DINAS KESEHATAN ACEH TAHUN 2017

LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS KESEHATAN ACEH

TAHUN 2017

DINAS KESEHATAN ACEH Jalan Tgk. Syech Mudawali No 6 Banda Aceh

Hal: iii Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Aceh - 2016 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Aceh - 2017

P

KATA PENGANTAR

uji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2017

disusun berdasarkan surat Gubernur Aceh Nomor

120.04/1513 tanggal 11 Januari 2017.

Serta berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan wujud akuntabilitas

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Aceh dalam rangka

mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga

merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di

lingkungan Dinas Kesehatan Aceh. Didalamnya memuat gambaran

pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan

indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 107

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Kesehatan Aceh, maka tugas Dinas Kesehatan Aceh adalah

melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas

Kesehatan Aceh menetapkan visi Aceh Sehat, Mandiri, Berkeadilan,

Bermartabat dan Islami.

Hal: iii Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Aceh - 2016 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Aceh - 2017

Dalam mencapai visi di atas, Dinas Kesehatan Aceh menetapkan 3 (tiga)

misi, yaitu [1] Menyempurnakan tata kelola penyelenggaraan Upaya

Kesehatan; [2] Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia dengan menjaga

keseimbangan antar wilayah; [3] Mendorong peran serta dan kemandirian

masyarakat untuk hidup sehat. Misi tersebut dijabarkan dalam Rencana

Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2017 - 2022 yang digunakan

sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan

Penetapan Kinerja (PK), yang berfungsi sebagai pedoman kerja operasional

dalam pertanggungjawaban Laporan Kinerja (LKj).

Dengan demikian, kami sangat berharap agar LKj Tahun 2017 ini dapat

menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang nantinya akan diperoleh

manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh

anggota organisasi Dinas Kesehatan Aceh serta dapat bermanfaat bagi semua

pihak yang berkepentingan. Serta dapat menjadi masukan dan saran evaluasi

agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, efektif dan efisien dari aspek

perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi

pelaksanaannya.

Banda Aceh, 12 Februari 2017

Kepala Dinas Kesehatan Aceh

dr. H A N I F

Pembina Utama Muda

NIP. 197104182001121004

Hal: v Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Aceh - 2017

L

IKHTISAR EKSEKUTIF

aporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja

(LKj) Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2017 ini disusun sebagai wujud

pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan

kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi,

tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2017 - 2022.

Didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran

strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang

telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Aceh tahun 2017 lebih

menekankan pada anaslisis di tataran atau dimensi outcome dari pada

output. Hal ini dimaksudkan agar kinerja organisasi yang telah dicapai dapat

lebih diukur ditingkat kemanfaatannya, dari pada hanya sekedar pencapaian

output kegiatan. Sehingga demikian, analisis pada LKj ini lebih mengulas dan

mendalami kapasitas makro organisasi dengan baseline pencapaian sasaran-

sasaran telah ditetapkan.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2017

ditetapkan berdasarkan 5 (lima) sasaran strategis tersebut selanjutnya

diukur dengan mengaplikasi 34 indikator kinerja. Secara umum dapat

disimpulkan bahwa dari Lima Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam

Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2017 menunjukkan lima sasaran

strategis telah dapat dilaksanakan secara baik namun masih ada beberapa

indikator sasaran strategis yang masih memerlukan upaya untuk dapat

ditingkatkan, jika dilihat secara keseluruhan maka tingkat capaian rata-

rata kinerja program Dinas Kesehatan Aceh adalah sebesar 90,70% atau

dengan katagori BAIK. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator

tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Hal: v Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Aceh - 2017

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR RENSTRA

DINAS KESEHATAN ACEH

TAHUN 2017 SASARAN STRATEGIS 1 :

Tercapainya tujuan pembangunan kesehatan tahun 2017

TARGET CAPAIAN %

2017 2017 CAPAIAN

1 Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) 69,92 TH 69.51 TH 99.41

2 Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan 102/100.000 LH 143/100.000 LH 71.33

3 Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) 12/1000 LH 10/1000 LH 120

4 Menurunnya Angka Kematian Balita (AKABA) 20/1000 LH 11/1000 LH 182

5 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 100% 76% 76

6Cakupan pertolongan persalinan oleh tanaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan 90% 83% 92.22

7 Cakupan kunjungan bayi 95% 83% 87.37

8 Cakupan Pemberian ASI Eksklusif 90% 51% 56.67

9 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/Sederajat 80% 85% 106

10 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100% 100% 100

11 Prevalensi Gizi Kurang dan Buruk 14% 23% 60.87

12Cakupan Pemberian MP-ASI Usia 6-24 Bulan dari Keluarga

Miskin100% 100% 100

95.99Rata - Rata Capaian per Sasaran Strategis

NO INDIKATOR KINERJA

Hal: vi Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Aceh - 2017

SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan

sumberdaya kesehatan dengan menjaga keseimbangan antar wilayah


Meningkatnya penyediaan pelayanan medik spesialistik dan kesehatan jiwa

serta tersedianya obat esensial di sarana pelayanan dasar dan rujukan

TARGET CAPAIAN %

2017 2017 CAPAIAN

1 Persentase Pasien Jiwa Mandiri 55% 52% 94.55

2 Persentase Pasien Jiwa Bebas Pasung 30% 44% 148

3 Persentase Desa Siaga Sehat Jiwa ( DSSJ) 30% 14% 46.67

4Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)

mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang mandiri.50% 52% 104

5 Persentase Puskesmas Terakreditasi 31% 31% 100

6 Persentase Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi 90% 78% 86.42

7Persentase Obat yang Memenuhi Standar, Cukup dan

Terjangkau90% 70% 77.78



TARGET CAPAIAN %

2017 2017 CAPAIAN

1 Rasio Dokter Umum per Satuan Penduduk 40/100.000 Pddk 27.70/100.000 Pddk 69.25

2 Rasio Dokter Spesialis per Satuan Penduduk 20/100.000 Pddk 15.90/100.000 Pddk 79.50

3 Rasio Dokter Gigi per Satuan Penduduk 9/100.000 Pddk 5/100.000 Pddk 55.56

4 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PIS PK 213 179 84.04

5 Persentase Desa Siaga aktif 80% 42% 52.50



Hal: vi Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Aceh - 2017


Terjaminnya pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin Aceh

dengan jaminan berbasis asuransi sosial atau Jaminan Kesehatan Aceh

(JKA)


Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan

tidak menular.



dr. Hanif

NIP. 197104182001121004

TARGET CAPAIAN %

2017 2017 CAPAIAN

1Jumlah penduduk yang mendapat fasilitas JKA dan jaminan

kesehatan lainnya100% 100% 100

2 Jumlah penduduk yang mendapat pelayanan JKA 1,953,958 2,009,031 103



TARGET CAPAIAN %

2017 2017 CAPAIAN

1 Cakupan Penemuan Kasus Baru Penyakit TB BTA + 80% 138% 173

2 Angka Kesuksesan Pengobatan TB > 85% 89% 100

3 Angka Kejadian (Incident Rate) DBD 15/100.000 Pddk 49/100.000 Pddk 30.61

4 Cakupan Prevalensi Penyakit Kusta <1 /10.000 0,98/10.000 100

5 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 85% 65.4% 76.94

6 Cakupan Kab/Kota yang Memasuki Tahap Eliminasi Malaria 23 Kab/Kota 19 Kab/Kota 82.61

7 Akses Sanitasi Dasar 70% 68% 97.14

8Cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat

kesehatan85% 78% 91.76



Hal: 8 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Aceh - 2017

BAB I

PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA DINAS KESEHATAN ACEH

TAHUN 2017


BAB I

PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan Laporan

Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Aceh tahun 2017, yang memuat dasar

hukum penyusunan dan dasar filosofis penyusunan LKj 2017. Selain

itu, pada bagian ini juga diuraikan tentang tugas, fungsi dan sumber daya

manusia, serta sistematika laporan.

A. LATAR BELAKANG

Suatu kewajiban bagi instansi pemerintah untuk

menyampaikan akuntabilitas baik dalam kerangka External

Accountability maupun Internal Accountability. Hal ini karena dalam

perspektif External Accountability, instansi pemerintah adalah penerima

kewenangan dan pengelola keuangan yang bersumber dari masyarakat.

Dalam perspektif demikian, instansi pemerintah sudah

seharusnya menyampaikan informasi kinerjanya kepada publik.

Sedangkan Internal Accountability adalah kegiatan instansi pemerintah

berakuntabilitas dalam bingkai relasi kewenangan struktur

birokrasi. Pada perspektif ini, instansi pemerintah harus menyampaikan

informasi kinerjanya kepada Presiden atau Gubernur selaku kepala

pemerintahan.

Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja

secara internal telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12


Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan amanat tersebut,

seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, dari entitas

tertinggi (instansi) hingga unit kerja setingkat eselon II, setiap tahun

menyampaikan laporan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang

berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang.

Dinas Kesehatan Aceh sebagai instansi pemerintah juga

memiliki kewajiban untuk menyampaikan LKj kepada Gubernur Aceh.

Penyampaian LKj Dinas Kesehatan Aceh tahun 2017 ini dimaksudkan

sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas

Kesehatan Aceh yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama

(IKU) dalam RENSTRA 2012 - 2017 Dinas Kesehatan Aceh, khususnya

Penetapan Kinerja tahun 2017. Disamping itu penyusunan LKj ini

juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja

Dinas Kesehatan Aceh di masa yang akan datang.

B. TUGAS, FUNGSI DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 107

Tahun 2016 tentang Keduduhan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Kesehatan Aceh memiliki tugas

melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang

Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Dinas Kesehatan Aceh mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan Pemerintah di bidang kesehatan yang menjadi

kewenangan daerah;

b. pelaksanaan urusan perbantuan yang ditugaskan kepada daerah; dan

c. pelaksanaan ketata usahaan Dinas;


d. pelaksanaan pengawasan pembinaan, pengendalian di bidang

kesehatan meliputi bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan

dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan dan bidang

sumber daya kesehatan; dan

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya

di bidang kesehatan.

Didalam pelaksanaan tugas dan fungsi maka susunan

Oranganisasi Dinas Kesehatan Aceh, terdiri dari :

(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan Aceh, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Kesehatan Masyarakat;

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

e. Bidang Pelayanan Kesehatan;

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri

dari:

a. Subbagian Program Informasi dan Humas

b. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan

c. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

(3) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, terdiri dari:

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;

(4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Seksi Surveilans dan Immunisasi;

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan


c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa;

(5) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e, terdiri dari:

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan

c. Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(6) Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan:

a. Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian

b. Seksi Standarisasi Alat Kesehatan; dan

c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

C. ASPEK STRATEGIS ORANGANISASI

Dinas Kesehatan Aceh didalam pelaksanaan fungsi dan

tugasnya memiliki strategi pembangunan kesehatan Aceh dengan

mengacu pada RPJMA Tahun 2012- 2017 dengan memperhatikan

kebutuhan dan perkembangan situasi kesehatan baik secara global,

nasional dan lokal. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan

berpengaruh terhadap proses pembangunan kesehatan yang bersinergi

kuat dengan elemen sistem kesehatan nasional. Dengan memperhatikan

perspektif tupoksi SKPA, elemen sistem kesehatan nasional dan

mempertimbangkan lingkungan eksternal, maka strategis dan kebijakan

pembangunan kesehatan di Aceh dapat diuraikan sebagai berikut :


1. Penguatan sistem kesehatan.

Proses pembangunan kesehatan yang bersinergi dengan elemen

sistem kesehatan nasional ditentukan oleh a). ketersediaan sistem

informasi yang mendukung pengambilan keputusan b). perencanaan

dan penganggaran kesehatan sesuai kebutuhan dan fokus pada

program cost effective; c). SDM kesehatan yang berkualitas dan

profesional; d). kekuatan kerjasama dan dukungan lintas sektor; e).

ketersediaan obat dan alat kesehatan; f). kemampuan mendorong

peran serta masyarakat termasuk dunia usaha serta koordinasi antar

level (Nasional - Provinsi dan Kabupaten/Kota). Upaya ini harus

dibarengi dengan kemampuan manajerial pimpinan SKPA yang peka

terhadap perubahan baik internal maupun ekternal termasuk

komitmen politik.

2. Penguatan dan intensifikasi kinerja penyelenggaraan Upaya

Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan.

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan

Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) baik primer, sekunder, maupun

tersier harus dilakukan dengan adil, bermutu, merata, dan terjangkau

sebagai salah satu upaya pemenuhan hak rakyat terhadap akses

pelayanan kesehatan.

Dalam upaya peningkatan kualitas dan daya saing pelayanan

kesehatan diperlukan pelayanan profesional dan responsif melalui

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan berbasis kompetensi.

Disamping itu, kondisi geografis juga menjadi perhatian dalam

menyiapkan sumber daya kesehatan dan menyelenggarakan upaya

kesehatan termasuk penguatan sumber daya kesehatan di daerah

terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK).

3. Menyiapkan rood map menuju Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan

integrasi JKA Plus kedalam JKN sebagai perwujudan UU SJSN yang

sudah diberlakukan pada tahun 2014 termasuk penyiapan fasilitas

pelayanan sebagai PPK dan penguatan sistem manajemen pengelolaan

jaminan kesehatan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan

kesehatan.


4. Pelaksanaan one gate policy untuk manajemen kefarmasian.

5. Pengembangan sistem Rujukan Regional di 5 (lima) RSUD

Kabupaten/Kota dalam upaya penguatan penerapan sistem rujukan

berjenjang melalui mekanisme regionalisasi. Rumah sakit rujukan

regional berada pada wilayah Barat – Selatan, Utara – Timur dan

Tengah – Tenggara.

D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Prioritas pembangunan bidang kesehatan adalah penyediaan

prasarana dan sarana kesehatan yang berkualitas sehingga pelayanan dasar

dan rujukan dapat diakses seluruh masyarakat, serta peningkatan mutu

pelayanan kesehatan. Ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan yang

memadai akan meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Aceh yang ditunjukkan dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH),

menurunnya angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian Ibu (AKI).

Dalam periode ini pembangunan kesehatan juga ditujukan untuk

mencapai sisa tujuan pembangunan milenium (Millenium Development

Goals - MDGs) yaitu yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak,

status gizi, pengendalian penyakit menular, khususnya HIV-AIDS, TB dan

malaria, serta mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan akses

air bersih yang memadai, serta menyongsong program lanjutnnya yaitu

SDGs (Sustainable Development Goals).

Berdasarkan analisis tugas pokok dan fungsi SKPA Dinas Kesehatan

Aceh, maka peran sebagai regulator merupakan tantangan utama yang

perlu disikapi untuk pengembangan pelayanan SKPA Dinas Kesehatan

Aceh. Beberapa hal yang masih terdapat menjadi tantangan lainnya :

1. Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan pada era Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) melalui BPJS, terutama di wilayah terpencil perbatasan

dan kepulauan.

2. Dinamika pembangunan Aceh yang turut berpengaruh pada politik

anggaran dan transisi demografi dengan mobilitas penduduk yang

tinggi.


3. Disparitas status kesehatan antar wilayah terutama di daerah

terpencil, perbatasan dan kepulauan.

4. Kecenderungan peningkatan pola penyakit menular dan

kecenderungan peningkatan prevalensi penyakit tidak menular serta

masalah gizi yang berkaitan dengan prilaku.

5. Sistem manajemen kefarmasian terutama pemesanan dengan e-

catalog, komunikasi dan kerjangkauan distributor penyediaan obat

sesuai dengan formularium nasional (Fornas) serta penggunaan obat

rasional di fasilitas pelayanan.

6. Sistem informasi berbasis teknologi.

7. Profesionalisme tenaga kesehatan dan sertifikasi fasilitas kesehatan

dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan.

8. Dinamika perubahan kebijakan pembangunan kesehatan.


E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor

12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat

pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai

penanggung-jawaban dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan

terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui

Perencanaan Strategis.

Laporan Kinerja (LKj) adalah salah satu komponen dalam Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dirancang untuk

mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, penetapan kinerja

dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian,

pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi Pemerintah,

dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi

pemerintah.

Keberhasilan pencapaian sasaran/target kinerja yang telah

ditetapkan diukur menggunakan indikator hasil (outcome) yang dicapai

yaitu ukuran yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-

kegiatan dalam satu program atau indikator keluaran (output) yaitu ukuran

barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk

mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.


Sasaran/target kinerja instansi yang tertera dalam Perencanaan

Strategis (RENSTRA) merupakan wahana bagi para pemimpin instansi dan

seluruh staf untuk menentukan strategi masa depan organisasi.

Renstra digunakan sebagai acuan untuk mengukur akuntabilitas,

karena dalam jangka waktu menengah instansi yang bersangkutan sudah

mulai memantau hasil (outcome yang dicapai) ataupun keluaran (output)

yang harus diwujudkan. Selain sebagai wahana dan titik tolak, Renstra juga

digunakan sebagai acuan yang menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa

yang ingin dicapai dan apa yang ingin diubah.

Penanggung-jawaban Renstra secara tahunan tertera dalam dokumen

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berisikan informasi target tahunan

secara rinci.

Target tahunan yang dirinci dalam RKT akan menjadi dasar

penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan pernyataan

komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja yang akan diwujudkan

oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu

oranganisasi atau instansi kepada atasannya langsung, RKT disusun

sebelum ada alokasi anggaran sedangkan PK disusun setelah ada alokasi

anggaran.

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Aceh

tahun 2016, memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :


BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang oranganisasi

dengan penekanan pada aspek strategis oranganisasi serta

permasalahan utama (stategic issued) yang sedang dihadapi

oranganisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana

Strategis serta Penetapan Kinerja. Pada awal bab ini disajikan

gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada

tahun yang bersangkutan serta kaitannya dengan capaian visi dan

misi Dinas Kesehatan Aceh.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diungkapkan akuntabilitas kinerja, diutamakan

menitik beratkan pada pencapaian kinerja oranganisasi.

Didalamnya disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi

dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya

menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan,

hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam

pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta

langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan

dan peningkatan kinerja oranganisasi di tahun berikutnya secara

berkelanjutan.

BAB IV PENUTUP

BAB V LAMPIRAN

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Aceh - 2017

Hal: 11

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

LAPORAN KINERJA DINAS KESEHATAN ACEH

TAHUN 2017


Hal: 12

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan

Aceh Tahun 2017 – 2022 yang disiapkan guna merespon dan

mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun

eksternal. Perubahan lingkungan strategis diprediksi akan mempengaruhi

beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana

kerja dan rencana anggaran, selain itu perancanaan harus bersifat rasional

(terukur secara kuantitatif), menyeluruh/komprehensif (mencakup semua

aspek/subsistem) dan terpadu/integral (antar aspek/subsistem),

mengikuti perkembangan (kontekstual), antisipatif (responsif) serta

berkelanjutan (berkesinambungan).

A. RENCANA STRATEGIS 2012 - 2017

1. VISI DAN MISI

VISI :

” ACEH SEHAT, MANDIRI, BERKEADILAN, BERMARTABAT DAN ISLAMI”

Dengan visi ini, Dinas Kesehatan Aceh akan menciptakan kondisi

sebagai perintis, pemimpin dan teladan bagi semua pemangku

kepentingan (stakeholder) dalam menyelengarakan pemerintahan yang

bersih dan amanah untuk mewujudkan Aceh Sehat yang dapat

diuraikan sebagai berikut:

Aceh Sehat adalah seluruh sektor menyadari bahwa derajat kesehatan

akan tercapai dengan optimal bila sektor lain juga ikut mengembangkan

pembangunan yang berwawasan kesehatan. Pembangunan di Aceh

menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan sehingga setiap

pembangunan harus menghilangkan dampak negatif terhadap kesehatan

rakyat sehingga rakyat Aceh akan bebas dari penyakit dan mampu hidup


Hal: 13

secara produktif, baik secara ekonomi, sosial, emosional dan spriritual

serta hidup dalam lingkungan yang sehat.

Mandiri berarti Pemerintah Aceh akan menciptakan masyarakat yang

proaktif dan berperilaku untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan,

mencegah risiko penyakit terhadap dirinya dan orang lain, mencegah

kerusakan lingkungan, dengan mengandalkan kekuatan sendiri serta

bepartisipasi aktif dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan dan

pengunaan kemampuan intelektual yang ada serta kearifan lokal sebagai

cerminan Sehat Mandiri. Pembangunan kesehatan dilandaskan pada

kepercayaan atas kemampuan dan kekuatan sendiri serta semangat

kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat termasuk swasta.

Berkeadilan sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan dan hak

kesehatan rakyat. Rakyat Aceh akan mendapatkan pelayanan

kesehatan secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan tanpa

membedakan status ekonomi, geografis (kabupaten/kota), politik, agama,

dan jenis kelamin sebagai cerminan keadilan. Rakyat Aceh akan

mengeluarkan belanja kesehatan sesuai dengan tingkat kemampuan

sebagai cerminan pembiayaan yang berkeadilan. Pemerintah Aceh dan

Pemerintah Kabupaten/Kota secara bersama-sama akan menyediakan

pelayanan yang bermutu dan merata dengan menyeimbangkan dan

mencukupi anggaran kesehatan terutama untuk operasional pelayanan

kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan.

Bermartabat kondisi masyarakat Aceh yang dicirikan dengan

ketahanan dan daya juang yang tinggi, cerdas, taat aturan, kooperatif dan

inovatif yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia

berlandaskan penerapan syariat Islam yang kaffah Perwujudannya

antara lain melalui penuntasan peraturan-peraturan hasil turunan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh dan peraturan perundangan lainnya, pelaksanaan

tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari praktek Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme, serta penegakan supremasi hukum dan HAM,


Hal: 14

mengangkat kembali budaya Aceh yang Islami dan pelaksanaan nilai-nilai

Dinul Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Islami adalah kondisi masyarakat Aceh yang secara utuh berkeyakinan

menjalankan seluruh aspek kehidupannya berdasarkan nilai-nilai

Islam. Setiap pelayanan kesehatan yang diberi dan diterima harus didasari

oleh sikap dan prilaku manusia Islam sebagaimana ada empat hal yang

disebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan sikap dan prilaku manusia,

keempat hal tersebut adalah; iman, islam, ihsan dan taqwa, sehingga

mampu memberikan pelayanan kesehatan dalam suasana ”damai, selamat,

jauh dari bahaya, terpadu, bermakna dan tidak sia-sia (Yusni Saby,

1998). Kesemuanya itu bermakna ”untuk menjadi selamat” atau ”untuk

menjadi utuh dan baik”. Dengan demikian setiap pelayanan kesehatan

merupakan dasar ibadah kepada Allah SWT dalam suasana keislaman

sehingga akan timbul rasa sabar dan tawakkal dalam memberi dan

menerima pelayanan kesehatan.

Dalam mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 7 (tujuh) misi SKPA -

Dinas Kesehatan Aceh sebagai berikut :

1. Menyempurnakan tata kelola penyelenggaraan upaya kesehatan

2. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dengan menjaga

keseimbangan antar wilayah.

3. Mendorong peran serta dan kemandirian masyarakat untuk hidup

sehat.


Hal: 15

B. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai penanggung jawabaran dari Visi dan Misi SKPA Dinas

Kesehatan Aceh, maka tujuan yang akan dicapai adalah terselenggaranya

upaya kesehatan di Aceh secara berhasil guna dan berdaya guna,

responsif terhadap kebutuhan dan hak masyarakat dalam Aceh yang

Islami, Damai dan Sejahtera dengan :

1. Mewujudkan tata kelola administrasi dan managemen di SKPA

sesuai standar dan regulasi.

2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar

dan regulasi melalui sistem monitoring dan evaluasi terpadu.

3. Mewujudkan pemerataan akses terhadap pelayanan kesehatan melalui

penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang memadai

dan berkualitas diseluruh fasilitas kesehatan.

4. Mewujudkan mutu pelayanan kesehatan yang optimal melalui

peningkatan sistem manajemen pelayanan kesehatan dan peningkatan

profesionalisme.

5. Menurunkan angka kesakitan dan kematian terutama pada

kelompok rentan dan meningkatkan status gizi masyarakat melalui

pemberdayaan masyarakat.

6. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PBHS) serta

pengembangan desa siaga.

7. Revilatalisasi upaya kesehatan bersumber masyarakat melalui

program kemitraan termasuk dunia usaha dengan pendekatan CSR.

Sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Terwujudnya budaya kerja SKPA yang transparan, adil, professional,

efektif, efisien dan bermartabat dalam penyelenggaraan Tupoksi.

2. Meningkatkan kualitas aparatur kesehatan dalam penyeleng-

garaan upaya kesehatan.

3. Terlaksananya fungsi pengawasan dan pengendalian berdasarkan

standar dan regulasi.


Hal: 16

4. Penyediaan dan penempatan tenaga strategis sesuai kebutuhan dalam

penyelenggaraan upaya kesehatan termasuk di Daerah Tertinggal,

Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

5. Meningkatnya penyediaan pelayanan kefarmasian dan perbekalan

kesehatan melalui penyediaan dan pendistribusian obat esensial di

sarana pelayanan dasar.

6. Terselenggaranya sistem jaminan kesehatan dengan universal

coverage.

7. Memperkuat sarana kesehatan dasar dan jaringannya sebagai fasilitas

kesehatan mampu menyelenggarakan kegawat-daruratan Obstetric

Neonatal Emergency dasar.

8. Penatalaksanaan sistem survailans gizi dalam upaya pengendalian

dampak gizi buruk dan penguatan sistem survailans imunisasi.

9. Pengendalian morbiditas dan mortalitas penyakit menular dan

penyakit tidak menular melalui pengembangan pola hidup bersih dan

sehat serta lingkungan sehat.

10. Menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat

dan dunia usaha sebagai penggerak upaya kesehatan berbasis

masyarakat.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi pembangunan kesehatan Aceh Tahun 2012- 2017 mengacu

pada RPJMA dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan situasi

kesehatan baik secara global, nasional dan lokal. Strategi dan kebijakan

yang ditetapkan akan berpengaruh terhadap proses pembangunan

kesehatan yang bersinergi kuat dengan elemen sistem kesehatan nasional.

Dengan memperhatikan perseptif tupoksi SKPA, elemen sistem

kesehatan nasional dan mempertimbangkan lingkungan eksternal, maka

strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan di Aceh dapat diuraikan

sebagai berikut:


Hal: 17

1. Penguatan sistem kesehatan

Proses pembangunan kesehatan yang bersinergi dengan elemen sistem

kesehatan nasional ditentukan oleh 1). ketersediaan sistem

informasi yang mendukung pengambilan keputusan 2). perencanaan

dan penganggaran kesehatan sesuai kebutuhan dan fokus pada

program cost effective; 3). SDM kesehatan yang berkualitas dan

profesional; 4). kekuatan kerjasama dan dukungan lintas sektor; 5).

ketersediaan obat dan alat kesehatan; 6). kemampuan mendorong

peran serta masyarakat termasuk dunia usaha serta koordinasi antar

level (Pusat- Provinsi dan Kabupaten/Kota). Upaya ini harus dibarengi

dengan kemampuan manajerial pimpinan SKPA yang peka terhadap

perubahan baik internal maupun ekternal termasuk komimen politik.

2. Penguatan dan intensifikasi kinerja penyelenggaraan upaya

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya

Kesehatan Perorangan (UKP) baik primer, sekunder, maupun tersier

harus dilakukan dengan adil, bermutu, merata dan terjangkau sebagai

salah satu upaya pemenuhan hak rakyat terhadap akses pelayanan

kesehatan.

Dalam upaya peningkatan kualitas dan daya saing pelayanan kesehatan

diperlukan pelayanan profesional dan responsif melalui peningkatan

kapasitas tenaga kesehatan berbasis kompetensi. Disamping itu,

kondisi geografis juga menjadi perhatian dalam menyiapkan sumber

daya kesehatan dan menyelenggarakan upaya kesehatan termasuk

penguatan sumber daya kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan

kepulauan.

3. Menyiapkan peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan

integrasi JKA kedalam JKN sebagai perwujudan UU SJSN yang sudah

diberlakukan pada tahun 2014 termasuk penyiapan fasilitas pelayanan

sebagai PPK dan penguatan sistem manajemen pengelolaan jaminan

kesehatan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

4. Pelaksanaan one gate policy untuk manajemen kefarmasian.


Hal: 18

5. Pengembangan sistem Rujukan Regional di beberapa RSUD Kabupaten

dalam upaya penguatan penerapan sistem rujukan berjenjang melalui

mekanisme regionalisasi.

6. Kesepakatan eliminasi malaria secara bertahap di seluruh Kabupaten/

Kota.

7. Pelaksanaan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terpadu dan

profesional sesuai tupoksi.

8. Monitoring dan evaluasi terpadu menuju akuntabilitas publik yang

terkendali.


Hal: 19

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Dinas Kesehatan Aceh dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada

Renstra Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2017 – 2022, yang didalamnya memuat

seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2018 yaitu:

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2018

Tercapainya tujuan

pembangunan kesehatan

tahun 2018

1 Meningkatnya Umur Harapan Hidup 69,95 TH

2 Menurunnya Angka Kematian Ibu

Melahirkan 162/100.000 LH

3 Menurunnya Angka kematian Bayi 10/1000 LH

4 Menurunnya Angka Kematian Balita 10/1000 LH

5

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang

Ditangani 100%

6

Cakupan pertolongan persalinan oleh

tanaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

100%

7 Cakupan kunjungan bayi 90%

8

Cakupan penjaringan kesehatan siswa

SD/Sederajat 80%

9 Cakupan Pemberian ASI Ekslusif 80%

10 Prevalensi Balita Gizi Kurang 13,6%

11 Prevalensi Balita Gizi Buruk 2,5%

12 Prevalensi Balita Stunting 30%

Meningkatnya mutu pelayanan

kesehatan melalui pemenuhan

kebutuhan sumberdaya

kesehatan dengan menjaga

keseimbangan antar wilayah,

dan ketersediaan obat esensial

disarana pelayanan dasar dan

rujukan.

1 Rasio Dokter Umum per Satuan Penduduk 40/100.000 Pddk

2 Rasio Dokter Spesialis per Satuan Penduduk 10/100.000 Pddk

3 Rasio Dokter Gigi per Satuan Penduduk 12/100.000 Pddk

4 Rasio Tenaga Para Medis per Satuan

Penduduk

158/100.000

Pddk

5 Persentase Puskesmas Terakreditasi 68,5%

6 Persentase Rumah Sakit Pemerintah &

Rumah Sakit Swasta Terakreditasi 50%

7

Persentase Puskesmas yang melaksanakan

PIS-PK 58%

8

Persentase Puskesmas yang sudah

melaksanakan Manajemen Puskesmas 38%

9

Persentase Puskesmas Perawatan dan Non

Perawatan yang sesuai standar 34%

10

Persentase Obat yang Memenuhi Standar,

Cukup dan Terjangkau 90%


Hal: 20

Meningkatnya penyediaan

pelayanan medik spesialistik

dan kesehatan jiwa

1 Persentase Pasien Jiwa Mandiri 55%

2 Persentase Pasien Jiwa Bebas Pasung 30%

3 Persentase Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ) 30%

4

Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa

(ODGJ) mendapatkan pelayanan

kesehatan jiwa yang mandiri

60%

Terjaminnya pelayanan

kesehatan gratis bagi

masyarakat miskin Aceh

dengan jaminan berbasis

asuransi sosial atau Jaminan

Kesehatan Aceh (JKA)

1

Persentase Rakyat Aceh yang

mendapatkan Jaminan Kesehatan dari JKA

dan Asuransi Kesehatan lainnya

100%

2 Jumlah penduduk yang mendapat

Jaminan Pelayanan Kesehatan dari JKA 2.054.031 Jiwa

Menurunnya angka kesakitan

dan kematian akibat penyakit

menular dan tidak menular.

1 Cakupan Penemuan Kasus Baru Penyakit TB

BTA + 100%

2 Angka Kesuksesan Pengobatan TB > 85%

3 Angka Kejadian (Incident Rate) DBD 15/100.000 pddk

4 Cakupan Prevalensi Penyakit Kusta <1 /10.000

5

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child

Immunization (UCI) 85%

6

Cakupan Kab/Kota yang Memasuki Tahap

Eliminasi Malaria 20 Kab/Kota

7 Akses Sanitasi Dasar 70%

8

Cakupan tempat-tempat umum yang

memenuhi syarat kesehatan 85%


Hal: 21

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Ringkasan Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2017 dapat

diilustrasikan dalam tabel berikut ini :

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

2017

1. Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) 69,92 TH

1 Tercapainya Tujuan Pembangunan Kesehatan

2. Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan

102/100.000 LH

Tahun 2017 3. Menurunnya Angka kematian Bayi 12/1000 LH

4. Menurunnya Angka Kematian Balita 20/1000 LH

5. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

100%

6.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tanaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

90%

7. Cakupan kunjungan bayi 95%

8. Cakupan Pemberian ASI Eksklusif 90%

9. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/Sederajat

80%

10. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

100%

11. Prevalensi Gizi Kurang dan Buruk 14%

12.

Cakupan Pemberian MP-ASI Usia 6-24 Bulan dari Keluarga Miskin

100%

2 Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan melalui

1. Rasio Dokter Umum per Satuan Penduduk 40/100.000

Pddk

pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan

2. Rasio Dokter Spesialis per Satuan Penduduk

20/100.000 Pddk

dengan menjaga keseimbangan antar wilayah

3. Rasio Dokter Gigi per Satuan Penduduk 9/100.000

Pddk

4

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PIS PK

213

5 Persentase Desa Siaga aktif 80%

3

Meningkatnya penyediaan pelayanan medik

1. Persentase Pasien Jiwa Mandiri 55%

spesialistik dan kesehatan jiwa, serta tersedia-

2. Persentase Pasien Jiwa Bebas Pasung 30%

nya obat esensial disarana pelayanan dasar

3. Persentase Desa Siaga Sehat Jiwa ( DSSJ)

30%

dan rujukan.

4

Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang mandiri.

50%

5 Persentase Puskesmas Terakreditasi 31%

6 Persentase Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi

90%

7

Persentase Obat yang Memenuhi Standar, Cukup dan Terjangkau

90%


Hal: 22

4

Terjaminnya pelayanan kesehatan gratis bagi

1.

Jumlah penduduk yang mendapat fasilitas JKA dan jaminan kesehatan lainnya

100%

masyarakat miskin Aceh. 2.

Jumlah penduduk yang mendapat pelayanan JKA

1,953,958

1. Cakupan Penemuan Kasus Baru Penyakit TB BTA +

80%

5 Menurunnya angka kesakitan dan kematian

2. Angka Kesuksesan Pengobatan TB > 85%

akibat penyakit menular dan tidak menular.

3. Angka Kejadian (Incident Rate) DBD 15/100.000

Pddk

4. Cakupan Prevalensi Penyakit Kusta <1 /10.000

5. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

85%

6. Cakupan Kab/Kota yang Memasuki Tahap Eliminasi Malaria

23 Kab/Kota

7. Akses Sanitasi Dasar 70%

8.

Cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan

85%


Hal: 23

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan Aceh nomor:

441.1/2190/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 perihal penyampaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 kepada Gubernur Aceh, dengan demikian

maka telah ditetapkan IKU Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2017 adalah

sebagai berikut:

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja UtamaFormulasi/Cara

PengukuranPenjelasan Sumber Data

1 2 3 4 5 6

1 Tercapainya Tujuan Pembangunan

Kesehatan 2017Umur Haparan Hidup (UHH) 69,92 Dapat hidup rata-rata 69,92 Tahun BPS

Angka Kematina Ibu 102/100.000 LH102 ibu dari 100.000 ibu melahirkan

hidupRenstra Kesehatan Aceh

Angka Kematian Bayi 12/1000 LH 12 bayi dari 1000 bayi lahir hidup Renstra Kesehatan Aceh

Angka Kematian Balita 20/1000 LH 20 balita dari 1000 balita lahir hidup Renstra Kesehatan Aceh

2

Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Jaminan

Pelayanan JKA1.953.958 Penduduk

Jlh Penduduk yg akan mendapatkan

Fasilitas JKA Renstra Kesehatan Aceh

Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang

mandiri

50%50% ODGJ mendapatkan pelayanan

kesehatan jiwa yang mandiriRenstra Kesehatan Aceh

Menurunnya Angka Kesakitan dan

Kematian Akibat Penyakit Menular

dan Tidak Menular

Cakupan Kabupaten/Kota yang Memasuki Tahap

Eliminasi Malaria

Kab/Kota memasuki tahap eliminasi

malaria18 Kab/Kota Renstra Kesehatan Aceh

c.

d.

a.

b.

c.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN ACEH TAHUN 2017

a.

b.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN KINERJA


TAHUN 2017


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja

yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan

indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan

untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan

gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran oranganisasi.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan

perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan

mengidentifikasikan secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dan

hasil (outcome) yang dicapai dari setiap program.

Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja

yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan

keluaran dari masing -masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-

masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja

yang menjadi tolok ukur keberhasilan oranganisasi.

Secara umum pengukuran capaian kinerja Dinas Kesehatan Aceh

tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan

realisasi masing -masing indikator kinerja. Namun untuk beberapa indikator

kinerja sasaran dan kegiatan juga dilakukan perbandingan dengan realisasi

capaian kinerja tahun - tahun sebelumnya maupun dengan standar yang

lazim.


Secara umum juga dapat disampaikan bahwa dari lima sasaran

strategis Dinas Kesehatan Aceh yang telah ditargetkan belum semua dicapai

secara maksimal. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang

belum maksimal diwujudkan tersebut, Dinas Kesehatan Aceh telah

melakukan evaluasi agar dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan

diambil langkah serta upaya perbaikan kinerja di masa mendatang.

Analisis capaian kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian

kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana

strategis. Dalam analisis ini menjelaskan perkembangan kondisi pencapaian

sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan,

program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan

dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan

akurat. Bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk

mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun

sistem dan proses pelaksanaannya.


A.1. Sasaran Strategi 1

“Tercapainya Tujuan Pembangunan Kesehatan Tahun 2017”

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 12 (dua belas) indikator

kinerja sebagaimana tertuang dalam Tabel 3A.1 di bawah ini :

Tabel 3A.1

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tercapainya Tujuan Pembangunan

Kesehatan Tahun 2017

TARGET CAPAIAN %

2017 2017 CAPAIAN

1 Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) 69,92 TH 69.51 TH 99.41 BAIK

2 Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan 102/100.000 LH 143/100.000 LH 71.33 KURANG

3 Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) 12/1000 LH 10/1000 LH 120 SANGAT BAIK

4 Menurunnya Angka Kematian Balita (AKABA) 20/1000 LH 11/1000 LH 182 SANGAT BAIK

5 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 100% 76% 76 KURANG

6Cakupan pertolongan persalinan oleh tanaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan 90% 83% 92.22 BAIK

7 Cakupan kunjungan bayi 95% 83% 87.37 CUKUP

8 Cakupan Pemberian ASI Eksklusif 90% 51% 56.67 SANGAT KURANG

9 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/Sederajat 80% 85% 106 SANGAT BAIK

10 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100% 100% 100 SANGAT BAIK

11 Prevalensi Gizi Kurang dan Buruk 14% 23% 60.87 KURANG

12Cakupan Pemberian MP-ASI Usia 6-24 Bulan dari Keluarga

Miskin100% 100% 100 SANGAT BAIK

95.99 BAIKRata - Rata Capaian per Sasaran Strategis

NO INDIKATOR KINERJA KATAGORI


Hasil Pengukuran sasaran strategis 1 pada Tabel 3A.1, dapat

disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tujuan pembangunan bidang

kesehatan di Aceh dengan presentase tingkat capaian rata-rata sebesar

95,99% atau kategori Baik. Sasaran strategis ini di dukung oleh 5 (lima)

indikator kinerja tingkat capaiannya Sangat Baik, 2 (dua) indikator kinerja

tingkat capaiannya Baik, 1 (satu) indikator berkatagori Cukup, 3 (tiga)

indikator Kurang dan 1 (satu) indikator kinerja tingkat capaiannya Sangat

Kurang.

Adapun uraian tingkat capaian setiap indikator dan perbandingan

tingkat capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai berikut :

1. Indikator kinerja “Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH)”.

Perhitungan umur harapan hidup Dinas Kesehatan masih

mempedomani hasil dari Badan Statistik (BPS), UHH merupakan alat

untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan

kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat

kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu

daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan

program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi

dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan, Idealnya Angka

Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur

(Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan

registrasi kematian dalam periode tahunan.

Dalam evaluasi kinerja pada tahun 2017 target UHH adalah 69,92 tahun,

sementara dalam RPJMA targetnya hanya 69,80 tahun. Dengan realisasi

tahun ini sebesar 69.51 tahun maka persentase tingkat capaian sebesar

99,41% atau dengan kategori Baik.

Pada tahun 2016 Umur Harapan Hidup penduduk Aceh rata-rata 69,51

tahun dibandingkan dengan Harapan Hidup penduduk Indonesia rata-

rata 70,94 tahun, rata-rata umur harapan hidup masyarakat Aceh

lebih rendah 1,43 tahun dari Umur Harapan Hidup Nasional.


Namun demikian apabila dibandingkan rata-rata Umur Harapan Hidup

masyarakat Aceh terus meningkat setiap tahunnya, hal ini sebagaimana

tertera dalam tabel 3A.1.1. di bawah ini :

Tabel A.1.1 Indikator Kinerja Umur Harapan

Hidup

Grafik 1 : Peningkatan Umur Harapan Hidup Masyarakat Aceh

Dari Tahun 2014 – 2016

(Sumber : BPS Aceh)

No.

Indikator Kinerja

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun 2016

Realisasi Realisasi Target Realisasi

1.

Umur Harapan Hidup

69,35 tahun

69,50 tahun

69,80 tahun

69,51 tahun


2. Indikator kinerja ”Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)”

ditargetkan 102/100.000 Lahir Hidup (LH), angka ini hanya mampu

ditekan menjadi 143/100.000 LH, dengan persentase tingkat capaian

sebesar 71,33% atau dengan kategori indikator kinerja/tingkat capaiannya

Kurang. Pencapaian tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 dan

tahun 2015 mengalami fluktuatif, angka tersebut masih jauh bila

dibandingkan dengan target MDGs yang menargetkan angka kematian

ibu dan ditekan menjadi 118/100.000, gambaran capaian tahun 2017 ini

sebagaimana tertera dalam Tabel 3A.12 di bawah ini :

Tabel 3A.1.2 Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu melahirkan

No

.

Indikator Kinerja

Tahun 2015 Tahun

2016

Tahun 2017


1.

Angka Kematian Ibu melahirkan

per 100.000 Kelahiran Hidup

137/

100.000 LH

167/

100.000 LH

102/

100.000 LH

143/ 100.000 LH

Grafik 2 : Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan Dari Tahun 2014 - 2017


3. Indikator kinerja “Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)”

ditargetkan 12/1000 Lahir Hidup (LH) dapat terealisasi sebesar

10/1000 LH maka persentase tingkat capaiannya adalah sebesar 120%

atau dengan kategori Sangat Baik. Pencapaian tahun 2017 dibandingkan

dengan tahun 2016 dan tahun 2015 terus mengalami peningkatan,

pencapaian tersebut telah melampaui target MDGs Tahun 2015 sebesar

15/1000LH serta telah menyentuh target RPJMA tahun 2017 hal ini

sebagaimana tertera dalam Tabel 3A.13 di bawah ini :

Tabel 3A.1.3

Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi (AKB)

No

.

Indikator Kinerja

Tahun 2015 Tahun 2016

Tahun 2017


1.

Angka kematian Bayi (AKB)

12/1000 LH 12/1000 LH 12/1000 LH 10/1000 LH

Grafik 3 : Angka Kematian Bayi (AKB)

Dari Tahun 2014 - 2017

15

12 12

10


Pencapaian target yang sangat optimal tersebut merupakan salah satu

keberhasilan Pemerintah Aceh dalam bidang kesehatan, penyebab

keberhasilan adalah adanya peningkatan kapasitas bidan di desa dalam

tata laksana bayi baru lahir dan sosialisasi untuk masyarakat semakin

membaik. Sedangkan alternatif solusi yang telah dilakukan adalah

peningkatan kapasitas bidan di desa (Bidides) dalam tata laksana bayi

baru lahir dan sosialisasi untuk masyarakat pemberian ASI exclusif

selama 6 bulan.

4. Indikator kinerja “Angka Kematian Anak BAlita (AKABA)” ditargetkan

20/1000 Lahir Hidup (LH) dapat terealisasi sebesar 11/1000 LH maka

persentase tingkat capaian hailnya adalah sebesar 182% atau dengan

kategori Sangat Baik. Pencapaian antara tahun 2017 dibandingkan

dengan capaian tahun pada tahun 2016, terus mengalami peningkatan

telah melampui dengan target RPJM Tahun 2017 sebesar 20/1000 LH,

dengan peningkatan capaian yang sangat mengembirakan sebagai-mana

terlihat dalam Tabel 3A.1.4 di bawah ini :

Tabel 3A.14

Indikator Kinerja Angka Kematian Anak Balita (AKABA)

No.

Indikator Kinerja Tahun 2015 Tahun 2016

Tahun 2017


1.

Angka Kematian Anak Balita 13/1000 LH 13/1000 LH

20/1000 LH

11/1000 LH

Pencapaian target yang sangat optimal tersebut merupakan salah satu

komitmen Pemerintah Aceh dalam mewujudkan target MDGs sebesar

32/1000 LH, penyebab keberhasilan dipengaruhi oleh semakin

membaiknya penerapan pola Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

ditingkat rumah tangga dan penguatan Manajemen Terpadu Balita Sakit

(MTBS).

Sedangkan terobosan yang telah dilakukan berupa pelaksanaan

kegiatan Promosi Kesehatan secara berkesinambungan dan terus

menerus di seluruh Kabupaten/kota.


Grafik 4 : Angka Kematian Balita (AKABA)


5. Indikator kinerja “Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani”

ditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 76% maka persentase

tingkat capaian sebesar 76% atau dengan kategori Kurang. Pencapaian

antara tahun 2017 jika dibandingkan dengan cakupan pada tahun

2016 dan tahun 2015 memang mengalami peningkatan namun selalu

tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini terlihat

dalam Tabel 3A.15 di bawah ini :

Tabel 3A.1.5

Persentase Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

No.


Tahun 2017


1. Persentase Cakupan Komplikasi

Kebidanan yang Ditangani

58,%

63%

100%

76%


Pencapaian target yang belum optimal disebabkan jumlah dan fungsi

puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar

(PONED) dan rumah sakit dengan Pelayanan Obstetri Neonatal

Emergensi Komprehensif (PONEK) belum optimal, sedangkan alternatif

solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Aceh adalah

Peningkatan fungsi Puskesmas PONED, Rumah Sakit PONEK dan

menambah jaringan rumah Sakit rujukan regional, serta peningkatan

kompetensi petugas dalam penanganan kegawatdaruratan obstetri

neonatal.

Grafik 4 : Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani



6. Indikator kinerja “Cakupan Pertolongan Persalinan oleh

Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan” ditargetkan 90%

terealisasi sebesar 83% maka persentase tingkat capaian sebesar

92,22% atau dengan kategori baik. Perbandingan pencapaian antara

tahun 2017 dengan realisasi tahun 2015 dan tahun 2016, mengalami

fluktuatif sebagaimana terlihat dalam Tabel 3A.1.6 di bawah ini :

Tabel 3A.1.6

Indikator Kinerja Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga

Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

No.


Tahun 2017


1.

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kes. yang memiliki kompetensi kebidanan

89%

90%

90%

83%

Pencapaian target yang belum optimal diperkirakan karena tenaga yang

telah dilatih atau sudah ditingkatkan kompetensinya termobilisasi atau

pindah tempat tugas atau juga berkurangnnya komitmen dari tenaga

kesehatan terlatih, upaya yang dilakukan adalah memoratorium

perpindahan tenaga yang kompeten dan meningkatkan komitmen serta

menggencarkan promosi untuk selalu melakukan persalinan pada bidan

yang telah memiliki kompetensi yang baik.

7. Indikator kinerja “Cakupan Kunjungan Bayi” ditargetkan 95%

terealisasi sebesar 83% maka persentase tingkat capaian sebesar 87,37%

atau dengan kategori Cukup. Pencapaian antara tahun 2017 dengan

realisasi tahun 2015 dan tahun 2016, mengalami sedikit fluktuatif,

sebagaimana terlihat dalam Tabel 3A.1.7 di bawah ini :


Tabel 3A.1.7

Indikator Kinerja Cakupan Kunjungan Bayi

No.


Tahun 2016


1. Cakupan Kunjungan Bayi 81% 85% 95% 83%

Pencapaian target yang belum optimal tersebut dipengaruhi antara lain

karena kinerja bidan didesa yang belum optimal, sedangkan alternatif

solusi yang telah dilakukan berupa perbaikan sistem pelaporan yang

lebih efisien.

8. Indikator kinerja “Cakupan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif”

ditargetkan 90% dengan realisasi sebesar 51% maka persentase tingkat

capaian sebesar 56,67% atau dengan kategori Sangat Kurang. Pencapaian

antara tahun 2017 dengan realisasi tahun 2015 dan tahun 2016,

mengalami fluktuatif, dengan tingkat capaian sebagaimana terlihat

dalam Tabel 3A.1.8 di bawah ini :

Tabel 3A.1.8

Indikator Kinerja Cakupan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

No.

Indikator Kinerja


Tahun 2017


1. Cakupan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif

55%

44%

90%

51%

Pencapaian target yang belum optimal tersebut lebih disebabkan karena

pemahaman dan budaya pemberian makanan terlalu dini (kurang dari 6

bulan) dan konseling ASI oleh petugas belum optimal dan tidak

berkesinambungan, secara nasional pemberian ASI Eksklusif juga

belum mencapai target yang ditetapkan. Alternatif solusi yang telah

dilakukan adalah terus dilakukannya sosialisasi dan promosi ASI Ekslusif

di berbagai media dan even baik sekala lokal maupun dalam sekala

nasional serta dilakukannya penyegaran pelatihan konselor ASI.


9. Indikator kinerja “Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD/Sederajat”

ditargetkan 80% terealisasi sebesar 85% maka persentase tingkat capaian

sebesar 106% atau dengan kategori Sangat Baik. Pencapaian antara tahun

2017 dengan realisasi tahun 2015 dan tahun 2016, mengalami

peningkatan yang sangat signifikan sebagaimana terlihat dalam Tabel

3A.1.9 di bawah ini :

Tabel 3A.1.9

Indikator Kinerja Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD/Sederajat

No.


Tahun 2016


1. Cakupan Penjaringan Kes. Siswa SD/ Sederajat

79%

92,40%

80%

85%

Pencapaian target yang optimal tersebut disebabkan telah terealisasi

kesepakatan kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan Dinas

Kesehatan, untuk lebih meningkatkan lagi capaian kinerja ini, agar

terus dilakukan penguatan dukungan lintas sektor dan lintas program

dalam upaya Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Usaha Kesehatan Gigi

Sekolah (UKGS) dengan berbagi pihak.

10. Indikator kinerja “Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan”

ditargetkan 100% dengan realisasi sebesar 100% maka persentase

tingkat capaian sebesar 100% atau dengan kategori s a n g a t baik.

Pencapaian antara tahun 2017 dengan realisasi tahun 2015 dan tahun

2016 terus dapat dipertahankan, sebagaimana terlihat dalam Tabel



Tabel 3A.1.10

Indikator Kinerja Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

No.

Indikator Kinerja

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017


1.

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

100%

100%

100%

100%

Pencapaian target yang optimal tersebut disebabkan aktifitas pelacakan

dan penanganan kasus gizi buruk telah berjalan dengan baik, sedangkan

alternatif solusi yang telah dilakukan adalah pelacakan dan

penatalaksanaan kasus gizi buruk disemua fasilitas pelayanan kesehatan.

11. Indikator kinerja “Prevalensi Gizi Kurang dan Buruk”, ditargetkan

14% dengan realisasi sebesar 23% maka persentase tingkat capaian

sebesar 60,87% atau dengan kategori kurang. Pencapaian antara tahun

2017 dengan realisasi tahun 2015 dan tahun 2016, mengalami fluktuatif,

dengan capaian sebagaimana terlihat dalam Tabel 3A.1.11 di bawah

ini :

Tabel 3A.1.11

Indikator Kinerja Prevalensi Gizi Kurang dan Buruk

No.

Indikator Kinerja


Tahun 2016


1. Prevalensi Gizi Kurang dan Buruk

23%

16,20%

14%

23%

Pencapaian target yang belum optimal tersebut disebabkan karena tidak

optimalnya pelaksanaan pemantauan dan intervensi terhadap kasus gizi

kurang dan gizi buruk, sedangkan alternatif solusi yang telah dilakukan

pemantauan satus gizi secara terus menerus melalui penimbangan di

Posyandu dan PAUD serta intervensi terpadu, karena masalah gizi

merupakan masalah lintas sektor dan harus di intervensi secara

bersama.


12. Indikator kinerja “Cakupan Pemberian MP-ASI Usia 6-24 Bulan

dari Keluarga Miskin” ditargetkan 100% dengan realisasi sebesar 100%

maka persentase tingkat capaian sebesar 100% atau dengan kategori

sangat baik. Pencapaian antara tahun 2017 dengan realisasi tahun

2015 dan tahun 2016 terus mengalami peningkatan sebagaimana

terlihat dalam Tabel 3A.1.12 di bawah ini :

Tabel 3A.12 Indikator Kinerja Cakupan Pemberian MP-ASI Usia 6-24 Bulan dari

Keluarga Miskin

No.

Indikator Kinerja


Tahun 2017


1.

Cakupan Pemberian MP-ASI Usia 6-24 Bulan dari Keluarga Miskin

100%

100%

100%

100%

Pencapaian target yang optimal tersebut disebabkan ketersediaan MP-

ASI (Makanan pendamping Air Susu Ibu) mencukupi di

Kabupaten/Kota dan alternatif solusi yang telah dilakukan adalah

pendistribusian yang tepat sasaran.



“Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan sumberdaya kesehatan dengan menjaga keseimbangan antar wilayah”

Untuk mengukur sasaran strategi ini ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja

sebagaimana tertuang dalam Tabel 3A.2 di bawah ini :

Tabel 3A.2

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu Pelayanan

Kesehatan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Sumberdaya Kesehatan

Dengan Menjaga Keseimbangan Antar Wilayah

Dari tabel pengukuran sasaran strategis 2 pada Tabel 3A.2 diatas, dapat

disimpulkan bahwa pencapaian kinerja rata-rata sebesar 68,17%

atau kategori Kurang.

Adapun uraian tingkat capaian setiap indikator dan perbandingan

tingkat capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai berikut :

TARGET CAPAIAN %

2017 2017 CAPAIAN

1 Rasio Dokter Umum per Satuan Penduduk 40/100.000 Pddk 27.70/100.000 Pddk 69.25 KURANG

2 Rasio Dokter Spesialis per Satuan Penduduk 20/100.000 Pddk 15.90/100.000 Pddk 79.50 KURANG

3 Rasio Dokter Gigi per Satuan Penduduk 9/100.000 Pddk 5/100.000 Pddk 55.56 SANGAT KURANG

4 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PIS PK 213 179 84.04 CUKUP

5 Persentase Desa Siaga aktif 80% 42% 52.50 SANGAT KURANG

68.17 KURANG

KATAGORI

Rata - Rata Capaian per Sasaran Strategis



1. Indikator kinerja “Rasio Dokter Umum per Satuan Penduduk”

ditargetkan 40/100.000 Penduduk dengan realisasi sebesar

27,70/100.000 Penduduk maka persentase tingkat capaian sebesar

69,25% atau dengan kategori Kurang. Pencapaian tahun 2017

dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2015 terus mengalami

peningkatan walaupun tidak pernah mencapai target yang ditetapkan,

hal ini sebagaimana tertera dalam Tabel 3A.2.1 di bawah ini :

Tabel 3A.2.1

Indikator Kinerja Rasio Dokter Umum per Satuan Penduduk

No. Indikator Kinerja


Tahun 2017


1.

Rasio Dokter Umum per Satuan Penduduk

21/ 100.000

Pddk

24.70/ 100.000

Pddk

40/ 100.000

Pddk

27.70/ 100.000

Pddk

Pencapaian target yang belum optimal tersebut disebabkan program

dokter internship yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan belum

maksimal, rekruitmen dokter umum oleh pemerintah daerah masih

terbatas, sedangkan alternatif solusi yang telah dilakukan adalah

pengembangan dan penempatan dokter internship di fasilitas kesehatan

dan pengangkatan dokter baru.

2. Indikator kinerja “Rasio Dokter Spesialis per Satuan Penduduk”

ditargetkan 20/100.000 Penduduk dengan realisasi sebesar

15,90/100.000 Penduduk maka persentase tingkat capaian sebesar

79,50% atau dengan kategori Kurang. Pencapaian tahun 2017


peningkatan walaupun tidak pernah mencapai target yang ditetapkan,

hal ini sebagaimana tertera dalam Tabel 3A.2.2 di bawah ini :


Tabel 3A.22

Indikator Kinerja Rasio Dokter Spesialis per Satuan Penduduk

No.

Indikator Kinerja


Tahun 2017


1.

Rasio Dokter Umum per Satuan Penduduk

6/ 100.000

Pddk

11.30/100.000

Pddk

20/100.000

Pddk

15.90/100.000

Pddk

Pencapaian target yang belum maksimal tersebut disebabkan oleh

minat melanjutkan pendidikan dokter spesialis yang tinggi namun

tidak dibarengi dengan kebijakan pemerintah dalam rekrutmen dan

penempatan dokter spesialis di daerah, solusi yang telah dilakukan

adalah dengan memfasilitasi Program Pendidikan Dokter Spesialis &

Dokter Gigi spesialis (PPDS/PPDGS). Jika kita melihat trend pertumbuhan

setiap tahunnya menunjukkan perkembangan yang sangat positif, hal ini

disebabkan karena ada sebahagian dokter yang menempuh pendidikan

spesialis telah selesai dan kembali bertugas di unit kerjanya asal

pengiriman.

2. Indikator kinerja “Rasio Dokter Gigi per Satuan Penduduk” ditargetkan

9/100.000 Penduduk dengan realisasi yang dicapai sebesar 5/100.000

Penduduk atau persentase tingkat capaian sebesar 55.56% atau dengan

kategori Sangat Kurang. Pencapaian tahun 2017 dibandingkan dengan

tahun 2016 dan tahun 2015 mengalami staknan, hal ini sebagaimana

tertera dalam Tabel 3A.23 di bawah ini :


Tabel A.23

Indikator Kinerja Rasio Dokter Gigi per Satuan Penduduk

No

.

Indikator Kinerja


Tahun 2016


1.

Rasio Dokter Gigi per Satuan Penduduk

4/

100.000

Pddk

4,70/ 100.000

Pddk

9/

100.000

Pddk

5/ 100.000

Pddk

Pencapaian target yang belum optimal tersebut disebabkan ketersediaan

dokter gigi yang belum sudah mencukupi, sedangkan alternatif solusi

yang telah dilakukan mengusul penambahan formasi dokter gigi PTT.

3. Indikator kinerja “Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Program

Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK)” ditargetkan 213

Puskesmas sementara yang mengimplementasikan PIS PK tersebut

sebanyak 179 puskesmas atau sebesar 84,04%. Indikator ini adalah

indikator yang baru, sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya

dengan tahun-tahun sebelumnya.

4. Indikator kinerja “Desa Siaga Aktif” ditargetkan 80% dengan realisasi

sebesar 42% maka persentase tingkat capaian sebesar 52,50% atau

dengan kategori Sangat Kurang. Pencapaian tahun 2017 dibandingkan

dengan tahun 2015 dan tahun 2016 terus mengalami peningkatan

namun indikator ini tidak pernah mencapai target yang ditetapkan, hal

ini sebagaimana tertera dalam Tabel 3A.2.4 di bawah ini

Tabel 3A.2.4 Indikator Kinerja Desa Siaga Aktif

No

.

Indikator Kinerja


Tahun 2016


1.

Desa Siaga Aktif

39,57%

40,25%

80%

42%


Pencapaian target yang belum optimal tersebut disebabkan karena

indikator kinerja ini sudah sejak tahun 2013 tidak lagi menjadi prioritas

kegiatan sehingga penganggaran dan kegiatannyapun nyaris tidak ada

lagi. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah menyusun program

dan kegiatan baru dengan inovasi baru dalam renstra periode tahun 2017

- 2022 melalui pendekatan keluarga dan gerakan masyarakat hidup sehat

sebagai upaya mendorong kemandirian wilayah.

A.3. Sasaran Strategi 3 “Meningkatnya penyediaan pelayanan medik spesialistik dan

kesehatan jiwa serta tersedianya obat esensial di sarana pelayanan dasar dan rujukan.”

Untuk mengukur sasaran strategi ini ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja


Tabel 3A.3

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

Meningkatnya Penyediaan Pelayanan Medik Spesialistik dan Kesehatan Jiwa

Serta tersedianya Obat Esensial di Sarana Pelayanan Dasar dan Rujukan

TARGET CAPAIAN %

2017 2017 CAPAIAN

1 Persentase Pasien Jiwa Mandiri 55% 52% 94.55 BAIK

2 Persentase Pasien Jiwa Bebas Pasung 30% 44% 148 SANGAT BAIK

3 Persentase Desa Siaga Sehat Jiwa ( DSSJ) 30% 14% 46.67 SANGAT KURANG

4Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)

mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang mandiri.50% 52% 104 SANGAT BAIK

5 Persentase Puskesmas Terakreditasi 31% 31% 100 SANGAT BAIK

6 Persentase Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi 90% 78% 86.42 CUKUP

7Persentase Obat yang Memenuhi Standar, Cukup dan

Terjangkau90% 70% 77.78 KURANG

93.97 BAIK




Pengukuran sasaran strategis 3 pada Tabel 3A.3, dapat disimpulkan bahwa

pencapaian kinerja rata-rata sebesar 93,97% atau kategori Baik, sasaran

strategis ini di dukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja tingkat capaiannya

Sangat Baik, dan masing 1 (satu) indikator kinerja tingkat capaiannya Baik,

Cukup, Kurang dan Sangat Kurang. Adapun uraian tingkat capaian setiap

indikator dan perbandingan tingkat capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai

berikut :

1. Indikator kinerja “Persentase Pasien Mandiri” ditargetkan 58% dengan

realisasi yang mampu dicapai sebesar 48,50%, maka persentase tingkat

capaian sebesar 83,62% atau dengan kategori Cukup. Pencapaian tahun

2016 dibandingkan dengan tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami

fluktuatif, hal ini sebagaimana tertera dalam Tabel 3A.3.1 di bawah ini :

Tabel 3A.3.1

Indikator Kinerja Persentase Pasien Mandiri

No.

Indikator Kinerja


Tahun 2017


1.

Persentase Pasien Mandiri

50%

48,50%

55%

52%

Pencapaian target yang belum optimal tersebut disebabkan karena

jumlah anggaran yang tersedia terkait dengan penanganan pasien

mandiri belum optimal dan sangat variatif antara wilayah, namun

komitmen Kabupaten/Kota masih cukup tinggi. Alternatif solusi yang

telah dilakukan adalah melakukan advokasi serta memberi dukungan

terhadap penyediaan regulasi terhadap penanganan kasus jiwa sesuai

kondisi lokal serta penguatan komitmen anggaran Kabupaten/Kota.

2. Indikator kinerja “Persentase Pasien Bebas Pasung” ditargetkan 30%

dengan realisasi sebesar 44% maka persentase tingkat capaian

sebesar 98,67% atau dengan kategori Baik. Pencapaian tahun 2017

dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2016 juga mengalami

flukuatif, hal ini sebagaimana tertera dalam Tabel 3A.3.2 di bawah ini:


Tabel 3A.3.2

Indikator Kinerja Persentase Pasien Bebas Pasung



Tahun 2017


1. Persentase Pasien Bebas Pasung

45%

41,10%

30%

44%

Pencapaian target tersebut telah optimal disebabkan motivasi,

pengetahuan dan perhatian keluarga kepada pasien pasung sudah

sangat baik, bahkan stigma negetif terhadap kasus pasung dimasyarakat

menjadi isue penting yang harus dicermati. Demikian juga dengan

perhatian lintas sektor dalam upaya penanganan aspek sosial sudah

semakin baik.

Alternatif solusi yang telah dilakukan peningkatan frekuensi

kunjungan rumah dan pembentukan tim Pengarah dan Pelaksana

Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM).

3. Indikator kinerja “Persentase Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ)” ditargetkan

30% dengan realisasi sebesar 14% maka persentase tingkat capaian

sebesar 46,67% atau dengan kategori Sangat Kurang. Pencapaian tahun

2017 dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami

penurunan, sebagaimana tertera dalam Tabel 3A.33 di bawah ini :

Tabel 3A.33

Indikator Kinerja Persentase Desa Siaga Sehat Jiwa ( DSSJ)

No.

Indikator Kinerja


Tahun 2017


1. Persentase Desa Siaga Sehat Jiwa ( DSSJ)

20%

16%

30%

14%


No

.

Indikator Kinerja


Tahun 2017


1.

Persentase Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi

10%

18,52%

90%

78%

Pencapaian target yang b e l u m optimal tersebut disebabkan

koordinasi lintas sektor pada perangkat gampong, komitmen

fasilitas kesehatan dan Dinas Kabupaten/Kota yang belum maksimal,

sedangkan alternatif solusi yang telah dilakukan adalah penguatan

pertemuan lintas sektor/program, pembentukan Tim Pelaksana

Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM), Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)

dan adanya Regulasi untuk APBK.

4. Indikator kinerja “Orang Dengan Ganggung Jiwa (ODGJ) mendapatkan

pelayanan kesehatan jiwa yang mandiri” ditargetkan 50% dengan

realisasi sebesar 52% maka persentase tingkat capaian sebesar 104%

atau dengan kategori Sangat Baik. Indikator ini adalah indikator yang

baru, sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun-tahun

sebelumnya.

5. Indikator kinerja “Persentase Puskesmas Terakreditasi” ditargetkan 31%

dengan realisasi sebesar 31%, atau tingkat capaian sebesar 100%

dengan kategori Sangat Baik. Indikator ini adalah juga indikator yang

baru digunakan tahun ini, sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya

dengan tahun-tahun sebelumnya.

6. Indikator kinerja “Persentase Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi”

ditargetkan 90% dengan realisasi sebesar 78%, dengan persentase

capaian sebesar 86,428% atau dengan kategori Cukup sebagaimana Tabel


Tabel 3A.3.6

Indikator Kinerja Persentase Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi


Pencapaian target yang belum optimal tersebut disebabkan ketidaksiapan

RSUD baik terhadap perubahan versi akreditasi Rumah Sakit yang

dimulai tahun 2012 dengan jumlah dan jenis indikator penilaian

bertambah,juga karena rendahnya komitmen manajemen Rumah Sakit

di Kabupaten/Kota. Alternatif solusi yang telah dilakukan

memfasilitasi dan mendampingi proses penyiapan akreditasi Rumah

Sakit melalui pelatihan, visitasi, workshop dan pendampingan.

7. Indikator kinerja “Persentase obat yang memenuhi standar cukup dan

terjangkau” ditargetkan 90% dengan realisasi sebesar 70% maka

persentase tingkat capaian sebesar 77,78% atau dengan kategori Cukup,

namun pencapaian setiap tahunnya meningkat walaupun belum

mencapai target, sebagaimana tertera dalam Tabel 3A.3.7 di bawah ini :

Tabel 3A.3.7

Indikator Kinerja Persentase obat yang memenuhi

standar cukup dan terjangkau



Tahun 2017


1. Persentase obat yang memenuhi standar cukup dan terjangkau

80%

80%

90%

70%

Salah satu faktor penyebab belum optimalnya pencapaian kinerja

pemenuhan obat yang standar karena beberapa produser obat tidak

menyanggupi permintaan obat karena sudah melebihi batas kuota

Provinsi. Hal ini disebabkan karena tidak semua Kabupaten/Kota

menyiapkan dan mengirimkan usulan rencana kebutuhan obat (RKO).

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah berkoordinasi secara

intent dengan LKPP dan Direktorat Bina Obat Publik Kementerian

Kesehatan.


A.4. Sasaran Strategi 4 “Terjaminnya pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin Aceh dengan jaminan berbasis asuransi sosial atau Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)”

Untuk mengukur sasaran strategi ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja


Tabel 3A.4


Terjaminnya Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat

Miskin Aceh Dengan Jaminan Berbasis Asuransi Sosial

Atau Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)

Hasil pengukuran sasaran strategis 4 pada Tabel 3A.4, dapat disimpulkan

bahwa pencapaian kinerja rata-rata sebesar 101,41% atau kategori Sangat

Baik, sasaran strategis ini di dukung oleh 2 (dua) indikator kinerja tingkat

capaiannya Sangat Baik. adapun uraian tingkat capaian setiap indikator dan

perbandingan tingkat capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai berikut :

1. Indikator kinerja “Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Fasiltas JKA dan

Jaminan Kesehatan Lainnya” ditargetkan 100% dengan realisasi sebesar

100% maka persentase tingkat capaian juga sebesar 100% atau dengan

kategori Sangat Baik. Pencapaian tahun 2017 dibandingkan dengan tahun

2015 dan tahun 2016 terus mengalami peningkatan, hal ini sebagaimana

tertera dalam Tabel 3A.4.1 di bawah ini :

TARGET CAPAIAN %

2017 2017 CAPAIAN

1Jumlah penduduk yang mendapat fasilitas JKA dan jaminan

kesehatan lainnya100% 100% 100 SANGAT BAIK

2 Jumlah penduduk yang mendapat pelayanan JKA 1,953,958 2,009,031 103 SANGAT BAIK

101.41 SANGAT BAIK




Tabel 3A.51

Indikator Kinerja Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Fasiltas JKA

dan Jaminan Kesehatan Lainnya

No.

Indikator Kinerja


Tahun 2017


1.

Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Fasiltas JKA dan Jaminan Kesehatan Lainnya

91%

100%

100%

100%

Pencapaian target yang optimal tersebut disebabkan Integrasi JKA

kedalam JKN dan komitmen Pemerintah Aceh untuk menjamin seluruh

penduduk Aceh dengan konsep Universal Coverage. Selanjutnya jika

ada penduduk yang belum terdaftar maka segera dapat langsung

mendaftar ke BPJS Kesehatan dan premi akan dibayar oleh Pemerintah

Aceh sebagai premi peserta tambahan.

2. Indikator kinerja “Jumlah penduduk yang mendapat pelayanan JKA”

ditargetkan 1.953.958 jiwa dengan realisasi sebesar 2.009.031 jiwa

maka persentase tingkat capaian sebesar 103% atau dengan kategori

Sangat Baik. Pencapaian tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2015

dan tahun 2016 terus mengalami peningkatan, hal ini sebagaimana

tertera dalam Tabel 3A.4.2 di bawah ini :

Tabel A.4.2

Indikator Kinerja Jumlah penduduk yang mendapat pelayanan JKA

No.

Indikator Kinerja


Tahun 2017


1.

Jumlah penduduk yang mendapat pelayanan JKA

1.647.013 jiwa

1.762.452 jiwa

1.953.958 jiwa

2.009.031 jiwa


Pencapaian target yang optimal tersebut disebabkan karena terjadinya

penambahan peserta susulan yang sebelumnya belum terdaftar

sebagai peserta JKA. Penambahan ini dimasukkan dalam proses

rekonsiliasi data kepesertaan melalui Tim Rekons Pemerintah Aceh

dan BPJS Kesehatan.


“Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit

menular dan tidak menular”

Untuk mengukur sasaran strategi ini ditetapkan 8 (delapan) indikator kinerja


Tabel 3A.5


Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit

Menular dan Tidak Menular

Hasil Pengukuran sasaran strategis 5 pada Tabel 3A.5, dapat disimpulkan

bahwa pencapaian kinerja rata-rata sebesar 93,95% atau kategori Baik, sasaran

strategis ini terdapat 3 (satu) indikator kinerja tingkat capaiannya Sangat

Baik, 2 (dua) indikator kinerja tingkat capaiannya Baik, 1 (satu) indikator

kinerja tingkat capaiannya Cukup, 1 (satu) indikator kinerja tingkat

capaiannya Kurang dan 1 (satu) indikator dengan capaian Sangat Kurang.

TARGET CAPAIAN %

2017 2017 CAPAIAN

1 Cakupan Penemuan Kasus Baru Penyakit TB BTA + 80% 138% 173 SANGAT BAIK

2 Angka Kesuksesan Pengobatan TB > 85% 89% 100 SANGAT BAIK

3 Angka Kejadian (Incident Rate) DBD 15/100.000 Pddk 49/100.000 Pddk 30.61 SANGAT KURANG

4 Cakupan Prevalensi Penyakit Kusta <1 /10.000 0,98/10.000 100 SANGAT BAIK

5 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 85% 65.4% 76.94 KURANG

6 Cakupan Kab/Kota yang Memasuki Tahap Eliminasi Malaria 23 Kab/Kota 19 Kab/Kota 82.61 CUKUP

7 Akses Sanitasi Dasar 70% 68% 97.14 BAIK

8Cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat

kesehatan85% 78% 91.76 BAIK

93.95 BAIK




Adapun uraian tingkat capaian setiap indikator dan perbandingan tingkat

capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai berikut :

1. Cakupan Penemuan Kasus Baru Penyakit TB BTA + ditargetkan 8 0 %

dengan realisasi sebesar 138%, maka persentase tingkat capaian sebesar

173% atau dengan kategori Sangat BAik. Pencapaian tahun 2017

dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami fluktuatif,

sebagaimana tertera dalam Tabel 3A.5.1 di bawah ini :

Tabel 3A.5.1 Indikator Kinerja Cakupan Penemuan Kasus Baru Penyakit TB BTA +

No.

Indikator Kinerja


Tahun 2017


1. Cakupan Penemuan Kasus

Baru Penyakit TB BTA +.

70%

54%

80%

138%

Pencapaian target yang memuaskan tersebut disebabkan upaya

pencarian kasus TB di masyarakat oleh petugas kesehatan sudah

optimal, sedangkan alternatif solusi yang telah dilakukan adalah

peningkatan promosi dan pendanaan di Kabupaten/Kota untuk

penjaringan kasus serta advokasi tentang pengurangan mutasi pada

petugas terlatih baik di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun di

Puskesmas.

2. Indikator kinerja “Angka Kesuksesan Pengobatan TB” ditargetkan

>85% dengan realisasi sebesar 89% atau persentase tingkat capaian

sebesar 101%, dengan kategori Sangat Baik. Pencapaian tahun 2017


peningkatan, hal ini sebagaimana tertera dalam Tabel 3A.5.2 di bawah ini:


Tabel 3A.5.2

Indikator Kinerja Angka Kesuksesan Pengobatan TB

No.

Indikator Kinerja


Tahun 2017


1. Angka Kesuksesan Pengobatan

TB

84%

86%

>85%

89%

Pencapaian target yang sudah optimal tersebut karena pantauan diakhir

fase pengobatan oleh petugas kesehatan TB sudah lebih intensif,

sedangkan alternatif solusi yang telah dilakukan Optimalisasi program

Directly Observed Treatment Short-course (DOTS) di Rumah Sakit Umum

Daerah.

3. Indikator kinerja “Angka Kejadian (Incident Rate) DBD” ditargetkan

15/100.000 Penduduk dengan realisasi sebesar 49/100.000 Penduduk,

maka persentase tingkat capaian hanya sebesar 30,61% atau dengan

kategori Sangat Kurang. Pencapaian tahun 2017 dibandingkan dengan

tahun 2015 dan tahun 2016 berfluktuasi, sebagaimana tertera dalam

Tabel 3A.5.3 di bawah ini :

Tabel 3A.5.3

Indikator Kinerja Angka Kejadian (Incident Rate) DBD

No.

Indikator Kinerja


Tahun 2017


1. Angka Kejadian (Incident Rate) DBD

20/ 100.000

Pddk

15/ 100.000

Pddk

15/ 100.000

Pddk

49/ 100.000

Pddk

Pencapaian target yang belum optimal tersebut disebabkan

kurangnya peran serta masyarakat, terutama untuk kegiatan

pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan 3M, serta lingkungan yang tidak

sehat, sedangkan alternatif solusi yang telah dilakukan adalah advokasi,

sosialisasi, penyuluhan kesehatan masyarakat untuk berperilaku hidup

bersih dan sehata (PHBS) dan seminar tindak lanjut tatalaksana kasus

kepada tenaga medis di Puskesmas dan Rumah Sakit.


4. Indikator kinerja “Cakupan Prevalensi Penyakit Kusta”, ditargetkan

<1/10.000 dengan realisasi sebesar 0,98/10.000 maka persentase

tingkat capaian sebesar 100% atau dengan kategori Sangat Baik.

Pencapaian tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun

2016 terus mengalami peningkatan, sebagaimana tertera dalam Tabel

3A.54 di awah ini :

Tabel 3A.54

Indikator Kinerja Cakupan Prevalensi Penyakit Kusta

No.

Indikator Kinerja


Tahun 2017


1. Cakupan Prevalensi Penyakit Kusta

0,99/ 10.000 Pddk

0,97/ 10.000 Pddk

>1

0,98/ 10.000

Pddk

Pencapaian target yang sudah optimal tersebut disebabkan karena

meningkatnya aktifitas pencarian dan pengobatan kasus yang

dilakukan oleh pengelola kusta terlatih, di Pukesmas yang ditunjukkan

dengan kompetensi manajemen kasus oleh tenaga kesehatan setelah

pelatihan. Sementara itu masih ditemui kendala dilapangan antara lain

mutasi pegawai yang telah dilatih, dukungan dana APBK,

penge tahuan dan kepedulian masyarakat serta masih tingginya

stigma terhadap penderi kusta di masyarakat. Alternatif solusi yang

telah dilakukan antara lain advokasi dan sosialisasi peningkatan

pengetahuan keluarga pasien dan masyarakat tentang penyakit kusta

untuk mengurangi stigma dan komitmen pimpinan terhadap mutasi

petugas terlatih minimal H+3 tahun pasca pelatihan kecuali peningkatan

karir.


5. Indikator kinerja “Cakupan Desa/kelurahan Universal Child

Immunization (UCI)” ditargetkan 85% dengan realisasi sebesar 65,4%

maka persentase tingkat capaian sebesar 76,94% atau dengan kategori

Kurang. Pencapaian tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2015 dan

tahun 2016 terus mengalami fluktuatif, hal ini sebagaimana tertera

dalam Tabel 3A.5.5 di bawah ini :

Tabel 3A.5.5

Indikator Kinerja Cakupan Desa/kelurahan

Universal Child Immunization (UCI)

No.

Indikator Kinerja


Tahun 2016


1. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

72%

68%

85%

665,4%

Pencapaian target yang belum optimal tersebut disebabkan maraknya isu

vaksin haram dan vaksin palsu, kurangnya penyuluhan ke masyarakat

serta rendahnya kemampuan SDM pelaksana imunisasi sedangkan

alternatif solusi yang telah dilakukan adalah koordinasi dengan MPU

Aceh, pertemuan Lintas Sektor di 23 Kabupaten/kota, Pelatihan Juru

Imunisasi di 334 Puskesmas di Aceh.

6. Indikator kinerja “Cakupan Kabupaten/Kota yang Memasuki

Tahap Eliminasi Malaria” ditargetkan 23 Kabupaten/Kota dengan

realisasi yang dapat dicapai sebanyak 19 Kabupaten/Kota, persentase

tingkat capaian sebesar 82,61% atau dengan kategori Cukup. Trend

pencapaian tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun

2016 terus mengalamin peningkatan walaupun tidak mencapai target

yang ditetapkan, hal ini sebagaimana tertera dalam Tabel 3A.5.6 di

bawah ini:


Tabel 3A.56

Indikator Kinerja Cakupan Kabupaten/Kota yang Memasuki Tahap

Eliminasi Malaria

No.

Indikator Kinerja


Tahun 2017


1. Cakupan Kabupaten/Kota yang Memasuki Tahap Eliminasi Malaria

23 Kab/Kota

16 Kab/Kota

23 Kab/Kota

19 Kab/Kota

Pencapaian target yang belum optimal tersebut disebabkan karena angka

kesakitan/morbiditas malaria di beberapa wilayah masih belum mencapai

standar eliminasi serta dukungan dana yang masih rendah, sedangkan

alternatif solusi yang telah dilakukan adalah advokasi oleh Dinas

Kesehatan Provinsi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Pemda

setempat untuk galang komitmen dalam upaya percepatan eliminasi

malaria dan berkontrbusi untuk alokasi anggaran untuk program

malaria.

7. Indikator kinerja “Akses Sanitasi Dasar” ditargetkan 70% dengan

realisasi sebesar 68%, persentase tingkat capaian sebesar 97,14% atau

dengan kategori Baik. Akses sanitasi dasar adalah akses rumah tangga

terhadap sarana tempat buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan

limbah rumah tangga. Pencapaian tahun 2017 dibandingkan dengan

tahun 2015 dan tahun 2016 berfluktuasi namun pada tahun 2017

menunjukkan tren peningkatan, hal ini sebagaimana tertera dalam

Tabel 3A.5.7 di bawah ini:

Tabel 3A.5.7

Indikator Kinerja Akses Sanitasi Dasar

No.

Indikator Kinerja


Tahun 2017


1.

Akses Sanitasi Dasar

38%

62,20%

70%

68%


Pencapaian target yang belum optimal disebabkan sebagian wilayah

sasaran daerah belum dapat mengakses sanitasi dasar sesuai standar,

terutama wilayah yang mengandalkan sumber air pegunungan, alternatif

solusi yang telah dilakukan adalah koordinasi sektoral melalui pimpinan

daerah untuk melakukan perbaikan dan penguatan sarana publik

khususnya akses sanitasi dasar di lingkungan pemukiman penduduk.

8. Indikator kinerja “Cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat

kesehatan” ditargetkan 85% dengan realisasi sebesar 78% atau

persentase tingkat capaian sebesar 91,76% atau dengan kategori Baik.

Pencapaian tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun

2016 mengalami fluktuasi, hal ini sebagaimana tertera dalam Tabel


Tabel 3A.57

Indikator Kinerja “Cakupan tempat-tempat umum

yang memenuhi syarat kesehatan”

No.

Indikator Kinerja


Tahun 2017


1. Cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan

55%

71,20%

85%

78%

Pencapaian target yang belum optimal tersebut disebabkan koordinasi

dengan lintas sektor di Kabupaten/kota yang belum optimal, minimnya

kegiatan peningkatan untuk merubah perilaku masyarakat untuk peduli

lingkungan dengan dukungan anggaran APBK dalam pelaksanaan

program. Solusi yang telah dilakukan adalah terus melakukan

sosialisasi dan advokasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi

kepada Pemda Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan kegiatan lintas

sektor secara terpadu dalam upaya mencipkan lingkungan bersih dan

sehat di tempat-tempat umum.


B. HAMBATAN / KENDALA YANG DIHADAPI

Beberapa hal yang menyebabkan kinerja program kesehatan belum

dapat dilaksanakan optimal antara lain sebagai berikut:

Pertama : Ketimpangan / disparitas derajat kesehatan masyarakat antar

wilayah.

Berdasarkan data kuantitatif yang memberi informasi kinerja sebagaimana

tersebut diatas, secara umum, status kesehatan dan gizi masyarakat Aceh

telah mengalami peningkatan walaupun masih lebih rendah

dibandingkan dengan status kesehatan di provinsi lain terutama pulau

Jawa dan Bali. Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan tersebut

antara lain geografis wilayah, laju pertumbuhan ekonomi, s o s i a l

b u d a y a s e t e m p a t , p e n d i d i k a n d a a n p r i l a k u

m a s y a r a k a t . Selain itu, angka kematian bayi dan angka kematian ibu

melahirkan masih tinggi, cakupan imunisasi dasar masih rendah. Tingginya

prevalensi masalah gizi balita dengan status gizi kurang dan buruk, yang

sebagian besar berada di pedesaan. Angka kesakitan untuk penyakit

menular juga masih tinggi terutama pada kelompok miskin yang rentan

terhadap berbagai penyakit infeksi seperti ISPA, diare, demam berdarah

(DBD), tuberkulosis paru dan malaria. Akses terhadap fasilitas pelayanan

kesehatan secara umum meningkat walaupun masih ada beberapa wilayah

terpencil , akses pelayanan kesehatan masih terkendala geografis dan

transportasi.

Kedua : Masalah double burden of diseases.

Permasalahan penyakit menular belum tuntas diselesaikan , namun terjadi

pula peningkatan prevalensi penyakit tidak menular yang begitu cepat

akibat pergeseran prilaku hidup yang konsumtif, seperti penyakit jantung

dan pembuluh darah, Stroke, Diabetes Mellitus (DM) dan kanker, sehingga

diperlukan upaya keras untuk mengatasi beban ganda terhadap

permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat. Selain itu,

munculnya penyakit masyarakat akibat prilaku menyimpang seperti, HIV


dan AIDS yang cendrung meningkat, yang pada umumnya mendominasi

usia reproduktif. Meningkatnya jumlah penduduk, pergeseran pola

penyakit dan pola hidup masyarakat yang sangat variatif serta perubahan

struktur deografi penduduk berimplikasi terhadap tuntutan terhadapa

jumlah, jenis dan kualitas pelayanan yang berdampak pada peningkatan

biaya pelayanan kesehatan.

Ketiga : Rendahnya upaya pencegahan dan promosi kesehatan .

Mencermti pemasalahan kesehatan masyarakat secara umum, sebenarnya

dapat dilakukan dengan pendekatan promosi dan preventif yang

terjangkau masyarakat. Namun dalam upaya ini masih belum optimal dan

belum secara massal diadop oleh masyarakat karena merubah prilaku dan

kebiasaan masyarakat dalam konteks sosial budaya memerlukan effert

yang besar dan terus menerus sehingga masyarakat yakin bahwa upaya

pencegahan jauh ebih efektif dan efisien dibanding pengobatan penyakit.

Oleh karena itu, upaya pencegahan dan promosi kesehatan perlu dan

segera digaungkan kembali secara massal dan berkeninambungan.

Rendahnya upaya peningkatan promotif dan pencegahan kesehatan

dapat dilihat dari berberapa indikator antara lain rendahnya cakupan

imunisasi lengkap, cakupan pemberian ASI Eksklusif, tinggi prevalensi

kasus TB, Malaria dan Insidens DBD.

Keempat : Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan.

Intervensi terhadap kondisi kesehatan lingkungan harus dilakukan secara

lintas sektor dan melibatkan masyarakat. Rendahnya kondisi lingkungan,

berdampak buruk terhadap status kesehatan, baik individu, keluarga

maupun kelompok karena ketersediaan dan akses terhadap air bersih dan

sanitasi dasar, mutlak diperlukan dalam siklus kehidupan manusia.

Indikator kesehatan lingkungan dapat dilihat dari persentase kelompok

masyarakat yang akses terhadap air bersih yang masih rendah dan

sanitasi dasar yang belum standar sesuai kaedah-kaedah kesehatan. Pada

tahun 2016, persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air

bersih baru mencapai 62% dan akses rumah tangga terhadap sanitasi dasar

baru mencapai 46%.


Kelima : Masih rendahnya keterjangkauan dan kualitas pelayanan

kesehatan.

Seluruh Kabupaten/Kota telah memiliki Rumah Sakit, baik Pemerintah

maupun swasta, dan 342 Puskesmas yang tersebar diseluruh Kecamatan,

namun kualitas pelayanan masih rendah, sehingga tidak jarang terlihat

sebagian masyarakat tidak puas dan bagi yang mampu akan memilih

pelayanan kesehatan keluar Aceh bahkan keluar negeri. Ketidak puasan

terhadap pelayanan terutama dikarenakan lambatnya pelayanan,

ketidakjelasan informasi pelayanan, proses administrasi dan lamanya

waktu tunggu. Sebenarnya era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang

sudah berlangsung 6 tahun ini, adalah era penguatan sistem pelayanan

yang berorientasi pada kualitas/mutu pelayanan, walau pada awalnya

terasa sulit.

Ketujuh : Terbatasnya tenaga kesehatan Strategis dan distribusi yang

tidak merata.

Ketersediaan tenaga strategis (dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi,

farmasi, gizi, laboratorium) masih belum terpenuhi, kecuali bidan dan

perawat. Kebutuhan dan ketersediaan tenaga dilihat dari ratio tenaga

strategis terhadap 100.000 penduduk, dan bahkan untuk wilayah dengan

tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, digunakan ratio per 10.000

penduduk. Pada tahun 2017 masih diperkirakan ratio terhadap 100.000

penduduk, begitupun angka ratio masih berada dibawah standar yang

ditetapkan.

Keterbatasan ini diperburuk dengan ketidak-merataannya distribusi

tenaga, antara lain sebanyak 2/3 tenaga kesehatan berada di wilayah

perkotaan.


C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

Dalam tahun 2017 Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan Aceh

telah melaksanakan 19 (sembilan belas) program yang terbagi dalam 62

(enam puluh) kegiatan, dengan pagu dan realiasai yang dijabarkan

dalam tebel

dibawah ini :

TABEL - 3C.1

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DINKES APBA TAHUN 2017

Jenis Belanja Jlh Anggaran

(Rp)

Realisasi

Keuangan (Rp)

% Keuangan

% Fisik

Total anggaran SKPA Dinkes Aceh 846.129.859.411

804.708.587.706

95,10

95,,88

Terdiri Dari :

a. Belanja Tidak Langsung 43.655.168.719 40.849.186.647 93,57 95,00

b. Belanja Langsung

804.474.690.692

763.859.401.059

95,19

96,77

TABEL - 3C.2

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DINKES APBA TAHUN 2017

BERDASARKAN SUMBER DANA

NO SUMBER DANA PAGU DPA REALISASI %

1 DAU

2 DAK 153,194,000 142047000 92.72

3 PAA

4 DBH

5 OTSUS ACEH 761,558,659,609 703,093,616,719 92.32

6 MIGAS KAB/KOTA 4,860,085,615 1,887,784,640 38.84

JUMLAH


Bila dilihat dari alokasi anggaran kesehatan tahun 2016 menunjukkan

bahwa yang dapat direalisasi sebesar 94,76% dari total anggaran yang

tersedia, dengan pembagian belanja terdiri dari belanja tidak langsung

sebesar 99,34% dan belanja langsung sebesar 94,49%. Pada belaja

langsung anggaran Dinas Kesehatan Aceh memiliki 3 sumber anggaran

yaitu, anggaran Otsus Aceh, DBH dan DAK. Dalam pembagian anggaran

berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat dari tabel berikut ini :


TABEL - 3C.3

URUTAN ANGGARAN BELANJA DINKES APBA TAHUN 2017

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN

(RP)

KEUANGAN

(%)FISIK (%)

(1) (2) (3) (5) (6)

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 43,655,168,719 40,849,186,647 93.57 95.00

B BELANJA LANGSUNG 802,474,690,692 763,859,401,059 95.19 96.77

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 13,460,671,908 10,033,595,683 74.54 100

a Penyediaan Jasa Surat Menyurat 43,716,000 19,178,515 43.87 100

b Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 2,099,918,594 1,945,638,884 92.65 100

c Penyediaan Alat Tulis Kantor 569,633,640 566,810,800 99.50 100

d Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan 233,596,800 169,326,800 72.49 100

e Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 104,753,820 98,478,240 94.01 100

f Penyediaan dan Perlengkapan Kantor 3,158,803,784 692,055,000 21.91 100

g Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 38,760,000 32,185,000 83.04 100

h Penyediaan Makanan dan Minuman 434,240,000 311,777,320 71.80 100

i Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah 2,124,840,000 2,049,908,565 96.47 100

j Penyediaan jasa dokumentasi kantor 161,000,000 90,392,600 56.14 100

k Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 4,491,409,270 4,057,843,959 90.35 100

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 18,416,398,060 16,614,864,650 90.22 100

a Pembangunan Gedung Kantor 10,749,149,000 10,568,799,000 98.32 100

b Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4,079,933,761 3,040,108,245 74.51 100

c Pengadaan Meubeuler 732,537,500 711,580,000 97.14 100

d Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan 61,873,799 61,480,000 99.36 100

e Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung Kantor 991,472,000 982,674,000 99.11 100

f Pemeliharaan Rutin / Berkala Kenderaan Dinas / Operasional 1,301,600,000 954,474,796 73.33 100

g Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 10,000,000 - - -

h Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 489,832,000 295,748,609 60.38 100

3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1,678,834,184 451,118,992 26.87 90

a Pendidikan dan Pelatihan Formal 278,634,184 219,011,720 78.60 100

b Rapat Koordinasi Teknis ( Rakornis ) 1,400,200,000 232,107,272 16.58 80

4PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN554,700,000 520,265,175 93.79 100

a Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 554,700,000 520,265,175 93.79 100

5 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 3,026,447,325 2,927,560,182 96.73 100

a Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,944,007,325 2,855,848,082 97.01 100

b Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 82,440,000 71,712,100 86.99 100

6 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 8,815,423,100 6,771,090,910 76.81 100

a Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 1,786,164,000 1,521,157,673 85.16 100

b Revitalisasi Sistem Kesehatan 3,399,764,000 2,326,957,111 68.44 100

c Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1,003,503,100 655,251,286 65.30 100

d Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1,029,310,000 773,411,940 75.14 100

e Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat 1,596,682,000 1,494,312,900 93.59 100

NO PROGRAM / KEGIATAN

ALOKASI

ANGGARAN

(Rp)

REALISASI


ANGGARAN

(RP)

KEUANGAN

(%)FISIK (%)

(1) (2) (3) (5) (6)

7PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT1,887,744,000 1,295,097,900 68.61 100

a Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 1,099,350,000 801,325,000 72.89 100

b Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 645,074,000 365,438,500 56.65 100

c Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan 132,620,000 118,634,400 89.45 100

d Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10,700,000 9,700,000 90.65 100

8 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1,849,020,000 1,237,480,850 66.93 95

aPenanggulangan Kurang Energi Protein ( KEP ) anemia gizi besi,

gangguan akibat kurang yodium ( GAKY ), kurang vitamin A dan

kekurangan zat gizi mikro lainnya

1,339,620,000 809,199,250 60.41 90

b Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 509,400,000 428,281,600 84.08 100

9 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 322,530,000 287,262,775 89.07 100

a Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 322,530,000 287,262,775 89.07 100

10PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

MENULAR8,163,414,000 5,055,568,725 61.93 98.57

a Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk 2,098,600,000 801,779,125 38.21 90

b Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 643,490,000 414,933,700 64.48 100

c Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik 2,092,523,000 1,417,986,000 67.76 100

d Peningkatan Imunisasi 979,720,000 754,391,700 77.00 100

e Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 454,981,000 354,036,400 77.81 100

fPeningkatan Komunikasi, informasi dan eduksi ( kie ) pencegahan dan

pemberantasan penyakit.248,960,000 241,585,800 97.04 100

g Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular 1,645,140,000 1,070,856,000 65.09 100

11 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 4,031,950,000 3,366,026,143 83.48 100

a Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 1,037,500,000 655,079,438 63.14 100

b Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 846,010,000 795,870,514 94.07 100

c Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan

Kesehatan962,110,000 844,944,324 87.82 100

d Penyusunan Naskah Akademis Standar Pelayanan Kesehatan 1,186,330,000 1,070,131,867 90.21 100

12

PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA

DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN

JARINGANNYA

2,160,958,650 1,021,335,480 47.26 55

a Pembangunan Puskesmas 1,000,000,000 59,200,000 5.92 10

b Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1,160,958,650 962,135,480 82.87 100

13

PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA

DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT

PARU-PARU /RUMAH SAKIT MATA

142,792,593,965 138,521,977,940 97.01 100

a Pembangunan Rumah Sakit 136,740,511,965 132,547,082,300 96.93 100

b Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit 3,785,282,000 3,746,755,000 98.98 100

c Pengadaan Mobil Ambulance/Mobil Jenazah 2,266,800,000 2,228,140,640 98.29 100

14 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 580,143,372,000 562,988,349,147 97.04 100

a Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 580,143,372,000 562,988,349,147 97.04 100

REALISASI


ALOKASI

ANGGARAN

(Rp)


ANGGARAN

(RP)

KEUANGAN

(%)FISIK (%)

(1) (2) (3) (5) (6)

15 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 1,373,990,000 1,287,423,945 93.70 100

a Penyuluhan Kesehatan Anak Balita 485,760,000 437,603,495 90.09 100

b Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 888,230,000 849,820,450 95.68 100

16 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN

ANAK

1,122,496,000 1,023,951,400 91.22 100

a Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu 615,696,000 554,271,400 90.02 100

b Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) 506,800,000 469,680,000 92.68 100

17 PROGRAM PROGRAM PELAYANAN PENUNJANG MEDIS / NON MEDIS 4,385,657,500 3,724,855,950 84.93 100

a Peningkatan Pelayanan Patologi Klinik 4,385,657,500 3,724,855,950 84.93 100

18 PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN 4,108,250,000 3,163,049,711 76.99 100

a Peningkatan Diklat Medis / Non Medis 3,781,777,000 2,895,182,248 76.56 100

b Penelitian dan Pengembangan Medis / Non Medis 326,473,000 267,867,463 82.05 100

19PROGRAM PROGRAM PELAYANAN KRISIS KESEHATAN DAN

AMBULANCE TERPADU4,180,240,000 3,568,525,501 85.37 100

a Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Krisis Kesehatan 1,439,750,000 1,097,478,133 76.23 100

b Pelayanan Ambulance Terpadu 2,740,490,000 2,471,047,368 90.17 100

846,129,859,411 804,708,587,706 95.10 95.88

REALISASI

JUMLAH


ALOKASI

ANGGARAN

(Rp)


Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 68,56% atau sebesar

Rp. 580.143.372.000,- anggaran kesehatan di tujukan kepada pembayaran

premi asurasi JKA ke BPJS-Kesehatan, dan sisanya bebesar 31,44% atau

sebesar Rp. 265.986.487.411,- terbagi pada anggaran berbagai program

dan kegiatan rutin Dinas Kesehatan Aceh.

Didalam penggunaan anggaran berdasarkan program dan kegiatan

diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program pelayanan Adminstrasi Perkantoran terdiri dari 11

(sebelas) kegiatan merupakan program pendukung adminstrasi untuk

kantor Dinas Kesehatan Aceh, 4 (empat) UPTD yaitu UPTD Balai

Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), UPTD Balai Pelatihan

Kesehatan (Bapelkes), UPTD Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)

dan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (P2KK) dan 3 (tiga) Sekolah

Kesehatan yaitu Akedemi Farmasi, Akademi Perawat, dan Akademi

Analis Kesehatan.

Total anggaran pada Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

sebesar Rp.13.460.649.048,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.10.033.595.683,- atau sebesar 74,54%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari

8 (delapan) kegiatan merupakan program untuk perbaikan/perawatan

dan pengadaan sarana dan prasarana perkantor Dinas Kesehatan Aceh

dan 4 (empat) UPTD yaitu UPTD Balai Laboratorium Kesehatan (Labkes),

UPTD Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes), UPTD Balai Kesehatan Paru

Masyarakat (BKPM) dan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

(P2KK) dan 3 (tiga) Sekolah Kesehatan yaitu Akedemi Farmasi, Akademi

Perawat dan Akademi Analis Kesehatan total anggaran sebesar


Rp.18.416.398.060,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.16.614.864.650,- atau sebesar 90,22%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 2

(dua) kegiatan yang merupakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Formal dan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Dinas

Kesehatan Aceh tahun 2017, dengan jumlah anggaran yang tersedia

sebesar Rp.1.678.834.184,- dengan realisasi sebesar Rp.451.118.992,-

atau sebesar 26,87%.

Rendahnya serapan anggaran pada kegiatan ini disebabkan karena

tidak jadi dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi teknis bidang

kesehatan.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

Pada program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan yang merupakan kegiatan untuk Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD. Kegiatan ini

memiliki pagu anggaran sebesar Rp.554.700.000,- dengan realisasi

Rp. 520.265.175,- atau sebesar 93,79%.

5. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk tersedianya obat buffer stock dan vaksin

yang memenuhi standar di Puskesmas dan tersedianya obat, bahan

kimia dan penunjang laboratorium untuk praktikum mahasiswa

Akademi Farmasi dan Akademi Analis Kesehatan. Jumlah anggaran

program ini sebesar Rp. 3.026.447.325,- realisasi anggaran sebesar

Rp.2.927.560.182,- atau sebeesar 96,73%.


6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas

pelayanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas melalui peningkatan

kapasitas SDM, peningkatan kualitas pelayanan dan memudahkan

akses terhadap pelayanan kesehatan, anggaran untuk program ini

sebesar Rp.8.815.423.100,- realisasi anggaran sebesar

Rp.6.771.090.910,- atau sebesar 76,81%.

7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk memberdayakan individu, keluarga dan

masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup bersih dan

sehat serta mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat

melalui media cetak dan elektronik sehingga mampu mensosialisasikan

perilaku hidup bersih dan sehat. Program ini terdiri dari 4 kegiatan

dengan total anggaran program sebesar Rp.1.887.744.000,- anggaran

yang dapat direalisasi sebesar Rp.1.295.097.900,- atau sebesar

68,61%.

Rendahnya realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan target

disebabkan karena tidak dapat terlaksananya kegiatan pada pada event

Sabang Sail dan penyuluhan bahaya merokok.

8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program ini ini terdiri dari dua kegiatan dengan total anggaran program

sebesar Rp. 1.849.020.000,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.1.237.480.850,- atau sebesar 66,793%.

Rendahnya realisasi keuangan pada program ini disebabkan karena: (1)

rendahnya realisasi anggran trasport lokal petugas puskesmas dalam

rangka uadit kasus gizi buruk, (2) tidak terlaksananya pengadaan PMT

balita gizi kurang karena sudah dilaksanakan oleh Kemenkes, (3)

gagalnya pelaksanaan pertemuan audir gizi buruk di 2 kabupaten dan

tidak terlaksananya pengadaan pita lila.


Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakata

melalui upaya perbaikan gizi masyarakat terutama pada

kelompok sasaran rentan antara lain ibu hamil, bayi dan anak

balita. Upaya ini berdampak pada penurunan prevalensi balita gizi

buruk, penurunan angka stunting dan prevalensi ibu hamil yang

kekurangan energi kronis (KEK).

9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah mengakses

terhadap air bersih dan sanitasi dasar yang berkualitas, lingkungan

pemukiman dan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat serta

pengawasan dan pengendalian dampak pencemaran lingkungan/

limbah.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp.322.530.000,- realisasi

anggaran sebesar Rp.287.262.775,- atau sebesar 89,07% dengan

realisasi Fisik 100%.

10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian

dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Program ini terdiri dari tujuh kegiatan dengan total anggaran program

sebesar Rp.8.163.414.000,- realisasi anggaran sebesar

Rp.5.055.568.725,- atau sebesar 61,93%.

Rendahnya realisasi anggaran program ini disebabkan karena tidak

dapat terealisasinya beberapa kegiatan antara lain; pengiriman logistik,

pertemuan monev pengendalian malaria, pengadaan ATK, pembentukan

KPD –RTF Kusta, workshop filariasis, DBD dan difteri dan pertemuan

advokasi pengendalian DBD dan difteri. Penyebabnya adalah tidak

tersedianya waktu yang cukup, telah pernah dilaksanakan dan kegiatan

yang tidak relevan untuk dilaksanakan, hal ini dapat terjadi karena

perencanaan anggaran dan kegiatan yang tidak baik di bidang P2P.


11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk menerapkan standar pelayanan kesehatan

berakreditasi dan bersertifkasi di fasilitas kesehatan baik fasilitas di

tingkat pelayanan dasar maupun tingkat pelayanan lanjutan. Untuk

meningkatan pelayanan maka perlu dilaksanakan peningkatan

kapasitas tenaga dan penilaian terhadap tenaga kesehatan teladan di

puskesmas dan rumah sakit.

Program ini dari empat kegiatan dengan total anggaran sebesar

Rp.4.031.950.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.3.366.026.143,- atau

sebesar 83,48%.

12. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan

Jaringannya

Program ini bertujuan untuk peningkatan pelayanan melalui

pembangunan dan perbaikan sarana dan prasaran puskesmas dan

pengadaan sarana dan prasarana puskesmas.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program sebesar

Rp.2.160.958.650,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.1.021.335.480,- atau hanya sebesar 47,26%.

Penyebab utama rendahnya serapan anggaran pada program ini adalah

gagalnya dilaksanakan pembangunan puskesmas Suka Makmue –

Nagan Raya karena sudah dianggarkan di APBK Kabupaten Nagan Raya.

13. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan melalui

pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit

dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

perorangan. Untuk meningkatkan pelayanan maka perlu dibangun

prasarana dan pengadaan alat- alat kesehatan dan mobil operasional.

Jumlah anggaran program ini sebesar Rp.142.792.593.965,- realisasi

anggaran sebesar Rp.138.521.977.940,- atau sebesar 97,01%.


14. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program ini merupakan program unggulan Pemerintah Aceh untuk

menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk

Aceh. Total anggaran yang disediakan untuk program ini sebesar

Rp.580.143.372.000,- atau sebesar 68,58% dari total anggaran yang ada

di Dinas Kesehatan Aceh, realisasi anggaran yang dapat dibelanjakan

sebesar Rp.562.988.349.147,- atau sebesar 97,04%.

Kegiatan ini terdiri dari pembayaran premi Asuransi Kesehatan yang

terdiri dari iuran peserta awal sebanyak 1.723.139 jiwa, iuran peserta

JKA tambahan atau susulan sebanyak 362.987 jiwa dan pembayaran

hutang peserta susulan tahun 2016 sebanyak 381.134 jiwa.

Alokasi anggaran yang tersedia juga digunakan untuk pelayanan top up

berupa kursi roda, pembayaran sisa hutang untuk pelayanan top up

tahun 2016, membiayai transportasi rujukan berupa sewa sarana

mobilisasi darat, air dan udara untuk rujukan di daerah terpencil,

pendampingan dan pemulangan jenazah. Disamping itu juga untuk

membayar sisa tunggakan tahun lalu untuk sewa sarana transportasi

darat, air dan udara, Bimtek dan monev JKA-JKN, Konsultasi program

JKN ke pusat dan desiminasi/advokasi JKA.

Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada program ini adalah

kegiatan publikasi informasi JKA melalui media karena keterbatasan

waktu yang tersedia.

15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan dan mutu

pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan anak guna menurunkan

angka kematian bayi dan angka kematian balita. Bentuk kegiatan yang

dilakukan adalah penyuluhan kesehatan anak balita dan pelatihan

untuk meningkatkan kapasitas petugas kesehatan seperti

pendampingan pada kelompok kelas ibu hamil dan ibu balita.

Program ini dari dua kegiatan yaitu penyuluhan kesehatan anak balita

dan kegiatan pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita dengan


total anggaran program sebesar Rp.1.373.990.000,- realisasi anggaran

sebesar Rp. 1.287.423.945,- atau sebesar 93,70%.

16. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan dan mutu

pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan anak guna menurunkan

angka kematian ibu dan menurunkan angka kematian bayi, untuk

meningkatkan pelayanan perlu dilakukan koordinasi teknis dengan

lintas program lainnya, penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil, advokasi

dan pengadaan alat KIE agar pencapaian kinerja dapat diwujudkan.

Pagu anggagaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar

Rp.1.122.496.000,- sedangkan realisasi anggaran sebesar

Rp.1.023.951.400,- atau sebesar 91,22%.

17. Program Pelayanan Penunjang Medis / Non Medis

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penunjang

yang terakreditasi, beberapa capaian yang terlaksana pata tahun 2017

adalah adanya peningkatan tingkat kepercayaan >90%, karena telah

terakreditasi dan telah mengikuti Akreditasi ISO 15189. Kegiatan yang

dilakukan berupa pemeriksaan Napza PNS dilingkungan SKPA

Pemerintah Aceh, pengadaan bahan kimia, media dan regensia,

pengadaan bahan habis pakai, In house training uncertainty verifikasi

dan validasi metode dan hasil, bimbingan akreditasi, konsultasi

akreditasi ke luar daerah, kontrol sample dan kontrol chart dan

bimbingan akreditasi ISO 17025

Program ini hanya satu kegiatan yaitu Peningkatan pelayanan patologi

klinik, dengan total anggaran program sebesar Rp.4.385.657.500,-

realisasi anggaran sebesar Rp.3.724.855.950,- atau sebesar 84,93%.


18. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan

ketrampilan tenaga medis di rumah sakit agar berdaya guna dan

berhasil guna. Maka untuk meningkatkan pelayanan perlu

dilaksanakan peningkatan kapasitas agar lebih terampil dan cakap

dalam melaksanakan tugasnya.

Total anggaran untuk program ini sebesar Rp.4.108.250.000,-

realisasi anggaran sebesar Rp.3.163.049.711,- atau sebesar 76,99%.

19. Program Pelayanan Krisis Kesehatan dan Ambulance Terpadu

Program ini bertujuan untuk penguatan UPTD P2KK dan penguatan

menanggulangi krisis kesehatan yang terjadi pada saat bencana

alam dengan pelayanan ambulance darat maupun udara.

Program ini terdiri dari dua kegiatan yaitu peningkatan kapasitas

petugas penanggulangan krisis kesehatan dan kegiatan pelayanan

ambulan terpadu, dengan total anggaran sebesar Rp.4.180.240.000,-

dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.568.525.501,- atau sebesar

85,37%.


D. PRESTASI / PENGHARGAAN

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2017 dengan

mendapatkan beberapa penghargaan dan apresiasi sebagai berikut :

1. Penghargaan dari : Kementerian Kesehatan RI

Peringkat III (terbaik ke-3 tingkat Nasional) :

“Anugerah Situs Inspirasi Sehat Indonesia (e-Aspirasi) Tahun 2017”

2. Penghargaan dari : Kementerian Kesehatan RI Tahun 2017

Atas “Eliminasi Kusta Tahun 2016”

3. Penghargaan dari : Kementerian Kesehatan RI Tahun 2017

Atas “Pelaksanaan Program Kesehatan Jiwa TERBAIK di Puskesmas

Tingkat Provinsi Tahun 2016”

4. Penghargaan dari : Komisi Informasi Aceh (KIA)

Peringkat I (terbaik tingkat Provinsi) :

“Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017”

5. Penghargaan dari : Komisi Akreditasi Nasional (KAN)

Lulus Akreditasi sebagai Laboratorium Penguji

“SNI ISO / IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005)”


BAB IV

PENUTUP

LAPORAN KINERJA


TAHUN 2017

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2017 ini

merupakan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis Dinas Kesehatan Aceh tahun 2012 - 2017. Di dalamnya

diuraikan tentang capaian indikator kinerja utama sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam Penetapan Strategis Dinas Kesehatan Aceh

pada tahun 2017.

Dari 34 indikator program yang dilaksanakan, 13 indikator masuk

dalam katagori capaian Sangat Baik (≥100%), 5 indikator masuk dalam

katagori Baik (90%-99%), 4 indikator masuk dalam katagori Cukup (80%-

89%), 7 indikator katagori Kurang (60-79%) dan 5 indikator Sangat Kurang

(≤59%).

Sementara pada kinerja keuangan, realisasi penyerapan anggaran

pada tahun 2017 adalah sebesar 95,10% atau sebesar

Rp.807.708.587.706,- dari jumlah pagu yang disediakan sebesar

Rp.846.129.859.411,- Capaian kinerja keuangan pada tataran lembaga

merupakan agregat dari pencapaian kinerja unit-unit di lingkungan

Dinas Kesehatan Aceh.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, LKj diharapkan dapat

menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja Dinas Kesehatan Aceh

secara utuh, namun demikian disadari sepenuhnya bahwa

keterbatasan yang ada menjadikan LKj Dinas Kesehatan Aceh

Tahun 2017 ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan

perbaikan sangat diperlukan, terutama menyangkut perbaikan terhadap

penetapan indikator kinerja dan pengumpulan data yang lebih

sistematis dan terstruktur.

Semoga LKj Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2017 ini dapat menjadi

referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan

kinerja Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2017, dan dapat menjadi titik

balik bagi perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Aceh di tahun

selanjutnya.

B. SARAN

Dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dipandang

perlu untuk dilakukan beberapa perbaikan dan modifikasi program dan

kegiatan sehingga kedepan diharapkan dapat lebih berjalan secara

efektif dan efisian dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan

Aceh, untuk itu maka diperlukan beberapa upaya seperti:

1. Diperlukan pengendalian dan pengawasan melekat yang optimal

sehingga tujuan dan sasaran kegiatan dapat tercapai sesuai harapan

sehingga semua upaya kesehatan yang dilakukan baik usaha

kesehatan masyarakat (UKM) maupun upaya kesehatan perorangan

(UKP) benar-benar memberi kontribusi positif terhadap peningkatan

derajat kesehatan masyarakat Aceh.

2. Komitmen dan dukungan semua pihak dalam penyelenggarakan

pelayanan untuk mencapai sasaran dengan berorientasi pada hasil,

berbasis kinerja dan melayani dan berpihak pada masyarakat.

3. Implementasi sistem AKIP benar–benar dapat berjalan secara optimal,

agar anggaran yang digunakan dapat sesuai dengan output dan

outcome yang diharapkan Dengan demikian kinerja oranganisasi

Dinas Kesehatan Aceh yang dibiayai oleh APBN/APBA benar-benar

terukur, bemanfaat dan akuntabel.



dr. H A N I F

Pembina Utama Muda NIP. 197104182001121004

DAFTAR LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA


TAHUN 2017

1. Perjanjian Kinerja

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

3. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Aceh

4. Prestasi / Penghargaan

DINAS KESEHATAN ACEH TAHUN 2017

Documents