai masalah dan hambatan
yang
mempengaruhi pelaksanaannya. Pengukuran pelaksanaan Renja
atau
pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja
yang
dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan
indikator
kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan
untuk
menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan
gambaran
tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran
oranganisasi.
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi
Pemerintah. Pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan
dengan
perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan
dengan
mengidentifikasikan secara jelas keluaran (output) dari setiap
kegiatan dan
hasil (outcome yang dicapai) dari setiap program.
Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja
yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup
perkembangan
keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari
masing-
masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan
Kinerja
yang menjadi tolok ukur keberhasilan oranganisasi.
Secara umum pengukuran capaian kinerja Dinas Kesehatan Aceh
tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
dengan
realisasi masing-masing indikator kinerja. Namun untuk beberapa
indikator
kinerja sasaran dan kegiatan juga dilakukan perbandingan dengan
realisasi
capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya maupun dengan standar
yang
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 7
lazim. Secara ringkas 5 (lima) sasaran strategis Dinas Kesehatan
Aceh yang
telah ditargetkan, belum dicapai secara maksimal. Terhadap sasaran
maupun
target indikator kinerja yang belum maksimal diwujudkan tersebut.
Dinas
Kesehatan Aceh telah melakukan evaluasi untuk perbaikan kinerja
dimasa
yang akan datang.
kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan
sasaran,
tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana
strategis.
Dalam analisis ini menjelaskan perkembangan kondisi pencapaian
sasaran
dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan,
program,
dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan
dengan
menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan
akurat. Bila
memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk
mengetahui
ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun
sistem
dan proses pelaksanaan.
dari APBA Dinas Kesehatan Aceh tahun 2019 memberikan dampak
yang
signifikan pada pencapaian berbagai target indikator kinerja Dinas
Kesehatan
Aceh dan telah dapat mendorong akselerasi dalam berkontribusi
terhadap
peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada
masyarakat
melalui berbagai program dan kegiatan berikut ini:
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.
Kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan bertujuan untuk
meningkatkan mutu pelayanan dan mutu fasiltas kesehatan
masyarakat
di rumah sakit kabupaten/kota. Kegiatan ini terdiri dari 9 sub
kegiatan
yang mana pada setiap sub kegiatan diharapkan akan dapat
memberikan
kontribusi terhadap peningkatan mutu layanan di rumah sakit
melalui
terlaksananya :
melibatkan 27 Rumah Sakit dengan tujuan yang diharapkan
adalah
tersedianya Rencana Kerja dan adanya persamaan persepsi dalam
penyusunan program, kendala dan masalah Pelayanan Kesehatan
Rujukan di Dinas Kesehatan Provinsi dengan Rumah Sakit Kab/
Kota.
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 8
2. Bimbingan Teknis Fasilitatif ke 16 RSUD Kab/ Kota dengan
tujuan
adanya pembinaan dan Pengawasan RS kab/ Kota oleh Dinkes
Provisi
3. Workshop Clinical Pathway Rumah Sakit yang dilaksanakan
terhadap
27 Rumah Sakit Kab/Kota, dari kegiatan ini telah menghasilkan
panduan klinis di 27 Rumah Sakit Kab/Kota tersebut.
4. Penguatan Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas internal
rumah
sakit di 27 Rumah Sakit dengan hasil Implementasi Pengawasan
dan
Evaluasi Internal dari pihak RS dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
5. Pelatihan PPI dasar kepada 17 Rumah Sakit Kab/Kota, tujuan
dari
kegiatan ini adalah terimplementasinya Program Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit.
6. Setelah dilakukan pelatihan PPI dasar, selanjutnya dilakukan
Pelatihan
PPI Lanjutan terhadap 16 RS Kab/Kota yang bertujuan untuk
menurunkan angka kejadian infeksi di Rumah Sakit.
7. IHT PPI Rumah Sakit terhadap 15 RS Kab/Kota dengan tujuan
Implementasi Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi pada
semua petugas RS dan evaluasi terhadap program Pencegahan dan
pengendalian Infeksi.
8. Pendampingan Patient Safety di RSUD Kab/Kota yang dilaksanakan
di
3 RS Kab/Kota, tujuannya adalah untuk menjamin keselamatan
pasien
di rumah sakit.
dengan melibatkan 24 orang peserta dari 8 rumah sakit
Kabupaten/Kota dan 10 orang peserta dari provinsi. Tujuannya
untuk
melatih tim PONEK di 15 Rumah Sakit tersebut.
Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.
2,307,310,000.-
dengan realisasi Rp. 2,064,420,000 atau sebesar 89,47%.
b. Revitalisasi Sistem Kesehatan
yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan yang
mencakup pelayanan preventif, kuratif dan rehabilitatif sehingga
akan
memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanan
kepada
masyarakat. Bentuk dari kegiatan ini diantaranya adalah:
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 9
1. Review Simtem Imformasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) dan
Sistem Informasi Rumah Sakit Online (SIRS ONLINE) di 27 Rumah
Sakit.
mendukung Akreditasi RS yang dilaksanakan di 9 Rumah Sakit.
3. Pertemuan Evaluasi Sarpras Penunjang di RS terhadap 27 Rumah
Sakit
4. Badan Pengawas Rumah Sakit yaitu terlaksananya pembinaan
dan
pengawasan Rumah Sakit oleh BPRS.
Total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah
sebesar
Rp. 1,057,510,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 766,175,468,- atau
sebesar
72,45%.
Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya obat buffer stock dan
vaksin
yang memenuhi standar di Puskesmas dan tersedianya obat,
Jumlah
anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 928.510.000,- dengan
realisasi
anggaran sebesar Rp.766.601.837,- atau sebesar 82,56%. Dengan
rincian
kegiatan sebagai berikut:
1. Sosialisasi Standarisasi Alat Kesehatan diikuti oleh 35 orang
tenaga
kesehatan dari 5 kabupaten/kota.
2. Rakornis Penangung Jawab ALKES dan PKRT Kab/Kota yang
dihadiri
oleh 46 orang dari 23 kabupaten/kota.
3. Pertemuan Rakontek Kefarmasian Cara Pendistribusian Obat
yang
dihadiri oleh 60 orang dari Kabupaten/kota.
d. Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat
Generik
Esensial
Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
1. Monev Pengawasan alat kesehatan di Fasilitas Kesehatan di 5
Kab/Kota
2. Pembelian alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan
Instrumentasi
Total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah
sebesar
Rp.1.268.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.930.251.139,- atau
sebesar
73,35%.
e. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia penguji alat
kesehatan.
Total Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah
sebesar
Rp.689.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.291.231.247,- atau
sebesar
42,24%. Adapun rincian kegiatannya adalah:
1. Perbaikan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan di 19
Kab/Kota
2. Peningkatan kapasitas petugas pengujian dan pengukuran
f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Waktu Pelaksanaan
Kegiatan ini berfokus kepada dua sub kegiatan yaitu:
1. Pertemuan Evaluasi yang diikuti oleh 59 orang dari Dinkes dan
RSUD
Kabupaten/kota serta Provinsi.
2. Monev terpadu dilakukan di Dinkes dan RSUD di 23 Kab/Kota
Total Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah
sebesar
Rp.681.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.438.458.709,- atau
sebesar
64,33%.
Kegiatan ini berfokus terhadap:
2. Rapat Koordinasi Teknis dan Evaluasi Program Keswamasy
3. Peningkatan Kapasitas Basic Course Bagi Perawat Kesehatan
Jiwa
Masyarakat sebanyak 30 orang
Rp.1.891.060.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.695.778.656,-
atau
sebesar 89,67%.
a. Pengembangan media promosi dan imformasi sadar hidup sehat
Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatnya jumlah media
komunikasi
Informasi dan Edukasi (KIE) yang digunakan untuk promosi
kesehatan
dan penyelenggaraan Hari Kesehatan Nasional (HKN). Total anggaran
yang
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 11
dialokasikan sebesar RP. 1.318.400.000.- dengan realisasi sebesar
Rp.
1.217.303.500,- atau 92,33%.
Dalam kegiatan ini terdapat dua rincian kegiatan yaitu:
1. Workshop media dan metode promosi kesehatan bagi 46 tenaga
promosi
kesehatan Puskesmas Kab/Kota yang dilaksanakan di provinsi
2. Ajang Kreatifitas dan Inovasi Promosi Kesehatan Tahun 2019,
namun
kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena Penempatan mata
anggaran
tidak sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, seharusnya
di
5.2.2.03.14 tetapi kegiatannya ditempatkan di mata anggaran
5.2.2.03.12,
sehingga mempengaruhi realisasi pada kegiatan ini.
Adapun total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar
Rp.
200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 109.803.200,- atau
54,90%.
c. Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
Kegiatan ini hanya melaksanakan Peningkatan Kapasitas terhadap 245
orang
Petugas Promosi Kesehatan Puskesmas di 7 (tujuh) Kab/Kota.
Dengan
total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 299.999.994,- dan
realisasi
sebesar Rp. 252.353.725,- atau 84,12%.
d. Sosialisasi Informasi Hukum Kesehatan Kepada Masyarakat
Kegiatan ini hanya melakukan telaahan dan sesialisasi terhadap
Qanun
Kesehatan Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Namun kegiatan
ini
tidak bisa direalisasikan karena tidak masuknya qanun KTR
kedalam
prolega prioritas tahun 2019 sehingga belum dibahas di tingkat
legislatif.
Adapun anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah
sebesar
Rp. 319.443.740.-
Rincian dari Kegiatan ini adalah workshop dan pendampingan.
Untuk
workshop tersebut diberikan kepada 69 orang petugas promosi
kesehatan
dari 23 Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang dilakukan sebanyak 2
kali.
Sedangkan untuk pendampingan terhadap petugas promosi kesehatan
23
Rumah Sakit Kabupaten/Kota, hanya mampu dilaksanakan terhadap
10
Rumah Sakit Kabupaten/Kota. Total anggaran yang dialokasikan
sebesar
Rp. 420.000.000,- realisasi sebesar Rp. 254.279.500,- atau
60,54%.
f. Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit
Untuk memudahkan pasien mengakses pelayanan kesehatan, maka
diupayakan terkonekesinya data pasien dengan Finger Print Pasien di
27
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 12
RSUD dengan pengadaan Finger Print RS, pengadaan laptop dan
pengadaann perangkat server dan jaringannya dengan alokasi
anggaran
sebesar Rp. 1.050.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 588.170.000,-
atau
56,02%.
a. Penyusunan Peta Informasi Masyarakat kurang Gizi
Dalam kegiatan ini hanya berfokus kepada Penguatan Surveilans Gizi
bagi
Tenaga Kesehatan & Kader Posyandu di Tiga Kabupaten lokus
dengan
tujuan terlatihnya 100 tenaga kesehatan dalam aplikasi e-PPGBM
dan
tersedianya data balita dengan gizi buruk, gizi kurang, stunting
dan
wasting di Kabupaten Aceh Tengah, Pidie dan Aceh Timur.
Dengan
anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.150.000.000,- dan
realisasi
sebesar Rp. 143.734.000 atau 95,82%.
b. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) Anemia Gizi Besi,
Gangguan
Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Zat Gizi
Mikro
Lainnya
Gizi pada Balita di 3 Kab/Kota, Pembinaan Kader dalam rangka
Pemenuhan Gizi pada Balita di 10 kab/kota dan kegiatan Pelayanan
KIA
dan Gizi dengan Tim Mobile di DTPK di 6 Kab/kota serta
pembentukan
Rumoh Gizi di 3 Kabupaten/Kota. Total anggaran yang
dialokasikan
adalah sebesar Rp. 5.516.200.000,- dengan realisasi Rp.
3.735.515.699,-
atau 67,72%.
Kegaiatan ini untuk meningkatnya cakupan Inisiasi Menyusu Dini
(IMD), ASI
Ekslusif dan Pemenuhan Gizi melalui orientasi inisiasi menyusui
dini
(IMD) dan ASI Eksklusif untuk petugas gizi, bidan dan kader
dan
pendampuingan pembentukan kelompok peduli ASI pada 2 lokasi
di
Kabupaten Gayo Lues. Serta terlatihnya 450 tenaga kesehatan
di
puskesmas tentang pentingnya pemberian PMT bagi balita dan ibu
hamil
di Kabupaten Pidie, Aceh Timur dan Aceh Tengah. Dengan
alokasi
anggaran Rp. 550.000.000,- dan realisasi Rp. 275.220.600,- atau
50,04%.
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 13
4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
a. Pengakajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Kegiatan ini berfokus kepada Workshop Pengelolaan Limbah Medis/
Non
Medis yang diberikan kepada 53 orang petugas kesehatan lingkungan
dari
23 RSUD di Kab/Kota dan Pembinaan Pengelolaan Limbah Medis/
Non
Medis di 12 Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
400.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 304.959.000,- atau 76,24%.
b. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Fokus kegiatan ini hanya kepada Penguatan dan Pergerakan
Intervensi
Kualitas Kesehatan Lingkungan di 69 Desa Lokus di Kabupaten
Aceh
Besar dengan tujuan untuk merubah prilaku hygiene dan
sanitasi
masyarakat di Desa lokus.
sebesar Rp. 463.476.800,- atau 58,05%.
c. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
Pada sosialisasi kebijakan lingkungan sehat, kita hanya
melaksanakan
pertemuan orientasi dengan penanggungjawab kesehatan lingkungan
di
23 Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh 52 orang peserta. Anggaran
yang
dialokasikan adalah Rp. 210.280.000,- dan realisasi Rp.
179.325.100,-
atau 85,28%.
Puskesmas/Puskesmas Pemabntu dan Jaringan
a. Pengadaan Puskesmas Keliling
daerah terpencil dari 4 Kabupaten, Yaitu Puskesmas Pulo Aceh
Kabupaten
Aceh Besar, Puskesma Langkahan Kabupaten Aceh Utara,
Puskesmas
Singpang Jernih Aceh Timur dan Puskesmas Pameu di Aceh Tengah
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.400.000.000,- dan realisasi
Rp.
2.384.756.000,- atau 99,36%.
b. Pembangunan Posyandu
meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat gampong.
Pembangunan Posyandu atau Poskesdes ini berlokasi di Desa Ule
Gunong
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 14
Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.
500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 487.915.168,- atau
74,16%.
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Dalam Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas, pada tahun
ini
(2019) Pemerintah Aceh juga membangun Pusat Kesehatan
Pesantren
(Puskestren) yang dibangun di Yayasan Dayah Ulee Titi, Kecamatan
Ingin
Jaya Kabupaten Aceh Besar beserta seluruh peralatan dan
meubeulier
untuk mendukung oprasional Puskestren tersebut serta
pengadaan
peralatan Puskesmas untuk Posbindu. Adapun anggaran yang
dialokasikan adalah sebesar Rp. 7.868.480.463,- dan realisasi
Rp.
5.835.652.988,- atau 74,16%.
Rumah Sakit Jiwa/RumahSakit Paru/Rumah Sakit Mata
a. Pembangunan Rumah Sakit
Sakit Rujukan Regional yang tersebar di 4 (empat) Kabupaten/Kota,
yaitu
Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh
Tengah
dan Kota Langsa. Tahun ini, Pemerintah Aceh mengalokasikan
Rp.
177.539.243.539,- dengan realisasi sebesar Rp. 171.282.289.235,-
atau
96,48%.
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit ini bertujuan untuk
tersedianya
alat-alat kesehatan di 23 rumah sakit Kabupaten/Kota sehingga
dapat
meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di rumah
sakit.
Total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah
Rp.
48.131.344.823,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.743.191.935,-
atau
82,57%.
Pengadaan mobil ambulance/mobil jenazah ini bertujuan untuk
kelancaran
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah
Aceh
melalui Dinas Kesehatan Aceh menghibahkan 1 (satu) unit mobil
kepada
Yayasan Blood For Life Foundation (BFLF) Aceh yang akan
digunakan
untuk kenderaan operasional/antar jemput masyarakat dari
Kabupaten/Kota.
Total anggaran yang dialokasikan adalah Rp. 600.000.000,- dan
realisasi
sebesar Rp. 471.000.000,- atau 78,50%.
7. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat.
Program dan Kegiatan ini merupakan salah satu program unggulan
dari
pemerintah Aceh saat ini yang disebut dengan Jaminan Kesehatan
Aceh
Plus (JKA+) yang bersumber dari dana Otonomi Khusus Aceh
untuk
meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan
memberikan asuransi kesehatan kepada masyarakat. Adapun total
anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar
Rp.
638.239.567.672,- dengan realisasi sebesar Rp.
625.531.503.286,-
atau 98,01%.
Peningkatan Pelayanan patologi klinik.
Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian
Alat
Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh, melalui kegiatan Pengadaan
Bahan
Kimia, Media dan Reagensia, Pengadaan Bahan Kontrol dan
Standar
Pemeriksaan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas 25 orang
Petugas
Laboratorium kabupaten/kota. Dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.
3.996.445.900,- dan realisasi sebesar Rp. 3.134.802.302,- atau
78,44%.
9. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
a. Peningkatan diklat medis/non medis.
Dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga
kesehatan,
beberapa upaya telah dilakukan antara lain:
1. Pelatihan PONED bagi 35 orang peserta dalam 2 angkatan.
2. Pelatihan Pendamping Akreditasi Puskesmas kepada 30 orang
peserta
dalam 1 angkatan.
3. Pelatihan Asuhan Persalinan Normal kepada 12 orang peserta dalam
2
angkatan
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 16
5. Pelatihan Tenaga Pelatih Program Kesehatan kepada 26 orang
6. Pelatihan Training of Trainer Asuhan Persalinan Normal kepada 20
orang
7. Pelatihan Tim Penilai Jabatan Fungsional 30 orang peserta
8. Pelatihan Pengembangan Manajemen Kinerja Klinin (PMKK) yang
diberikan
kepada 40 orang
9. Pelatihan Pelayanan Prima Berbasis Islami yang diberikan kepada
34
orang
gigi sebanyak 40 orang.
Adapun anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar
Rp.
3.309.695.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.637.853.715,-
atau
49,49%.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi tenaga kesehatan
pasca
pelatihan dan melakukan penilaian terhadap tenaga kesehatan
(Nakes
Teladan) serta memberikan penghargaan kepada Tenaga Kesehatan
Teladan yang terpilih.
a. Peningkatan Kapasitas Petugas Penangulangan Krisis
Kesehatan
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas
kesehatan
dalam penanggulangan krisis kesehatan dan kegawatdaruratan melalui
:
1. Rencana kontijensi penanggulangan krisis kesehatan kepada 60
orang
2. Hospital Disaster Plan (HOSDIP) penaggulangan krisis kesehatan
terhadap
21 orang
3. Pertemuan evaluasi penanggulangan krisis kesehatan dan PSC 119
Aceh
kepada 60 orang petugas kabupaten/kota
4. Peningkatan kapasitas Basic Life Support (BLS) supir kepada 25
orang
petugas kabupaten/kota
5. Peningkatan kapasitas sdm awam khusus untuk 35 orang
6. peningkatan kapasitas sdm call center PSC 119 Aceh kepada 30
orang
petugas kabupaten/kota
7. Pertemuan teknis kluster penanggulangan krisis kesehatan untuk
30
orang petugas
8. Table Top Exercise (TTX) Klaster Kesehatan untuk 20 orang
petugas
b. Pelayanan Ambulance Terpadu
kegitan yang berupa pelayanan call center & ambulans 24
jam,
pelaksanaan jaga malam pelayanan call center dan ambulans
terpadu
selama setahun penuh, registrasi ambulans terpadu ke 15
Kab/kota,
kegiatan pelayanan kesehatan pada kegiatan nasional/daerah,
sewa
pesawat untuk pasien rujukan daerah sulit dan kepulauan serta
pelatihan/bimbingan/ workshop TOT ke luar daerah untuk 2
orang
petugas.
a. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
menular dengan bentuk kegiatan berupa pengadaan alat dan
perlengkapan penyemprotan/fogging sarang nyamuk,
penyemprotan,
Pelatihan Petugas Fogging, pelaksanaan survey vektor,
Pengawasan
Teknis dan Pelaksanaan Fogging Fokus di kabupaten/kota serta
peningkatan kapasitas Mikroskopis Malaria. Total anggaran
yang
dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar
Rp.2.000.000.000,-
dengan relisasi sebesar Rp. 1.225.225.471,- atau 61,26%.
b. Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging
Kegaitan ini hanya untuk pengadaan mesin fogging, Pengadaan
Jumantik
KIT, Pengadaan Refrigerator Penyimpan RDT DBD, Pengadaan ULV
Elektrik Portable dan Pengadaan APD Fogging. Dengan total
anggaran
sebesar Rp. 1.800.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.
1.522.709.600,-
atau 84,59%.
Kegiatan ini bertujuan untuk Peningkatan Cakupan Imunisasi Lanjutan
dan
Peningkatan Cakupan Imunisasi Anak Sekolah. Melalui evaluasi
dan
Analisa Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Imunisasi dan
Pencanangan
Imunisasi MR di Provinsi.
Kegiatam ini bertujuan untuk meningkatnya Pengetahuan Petugas
dan
mampu mendeteksi dini kasus HIV/AIDS, Sifilis, malaria dan
TBC.
Meningkatkan Pengetahuan Petugas serta mengevaluasi Kegiatan
HIV/AIDS, dan TBC, Menurunnya API Malaria dan Menurunnya
Angka
Kesakitan (IR) DBD seerta Kematian (CFR). Dengan kegiatan
Monev,Validadasi Data dan Pelaporan, penyusunan rencana kerja
monitoring dan evaluasi KPA, Koordinasi POPM di Puskesmas,
Monitoring
dan Evaluasi POPM, Pelatihan Petugas Filariasis dan Kecacingan
tingkat
Puskesmas. Total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini
sebesar
Rp. 1.800.000.000,- dan realisasi Rp. 1.491.351.500,- atau
82,85%.
e. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik.
Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatnya Pengetahuan petugas
dan
mengevaluasi kegitan diare, peningkatan kemampuan petugas
pengelola
program Kusta, Rabies, TB, ISPA, Filariasis dan Malaria, serta
Tersedianya
Reagen pemeriksaan HIV/AIDS di kab/Kota dan Teratasinya
pasien
Gigitan Hewan Penular Rabies. Melalui Monev Program
Pengendalian
Rabies, Peningkatan Kapasitas Petugas Filariasis dan Petugas
Kecacingan
Tk. Kab/Kota, Penguatan Pengelola Program Filariasis dan
Pengelola
Program Kecacingan di Kab/Kota, Peningkatan Kapasitas Petugas
MTBS
dalam Layanan Rehidrasi Oral Aktif, Pelatihan Voluntary Conseling
Test
(VCT), Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Kusta
Kab/Kota
dan Rumah Sakit Tk. Provinsi, Pertemuan Monev,Validadasi Data
dan
Pelaporan Pengendalian ISPA/Pneumonia, dengan total anggaran
yang
dialokasikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan realisasi sebesar
Rp.
1.506.140.439,- atau 75,31%.
f. Peningkatan Imunisasi
Imunisasi melalui pertemuan evaluasi cakupan imunisasi,
pertemuan
penatalaksanaan logistik vaksin, Pertemuan Koordinasi Pokja
Daerah
Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella di Provinsi,
Pertemuan
Koordinasi Pelaksanaan ORI KLB Difteri, Workshop Tenaga
Konseling
Imunisasi dan Pertemuan forum masyarakat peduli Imunisasi
serta
peningkatan kapasitas petugas imunisasi puskesmas di Kabupaten
Gayo
Lues, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam dan Kota Langsa
serta.
g. Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan
Wabah
Bertujuan untuk peningkatan Respon Penanggulangan Terhadap
Sinyal
Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) Untuk Mencegah
Terjadinya
KLB Di Kab/Kota dan Jumlah Kab/Kota Yang Mampu Melaksanakan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging (PIE)
serta
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 19
Peningkatan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Haji (3 Bulan Sebelum
Operasional) melalui kegiatan Pertemuan Review Kesehatan Haji,
Review
Program Surveilans Epidemiologi, Pertemuan Koordinasi
Kewaspadaan
Dini dan Respon Penyakit Berpotensi KLB.
h. Peningkatan Komunikasi, Imformasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan
dan
Pemberatasan Penyakit.
menyampaikan informasi dan edukasi melalui kegiatan workshop
lintas
program dan lintas sektor kepada 80 orang petugas dengan
alokasi
anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.
364.383.800,- atau 72,88%.
Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan ketrampilan Tenaga
Kesehatan
di Puskesmas yang Mampu Melaksanakan Pandu PTM, IVA dan
SADARNIS serta Posbindu PTM yang melibatkan 70 orang dari 23
Kabupaten/kota. Serta Peningkatan Koordinasi Teknis & Evaluasi
Program
PTM dan Bimbingan Teknis dan Evaluasi Program PTM yang
dilakukan
melalui Pelatihan Pandu PTM, pelatihan IVA dan SADARNIS serta
pelatihan Posbindu PTM untuk Tenaga Kesehatan, serta rapat
koordinasi
teknis dan evaluasi program PTM.
12. Program Pengadaan, Pengawasan dan Pembinaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Kegaiatan ini hanya berfokus kepada pembelian obat-obatan (obat
buffer
Provinsi), supervisi dan evaluasi ketersediaan obat dan perbekkes
dan
biaya pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan ke Instalasi
Farmasi
Kabupaten/Kota. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.
2.750.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 2.559.199.455,- atau 93,06%.
b. Peningkatan Mutu dan Penggunaan Obat dan Pembekalan
Kesehatan
Kegiatan ini hanya melakukan Pertemuan Manajemen Pengelolaan
Obat
terhadap 50 orang petugas dari 23 Kabupaten/kota dan Gerakan
Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa Cermat) terhadap 70
orang
peserta. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini
adalah
sebesar Rp. 985.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 940.026.500,-
atau
95,43%.
c. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat
dan
Makanan
Pada kegiatan ini kita hanya melakukan pertemuan yang membahas
tentang
Makanan Jajanan Anak Sekolah dan Pertemuan Pangan Industri
Rumah
Tangga dengan melibatkan masing-masing 35 orang peserta dari
kabupaten/kota dan 5 (lima) kali kegiatan. Total anggaran
yang
dialokasikan adalah Rp. 500.000.000,- dengan realisasi Rp.
470.000.000,-
atau 94,07%.
a. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Pada kegiatan Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
kita
melakukan Worshop Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK),
Orientasi
Rujukan Tumbuh Kembang dan Orientasi Berjenjang MTBS kepada
masing-masing 25 orang peserta dari Kabupaten/Kota. Dengan
alokasi
anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.
465.495.400,- atau 93,10%.
b. Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang
mampu
Kegaiatan ini dilaksanakan dengan beberapa rincian kegiatan
diantaranya:
1. Strategic Meeting dalam Upaya Meningkatkan Kesehatan Keluarga
di
Kab/Kota
2. Kegiatan Fasilitasi 240 orang Kader dalam Pendampingan Ibu Hamil
(Peer
to Peer)
3. Orientasi Penguatan Management Pelayanan KIA Bagi 250 orang
Bidan
Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pertemuan LP/LS dalam Audit Maternal Neonatal (AMP) di Tk.
Provinsi
5. Transport lokal bagi 3.840 Kader Pendamping Ibu Hamil di
23
Kabupaten/Kota.
2.850.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.634.048.912,-
atau
57,34%.
Dalam kegiatan ini ada beberapa rincian kegiatan,
diantaranya:
1. Orientasi KIE Kespro Catin di 11 Kabupaten/Kota
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 21
2. Pendampingan Kespro & USREM dengan melakukan pembinaan
ke
sekolah bersama tim kabupaten dan puskesmas setempat
3. Cetak Buku dan Lembar Balik kespro calon pengantin dengan jumlah
363
buku
4. Orientasi UKS & PKPR Tk. Provinsi kepada 79 orang pengelola
UKS &
PKPR.
1.150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 709.979.500,- atau
61,74%
2.1.1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya
atau
melebihi target kinerja program/ kegiatan
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja
program/kegiatan
adalah masih kurangnya perencanaan yang matang dalam
penyusunan
rencana kerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja
tidak
dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan
pemahaman
tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan
program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan
pagu
anggaran yang tersedia.
Dinkes Aceh
Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan
Aceh, implikasi yang timbul adalah adanya peningkatan dedikasi
sumber
daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan apabila target
telah
tercapai dan peningkatan kasus/masalah kesehatan di masyarakat
apabila
target belum tercapai. Namun tidak semua indikator yang belum
tercapai
secara langsung berdampak pada peningkatan kasus/masalah
kesehatan
di masyarakat.
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
1. Komitmen bersama mulai dari Kepala Dinas, Kepala Bidang,
Kepala
Seksi, pemegang program sampai dengan staf
2. Kerjasama yang baik antara lintas program dan lintas
sektor
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 22
3. Pembinaan secara kontinyu kepada pemegang program yang ada
di
Kabupaten/Kota sampai ke Puskesmas
5. Pertemuan monitoring dan evaluasi program secara rutin terhadap
kemajuan,
hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program di
lapangan.
6. Berusaha membuat terobosan/inovasi terhadap pelaksanaan
program
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian
Renstra Dinas
Kesehatan Aceh sampai dengan tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel
2.1 pada
lampiran berikut ini.
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 23
2.2. Analisa Kinerja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2019
Adapun uraian tingkat capaian setiap indikator dan perbandingan
tingkat
capaian kinerja dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut
:
A.1. Sasaran Strategis I :
Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 6 (enam) indikator
kinerja
sebagaimana tertuang dalam Tabel 2A.1 di bawah ini :
Tabel 2A.1
Tahun 2019
Hasil Pengukuran sasaran strategis I pada Tabel 3A.1, dapat
disimpulkan bahwa
pencapaian kinerja tujuan pembangunan bidang kesehatan di Aceh
dengan
presentase tingkat capaian rata-rata sebesar 99% atau kategori
Baik. Sasaran strategis ini
memperoleh hasil kinerja sebanyak 4 (empat) indikator kinerja
dengan tingkat capaian
katagori Sangat Baik, 1 (satu) indikator kinerja dengan tingkat
capaian katagori Baik, dan
1 (satu) indikator berkatagori Kurang.
Adapun uraian tingkat capaian setiap indikator dan perbandingan
tingkat
capaian kinerja dengan tahun sebelumnya adalah sebagai
berikut:
1 5 6 7 8
1 69,60 Th 69,87 Th 100,38% SANGAT BAIK
2 137/100.000 LH 172/100.000 LH 74,45% KURANG
3 9/1000 LH 9/1000 LH 100,00% SANGAT BAIK
4 9/1000 LH 9/1000 LH 100,00% SANGAT BAIK
5 20% 22,55% 87,25% BAIK
6 14% 9,89% 129,36% SANGAT BAIK
99% BAIK
Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan
Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)
Menurunnya Angka Kematian Balita (AKABA)
Persentase Balita Stunting
1. Indikator kinerja “Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH)”.
Perhitungan umur harapan hidup Dinas Kesehatan masih mempedomani
hasil
dari Badan Statistik (BPS), UHH merupakan alat untuk mengevaluasi
kinerja
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya,
dan
meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup
yang rendah
di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan
dan program
sosial lainnya termasuk program pemberantasan kemiskinan. Idealnya
Umur
Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age
Specific
Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi
kematian dalam
periode tahunan.
Dalam evaluasi kinerja pada tahun 2019 target UHH adalah 69,60
tahun, dengan
realisasi yang dicapai sebesar 69.87 tahun, maka persentase tingkat
capaian sebesar
100,38% atau dengan kategori Sangat Baik.
Pada tahun 2019 Umur Harapan Hidup penduduk Aceh rata-rata 69,87
tahun
dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup penduduk Indonesia rata-rata
71,34
tahun, rata-rata umur harapan hidup masyarakat Aceh lebih rendah
1,47 tahun
dari Umur Harapan Hidup Nasional.
Namun demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata Umur Harapan
Hidup
masyarakat Aceh terus meningkat setiap tahunnya walaupun tidak
signifikan, hal ini
sebagaimana terlihat dalam tabel 2A.1.1. di bawah ini :
Tabel 2A.1.1
1 69,51 Th 69,52 Th 69,60 Th 69,87 Th
3
NO INDIKATOR KINERJA
2. Indikator kinerja ”Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)”
Angka Kematian Ibu Melahirkan atau AKI pada tahun 2019 ditargetkan
sebesar
137/100.000 Lahir Hidup (LH) dan ternyata target ini hanya mampu
dicapai sebesar
172/100.000 LH atau hanya sebesar 74,45% dari target awal dan masuk
kedalam
kategori Cukup. Pencapaian tahun 2019 dibandingkan dengan tahun
2018 dan tahun
2017 menunjukkan tren yang fluktuatif, namun demikian capaian
tersebut masih
jauh lebih baik bila dibandingkan dengan capaian secara nasional
pada tahun yang
sama yaitu sebesar 305/100.000 LH. Sebagai perbandingan dapat kita
lihat gambaran
capaian tahun 2019 ini dengan tahun sebelumnya sebagaimana tertera
dalam Tabel
2A.12 di bawah ini:
3. Indikator kinerja “Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)”
Untuk indikator Angka Kematian Bayi pada tahun 2019 ditargetkan
sebesar 9/1000
Lahir Hidup (LH), dan dapat terealisasi sebesar 100% atau 9/1000
LH, dengan Sangat
Baik. Secara nasional capaian AKB adalah sebesar 24/1000 LH, dengan
demikian
angka pencapaian Aceh pada tahun 2019 jauh lebih baik dibandingkan
dengan
Nasional. Pencapaian tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 dan
tahun 2017
juga mengalami pergerakan yang signifikan, pencapaian tersebut
telah mencapai
target serta telah menyentuh target RPJMA tahun 2017-2022,
sebagaimana tertera
dalam Tabel 2A.1.3 di bawah ini :
REALISASI REALISASI TARGET REALISASI
1 143/100.000
NO INDIKATOR KINERJA
Tabel 2A.1.3
4. Indikator kinerja “Angka Kematian Anak Balita (AKABA)”
Pada tahun 2019 target capaian untuk indikator ini sebesar 9/1000
Lahir Hidup (LH),
sampai dengan akhir tahun dapat terealisasi sebesar 9/1000 LH.
Kinerja capaian
indikator ini sesuai dengan target yang ditetapkan atau sebesar
100%, atau dengan
kategori Sangat Baik. Pencapaian antara tahun 2019 dibandingkan
dengan capaian
pada tahun 2018 dan 2017, mengalami penurunan dan telah melampui
capaian
nasional dengan sangat mengembira-kan sebagaimana terlihat dalam
Tabel 2A.1.4 di
bawah ini :
Tabel 2A.14
Pencapaian target yang sangat optimal tersebut merupakan salah satu
komitmen
Pemerintah Aceh dalam mewujudkan target SDGs, faktor penyebab
keberhasilan
dipengaruhi oleh semakin membaiknya penerapan pola Prilaku Hidup
Bersih dan
Sehat (PHBS) ditingkat rumah tangga dan penguatan Manajemen Terpadu
Balita Sakit
(MTBS).
REALISASI REALISASI TARGET REALISASI
1 10/1.000 LH 10/1.000 LH 9/1.000 LH 9/1.000 LH
3
1.000 Kelahiran
1 11/1.000 LH 9/1.000 LH 9/1.000 LH 9/1.000 LH
3
1.000 Kelahiran
5. Indikator kinerja “”Persentase Balita Stunting”
Indikator ini menjadi begitu populer saat ini karena sampai dengan
saat ini angka
stunting di Indonesia begitu besar yaitu 27.67% dari jumlah balita
yang ada. Capaian
indikator stunting di Aceh sendiri pada tahun 2019 adalah sebesar
22.55% (persentase
berdasarkan jumlah balita yang di imput kedalam e-PPGBM), sementara
targetnya
adalah sebesar 20%. dan hanya tercapai sebesar 87.25% atau dengan
katagori Baik.
Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target tersebut antara
lain disebabkan
jumlah TPG PKM masih terbatas. Adapun upaya yang telah dilakukan
untuk
menekan angka stunting antara lain meningkatkan koordinasi,
integrasi dan
konvergensi antar lembaga, advokasi yang intens juga diperlukan
untuk mendorong
semua pihak peduli dengan isu ini, contoh upaya yang telah berhasil
dilakukan adalah
lahirnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang upaya
pencegahan
dan penanganan stunting terintegrasi di Aceh serta komitmen Ibu
Gubernur selaku
Ketua TP-PKK Aceh untuk mendeklarasikan upaya penurunan stunting di
tingkat
provinsi dan akan berlanjut di Kabupaten/Kota.
Sebagai gambaran, berikut ini disajikan data stunting dalam tiga
tahun.
Tabel 2A.1.5
Prevalensi Balita Wasting mengalami penurunan yang signifikan, dari
target 14%
dapat direalisasikan 9,89% dan persentase realisasi 129,36% dengan
katagori Sangat
REALISASI REALISASI TARGET REALISASI
3
Baik. Hal ini karena tidak konsistennya pelaksanaan program di
Kabupaten/Kota, hal
ini dapat dipahami bahwa ditingkat operasional di lapangan juga
masih ditemui
banyak tantangan baik sumber daya manusia yang terbatas khususnya
tenaga
nutrisionis dan penganggaran yang tidak kontinyu. Ada beberapa
penyebab
terjadinya malnutrisi antara lain pola asuh yang salah, intake gizi
yang kurang,
sanitasi yang buruk, dan masih banyak persoalan klasik
lainnya.
Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Aceh antara lain
menyediakan
dana dan bahan yang cukup serta melakukan advokasi kepada
stakeholder agar
masalah malnutrisi ini dapat ditangani secara terintegrasi antar
sektor terkait seperti
pertanian, peternakan, perekonomian, pendidikan dan lain-lain.
Upaya lain yang
telah dilakukan adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita
dengan gizi
kurang, pemberian zat gizi mikro (vitamin A, obat cacing, taburia
dan lain-lain) dan
penanganan gizi buruk disertai edukasi kepada keluarga terutama
tentang “isi
piringku”.
Dalam mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 2 (dua) indikator
kinerja
sebagaimana tertuang dalam Tabel 2A.4 berikut ini :
Tabel 2A.2
REALISASI REALISASI TARGET REALISASI
* Dari data hasil input e-PPGBM 50%
3
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 29
Terjaminnyan Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin
Aceh
Dari hasil pengukuran sasaran strategis II pada Tabel 2A.2 diatas
dapat disimpulkan
bahwa pencapaian kinerja rata-rata sebesar 19,43% atau dengan
kategori Baik, sasaran
strategis ini di dukung oleh 2 (dua) indikator kinerja dengan
tingkat capaian Baik dan
Sangat Baik.
Adapun uraian tingkat capaian pada setiap indikator dan
perbandingan tingkat
capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai
berikut:
1. Indikator kinerja “Persentase Penduduk yang Mendapat Fasilitas
JKA dan Jaminan
Kesehatan Lainnya”
Rakyat Aceh yang mendapat fasilitas JKA dan jaminan kesehatan
lainnya ditargetkan
sebesar 100% dan capaian kinerja program ini juga sebesar 100%,
atau dengan
katagori Sangat Baik. Pencapaian tahun 2019 dibandingkan dengan
tahun 2018 dan
tahun 2017 sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini :
Tabel 2A.2.1
dan Jaminan Kesehatan Lainnya
1 100% 100% 100% SANGAT BAIK
2 2.126.918 Jiwa 2.102.731 Jiwa 98.86% BAIK
99.43% BAIKRATA-RATA CAPAIAN PERSATUAN SASARAN STRATEGIS
KATAGORI
3
Kesehatan Aceh (JKA) dan Jaminan Kesehatan Lainnya
Jumlah Penduduk Yang Mendapat Pelayanan Dari
Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
1 100% 100% 100% 100%
3
Jaminan Kesehatan Lainnya
NO INDIKATOR KINERJA
Pencapaian target yang sangat optimal tersebut disebabkan
terjadinya Integrasi JKA
kedalam JKN dan komitmen Pemerintah Aceh untuk menjamin seluruh
penduduk
Aceh dengan konsep Universal Coverage. Selanjutnya jika ada
penduduk yang belum
terdaftar maka segera dapat langsung mendaftar ke BPJS Kesehatan
dan premi akan
dibayar oleh Pemerintah Aceh sebagai premi peserta tambahan.
2. Indikator kinerja “Jumlah Penduduk Yang Mendapat Pelayanan dari
Jaminan
Kesehatan Aceh (JKA)”
Target jumlah rakyat Aceh yang terjamin kesehatannya melalui
progran JKA ini
adalah sebanyak 2.126.918 Jiwa, namun sampai dengan akhir tahun
2019 jumlah yang
terjamin kesehatannya berjumlah 2.102.731 jiwa, atau 98,86% dan
masuk dalam
katagori Baik.
Pencapaian target yang belum optimal tersebut karena 24.187 Jiwa
peserta PBI APBN
yang dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial belum didaftarkan
kembali menjadi
peserta JKA.
Pencapaian jumlah jiwa yang terjamin pada tahun 2019 dibandingkan
dengan tahun
2018 dan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2A.2.2
Melalui Progran JKA
Pelayanan Kesehatan”
Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 3 (tiga) indikator
kinerja
sebagaimana tertuang dalam Tabel 2A.3 di bawah ini :
REALISASI REALISASI TARGET REALISASI 1 5 6 7 8
1 2.009.031 Jiwa 2.131.996 Jiwa 2.126.918 Jiwa 2.102.731 Jiwa
NO INDIKATOR KINERJA
(JKA)
Tabel 2A.3
Kemudahan Dalam Mengakses Palayanan Kesehatan
Dari tabel pengukuran sasaran strategis III pada Tabel 2A.3 diatas,
dapat
disimpulkan bahwa pencapaian kinerja rata-rata sebesar 101% atau
kategori Sangat
Baik. Adapun uraian tingkat capaian setiap indikator dan
perbandingan tingkat
capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai berikut :
1. Indikator kinerja “Persentase Puskesmas Terakreditasi”
Akreditasi puskesmas menjadi salah satu indikator penilaian
terhadap kualitas
pelayanan kesehatan kepada masyarakat, target puskesmas
terakreditasi baik
akreditasi awal maupun reakreditasi pada tahun 2019 adalah sebesar
87%, dengan
hasil yang dicapai sebesar 94% dengan persentase capaian 108% dari
target yang
ditetapkan dan dalam kategori Sangat Baik
Pencapaian tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017
dapat
dilihat pada tabel 2A.3.1 berikut:
Tabel 2A.3.1
1 87.00% 94.00% 108.00% SANGAT BAIK
2 92.00% 96.00% 104.00% SANGAT BAIK
3 46.00% 42.80% 91.30% BAIK
101% SANGAT BAIKRATA-RATA CAPAIAN PERSATUAN SASARAN STRATEGIS
KATAGORI
3
Sakit Rujukan di 5 (lima) Lokasi
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
Akreditasi Rumah Sakit juga menjadi salah satu indikator penilaian
terhadap kualitas
pelayanan kesehatan kepada masyarakat, target Rumah Sakit
terakreditasi pada tahun
2019 adalah sebesar 92%, dengan hasil yang dicapai adalah sebesar
96% dengan
persentase realisasi 104% dari target yang ditetapkan dan masuk
dalam katagori
Sangat Baik.
Berikut ini data perbandingan capaian akreditasi rumah sakit dalam
tiga tahun
terakhir.
Persentase Rumah Sakit Terakreditasi
Jika kita lihat dari tren capaiannya dari tahun 2017 sampai dengan
2019,
menunjukkan trend yang positif atau dengan hasil yang sangat
menggembirakan,
3. Indikator kinerja “Persentase Rata-rata Progres Pembangunan
Rumah Sakit Rujukan
Regional di 5 Lokasi”
Pemerintah Aceh mulai tahun 2016 telah memulai proses pembangunan
Rumah
Sakit Regional dalam rangka pengembangan sistem Rujukan Regional di
5 (lima)
RSUD Kabupaten/Kota sebagai upaya penguatan penerapan sistem
rujukan berjenjang
melalui mekanisme regionalisasi. Rumah sakit rujukan regional yang
berada pada
REALISASI REALISASI TARGET REALISASI 1 5 6 7 8
1 31.00% 61.40% 87.00% 94.00%Persentase Puskesmas
Terakreditasi
NO INDIKATOR KINERJA
1 78.00% 80.90% 92.00% 96.00%
3
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 33
wilayah Barat – Selatan dipusatkan pada Rumah Sakit Cut Nyak Dhien
di Meulaboh
dan Rumah Sakit dr. Yulidin Away di Tapaktuan, pada wilayah pesisir
Utara – Timur
dipusatkan pada Rumah Sakit dr. Fauziah Bireuen dan Rumah Sakit
Langsa,
sementara untuk wilayah Tengah – Tenggara dipusatkan pada Rumah
Sakit Datu Beru
di Takengon.
Progres rata-rata pembagunan rumah sakit regional pada 5 lokasi
sampai dengan saat
ini adalah sebesar 42,80% dari target rata-rata 46%, capaian
tersebut dinilai sudah
sangat baik mengingat sampai dengan tiga tahun ini semua target
yang diharapkan
sudah tercapai, namun hanya ada satu lokasi pembangunan rumah sakit
regional yang
masih terkendala proses pembangunannya yaitu pada regional Bireuen,
hal ini
disebabkan karena rendahnya komitmen pemerintah daerah setempat
dalam
menyediakan lahan sebagai lokasi pembangunan rumah sakit regional
sementara
anggaran untuk itu selalu tersedia setiap tahunnya.
Berikut ini tabel yang memperlihatkan rata-rata progres kemajuan
pembangunan
rumah sakit regional selama tiga tahun:
Tabel 2A.3.3
Rujukan Regional di 5 Lokasi
REALISASI REALISASI TARGET REALISASI 1 5 6 7 8
1 22.30% 38.60% 46.00% 42.80%
3
NO INDIKATOR KINERJA
Berikut ini gambaran realisasi anggaran dan kegiatan Dinas
Kesehatan Aceh
pada tahun 2019, sebagai berikut:
TABEL REALISASI APBA 2019
1 2 3 4 5 6(5/4*100) 7
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 46.965.901.787 46.965.901.787
45.120.213.317 96,07 100
b Belanja Gaji dan Tunjangan 25.840.387.812 25.840.387.812
25.476.040.596 98,59 100
c Belanja Tambahan Penghasilan PNS 21.086.513.975 21.086.513.975
19.644.172.721 93,16 100
d Insentif Pemungutan Restribusi Daerah 39.000.000,00 39.000.000 -
- 0
B BELANJA LANGSUNG 830.218.107.084 982.082.183.309 931.898.848.122
94,89 100
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.568.065.808
10.522.113.028 9.532.647.188 90,60 91
a Penyediaan Jasa Surat Menyurat 45.000.000 45.000.000 15.171.000
33,71 34
b Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
2.180.000.000 2.180.000.000 1.796.439.471 82,41 82
c Penyediaan alat tulis kantor 410.000.000 410.000.000 396.795.880
96,78 100
d Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 210.000.000 210.000.000
191.548.568 91,21 100
e Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor 105.000.000 105.000.000 91.328.000 86,98 87
f Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.340.000.000
1.473.975.000 1.471.655.000 99,84 100
g Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan 50.000.000 50.000.000 41.760.000 83,52 84
h Penyediaan makanan dan minuman waktu pelaksanaan 410.000.000
410.000.000 275.978.000 67,31 67
i Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.200.000.000 1.200.000.000 1.140.891.292 95,07 100
j Penyediaan jasa dokumentasi kantor 200.000.000 200.000.000
98.317.000 49,16 49
k Peningkatan pelayanan admistrasi perkantoran 4.418.065.808
4.238.138.028 4.012.762.977 94,68 100
2 Program, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39.920.349.907
32.514.811.970 31.450.697.843 96,73 100
a Pembangunan Gedung Kantor 31.154.180.907 24.371.059.599
24.369.516.492 99,99 100
b Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.500.000.000 933.720.000
933.720.000 100,00 100
c Pengadaan perlengkapan gedung kantor 601.169.000 1.140.623.000
1.121.858.980 98,35 100
d Pegadaan mebeleur 200.000.000 2.325.546.000 1.642.783.850 70,64
71
e Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan 100.000.000 100.000.000
99.300.000 99,30 100
f Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 5.025.000.000
2.136.285.941 2.133.760.941 99,88 100
g Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
1.000.000.000 1.167.577.430 978.328.488 83,79 84
h Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah
Jabatan/dinas 20.000.000 20.000.000 - 0,00 0
i Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 320.000.000
320.000.000 171.429.092 53,57 54
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 1.410.000.000 844.764.700 718.407.314 85,04 85
a Pendidikan dan pelatihan Formal 700.000.000 495.980.000
388.482.614 78,33 78
b Rapat Koordinasi Teknis (Rakomis) 710.000.000 348.784.700
329.924.700 94,59 100
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 712.260.000 712.260.000
517.191.333 72,61 73
a Peyusunan laporan capain kinerja dan iktisar kinerja SKPD
712.260.000 712.260.000 517.191.333 72,61 73
5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 18.044.975.000 18.026.575.000
13.586.991.808 75,37 75
a Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 2.307.610.000 2.307.610.000
2.130.058.060 92,31 100
b Revitalisasi sistem kesehatan 10.259.995.000 10.259.995.000
7.334.612.160 71,49 71
c Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan 928.510.000
928.510.000 766.601.837 82,56 83
d Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan generik
esensial 1.268.300.000 1.268.300.000 930.251.139 73,35 73
e Peningkatan kesehatan Masyarakat 689.500.000 689.500.000
291.231.247 42,24 42
f Monitoring, evaluasi dan pelaporan Waktu Pelaksanaan 700.000.000
681.600.000 438.458.709 64,33 64
g Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat 1.891.060.000
1.891.060.000 1.695.778.656 89,67 90
FISIKNO PROGRAM / KEGIATAN
6 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat 3.589.443.734 3.607.843.734 2.421.909.925 67,13 67
a Pengembangan media promosi dan imformasi sadar hidup
sehat 1.300.000.000 1.318.400.000 1.217.303.500 92,33 100
b Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan 200.000.000 200.000.000
109.803.200 54,90 55
c Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 299.999.994
299.999.994 252.353.725 84,12 84
d Sosialisasi informasi hukum kesehatan kepada masyarakat
319.443.740 319.443.740 - 0,00 0
e Peningkatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah
Sakit 420.000.000 420.000.000 254.279.500 60,54 61
f Pengembangan sistem imformasi rumah sakit 1.050.000.000
1.050.000.000 588.170.000 56,02 56
7 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6.216.200.000 6.216.200.000
4.154.470.299 66,83 67
a Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 150.000.000
150.000.000 143.734.000 95,82 100
b
besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vit A
dan Zat Gizi Mikro lainnya
5.516.200.000 5.516.200.000 3.735.515.699 67,72 68
c Pemberdayaan masy untuk pencapaian keluarga sadar gizi
550.000.000 550.000.000 275.220.600 50,04 50
8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.408.640.000 1.408.640.000
947.760.900 67,28 67
a Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 400.000.000 400.000.000
304.959.000 76,24 76
b Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 798.360.000 798.360.000
463.476.800 58,05 58
c Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 210.280.000 210.280.000
179.325.100 85,28 85
9
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas
a Pengadaaan puskesmas keliling 2.400.000.000 2.400.000.000
2.384.756.000 99,36 100
b Pembangunan posyandu 500.000.000 500.000.000 487.915.168 97,58
100
c Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 7.027.480.463
7.868.767.943 5.835.652.988 74,16 74
10
Prasarana Rumah Sakit Rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru/rumah sakit mata
a Pembangunan rumah sakit 212.252.112.349 177.539.243.539
171.282.289.235 96,48 100
b Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 48.131.344.823
48.131.344.823 39.743.191.935 82,57 83
d Pengadaan mobil ambulance/mobil jenazah/mobil jenazah 600.000.000
600.000.000 471.000.000 78,50 79
11 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan 444.221.200.000 638.239.567.672 625.531.503.286 98,01
100
a Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 444.221.200.000
638.239.567.672 625.531.503.286 98,01 100
12 Program Pelayanan penunjang Medis/non Medis 4.012.430.000
3.996.445.900 3.134.802.302 78,44 78
a Peningkatan Pelayanan patologi klinik 4.012.430.000 3.996.445.900
3.134.802.302 78,44 78
13 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 4.316.765.000
4.316.765.000 2.369.197.207 54,88 55
a Peningkatan diklat medis/ non medis 3.309.695.000 3.309.695.000
1.637.853.715 49,49 49
b Penelitian dan pengembangan medis/ non medis 1.007.070.000
1.007.070.000 731.343.492 72,62 73
14 Program Pelayanan Krisis Kesehatan dan Ambulance
Terpadu 3.553.750.000 3.553.750.000 1.871.495.763 52,66 53
a Peningkatan kapasitas petugas penangulangan krisis
kesehatan 1.082.830.000 1.082.830.000 674.891.683 62,33 62
b Pelayanan ambulance terpadu 2.470.920.000 2.470.920.000
1.196.604.080 48,43 48
15 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 12.348.090.000
12.348.090.000 8.677.857.828 70,28 70
a Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 2.000.000.000 2.000.000.000
1.225.225.471 61,26 61
b Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 1.800.000.000
1.800.000.000 1.522.709.600 84,59 85
c Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 600.000.000
600.000.000 120.195.600 20,03 20
d Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular 1.800.000.000 1.800.000.000 1.491.351.500 82,85 83
e Pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik 2.000.000.000
2.000.000.000 1.506.140.439 75,31 75
f Peningkatan Imunisasi 1.497.300.000 1.497.300.000 703.093.769
46,96 47
g Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan
Wabah 609.900.000 609.900.000 358.712.700 58,82 59
h Peningkatan KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 500.000.000
500.000.000 364.383.800 72,88 73
i Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak
menular 1.540.890.000 1.540.890.000 1.386.044.949 89,95 90
16 Program Pengadaan, Pengawasan dan Pembinaan
Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.485.000.000 4.235.000.000
3.969.585.988 93,73 100
a Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.000.000.000
2.750.000.000 2.559.199.455 93,06 100
b Peningkatan mutu penggunaan obat dan pembekalan
kesehatan 985.000.000 985.000.000 940.026.500 95,43 100
c Peningkatan Pemerdayaan Konsumen/Masyarakat di
Bidang Obat dan Makanan 500.000.000 500.000.000 470.360.033 94,07
100
17 Program Peningkatan Kesehatan keluarga 4.500.000.000
4.500.000.000 2.809.523.812 62,43 62
a Pelatiahan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 500.000.000
500.000.000 465.495.400 93,10 100
b Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang
mampu 2.850.000.000 2.850.000.000 1.634.048.912 57,34 57
c Advokasi dan KIE tentang kes. reproduksi remaja (KRR)
1.150.000.000 1.150.000.000 709.979.500 61,74 62
T O T A L 877.184.008.871 1.029.048.085.096 977.019.061.439,20
94,94 100
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 36
Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat
dilihat
sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang
mendukung
keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur
pada
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan pada tabel berikut
ini:
Sebagai gambaran pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan
Aceh
dapat pada Tabel T-C 29 pada lampiran berikut ini.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Kesehatan
Adapun isu strategis yang ditangani Dinas Kesehatan Aceh pada tahun
2017-
2022 adalah:
publik (Aceh Peumulia) difokuskan untuk peningkatan kualitas
pelayanan
publik yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan.
Menempatkan
pimpinan unit kerja sesuai dengan latar belakang dan bidang
keahlian,
serta menjadikan aparatur pemerintah sebagai pelayan bagi
masyarakat. Di
samping itu, dengan isu strategis ini juga akan melahirkan
sistem
kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif,
efisien,
transparan dan akuntabel, serta meningkatkan sistem pengawasan
dan
penilaian kinerja aparatur pemerintah.
publik (Aceh Peumulia) difokuskan untuk:
- Peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat,
berkualitas
dan bebas pungutan.
- Penempatan pejabat eselon II, III dan IV serta staf Dinas
Kesehatan
sesuai dengan latar belakang dan bidang keahlian.
- Optimalisasi koordinasi di internal dinas kesehatan.
- Diperlukan peremajaan peralatan pendukung kinerja.
- Belum optimalnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait
- Evaluasi kebijakan perencanaan.
2. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan
akses
dan mutu pelayanan kesehatan.
Isu strategis peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan
peningkatan
akses dan mutu pelayanan kesehatan difokuskan untuk
meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan
meningkatkan
akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan peningkatan
mutu
pelayanan kesehatan. Peningkatan akses kesehatan diantaranya
dilakukan
dengan pembangunan dan pengembangan rumah sakit regional dan
rujukan. Sedangkan untuk meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan
dibutuhkan tenaga kesehatan terlatih dan peningkatan Jaminan
Kesehatan Aceh. Selanjutnya penanganan stunting harus
diupayakan
dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Isu strategis peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan
peningkatan
akses dan mutu pelayanan kesehatan difokuskan untuk:
- Optimalisasi Tatakelola/administrasi dan manajemen
kesehatan;
- Pengelolaan dan pendayagunaan SDM kesehatan;
- Pembiayaan dan penganggaran yang proporsional;
- Penyediaan kelengkapan sarana prasarana, obat dan alat
kesehatan;
- Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas program;
- Penguatan upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan
masyarakat;
dan
kesehatan.
Model pembangunan kesehatan di era desentralisasi saat ini,
memperhatikan kondisi natural dan kebutuhan lokal sekaligus
mengakomodasi
tujuan pembangunan kesehatan secara nasional. Pendekatan
intersectoral
convergence sangat membantu pembuat kebijakan untuk
mengidentifikasi level
kerja sama baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota sehingga
dapat
dilakukan pemetaan yang komprehensif tentang peran dan keterlibatan
masing-
masing aktor dan organisasi dalam pembangunan kesehatan. Selain
itu
pendekatan tersebut juga mengakomodir persoalan kompleksitas
urusan
administrasi dan operasional teknis lewat pertimbangan kongkurensi
antara
tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian terjadi kejelasan antara
siapa saja
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 38
(who) yang terlibat dan bagaiamana (how) peran mereka dalam
mendukung
peningkatan status kesehatan.
kabupaten/kota, provinsi sampai dengan pusat yang selama ini
terjalin menjadi
acuan keberhasilan berbagai program kesehatan dan masing-masing
level
mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing pula, dari
level
pembuat kebijakan, koordinasi sampai eksekusi kebijakan dilapangan.
Hal ini
dapat tercermin dari harmonisnya pelakasanaan kegiatan dan program
untuk
mencapai berbagai indikator keberhasilan dalam bidang
kesehatan.
2.3.2. Permasalahan dan Hambatan
dapat dilaksanakan optimal antara lain sebagai berikut:
Pertama : Ketimpangan/ disparitas derajat kesehatan masyarakat
antar
wilayah.
sebagaimana tersebut diatas, secara umum status kesehatan dan
gizi
masyarakat Aceh telah mengalami peningkatan walaupun masih lebih
rendah
dibandingkan dengan status kesehatan di provinsi lain terutama di
pulau Jawa
dan Bali. Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan tersebut
antara lain
geografis wilayah, laju pertumbuhan ekonomi, sosial budaya
setempat,
pendidikan dan perilaku masyarakat. Selain itu angka kematian bayi
dan angka
kematian ibu melahirkan relatif masih tinggi, cakupan imunisasi
dasar masih
sangat rendah, tingginya prevalensi masalah gizi pada balita
seperti stunting
serta status gizi kurang dan gizi buruk, yang sebagian besar
permasalahan ini
berada di pedesaan.
pada kelompok miskin yang rentan terhadap berbagai penyakit infeksi
seperti
ISPA, diare, demam berdarah (DBD), tuberkulosis paru dan
malaria.
Akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan secara umum
sudah
meningkat walaupun masih ada beberapa wilayah terpencil, akses
pelayanan
kesehatan masih terkendala faktor geografis dan transportasi.
Kedua : Masalah double burden of diseases.
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 39
Permasalahan penyakit menular belum tuntas diselesaikan,
namun
terjadi pula peningkatan prevalensi penyakit tidak menular yang
begitu cepat
akibat pergeseran prilaku hidup yang konsumtif, seperti penyakit
jantung dan
pembuluh darah, stroke, Diabetes Mellitus (DM) dan kanker,
sehingga
diperlukan upaya keras untuk mengatasi beban ganda terhadap
permasalahan
kesehatan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, munculnya
penyakit
masyarakat akibat prilaku menyimpang seperti, HIV dan AIDS yang
cendrung
meningkat, yang pada umumnya mendominasi usia produktif.
Meningkatnya
jumlah penduduk, pergeseran pola penyakit dan pola hidup masyarakat
yang
sangat variatif serta perubahan struktur deografi penduduk
berimplikasi
terhadap tuntutan terhadap jumlah, jenis dan kualitas pelayanan
yang
berdampak pada peningkatan biaya pelayanan kesehatan.
Ketiga : Rendahnya upaya pencegahan dan promosi kesehatan
Mencermti pemasalahan kesehatan masyarakat secara umum,
sebenarnya dapat dilakukan dengan pendekatan promosi dan preventif
yang
terjangkau masyarakat. Namun dalam upaya ini masih belum optimal
dan
belum secara massal diadop oleh masyarakat karena merubah prilaku
dan
kebiasaan masyarakat dalam konteks sosial budaya memerlukan effort
yang
besar dan terus menerus sehingga masyarakat yakin bahwa upaya
pencegahan
jauh ebih efektif dan efisien dibanding pengobatan penyakit. Oleh
karena itu
upaya pencegahan dan promosi kesehatan perlu dan segera digaungkan
kembali
secara massal dan berkeninambungan.
dapat dilihat dari berberapa indikator antara lain rendahnya
cakupan imunisasi
lengkap, cakupan pemberian ASI Eksklusif, tinggi prevalensi kasus
TB, malaria
dan insiden DBD.
Intervensi terhadap kondisi kesehatan lingkungan harus
dilakukan
secara lintas sektor dan melibatkan masyarakat. Rendahnya
kondisi
lingkungan, berdampak buruk terhadap status kesehatan, baik
individu,
keluarga maupun kelompok karena ketersediaan dan akses terhadap air
bersih
dan sanitasi dasar mutlak diperlukan dalam siklus kehidupan
manusia.
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 40
Indikator kesehatan lingkungan dapat dilihat dari persentase
kelompok
masyarakat yang akses terhadap air bersih yang masih rendah dan
sanitasi
dasar yang belum standar sesuai kaedah-kaedah kesehatan.
Kelima : Masih rendahnya keterjangkauan dan kualitas pelayanan
kesehatan
Seluruh kabupaten/kota telah memiliki rumah sakit, baik milik
pemerintah maupun swasta dan puskesmas yang tersebar
diseluruh
kecamatan, namun kualitas pelayanan masih rendah, sehingga tidak
jarang
terlihat sebagian masyarakat tidak puas dan bagi mereka yang mampu
akan
memilih pelayanan kesehatan diluar Aceh dan bahkan keluar negeri.
Ketidak
puasan terhadap pelayanan terutama dikarenakan lambatnya
pelayanan,
ketidakjelasan informasi pelayanan, proses administrasi dan lamanya
waktu
tunggu. Sebenarnya di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang
sudah
berlangsung selama 7 tahun ini, adalah era penguatan sistem
pelayanan yang
berorientasi pada kualitas/mutu pelayanan, walaupun pada awalnya
terasa
sulit.
merata.
farmasi, gizi dan laboratorium) masih belum terpenuhi dan merata,
kecuali
untuk jenis tenaga bidan dan perawat yang memang sudah
tercukupi.
Kebutuhan dan ketersediaan tenaga dilihat dari ratio tenaga
strategis terhadap
100.000 penduduk, dan bahkan untuk wilayah dengan tingkat
kepadatan
penduduk yang tinggi, digunakan ratio per 10.000 penduduk. Pada
tahun 2018
masih diperkirakan ratio terhadap 100.000 penduduk, begitupun angka
ratio
masih berada dibawah standar yang ditetapkan. Keterbatasan ini
semakin
diperburuk lagi dengan ketidak-merataannya distribusi tenaga, data
terakhir
menunjukkan sebanyak 2/3 tenaga kesehatan berada di wilayah
perkotaan.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana
Kerja
Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2020 dilakukan perbandingan antara
rumusan
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 41
hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan
analisis
kebutuhan yang telah mempertimbangkan target Renstra Dinas
Kesehatan
Aceh dan juga tingkat kinerja Dinas Kesehatan Aceh.
Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan
identifikasi
program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok
ukur atau
target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang
dialokasikan untuk
setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Aceh
berdasarkan
kajian Tim Anggaran Pemerintah Aceh berupa rancangan awal
RKPD.
Review ini sangat diperlukan dimana untuk mendapatkan
formulasi
program dan kegiatan yang tepat berdasarkan perbandingan antara
kebijakan
Pemerintah Daerah dan kebutuhan terhadap program dan kegiatan
berdasarkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan di
masyarakat.
Selanjutnya perlu disadari bahwa paradigma baru pengelolaan
keuangan
negara menuntut upaya perubahan yang mendasar dalam
pendekatan
penganggaran. Berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan
sistem
penganggaran yang lebih responsif yang dapat memfasilitasi upaya
memenuhi
tuntutan peningkatan kinerja, kualitas layanan dan efisiensi
pemanfaatan
sumber daya. Dan sangat penting juga untuk memastikan bahwa
pilihan
program sebagai instrumen kebijakan benar-benar merupakan
alternatif
terbaik yang mencakup kegiatan-kegiatan yang mencerminkan
alternatif
pendekatan paling efisien untuk menghasilkan keluaran dan efektif
dalam
mendukung pencapaian rencana program. Dengan demikian antara
kebijakan,
program/kegiatan dan sub kegiatan harus merupakan sebuah rangkaian
yang
mencerminkan adanya keutuhan konseptual.
Review terhadap rancangan awal RKPA tahun 2020 Dinas
Kesehatan
Aceh dapat diteliti pada Tabel T-C 31 pada lampiran Renja
ini.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Permasalahan kesehatan di Aceh yaitu masih ada
program/kegiatan
yang belum sepenuhnya terselesaikan baik berdasarkan target SPM
bahkan
SDGs, dimana data tersebut dilihat dari capaian pengukuran
indikator kinerja
SKPA sejalan dengan dinamika masalah kesehatan yang semakin
kompleks.
Memperhatikan hal tersebut dan melihat kenyataan yang ada
khususnya
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 42
terkait dengan kondisi penyelenggaraan pembangunan kesehatan
yang
diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sampai saat ini secara
umum
masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena
terbatasnya
sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dana, sarana dan prasarana,
faktor
masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam.
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola
perencanaan
yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja
perangkat
daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan
perencanaan
yang disusun merupakan hasil
teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top
down.
Program/kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan
didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang,
Pokok
Pikiran DPRA, dan Usulan Teknokratis. Kemudian usulan-usulan
tersebut
diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas
Kesehatan.
Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait
dengan
pembangunan fisik serta pengadaan sarana kesehatan lainnya.
Berbagai usulan program dan kegiatan dari para pemangku
kepentingan
Dinas Kesehatan Aceh tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel T-C 32
pada
lampiran ini berikut ini.
BAB III
Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 107
Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas
Kesehatan Aceh, Dinas Kesehatan Aceh memiliki tugas yaitu
melaksanakan urusan
pemerintahan dan pembangunan di bidang Kesehatan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Dinas
Kesehatan Aceh mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan Pemerintah di bidang kesehatan yang menjadi
kewenangan
daerah;
c. pelaksanaan ketata usahaan Dinas;
d. pelaksanaan pengawasan pembinaan, pengendalian di bidang
kesehatan meliputi
bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian
penyakit,
bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan;
dan
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait
lainnya di
bidang kesehatan.
Kesehatan Aceh, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
g. UPTD; dan
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 44
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
dari:
a. Subbagian Program Informasi dan Humas
b. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
c. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
(3) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, terdiri
dari:
b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
(4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) huruf d, terdiri dari:
a. Seksi Surveilans dan Immunisasi;
b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan
Jiwa;
(5) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, terdiri
dari:
b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
c. Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(6) Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan:
a. Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian
b. Seksi Standarisasi Alat Kesehatan; dan
c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
(7) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan
:
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Seksi Pelayanan Laboratorium; dan
c. Seksi Pengujian Alat Kesehatan.
(8) UPTD Balai Pelatihan Kesehatan :
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 45
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
c. Seksi Pengendalian Mutu.
Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan
yang
terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Dalam
rancangan
teknokratik RPJM dan Renstra Kementrian Kesehatan tahun
2020-2024
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
21
Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun
2020-
2024 disusun sasaran strategis pembangunan kesehatan juga
arah
kebijakannya.
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan
rujukan
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta
pengelolaan
kedaruratan kesehatan masyarakat
kesehatan
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata
kelola
pemerintahan yang baik dan bersih
8. Meningkatnya efekstivitas pengelolaan litbangkes dan sistem
informasi
kesehatan untuk pengambilan keputusan
diarahkan pada :
UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah
dan
FKTP swasta.
Renja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2021 46
hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah,
remaja,
usia produktif, dan lansia, dan intrevensi secara kontinum
(promotif,
preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada pr