Bapak Setya Budi ArijantaBapak MudjisantosaIbu Eka Wara MarthiantiMr. Nizar SolomonBapak Prof. Dr. Ir. Sarwono HardjomuljadiBapak Robby DarmawanBapak Eko Dwi Prasetiyo
Bapak Abul ChoirBapak Iwan HardianBapak Ir. Sudirman Mustopa, M.SI.Bapak Pupung Faisal, SH.,MH.Bapak Siwi BasukiIbu Nursyati Suwarya
Dari Narasumber :
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI…..…………………………………………………………………………… 3
MATERI LEVEL 6 (KLAIM DAN KERUGIAN NEGARA)………..……………………4
1. Harga Satuan Timpang dan Analisa Harga Satuan………………………………… 5
2. Kontrak Konsolidasi……………………………………………………………….. 12
3. Discussion of Contract Expert, Experience and Based Practice…………………… 19
4. Klaim dalam Ketentuan FIDIC…………………………………………………….. 28
5. 7 (Tujuh) Sengketa Terbesar Kontrak di Direktorat PPH LKPP………………….. 80
6. Klaim dalam Ketentuan BANI……………………………………………………...82
7. Pembahasan terkait Permen PUPR Nomor 22/PRT/M/2018………………………89
8. Temuan Audit dalam Perspektif BPK RI………………………………………….. 145
9. Kerugian Negara dalam Perspektif BPKP…………………………………………. 155
10. Soal-Soal Latihan dan Jawabannya………………………………………………... 165
MATERI LEVEL 7 (TATA CARA MEMBUAT PENDAPAT AHLI KONTRAK (LEGAL
OPINION))………………………………………………………………………………… 194
1. Pengantar Legal Opinion…………………………………………………………... 195
2. Pengalaman dalam Membuat Legal Opinion di Kementerian PUPR RI…………... 205
3. Legal Opinion dalam Praktik BANI……………………………...………………... 218
4. Peran Ahli Kontrak dalam Pekerjaan MRT………………………………………... 224
5. Soal-Soal Latihan dan Jawabannya………………………………………………... 227
1
www.mudjisantosa.net
MANAJEMENPENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAHOleh :
MudjisantosaKasubdit Penanganan Permasalahan Kontrak
Deputi Hukum dan penyelesaian Sanggah LKPP
3/22/2019 2
klarifikasi tidak dimaksudkanuntuk mencari/menawarkan/
mengijinkan perubahanharga/substansi penawaran
KONTRAK dgn PENYEDIA HPS %hps
Komputer 100 4.600.000 460.000.000 5.000.000 500.000.000 92
Printer 40 5.700.000 228.000.000 4.000.000 160.000.000 143
Scanner 20 1.450.000 29.000.000 1.500.000 30.000.000 97
CD Writter 50 2.100.000 105.000.000 3.250.000 162.500.000 65
Jumlah 822.000.000 852.500.000 96
Penawaran ke I = rp 822 jutaPenawaran ke 2 = rp 830 jutaPenawaran ke 3 = rp 837 juta
2
HPSPenawaran Penyedia Harga Jumlah
1 Komputer 100 5.000.000 500.000.000 2 Printer 40 4.000.000 160.000.000 3 Scanner 20 1.500.000 30.000.000 4 CD Writter 50 3.250.000 162.500.000
822.000.000 852.500.000
LEVEL POKJA LEVEL PPK LEVEL AUDIT LEVEL APEHA LEVEL PENYEDIA LEVEL BUDGET LEVEL DUA PENYEDIA / SATU PENYEDIA
3
Tidak gugur Tidak dinegosiasi
a) Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsumdan Harga Satuan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasiterhadap harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% dariharga satuan yang tercantum dalam HPS.
b) Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuantersebut dapat dipertanggungjawabkan/sesuai dengan hargapasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang.
c) Apabila setelah dilakukan klarifikasi Harga Satuan tersebutdinyatakan timpang, maka harga satuan timpang hanya berlakuuntuk volume sesuai daftar kuantitas dan harga. Jika terjadipenambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakantimpang, maka pembayaran terhadap tambahan volume tersebutberdasarkan harga satuan yang tercantum dalam HPS.
4
1. Hps memiliki beberapa item, ada suatu item di HPS dengan harga satuan rp 1 juta.. Penyedia yg menang ..adalah penyedia termurah... menawar untuk item tersebut rp 4 juta, sehingga di kontrak untuk item tersebut Rp 4 juta. Bagamana dengan hal ini ? A. Kontrak dibatalkan B. Pelelangan dibatalkan C. Tidak masalah
2. Kalau kontrak lumpsum.. perlukah diskusi harga timpang ?
A. Perlu B. Tidak perlu
3.. ketika terjadi putus kontrak.. Untuk *item harga timpang*
• A. Dibayar 100%B. Dibayar dgn harga wajarC. Audit dulu untuk mencegah kerugian negara
4. Dalam kontrak yang selesai 100 persen dan tidak ada perubahan volume, dalam kontrak tersebut ada item yang harganya timpang ( harga satuan untuk hps item tersebut rp 1 juta, penyedia menawar Rp 4juta ) hal ini merupakan
• A. Kerugian negara
• B. Mark up harga
• C. Dilihat ahs nya penyedia. Jika ahs nya penyedua ngawur harganya maka hal ini merupakan Kerugian negara.
• D. Dibayar 100% dan tidak ada kerugian negara
5. Kalo ada penambahan volume untuk harga timpangA. Pakai harga timpangB. Pakai harga hpsC. Pakai harga negosiasiD. Diaudit dulu untuk mencegah kerugian negara
5
AHS =ALAT, UPAH, Bahan,PROFIT
EE
HPS / BQ
RAB / BQ
PENGELOLA PENGADAAN PENYEDIA
AHS =ALAT, UPAH, Bahan,PROFIT
EE
HPS / BQ
RAB / BQ
PENGELOLA PENGADAAN PENYEDIA
AHS =ALAT, UPAH, Bahan,PROFIT
6
Evaluasi Kewajaran Harga Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% HPS, dengan ketentuan: (1) meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah,
bahan dan peralatan dari harga satuan penawaran, sekurang-kurangnyapada setiap mata pembayaran utama;
(2) meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien dari unsur upah, bahan,dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan;
(3) hasil penelitian butir (1) dan butir (2) digunakan untuk menghitung hargasatuan yang dinilai wajar tanpa memperhitungkan keuntungan yangditawarkan;
(4) harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung hargapenawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
(5) harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftarkuantitas/keluaran dan harga; dan
(6) apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi/perhitungan makaharga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga.
(1) meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarakan informasiterkini harga penawaran dan/atau harga satuan di pasar;
(2) mengevaluasi alasan harga penawaran dan/atau harga satuanproduk yang tidak wajar;
(3) harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitungharga penawaran yang dinilai wajar dan dapatdipertanggungjawabkan;
(4) harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalamdaftar kuantitas/keluaran dan harga; dan
(5) apabila harga penawaran lebih kecil dari hasilevaluasi/perhitungan maka harga penawaran dinyatakan tidakwajar dan gugur harga.
7
1. Ahs ? Dari sisi pengelola pengadaan
• 1. Perlu dibuat2. Suka suka saja3. Harus dibuat
2. Ahs dari sisi penyedia ?A.. Disyaratkan dalam dokumen tender ?B. Tidak disyaratkanC. Disampaikan kalo penawaran dibawah 80%
•
• 3. Penawaran yang dibawah harga hps 80%
• A. Ahs penyedia dilampirkan di kontrakB. Ahs penyedia dilampiri nantinya jaminan pelaksanaan 5% dari hpsC. Ahs penyedia diklarifikasi dapat dipenuhi dan tidak rugiD. Ahs dperlukan untuk auditor dan apeha
KONSOLIDASI PENGADAANSTENT JANTUNG
UNIT PENGADAAN BARANG/JASA
RS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
LATAR BELAKANG
• Temuan BPK terkait perbedaan harga Stent di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI
• Rapat bersama dengan beberapa RS Vertikaldilingkungan Kemenkes terkait temuan BPK dantindak lanjutnya
• Arahan dan keputusan dari pimpinan (Dirjen YankesKemenkes) untuk melakukan konsolidasi pengadaan
8
LANGKAH – LANGKAH KONSOLIDASIPERSIAPAN
PENGADAAN
• Surat dari Sesdirjen Kemenkesmenunjuk RSJPDHK sebagaipenanggung jawab konsolidasi(konsolidator).
• Koordinasi antar RS VertikalKemenkes melibatkan PPK, InstFarmasi dan Pengguna (dokterspesialis jantung).
• Konsultasi ke LKPP.• Surat permohonan mengikuti
konsolidasi dari tiap RS disertaidaftar kebutuhan.
• Penyusunan RPP meliputi : HPS, spesifikasi teknis dan rancangankontrak.
• Penetapan RPP denganditandatangani oleh semua PPK.
PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA
• Menetapkan metode pemilihan(dipilih lelang/tender itemized)
• Menetapkan system evaluasiterutama evaluasi teknis (hasilkoordinasi dengan dokterspesialis jantung)
• Penetapan tim teknis untukmembantu pokja melakukanevaluasi teknis
• Koordinasi dengan LPSE Kemenkes terkait sistem
• Pembuatan paket di system olehPokja ULP RSJPDHK.
• Penjelasan pengadaan dihadiriseluruh pihak yang terlibatkonsolidasi.
• Pembukaaan dan evaluasipenawaran.
• Penetapan dan pengumumanpemenang oleh PokjaRSJPDHK.
• Pembuatan berita acara dandiserahkan ke tiap – tiap PPK.
PELAKSANAAN KONTRAK
• Penerbitan surat penunjukanoleh masing – masing PPK.
• Finalisasi kontrak oleh masing –masing PPK.
1.Pelaksanaan dan manajemenkontrak dilakukan oleh masing –masing PPK.
Kendala :Perbedaan kebutuhan tiap RS berbeda.
Perbedaan teknis pelaksaan pekerjaan tiap RS berbedaPenentuan spesifikasi teknis stent.
Penentuan klausul rancangan kontrak salah satunyaklausul pembayaran dikarenakan kebijakan tiap RSberbeda.
Kewajiban penggunaaan e catalogue dikarenakan adasebagian merk stent sudah tayang di e catalogue.
Penentuan HPS stent dikarenakan lokasi RS yangberbeda.
Solusi :Perbedaan kebutuhan diakomodir dengan melakukan lelangitemized.Draft kontrak, teknis pelaksanaan dan kebijakan pembayaranmengacu pada RS Jantung dan Pembuluh Darah HarapanKita, dimana jika ada RS lain yang tidak setuju dengankebijakan tersebut, tidak diwajibkan untuk mengikutikonsolidasi pengadaan ini.Penentuan spesifikasi teknis melibatkan organisasi profesi.Untuk penggunaan ecatalog, setelah berdiskusi dan bersuratresmi ke LKPP, dinyatakan bahwa jika ada hal yang berbedadari ecatalog, maka dapat menggunakan jenis pengadaanlainnya. Didalam salah satu persyaratan teknis, terdapatpersyaratan untuk masuk dalam generasi ke 3 atau 4 untukstent DES, dan terdapat tata cara pemesanan yang berbedasehingga dari hal tersebut maka dapat dilakukan pengadaandiluar ecatalog.Untuk keseragaman HPS maka ongkos kirimdihitung/ditawarkan terpisah.
KENDALA DAN SOLUSI
PERSIAPAN PENGADAAN
KENDALA DAN SOLUSI
PERSIAPAN PENGADAAN
9
KONSOLIDASI PENGADAAN
Pengadaan stent jantung untuk 5 rumah sakit vertical Kemenkes :
1. Rumah Sakit jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta
2. Rumah Sakit Fatmawati Jakarta
3. Rumah Sakit Persahabatan Jakarta
4. Rumah Sakit M Djamil Padang
5. Rumah Sakit Sardjito Jogjakarta
Konsolidasi dilakukan dengan tender bersama secara itemized.
Kontrak ditandatangani oleh masing – masing PPK.
Kendala :
Sistem LPSE Kemenkes saat itu belum mengakomodirkonsolidasi pengadaan yang dilakukan pada tahappemilihan penyedia.
Penentuan anggota tim teknis
Solusi :Dilakukan install SPSE versi terbaru dibantu oleh LPSEKemenkes dan LKPP.
Anggota tim teknis ditetapkan oleh KPA RSJPDHK terdiridari dokter spesialis jantung dan ners dari DI INB.
KENDALA DAN SOLUSI
PEMILIHAN PENYEDIA
KENDALA DAN SOLUSI
PEMILIHAN PENYEDIA
10
Kendala :
Sistem pelaksanaan pekerjaan perlu dipelajari oleh tiap– tiap PPK.
Komitmen dari pengguna di masing – masing RS untukmelaksanakan ketentuan dalam kontrak.
Solusi :Melakukan koordinasi dengan RSJPDHK.
Komitmen dari pimpinan masing – masing RS.
KENDALA DAN SOLUSI
PELAKSANAAN KONTRAK
KENDALA DAN SOLUSI
PELAKSANAAN KONTRAK
KONSOLIDASI PENGADAAN DI SISTEM SPSE
• Pembuatan Paket
11
making the difference
Contracts Management in Construction Contracts
THE ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE CONTRACTS EXPERT6 December 2018
Turner & Townsend
Contents
1. Introduction to Contracts Management – An Overview
2. The Role of the Contracts Expert
3. Pre-Contract Award Stage – Contract Procurement
4. Post-Contract Award Stage – Contract Administration
Roles and Responsibilities of Construction Management in Construction Projects 2
15
Turner & Townsend
Introduction to Contracts Management : A Brief Overview
Importance of the Contracts Management Role
■ Critical to the success of a construction project
■ Acts as an adviser on the contract terms
■ Ensure that the financial interests of the organisation is protected
How Construction Contracts are formed – Offer and Acceptance
■ Written agreement between two parties
■ Offer and Acceptance
■ Determines the rights and obligations between the contracting parties
3Roles and Responsibilities of Construction Management in Construction Projects
Turner & Townsend
Introduction to Contracts Management : Contract Formation
Roles and Responsibilities of Construction Management in Construction Projects 4
INDONESIAN CIVIL CODE
CONSTRUCTION CONTRACTS
ICC 1338
ICC 1320NO
YES
Contractor makes
counter offer
Agreement is reached
Employer makes offer to Contractor
Has Contractor
accepted the offer?
Binding contract is
formed between E & C
E has rights and obligations
under the contract
C has rights and obligation
under the contract
16
Turner & Townsend
The Role and Responsibilities in Contracts Management
Responsibilities include two stages
■ Pre-Contract Stage
■ Tender documents prepared, contract negotiation is undertaken and final contract documents are prepared for contract execution and contract award
■ Post Contract Award Stage
■ After the contract is awarded. Parties have to comply with conditions of contract
5Roles and Responsibilities of Construction Management in Construction Projects
Turner & Townsend
The Role and Responsibilities in Contracts Management
Roles and Responsibilities of Construction Management in Construction Projects 6
Contract award
Tender recommendations
, contract negotiations
Procurement Process
Contract Strategy Chosen
(Lump Sum / Measurable etc)
Contract Closeout
Contract Administration
Change management
Contract
compliance
Contract management & monitoring and
reporting on cost and contract compliance
Pre-Contract Procurement Stage:
Post - Contract Award Stage:
17
Turner & Townsend
Pre-Contract Award Stage: Contract Procurement
Pre-Contract Responsibilities:
■ Contract Drafting - Develop contract terms and conditions
■ Tender Evaluation - Receive, Evaluate and Selection of Preferred Tenderer
■ Contract Negotiation - Finalise contract terms and conditions and issue Letter of Acceptance
■ Contract Award - Prepare Final Contract and Execute Contract
7Roles and Responsibilities of Construction Management in Construction Projects
Turner & Townsend
Post-Contract Award Stage – Contract Administration
8Roles and Responsibilities of Construction Management in Construction Projects
EXAMPLE OF TYPICAL CONTRACTUAL LINKS ON MAJOR CONSTRUCTION PROJECTS UNDER FIDIC FORM OF CONTRACTS
Employer Consultant Engineer
Contractor
SubcontractorSubcontractorSubcontractor
Dispute Adjudication
Board
RED BOOK YELLOW BOOK SILVER BOOK etc
WHITE BOOK
DISPUTE ADJUDICATION AGREEMENT
18
Turner & Townsend
Post-Contract Award Stage – Contract Administration
Post Contract Award Responsibilities – Engineer’s View
■ Ensure signed contracts are communicated to Project Manager and relevant operational staff within the organisation
■ Contracts Expert to familiarise himself with the contract documents
■ Maintain records of all contractual correspondence and documentation, change registers and payments
■ Develop and implement processes and procedures for contracts management in compliance with company policy defined by the conditions of contract
■ Variation Process and Procedure – Clause 13
■ Payment Process and Procedure – Clause 14
■ Handover Process and Procedure – Clause 10
9Roles and Responsibilities of Construction Management in Construction Projects
Turner & Townsend
Post-Contract Award Stage – Contract Administration
Variation Process and Procedure:
■ Variations are administered under Clause 13 and may include:
■ Additions
■ Omissions
■ Alterations
■ Assess contractor’s entitlement to variations
■ If contractor is entitled, the Engineer should issue instruction to initiate a variation
■ If contractor is not entitled, the Engineer may refuse to issue instruction
■ Usually the contract will define the procedure and requirements whereby variations may be initiated and processed
10Roles and Responsibilities of Construction Management in Construction Projects
19
Turner & Townsend
Post-Contract Award Stage – Contract Administration – Variation Process
11Roles and Responsibilities of Construction Management in Construction Projects
Start
Engineer may
initiate variation
Follow evaluation procedure
Engineer responds
with approval
Engineer may
request submittal
of proposal
Determination Clause 3.5
InstructionFollow
evaluation procedure
Contractor proceeds with variation works
Contractor may submit proposal
Contractor does not proceed
with variation
Engineer responds
with disapproval
Instruction
SC 13.2
SC 13.3
SC 13.1
SC 13.3
Cl. 3.5
NO
YES
Turner & Townsend
Post-Contract Award Stage – Contract Administration
Payment Process and Procedure:
■ Payments are administered under Clause 14 and include:
■ Advance Payment – Sub-Clause 14.2
■ Monthly Interim Payments - Sub-Clause 14.3
■ Final Payment – Sub-Clause 14.11
■ Contractor submits monthly interim payment applications
■ Engineer evaluates Contractor’s application and issues payment certificate within 28 days
■ Employer pays the Contractor within 56 days of the Engineer receiving the Contractor’s payment application
■ If the Employer doesn’t pay within 56 days, then the Contractor will be able to change interest on late payment, also known as financing charges
12Roles and Responsibilities of Construction Management in Construction Projects
20
Turner & Townsend
Post-Contract Award Stage – Contract Administration – Monthly Interim Payment Process
13Roles and Responsibilities of Construction Management in Construction Projects
Start
Contractor submits Interim Payment
Application
Contractor entitled to
finance charges
Engineer issues Interim Payment
Certificate
FINISH
Failure to Pay
Payment within 56 days after receipt of statement
by Engineer
Notice to suspend and/or Termination
Notice
SC 14.3
28 days 28 days
SC 14.7SC 14.6
SC 14.8 Cl. 16
56 days payment timescale
Turner & Townsend
Post-Contract Award Stage – Contract Administration
Handover Process and Procedure:
■ Contractor considers the Work to be complete – Clause 10
■ Contractor applies in writing to the Engineer by sending a notice (up to 14 days in advance)
■ Engineer issues a Taking Over certificate within 28 days
■ If the Engineer considers that the works are not complete, he should issue a letter rejecting the Contractor’s application stating the reasons for rejection
■ A reason for rejection may be that there are outstanding works and that the Contractor needs to complete the outstanding work and re-apply for a Taking Over Certificate
■ If the Engineer does not issue a Taking Over Certificate within 28 days, then the Contractor may consider that the works are complete and automatically taken over by the Employer.
14Roles and Responsibilities of Construction Management in Construction Projects
21
Turner & Townsend
Post-Contract Award Stage – Contract Administration – Handover Process
15Roles and Responsibilities of Construction Management in Construction Projects
Contractor considers work is
complete
Engineer rejects with
reasons within 28
days
Engineer issues certificate of
completion with 28 days
Taking Over
Achieved
Contractor applies by notice to
Employer that the works are
complete & ready to take over
No Taking Over & Contractor must
complete outstanding works
before issuing further notice
No Engineer’s notice within 28
days
Works considered to be
complete
YES
NO
SC 10.1SC 10.2
NO
YES
Turner & Townsend
In Summary
The Contracts Expert serves as –
■ a point of contact to provide guidance on contractual matters to Project Managers and other operational staff.
■ Acts as the contractual “middleman” between the Employer and the Contractor to ensure that any contract changes / disputes / clarifications are reviewed / approved and reconciled in a timely manner.
16Roles and Responsibilities of Construction Management in Construction Projects
22
Prepared by: Nizar Solomon
2nd FloorJl. Johar No. 20MentengCentral Jakarta10350
t: +62 822 1184 2402e: [email protected]
17
Thank you …. Any Questions
23
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator Board of Director DRBF Region 2
DRBF Country Representative for Indonesia Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan Pengawas
Universitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen [email protected]; [email protected] & [email protected]
www.sarwonohm.com
KONTRAK - KLAIM - PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI
Kontrak – Klaim – Penyelesaian Sengketa
Ko n trak Ko n stru
ks i
Kla im Ko n stru ks
i
Pen ye lesa ian
Sen gketa
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi
[email protected]; [email protected] & [email protected]
09 Desember 2018
24
KUH Perdata 1338 Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi
[email protected]; [email protected] & [email protected]
09 Desember 2018
In a judgem e nt by Lord Wensleydale in 1861 sa id—“The que stio n is no t what the parties to a deed or other docum en ts may have intended to do by en te ring into that deed, but what is the mean in g of the words used in that deed: a mos t im po rtan t distinction in all cases of construction and disregard of which often leads to erroneou s conclu s ion s”.
It was even mo re stron gly put in the judg em en t by Sir Gore ll Barnes in 1907 when he said—“What a man intends and the express ion of his inten tion are two differen t thing s. He is bound and those who take after him are bou nd by his expressed inten tion. If that expre ssed inten tion is unfortu nately differen t from what he really desires, so much the worse for those who wish the actua l inten tion to prevail.”
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi
[email protected]; [email protected] & [email protected]
09 Desember 2018
25
Garn er (2004) “Contract is an agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise
recognizable at law”(Bryan A.Garn er (2004):
“Black’s Law Dictionary”, Thom so n West)
Martin and Law (2006) “Contract is a legally binding agreement. Agreement arises as a result of “offer and
acceptance”, but a number of other requirements must be satisfied for an agreement to be legally binding”.
Elizabeth A Martin and Jonathan Law (2006): “Oxford Dictionary of Law”, Oxford University Press
Chow (2006) “Contract is a legally binding agreement formed when one party accepts an offer made by another and which fulfills the conditions”
(Chow Ko k Fon g (2006):” Construction Contracts Dictionary”, Sweet & Maxwell
Asia)
John Adriaa nse (2010) said that “A variety of factors makes a construction contract different from most other types of contracts. These include the length of the project, its complexity, its size and the
fact that the price agreed and the amount of work done may change as it proceedsJohn Adriaanse (2010):
“Construction Contract Law : The Essen tia l s“
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi
[email protected]; [email protected] & [email protected]
09 Desember 2018
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi
[email protected]; [email protected] & [email protected]
09 Desember 2018
26
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi
[email protected]; [email protected] & [email protected]
1CONSTRUCTION
CONTRACT
2CONSTRUCTION
CLAIM
3CONSTRUCTION
DISPUTE
09 Desember 2018
© DRBF 2018
27
© DRBF 2018
FIDIC Conditions of Contract
for Construction
FIDIC Conditions of Contract
for EPC/Turnkey Projects
FIDIC Conditions of Contract
for Plant and Design Build
© DRBF 2018
Sub-Clause 14.1The Contract PriceUnless otherwise sta ted in the Particu lar Condition s:(a) paym en t for the Works shall be made on the bas is of the lum p sum Con tract Price, subject to adjustm en ts in accordance with the Contract; and(b) the Con tractor shall pay all taxes, duties and fees requ ired to be paid by him underthe Contract, and the Con tract Price shall no t be adju sted for any of these costs, except as sta ted in Sub-Clau se 13.7 [Adjustments for Changes in Legislation].
Sub-Clause5.3Contractor’s UndertakingThe Contractor undertakes that thedesign, the Contractor's Docu ments, theexecution and the co mpleted Works willbe in accordance with:(a) the Laws in the Coun try, and(b) the docu me nts for ming the Contract,as altered or modified by Variatio n s.
Sub-Clause 14.1The Contract PriceUnless otherwise stated in the ParticularConditio ns:(a) the Contract Price shall be agreed ordeter mined under Sub-Clause 12.3[Evaluation] and be subject to adjust mentsin accordance with the Contract;(b) the Contractor shall pay all taxes,duties and fees required to be paid by hi munder the Contract, and the Contract Priceshall not be adjusted for any of thesecosts except as stated in Sub-Clause 13.7[Adjustments for Changes in Legislation];(c) any quantities which may be set out inthe Bill of Quantities or other Scheduleare estimated quantities and are not tobe taken as the actual and correctquan tities:
(i) of the Works which the Contractoris required to execu te, or
(ii) for the purposes of Clause 12[Measurement and Evaluation]; and ………….
Sub-Clause 14.1The Contract PriceUnless otherwise stated in the ParticularConditio ns:(a) the Contract Price shall be the lu mp su mAccepted Contract Amo u nt and be subject toadju stm en ts in accordance with the Contract;(b) the Contractor shall pay all taxes, duties andfees required to be paid by him under theContract, and the Contract Price shall not beadjusted for any of these costs, except asstated in Sub-Clause 13.7 [Adjustments forChanges in Legislation];(c) any quantities which may be set out in aSchedule are estimated quantities and are notto be taken as the actual and correct quantitiesof the Works which the Contractor is required toexecu te; and(d) any quantities or price data which may beset out in a Schedule shall be used for thepurposes stated in the Schedule and may beinapplicable for other purposes.However, if any part of the Works is to be paidaccording to quantity supplied or work done,the provisions for measure me nt andevaluation shall be as stated in the ParticularConditions. The Contract Price shall bedeter mined accordingly, subject to adjust me ntsin accordance with the Contract.
28
© DRBF 2018
www.themegallery.com
CONSTRUCTION CONTRACTCONTRACTORSub-Cla use 2.1Right of Access to the SiteIf the Contractor suffers delay and/orincurs Cost as a result of a failure bythe Employer to give any such rightor possession within such tim e, theContractor shall give notice to theEmployer and shall be entit led subjectto Sub-Clause 20.1 [Contractor's Claims]to:(a) an extension of time for any suchdelay, if completion is or will bedelayed, under Sub-Clause 8.4[Extension of Time for Completion], and(b) paym ent of any such Cost plusreasonable profit, which shall beadded to the Contract Price.
Sub-Cla use 4.24FossilsIf the Contractor shall, upon discovery ofany such finding, promptly give notice tothe Employer, who shall issu einstructions for dealing with it. If theContractor suffers delay and/or incursCost from complying with theinstructions, the Contractor shall give afurther notice to the Employer and shallbe entitled subject to Sub-Clause 20.1[Contractor's Claims] to:(a) an extens ion of tim e for any such delay, if com ple tion is or will be delayed,under Sub-Clause 8.4 [Extension of Time for Completion], and(b) paym ent of any such Cost, which shall be added to the Contract Price.
Sub-Clause 7.4Tes tin gIf the Contractor suffers delay and/or incursCost from complying with these instructionsor as a result of a delay for which theEmployer is responsible, the Contractorshall give notice to the Employer and shallbe entit led subject to Sub- Clause 20.1[Contractor's Claims] to:(a) an extension of time for any such delay,if com pletion is or will be delayed,under Sub-Clause 8.4 [Extension of Time forCompletion], and(b) paym ent of any such Cost plusreasonable profit, which shall be added to theContract Price.
Sub-Cla use 16.1Contractor’s Entitlement toSuspend WorkIf the Contractor suffers delay and/orincurs Cost as a result of suspendin gwork (or reducing the rate of work) inaccordance with this Sub-Clause, theContractor shall give notice to theployer and shall be entitled subject toSub-Clau se 20.1 [Contractor's Claims] to:(a) an extension of time for any suchdelay, if completion is or will bedelay ed,under Sub-Clause 8.4 [Extension of Timefor Completion], and(b) payment of any such Cost plusreasonable profit, which shall be addedto the Contract Price.
Sub-Clause 17.4Consequences of Employer’sRisksIf the Contractor suffers delay and/orincurs Cost from rectifying this los sor dam age, the Contractor shall give afurther notice to the Employer a ndshall be entit led subject to Sub-Claus e20.1 [Contractor's Claims] to:(a) an extension of time for any suchdelay, if completion is or will bedelayed,under Sub-Clause 8.4 [Extension of Timefor Completion], and(b) paym ent of any s uch Cost, whichshall be added to the Contract Price.
Sub-Clause 19.4Consequences of Force MajeureIf the Contractor is prevented fromperfor ming any of his obligations underthe Contract by Force Majeure of whichnotice has been given under Sub-Clause19.2 [Notice of Force Majeure], and suffers delayand/or incurs Cost by reason of such ForceMajeure, the Contractor shall be entit ledsubject to Sub-Clause 20.1 [Contractor'sClaims] to:(a) an extension of time for any suchdelay, if completion is or will be delayed,under S ub-Clause 8.4 [Extension of Time forCompletion], and(b) if the event or circum stance is of thekind described in sub paragraphs (i) to (iv)of Sub-Clause 19.1 [Definition of ForceMajeure] and, in the case of subparagraphs (ii)to (iv), occurs in the Country, paym e nt ofany such Cost.
Sub Clause 8.9Consequences of Su spen sio nIf the Contractor suffers delay and/or incursCost from complying with the Employer‘sinstructions under Sub-Clause 8.8[Suspension of Work] and/or from resuming thework, the Contractor shall give notice to theEmployer and shall be entitled subject toSub-Clau se 20.1 [Contractor's Claims] to:(a) an extension of time for any such delay,if completion is or will be delayed, underSub-Clause 8.4 [Extension of Time forCompletion], and(b) paym ent of any such Cost, which shall beadded to the Contract Price.
Sub-Clause 10.3Interference with Tests o nCom pletionIf the Contractor suffers delay and/or incursCost as a result of this delay in carrying outthe Tests on Completion, the Contractor shallgive notice to the Employer and shall beentit led subject to Sub-Clause 20.1[Contractor's Claims] to:(a) an extension of tim e for any such delay, ifcompletion is or will be delayed, under Sub-Clause 8.4 [Extension of Time for Completion], and(b) paym ent of any such Cost plusreasonable profit, which shall be added to theContract Price.
Sub-Cla use 13.7Adjust ments for Changes inLeg isla tio nIf the Contractor suffers (or will suffer)delay and/or incurs (or will incur) additionalCost as a result of these changes in theLaws or in such interpretations, made afterthe Base Date, the Contractor shall givenotice to the Employer and shall be entitledsubject to Sub-Clause 20.1 [Contractor'sClaims] to:(a) an extension of time for any such delay,if completion is or will be delayed, underSub-Clause 8.4 [Extension of Time forCompletion], and(b) paym ent of any such Cost, which shallbe added to the Contract Price.
© DRBF 2018
FIDIC Condition s of Contract for Con stru ctio n,which are reco m m ended for building or engineering works designed by theEmployer or by his representative, the Engineer. Under the usual arrangements for this type ofcontract, the Contractor constructs the works in accordance with a design provided by the Employer. However,the works may include some elements of Contractor-designed civil, mechanical, electrical and/or constructionworksFIDIC Condition s of Contract for Plan t and Desig n-Bu ild,which are reco m m ended for the provision of electrical and/or mechanical plant,and for the design and execution of building or engineering works. Under the usualarrangements for this type of contract, the Contractor designs and provides, in accordance with the Employer’srequirements, plant and/or other works; which may include any combination of civil, mechanical, electrical and/orconstruction works.FIDIC Condition s of Contract for EPC/Turnkey Projects,which may be suitable for the provision on a turnkey basis of a process orpower plant, of a factory or similar facility, or of an infrastructure project orother type of development, where (i) a higher degree of certainty of final price and time isrequired, and (ii) the Contractor takes total responsibility for the design and execution of the project,with little involvement of the Employer. Under the usual arrangements for turnkey projects, the Contractorcarries out all the Engineering, Procurement and Construction (EPC): providing a fully-equipped facility, ready foroperation (at the "turn of the key").
29
© DRBF 2018
Sub-Clau se 14.1 The Con tract Price(a) the Contract Price shall be agreed or determined under Sub-Clause12.3 [Evaluation] and be subject to adjustment in accordance with theContract.(Conditions of Contract for Construction-1999 and MDB HarmonisedEdition-2006)
Sub-Clau se 14.1 The Con tract Price(a) the Contract Price shall be the lump sum AcceptedContract Amount and be subject to adjustments in accordancewith the Contract(Conditions of Contract for Plant Design Build 1999)
Sub-Clau se 14.1 The Con tract PriceUnless otherwise stated in the Particular Conditions:(a)payment of the Works shall be made on the basis of the lump sum ContractPrice, subject to adjustments in accordance with the Contract;(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects -1999)
FIDIC GCC for Works of Civil Engineering Construction 2nd editio n (July 1969)
Clause 5: Extent of Contract.The contract comprises the construction………….everything whether of a temporary or permanent nature required in and for such construction completion and maintenance so far as the necessity for providing the same is specified in or reasonably to be inferred from the Contract.
Case: During the execution of Saguling Hydro Electric Power Plant Project [2], in the employer’s opinion, the additional slopeprotection by full column adhesive rock-bolt was inferred as necessary due to the excavation shape and the extent ofweathered rock. In the contractor’s opinion, the full column adhesive rock bolt was not specified in the contract.The different interpretation encouraged the contractor to submit their claim which finally became disputes between twoparties and proofed that the ambiguities of wording may lead to disputes.
Clauses of FIDIC Condition s of Contract
30
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi
[email protected]; [email protected] & [email protected]
09 Desember 2018
Sarwono Hardjomuljadi, INDONESIA
Current Practice of FIDIC EPC/Turnkey Project: Employer’s pitfalls when using a Silver Book
33
Bengt HolmstromBorn: Finland, April 18, 1949
Oliver Simon D’Arcy HartBorn: UK, October 9, 1948………..the ex ante contract shapes parties entitlementsregarding ex post outcomes. If a party does not getwhat she feels entitled to, she is aggrieved and willshade her performance ex post, causing dead-weightlosses.
…………after observing the difficulty of his task, theagent can change the contract within certain limits tothe benefit of both parties.
Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017
Dispute Board International ConferenceAugust 23-24 ,2017Bali, Indonesia
34
Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017
Indonesian Centre for Arbitration and Alternative Dispute Resolution for Construction.
Jakarta Surabaya High Speed Railway ConferenceJakarta 13 March 13, 2018
Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017
FIDIC CCEDITION 2017
Indonesian Centre for Arbitration and Alternative Dispute Resolution for Construction.
35
Sub-Clause 14.1 The Contract Price(a)the Contract Price shall be agreed or determined under Sub-Clause 12.3 [Evaluation] and besubject to adjustment in accordance with the Contract.(Conditions of Contract for Construction-1999 and MDB Harmonised Edition-2006)
Sub-Clause 14.1 The Contract Price(a) the Contract Price shall be the lump sum Accepted Contract Amount and besubject to adjustments in accordance with the Contract(Conditions of Contract for Plant Design Build 1999)
Sub-Clause 14.1 The Contract PriceUnless otherwise stated in the Particular Conditions:(a)payment of the Works shall be made on the basis of the lump sum Contract Price, subject toadjustments in accordance with the Contract;(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects -1999)
Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017
EMPLOYER
The detailed ground investigation is not
available yet
The contractor will be responsible for risks, contingencies
and other circumstances..
Tno
Sub Clause 4.12 Unforeseable difficultiesExcept as otherwise stated in the Contract:(a) the Contractor shall be deemed to have obtained allnecessary information as to risks, contingencies andother circumstances which may influence or affect theWorks;(b) by signing the Contract, the Contractoraccepts total responsibility for having foreseen alldifficulties and costs of successfully completingthe Works; and(c) the Contract Price shall not be adjusted to takeaccount of any unforeseen difficulties or costs.
By using Silver Book, the Contractors will be responsiblefor the design and almost every event (ref 4.12).
Completion schedule is very tight, design not
available yet
Technical consideration
No payment for any
variation
The contract is lump sum fixed price
I have to start the construction, because
there is time constraint but design
is not available yet
Financial considerationNo unforeseeable
physical conditions
The Government regulation restrict the additional contract price for lumpsum
contract.
Regulation consideration
36
Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017
Sub-Clause 5.1. General Design ObligationThe Contractor shall be deemed to have scrutinised, prior to the Base Date, the Employer'sRequirements (including design criteria and calculations, if any). The Contractor shall beresponsible for the design of the Works and for the accuracy of such Employer'sRequirements (including design criteria and calculations), except as stated below:………………………………
EMPLOYER
Sub-Clau se 4.1 Site DataThe Employer shall have made available to the Contractor for his information, prior to the Base Date, allrelevant data in the Employer's possession on subsurface and hydrological conditions at the Site, includingenvironmental aspects. The Employer shall similarly make available to the Contractor all such data whichcome into the Employer's possession after the Base Date.The Contractor shall be responsible for verifying and interpreting all such data. The Employer shall haveno responsibility for the accuracy, sufficiency or co mpleteness of such data, except asstated in Sub-Clause 5.1 [General Design Responsibilities].
Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017
CONTRACTORSub-Clau se 5.1 Genera l Design Obliga tio n------------------------ The Employer shall not be responsible for any error, inaccuracy or omission of any kind inthe Employer's Requirements as originally included in the Contract and shall not be deemed to have given anyrepresentation of accuracy or completeness of any data or information, except as stated below. Any data orinformation received by the Contractor, from the Employer or otherwise, shall not relieve the Contractor fromhis responsibility for the design and execution of the Works.……………………..However, the Employer shall be responsible for the correctness of thefollowing portions of the Employer's Requirem ents and of the following data andinform ation provided by (or on behalf of) the Employer:(a) portions, data and information which are stated in the Contract as being immutable or the responsibility ofthe Employer,(b) definitions of intended purposes of the Works or any parts thereof,(c) criteria for the testing and performance of the completed Works, and(d) portions, data and information which cannot be verified by the Contractor except a sotherwise sta ted in the Contract.
37
Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017
EMPLOYER
CONTRACTOR
Sub-Clause 13.3 Variation ProcedureIf the Employer requests a proposal, prior to instructing a Variation, the Contractor shall respond in writing as soon as practicable, eitherby giving reasons why he cannot comply (if this is the case) or by submitting:(a) a description of the proposed design and/or work to be performed and a programme for its execution,(b) the Contractor's proposal for any necessary modifications to the programme according to Sub-Clause 8.3 [Programme] and to the Timefor Completion, and(c) the Contractor's proposal for adjustment to the Contract Price.
Sub Clause 13.1 Right to VaryVariations may be initiated by the Employer at any time prior to issuing the Taking-
Over Certificate for the Works, either by an instruction or by a request for theContractor to submit a proposal.
A Variation shall not comprise the omission of any work which is to be carried outby others
The Contractor shall execute and be bound by each Variation, unless theContractor promptly gives notice to the Employer stating (with supporting particulars)that (i) the Contractor cannot readily obtain the Goods required for the Variation, (ii) itwill reduce the safety or suitability of the Works, or (iii) it will have an adverse impacton the achievement of the Performance Guarantees. Upon receiving this notice, theEmployer shall cancel, confirm or vary the instruction.
There will be additional contract price in case there are some variations instructed
and/or approved
Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017
Sub Clause 4.1 Contractor’s General ObligationsThe Contractor shall design, execute and complete the Works in accordance with the Contract, andshall remedy any defects in the Works. When completed, the Works shall be fit for the purposes forwhich the Works are intended as defined in the Contract.
The Contractor shall provide the Plant and Contractor's Documents specified in the Contract, and allContractor's Personnel, Goods, consumables and other things and services, whether of a temporaryor permanent nature, required in and for this design, execution, completion and remedying ofdefects.
The Works shall include any work which is necessary to satisfy the Employer's Requirements, or isimplied by the Contract, and all works which (although not mentioned in the Contract) are necessaryfor stability or for the completion, or safe and proper operation, of the Works.
The Contractor shall be responsible for the adequacy, stability and safety of all Site operations, ofall methods of construction and of all the Works.
The Contractor shall, whenever required by the Employer, submit details of thearrangements and methods which the Contractor proposes to adopt for the executionof the Works. No significant alteration to these arrangements and methods shall bemade without this having previously been notified to the Employer.
CONTRACTOR
38
Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017
The Silver book is not suitable for use in the following circumstances:
If there is insufficient time or information for tenderersto scrutinise and check the Employer’s Requirements orfor them to carry out their designs, risk assesmentaccount of studies and estimating (taking particularaccount of Sub-Clause 4.12 and 5.1).
If the Employer intends to supervise closely or control theContractor’s work, or to review most of the constructiondrawings.
If the amount of each interim payment is intermediary tobe determined by an official or other intermediary
If construction will involve substantial work undergroundor work in other areas which tenderer cannot inspect
EIC consider that the following circumstances could beadded to the list;· Where part of the design is made by the Employer andis binding on the Contractor· In competitive bidding without negotiations.
EMPLOYER
Decision maker to choose or not to choose the Silver book is the Employer.
Employer should have confidence in the competence, resources andexperience of his potential Contractor based on the prequalification and andgood tendering process and finally choose the “best contractor”.In the Silver book, there should not be an over inspection, to detailedsupervision and interference by approval for any activities.
For a Contractor to enter into a contract of fixed time and price hisobligations must also be fixed and once the contract is signed, the Employershould not be able to unilaterally impose his will on the design andconstruction process.
The extent to which the Employer might disrupt the design and constructionprocess is the most fundamental area of concern for contractors working onturnkey projects. FIDIC would appear to accept this important principle bystating in the Introductory Note to the Silver Book:“The Employer should exercise limited control over and should in generalnot interfere with the Contractor’s work”.
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi
[email protected]; [email protected] & [email protected]
09 Desember 2018
39
Pengguna Jasa harus membayar kepada kontraktor atas apa yang telahdikerjakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan berdasarkan kontrak.
PENGGUNA JASA(THE EMPLOYER)
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi
[email protected]; [email protected] & [email protected]
09 Desember 2018
ENJINIR(THE ENGINEER)
Enjinir harus melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Pengguna Jasa(sebagai klien), yaitu apa yang ditugaskan kepadanya guna bertindakuntuk dan atas nama Pengguna Jasa dalam melaksanakan pengawasanpelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor atas apa yang telah dikerjakannyaberdasarkan suatu kontrak konstruksi.
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi
[email protected]; [email protected] & [email protected]
09 Desember 2018
40
Klausula 3.1 FIDIC Conditions of Contract menyatakan bahwa dalam halEnjinir menggunakan haknya untuk memerintahkan kepada Kontraktor,dimana seharusnya dia harus mendapat persetujuan telebih dahulu dariPengguna Jasa, maka dianggap bahwa persetujuan atas tindakan yangdiambil Enjinir telah diberikan oleh Pengguna Jasa.• Berarti:– Pengguna jasa terikat dengan aksi yang diambil oleh Enjinir;
– Kontraktor tidak harus khawatir apakah tindakan Enjinir teleh mendapatpersetujuan Pengguna Jasa ataukan melebihi otoritas yang diberikan..
– Semua akibat yang terjadi akibat apa yang diperintahkan oleh Enjiniruntuk dan atasnama Pengguna Jasa merupakan tanggung jawabPengguna Jasa.
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi
[email protected]; [email protected] & [email protected]
09 Desember 2018
Kontraktor harus melaksanakan semua pekerjaan yang tercantum dalamkontrak dengan waktu, kualitas dan biaya sesuai dengan apa yangdisepakati dalam kontrak, kecuali terdapat perintah dari Enjinir/Penggunajasa.
KONTRAKTOR(THE CONTRACTOR)
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi
[email protected]; [email protected] & [email protected]
09 Desember 2018
41
Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017
Dispute Board International ConferenceAugust 23-24 ,2017Bali, Indonesia
Settlement of Dispute FIDIC Conditions of Contract Edition 2 , 1969
Clause 67 Settlement of DisputesIf a dispute or difference of any kind whatsoever shall arise betweenthe Employer or the Engineer and the Contractor in connection with,or arising out of the Contract, or the carrying out of the Works(whether during the progress of the Works or after their completionand whether before or after the termination abandonment or breach ofthe contract) it shall in the first place be referred to and settled bythe Engineer who within a period of 90 days after beingrequested by either party to do so shall give written notice of hisdecision to the Employer and the Contractor. Save as hereinafterprovided such decision in respect of every matter so referredshall be final and binding upon the Employer and the Contractoruntil the completion of the work and shall forthwith be giveneffect to by the Contractor who shall proceed with the Works withall due diligence whether he or the Employer requires arbitration ashereinafter provided or not.
Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017
Dispute Board International ConferenceAugust 23-24 ,2017Bali, Indonesia
Settlement of Dispute FIDIC Conditions of Contract Edition 3 , 1977
Clause 67 Settlement of DisputesIf a dispute or difference of any kind whatsoever shall arise between theEmployer and the Contractor or the Engineer and the Contractor inconnection with , or arising out of the Contract, or the execution of theWorks, whether during the progress of the Works or after their completionand whether before of after the termination, abandonment or breach ofthe Contract, it shall, in the first place refer to and settled by theEngineer who shall, within a period of ninety days after being requestedby either party to do so, give written notice of his decision to the Employerand the Contractor. Subject to arbitration, as herein after provided, suchdecision in respect of every matter so referred shall be final andbinding upon the Employer and the Contractor and shall forthwithbe given effect to by the Employer and by the Contractor,………………………….
42
Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017
Dispute Board International ConferenceAugust 23-24 ,2017Bali, Indonesia
Settlement of Dispute FIDIC Conditions of Contract Edition 4 , 1987 amended 1992
Sub Clause 2.6 Engineers to Act ImpartiallyWherever, under the Contract, the Engineer is required to exercise his discretion by:Impartially(a) giving his decision, opinion or consent,(b) expressing his satisfaction or approval,(c) determining value, or(d) otherwise taking action which may affect the rights and obligations of the Employer or theContractor he shall exercise such discretion impartially within the terms of the Contract andhaving regard to all the circumstances.
Any such decision, opinion, consent, expression of satisfaction, or approval, determination ofvalue or action may be opened up, reviewed or revised as provided in Clause 67.
Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017
Dispute Board International ConferenceAugust 23-24 ,2017Bali, Indonesia
Settlement of Dispute FIDIC Conditions of Contract Edition 4 , 1987 amended 1992
Sub Clause 67.1 Engineer’s DecisionIf a dispute of any kind whatsoever arises between the Employer and the Contractor inconnection with, or arising out of, the Contract or the execution of the Works, whetherduring the execution of the Works or after their completion and whether before or afterrepudiation or other termination of the Contract, including any dispute as to anyopinion, instruction, determination, certificate or valuation of the Engineer, the matter indispute shall, in the first place, be referred in writing to the Engineer, with a copyto the other party. Such reference shall state that it is made pursuant to this Clause.
No later than the eighty-fourth day after the day on which he received suchreference the Engineer shall give notice of his decision to the Employer and theContractor. Such decision shall state that it is made pursuant to this Clause.
Unless the Contract has already been repudiated or terminated, the Contractorshall, in every case, continue to proceed with the Works with all due diligenceand the Contractor and the Employer shall give effect forthwith to every suchdecision of the Engineer unless and until the same shall be revised, as hereinafterprovided, in an amicable settlement or an arbitral award.
43
Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017
Dispute Board International ConferenceAugust 23-24 ,2017Bali, Indonesia
Employer
EngineerContractor
ServiceAgreement
ContractAgreement
PaymentPayment
Supervision
FIDIC CC 4th Edition 1987amended 1992Impartially (a) giving hisdecision, opinion or consent,
Question: Could the Engineer act impartially, to the party who employ him ?.
Dispute Board
Impartial third party needed
FIDIC CC 1st Edition 1999……..to agree or determine anymatter, the Engineer shallconsult with each Party
FIDIC CC 1st Edition 1999……..to agree or determine anymatter, the Engineer shallconsult with each Party
FIDIC CC 1st Edition 1999……..to agree or determine anymatter, the Engineer shallconsult with each Party
FIDIC CC MDB 2006……..to agree or determine anymatter, the Engineer shallconsult with each Party
FIDIC CC MDB 2010……..to agree or determine anymatter, the Engineer shallconsult with each Party
Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017
Dispute Board International ConferenceAugust 23-24 ,2017Bali, Indonesia
Settlement of Dispute FIDIC Conditions of Contract Edition 1 , 1999
Sub Clause 3.5 DeterminationsWhenever these Conditions provide that the Engineer shallproceed in accordance with this Sub-Clause 3.5 to agreeor determine any matter, the Engineer shall consult witheach Party in an endeavour to reach agreement. Ifagreement is not achieved, the Engineer shall make afair determination in accordance with the Contract, takingdue regard of all relevant circumstances.
The Engineer shall give notice to both Parties of eachagreement or determination, with supporting particulars.Each Party shall give effect to each agreement ordetermination unless and until revised under Clause 20[Claims, Disputes and Arbitration].
44
Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017
Dispute Board International ConferenceAugust 23-24 ,2017Bali, Indonesia
Settlement of Dispute FIDIC Conditions of Contract MDB Harmonised Edition 2006
Sub Clause 3.5 DeterminationsWhenever these Conditions provide that the Engineer shallproceed in accordance with this Sub-Clause 3.5 to agree ordetermine any matter, the Engineer shall consult witheach Party in an endeavour to reach agreement. Ifagreement is not achieved, the Engineer shall make a fairdetermination in accordance with the Contract, taking dueregard of all relevant circumstances.
The Engineer shall give notice to both Parties of eachagreement or determination, with supporting particulars,within 28 days from the receipt of the corresponding claim orrequest except when otherwise specified. Each Party shallgive effect to each agreement or determination unless anduntil revised under Clause 20 [Claims, Disputes andArbitration ].
Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017
Dispute Board International ConferenceAugust 23-24 ,2017Bali, Indonesia
Settlement of Dispute FIDIC Conditions of Contract MDB Harmonised Edition 2010
Sub Clause 3.5 Determinations
Whenever these Conditions provide that the Engineer shallproceed in accordance with this Sub-Clause 3.5 to agree ordetermine any matter, the Engineer shall consult witheach Party in an endeavour to reach agreement. Ifagreement is not achieved, the Engineer shall make a fairdetermination in accordance with the Contract, taking dueregard of all relevant circumstances.
The Engineer shall give notice to both Parties of eachagreement or determination, with supporting particulars,within 28 days from the receipt of the corresponding claimor request except when otherwise specified. Each Partyshall give effect to each agreement or determination unlessand until revised under Clause 20 [Claims, Disputes andArbitration ].
45
Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017
Dispute Board International ConferenceAugust 23-24 ,2017Bali, Indonesia
Flow Chart of Dispute Board Process
(FIDIC Conditions of Contract)
20.4Obtaining DisputeAdjudication Board’s DecisionThe decision shall be binding on both Parties, who shallpromptly give effect to it unless and until it shall berevised in an amicable settlement or an arbitral award asdescribed below. Unless the Contract has already beenabandoned, repudiated or terminated, the Contractorshall continue to proceed with the Works in accordancewith the Contract.
Sub-Clause 20.4 - Insert the following as a new penultimate paragraph:‘If the decision of the DAB requires a payment by one Party to the other Party, the DAB may require the payee to provide an appropriate security in respect of such payment’
20.7Failure to Comply with Dispute Adjudication Board’s DecisionIn the event that:(a) neither Party has given notice of dissatisfaction within the period stated in Sub-Clause 20.4 [Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision],(b) the DAB’s related decision (if any) has become final and binding, and(c) a Party fails to comply with this decision, then the other Party may, without prejudice to any other rights it may have, refer the failure itself to arbitration under Sub-Clause 20.6 [Arbitration]. Sub-Clause 20.4 [Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision] and Sub-Clause 20.5 [Amicable Settlement] shall not apply to this reference
Replace Sub-Clause 20.7 in its entirety with:‘In the event that a Party fails to comply with any decision of the DAB, whetherbinding or final and binding, then the other Party may, without prejudice to any other rights it may have, refer the failure itself to arbitration under Sub-Clause 20.6 [Arbitration] for summary or other expedited relief, as may be appropriate.Sub-Clause 20.4 [Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision] and Sub-Clause 20.5 [Amicable Settlement] shall not apply to this reference.’
A Substantial Number Of Arbitral Tribunals Have Found Clause 20 To Be Unclear On The Issue OfWhether A Party May Refer The Failure Of The Other Party To Comply With A DAB Decision That Is ‘Binding’ But Not ‘Final’ To Arbitration As Is Explicitly The Case Of A ‘Final And Binding’ Decision Under Sub-clause 20.7. A DAB Decision Is ‘Binding’ And Not ‘Final’ When Either Party, Within 28 Days After Receiving The DAB Decision, Gives Notice To The Other Party Of Its Dissatisfaction With The DAB Decision.
DISPUTERESOLUTION
through Arbitration
46
Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017
Dispute Board International ConferenceAugust 23-24 ,2017Bali, Indonesia
Sub Clause 14.6Issue of Interim Payment CertificatesNo amount will be certified or paid until the Employer has receivedand approved the Performance Security. Thereafter, the Engineershall, within 28 days after receiving a Statement and supportingdocuments, issue to the Employer an Interim Payment Certificatewhich shall state the amount which the Engineer fairly determinesto be due, with supporting particulars.
Sub Clause 14.7PaymentThe Employer shall pay to the Contractor:(a) the first instalment of the advance payment within 42 days after issuing the Letter of Acceptance or within 21 days afterreceiving the documents in accordance with Sub-Clause 4.2 [Performance Security] and Sub-Clause 14.2 [Advance Payment],whichever is later;(b) the amount certified in each Interim Payment Certificate within 56 days after the Engineer receives the Statement andsupporting documents; and(c) the amount certified in the Final Payment Certificate within 56 days after the Employer receives this Payment Certificate.Payment of the amount due in each currency shall be made into the bank account, nominated by the Contractor, in the paymentcountry (for this currency) specified in the Contract.
b. Sub-Clause 14.7, paragraph b – insert the following before ‘; and’:‘including any amounts due in accordance with a decision by the DAB whichhave been included in the Interim Payment Certificate’
Clause 14a. Sub-Clause 14.6 – Insert the following at the endof the last sentence of the first paragraph:‘, and shall include any amounts due to or from theContractor in accordance with a decisionby the DAB made under Sub-Clause 20.4 [ObtainingDispute Adjudication Board’s Decision]’
DISPUTERESOLUTION
through Arbitration
THANK YOUFOR JOINING THE CONTRACT SESSION
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator Board of Director DRBF Region 2
DRBF Country Representative for Indonesia Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan Pengawas
Universitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen [email protected]; [email protected] & [email protected]
www.sarwonohm.com
47
Singapore
KLIAKuala Lumpur
ChangiSingapore
ArlandaStockholm
Adolfo Suárez BarajasMadrid
Antonio Carlos JobimRio de Janeiro
FerihegyBudapest
SchipholAmsterdam
Hamad International AirportDoha
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi
[email protected]; [email protected] & [email protected]
Soekarno - HattaJakarta
TegelBerlin
BandaranaikeColombo
Gambaran sederhana adalah seseorang yang mempergunakanjasa angkutan udara akan menyerahkan bagasinya kepadaperusahaan penerbangan untuk selanjutnya mengklaim kembalibagasinya (baggage claim) pada saat sampai ditempat tujuanpenerbangan
Klaim dalam proyek konstruksiadalah sesuatu yang wajar dan
biasa terjadi
kesadaran akan klaim (claim consciousness) atauketerbiasaan dengan klaim (familiarity withclaims) dari para pihak juga akan meningkatkanprofesionalitas dan kualitas dari klaim.
(Upaya meminta kembali hak yang telah hilang sebelumnya)Hardjomuljadi et al (2006)
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi
[email protected]; [email protected] & [email protected]
09 Desember 2018
48
EMPLOYER RESPONDENT: 42, VARIABLE: 59
(ANALYSIS BY RELATIVE IMPORTANCE INDEX)
Faktor RII
A5 0.785714
D05 0.781746
A6 0.765873
A7 0.746032
D06 0.742063
C10 0.742063
A18 0.738095
A12 0.738095
B05 0.734127
A11 0.734127
D02 0.722222
D03 0.718254
D01 0.718254
C07 0.706349
A14 0.706349
Mean RII
0.738624
DIFFERENT INTERPRETATION OF CONTRACT DOC.(D05)
CHANGES IN DESIGN (A05)
CHANGES IN SCOPE OF WORKS (A06)
CONTRACTOR’S LATE COMPLETION (A07)
VARIATION ORDER (D06)
SLOW DECISION MAKING INVOLVING ALL PARTIES (C10)
(ANALYSIS BY RELATIVE IMPORTANCE INDEX)
Factor RII
D05 0.740741
B03 0.728395
A19 0.722222
A12 0.722222
D04 0.716049
A5 0.716049
A20 0.709877
A11 0.709877
A16 0.703704
MeanRII
0.718793
DIFFERENT INTERPRETATION OF CONTRACT DOC.(D05)
SUBSURFACE CONDITIONS OF GEOLOGY (B03)
POSSESSION OF SITE AND AVAILABILITY (A19)
DESIGN ERROR AND OMMISSION (A12)
ENGINEER RESPONDENT: 27, VARIABLE: 59
49
CONTRACTOR RESPONDENT: 40, VARIABLE: 59
(ANALYSIS BY RELATIVE IMPORTANCE INDEX)
Factor RII
A19 0.829167
A5 0.825
D04 0.8125
D02 0.808333
C07 0.804167
A6 0.8
B05 0.8
A18 0.795833
E05 0.7875
D05 0.783333
C10 0.779167
A16 0.775
D06 0.770833
A14 0.766667
B03 0.7625
D03 0.758333
D01 0.758333
A12 0.754167
C02 0.725
A17 0.716667
C03 0.7125
E06 0.708333
A15 0.704167
MeanRII
0.771196
CHANGES IN DESIGN (A05)
UNFORESEEABLE PHYSICAL CONDITIONS (B05)
DELAYED PAYMENT ON CONTRACT AND EXTRAS (D04)
CONSTRUCTIVE CHANGE ORDER (D02)
POOR MANAGEMENT AND SUPERVISION (C07)
CHANGES IN SCOPE OF WORKS (A06)
POSSESSION OF SITE AND AVAILABILITY (A19)
PROJECT PLANNING AND INTERFACING (A18)
GOVERNMENT POLICIES (E05)
DIFFERENT INTERPRETATION OF CONTRACT DOC.(D05)
SLOW DECISION MAKING INVOLVING ALL PARTIES (C10)
ORAL CHANGES ORDER BY EMPLOYER (A16)
© Sarwono Hardjomuljadi
Faktor 3.1 Changes in Design
Faktor 1.2 Variation Order
Faktor 1.1 Constructive Change Order
Faktor 2. 2 Possession of Site and Availability
Faktor 1.3 : Inadequate site investigation
Faktor 3.2 Subsurface conditions of geology
Faktor 3.3 Other Contractors Interference and Delay
Faktor 2.1 Oral Change Order by Employer
KLAIM
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi
[email protected]; [email protected] & [email protected]
Faktor 3.4 Inefficiency and Disruption
Hasil Survai 2009
09 Desember 2018
50
Hasil Survai 2014Prof. Sarwono Hardjomuljadi
Dr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator
DRBF Country Representative for Indonesia Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan Pengawas
Universitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen [email protected]; [email protected] & [email protected]
www.sarwonohm.com
09 Desember 2018
Hasil Survai 2016 Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi
[email protected]; [email protected] & [email protected]
09 Desember 2018
51
Kuesioner dibagikan pada 20 staf pengguna jasa (termasukpenyedia jasa konsultan pengawas) dan 20 staf kontraktor yang terkaitdengan pelaksanaan proyek di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umumyang menggunakan FIDIC Conditions of Contract MDB HarmonisedEdition 2006 di Indonesia, menunjukkan bahwa klausula yang paling sering digunakan oleh kontraktor sebagai dadsar pengajuan klaim adalahsebagai berikut: (Hardjomuljadi et al, 2014):
Sub-Clause 4.2 Unforeseeable physical conditionsSub-Clause 2.1. Right of Access to the SiteSub-Clause 1.9. Delayed Drawings or Instructions.Sub-Clause 13.7 Adjustment for changes in legislationSub-Clause 8.1. Commencement of the Works
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi
[email protected]; [email protected] & [email protected]
09 Desember 2018
POSSESION OF SITE
Clause 4.12Unforeseeable
Physical ConditionsUnforeseeable
Difficulties
Clause 19Force Majeure
Particular Conditions
Clause 2.1Right Access to the
Site
Clause 8.1Commencement of
Works
Clause 13Variations and Adjustments
Government Regulations
Clause 8.3Programme
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi
[email protected]; [email protected] & [email protected]
09 Desember 2018
52
FIDIC GCC for Works of Civil Engineering Construction 2nd edition (July 1969)
Clause 5: Extent of Contract.The contract comprises the construction………….everything whether of a temporary or permanent nature required in and for such construction completion and maintenance so far as the necessity for providing the same is specified in or reasonably to be inferred from the Contract.
Case: During the execution of Saguling Hydro Electric Power Plant Project [2], in the employer’s opinion, the additional slopeprotection by full column adhesive rock-bolt was inferred as necessary due to the excavation shape and the extent ofweathered rock. In the contractor’s opinion, the full column adhesive rock bolt was not specified in the contract.The different interpretation encouraged the contractor to submit their claim which finally became disputes between twoparties and proofed that the ambiguities of wording may lead to disputes.
Clauses of FIDIC Conditions of Contract
53
MDB Harmonised Edition 2006 Plant and Design-Build 1999Clause 2 The Employer Clause 2 The EmployerSub-Clause 2.1 Right of Access to the Site Sub-Clause 2.1 Right of Access to the SiteThe Employer shall give the Contractor right of access to, and possession of, all parts of the Site within the time (or times) stated in the Contract Data. The right and possession may not be exclusive to the Contractor.
If, under the Contract, the Employer is required to give (to the Contractor) possession of any foundation, structure, plant or means of access, the Employer shall do so in the time and manner stated in the Specification. However, the Employer may withhold any such right or possession until the Performance Security has been received.
If no such time is stated in the Contract Data, the Employer shall give the Contractor right of access to, and possession of, the Site within such times as required to enable the Contractor to proceed without disruption in accordance with the programme submitted under Sub-Clause 8.3 [Programme].
The Employer shall give the Contractor right of access to, and possession of, all parts of the Site within the time (or times) stated in the Appendix to Tender. The right and possession may not be exclusive to the Contractor.
If, under the Contract, the Employer is required to give (to the Contractor) possession of any foundation, structure, plant or means of access, the Employer shall do so in the time andmanner stated in the Employer's Requirements. However, the Employer may withhold any such right or possession until the Performance Security has been received.
If no such time is stated in the Appendix to Tender, the Employer shall give the Contractor right of access to, and possession of, the Site within such times as may be required to enable the Contractor to proceed in accordance with the programmesubmitted under Sub-Clause 8.3 [Programme].
55
within such times as required to enable the Contractor to proceed without disruption in accordance with the programme submitted under Sub-Clause 8.3 [Programme].
within such times as may be required to enable the Contractor to proceed in accordance with the programme submitted under Sub-Clause 8.3 [Programme].
Sub-Clause 2.1 Right of Access to the Site
payment of any such Cost plus profit, which shall be included in the Contract Price.
payment of any such Cost plus reasonable profit, which shall be included in the Contract Price.
Sub-Clause 2.1 Right of Access to the Site
56
MDB Harmonised Edition 2006 Plant and Design Build 1999
Clause 4 Clause 4
Sub-Clause 4.12 Unforeseeable Physical Conditions Sub-Clause 4.12 Unforeseeable Physical Conditions
In this Sub-Clause, “physical conditions” means natural physical conditions and manmade and other physical obstructions and pollutants, which the Contractor encounters at the Site when executing the Works, including sub-surface and hydrological conditions but excluding climatic conditions.
If the Contractor encounters adverse physical conditions which he considers to have been Unforeseeable, the Contractor shall give notice to the Engineer as soon aspracticable.
This notice shall describe the physical conditions, so that they can be inspected by the Engineer, and shall set out the reasons why the Contractor considers them to beUnforeseeable. The Contractor shall continue executing the Works, using such proper and reasonable measures as are appropriate for the physical conditions, and shall comply with any instructions which the Engineer may give. If an instruction constitutes a Variation, Clause 13 [Variations and Adjustments] shall apply.
In this Sub-Clause, "physical conditions" means natural physical conditions and manmade and other physical obstructions and pollutants, which the Contractor encounters at the Site when executing the Works, including sub-surface and hydrological conditions but excluding climatic conditions.
If the Contractor encounters adverse physical conditions which he considers to have been Unforeseeable, the Contractor shall give notice to the Engineer as soon aspracticable.
This notice shall describe the physical conditions, so that they can be inspected by the Engineer, and shall set out the reasons why the Contractor considers them to beUnforeseeable. The Contractor shall continue executing the Works, using such proper and reasonable measures as are appropriate for the physical conditions, and shall comply with any instructions which the Engineer may give. If an instruction constitutes a Variation, Clause 13 [Variations and Adjustments] shall apply.
SAME
14A
Except as otherwise stated in the Contract:(a) the Contractor shall be deemed to haveobtained all necessary information as to risks,contingencies and other circumstances whichmay influence or affect the Works;(b) by signing the Contract, the Contractoraccepts total responsibility for having foreseenall difficulties and costs of successfullycompleting the Works; and(c) the Contract Price shall not be adjusted totake account of any unforeseen difficulties orcosts.
EPC Turnkey Project 1999
Clause 4
Sub-Clause 4.12 Unforeseeable Difficulties IMPORTANT
57
MDB Harmonised Edition 2006 Plant and Design Build 1999
Clause 4 Clause 4
Sub-Clause 4.12 Unforeseeable Physical Conditions Sub-Clause 4.12 Unforeseeable Physical Conditions
If and to the extent that the Contractor encounters physical conditions which are Unforeseeable, gives such a notice, and suffers delay and/or incurs Cost due to these conditions, the Contractor shall be entitled subject to notice under Sub-Clause 20.1 [Contractor’s Claims] to:(a) an extension of time for any such delay, if completion is or will be delayed, under Sub-Clause 8.4 [Extension of Time for Completion], and(b) payment of any such Cost, which shall be included in the Contract Price.
Upon receiving such notice and inspecting and/orinvestigating these physical conditionson, the Engineer shall proceed in accordance with Sub-Clause 3.5 [Determinations] to agree or determine (i) whether and (if so) to what extent these physical conditions were Unforeseeable, and (ii) the matters described in subparagraphs (a) and (b) above related to this extent.
If and to the extent that the Contractor encounters physical conditions which are Unforeseeable, gives such a notice, and suffers delay and/or incurs Cost due to these conditions, the Contractor shall be entitled subject to Sub-Clause 20.1 [Contractor's Claims] to:(a) an extension of time for any such delay, if completion is or will be delayed, under Sub-Clause 8.4 [Extension of Time for Completion], and(b) payment of any such Cost, which shall be included in the Contract Price.
After receiving such notice and inspecting and/or investigating these physical conditions, the Engineer shall proceed in accordance with Sub-Clause 3.5 [Determinations] to agree or determine (i) whether and (if so) to what extent these physical conditions were Unforeseeable, and (ii) the matters described in subparagraphs (a) and (b) above related to this extent.
Upon receiving such notice and inspecting and/orinvestigating these physical conditionson, the Engineershall proceed in accordance with Sub-Clause 3.5[Determinations] to agree or determine
If and to the extent that the Contractor encounters physical conditionswhich are Unforeseeable, gives such a notice, and suffers delayand/or incurs Cost due to these conditions, the Contractor shall beentitled subject to Sub-Clause 20.1 [Contractor's Claims] to:
If and to the extent that the Contractor encounters physical conditions which areUnforeseeable, gives such a notice,and suffers delay and/or incurs Cost due to these conditions, the Contractor shallbe entitled subject to notice under Sub-Clause 20.1 [Contractor’s Claims] to:
After receiving such notice and inspecting and/orinvestigating these physical conditions, the Engineer shallproceed in accordance with Sub-Clause 3.5[Determinations] to agree or determine
58
MDB Harmonised Edition 2006 Plant and Design Build 1999
Clause 4 Clause 4
Sub-Clause 4.12 Unforeseeable Physical Conditions
Sub-Clause 4.12 Unforeseeable Physical Conditions
However, before additional Cost is finally agreed or determined under sub-paragraph (ii), the Engineer may also review whether other physical conditions in similar parts of the Works (if any) were more favourable than could reasonably have been foreseen when the Contractor submitted the Tender. If and to the extent that these morefavourable conditions were encountered, the Engineer may proceed in accordance with Sub-Clause 3.5 [Determinations] to agree or determine the reductions in Cost which were due to these conditions, which may be included (as deductions) in the Contract Price and Payment Certificates. However, the net effect of all adjustments under sub-paragraph (b) and all these reductions, for all the physical conditions encountered in similar parts of the Works, shall not result in a net reduction in the Contract Price.
The Engineer shall take account of any evidence of the physical conditions foreseen by the Contractor when submitting the Tender, which shall be made available by theContractor, but shall not be bound by the Contractor’s interpretation of any such evidence.
However, before additional Cost is finally agreed or determined under sub-paragraph (ii), the Engineer may also review whether other physical conditions in similar parts of the Works (if any) were more favourable than could reasonably have been foreseen when the Contractor submitted the Tender. If and to the extent that these more favourable conditions were encountered, the Engineer may proceed in accordance with Sub-Clause 3.5 [Determinations] to agree or determine the reductions in Cost which weredue to these conditions, which may be included (as deductions) in the Contract Price and Payment Certificates. However, the net effect of all adjustments under sub paragraph (b) and all these reductions, for all the physical conditions encountered in similar parts of the Works, shall not result in a net reduction in the Contract Price.
The Engineer may take account of any evidence of the physical conditions foreseen by the Contractor when submitting the Tender, which may be made available by theContractor, but shall not be bound by any such evidence.
The Engineer shall take account of any evidence of the physical conditions foreseen by the Contractor when submitting the Tender, which shall be made available by theContractor, but shall not be bound by the Contractor’s interpretation of any such evidence.
The Engineer may take account of any evidence of the physical conditions foreseen by the Contractor when submitting the Tender, which may be made available by theContractor, but shall not be bound by any such evidence.
Sub-Clause 4.12 Unforeseeable Physical Conditions
59
MDB Harmonised Edition 2006 Plant and Design-Build 1999
Clause 4 The Contractor Clause 4 The Contractor
Sub-Clause 4.13 Rights of Way and Facilities Sub-Clause 4.13 Rights of Way and Facilities
Unless otherwise specified in the Contract the Employer shall provide access to and possession of the Site including special and/or temporary rights-of-way which are necessary for the Works.
The Contractor shall obtain, at his risk and cost, anyadditional rights of way or facilities outside the Site which he may require for the purposes of the Works.
The Contractor shall bear all costs and charges for special and/or temporary rights of- way which he may require, including those for access to the Site.
The Contractor shall also obtain, at his risk and cost, any additional facilities outside the Site which hemay require for the purposes of the Works.
Sub-Clause 4.13 Rights of Way and Facilities
MDB Harmonised Edition Plant and Design-BuildClause 8 Commencement, Delays and Suspension Clause 8 Commencement, Delays and SuspensionSub-Clause 8.1 Commencement of Work Sub-Clause 8.1 Commencement of WorkExcept otherwise specified in the Particular Conditionsof Contract, the Commencement Date shall be thedate at which the following precedent conditions haveall been fulfilled and the Engineer’s instructionrecording the agreement of both Parties on suchfulfilment and instructing to commence the Work isreceived by the Contractor:(a) signature of the Contract Agreement by bothParties, and if required, approval of the Contract byrelevant authorities of the Country;(b) delivery to the Contractor of reasonable evidenceof the Employer’s Financial arrangements (under Sub-Clause 2.4 [ Employer’s Financial Arrangement ]);(c) except if otherwise specified in the Contract Data,and possession of the Site given to the Contractortogether with such permission(s) under (a) of Sub-Clause 1.13 [ Compliance with Laws ] as required forthe commencement of the Works;(d) receipt by the Contractor of the Advance Paymentunder Sub-Clause 14.2 [Advance Payment ] providedthat the corresponding bank guarantee has beendelivered by the Contractor.
The Engineer shall give the Contractor not less than 7days' notice of the Commencement Date. Unlessotherwise stated in the Particular Conditions, theCommencement Date shall be within 42 days after theContractor receives the Letter of Acceptance.
60
MDB Harmonised Edition Plant and Design-BuildClause 8 Commencement, Delays and Suspension
Clause 8 Commencement, Delays and Suspension
Sub-Clause 8.1 Commencement of Work Sub-Clause 8.1 Commencement of WorkIf the said Engineer’s instruction is not received bythe Contractor within 180 days from his receipt of theLetter of Acceptance, the Contractor shall be entitledto terminate the Contract under Sub-Clause 16.2 [Termination by Contractor ].
The Contractor shall commence the execution of theWorks as soon as is reasonably practicable after theCommencement Date, and shall then proceed withthe Works with due expedition and without delay.
The Contractor shall commence the design andexecution of the Works as soon as is reasonablypracticable after the Commencement Date, and shallthen proceed with the Works with due expedition andwithout delay
MDB Harmonised Edition Plant and Design-Build 1999Clause 8 Commencement, Delays and Suspension Clause 8 Commencement, Delays and SuspensionSub-Clause 8.3 Programme Sub-Clause 8.3 ProgrammeThe Contractor shall submit a detailed timeprogramme to the Engineer within 28 days afterreceiving the notice under Sub-Clause 8.1[Commencement of Works]. The Contractor shall alsosubmit a revised programme whenever the previousprogramme is inconsistent with actual progress or withthe Contractor’s obligations. Each programme shallinclude:(a) the order in which the Contractor intends to carryout the Works, including the anticipated timing of eachstage of design (if any), Contractor’s Documents,procurement, manufacture of Plant, delivery to Site,construction, erection and testing,
(b) each of these stages for work by each nominatedSubcontractor (as defined in Clause 5 [NominatedSubcontractors],
(c) the sequence and timing of inspections and testsspecified in the Contract, and(d) a supporting report which includes:
The Contractor shall submit a detailed timeprogramme to the Engineer within 28 days afterreceiving the notice under Sub-Clause 8.1[Commencement of Works]. The Contractor shall alsosubmit a revised programme whenever the previousprogramme is inconsistent with actual progress or withthe Contractor's obligations. Each programme shallinclude:a) the order in which the Contractor intends to carryout the Works, including the anticipated timing of eachstage of design, Contractor's Documents,procurement, manufacture, inspection, delivery toSite, construction, erection, testing, commissioningand trial operation,b) the periods for reviews under Sub-Clause 5.2[Contractor's Documents] and for any othersubmissions, approvals and consents specified in theEmployer's Requirements,c) the sequence and timing of inspections and testsspecified in the Contract, andd) a supporting report which includes:
61
MDB Harmonised Edition Plant and Design-BuildClause 8 Commencement, Delays and Suspension Clause 8 Commencement, Delays and SuspensionSub-Clause 8.3 Programme Sub-Clause 8.3 Programme(i) a general description of the methods which theContractor intends to adopt, and of the major stages, inthe execution of the Works, and(ii) details showing the Contractor’s reasonableestimate of the number of each class of Contractor’sPersonnel and of each type of Contractor’s Equipment,required on the Site for each major stage.
Unless the Engineer, within 21 days after receiving aprogramme, gives notice to the Contractor stating theextent to which it does not comply with the Contract,the Contractor shall proceed in accordance with theprogramme, subject to his other obligations under theContract. The Employer’s Personnel shall be entitled torely upon the programme when planning their activities.
I. a general description of the methods which theContractor intends to adopt, and of the major stages,in the execution of the Works, andII. details showing the Contractor's reasonableestimate of the number of each class of Contractor'sPersonnel and of each type of Contractor'sEquipment, required on the Site for each major stage.
Unless the Engineer, within 21 days after receiving aprogramme, gives notice to the Contractor stating theextent to which it does not comply with the Contract,the Contractor shall proceed in accordance with theprogramme, subject to his other obligations under theContract. The Employer's Personnel shall be entitledto rely upon the programme when planning theiractivities.
MDB Harmonbised Edition Plant and Design-Build 1999Clause 8 Commencement, Delays and Suspension Clause 8 Commencement, Delays and SuspensionSub-Clause 8.3 Programme Sub-Clause 8.3 ProgrammeThe Contractor shall promptly give notice to theEngineer of specific probable future events orcircumstances which may adversely affect the work,increase the Contract Price or delay the execution ofthe Works. The Engineer may require the Contractor tosubmit an estimate of the anticipated effect of the futureevent or circumstances, and/or a proposal under Sub-Clause 13.3 [Variation Procedure ].
If, at any time, the Engineer gives notice to theContractor that a programme fails (to the extent stated)to comply with the Contract or to be consistent withactual progress and the Contractor’s stated intentions,the Contractor shall submit a revised programme to theEngineer in accordance with this Sub-Clause.
The Contractor shall promptly give notice to the Engineerof specific probable future events or circumstances whichmay adversely affect the work, increase the ContractPrice or delay the execution of the Works. The Engineermay require the Contractor to submit an estimate of theanticipated effect of the future event or circumstances,and/or a proposal under Sub-Clause 13.3 [VariationProcedure].
If, at any time, the Engineer gives notice to the Contractorthat a programme fails (to the extent stated) to complywith the Contract or to be consistent with actual progressand the Contractor's stated intentions, the Contractorshall submit a revised programme to the Engineer inaccordance with this Sub-Clause
62
MDB Harmonised Edition Plant and Design-BuildClause 13 Variations and adjustments Clause 13 Variations and AdjustmentsSub-Clause 13.3 Variation Procedure Sub-Clause 13.3 Variation ProcedureIf the Engineer requests a proposal, prior to instructinga Variation, the Contractor shall respond in writing assoon as practicable, either by giving reasons why hecannot comply (if this is the case) or by submitting:
(a) a description of the proposed work to be performedand a programme for its execution,(b) the Contractor’s proposal for any necessarymodifications to the programme according to Sub-Clause 8.3 [Programme] and to the Time forCompletion, and(c) the Contractor’s proposal for evaluation of theVariation.
The Engineer shall, as soon as practicable afterreceiving such proposal (under Sub- Clause 13.2[Value Engineering] or otherwise), respond withapproval, disapproval or comments.
The Contractor shall not delay any work whilstawaiting a response.
If the Engineer requests a proposal, prior to instructinga Variation, the Contractor shall respond in writing assoon as practicable, either by giving reasons why hecannot comply (if this is the case) or by submitting:
(a) a description of the proposed design and/or work tobe performed and a programme for its execution,(b) the Contractor's proposal for any necessarymodifications to the programme according to Sub-Clause 8.3 [Programme] and to the Time forCompletion, and(c) the Contractor's proposal for adjustment to theContract Price.
The Engineer shall, as soon as practicable afterreceiving such proposal (under Sub- Clause 13.2[Value Engineering] or otherwise), respond withapproval, disapproval or comments.
The Contractor shall not delay any work whilstawaiting a response.
MDB Harmonised Edition Plant and Design-BuildClause 13 Variations and Adjustments Clause 13 Variations and AdjustmentsSub-Clause 13.3 Variation Procedure Sub-Clause 13.3 Variation ProcedureEach instruction to execute a Variation, with anyrequirements for the recording of Costs, shall beissued by the Engineer to the Contractor, who shallacknowledge receipt.
Each Variation shall be evaluated in accordancewith Clause 12 [Measurement andEvaluation ], unless the Engineer instructs orapproves otherwise in accordance withthis Clause.
Each instruction to execute a Variation, with anyrequirements for the recording of Costs, shall be issuedby the Engineer to the Contractor, who shallacknowledge receipt.
Upon instructing or approving a Variation, the Engineershall proceed in accordance with Sub-Clause 3.5[Determinations] to agree or determine adjustments tothe Contract Price and the Schedule of Payments.These adjustments shall include reasonable profit, andshall take account of the Contractor's submissions underSub-Clause 13.2 [Value Engineering] if applicable.
SLIGHT
63
THANK YOUFOR JOINING THE CLAIM SESSION
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator Board of Director DRBF Region 2
DRBF Country Representative for Indonesia Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan Pengawas
Universitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen [email protected]; [email protected] & [email protected]
www.sarwonohm.com
64
Copyright Sarwono Hardjomuljadi
Disputes
Understanding on Contract’s
Model
Understanding on “wording”of Contract
Understanding on Reports and
Claims
Understanding on Claim’s
Notices
Understanding on Dispute Resolution
Chance
Desire
Understanding on Claim’s substance
Understanding on Claim’s Procedure
Copyright Sarwono Hardjomuljadi
65
Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017
Dispute Resolution Board Foundation. Moving projects forward since 1996.
Prof .Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), ACIArb (Arb), ACPE, IPU
(PE).FIDIC, International Accredited Trainer
FIDIC, AdjudicatorDRBF, Country Representative for Indonesia
BADAPSKI, Secretary GeneralUniversity of Mercu Buana, Lecturer
[email protected] & [email protected]
The Development of The Alternative Dispute Resolution in Indonesia
Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017
DRBF International Conference & Workshops 24 - 26 May 2017 • Madrid, Spain
66
DRBF International Conference & Workshops 24 - 26 May 2018 • Tokyo, Japan The Development
Consultation
Negotiation
Expert Judgement
Mediation
Conciliation
Law 30/ 1999Re:Arbitration
and ADR
Conciliation
Mediation
Law 18/ 1999Re:Construction
Seervices
Assisted by Expert
Assessor
Conciliation
Mediation
Dewan Sengketa(Dispute Board)
Law 2/ 2017Re:Construction
SeervicesOR
ARBITRATION
DRBF International Conference & Workshops 24 - 26 May 2018 • Tokyo, Japan The Development
Dispute Resolution for Construction Services(Based on Indonesian Law No 2 Year 2017)
DisputeDewan Sengketa (Dispute Board)
Arbitration
Decision
Recommendation
Litigation
Mediation
Conciliation
Dispute Resolution for Construction Services(Based on FIDIC General Conditions of Contract)
Rainbow Series New Edition 2017
Avoidance of Disputes2.1 Where Sub-Clause 21.3 [Avoidance of Disputes] of the Conditions of Contract applies, theDAAB (in the case of a three-member DAAB, all three DAAB Members acting together) may giveInformal Assistance during discussions at any meeting with the Parties (whether face-to-face or by telephone or by video conference) or at any Site visit or by an informal writtennote to the Parties.
67
DRBF International Conference & Workshops 24 - 26 May 2018 • Tokyo, Japan The Development
Ministry of Public Works and Housing
State Owned Enterprises
Related Universities
Ministry of Justice and Human Rights Supreme Court
of The Republic of Indonesia
Supreme Audit Board of The Republic of Indonesia
State Development Audit Agency
Corruption Eradication Commission
Parliament of The Republic of Indonesia
Support Needed from The
Institutions
Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017
DRBF International Conference & Workshops 24 - 26 May 2017 • Madrid, Spain
68
District Court
High Court
Supreme Court
2nd Judicial Review
nth Judicial Review
1st Judicial Review
Dispute Resolution (Through Litigation in Indonesia)
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi
[email protected]; [email protected] & [email protected]
DRBF International Conference & Workshops 24 - 26 May 2017 • Madrid, Spain
Dispute Mediation
Concilliation
Arbitration
Litigation
Decision
Recommendation
Dispute Resolution for Construction Services
(Based on Indonesian Law No 18 Year 1999)
Expert Judgement
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi
[email protected]; [email protected] & [email protected]
DRBF International Conference & Workshops 24 - 26 May 2017 • Madrid, Spain
69
Dispute Resolution for Construction Services(Based on FIDIC General Conditions of
Contract)Dispute
Engineer Determination
Dispute Board
Arbitration
Decision
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi
[email protected]; [email protected] & [email protected]
DRBF International Conference & Workshops 24 - 26 May 2017 • Madrid, Spain
Dispute Resolution for Construction Services
(Based on Indonesian Law No 2 Year 2017)
DisputeDispute Board
Arbitration
Decision
Recommendation
Litigation
Mediation
Concilliation
DRBF International Conference & Workshops 24 - 26 May 2017 • Madrid, Spain
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi
[email protected]; [email protected] & [email protected]
70
Event
< 28 days < 42 days, or as agreed by parties
Notice of claim
Claim document with suporting data
< 42 days, or as agreed by parties
Clause 3.5 [Determination]
If the Contractor failsto give notice of aclaim within suchperiod of 28 days, theTime for Completionshall not be extended,the Contractor shallnot be entitled toadditional payment,and the Employershall be dischargedfrom all liability inconnection with theclaim.
FIDIC Conditions of Contract Clause 3.5 Engineer
Determination
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi
[email protected]; [email protected] & [email protected]
DRBF International Conference & Workshops 24 - 26 May 2017 • Madrid, Spain
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi
[email protected]; [email protected] & [email protected]
DRBF International Conference & Workshops 24 - 26 May 2017 • Madrid, Spain
71
© Dispute Resolution Board Foundation 2018
17DRBF 18th Annual International Conference Tokyo2018
© DRBF 2018
DRBF International Conference & Workshops 24 - 26 May 2018 • Tokyo, Japan
7years
Three Member DAB in 2006
US$17,298,834.57
Single DAB in 2007PGN to pay
CRW’s first attempt was an arbitration commenced in 2009
CRW to compel PGN to pay the sum awarded by the DAB
CRW’s second attempt was an arbitration commenced in 2010PGN cannot be compelled to comply
promptly with the DAB decision
PGN attempt The High Court in 2010
Agreed with PGN that the award should be set aside
CRW appeal The Court of Appeal in 2011Dismissed CRW’s appeal.
CRW attempt The 2011 tribunal has, by a majority, rejected PGN’s argument.It has therefore issued an interim or partial award compelling
PGN to comply with the DAB decision.
PGN appeal The Court of Appeal in 2014
Dismissed PGN’s appeal with one dissenting opinion
PGN v CRW
The History
© Dispute Resolution Board Foundation 2018
18DRBF 18th Annual International Conference Tokyo2018
© DRBF 2018
DRBF International Conference & Workshops 24 - 26 May 2018 • Tokyo, Japan
Arbitration (Plaintiff GDE, Defendant BGE)
Bumi Gas have to pay USD 52,550,000Jume 17, 2008
Jakarta Selatan District Court(Plaintiff BGE, Defendant GDE)
Reject the appeal to set aside the Arbitral Tribunal DecisionJanuary 15, 2009
Indonesian Supreme Court(Plaintiff BGE, Defendant GDE)
Upheld the district court DecisionMay 19, 2009
Indonesian Supreme CourtJudicial Review
(Plaintiff BGE, Defendant GDE)Upheld the district court Decision
May 25, 2010
Jakarta Selatan District Court(Plaintiff BGE, Defendant GDE)
Reject the appeal to set aside the Arbitral Tribunal Decision
May 30, 2012
Indonesian Supreme Court(Plaintiff BGE, Defendant GDE)
Set aside the Arbitral Tribunal DecisionMay 30, 2013
Indonesian Supreme Court(Plaintiff GDE, Defendant BGE)
Judiial Review 1Upheld the supreme court Decision
February 20, 2014
Indonesian Supreme Court(Plaintiff GDE, Defendant BGE)
Judiial Review 2Upheld the supreme court Decision
May 28, 2015
Indonesian Supreme Court(Plaintiff GDE, Defendant BGE)
Judiial Review 3In progress
GDE v BGE
The History
72
© Dispute Resolution Board Foundation 2018
19DRBF 18th Annual International Conference Tokyo2018
© DRBF 2018
Arbitration some years ago Expeditious Inexpensive Small strain on business relationship Neutral arbitrators Specialized arbitrators Flexible proceedings based on party autonomy No formal service of process International enforcability of award Hearings are not public
Therefore: Arbitration only last resort
Arbitration today Neutral arbitrators Specialized arbitrators Flexible proceedings based on party autonomy No formal service of process International enforcability of award Hearings are not public
DRBF International Conference & Workshops 24 - 26 May 2018 • Tokyo, Japan
05.04.2011 Volker Mahnken, Siemens AG
The History
DRBF International Conference & Workshops 24 - 26 May 2017 • Madrid, SpainDRBF International Conference & Workshops 24 - 26 May 2017 • Madrid, Spain
EMPLOYER STAF
CONTRACTOR STAF
73
THE PRESIDENT AND COUNTRY REPRESENTATIVES OF DRBF Barcelona, Spain, September 2013
DRBF International Conference & Workshops 24 - 26 May 2017 • Madrid, Spain
© Sarwono Hardjomuljadi
Founders of The Centre of Arbitration and Alternative Dispute Resolution for Construction of Indonesia
August 19, 2014, at The Office of The Minister of Public Works of Indonesia
Seating: Pof. Dr.Satya Arinanto, SH, MH; Ir. Agus Rahardjo,MSM; Prof.Dr.Ir. WiratmanWangsadinata; Dr.Ir. Djoko Kirmanto, Dip.HE; Abdul Rahman Saleh, SH, MH; Prof. HilmahantoJuwana, SH, LLM, PhD; Prof.Ir.Roesdiman Soegiarso, MSc, PhD; Irjen Pol (Purn)Prof.Dr.dr.Hadiman, Sp.KO, SH, MBA, MSc.Standing: Dr.Ir.Sarwono Hardjomuljadi, MSc, MSBA, MH; Ir.Erie Heryadi, Dr.Amad Sudiro, SH,MH, MM; Bintang Perbowo, SE, MM; Dr.Ir.Sudarto, MT; Ir.Hedianto Husaini, MSCE, MSi; FirmanWijaya, SH, MH
74
(1) Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsipdasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
2) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapatmencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketayang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. (PACTUM DE COMPROMITTENDO)
(3) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang bersengketa membuat suatupersetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. (ACTACOMPROMIS)(4) Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Mediasi
b. Konsiliasi, dan
c. Arbitrase
(5) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a danhuruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa.
c. Arbitrase
a/b. Dewan Sengketa
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah
09 Desember 2018
THANK YOU
Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)
FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator Board of Director DRBF Region 2
DRBF Country Representative for Indonesia Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan Pengawas
Universitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen [email protected]; [email protected] & [email protected]
www.sarwonohm.com
75
7 MASALAH SENGKETA KONTRAK
20,23% PEMUTUSAN KONTRAK/WANPRESTASI
19,24%14,30%
PERUBAHAN KONTRAK
DAFTAR HITAM
76
7 MASALAH SENGKETA KONTRAK
14,11% UANG MUKA DAN PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN
10,96%10,96%
SANKSI
KEADAAN KAHAR/PERISTIWA KOMPENSASI
10,17%PENYESUAIAN HARGA
3
77
PENYELESAIAN KLAIM MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
Eko Dwi PrasetiyoWorkshop Ahli Kontrak tentang Klaim dan Kerugian Negara
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PENGANTAR
Freedom of Contract
Party Autonomy
Choice of Forum
Court
Arbitration
Choice of Law
Procedural Law
Substantive Law
78
PERUMUSAN KLAUSULA PENYELESAIAN SENGKETA
• Umumnya dimulai dengan penyelesaian secara musyawarah antarapara pihak;
• Sangat direkomendasikan untuk memasukan klausula tentang upayamusyawarah dengan bantuan pihak ketiga (mediasi)
• Dalam kontrak jasa konstruksi, dapat juga memasukan prosespenyelesaian sengketa melalui dewan sengketa
• Memilih forum adjudakasi sebagai penyelesaian terakhir apabilaproses penyelesaian pada tingkat sebelumnya tidak dapat tercapaiCATATAN: ARBITRASE DAN PENGADILAN HARUS DIPILIH SALAH SATU!
KLAIM ATAS KERUGIAN (WANPRESTASI)
Pasal 1243 KUH Perdata• Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelahdinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jikasesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikanatau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya
Pasal 1246 KUH Perdata• biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan
penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telahdideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, ….
79
LANGKAH PENYELESAIAN KLAIM
MerumuskanKerugian Negosiasi Mediasi/Konsiliasi Adjudikasi
PENGAJUAN KLAIM KE BANI
• Permohonan Mengadakan Arbitrase (Request for Arbitration)Identitas Para PihakKlausula atau Perjanjian ArbitraseKeterangan tentang fakta-fakta dan dasar hukum Permohonan ArbitraseRincian permasalahanKlaim
• Permohonan Arbitrase (Statement of Claim)Identitas para pihakFakta-fakta yang mendukung permohonanDasar-dasar hukum dan argument-argument yang mendukung klaimPetitum yang diminta
80
CARA MERUMUSKAN KLAIM
• Inventarisir kerugian yang diderita (lengkapi dengan dasar hak)• Uraikan perhitungan kerugian yang akan diajukan klaim (lengkapi
dengan bukti-bukti pendukung)• Cek ketentuan dalam perjanjian mengenai bunga• Rumuskan klaim yang diminta dalam petitum permohonan• Setiap klaim yang diajukan dalam petitum, harus telah diuraikan
terlebih dahulu dalam argumentasi lengkap pada bagian posita• Ajukan permohonan agar diputus secara ex aequo et bono
(apabila diperlukan)
JENIS KLAIM YANG DAPAT DIAJUKAN KE BANI
• Pada umumnya, klaim yang diajukan ke BANI adalah klaim terkaittidak dilaksanakannya perjanjian oleh salah satu pihak (wanprestasi)
• Dapat juga diajukan klaim terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH),namun harus berhubungan dengan perjanjian yang terdapat klausulaarbitrase di dalamnyaRakernas Mahkamah Agung 2005: “pengadilan negeri harus menolak
gugatan yang diajukan, yang terikat pada perjanjian arbitrase, meskipungugatan didasarkan pada perbuatan melawan hukum
81
JENIS KLAIM YANG DAPAT DIAJUKAN KE BANI
• Klaim materilKerugian nyata yang diderita oleh para pihak, dapat berupa kerugian yang
telah terjadi, maupun keuntungan yang seharusnya diterimaBiaya-biaya yang ditanggung sehubungan dengan adanya sengketa, seperti
biaya jasa hukum, biaya auditor dan lain-lainBunga, dapat berupa bunga bank, bunga yang disepakati dalam perjanjian
atau bunga berdasarkan undang-undang (moratoir)Pembayaran uang paksa (dwangsom), apabila pihak yang harus melaksanakan
kewajiban berdasarkan putusan, lalai menjalankannya
• Kerugian imateril (walaupun jarang diajukan karena sulit untukmembuktikannya
CONTOH KLAIM DI BIDANG JASA KONSTRUKSI
• Klaim dari pihak kontraktorPembayaran atas progress yang telah dikerjakan, namun belum dilakukan
pembayaranKlaim atas biaya pekerjaan tambah yang diinstruksikan oleh owner dan telah
dikerjakan oleh kontraktorKlaim atas penyesuaian hargaKlaim atas penambahan biaya over head akibat adanya perpanjangan waktu
• Klaim dari pihak ownerDenda keterlambatan penyelesaian pekerjaanKerugian yang ditanggung akibat adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaanKalim akibat adanya cacat (defect) terhadap pekerjaan kontraktorKlaim akibat gagal bangunanKlaim akibat adanya ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi yang diperjanjikan
82
PEMERIKSAAN KLAIM OLEH BANI
• Proses arbitrase menitikberatkan pada penyelesaian sengketa yangdapat diterima oleh para pihak, sehingga selalu diupayakan agar parapihak dapat menempuh upaya musyawarah guna mencapai suatukesepakatan
• Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam upaya musyawarah, arbitermempunyai kewenangan adjudikasi, yaitu memeriksa dan memutussengeta yang diajukanDokumentasi para pihakDengar pendapatPemeriksaan bukti-bukti tertulisMendengarkan saksi dan keterangan ahli (dapat juga tertulis)Pemeriksaan lapangPUTUSAN
PELAKSANAAN PUTUSAN
• Putusan arbitrase domestik harus didaftarkan di PN paling lama 30 harisejak putusan diucapkan
• Pada dasarnya putusan arbitrase harus dilaksanakan secara sukarela• Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara
sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua PengadilanNegeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa
• Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinanotentik putusan arbitrase yang dikeluarkan
• Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri,dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdatayang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap
83
TERIMAKASIH
EKO DWI PRASETIYOMANAGER OPERASIONAL BANIMEDIATOR [email protected]
BADAN ARBITRASENASIONAL INDONESIA (BANI ARBITRATION CENTER)Wahana Graha Lt. 1,2 & 4Jl. Mampang Prapatan No. 2Jakarta 12760Phone : +62 (0)21 7940542Fax : +62 (0)21 7940543Email: [email protected]
84
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Cipta Karya
Direktorat Bina Penataan Bangunan
Peraturan Menteri PUPR No. 22 tahun 2018 tentang
P e mb a n g u n a n a nBan gu nan Ged ung Ne ga ra
BAB IKETENTUAN UMUM
85
DEFINISI
Bangunan Gedung Negara adalah bangunangedung untuk keperluan dinas yang menjadi
barang milik negara/daerah dan diadakan dengansumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/ atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah.
Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatanmendirikan Bangunan Gedung Negara yang
diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik
merupakan pembangunan baru, perawatan bangunangedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudahada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.
TUJUAN
a. mewujudkan Bangunan Gedung Negara yang sesuaidengan fungsinya;memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaansumber daya, serasi dan selaras denganlingkungannya; danmewujudkan penyelenggaraan Bangunan GedungNegara yang tertib, efektif, dan efisien.
b.
c.
86
BAB IIPERSYARATAN
BANG UNANGEDUNG NEG ARA
1. PersyaratanAdministrasi
2. Persyaratan Teknis
PERSYARATAN ADMINISTRATIF
1. Status Hak Atas Tanah dan/atau izinpemanfaatanStatus Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB),
2.3.
termasuk dokumen AMDAL4.5.6.7.
DokumenDokumenDokumenDokumen
PendanaanPerencanaanPembangunanPendaftaran
87
PERSYARATAN TEKNIS
1. TATA BANGUNAN 4. STANDAR LUAS
Gedung Kantor : rata-rata 10 m2/personelRumah Negara : tipe didasarkan pada tingkat jabatan dan golongan penghuni Bangunan Gedung Negara lainnya : mengikuti ketentuan yg ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan
peruntukan dan intensitasbangunanwujud / arsitektur bangunandan lingkungandampak lingkungan
2. KEANDALAN BANGUNAN
keselamatankesehatankemudahan/aksesibilitaskenyamanan
5. STANDAR JUMLAH LANTAI
Jumlah lantai BGN maks. 8 lantai (>8 lthrs dgn persetujuan menteri)Basemen maks. 3 lapis
3. KLASIFIKASI Rumah Negara maks. 2 lantai
Bangunan SederhanaBangunan Tidak SederhanaBangunan Khusus
BAB IIIKLASIFIKASI, STANDARLUAS, DAN STANDAR
JUMLAH LANTAI
1. UMUM2. KLASIFIKASI3. STANDAR LUAS4. STANDAR JUMLAH
LANTAI
88
UMUM
BANGUNAN GEDUNGKANTOR
BANGUNANGEDUNGNEGARA
RUMAH NEGARA
BANGUNAN GEDUNGLAINNYA
KLASIFIKASIBerdasarkan KOMPLEKSITAS
• BG Kantor dan BGN lainnya dengan jumlah lantai sd. 2lantaiBG Kantor dan BGN lainnya dengan luas sd. 500m2Rumah Negara Tipe C,D, dan E
Sederhana: BGNdengan teknologi-spesifikasi sederhana
••
BG kantor dan BGN lainnya dengan jumlah lantai lebihdari 2 (dua) lantai;BG kantor dan BGN lainnya dengan luas lebih dari 500m2; danRumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe A danTipe B.
•Tidak Sederhana:BGN denganteknologi-spesifikasitidak sederhana
•
•
Khusus: BGNdengan fungsi, teknologi, danspesifikasi khusus
BGN yang memiliki persyaratan khusus, serta dalamperencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus;BGN yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggiuntuk kepentingan nasional;BGN yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya; dan/atauBGN yang mempunyai resiko bahaya tinggi.
•
•
•
•
89
STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTOR
JABATANR. KERJA JML
STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTORA. RUANG UTAMA
LUAS RUANG (m2)
JABATAN R. PENUNJANG JABATANR. PELAYANAN KETERANGAN
R. TAMU R. RAPAT R. TUNGGU R.ISTIRAHAT
R. SEKRET R. STAF R. SIMPAN R. TOILETJML
STAF CATATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Menteri/ Ketua Lembaga 28,00 40,00 40,00 60,00 20,00 15,00 24,00 14,00 6,00 247,00 8
R.Staf pada setiap jabatan diperhitungkan
berdasarkan jumlah personel @ 2,2 - 3 m2/
personel , sesuai dengan tingkat jabatan
2 Wakil Menteri K/L 16,00 14,00 20,00 18,00 10,00 10,00 15,00 10,00 4,00 117,00 2
3 Eselon IA/ Anggota Dewan 16,00 14,00 20,00 18,00 10,00 10,00 15,00 10,00 4,00 117,00 5
4 Eselon IB 16,00 14,00 20,00 9,00 5,00 7,00 4,40 5,00 3,00 83,40 2
5 Eselon IIA 14,00 12,00 14,00 12,00 5,00 7,00 4,40 3,00 3,00 74,40 2
6 Eselon IIB 14,00 12,00 10,00 6,00 5,00 5,00 4,40 3,00 3,00 62,40 2
7 Eselon IIIA 12,00 6,00 3,00 3,00R. Toilet
bersama
24,00 0
8 Eselon IIIB 12,00 6,00 3,00 21,00 0
9 Eselon IV 8,00 8,80 2,00 18,80 4
B. RUANG PENUNJANG
JENIS RUANG LUAS KETERANGAN
1 2 3
1 Ruang Rapat Utama Kementrian 140 m2 Kapasitas 100 orang
2 Ruang Rapat Utama Es. I 90 m2 Kapasitas 75 orang
3 Ruang Rapat Utama Es. II 40 m2 Kapasitas 30 orang
4 Ruang Studio 4 m2/ orang Pemakai 10% dari staf
5 Ruang Arsip 0,4 m2/ orang Pemakai seluruh staf
6 WC/ Toilet 2 m2/ 25 orang Pemakai Pejabat Es. V sd Es. III dan seluruh staf
7 Musholla 0,8 m2/ orang Pemakai 20% dari jumlah personel
C. S IRKULAS I 25% X (J UMLAH A + B)
Ke te ra nga n:- Standar luas ruang tersebut diatas merupakan acuan dasar, yang dapat disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatan.
- Luas ruang kerja untuk Satuan Kerja dan Jabatan Fungsional dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan di luar standar luas tersebut di atas.
- Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, seperti Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, kebutuhannya dihitung tersendiri, di luar standar luas tersebut di atas.
STANDAR LUAS RUMAH NEGARA
K : 4 0 %
L A M P I R A N - 2S T A N D A R L U A S R U M A H N E G A R A
T I P E P E N G G U N A
L U A S ( m 2 )
B A N G U N A N T A N A H
1 2 3 4
K H U S U S- M e n t e r i
4 0 0 1 0 0 0- K e p a l a L e m b a g a T i n g g i / T e r t i n g g i N e g a r a
A- S e k r e t a r i s J e n d e r a l / D i r e k t u r J e n d e r a l / I n s p e k t u r J e n d e r a l
2 5 0 6 0 0- P e j a b a t y a n g s e t i n g k a t / A n g g o t a D e w a n
B
- D i r e k t u r / K e p a l a P u s a t / K e p a l a B i r o
1 2 0 3 5 0- P e j a b a t y a n g s e t i n g k a t
- P e g a w a i N e g e r i S i p i l G o l . I V / d d a n I V / e
C
- K e p a l a S u b D i r e k t o r a t / K e p a l a B a g i a n / K e p a l a B i d a n g
7 0 2 0 0- P e j a b a t y a n g s e t i n g k a t
- P e ga w a i N e ge r i S i p i l G o l . I V / a d a n I V / c
D
- K e p a l a S e k s i / K e p a l a S u b B a g i a n / K e p a l a S u b B i d a n g
5 0 1 2 0- P e j a b a t y a n g s e t i n g k a t
- P e ga w a i N e ge r i S i p i l G o l . I I I
E - P e ga w a i N e g e r i S i p i l G o l . I d a n I I 3 6 1 0 0
K e t e r a n g a n :
1 . U n t u k :
- U n t u k R u m a h J a b a t a n G u b e r n u r d i s e t a r a k a n d e n g a n R u m a h T i p e K h u s u s .
- U n t u k R u m a h J a b a t a n B u p a t i / W a l i k o t a d i s e t a r a k a n d e n g a n R u m a h N e g a r a T i p e A .
U n t u k R u m a h J a b a t a n G u b e rn u r / B u p a t i/ W a lik o t a d a p a t d it a m b a h k a n lu a s ru a n g u n t u k R u a n g T a m u
2 . S e p a n ja n g t id a k b e r t e n t a n g a n d e n g a n lu a s a n p e rs il y a n g d it e t a p k a n d a la m R T R W , t o le ra n s i k e le b ih a n lu a s
- D K I J a k a r t a : 2 0 %
- I b u k o t a P r o v i n : 3 0 %
- I b u k o t a K a b /
- P e r d e s a a n : 5 0 %
90
S TA N D A RB a n g u n a n
J U M L A HG e d u n g
L A N TA IN e g a r a
harus mendapatpersetujuan terlebih dahulu dari Menteri
JUMLAH LAPIS BESMENBa ng una n G ed u n g Ne g a ra se p a nja ng tid a kb e rte n ta ng a n d e n g a n p e ra tura n d a e ra hse te m p a t, d ite ta p ka n p a ling b a nya k 3 (TIGA)LAPIS
JUMLAH LANTAIBangunan Gedung Negara sepanjang t idak bertentangan dengan peraturan daerah setempat, di tetapkan paling banyak 8 (DELAPAN) LANTAI
BAB IVBIAYA
PEMBANGUNANBGN
1. UMUM2. KOMPONEN BIAYA
PEMBANGUNAN3. BIAYA STANDAR &
BIAYA NON STANDAR4. STANDAR HARGA
SATUAN TERTINGGI5. BIAYA PEKERJAAN LAIN6. BIAYA PERAWATAN
91
UMUM
Pembiayaan Pembangunan Bangunan GedungNegara harus dituangkan dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)
KOMPONEN BIAYAPEMBANGUNANBANGUNANNEGARA
GEDUNG BIAYA PELAKSANAANKONSTRUKSI
BIAYA PERENCANAANTEKNIS
BIAYA PENGAWASANTEKNIS
BIAYA PENGELOLAANKEGIATAN
92
BIAYA 25%
detail, RKS & RAB) : 25%
BIAYA PERENCANAAN TEKNIS
tahap konsepsi perancangan : 10%
tahap pra rancangan : 20%
tahap pengembangan rancangan :
PERENCANAANTEKNIS tahap rancangan detail (gambar
tahap pelelangan konstruksi : 5%dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi BangunanGedung Negara. tahap pengawasan berkala : 15%
konstruksi fisik : 5%MANAJEMEN
konstruksi fisik (berdasarkan prestasi
Gedung Negara.
BIAYA MANAJEMEN KONSTRUKSI
Persiapan / pengadaan penyedia jasaperencana : 5%
reviu rencana teknis s.d serah terima dok, perencanaan : 10%
BIAYA pelelangan penyedia jasa pelaks.
KONSTRUKSI pengawasan teknis pelaksanaan
pek. konstruksi fisik) s.d serah terima pertama (PHO) pekerjaan konstruksi :
dihitung berdasarkan persentase 70%
terhadap biaya pelaksanaan konstruksisesuai dengan klasifikasi Bangunan pemeliharaan s.d serah terima akhir
(FHO) pekerjaan konstruksi : 10%
93
bahan & alat yang berkaitan dengan pengelolaan
terhadap biaya pelaksanaan konstruksi
persiapan & pengiriman kelengkapanGedung Negara.
BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN
honorarium staf dan panitia lelang;
perjalanan dinas;
rapat;
BIAYA proses pelelangan;
PENGELOLAANKEGIATAN kegiatan sesuai dgn pentahapannya;
penyusunan laporan;
dihitung berdasarkan persentase dokumentasi;
sesuai dengan klasifikasi Bangunan
administrasi atau dokumen pendaftaran BGN.
BIAYA PEMBANGUNANBANGUNANNEGARA
GEDUNGpekerjaan struktur
pekerjaan arsitekturBiaya Standar(berdasarkan Standar harga satuan, koefisien, luas bangunan)
pekerjaan perampungan
pekerjaan utitiltasBIAYA
KONSTRUKSIFISIK
perizinan selain IMB
penyiapan dan pematanganlahan
peningkatan arsitektur-struktur
BiayaNonstandar(berdasarkan kebutuhannyata & harga pasar wajardgn MAKS. total 150%biaya standar) green building
Kelengkapan BG (pekerjaanME)
94
P r e s e n t a s e k o m p o n e n p e k e r j a a n n o n s t a n d a r
X = to ta l b ia ya ko nstruksi fisik p e ke rja a n sta nd a r. Y = Sta nd a r Ha rg a Sa tua n Te rting g i p e r m2.Z = to ta l b ia ya ko mp o ne n p e ke rja a n ya ng d iting ka tka n mutunya
JENIS PEKERJAAN PERMEN 45/ 2007 PERMEN 22/ 2018Alat Pengkondisian Udara 10-20% d a ri X 7-15% d a ri X
Elevator/Escalator 8-12% d a ri X 8-14% d a ri X
Tata Suara (Sound System) 3-6% d a ri X 2-4% d a ri X
Telepon dan PABX 3-6% d a ri X 1-3% d a ri X
Instalasi IT (Informasi & Teknologi) 6-11% d a ri X 6-11% d a ri X
Elektrikal (termasuk genset) 7-12% d a ri X 7-12% d a ri X
Sistem Proteksi Kebakaran 7-12% d a ri X 7-12% d a ri X
Sistem Penangkal Petir Khusus 2-5% d a ri X 1-2% d a ri X
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 2-4% d a ri X 1-2% d a ri X
Interior (termasuk furniture) 15-25% d a ri X 15-25% d a ri X
G a s P emb a ka r a n 1-2% d a ri X 1-2% d a ri X
Gas Medis 2-4% d a ri X 2-4% d a ri X
P encega ha n Ba ha ya R a ya p 1-3% d a ri X 1-3% d a ri X
Ponda s i da la m 7-12% d a ri X 7-12% d a ri X
Fasilitas penyandang cacat & ke-butuhan khusus 3-8% d a ri X 3-5% d a ri X
Sa rana /Prasarana Lingkunga n 3-8% d a ri X 3-8% d a ri X
Basement (per m2) 120% d a ri Y Ko e fisie n Pe ng a li La p is Be sm e n
Peningkatan Mutu *) 15-30% d a ri Z Pa ling Ba nya k 30% d a ri Z
Perizinan selain IMB - Pa ling Ba nya k 1% d a ri X
P enyia p a n da n p ema t a nga n l a ha n - Pa ling Ba nya k 3,5% d a ri X
Pemenuhan per sya r atan BGH - Pa ling Ba nya k 9,5% d a ri X
Penyambungan utilitas - Pa ling Ba nya k 2% d a ri X
BIAYA NON STANDAR
STANDAR HARGA SATUANTERTINGGI
95
GEDUNG RUMAH
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI DIBEDAKAN
Lokasi Kab./Kota
GEDUNG RUMAH PAGAR PAGAR
NEGARA NEGARA NEGARA NEGARA
TIPEA DEPAN DEPANSEDERHANA
TIPE B SAMPING SAMPING
TIDAKSEDERHANA TIPE C/D/E BELAKANG BELAKANG
23
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BANGUNANGEDUNG NEGARA
•
•
Rencana pendanaan harus mendapatkan rekomendasi.
Rekomendasi diberikan oleh menteri untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Negara;
Pemberian rekomendasi dilimpahkan wewenangnya kepada :•
A. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal CiptaKarya untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilakukan oleh K/L untuk Bangunan Gedung Negara yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan gedung perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
Kepala Dinas Provinsi yang bertanggung jawab atas pembinaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilakukan oleh K/L untuk Bangunan Gedung Negara yang berada di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.
B.
96
BIAYA PEKERJAAN LAIN YANGMENYERTAI / MELENGKAPI
PEMBANGUNANBiaya pekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi Pembangunan sebagaimana merupakan biaya pekerjaan yang terkait tetapi terpisah dengan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
1.2.3.4.5.6.
penyiapan lahan dalam komplekspematangan lahanpenyusunan RTBL termasuk rencana induk (master plan)penyusunan studi AMDALpenyelidikan tanah terperincibiaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, & pengawasan u/ perjalanan dinas ke lokasi kegiatan yg sukar dijangkau (remote area)rekomendasi khusus karena sifat bangunan, lokasi atau letak bangunan, ataupun karena luas lahanbiaya penyedia jasa studi penyusunan program pembangunan BGNklasifikasi bangunan khusus.
7.
8.
BIAYA PERAWATAN
Biaya perawatan BGN dihitung berdasarkanTINGKAT KERUSAKAN pada bangunan, yaitu:o Kerusakan Ringan: biaya perawatan maks.
30% biaya pembangunan tahun berjalanKerusakan Sedang: biaya perawatan maks.45% biaya pembangunan tahun berjalanKerusakan Berat : biaya perawatan maks. 65%biaya pembangunan tahun berjalan
o
o
Tingkat kerusakan dikonsultasikan terlebihdahulu kepada Direktorat BPB, DJCK (tingkatnasional) atau OPD setempat pembinabangunan gedung (provinsi / kabupaten /kota). Biaya perawatan BGN yang termasuk kategoribangunan cagar budaya, besarnya biayaperawatan dihitung sesuai dengan kebutuhannyata.
97
BAB VPENYELENG G ARA
PEMBANG UNANBG N
1. UMUM2. PENGGUNA
ANGGARAN3. PENYEDIAJASA
KONSTRUKSI4. HUBUNGAN KERJA
UMUM
Penyelenggara PembangunanBangunan Gedung Negara terdiri atas:1.2.
pengguna anggaran; danpenyedia jasa konstruksi.
98
PENGGUNA ANGGARAN
1.2.3.
Kementerian / LembagaOrganisasi Perangkat DaerahBadan Usaha Milik Negara atau Badan UsahaMilik Daerah.
bertanggung jawab untuk:1. menyusun dokumen pendanaan
pembangunan Bangunan Gedung Negara;danmelaksa na kan pembangunan, me nge nda lika npembangunan, dan me ma nfaa tka n bangunan.
2.
Pengguna Anggaran dapat melimpahkanpelaksa na an penyelenggaraan pembangunannyakepada K/L atau OPD Pe mbina Teknis se tempat se sua i dengan ketentuan peraturan pe runda ng-unda ngan.
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
1.2.3.
penyediape nyediape nyediadan/a ta upe nyedia
jasajasajasa
perencanaan konstruksi;pelaksanaan konstruksi;pengawasan konstruksi;
4. jasa manajemen konstruksi.
99
HUBUNGAN KERJA1. pengguna jasa bertanggung jawab atas pembayaran
sem ua prestas i pekerjaan yang telah dilaksanakanoleh penyedia jasa konstruksi berdasarkan perjanjianyang te lah disepakati bersama;penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan gedung dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi (paling lama 10 tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi); hubungan kerja dilakukan secara kontraktual dengan jenis kontrak lump sum (Lumpsum Fixed Price Contract);dalam pelaksanaan kontrak lump sum (Lumpsum Fixed Price Contract), daftar volume dan harga (bills of quantity) tidak dapat dijadikan dasar perhitungan untuk melakukan pembayaran; dantahap pembayaran kontrak lump sum dilakukan berdasarkan prestasi fisik pekerjaan yang kriterianya ditetapkan dalam kontrak yang bersangkutan
2.
3.
4.
5.
BAB VITAHAPAN
PEMBANG UNANBG N
1. UMUM2. KEG. PERSIAPAN3. PERENCANAAN
TEKNIS4. PELAKSANAAN
KONSTRUKSI5. PENGAWASAN TEKNIS6. KEG. PASCA
KONSTRUKSI
100
TAHAPAN PEMBANGUNAN
DOK.PEMBA-
NGUNANDIPA/DPA
DOK.PENDAF-TARAN
PERSIAPAN Rencana kebutuhan Rencana pendanaan
Rencana penyediaan dana
PASCA KONSTRUKSI
Kegiatan persiapan untuk mendapatkan:
Status barang dari pengelola barang
• SLF• Pendaftaran BGN
TAHAPAN PEMBANGUNAN Perencanaan teknis Pelaksanaaan konstruksi Pengawasan teknis
PERSIAPAN
RENCANAKEBUTUHAN PEMBANGUNAN
PERSETUJUAN
RENCANAPENDANAAN
Diprogramkandalam RPJM (APBN),
Provinsi)
Kab./Kota)
Rencana kerjadan anggaran
(RKA)
RENCANAPENYEDIAAN DANA
REKOMENDASIa. kla s ifika si bangunan
gedung;b. luas ba ngunan;c. jumla h la nta i;d. rincia n komponen biaya
pembangunan;e. tahapan pe laksanaan
pembangunan
1. Mente ri PUPR
2. Mente ri Da lamNegeri (APBD
3. Gubernur (APBD
1. Menteri Keuangan (APBN),2. Menteri Dalam Negeri (APBD Provinsi)3. Gubernur (APBD Kab./Kota )
101
P e n t a h a pa n P e mb a n g u n a n
PERSETUJUAN (MenteriKeuangan / Kepala daerah
bersama DPRD)
PENDAPAT TEKNIS(Menteri PUPR/ Kepala
OPD Pembina BG)
Dalam hal pelaksanaan proyek tahun jamak tidak dapat dilakukan denganpentahapan, untuk efektifitas dan efis iensi h a ru s dilaksanakan dengan
kontrak tahun jamak
PEDOMAN PENTAHAPAN PEMBANGUNAN:a. penyusunan seluruh dokumen perenca naan
teknis selesa i di tahun pertama;b. pela ksanaan fondas i dan struktur ba ngunan
kese luruhan dise lesa ika n pada tahun angga ranyang sam a; da n/a tau
c. pela ksanaa n sisa pekerjaan dise lesa ika n pa datahun anggaran se lanjutnya .
KONDISI TERTENTU:a. kompleksita s a ta u
spesifika si;b. besaran kegia ta n;c. ketersediaan angga ran.
Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang tidak dap atd is e les a ikan dalam 1 (satu) tahun anggaran karena kondisi terten tu ,
dilakukan dengan proyek tahun jamak (multiyears pro ject).
PERENCANAAN TEKNIS2. analisis;
10%
bangunan gedung >
20%
desain 2D dan 3D)
25%
25%
1. dokumen perencanaan teknis;
15%
PENGAWASANBERKALA
Laporan akhir pekerjaan perencanaan :
2. la pora n pengadaan penyedia jasa pela ksana a n kons truks i fis ik;3. la pora n penyelengga ra a n paket loka karya Va lue Engineering, jika terdapat kegia ta n VE;4. surat penja mina n a ta s kega ga la n bangunan da ri penyedia ja sa perencanaan kons truks i;5. la pora n akhir pengawasan berka la termasuk perubahan pera nca nga n.
PELELANGAN KONSTRUKSI 5%
RANCANGAN DETAIL 1. Gambar deta il a rs itektur, struktur, utilita s dan la nseka p2. RKS3. Rincia n volumen pekerjaa n dan RAB (EE)4. La poran Perenca na a n
DED
PRA RANCANGAN 1. pola , gubahan, dan bentuk ars itektur ya ngdiwujudka n da la m gambar pra ra nca nga n
2. nila i fungs iona l da la m bentuk dia gra m; da n3. aspek kua lita tif serta aspek kua ntita tif, ba ik da la m
bentuk la pora n tertulis dan ga mba r
Value Engineering u/
12.000m2 atau >8lt, (VEselama 40 jam)
PENGEMBANGANRANCANGAN
1. pengembangan a rs itektur (gambar rencana a rs itektur, ura ia n konsep dan visua lisa s i
2. s is tem struktur, ura ia n konsep dan perhitunga nnya ;3. s is tem meka nika l, e lektrika l termasuk IT, s is tem pemipa a n (plumbing), tata lingkunga n4. penggunaan bahan bangunan secara ga ris besa r5. perkira a n bia ya kons truks i
KONSEPSI RANCANGAN
1. data dan informa s i;
3. dasar pemikira n dan pertimba nga n perancangan;4. program ruang;5. orga nisa s i hubungan rua ng;6. skema tik rencana teknis ; da n7. sketsa ga ga sa n.
102
DOKUMEN PERENCANAAN TEKNISa.laporan konsepsi perancangan;b.dokumen pra rancangan;c. dokumen pengembangan rancangan;d.dokumen rancangan detail (DED);e.laporan kegiatan lokakarya rekayasa nilai atau value
engineering (VE) untuk kegiatan yang diwajibkan;f. reviu desain untuk kegiatan yang memerlukan
penyedia jasa manajemen konstruksi;g.kontrak kerja perencana konstruksi; danh.kontrak kerja ma na jeme n konstruksi untuk ke gia tan
yang me merlukan pe nye dia ja sa ma najemenkons truksi
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
meliputi:a. pelaksanaa n kons truksi sampai dengan
serah terima pertama (Provisional HandOver/PHO) pekerjaa n; dan
b. pela ksanaan pemeliharaa n pekerja a nkonstruksi sa mpa i dengan serah terimaa khir (Fina l Hand Over/FHO) pekerjaa n.
dokumen pelaksa na ankonstruksi
harus menda pa tkanpengawasan teknis olehpenyedia ja sa pengawasankonstruksi atau penyedia jasama najemen kons truksi, danpengawasan berka la olehpenyedia ja sa perenca naankonstruksi.
berupa kegiatan:a. pembangunan ba ru;b. perluasan;c. lanjuta n pembangunan bangunan gedung
yang belum selesa i; dan/a taud. pembangunan da lam rangka perawata n
(reha bilitas i, renova si, dan res tora si)termasuk perbaikan sebagian atau seluruhbangunan gedung.
DILAKUKAN OLEHPENYEDIA JASAKONSTRUKSI
merupakan tahap perwujudan dokumen perencanaan menjadi bangunan gedung yang siap dimanfaatkan.
103
DOKUMEN PELAKSANAAN KONSTRUKSI
a. semua berkas perizinan yang dipe roleh pada saa t pe la ksanaan kons truksi fis ik, termasuk IMB;
b. a s built dra wings;c. kontrak kerja pela ksanaan konstruks i fis ik, pekerja an pengawasan atau ma najemen
konstruksi beserta segala perubahan atau addendumnya ;d. laporan pelaksa na an (ha ria n, mingguan, bula nan, laporan a khir pengawasan teknis
termasuk laporan uji mutu dan la pora n a khir pekerja an perenca naan);e. berita acara pelaksa naan kons truksi yang terdiri a ta s perubahan pekerjaan,
pekerjaan tambah /kurang, serah terima pertama (PHO) dan serah terima akhir(FHO) dilampiri dengan berita acara pela ksa naan pemeliha raa n pekerja a nkonstruksi, pemeriksa an pekerjaan, dan berita acara la in yang berka ita n denganpelaksa naan kons truks i fis ik;
f. kontrak kerja perencanaan kons truks i;g. has il pemeriksa an kela ikan fungs i (commis ioning test);h. foto-foto dokumenta si setiap tahapan kemajuan fis ik;i. dokumen K3 atau SMK3;j. manual operas i dan pemeliharaa n bangunan gedung, termasuk pera la ta n dan
perlengka pan MEP;k. ga rans i atau surat jamina n pera la ta n dan perlengkapan MEP;l. s ertifika t Bangunan Gedung Hija u (BGH), da lam hal diteta pkan sebaga i BGH;m. surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa pelaksanaan
konstruksi dan penyedia jasa pengawasan teknis.
PENGAWASAN TEKNIS
bangunan gedung
dokumen IMB kepada
PENYEDIA JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI
1. BGN klas ifikas i tidak sederhana, jumla h lanta i > 4 la nta i dan luas bangunan > 5.000 m2 untuk pembangunan baru, perlua sa n dan/atau la njuta n pembangunan bangunan gedung; `
2. perawatan Bangunan Gedung Negara kecua li Rumah Negara untuk tingkat kerusakan berat danperawatan terka it kese lamata n banguna n;
3. Bangunan Gedung Negara kla s ifikas i bangunan khusus ;4. me liba tka n le bih dari satu penye dia ja sa , ba ik perencanaan maupun pe laksa na kons truks i;5. pe laksa naannya lebih dari satu tahun anggaran dengan menggunakan kontrak tahun ja mak.
Meliputi pengawasan :a. tahap perencanaan (jika menggunakan MK);b. persiapan konstruksi;c. tahap pelaksanaan konstruksi s.d serah terima pertama (PHO) pekerjaan konstruksi;d. tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi s.d serah terima akhir (FHO) pekerjaan konstruksi.
Oleh PENYEDIA JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK), atau PENYEDIA JASA PENGAWASAN KONSTRUKSI
Meliputi kegiatan:a. pe ngenda lia n wa ktu;b. pe ngenda lia n bia ya;c. pe ngenda lia n pe ncapaia n sasaran fis ik
(kuantitas dan kualitas);d. te rtib a dminis tra s i Pe mba nguna n
Bangunan Gedung Negara.
rekomendasi kelaikan fungsi
sesuai dengan
PA untuk pengurusanSLF
104
PASCA KONSTRUKSI
a. Menteri me la lui Dirjen Cipta Karya untuk BGN dengan sumbe r
Pendaftaran Bangunan
diberikan Huruf Daftar
Surat Keterangan Bukti
Gedung Negara dengan
Nomor (HDNo)
Pendaftaran sebagaiBangunan Gedung Negara
Pendaftaran dilakukan oleh K/L atau OPD Pengguna Anggaran kepada:
pembiaya a n dariAPBN yang akan menja di BMN, yangdilaksa nakan di tingka t pusat, termasuk perwakila n RI di lua r negeri; a tau
b. Gubernur / bupati / wa likota me la lui OPD yang bertanggungja wab dalam pe mbinaa n BGN, untuk BGN dengan sumber pembiaya a n dariAPBD yang akan menja di Barang Milik Daera h.
Penerbitan sertifikat laik fungsi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Penetapan status Bangunan Gedung Negara sebagai barang milik negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang barang milik negara atau daerah
BAB VIIPENYELENG G ARAAN
PEMBANG UNANTERTENTU
BERULANG
4.
5.
PBGN
PEMELIHARAAN
PERAWATAN
1. UMUM2. PBGN DESAIN
3. PBGN DESAINPURWARUPA
TERINTEGRASI
DAN/ATAU
105
PENYELENGGARAANPEMBANGUNAN TERTENTU
Penyelenggaraan pembangunan tertentuBangunan Gedung Negara terdiri atas:
1. pembangunan Bangunan GedungNegara dengan desain berulang;
pembangunan Bangunan GedungNegara dengan desain purwarupa(prototype);
pembangunan Bangunan GedungNegara terintegrasi;
pemeliharaan dan/atau perawatanBangunan Gedung Negara.
2.
3.
4.
DESAIN BERULANG
Merupakan penggunaan secara berulang terhadap produk desain yang sudah ada yang dibuat oleh penyedia jasa perencanaan yang sama, dan telah ditetapkan sebelumnya dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Pelaksanaan pembangunan dengan desain berulang terdiri atas:
a. desain berulang total; dan
b. desain berulang parsial.
Biaya perencanaan untuk desain berulang diperhitungkan terhadap komponen biaya perencanaan sebagai berikut:
a. pengulangan pertama sebesar 75%
b. pengulangan kedua sebesar 65%
c. pengulangan ketiga dan pengulangan seterusnyamasing-masing sebesar 50%
106
DESAIN PROTOTYPEPenggunaan desain purwarupa (prototype) ditetapkan oleh:
1. Dirjen CK (APBN)
2. Gubernur (APBD Provinsi)
3. Bupati/Walikota (APBD Kabupaten/kota)
Desain puwarupa meliputi:
a. Rumah Negara yang berbentuk rumah tinggal tunggalatau rumah susun;
b. gedung kantor sederhana dan tidak sederhana;
c. gedung SD, SMP, SMA/SMK, Kejuruan atau yangsedera ja t; dan
d. gedung fasilitas kesehatan.
Biaya penyesuaian perencanaan teknis desain purwarupa oleh penyedia jasa sebesar 50% dari biaya perencanaan,
Biaya penyesuaian oleh Dit. BPB atau OPD paling banyak60% dari biaya perencanaan penyesuaian oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi
PEMBANGUNAN TERINTEGRASI
Pembangunan Bangunan Gedung Negara terintegrasi merupakan gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi.
Pembangunan Bangunan GedungNegara terintegrasi dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturanperundangundangan.
107
PEMELIHARAAN DAN/ATAUPERAWATANPemeliharaan bangunan merupakan usaha mempertahankan kondisi bangunan dan upaya untuk menghindari kerusakan komponen atau elemen bangunan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi.
Perawatan bangunan merupakan usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.
Pemeliharaan dan/atau perawatan dilaksanakan denganmempertimbangkan:
a. umur bangunan;
b. penyusutan;
c. kerusakan bangunan.
Biaya pemeliharaan ditetapkan paling banyak 2% dariharga standar per m2 (meter persegi) tertinggi tahunberjalan
UMUR BANGUNAN DANPENYUSUTAN• Umur bangunan merupakan jangka waktu
bangunan gedung masih tetap memenuhi fungsi dan keandalan bangunan, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan (50 tahun).
Penyusutan merupakan nilai penurunan ataudepresiasi bangunan gedung yang dihitungsecara sama besar setiap tahunnya selamajangka waktu umur bangunan. Ditetapkansebesar:
•
a.
b.
c.
2% per tahun U/ bangunan permanen;
4% per tahun U/ bangunan semi permanen
10% per tahun U/ bangunan konstruksi darurat
sisa (salvage value) paling sedikit sebesar• nilai20%
108
KERUSAKAN BANGUNAN
• Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidakberfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh:
a. penyusutan atau berakhirnya umur bangunan;
b. kelalaian manusia; atau
c. bencana alam.
Kerusakan bangunan digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu:
•
a.
b.
c.
kerusakan ringan;
kerusakan sedang; dan
kerusakan berat.
BAB VIIIPENGELOLAAN
TEKNIS PEMBANGUNAN
BGN
109
PENGELOLAAN TEKNIS1. Setiap pembangunan bangunan
gedung negara yang dilaksanakan olehK/L/OPD harus mendapat bantuanteknis dalam bentuk pengelo laanteknis;
Pengelolaan teknis dilakukan olehtenaga pengelola teknis yangb ersert ifika t ;
Tenaga pengelola teknis bertugasmembantu dalam pengelolaan kegiatanpembangunan bangunan gedungnegara di bidang teknis administ rat if.
2.
3.
ORGANISASI PENGELOLA TEKNIS
• Pengelola Teknis sebagaimanabertugas membantu kuasa pengguna anggaran K/L atau OPD dalam bidang teknis administratif pada setiap tahapan pembangunan BGN.
Kompetensi Pengelola Teknis dikelompokkan berdasarkan:
•
a. Klasifikasi, yaitu:Arsitektur,Sipil, Mekanikal ataumesin, Elektrikal atauelektro,Teknik Lingkungan;Planologi; atauManajemen.
Kualifikasi, (ABCD)b.
110
BAB IXPEMBINAAN DAN
PENG AWASAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASANPembinaa n dan pengawasan teknis Pembangunan bangunangedung negara dise lenggarakan oleh Menteri. Pembina an teknisPembangunan BGN dilakukan oleh:
Menteri PUPR melaluiDirektur Bina Penataan
Bangunan, DJCK,
Gubernur melalui kepala OPDPembina bangunan gedung
Bupati / walikota melaluikepala OPD Pembina
bangunan gedung
Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan melalui bantuan teknis yangberupa bantuan tenaga, informasi dan kegiatan percontohan
tingkat kabupaten / kota dengan sumber pembiayaan dari APBD kabupaten / kota dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah.
tingkat provinsi dengan sumber pembiayaan APBD provinsi dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah;
tingkat nasional dengan sumber pembiayaan APBN dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Negara;
111
PEMBINAAN TEKNISFASILITASI
KONSULTASI 1. Re komenda s i penyusunan rencana pe nda na anpembangunan bangunan gedung ne ga ra ;
2. Pe rhitunga n nila i bahan atau ma te ria l banguna ngedung negara yang ma sih dapat dijua l kemba lida la m rangka penghapusan bangunan gedungnegara; dan/a tau
3. Re komenda s i te rka it persyaratan dan pros edur pembangunan bangunan gedung ne ga ra .
1. Penyusunan NSPK tentang pe mba nguna nBGN;
2. Penyusunan formula pe rhitunga n StandarHarga Satuan Tertinggi BGN;
3. Penyusunan panduan penge lola an teknis ;4. Penyusunan SOP Pe nyelenggaraa n BGN;5. Pe mbe ria n bantuan te knis pengelola teknis ;6. s os ia lisa s i, dis emina s i, pe la tiha n te knis ,
workshop dan FGD;7. Pe ningkatan ka pa s itas pe nyele ngga ra
pembangunan BGN;8. Pe ningkatan ka pa s itas pe ngelola teknis ;9. Pe ningkatan ka pa s itas tenaga pendata ha rga
Kabupaten / Kota;10. Percontohan pembangunan BGN.
PENGAWASAN TEKNIS
dilakukan terhadap:1. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan
gedung negara ;2. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan
BGN di tingkat provins i dan kabupaten / kota sertameliha t kinerja pemerintah provinsi da lam memantaupenerapan peraturan perundang-undangan terkait BGN di kabupaten atau kota ;
3. pe laksanaan kebijakan BGN nasional, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota ;
4. pe laksanaan pembangunan BGN;5. pendaftaran BGN;6. Standar harga satuan tertinggi yang dite tapkan.
112
BIODATANama : Ir. Sudirman Mustopa, M.Si.NIP : 195811231984031002.Lahir : Curup/ 23 Nopember 1958.Pendidikan : S1 di UNSRI PALEMBANG, S2 di STIAMI Jakarta.Alamat : Komp. Puri Gading, Villa kinyamani Blok A6 NO : 12 A,
Kel. Jati Melati Pondok Gede. HP [email protected]
Th 1982 Direktorat Tata Bangunan Ditjen Cipta Karya Dep. PU.
1983-1985 Direksi Pengawas Pembangunan Rumah Sakit Jantung HARAPAN KITA.
1986-1993 Direksi Pengawas Pembangunan Museum Purna Bhakti Pertiwi TMII
1989 – 1993 Direksi Pengawas Pembangunan Rumah Sakit Kanker Dharmais
1992 -1993 Direksi Pengawas Pembangunan Rumah Sakit Jiwa & Paru RSPAD
1993-2006 Pengelola Museum Purna Bhakti Pertiwi Taman Mini Indonesia Indah
2007 sd sekarang Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat
2008 sd sekarang Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya Kementerian Pekerjaan Umum
Pengaturan ttg Bangunan Gedung
UU No.28/2002 ttg. Bangunan Gedung
PP 36/2005 ttg peraturan pelaksanaan UU no 28/2002
Permen PU no 29/2006 ttg persyaratan teknis BG
Permen PU no 45/2007Ttg.PTBGN
Permen PU no 26/2008Ttg.persyaratan teknisSistem prot.kebakaran
Pd BG
Permen PU no 24/2008Ttg pemel & perawatan
Pd BG
114
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNO : 45/PRT/M/2007
Tentang : Pedoman teknis
Pembangunan Bangunan Gedung Negara
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Bangunan gedung :
Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksiyang menyatu dengan tempatkedudukannya, yang berfungsi sebagaitempat manusia melakukankegiatannya, baik untuk hunian atautempat tinggal, keagamaan, Usaha,sosial, budaya, maupun kegiatankhusus.
115
Bangunan Gedung Negara :
Bangunan gedung untuk keperluandinas yang menjadi/akan menjadikekayaan milik negara dan diadakandengan sumber pembiayaan APBN,dan/atau perolehan lainnya yang sah
Perolehan lain yang sah :Hibah, Pembelian, Bangun GunaSerah, Bangun Serah Guna.
DASAR HUKUM1. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.2. Peraturan Pemerintah N0. 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-
undang RI No. 28 Tahun 2002.3. Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan
Bangunan Gedung Negara.4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang
Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang
Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung danLingkungan.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentangPedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
7. Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Ijin MendirikanBangunan.
8. Peraturan Menteri PU Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Sertifikat LaikFungsi.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentangPedoman Teknis Sistim Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung danLingkungan.
116
PENGATURAN PENYELENGGARAAN
7
Setiap pembangunanBangunan Gedung Negarayang dilaksanakan K/L harusmendapat bantuan teknisberupa pengelola teknis dariKementerian PU dlm rangkapembinaan teknis;
Para Pihak dalam Pemb. BGNPara Pihak dalam Pemb. BGN
Pengelola Kegiatan
Konsultan Perencana
Konsultan MK/Pengawas
Kontraktor
117
Konsultan MK /Pengawas
Organisasi Proyek Pembangunan BGN: (45/07)
Satker / PPK
Pengelola Administrasi Bendaharawan
KPU (APBN)DPUProv (APBD
Prov)DPUKab/Kota
(APBDKab/Kota)
PA
Verifikasi
Pengelola Teknis
Kontraktor/s
Konsultan Perencana
Hubungan kerja
Pengelola Kegiatan
PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN PEMBONGKARAN
IMB SLF RTBL
PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN
PenyelenggaraanBangunan Gedung Negara
KAJIAN TEKNIS
PELESTARIAN
PEMBANGUNAN
PERSIAPAN PELELANGAN PENDAFTARAN PENGHAPUSAN
118
TAHAPAN PEMBANGUNANTAHAPAN PEMBANGUNAN
1. Penyusunan Program dan Pembiayaan
2. Persiapan Kegiatan
3. Perencanaan Teknis
4. Pelaksanaan Konstruksi
5. Pengawasan Teknis
6. Pasca Konstruksi
( Perpres N0. 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan BGN )
TAHAPAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARATAHAPAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA
119
TAHAPAN PEMBANGUNANTAHAPAN PEMBANGUNAN
1. Penyusunan Program dan Pembiayaan
Penentuan kebutuhan ruang, bangunan, P&S; kebutuhan lahan, jadwalpelaksanaan kegiatan;
Penyusunan kebutuhan ruang > 1500 m2 bisa menggunakan konsultanahli;
Menghitung kebutuhan pembiayaan : BKF, BPR, BPWS/MK, dan BPP; Multi Years Project > Izin Multi Years Contract dari MENKEU; pendapat
teknis dari MENPU Dokumen program dan pembiayaan pembangunan DIPA & RKA-KL
sebagai acuan.
2. Persiapan Kegiatan Pembentukan Organisasi Pengelola Kegiatan dan Panitia pengadaan
Barang / Jasa; Penysunan jadwal kegiatan, KAK; Pengadaan Penyedia Jasa Manj.Konstruksi/Pengawas dan Perencana. Pengadaan Penyedia Jasa Kontraktor.
TAHAPAN PEMBANGUNANTAHAPAN PEMBANGUNAN
SISTEMATIKA KEBUTUHAN LUAS BANGUNAN DAN BIAYA UNTUK PEMBANGUNAN BARU BANGUNAN GEDUNG NEGARA
KAPASITAS BANGUNAN :
1. STRUKTUR ORGANISASI
2. JUMLAH PERSONIL
3. FASILITAS PENUNJANG
ORGANISASI RUANG, BESARAN RUANG = LUAS
TOTAL BANGUNAN
BIAYA PEKERJAAN STANDAR
BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR
HARGA SATUAN BANGUNAN PER M2
TOTAL BIAYA YANG DIPERLUKAN
1. BIAYA KONSTRUKSI FISIK
2. BIAYA PERENCANAAN
3. BIAYA PENGAWASAN/ MK
4. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN
ANALISIS
120
PEMERIKSAAN KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNANBANGUNAN GEDUNG NEGARA
BIAYA KONSTRUKSI FISIK
BIAYA PEKERJAANSTANDAR
BIAYA PEKERJAANNON STANDAR
Perpres 73 Pasal 16, (3)
Apakah HSBGN terlampaui ?
PEMERIKSAAN
Apakah RAB lebih dari150% HSBGN ?
BIAYA PERENCANAAN
BIAYA MK/ BIAYA PENGAWASAN
BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN
Pengecheckan Tenaga Ahli :
Apakah Biaya Perencana, MK / Pengawas Melebihi Tabel B ?
Check Jumlah & Macam.
Check Jumlah Waktu Kerja.
BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN
Check Komposisi biayaPA (65%) & PU (35%)
Apakah Biaya PengelolaKegiatan melebihi Tabel B ?
Check Kualifikasi. Check Prosen Keterlibatan.
STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTORA. RUANG UTAMA
R. TAMU R. RAPAT R. TUNGGUR .
IST IR A H AT
R. SEKRET R. STAF R. SIMPAN R. TOILETJML
STAFCATATAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 28.00 40.00 40.00 60.00 20.00 15.00 24.00 14.00 6.00 247.00 8
2 16.00 14.00 20.00 18.00 10.00 10.00 15.00 10.00 4.00 117.00 2
3 16.00 14.00 20.00 18.00 10.00 10.00 15.00 10.00 4.00 117.00 5
4 16.00 14.00 20.00 9.00 5.00 7.00 4.40 5.00 3.00 83.40 2
5 14.00 12.00 14.00 12.00 5.00 7.00 4.40 3.00 3.00 74.40 2
6 14.00 12.00 10.00 6.00 5.00 5.00 4.40 3.00 3.00 62.40 2
7 12.00 6.00 3.00 3.00 24.00 0
8 12.00 6.00 3.00 21.00 0
9 8.00 8.80 2.00 18.80 4
B. RUANG PENUNJANG
1 140 m2 Kapasitas 100 orang
2 90 m2 Kapasitas 75 orang
3 40 m2 Kapasitas 30 orang
4 Ruang Studio 4 m2/ orang Pemakai 10% dari staf
5 Ruang Arsip 0.4 m2/ orang Pemakai seluruh staf
6 2 m2/ 25 orang Pemakai Pejabat Es. V sd Es. III dan seluruh staf
7 Musholla 0.8 m2/ orang Pemakai 20% dari jumlah personel
C. SIRKULASI 25% X (JUMLAH A + B)
Keterangan:-
-
-
JABATAN
LUAS RUANG (m2)KETERANGAN
R. KERJA
R. PENUNJANG JABATANR. PELAYANAN
JABATANJML
R. Toilet bersama
1 12
Menteri/ Ketua Lembaga
R.Staf pada setiap jabatan diperhitungkan
berdasarkan jumlah personel @ 2,2 - 3 m2/
personel, sesuai dengan tingkat jabatan
Eselon IA/ Anggota Dewan
Eselon IB
Eselon IIA
Eselon IIB
Eselon IIIA
Eselon IV
JENIS RUANG LUAS KETERANGAN
1 2 3
Luas ruang kerja untuk Satuan Kerja dan Jabatan Fungsional dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan di luar standar luas tersebut di atas.
Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, seperti Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,kebutuhannya dihitung tersendiri, di luar standar luas tersebut di atas.
Wakil Menteri K/L
Ruang Rapat Utama Kementrian
Ruang Rapat Utama Es. I
Ruang Rapat Utama Es. II
WC/ Toilet
Standar luas ruang tersebut diatas merupakan acuan dasar, yang dapat disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatan.
Eselon IIIB
121
PERKIRAAN JUMLAH PEGAWAI MINIMAL 5 TAHUN KEDEPAN
2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Pegawai
PERKIRAAN BESARAN RUANG
(m2)PER-
ESELONJML
A. RUANG UTAMA
1 Menteri/ Ketua Lembaga 1 247.00 247 m2 8 8 9
2 Wakil Menteri K/L 1 90.00 90 m2 5 5 6
3 Eselon IA/ Anggota Dewan 8 117.00 936 m2 5 40 48
4 Eselon IB 5 83.40 417 m2 2 10 15
5 Eselon IIA 48 74.40 3,571 m2 2 96 144
6 Eselon IIB 0 62.40 - m2 2 - -
7 Eselon IIIA 216 24.00 5,184 m2 1 216 432
8 Eselon IIIB 0 21.00 - m2 0 - -
9 Eselon IV 432 18.80 8,122 m2 4 1,728 2,160
10 Satpam/ staff outsourcing - 2.20 462 m2 210 210
JUMLAH - A 711 19,029 m2 2,313 3,024 7.87
KETERANGANSTAFJML
TOTAL
DILENGKAPI DENGAN STRUKTUR
ORGANISASI, JMLH PEGAWAI DIPREDIKSI MINIMAL SD 5 TAHUN
KEDEPAN
JML STAF/ ESELON SESUAI DENGAN
KEBUTUHAN INSTANSI
DIHITUNG BERDASARKAN
RENCANA PENERIMAAN /
PENSIUN PEGAWAI
NO JABATAN/ NAMA RUANG ESELON
SATUAN RUANG JMLH BESARAN
RUANG
PERSONEL
NO URAIANTAHUN
KETERANGAN2016
CONTOH
B. RUANG PENUNJANG
1R. Rapat Utama Kementerian
1 ruang 140.00 140.00 m2
2 R, Rapat Utama Es. I 9 ruang 90.00 810.00 m2
3 R. Rapat Utama Es. II 48 ruang 36.00 1,728.00 m2 1.2m2/org,…@30 org
4 Wc/Toilet 2,961.00 org 0.08 236.88 m2 2 m2/ 25 org
5 R. arsip 2,313.00 org 0.40 925.20 m2 0.4 m2/org (staf)
6 R.Ibadah/ Mushola 604.80 org 0.80 483.84 m20.8 m2/org (20% x personel)
7 R. Studio/ Workshop 231.30 org 4.00 925.20 m2 4 m2/org (10%xstaf)
JUMLAH - B - 5,249.12 m2
JUMLAH - A+ B 24,277.92 m2
Sirkulasi x total luas lantai 25% 6,069.48 m2
TOTAL LUAS RUANG/ LANTAI 30,347.40 m2
LUAS RATA-RATA PERORANG DARI TOTAL LUAS BANGUNAN 10.04 m2 termasuk r.rpt w amen
JUMLAH LUAS
1
2
m225% m2
m2m2
m2
KEB. PARKIR MOBIL: 1 MOBIL/ 100 Orang (DKI Jakarta)
DIBULATKAN 30,340
SIRKULASI
LUAS RUANG PENUNJANG
LUAS TOTAL RUANG/LANTAI
- LUAS FASILITAS LAINNYA
- -
30,347
C. RUANG FASILITAS LAIN SESUAI DENGAN TUPOKSI
NAMA RUANG TOTAL LUAS
122
PEMBANGUNANBANGUNAN
BARU
BIAYA PEKERJAANNON STANDAR
PERAWATANBANGUNAN
BIAYA PEKERJAANSTANDAR
Klasifikasi
Standar Luas
Standar JumlahLantai
HSBGN
Non-StandarBgn + Lingk
Non-StandarFungsi Khusus
Non-StandarLainnya
SKEMATIK
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN:
KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNANBANGUNAN GEDUNG NEGARA
BIAYA KESELURUAN BANGUNAN
BIAYA KONSTRUKSI FISIK
BIAYA MK/
BIAYA PENGAWASAN
BIAYA PERENCANAAN
BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN
BIAYA PEKERJAANSTANDAR
BIAYA PEKERJAANNON STANDARmax 150% dari HSBGNPerpres 73 Pasal 16, (3)
HSBGN
RAB
BIAYA PEMBANGUNAN BGNBIAYA
KONTRUKSI FISIKBGN
BIAYA PEKERJAANSTANDAR
BIAYA PEKERJAANNON STANDAR
123
Biaya non-standar digunakan untuk:
1. Perizinan selain IMB;
2. Penyiapan dan pematangan lahan;
3. Peningkatan arsitektur dan/atau struktur bangunan;
4. Pekerjaan khusus kelengkapan bangunan;
5. Pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan (greenbuilding); dan/atau
6. Penyambungan utilitas
PEKERJAAN NON STANDAR
Jenis PekerjaanAlat Pengkondisian UdaraElevator/escalatorTata suara (Sound System)Telepon dan PABXInstalasi IT (Informasi dan Teknologi)Elektrikal Sistem Proteksi KebakaranPenangkal petir khususInstalasi Pengolahan Air LimbahInterior (termasuk Furniture)Gas PembakaranGas MedisPencegahan Bahaya RayapPondasi dalamFasilitas penyandang cacatSarana/prasarana lingkunganBasement (per m2)Peningkatan mutu
Biaya10-20% dari X
8-12% dari X3-6% dari X3-6% dari X
6-11% dari X7-12% dari X7-12% dari X
2-5% dari X2-4% dari X
15-25% dari X1-2% dari X2-4% dari X1-3% dari X
7-12% dari X3-8% dari X3-8% dari X120% dari Y
15-30% dari Z
124
peningkatan mutu termasuk peningkatanpenampilan arsitektur dan peningkatanstruktur terhadap aspek keselamatanbangunan, hanya dapat dilakukan denganmemberikan penjelasan yang secarateknis dapat diterima dan harusmendapatkan rekomendasi dari Instansiteknis.X = total biaya konstruksi fisik pekerjaan
standar.Y = Standar Harga Satuan Tertinggi per
m2.Z = total biaya komponen pekerjaan yang
ditingkatkan mutunya
Pembiayaan Bangunan Harga Satuan tertinggi rata-rata per-m2 bangunan gedung bertingkat
adalah didasarkan pada harga satuan lantai dasar tertinggi per-m2 untukbangunan gedung bertingkat, kemudian dikalikan dengan koefisien / faktor pengali untuk jumlah lantai ybs.
Jumlah Lantai Bangunan
Harga Satuan per-M2 Tertinggi
Bangunan 2 lantai 1.090 Standar harga gedung bertingkat
Bangunan 3 lantai 1.120 Standar harga gedung bertingkat
Bangunan 4 lantai 1.135 Standar harga gedung bertingkat
Bangunan 5 lantai 1.162 Standar harga gedung bertingkat
Bangunan 6 lantai 1.197 Standar harga gedung bertingkat
Bangunan 7 lantai 1.236 Standar harga gedung bertingkat
Bangunan 8 lantai 1.265 Standar harga gedung bertingkat
125
BIAYAKONSTRUKSI
FISIK
BIAYAPERENCANAA
NKONSTRUKSI
BIAYAMANAJEMENKONSTRUKSI
BIAYAPENGAWASAN
KONSTRUKSI
BIAYAPENGELOLAAN
KONSTRUKSI
TOTALBIAYA PEMBANGUNA
N
1 2 3 4 5 6
250.000000(Y1) 20.575.000(X1) 0,00 13.375,00 35.000,00 318.950,00
Apabiladidapat Y
maka berapa X 0,00
275.000000(Y2) 22.247.500(X2) 0,00 15.612,00 39.600,00 379.062,00
APABILA BIAYA KONSTRUKSI FISIK TIDAK TERDAPAT DIDALAM TABEL MAKA HARUS MENGGUNAKAN RUMUS INTERPOLASI SEPERTI CONTOH SEBAGAIBERIKUT :
BIAYAKONSTRUKSI
FISIK
BIAYAPERENCANAAN
KONSTRUKSI
BIAYAMANAJEMENKONSTRUKSI
BIAYAPENGAWASAN
KONSTRUKSI
BIAYAPENGELOLAAN
KONSTRUKSI
TOTALBIAYA PEMBANGUNAN
1 2 3 4 5 6
250.000.000 (Y1) 20.625.000(X1) 0,00 13.375,000 35.000,000 319.000,000
260.000.000 (Y) X(??????) 0,00
275.000.000(Y2) 22.291.500(X2) 0,00 14.509.000 37.400,000 349.200.500
RUMUS INTERPOLASI : X = [X1 + {(X2-X1)(Y-Y1)/ (Y2-Y1)}]
CARI BIAYA PENGAWASAN (Z)
Maka didapat 13.829.700(Z)
X = [20.625.000 + {(22.291.500-20.625.000)(10)/25)}]
X = [20.625.000 + {16.665.000/25}]= [20.625.000 + 666.600] = 21.291.600
MENGGUNAKAN SOFT WARE INTERPOLASI :
126
• Pelaksanaan Perencanaan Teknik Bangunan Gedung Negara
No Tahap Bobot
Prestasi
Keterangan
1 Konsep rancangan 10% Membuat interpretasi thd
KAK, dan Proposal
perencana2 Pra rancangan 20% Aktualisasi ide rencana
3 Pengembangan
rancangan
25% ASMET
4 Rancangan gambar
detail, RKS, RAB
25% ASMET
5 Pelelangan 5% PBJ
6 pengawasan berkala 15% Selama konstruksi fisik
CEK PEMBAYARANNYA ; PADA ON GOING. POST AUDIT
No Tahap Lingkup
1 Konsep rancangan a. Mengumpul data dan informasilapangan (kondisi tanah),
b. Membuat interpetasi KAKc. Sketsa gagasand. Konsultasi dg pemda perda/
ijin2.2 Pra rancangan a. Membuat renc.tapak
b. Pra renc. Bangunanc. Perkiraan biayad. Keterangan renc. Kotae. Ket. Persyaratan bang. Dan
lingkunganf. Penyiapan kelengkapan
permohonan IMB
127
3 Pengembangan rancangan a.Rencana arsitektur dan uraiankonsep.b. Rencana struktur, uraian konsepperhitungan dan perhitunganc. Rencana ME, uraian konsepperhitungan dan perhitungan
4 Rancangan detail, a. Uraian lebih rinci : gambar
detail RKS, BQ, RAB
b. Dok. Perencanaa teknis : rencanateknis struktur arsitektur, ME,taman. Tata ruang dalam.
5 Pelelangan
6 pengawasan berkala a. Memeriksa kesesuaianpelaksanaan pek dg renc.Secara berkala
b. Memberikan penjelasan terhdppersoalan selama masakonstruks
NILAI BIAYA PERENC. MAX. BERDASARKAN BIAYA PROSENTASE BIAYA PERENC. TERHADAP BIAYA KONSTRUKSI FISIK LIHAT ..........TABEL B1, B2 DAN B3BIAYA PERENC. TEKNIS DIHITUNG ;
- HONOR T.A DAN TENAGA PENUNJANG.- MATERI DAN PENGGANDAAN LAPORAN- PEMBELIAN DAN SEWA PERALATAN- SEWA KENDARAAN- BIAYA RAPAT-RAPAT- PERJALANAN (LOKAL, LUAR KOTA)- JASA DAN OVERHEAD PERENC.- ASSURANSI- PAJAK DAN IURAN DAERAH
128
Komponen Bangunan Gedung
Komponen Arsitektur BG
Komponen Struktur BG
Komponen Mekanikal BG
Komponen Elektrikal BG
Komponen Ruang Luar BG
Komponen Tata Graha
129
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNANTERTENTU
1. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DENGANDISAIN BERULANG
a. Disain berulang adalah penggunaansecara berulang terhadap produk disainyang sudah ada yang dibuat olehpenyedia jasa perencanaan yang sama,dan telah ditetapkan sebelumnya dalamKerangka Acuan Kerja (KAK);
131
b. Disain berulang total adalahpenggunaan secara berulang terhadapseluruh produk disain yang sudah adayang dibuat oleh penyedia jasaperencanaan yang sama untukpekerjaan lain pada tapak yang samaatau pada lokasi lain;
c. Disain berulang parsial adalahpenggunaan secara berulang terhadapsebagaian produk disain yang sudah adayang dibuat oleh penyedia jasaperencanaan yang sama untukpekerjaan lain pada tapak yang samaatau pada lokasi lain;
d. Biaya perencanaan untuk disain bangunan yangberulang secara total ataupun parsial diperhitungkansebagai berikut:
1) Pengulangan pertama : 75 %2) Pengulangan kedua : 65 %3) Pengulangan ketiga, dan
seterusnya masing-masing sebesar : 50 %terhadap komponen biaya perencanaan.
e. Untuk pekerjaan disain berulang penyedia jasa perencanaandapat ditunjuk langsung.
Dalam hal ini, biaya perencanaan yang dihemat dapat langsungditambahkan kedalam biaya konstruksi fisik untuk penambahankegiatan dan atau peningkatan mutu. Untuk daerah yang sukarterjangkau (remote area), penghematan biaya tersebut dapatdigunakan untuk biaya perjalanan konsultasi dalam kegiatansurvei, penjelasan pekerjaan (aanwijzing), pengawasan berkala,dan lain-lain dengan mengajukan revisi dokumen pembiayaan.
132
2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DENGAN DESAIN PROTOTIPE
Disain prototipe adalah penggunaan disain yang telahditetapkan/dibakukan oleh pemerintah.
a. Untuk bangunan rumah negara type 36, 50, 70, baikyang berbentuk rumah tunggal tidak bertingkat ataurumah susun serta gedung kantor klasifikasisederhana dan gedung SD/SLTP/SMA/SMK yang sudahada disain prototipenya, dibangun berdasarkanDokumen Pelelangan disain prototipe daerahsetempat yang ditetapkan oleh Direktorat JenderalCipta Karya, atau disain prototipe daerah setempatyang ditetapkan oleh instansi teknis setempat yangbertanggung jawab terhadap pembinaan bangunangedung;
b. Penyesuaian dokumen pelelangan disainprototipe dapat dilakukan apabiladokumen pelelangan disain prototipe yangtelah ditetapkan tersebut tidak sesuaidengan keadaan lokasi, bahan bangunandan pelaksanaan di lapangan;
c. Penyesuaian disain prototipe dapatdilakukan oleh penyedia jasa perencanaandengan prosentase biaya perencanaanmaksimum sebesar 50% dari biayaperencanaan;
133
d. Apabila penyesuaian disain prototipe dilakukan olehunsur instansi teknis setempat yang bertanggung jawabterhadap pembinaan bangunan gedung, makaprosentase biaya perencanaan penyesuaian disainprototipe sama dengan 60 % x biaya perencanaanpenyesuaian disain prototipe oleh penyedia jasaperencanaan;
e. Tidak ada biaya tambahan untuk perencanaan bilamenggunakan disain prototipe secara berulang;
f. Dalam hal pengawasan pelaksanaan pembangunandilakukan oleh unsur Instansi Teknis setempat, jumlahbiaya pengawasannya adalah maksimum sebesar 60% xjumlah biaya pengawasan, dan dilaksanakan dalamrangka swakelola.
3. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LEBIH DARI SATU TAHUN ANGGARANDalam menyusun program pembangunanbangunan gedung negara yang tidak selesai dalamsatu tahun anggaran, maka harus disusunprogram pembangunan setiap tahunnya sesuaidengan lingkup pekerjaan yang bisa diselesaikanpada tahun yang bersangkutan.
a. Bangunan sampai dengan 2 lantai1) Tahun pertama : penyusunan seluruh
dokumen perencanaan, pelaksanaan pondasidan struktur bangunan s.d. lantai 2;
2) Tahun kedua : pelaksanaan sisa pekerjaan.
134
b. Bangunan lebih dari 3 lantai s.d 5 lantai1) Tahun pertama : penyusunan seluruh
dokumen perencanaan, pelaksanaanpondasi dan struktur bangunan s.d. lantai 2
2) Tahun kedua : pelaksanaan sisa pekerjaan.
c. Bangunan 6 lantai sampai dengan 8 lantai1) Th pertama : penyusunan seluruh dokumen
perencanaan, pelaksanaan pondasi danstruktur bangunan s.d. lt 1;
2) Th kedua : pelaksanaan struktur lantai 2sampai dengan lantai 8, sebagian finishinglantai 1, 2, dan 3, sebagian pekerjaanmekanikal dan elektrikal;
3) Th ketiga : pelaksanaan sisa pekerjaan.
Dalam penyusunan program dan pembiayaanpembangunan setiap tahunnya agar komponenbiaya pembangunan yang tercantum dalamdokumen pembiayaan disesuaikan berdasarkantahapan pembangunannya.
Untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan,kegiatan multiyears project diusulkanmendapatkan persetujuan multi-years contractsebelum pelaksanaan kegiatan.
Untuk bangunan bertingkat yang lebih dari 8lantai, atau yang mempunyai spesifikasi lain,dalam menyusun program pembangunannyaagar berkonsultasi kepada Instansi Teknissetempat.
135
Penyedia jasa manajemen konstruksi digunakan untuk pekerjaan:
• bangunan bertingkat diatas 4 lantai; dan/atau• bangunan dengan luas total di atas 5.000 m2;
dan/atau• bangunan khusus; dan/atau• yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa
perencanaan maupun pelaksana konstruksi; dan/atau
• yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyears project)
• Prestasi Pelaksanaan Manajemen KonstruksiNo Tahap Bobot
Prestasi
Keterangan
1 Tahap persiapan/pengadaan
konsultan Perencana
5% TOR Perencana
2 Tahap review rencana teknis
sampai dengan serah terima
dokumen perencanaan
10% Kinerja MK tahap
perenca naan.
3 Tahap pelelangan pemborong 5% Membantu ULP
K/L4 Tahap konstruksi fisik yang
dibayarkan berdasarkan pres
tasi pekerjaan konstruk si fisik
di lapangan s.d. serah terima
kedua pekerjaan
80% Kinerja MK tahap
pelaksanaan kons
truksi
PELAKSANAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI
136
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
NO URAIAN KLASIFIKASIKETERANGANSEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS
B PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN 1. Bahan Penutup
Lantaikeramik, vinil, tegel PC marmer lokal, keramik,
vinil,kayumarmer lokal, keramik, vinil,kayu
Diupayakan menggunakan bahanbangunan setempat/
produksi dalam negeri, ter masukbahan bangunan seba gai bagiandari sistem pabrik asi komponen.
Apabila bahan tersebut sukardiperoleh atau harganya tidaksesuai, dapat diganti dengan
bahan lain yang sederajat tanpameng -urangi persyaratan fungsidan mutu dengan pengesahan
Instansi Teknis Setempat
2. Bahan DindingLuar
bata, batako diplesterdan dicat, kaca
bata, batako diplester dicat/dilapis keramik, kaca,panilbeton ringan
bata, batako diplesterdicat/dilapis keramik, kaca,panil beton ringan
3. Bahan DindingDalam
bata, batako diples terdan dicat, kaca, partisikayu lapis
bata, batako diplester dicat/ dilapis keramik, kaca, partisi gipsum
bata, batako diplester dicat/ dilapis keramik, kaca partisi gipsum
4. Penutup Plafond kayu-lapis dicat gipsum, kayu-lapis dicat gipsum, kayu-lapis dicat5. Bahan Penutup
Atapgenteng, asbes, seng, sirap
genteng keramik, alum uniumgelombang dicat
genteng keramik, alum unium gelombang dicat
6. Bahan Kosen danDaun Pintu
kayu dicat/ aluminium kayu dipelitur, anodizedaluminium
kayu dipelitur, anodizedaluminium
C PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN1. Pondasi batu belah, kayu, beton
bertulang K-200batu belah, kayu, betonbertulang K-225 atau lebih
batu belah, kayu, betonbertulang K-225 atau lebih
Khusus untuk daerahgempa, harus
direncanakan sebagaistruktur bangunan tahan
gempa.
2. Struktur Lantai(untuk bangunanbertingkat)
beton bertulang K-225 ataulebih,baja,kayu klas kuat II
beton bertulang K-225 ataulebih,baja,kayu klas kuat II
3. Kolom beton bertulang K-200 baja, kayu klas kuat II
beton bertulang K-225 ataulebih,baja,kayu klas kuat II
beton bertulang K-225 ataulebih,baja,kayu klas kuat II
4. Balok beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat II
beton bertulang K-225 ataulebih,baja,kayu klas kuat II
beton bertulang K-225 ataulebih, baja, kayu klas kuat II
5. Rangka Atap kayu klas kuat II, baja kayu klas kuat II, baja dilapis anti karat
kayu klas kuat II, baja dilapisanti karat
6. Kemiringan Atap genteng min. 30 , sirapmin.22.5, seng min 15
genteng min. 30 , sirapmin.22.5, seng min 15
genteng min. 30 , sirapmin.22.5, seng min 15
137
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARANO URAIAN
KLASIFIKASIKETERANGANSEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS
D PERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN1. Air Bersih PAM, sumur pantek2. Saluran air hujan talang, saluran lingkungan
3. Pembuangan Air Kotor bak penampung4. Pembuangan Kotoran bak penampung
5. Bak SeptikTank & resapan berdasarkan kebutuhan
6. Sarana Pengamanan thp.Bahaya Kebakaran *)
Mengkuti ketentuan dalam PERMEN PU tentang penanggulangan, sertaStandar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku
7. Sumber daya listrik *) PLN, Generator (harus memperhatikan prinsip hemat energi)8. Penerangan penerangan
alam dan buatan100-215 lux/m2, dihitung berdasarkan kebutuhan dan fungsi Bangunan
/fungsi ruang serta SNI yang berlaku
9. Tata Udara 6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*) dihitung sesuai SNI yang berlaku.
10. Sarana TransportasiVertikal *)
tidak diperlukan untuk bangunan di atas 4 lantai dapatmenggunakan Lift , sesuai SNI yang berlaku
dihitung sesuai kebutuhandan fungsi bangunan
11. Aksesibilitas bagipenyandang cacat*)
Sesuai ketentuan dalam Per.Men. PU No. 30/KPTS/2006, minimal ramp untuk bangunan klasifikasi sederhana.
12. Telepon *) sesuai kebutuhan
13. Penangkal petir penangkal petir lokal
E PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN
1. Tangga Penyelamatan (khususuntuk bangunan bertingkat)
lebar minimal = 1, 20 m, dan bukan tangga putar jarak antar tangga aksimum45 m (jarak bisa 1,5 kali bilamenggunakan sprinkler)
2. Tanda Penunjuk Arah jelas, dasar putih huruf hijau3. Pintu lebar min.=0,90 m, satu ruang minimal 2 pintu dan membuka keluar
4 Koridor/selasar lebar min.=1,80 m
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
NO URAIANKLASIFIKASI
KETERANGANKhusus & Tipe A Tipe B Tipe C,D, dan E
E PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN1. Tangga Penyelamatan (khusus
untuk bangunan bertingkat)lebar min.=1, 20m
2. Tanda Penunjuk Arah Tidak dipersyaratkan
3. Pintu lebar min.=0,90 m4 Koridor/selasar lebar min.=1,80 m
*) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per-m2, dan harusdianggarkan tersendiri sebagai biaya non-standar.
3. Apabila bahan-bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat digantidengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu denganpengesahan Instansi Teknis Setempat.
1. Untuk Rumah Negara klas C, D, dan E, pelaksanaan pembangunannya disamping sepertiketentuan pada tabel tersebut diatas, dibangun berdasarkan "Dokumen Pelelangan DisainPrototip Daerah Setempat" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya atau menggunakan disain Perum Perumnas yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.
2. Untuk bangunan rumah negara yang dibangun dalam bangunan gedung bertingkat banyak(rumah susun), maka ketentuan-ketentuan teknisnya mengikuti ketentuan teknis untuk bangunan gedung negara sesuai ketentuan yang berlaku.
138
PROYEK 1 TAHUN ANGGARAN
Pembangunan > 1 th. AnggaranPembangunan > 1 th. Anggaran
Susun rencana pembiayaan keseluruhan pembangunan berdasarkan proyeksi standar harga yang berlaku
Diupayakan dilaksanakan dengan izinmulti-years
Disusun kontrak induk multi-years Disusun addendum kontrak tahunan Diupayakan perencanaan (dok. lelang)
selesai pada tahun pertama
139
Penyedia jasa Pelaksana Konst
• Berfungsi membantu Pengelola kegiatan untuk melakukan tugas pelaksanaan konstruksi fisik sampai serah terima ke II.
• Bertanggung jawab secara kontraktual kepada kepala Satker/ PPK.
• Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik dilapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
• Menyusun gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan ( As built drawing) setelah disetujui oleh konsultan Manajemen Konstruksi dan diketahui oleh Konsultan Perencana.
• Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi dimasa pemeliharaan konstruksi.
SEMOGA BERMANFAAT
140
TEMUAN PENGADAAN BARANG/JASA
DALAM PEMERIKSAAN BPK RI
J a k a r t a , 7 D e s e m b e r 2 0 1 8
TEMUAN LHP BPK RI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAINTEGRITAS | INDEPENDENSI | PROFESIONALISME
Diambil dari IHPS Semester I Tahun 2018
AGENDA
2
1 2 3 5
IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2018
Masalah PBJ di K/L
Masalah PBJ di Pemda
Penutup
4
Rekomendasi
141
Tim PemeriksaMenyiapkan Temuandan Informasi yang Relevan
Ketua Tim menyusun Konsep LHP (KHP)
KHP
Memastikan validitassubstansi, kebenaranmatematis dan akurasiangka
KHP termasuk usulaninformasi rahasiaindikasi kerugian negara/daerahdan/atau unsur pidana
Pengendali Teknis(PT)
Memastikan kualitas temuanpemeriksaan sesuai dengantujuan pemeriksaan
Pemberi Tugas Pemeriksaan
Pengendali Mutu (PM)
Pejabat StrukturalPemeriksaan (PSP)
Memastikan proses pemeriksaan di timmandiri (tim pemeriksa, PT, PM) sudahsesuai dengan standar pemeriksaan
KHPDisertai Tanggapan Entitas
Memastikan seluruh kegiatanpemeriksaan telah memenuhistandar
Entitas
LHP Net
Inspektorat Utama
Memastikan hasilpemeriksaan sesuaiharapan dan tujuanpenugasan
Menjamin Pengendalianmutu yang dilakukan timmandiri selamapemeriksaan telah sesuaistandar & pedoman sertaperaturan pemeriksaanyang berlaku
PEER REVIEW OLEH BPK NEGARA LAIN 4
1 2
3
MEKANISME PEMERIKSAAN BPK RI
Rekomendasi
TemuanPemeriksaan
Alur pelaporan hasil pemeriksaan BPK
4
Perencanaan
Pelaksanaan
Pelaporan
Tindak Lanjut Rekomendasi
LHP
PTLHP
TL olehAuditee
• Pemantauan TP/TGR • Temuan Berindikasi Pidana• Perhitungan Keugian
Negara
IHPS
Memuat ikhtisar hasilpemeriksaan BPK yang dilaporkan selama satusemester.
142
Forum Eselon 1
IHPS I Tahun 2018
5
Hasil Pemeriksaan dalam IHPS I 2018
6
Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah BUMN dan Badan Lainnya
• LKPP• 86 LKKL & 1 LKBUN• 18 LK-PHLN
4 LK Badan Lainnya542 LK Pemerintah DaerahPemeriksaan
Keuangan
• Implementasi TPB (SDG);• Pengelolaan biaya & uang kuliah
tunggal;• Pemanfaatan bendungan;• Produksi, pengolahan dan
pemasaran hasil hortikultura;• Perlindungan WNI di LN;• Konsesi pelabuhan;• Subsidi angkutan udara perintis.
• Pengendalian susut energi listrik;• Pelayanan & penjualan BBM/K;• Eksploitasi energi panas bumi;• Produsi, pengolahan, &
pemasaran getah pinus sertapemanfaatan hutan produksi
• Asuransi usaha tani padi.
-Pemeriksaan
Kinerja
• Pengelolaan pendapatan, belanja & aset;
• Pengelolaan PerguruanTinggi Negeri.
• Pengelolaan subsidi;• Pendapatan, biaya dan
investasi BUMN;• Bagi hasil migas;• Belanja SKK Migas; • Pencetakan Rupiah.
-Pemeriksaan
DTT
143
Terdapat Pembatasan
Lingkup
Pembatasan Material
Adakah Prosedur Alternatif
Pembatasan Menyeluruh
pada LK
TMP(disclaimer)
Identifikasi Penyimpangan SAP
WDP Pembatasan
Lingkup
Penyimpangan Material
Berpengaruh luas pada LK
TW (Adverse)
Apakah ada informasi/
peristiwa yang perlu menjadi
perhatian
WDP Penyimpangan
dari SAP
Apakah ada informasi/
peristiwa yang perlu menjadi
perhatian
WDP dengan penekanan suatu hal/hal lain
WTP dengan penekanan suatu hal/hal lain
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Opini WTP
Ya
Ya
Ya
Flowchart Penetapan Opini
Kenaikan dan Penurunan Opini LKKL danLKPD
LKKL
• Naik (dari WDP ke WTP)• KLHK• KPPPA• BKKBN• KPU• BIG• LKPP
• Naik (dari TMP ke WTP)• BEK
• Turun (dari WTP ke WDP) hal• Bapeten
LKPD
• Naik (dari WDP ke WTP) sebanyak 45 pemda yaitu• 3 Pemprov• 33 Pemkab• 9 Pemkot
• Naik (dari TMP ke WDP)• 7 pemda
• Turun (dari WTP ke WDP) hal• 12 pemda
• Turun (dari WDP ke TMP)• 2 pemda (Kab. Simalungun dan Kab.
Morowali Utara)
Petunjukmembaca
• Lihat gambar 1.1 halaman 14-15 (UntukLKKL) dan gambar 2.1 halaman 104-105 (Untuk LKPD)
• Di depan nama entitas atau pemda :• opini naik => panah naik• opini turun => panah turun
8
144
9
Pengadaan Barang dan Jasa padaDitjen SDA dan Ditjen Bina MargaKementerian PU Pera
Lingkup : Tahun 2014-2016
Simpulan:• Belum Sepenuhnya Sesuai
Permasalahan antara lain :• Pada pekerjaan pengadaan barang/jasa TA 2014-2016 di Kementerian PUPR terdapat kelebihan pembayaran
selain kekurangan volume sebesar Rp12,16 miliar pada 17 paket pekerjaan jasa konsultansi dan 2 paketpekerjaan fisik, indikasi pemahalan harga sebesar Rp10,78 miliar pada 3 paket pekerjaan, dan permasalahanketidakpatuhan lainnya sebesar Rp21,65 miliar.
Tujuan:Menilai SPI dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
RE p. xxxix s.d. xl danBab I p.1-82 s.d. 88
Forum Eselon 1
10 Masalah PBJ di Kementerian/Lembaga
pada Pemeriksaan Semester I Tahun 2018
10
145
11
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Kurang Volume Lebih Bayar Tidak Sesuaikebutuhan
SpesifikasiTidak Sesuai
PemahalanHarga
PengadaanFiktif
TidakMenyelesaikan
Pekerjaan
KelebihanPembayaran
tapiPembayaran
BelumSepenuhnya
Rekanan BelumMelaksanakan
KewajibanPemeliharaan
Denda BelumDiterima
KASUS PBJ DI K/L SEMESTER I TAHUN 2018Jumlah Kasus Nilai (Miliar Rp)
12
Pemeriksaan fisik• Oleh Tim
Pemeriksa, PPK, Kontraktor, danKonsultan Pengawas
• Pada 15-16 Agustus2017
Temuan• PHO 26 Sept 2016 fisik 100%
• Progress baru43,99%
• Pembayaran 100%
Simpulan• Pekerjaan terlambat,
tanpa dikenakansanksi
• Kekurangan volume dan pekerjaan
Pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Ruas Jalan Sangata – Sp. Perdau – Ma. Lembak – Sangkulirang - Maloy (Kaltim)
146
Forum Eselon 1
6 Masalah PBJ di PemerintahDaerah
pada Pemeriksaan Semester I Tahun 2018
13
KASUS PBJ DI PEMDA PADA IHPS I TAHUN 2018
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
PBJ Fiktif Rekanan TidakMenyelesaikan Pekerjaan
Kurang Volume Kelebihan Pembayaran Mark Up Spesifikasi Tidak Sesuai
Kasus PBJ di Pemerintah Daerah
Kasus Nilai14
147
15
Pemeriksaan atasBelanjaBarang/Jasa• Konfirmasi kepada
Penyedia• Rekapitulasi dan
analis dokumen
Temuan• Nota bukan
diterbitkan olehPenyedia
• Nota Asli tapikosong, dan diisisendiri oleh SKPD
Simpulan• Bukti
PertanggungjawabanTidak Sah
• Terjadi pada 34 SKPD senilai Rp3 miliar lebih
Realisasi Belanja Barang/Jasa Tidak Didukung BuktiPertanggungjawaban yang Sah (Kabupaten Pamekasan)
Forum Eselon 1
Rekomendasi BPKpada IHPS I Tahun 2018
16
148
Rekomendasi atas LKPP
1. Memperbaiki sistem informasi yang dapat menyelesaikan permasalahanpengelolaan pengadaan barang/jasa
2. Menyusun kajian dalam rangka penyempurnaan peraturan pengadaanbarang/jasa yang belum mencakup keseluruhan proses pengadaanbarang/jasa
3. Menetapkan aturan sebagai landasan hukum apabila terjadikelebihan/kekurangan volume pekerjaan
17
Rekomendasi atas LKPD
1. Melaksanakan monitoring dalam pelaksanaan pertanggungjawaban realisasibelanja barang dan jasa
2. Memerintahkan kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran menguji danmemverifikasi keaslian bukti pertanggungjawaban realisasi belanja barng dan jasa
3. Memerintahkan para pelaku pengadaan untuk mempertanggungjawabkan belanjabarang dan jasa yang tidak dapat diyakini kebenarannya dengan mengembalikan keKas Daerah dan Kas BLUD serta memperbaiki proses di masa mendatang
18
17
18
149
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAINTEGRITAS | INDEPENDENSI | PROFESIONALISME
Terima kasih
19
150
Perwakilan BPKP Prov Jateng 1
PERSPEKTIF KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Disajikan Pada
Curriculum vitae
2
Nama : ABUL CHAIR, AK, CFE, CFrA
TTL : Sumenep, 3 April 1969
Jabatan : Kasubdit Investigasi Instansi Pemerintah Pusat
Riwayat Jabatan : 1995 -1998 Auditor pada Perw. BPKP Prov. Irian Jaya di Jayapura
1998 - 2001 Auditor pada BPKP Pusat
2001 - 2007 Auditor pada Perw. BPKP Prov. Bali di Denpasar
2007 - 2010 Kasubbag Program dan Pelaporan pada Perw. BPKP Prov. NTT di
Kupang
2010 - 2011 Kasubbag Keuangan pada Perw. BPKP Prov. Bali di Denpasar
2011 - 2012 Kepala Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Utara
di Manado
2012 – 2016 Kepala Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Prov. Jambi di Jambi
2016 - 2017 Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi pada Perw. BPKP Prov.
Jambi
2017 - 2018 Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi pada Perw. BPKP Prov.
Sumatera Selatan di Palembang
Agust 2018 - Sekarang Kasubdit Investigasi Instansi Pemerintah pada Deputi Investigasi BPKP
1
2
151
3
Corruption MapCorruption Map
Penerimaannon Pajak
Pungutan
Bantuan Sosial
DAU/ DAK/ Dekon
sen-trasi
Peneri-maan Pajak
Pengadaan Barang dan
Jasa
1. Penyelewengan dari Target
2. Pemerasan kepada Wajib Pajak
3. Manipulasi Data
1. Penyalahgunaan Perizinan2. Tidak Ada Single Database3. Penyelewenangan Penyetoran
Penyimpangan Prosedur
PengadaanKemahlan hargaTdk sesuai spekKekurangan fisik
1. Penyimpangan Peruntukan
2. Penggelapan Fiktif
1. Penyalahgunaan Wewenang, dan Penggelapan
2. Alokasi Penggu-naan Tidak Transparan
1. PERaturan Tidak Mengacu Per-UU2. Penghasilan Aparat
Sumber: Paparan Ketua KPK pada Acara Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi di Lingkungan Kementerian PAN dan RB, Jakarta, 17 April 2012, diolah
Peta
Korupsi
4
KERUGIAN NEGARA
Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999- Kerugian Keuangan Negara- Kerugian Perekonomian NegaraPasal 32
Kerugian Negara adalah sebagaimana yang dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atauakuntan publik yang ditunjuk
152
5
DASAR HUKUM
1) Perpres 192 tahun 2014 tentang Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan
2) UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme – Khususnya Pasal 18 ayat (3)
3) Kerjasama BPKP dan Instansi Penyidik (Kejaksaan danPOLRI)
6
RUGI DAN KERUGIAN
1) Rugi :(1) Tidak mendapat laba(2) Kurang dari modal(3) Tidak mendapat faedah (manfaat)(4) Sesuatu yang kurang baik (tidak menguntungkan; mudharat)
2) Kerugian :(1) Menanggung atau menderita rugi(2) Perihal rugi(3) Sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi(4) Ganti Rugi
153
7
KEUANGAN NEGARAUU 31 Tahun 1999
Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik uang ataupun segala hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan nilai uang, berada di tingkat pusat dan daerah, BUMN/D, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
8
KEUANGAN NEGARAUU 17 Tahun 2002
Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanan hak dan kewajiban tersebut.
154
9
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Berdasarkan rujukan rugi/kerugian dan keuangan Negara, maka disimpulkan :Kerugian Keuangan Negara, adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure)
10
BENTUK KERUGIAN KEUANGAN NEGARA1) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya
tidak dikeluarkan2) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari
yang seharusnya, menurut kriteria yang berlaku3) Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya
diterima (termasuk penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif)4) Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah yang lebih kecil dari
seharusnya diterima (penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai)
5) Timbulnya kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada6) Timbulnya kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang
seharusnya7) Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya
dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku8) Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya
diterima
155
11
HAL-HAL YANG DPT MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
(Ditinjau dari Pelaku)
1. Bendaharawan / Pemegang Kas / Pemegang Barang.
2. Pegawai Negeri Non Bendaharawan
3. Pihak Ketiga
12
HAL-HAL YANG DPT MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
(Ditinjau dari sebabnya)
1. Perbuatan manusia
2. Kejadian Alam
3. Peraturan perundangan dan atau situasi moneter / perekonomian
156
13
HAL-HAL YANG DPT MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA(Ditinjau dari cara penyelesaian)
1. Secara Damai
2. Tuntutan Perbendaharaan
3. Tuntutan Ganti Rugi
4. Tuntutan Perdata
5. Tuntutan Pidana Korupsi
14
KERUGIAN KEUANGAN NEGARAYang Bersifat Pasti
Benar-benar telah terjadi :- Uang yang hilang - Pembayaran melebihi dari seharusnya- Rumah dinas hancur atau berpindah tanpa
hak- Kendaraan dinas hancur, hilang atau
berpindah tanpa hak- Dlsb
157
15
TUJUAN PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
1. Untuk menentukan besarnya uang pengganti/tuntutan ganti rugi apabila terbukti bersalah
2. Sebagai acuan bagi Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, dalam menentukan masa hukuman
3. Sebagai bahan penuntutan Perdata/TP/TGR
16
LANGKAH-LANGKAH PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
1. Mengidentifikasi Penyimpangan Yang Terjadi
2. Mengidentifikasi Transaksi
3. Mengidentifikasi, Mengumpulkan, Verifikasi dan Analisis Bukti
4. Menghitung Kerugian Keuangan Negara
158
17
IDENTIFIKASI PENYIMPANGAN
1. Pembayaran fiktif, Mark Up / Kemahalan Harga, Volume kurang, kualitas tidak sesuai, dll
2. Dasar hukum yang dijadikan dasar kegiatanyang diaudit
3. Kategori keuangan negara atau tidak4. Penyebab kerugian5. Waktu terjadinya penyimpangan dan atau
perbuatan melawan hukum
18
IDENTIFIKASI TRANSAKSI
1. Jenis transaksi, misalnya pengadaan barang/jasa, tanah, ruislag, penyaluran kredit dll
2. Jenis kerugian, misalnya hilang/kurang diterima suatu hak, timbul/bertambahnya kewajiban, pengeluaran lebih besar, penerimaan lebih kecil/tidak diterima dll
159
19
LAPORAN PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI ALAT BUKTI
- Dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah dan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, maka Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat
- Berita Acara Pemeriksaan Ahli dibawah Sumpah dapat dikategorikan sebagai Keterangan Ahli
20
KETENTUAN PIDANAUU 17 Tahun 2002 Pasal 34 ayat (1) dan (2)
Menteri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota, yang melakukan penyimpangan kebijakan UU APBN / Perda APBD diancam pidana penjara dan denda
Pimpinan Unit Organisasi / Satuan Kerja yang melakukan penyimpangan kegiatan anggaran UU APBN / Perda APBD diancam pidana penjara dan denda
160
SOAL 1
Pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga Kampus Universitas Nusantara dengan Nilai kontrak
Rp 5 milyar dengan sumber dana APBN. Kontrak ditandatangani tanggal 5 mei 2016. SPMK
tanggal 5 juni 2016. Masa pelaksanaan pekerjaan tersebut sampai dengan 15 desember 2017. Pada
tangal 15 desember 2017 pekerjaan baru selesai 87%. Penyedia diberi kesempatan sampai tanggal
5 Januari 2018, namun pekerjaan tetap tidak selesai dan prestasi baru mencapai 96%. Pekerjaan
selesai 100% pada tanggal 5 maret 2018. Pertanyaannya adalah:
a. Berapakah pembayaran tahun 2017? Berapa berita acara prestasi untuk dasar pembayaran
tahun 2017?
b. Anggaran 2018 belum tersedia, bagaimana solusi atas kasus tersebut?
c. Bagaimana final addendum dilakukan?
d. Sebutkan aturan terkait kejadian ini?
e. Berapakah besar denda keterlambatan?
f. Perhitungan eskalasi sampai dengan 15 desember 2017 sesuai jadwal pekerjaan Rp 77 juta.
Dengan keterlambatan pekerjaan, apakah nilai eskalasi dapat berubah?
161
JAWABAN:
Identifikasi masalah:
- Nilai kontrak Rp 5 Milyar (sumber dana APBN);
- Kontrak di tandatangani tanggal 5 Mei 2016;
- SPMK tanggal 5 Juni 2016;
- Masa Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan 15 Desember 2017;
- Pada tanggal 15 Desember 2017 pekerjaan baru selesai 87 %;
- Penyedia diberi kesempatan sampai tanggal 5 Januari 2018, namun pekerjaan tetap tidak
selesai dan prestasi baru mencapai 96 %;
- Pekerjaan selesai 100 % pada tanggal 5 Maret 2018.
Pertanyaan :
a. Berapakah pembayaran tahun 2017? Berapa berita acara prestasi untuk dasar pembayaran
tahun 2017?
Jawaban :
Kontrak merupakan kontrak tahun jamak terhitung sejak 5 Juni 2016 sampai dengan 15 Desember
2017 (± 19 Bulan atau ± 558 hari kalender).
Berita acara prestasi untuk dasar pembayaran setelah dihitung secara seksama sesuai dengan
laporan akhir konsultan pengawas dan direksi teknis PPK dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Lapangan sebesar 90%.
Berdasarkan Surat Edaran Akhir Tahun Menteri Keuangan bahwa SPM-LS Kontraktual dengan
BAST/BAPP 1 s.d 31 Desember 2017 pada tanggal 21 Desember 2017. Maka Pembayaran pada
21 Desember tersebut seharusnya mencapai Rp. 5 Milyar x 90 % = Rp4.500.000.000,00.
b. Anggaran 2018 belum tersedia, bagaimana solusi atas kasus tersebut?
Jawaban :
1) Bahwa berdasarkan Lampiran I Huruf B. Ruang Lingkup Revisi Anggaran Bagian
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pada Direktorat Jenderal Anggaran Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK. 02/2018 Tentang Tata Cara Revisi
Anggaran Tahun Anggaran 2018 dapat dilakukan pergeseran anggaran untuk rekomposisi
pendanaan antar tahun terkait dengan Kegiatan kontrak tahun jamak;
2) Di alokasikan anggaran pada APBN-P 2018.
162
c. Bagaimana final adendum dilakukan?
Jawaban :
1) Final adendum dilakukan pada saat pekerjaan dinyatakan 100 %.
d. Sebutkan aturan terkait kejadian ini?
Jawaban :
1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
perubahan serta aturan turunannya;
2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor :
31 /Prt/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 07/Prt/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Dan Jasa Konsultansi;
3) PMK No. 238/PMK.02/2015 tentang Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak;
4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK. 02/2018 Tentang Tata
Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018;
5) Surat Edaran Akhir Tahun Menteri Keuangan bahwa SPM-LS Kontraktual dengan
BAST/BAPP 1 s.d 31 Desember 2017.
163
e. Berapakah besar denda keterlambatan?
Jawaban :
Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan
untuk setiap hari keterlambatan adalah : 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN),
apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi. Nilai kontrak Rp 5 Milyar
adalah nilai sebelum PPN (bukan total nilai kontrak).
Besar denda keterlambatan perhari adalah 1/1000 x Rp5.000.000.000,00 = Rp5.000.000,00
Jadi, besar denda keterlambatan adalah Rp5.000.000,00 x 81 hari = Rp 405.000.000,00
Sehingga yang harus dibayar penyedia adalah denda keterlambatan – eskalasi 15 Desember 2017
= Rp 405.000.000,00 – Rp77.000.000,00 = Rp328.000.000,00
f. Perhitungan eskalasi sampai dengan 15 Desember 2018 sesuai jadwal pekerjaan Rp 77 juta.
Dengan keterlambatan pekerjaan, apakah nilai eskalasi dapat berubah?
Jawaban :
Nilai Eskalasi tetap Rp. 77 juta, keterlambatan pekerjaan tidak menyebabkan nilai eskalasi
berubah.
15 Desember 2017 s.d 31 Desember 2017 = 17 hari
Bulan Januari 2018 = 31 hari
Bulan Februari 2018 = 28 hari
Bulan Maret 2018 = 5 hari
Total Hari Keterlambatan = 81 hari
164
SOAL 2
Pekerjaan konstruksi pemotongan dan penimbunan. Analisa Harga Satuan (AHS) dibuat dengan
penggunaan alat sewa yaitu eskavator sehingga AHS nya permeter kubik adalah Rp 120 ribu.
Dalam pelaksanaan kontrak penyedia menggunakan alat sendiri dan intensif tenaga kerja secara
manual dengan hasil perhitungan permeter kubik Rp 60 ribu. PPK dalam rangka mencegah
kerugian negara meminta auditor menghitung. Perhitungan auditor Rp 70 ribu. Penyedia minta
dibayar Rp 120 ribu. PPK tidak bersedia karena penyedia secara nyata untungnya melebihi 15%.
Menurut pendapat saudara:
a. Berapakah harga yang benar untuk penyedia dalam rangka mencegah adanya kerugian
negara?
b. jelaskan alasan dari jawaban anda?
c. Sebutkan peraturan terkait kasus tersebut?
165
JAWABAN:
a. Berapakah harga yang benar untuk penyedia dalam rangka mencegah
adanya kerugian negara?
Jawaban :
Harga yang benar untuk Penyedia adalah sesuai dengan harga
penawaran/kontrak yaitu Rp. 120 ribu/m3
b. Jelaskan alasan dari jawaban anda?
Jawaban :
Pada prinsipnya tidak ada kerugian negara dan tidak terjadi masalah
karena Penyedia menggunakan alat sendiri, sehingga Penyedia berhak
mendapatkan pembayaran sesuai dengan Kontrak asalkan hasil
pekerjaan Penyedia sesuai Volume, Mutu, Tepat Waktu, Memenuhi Azas
Manfaat.
c. Sebutkan peraturan terkait kasus tersebut?
Jawaban :
Dasar hukum pembayaran atas tagihan kepada negara oleh penyedia
1. UU Nomor 1 tahun 2004 pasal 21 ayat (1) “Pembayaran atas beban
APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa
diterima.” Dan Ayat (6) “Pengecualian dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.
2. PP Nomor 45 Tahun 2013, Pasal 68
(1) Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum
barang dan/atau jasa diterima.
(2) Dalam hal tertentu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan
sebelum barang dan/atau jasa diterima.
(3) Pembayaran atas beban APBN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) setelah penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan
atas pembayaran yang akan dilakukan.
166
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran atas beban
APBN yang dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima
termasuk bentuk jaminan diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan
3. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 Pasal 14 ayat (1) PPK pada saat
menerbitkan Surat Perintah Pembayaran melakukan pengujian atas:
a. kelengkapan dokumen tagihan;
b. kebenaran perhitungan tagihan;
c. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas
beban APBN;
d. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana
yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa
yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;
e. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana
yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan
dokumen perjanjian/kontrak;
f. kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan
surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan
g. ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang
tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan
dokumen perjanjian/kontrak.
4. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 Pasal 39 ayat (5)
Khusus untuk pembayaran komitmen dalam rangka pengadaan
barang/jasa berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima;
b. Dalam hal pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya harus
dilakukan pembayaran terlebih dahulu, pembayaran atas beban
APBN dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima; dan
c. Pembayaran atas beban APBN sebagaimana dimaksud pada huruf
b dilakukan setelah penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan
atas uang pembayaran yang akan dilakukan.
167
SOAL 3
Kontrak pengadaan alat kesehatan berupa MRI scan atau CT scan sebanyak 4 unit telah
ditandatangani. Masa pelaksanaan kontrak adalah sampai dengan 30 Oktober 2018. Nilai Kontrak
Rp 9 milyar. Metode pembayaran adalah sekaligus. Dalam syarat-syarat kontrak barang tersebut
harus sudah diuji kepada pasien radang otak. Sampai dengan 30 November 2018 belum ditemukan
pasiennya. Penyedia meminta segera dibayar plus tambahan ganti rugi atas keterlambatan
membayar.
a. Bagaimana solusi terbaik yang akuntable?
b. Berapa nilai pembayaran?
c. Sebutkan aturan terkait?
168
JAWABAN:
a. Bagaimana solusi terbaik yang akuntable?
Berdasarkan :
➢ Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 tahun 2015 tentang Pengujian dan kalibrasi
Alat Kesehatan pada pasal 6 menyebutkan:
(1) Pengujian Alat Kesehatan yang terdapat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan
Fasilitas Kesehatan lainnya meliputi uji fungsi, uji keselamatan, dan uji kinerja.
(2) Uji fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengujian secara
keseluruhan melalui uji bagian-bagian Alat Kesehatan dengan kemampuan
maksimum tanpa beban sebenarnya, sehingga dapat diketahui apakah secara
keseluruhan Alat Kesehatan dapat dioperasikan dengan baik sesuai fungsinya.
(3) Uji keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengujian yang
dilakukan terhadap Alat Kesehatan untuk memperoleh kepastian tidak adanya
bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat penggunaan Alat Kesehatan.
(4) Uji kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengujian untuk
mengetahui seberapa besar kinerja dari suatu Alat Kesehatan sehingga dapat
digunakan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi.
➢ SSUK dan SSKK yang merupakan bagian dari kontrak menyatakan:
(1) (SSUK) Point 24.1 Pejabat penandatangan kontrak berhak untuk melakukan
pemeriksaan dan/atau pengujian atas barang untk memastikan kecocokannya dengan
spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak, point 25.1 setelah
barang dikirim, barang diujicoba oleh penyedia disaksikan oleh pejabat
penandatanganan kontrak dan/atau pihak yang terkait.
Sehingga menurut pendapat kami, harus tetap dilakukan uji fungsi, alternatifnya tetap
dicarikan pasien dari rumah sakit lainnya baik oleh pemberi kerja maupun penyedia.
169
Adapun dokumen pendukung yang harus diserahkan untuk penyediaan alat kesehatan adalah :
- Uji Fungsi
- Menyerahkan COO (sertificate off original)
- Sertifikat garansi
- Instruction manual
- Pelatihan – alih teknologi
- Izin operasional BAPETAN
b. Berapa nilai pembayaran?
Sesuai SSUK dan SSKK yang merupakan bagian daripada kontrak point 59.2c penyelesaian
pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita
acara serah terima barang dan bilamana dipersyaratkan lengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
Sehingga penyedia dibayar 100% setelah dilakukan uji fungsi tanpa pembayaran tambahan ganti
rugi, karena penyedia baru klaim pada tanggal 30 november dan terkait pembayaran ganti rugi
dimungkinkan apabila PPK terlambat membayar ketika sudah BAST dan dokumen dinyatakan
lengkap.
c. Sebutkan aturan terkait?
- Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
- Permenkeu no. 190/PMK-05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
- Perlem no. 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui
penyedia
170
SOAL 4
Pelaksana pekerjaan jasa kebersihan (Cleaning Service/CS) pada Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Katik sudah beberapa bulan tidak membayar gaji para pekerjanya. Kebetulan, memang
pelaksana jasa CS belum menerima pembayaran dari PPK Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Katik
karena pelaksana CS belum bisa melengkapi berkas permohonan pembayaran yang di dalam
kontrak tertulis dibayarkan tiap bulan.
kemudian para pekerja cleaning service protes kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Katik.
PPK dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Katik ingin berkonsultasi mengenai
solusi/langkah jalan keluar permasalahan ini. Surat Peringatan (SP) sudah dikeluarkan, Salah satu
isi SP tersebut untuk segera melengkapi syarat permohonan pembayaran. (Salah satu syaratnya
melampirkan bukti pembayaran gaji dan pembayaran pekerja untuk bulan sebelumnya).
Tapi sampai batas waktu yang ditentukan, pelaksana tetep tidak melengkapi sehingga pembayaran
ke penyedia tidak dicairkan. Dan itu imbasnya para pekerja yang menuntut pembayaran, tapi
tuntutan tersebut ditujukan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Katik. Bahkan berita tidak
terbayarnya para pekerja tersebut masuk media sehingga DPRD dan APH sempat memanggil
pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Katik. Karena pada waktu yang hampir bersamaan di
intansi yang lain (pekerjaan yang sama (CS) dan pelaksana yang sama). Dengan kasus yang hampir
sama PPK akhirnya memutus kontrak, tetapi pelaksana menggugat balik atas pemutusan tersebut,
atas dasar itu (mungkin) Pimpinan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Katik membutuhkan
pendapat Anda.
a. Bagaimana solusi untuk klaim para pekerja?
b. Dalam hal diputus bagaimana kelanjutan pekerjaan?
c. Kalau diputus bagaimana bila digugat?
d. Dalam hal ada pemeriksaan APH, bagaimana tindakan ULP dan PPK agar tidak menjadi
masalah tipikor?
171
SOAL 5
Pembangunan bronjong sungai. Dikerjakan ketika prestasi 90%. Runtuh dengan arus sungai
normal (bukan kahar). Ternyata spek sesuai kontrak namun belum memenuhi arus normal sungai
(under spec). Pertanyaannya:
a. Apakah Penyedia jasa konstruksi tersebut bisa dibayar?
b. Apakah tanggung jawab konsultan perencana hanya terbatas pada perubahan gambar?
Ataukah perencanalah yang harus membayar prestasi jasa konstruksi tersebut?
172
JAWABAN:
a. Pembayaran atas kontraktor dapat dilakukan sebagaimana UU No. 2 Tahun 2017
Tentang Jasa Konstruksi
Pasal 56
(1) Dalam hal tanggung jawab atas dibuktikan dengan kemampuan dimaksud dalam pasal 55 ayat
(3) wajib melaksanakan pembayaran pekerjaan penyedia Jasa secara waktu.
Pembahasan:
Pengguna Jasa Konstruksi (owner) dapat melaksanakan pembayaran kepada Kontraktor tersebut
sesuai prestasi yaitu sebesar 90%, dengan dasar:
1. Perhitungan konsultan/laporan mingguan dari konsultan pengawas;
2. Telah memenuhi semua ketentuan sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak
3. Peraturan lain terkait pembayaran yang berlaku
b. Tanggung jawab konsultan perencana adalah sesuai dengan aturan sebagai berikut:
1. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
BAB VI, Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Dan Keberlanjutan Konstruksi, Bagian Kesatu,
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan
Pasal 59
(1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib
memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan
BAB VII Tenaga Kerja Konstruksi
Bagian Bagian Ketujuh, Tanggung Jawab Profesi
Pasal 75
Bahwa Tenaga Konstruksi yang memberikan layanan harus memberikan tanggungjawab secara
professional terhadap pekerjaan.
Pasal 96
173
Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatantertulis;
b. denda administratif;
c. penghentian sementara Konstruksi; kegiatan layanan Jasa
d. pencantuman dalam daftar hitam;
e. pembekuan izin; dan/atau
f. pencabutan izin.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 31/PRT/M/2015, Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi Dan Jasa Konsultansi
Pasal 4
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi ketentuan
sebagai berikut:
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran,
kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
a1. konsultan perencana bertanggung jawab terhadap hasil desain sekurang-kurangnya sampai
produk desain tersebut selesai dilaksanakan pembangunannya, sepanjang lingkup dan/atau kondisi
lingkungan masih sesuai dengan kriteria desain awal;
a2. konsultan perencana yang tidak cermat sehingga hasil desain tidak dapat dilaksanakan,
dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari
konsultan perencana yang bersangkutan, apabila tidak bersedia dikenakan sanksi masuk dalam
daftar hitam atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam
Pengadaan Barang/Jasa;
3. Surat Perjanjian/Kontrak
4. Permen PU No. 3 Tahun 2015 Pasal 4.
174
Pembahasan:
1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang, konsultan perencana yang memberikan layanan
jasa konstruksi harus bertanggungjawab secara profesional terhadap pekerjaannya,
sehingga kesalahan atas rencana yang berakibat terhadap indikasi pemborosan
keuangan negara harus dapat dipertanggung jawabkan.
2. Bahwa dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi termasuk konsultan wajib
memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
3. Bahwa Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar
Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa
Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif
berupa:
a. peringatantertulis;
b. denda administratif;
c. penghentian sementara Konstruksi; kegiatan layanan Jasa
d. pencantuman dalam daftar hitam;
e. pembekuan izin; dan/atau
f. pencabutan izin.
sehingga konsultan perencana dapat dikenai berbagai sanksi tersebut di atas.
4. Dalam hal ini Konsultan perencana harus pula memenuhi pasal-pasal yang tercantum
pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 31/PRT/M/2015, Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tersebut di atas, dalam hal ini:
a. Konsultan Perencana harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa
tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya
tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
b. Konsultan Perencana harus bertanggung jawab terhadap hasil desain sampai
produk desain tersebut selesai dilaksanakan pembangunannya, dikarenakan
lingkup dan/atau kondisi lingkungan masih sesuai dengan kriteria desain awal;
c. konsultan perencana tidak cermat dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga
hasil desain tidak dapat dilaksanakan dengan baik, oleh karena itu dikenakan
sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya
175
dari konsultan perencana yang bersangkutan, apabila tidak bersedia dikenakan
sanksi masuk dalam daftar hitam atau sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
d. Konsultan Perencana wajib menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan
dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa, akibat kejadian
ini negara terindikasi dirugikan sehingga atas kerugian tersebut konsultan
perencana wajib bertanggung jawab.
KESIMPULAN
1. Kontraktor dapat dibayar prestasi oleh Pengguna Jasa
2. Konsultan perencana wajib menyusun dokumen perencanaan yang baru sesuai dengan
kebutuhan penguatan tepi sungai berdasarkan aliran arus normal
3. Konsultan perencana karena hasil perencanaan tidak memenuhi kebutuha, maka perencana
dapat pula dikenai sanksi pencantuman dalam daftar hitam; pembekuan izin; dan/atau
pencabutan izin.
176
SOAL 6
Pembangunan bronjong sungai. Ketika pengerjaan mencapai prestasi 90%, terjadi kejadian runtuh
semua, padahal arus sungai normal (bukan kahar). Prestasi 90% dengan spek sesuai kontrak namun
belum memenuhi spek yang dibutuhkan untuk arus sungai yang normal. Pertanyaan :
a. Bagaimana jika Penyedia jasa konstruksi meminta untuk dibayar?
b. Apakah tanggung jawab konsultan perencana hanya terbatas pada perubahan gambar?
Ataukah perencanalah yang harus membayar prestasi jasa konstruksi tersebut?
c. Atas hancurnya bronjong ini bagaimana tanggung jawab konsultan pengawas ? Bagaimana
pembayaran konsultan pengawas?
d. Atas kejadian ini, dapatkah dinilai sebagai perbuatan tindak pidana korupsi?
177
PEMBAHASAN :
Sebelum masuk Materi soal, perlu dipahami maksud soal sebagai berikut :
1. Kejadian tersebut masih dlam masa pelaksanaan pekerjaan
2. Kondisi kejadian bukan tergolong force majour (keadaan kahar)
Untuk hasil pembahasan sebagai berikut :
1. Terhadap pertanyaan nomor 1 sd 4 terdapat beberapa pendapat sebagai berikut :
a. Dapat dibayar, namun harus diaudit terlebih dahulu untuk memastikan prosentase phisik
yg real terbangun sebelum terjadi runtuh.
b. Pertanyaan nomor 2, bahwa tugas konsultan perencanaan secara tegas diuraikan pada
Permen PUPR No.31/PRT/M/2015, pasal 4 ayat a.1 dan a.2. sebagai berikut ;
c. untuk nomor 2 ada dua pertanyaan,
• jawaban untuk no. 2.1. bahwa tugas konsultan perencana tidak hanya dalam hal
perubahan gambar, namun lebih detail diuraikan dapat diatas
• sedangkan 2.2. (belum ditemukan bahwa konsultan perencana membayar prestasi fisik)
d. untuk nomor 4 : kasus diatas bukan merupakan tindakan pidana korupsi namun tindakan
yg menyebabkan kerugian negara
e. Seharusnya negara bisa mendapatkan manfaat dari pekerjaan tersebut, namun jadi
terhambat atau tertunda, belum lagi kalau ada dampak merugikan dari runtuhnya bronjong
f. Kira kira wajibkah PPK bayar kalau seperti itu kejadiannya?
g. Bagaimana dengan tenaga ahli dari kontraktor ? Pada saat pemilihan penyedia tentu
disyaratkan, apakah tidak memberikan masukan bahwa design atau perencanaan tidak
sesuai?
h. Bisa dibilang/dikategorikan ini kegagalan konstruksi
178
i. Dibaca dari contoh kasus pada soal sepertinya kesalahan dari pnyusunan spesifikasi teknis
dari konsultan perencana
j. Kemudian apakah PPK bertanggungjawab juga sudah meloloskan spesifikasi teknis yang
disusun konsultan perencana sehingga mnjadi syarat tender.
k. Kontraktor sudah bekerja sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan, akan tetapi belum tahu
juga apa metode yang dipakai sudah sesuai ataukah tidak sesuai
l. Sepertinya disini semua pihak ada andil kesalahan,maksudnya konsultan perencana,
kontraktor dan konsultan pengawas. Bagaimana kalau bermusyarah untuk tanggung
renteng ?
m. Ini untuk bisa menjawab apa kontraktor bisa dibayar oleh PPK atau tidak dapat dibayar.
KESIMPULAN
1. Apabila penyedia mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan hal-hal sebagai
berikut :
a. Dilakukan Audit terlebih dahulu terhadap hal-hal :
• Nilai prestasi pekerjaan berdasarkan administratif (yang dilaporkan oleh konsultan
pengawas) dengan diperkuat data laporan harian terhadap penggunaan bahan, upah
dan peralatan serta pengajuan metode pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan
kebenaran substansi kemajuan pekerjaan.
• Audit investigatif terhadap kondisi sisa bronjong yang runtuh ditinjau dari visual sisa
fisik, spesifikasi bahan tercapai, cek silang pelaksanaan metode pekerjaan dan
lainnya.
b. Dihitung dan dibayarkan sesuai prinsip pembayaran pengadaan yaitu berdasarkan (1).
volume terukur, (2). mutu pelaksanaan, dan (3). waktu serta ditambah prinsip (4).
keberfungsian dan (5). kewajaran.
2. Dalam konteks pertanyaan diatas, tugas Konsultan Perencana tidak terbatas hanya sampai
dengan produk perencanaan (RAB (EE), Gambar Teknis, Spresifikasi Teknis) akan tetapi
bertanggung jawab secara profesi sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan
dengan berperan sebagai Konsultan Pengawasan Berkala. Hal ini dimaksudkan untuk dalam
hal apabila terdapat reviu desain terhadap produk perencanaan, memastikan kesesuaian
179
pelaksanaan pekerjaan dengan rencana produk perencanaan dan membantu administrasi PPK
dalam hal terdapat amandemen produk perencanaan.
Dalam hal apabila hasil audit menyangkut kegagalan konstruksi yang disebabkan oleh hasil
perencanaan yang kurang tepat maka konsultan perencana dapat dilibatkan dalam
penyelesaian kegagalan konstruksi tersebut.
3. Identik dengan jawaban diatas maka hasil audit dijadikan dasar terhadap langkah-langkah
konsultan pengawas dalam membantu PPK di Pengendalian kontrak. Dengan diperkuat
pemeriksaan data laporan harian konsultan pengawas terhadap penggunaan bahan, upah dan
peralatan serta pengajuan metode pelaksanaan pekerjaan untuk memeriksa kebenaran laporan
substansi kemajuan pekerjaan.
Pembayaran Konsultan pengawas tetap dilaksanakan berdasarkan progress pekerjaan Pengawasan
yang bersangkutan.
Namun ditegaskan nantinya hal apabila hasil audit menyangkut kegagalan konstruksi yang
disebabkan oleh ketidakcermatan Konsultan Pengawas dalam melakukan fungsi dan perannya
maka yang bersangkutan wajib turut serta dalam penyelesaian kegagalan konstruksi tersebut.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, maka hal tersebut
tidak termasuk Tindak Pidana (baik pidana korupsi maupun pidana umum) dalam hal:
a. Tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut
b. Tidak adanya bukti tangkap tangan terhadap KKN dari pelaksanaan pengadaan
pembangunan tersebut.
Untuk penyelesaian terhadap kegagalan konstruksi tersebut dilaksanakan dengan musyawarah
antara konsultan perencana, kontraktor dan konsultan pengawas untuk tanggung renteng
menyelesaian pekerjaan sesuai dengan porsi hasil audit yang telah dilaksanakan.
180
SOAL 7
Kontrak konstruksi pembangunan Gedung Kantor Dinas UKM Kota Abdi setinggi 5 lantai akan
berakhir tanggal 23 Desember 2018. Nilai kontrak tersebut Rp 27 milyar bersumber dari APBD.
Saat ini tanggal 30 November 2018 prestasi baru mencapai 56%. Sedangkan kemajuan pekerjaan
perhari hanya 0.4 persen. Pertanyaannya adalah:
a. Apakah kontrak sekarang ini diputus atau diteruskan?
b. Bila diteruskan, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan?
c. Bila diputus, sanksi apakah diberikan kepada penyedia?
d. Bila diputus bagaimana serah terima dengan pekerjaan yang ada, pengamanan pekerjaan
dan pembayarannya?
e. Bila diteruskan dengan penunjukan langsung, bagaimana pemilihan penyedianya? Berapa
waktu untuk pemilihan? Perlukah MC nol dan PCM kembali? Masih bisakah dikerjakan
dengan perhitungan capaian yang wajar sampai dengan 31 Desember 2018 dengan
dikurangi waktu proses penunjukan langsung dan MC nol serta PCM?
f. Bila diberi kesempatan, secara capaian teknis akan tercapai sampai dengan 31 desember
2018? Ataukah harus melampui tahun anggaran?
g. Dalam hal pemberian kesempatan melebihi tahun anggaran, secara kewenangan dan
administrasi apa yang perlu dipersiapkan dari sisi instansi dan penyedia, agar bisa terbayar
di 2019?
h. Berikan saran agar sebaiknya membuat alokasi waktu pelaksanaan kontrak yang wajar dan
cukup serta mengendalikan kontrak sejak awal pelaksanaan kontrak dengan baik daripada
ribut diakhir kontrak!
181
JAWABAN :
Asumsi Kelompok 7
1. Berdasarkan hasil analisa saat Show Cause Meeting, keterlambatan pekerjaan disebabkan
karena kemampuan keuangan perusahaan (cash flow) yang minim
2. PPK sudah menjalankan prosedur kontrak kritis (melalui mekanisme surat peringatan dan
Show Cause Meeting) sebanyak 3 kali (mengacu pada Perlem 9/2018 butir 7.17.1, PPK dapat
dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak)
182
Perlem 9/2018 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
3. Jika kemajuan pekerjaan perhari konsisten hanya 0.4 persen, maka dibutuhkan waktu
peyelesaiaan selama: 44%/0,4% = 110 hari (sekitar 3 bulan + 3 minggu) → akan melewati
tahun anggaran
4. Jika dilanjutkan hingga akhir kontrak (23 Desember) dengan kemajuan pekerjaan perhari
konsisten hanya 0.4 persen, maka progress maksimal per-23 Desember bertambah sebesar : 23
x 0,4 = 9,2% (menjadi 65,2%)
5. Jika dilanjutkan hingga akhir tahun anggaran (31 Desember) dengan kemajuan pekerjaan
perhari konsisten hanya 0.4 persen, maka progress maksimal per-31 Desember bertambah
sebesar : 31 x 0,4 = 12,4% (menjadi 68,4%)
6. Dari hasil komunikasi dengan pemenang cadangan berikutnya, berdasarkan analisa teknis yang
memadai dan akuntabel, penyedia tersebut mampu mengerjakan pekerjaan per hari minimal
2%. Dengan kecepatan kerja tersebut, maka sisa pekerjaan (44%) dapat terselesaikan selama :
44%/2% = 22 hari
7. Lamanya proses penunjukkan langsung diasumsikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sudah
termasuk penyiapan bahan MC nol dan PCM (tandatangan kontrak dengan penyedia baru
melalui mekansime PL dapat dilakukan paling cepat tanggal 7 Desember)
Jawab
a. Berdasarkan asumsi tersebut di atas, maka dinilai lebih baik kontrak diputuskan secara
sepihak pada tanggal 30 November 2018 dan segera dilakukan proses penunjukkan
langsung kepada pemenang cadangan berikutnya
b. Bila diteruskan, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut:
• Melakukan penelitian kemampuan penyedia untuk menyelesaikan keseluruhan
pekerjaan seperti:
i. Memastikan akar masalah keterlambatan sudah teratasi (dengan asumsi
penyedia sudah memperbaiki kondisi kemampuan keuangan perusahaan
(cash flow), dibuktikan dengan rekening koran
ii. Melakukan analisa teknis kemajuan pekerjaan perhari yang harus dicapai
minimal 1,5 % (44%/30 hari = 1,5%), dengan harapan pekerjaan dapat
183
diselesaikan paling lambat tanggal 30 Desember disertai dengan
penyusunan schedule kerja (S-curve, Critical Path Method)
iii. Melakukan mitigasi risiko dengan mempertimbangkan berbagai hal yang
bisa menghambat pelaksanaan penyelesaiaan pekerjaan (ketersediaan
bahan, tenaga kerja, peralatan, kondisi cuaca, dll) serta membuat langkah-
langkah antisipasinya
iv. Semua kegiatan tersebut diatas, melibatkan semua pihak terkait
(Manajemen Konstruksi, Konsultan Perencana, Tim Teknis, Tim Ahli, dll)
184
c. Bila diputus kontrak, maka sanksi yang diberikan penyedia sebagai berikut: (mengacu pada
Perlem 9/2018 butir 7.17.1)
d. Bila dilakukan pemutusan, maka:
• Dilakukan audit untuk menghitung progress fisik di lapangan sebagai cut-off dari
hasil kerja penyedia dan sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan oleh penyedia
berikutnya. Serah terima pekerjaan atas progress yang telah dicapai oleh penyedia
dilakukan berdasarkan hasil audit tersebut.
• Pengamanan pekerjaan dilakukan melalui mekanisme penjagaan dan penyimpanan
untuk memastikan konstruksi terpasang dan material on site (jika ada) dalam
kondisi baik dan terjaga hingga dilanjutkannya pekerjaan oleh penyedia berikutnya.
Penyedia diwajibkan untuk merapikan lingkungan proyek dengan batas waktu yang
jelas
• Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil audit sesuai dengan prestasi pekerjaan
yang dicapai dan hasil pemeriksaan/penerimaan PPHP
e. Penunjukkan langsung dilakukan dengan mekanisme yang mengacu pada Perlem 9/2018
butir 7.17.1. Waktu pemilihan berdasarkan asumsi tersebut di atas (maksimal 7 hari kerja
sudah termasuk proses penyiapan bahan MC nol dan PCM). Perlu dilakukan MC nol dan
PCM untuk memastikan sisa lingkup pekerjaan dan tingkat kesiapan penyedia yang
ditunjuk untuk melanjutkan pekerjaan. Berdasarkan asumsi tersebut di atas, pekerjaan
dapat diselesaikan dengan perhitungan capaian yang wajar sampai dengan 31 Desember
2018 dengan dikurangi waktu proses penunjukan langsung dan MC nol serta PCM.
185
Perlem 9/2018 butir 7.17.1
PERKA 15 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR DOKUMEN PENGADAAN
f. Dengan asumsi yang ada, bila diberi kesempatan penyedia akan meraih capaian teknis
sampai dengan 31 desember 2018 (dengan minimum kecepatan prestasi kerja 1,5% per
hari)
186
g. Dalam hal pemberian kesempatan melebihi tahun anggaran, secara kewenangan dan
administrasi yang perlu dipersiapkan dari sisi instansi dan penyedia, agar bisa terbayar di
TA 2019 sebagai berikut:
• Tersedianya payung hukum berupa peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah yang memungkin pemberian kesempatan melewati tahun
anggaran
PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Contoh perbup tentang pelaksanaan pekerjaan melewati tahun anggaran
187
• PA memastikan tersedianya anggaran di TA 2019 dalam bentuk Surat Pernyataan
• Penyedia membuat Surat Pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan analisa teknis kemajuan pekerjaan
• Adendum kontrak sesuai dengan rencana penyelesaiaan pekerjaan yang telah
disusun (diantaranya waktu pemberian kesempatan, denda keterlambatan, sumber
dana)
h. Saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:
• Pelaksanaan tender dini (dilakukan proses tender di TA sebelumnya), sehingga di
TA berjalan terdapat waktu yang cukup untuk melaksanakan kontrak
• Program pengendalian kontrak yang baik (refer to skema pengendalian kontrak:
dilaksanakannya MC nol, PCM, rapat pengendalian kontrak, dll)
188
PENGANTAR LEGAL OPINION
Disampaikan oleh:
Pupung Faisal
Jakarta, 17 Januari 2018
TAHAPAN KONTRAK
• Pra Kontraktual, tahap sebelumditandatanganinya suatu kontrak.
• Kontraktual, tahap penandatanganan suatukontrak.
• Post Kontraktual, tahap setelahpenandatanganan kontrak.
189
PRA KONTRAKTUAL
• Melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak yang akan dibuat.
• Melakukan legal audit/legal due diligence.• Melakukan pengkajian dari segi hukum terkait dengan
kontrak yang akan dibuat.• Melakukan kajian dari segi bisnis, teknis dan sosial
terkait dengan kontrak yang akan dibuat.• Melakukan negosiasi dengan pihak lain yang akan
menandatangi kontrak.• Membuat Memorandum of Understanding (MoU).• Menyusun KAK.• Melakukan studi kelayakan.• Melakukan pelelangan atau tender.
KONTRAKTUAL
• Tahap penandatanganan kontrak
• Pihak yang menandatangai perjanjianmemiliki kecakapan
• Kontrak perlu juga ditandatangani oleh saksi-saksi, untu k kepentingan pembuktian
• Setiap halaman kontrak sebaiknya diparaf olehpara pihak, untuk menghindari pemalsuandoklumen
190
POST KONTRAKTUAL
• Pelaksanaan kontrak
• Amandemen terhadap kontrak
• Addendum kontrak
• Pembatalan kontrak
• Pengakhiran kontrak
• Perpanjangan kontrak
• Penyelesaian sengketa
TAHAPAN DALAM KONTRAK PJB PEMERINTAH
Terdapat beberapa perbedaan pada tahapan PraKontraktual, Kontraktual dan Post Kontraktualdalam PJB Pemerintah, yang mana tahapantersebut mengacu pada Perpres PJB Pemerintahyang berlaku dan peraturan perundangan-undangan lainnya.
191
PENGERTIAN LEGAL OPINION
• Pendapat hukum adalah pendapat yang diberikan oleh mengenai keadaan, transaksidan/atau hubungan hukum tertentu yang memberi kepada pihak yang menerimapendapat hukum tersebut wawasan ataskonsekuensi hukum dan/atau risiko-risikohukum yang terkait dengan keadaan, transaksidan/atau hubungan hukum yang menjadi objekpendapat hukum dimaksud.
(Standar Konsultan Hukum Pasar Modal, Keputusan Nomor: Kep. 02/HKHPM/VIII/2018
ARTI PENTING LEGAL OPINION
• Pendapat hukum diperlukan guna menjelaskan kondisiatau keadaan suatu perusahaan dilihat dari segi hukum, misalnya mengenai sejauh mana perusahaan telahmenaati ketentuan anggaran dasarnya dan peraturanperundang-undangan yang berlaku dalam menjalankankegiatan usahanya, mengenai perikatan-perikatan yang material yang dilakukan oleh perusahaan, aset-asetmaterial yang dimiliki oleh Perusahaan maupun hal-halpenting lainnya sesuai dengan transaksi yang dilakukan
• Memberikan pendapat hukum atas suatu persoalanhukum yang sedang dihadapi oleh klien agar didapatsuatu keputusan atau tindakan yang tepat ataspersoalan hukum yang ada tersebut.
192
TEKNIK PENYUSUNAN LEGAL OPINION
1. Identifikasi Fakta HukumPisahkan fakta hukum dan bukan fakta hukum.Fakta hukum menjadi obyek analisis kasus.
2. Identifikasi Masalah Hukum (legal issue) Identifikasi seluruh permasalahan hukumRumuskan masalah hukum dengan tepat.
TEKNIK PENYUSUNAN LEGAL OPINION
3. Inventarisasi Peraturan sebagai Dasar Hukum Analisis(das sollen)
inventarisasi peraturan-peraturan yang akan digunakansebagai pisau analisis
apabila terdapat pertentangan atau ketidaksesuaianantara aturan yang ada, gunakan asas-asas hukum sepertilex specialist derogat legi generalis.
4. Analisis Permasalahan HukumPermasalahan hukum dianalisis dengan menggunakan atau
mengacu kepada peraturan-peraturan yang telahdiidentifikasi
Analisis dapat dilengkapi dengan asas, doktrin danputusan-putusan pengadilan (yurisprudensi)
193
TEKNIK PENYUSUNAN LEGAL OPINION
5. Merumuskan KesimpulanMenarik kesimpulan dari analisis terhadap
permasalahan hukumyang telah dilakukan. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan permasalahan
hukum, misalnya: bertentangan atau tidak, diperbolehkan atau tidak, berdasar hukum atau tidak.
6. Merumuskan RekomendasiRumuskan rekomendasi berdasarkan hasil kesimpulanTentukan subjek yang harus melakukan rekomendasiRekomendasi harus bersifat aplikatif (dapat
dilaksanakan)Berikan alasan, mengapa rekomendasi tersebut
diberikan
SISTEMATIKA LEGAL OPINION (1)
• Kepala Surat (nomor surat, perihal, pihak penerima legal opinion)• Pendahuluan (identitas konsultan hukum, dasar penyusunan legal
opinion, tujuan dibuatnya legal opinion)• Kasus Posisi/Uraian Fakta-fakta• Permasalahan Hukum (kesenjangan das sollen dengan das sein)• Bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan hukum
(informasi, data, dokumen)• Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan terkait• Asumsi, Kualifikasi dan Batasan• Analisa Hukum (analisis terhadap masalah hukum)• Pendapat Hukum/Kesimpulan• Rekomendasi• Penutup• Tanda tangan
194
SISTEMATIKA LEGAL OPINION (2)
• Kepala Surat (nomor surat, perihal, pihakpenerima)
• Pendahuluan (identitas konsultan hukum, dasar penyusunan legal opinion, tujuandibuatnya legal opinion)
• Asumsi, Batasan dan Kualifikasi• Pendapat Hukum• Penutup• Tanda tangan
SISTEMATIKA LEGAL OPINION (3)
• Kepala surat (nomor surat, perihal, penerimalegal opinion)
• Pendahuluan (identitas konsultan hukum, dasar penyusunan legal opinion, tujuanpenyusunan legal opinion)
• Pendapat Hukum• Asumsi, Kualifikasi dan Batasan• Penutup• Tanda tangan
195
YANG HARUS DIMUAT DALAM LEGAL OPINION
• Identitas dari konsultan hukum yang bersangkutan.• Dasar penunjukannya sebagai konsultan hukum.• Tujuan dibuatnya pendapat hukum.• Bila pendapat hukum dimintakan dalam rangka tindak korporasi
terkait dengan efek, mengikutsertakan acuan kepada laporan hasilpemeriksaan uji tuntas dan dokumen hukum lainnya yang terkaitdengan kegiatan tindak korporasi yang terkait efek dimaksud;
• Pendapat Hukum• Asumsi dan pembatasan atas pendapat hukum yang diberikan• Tanda tangan konsultan hukum
Catatan:Berdasarkan Standar Himpunan Konsultan Hukum PasarModal, Keputusan Nomor: Kep. 02/HKHPM/VIII/2018.
CONTOH ASUMSI, KUALIFIKASI DAN PEMBATASAN
Asumsi, Kualifikasi, dan Pembatasan
Pendapat hukum diberikan dengan asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:
1. Kami mewakili kualifikasi dan telah memberi pendapat hukum dalam rangkapenawaran umum saham ini dalam integritas kami sebagai Konsultan Hukum PasarModal.
2. Pendapat hukum diberikan dalam kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI dan oleh karenanya tidak dimaksudkan untukberlaku atau ditafsirkan menurut yurisdiksi Negara lain.
3. Pendapat hukum didasarkan atas dokumen-dokumen tertulis dan keterangan-keterangan lisan dan atau tertulis yang di berikan oleh perseroan atau pejabat-pejabat lainnya atau petugas-petugasnya serta keterangan tertulis yang diberikanoleh instansi yang berwenang kepada kami selama dilakukan pemeriksaan, kecualiterhadap dokumen atau informasi yang dianggap sama sekali merupakan rahasiaperseroan yang tidak diberikan kepada kami.
Pendapat hukum diberikan dengan pembatasan sebagai berikut:
1. Pendapat hukum hanya meliputi hal-hal yang disebut secara tegas di dalamnya dantidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implicit dianggap termasuk di dalamnya atau serupa.
2. Pendapat hukum tidak memuat dan tidak dapat dipergunakan untuk member penilaian dari aspek perpajakan dan atau komersial atau finasial atas suatutransaksi dimana perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atas asetyang terkait.
196
CONTOH ASUMSI
Asumsi
Dalam menjalankan Uji Tuntas untuk kepentingan Pendapat Hukum ini kami menganggapdan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut :
a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinanlainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuaidengan aslinya.
b. Tanda tangan yang terdapat pada suatu dokumen milik pihak ketiga yang tidaktermasuk dalam lingkup Uji Tuntas, baik asli maupun fotokopinya atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen itudan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, pihak-pihak tersebut mempunyai dantelah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen tersebut.
c. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis ataupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan olehPerseroan atau pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat, dan sesuai dengankeadaan sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengantanggal dikeluarkannya Tambahan II Addendum Laporan Uji Tuntas dan PendapatHukum ini.
d. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan, atau para Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinankepada Perseroan, berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut
LEGAL OPINION DALAM PJB PEMERINTAH
• Pasal 86 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan “Penandatangan Kontrak PengadaanBarang/Jasa yang komplek dan/atau bernilai di atas Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dilakukansetelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak.”
• Ahli Hukum Kontrak adalah orang yang menguasai/mengetahui tentang hukum, teknispengadaan barang/jasa pemerintah danperikatan/kontrak.
• Bilamana tidak terdapat orang yang menguasai ketigaaspek tersebut, maka dapat dibentuk tim (sekelompokorang) dengan menguasai ketiga aspek tersebut.
197
LEGAL OPINION DALAM PJB PEMERINTAH
• Salah satu aspek terpenting dalam proses PJB pemerintah adalah proses negosiasi antarapemerintah dan penyedia barang/jasa yang kesemuanya harus dituangkan ke dalamklausul-klausul kontrak, sehingga dapatmenghindari terjadinya tuntutan hukum di kemudian hari.
LEGAL OPINION DALAM PJB PEMERINTAH
• Ruang lingkup atau cakupan legal opinion dalam PJB Pemerintah antara lain menyangkut: draft kontrak, kewenangan para pihak yang menandatangani kontrak, pilihanhukum (choice of law), pilihan forum penyelesaian sengketa (choice of forum), dll.
198
PENDAPAT HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
1
Disampaikan oleh:----------------------------------
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Bina KonstruksiDirektorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Pera
tura
n Pe
rund
ang-
Und
anga
n Te
rkai
t Kon
trak
Ker
jaK
onst
ruks
i
UU Nomor 02/2017 tentang Jasa Konstruksi
KUHP Buku III tentang Perikatan
PP Nomor 29/2000 Jo PP Nomor 54/2016 tentang Penyelenggaraan JasaKonstruksi
Perpres Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011 Jo Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Konsultansi
Permen PU Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build)
Surat Edaran Menteri PUPR No. 05/SE/M/2011 tentang Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak di Lingkungan Kementerian Pekerjaann Umum
SK Tim Opini Hukum Kontrak No. 346/KPTS/DK/2016
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Bina KonstruksiDirektorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
199
01PERMEN PU NO.07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERMEN PUPR NO.31/PRT/M/2015
KONTRAK
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Bina KonstruksiDirektorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Pasal 7 ayat (2)
Kontrak untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00(seratus miliar rupiah) sebelum ditandatangani oleh para pihak, terlebih dahuluharus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak atau Tim Opi n i Huk umKon trak yan g diben tu k oleh K/L/D/I yan g bers an gku tan .
Pasal 8
(1) Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditunjuk untukmemberikan pendapat hukum, harus berdasarkan persetujuan para pihak.
(2) Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),maka pendapat hu kum dapat diperoleh dari Tim Pe ndapat/Opi n iHukum Kon trak .
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Bina KonstruksiDirektorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
200
02SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR05/SE/M/2011 tentang Tim
Pendapat/Opini Hukum Kontrak di Lingkungan Kementerian Pekerjaann Umum
KONTRAK
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Bina KonstruksiDirektorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Pada tanggal 26 Agustus 2011 Menteri PU mengeluarkanSurat Edaran nomor 05/SE/M/2011 perihal TimPendapat/Opini Hukum Kontrak di lingkunganKementerian Pekerjaan Umum berdasarkan Permen PUNomor 07 Tahun 2011 tentang Standar dan PedomanPengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Bina KonstruksiDirektorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
201
SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR05/SE/M/2011
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Bina KonstruksiDirektorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
03SK TIM OPINI HUKUM KONTRAK NO. 346/KPTS/DK/2016
KONTRAK
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Bina KonstruksiDirektorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
202
Pada tanggal 1 November 2016 Dirjen BinaKonstruksi mengeluarkan Keputusan Dirjen BinaKonstruksi Kementerian PUPR nomor346/KPTS/DK/2016 tentang Pembentukan TimOpini Hukum Kontrak di Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Bina KonstruksiDirektorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
....................
....................
....................
Dst ...........
SK TIM OPINI HUKUM KONTRAK NOMOR 346/KPTS/DK/2016
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Bina KonstruksiDirektorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Dst ...........
Dst ...........
ttd
203
SK TIM OPINI HUKUM KONTRAK NOMOR 346/KPTS/DK/2016
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Bina KonstruksiDirektorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Lanjutan . . . .SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPINI
HUKUM KONTRAKDI KEMENTERIAN PUPR
NAMA TIM
PENGARAH - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
TIM PENANGGUNG JAWAB - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
- Sekretariat Jenderal
TIM PELAKSANA - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
- Biro Hukum- Sekretariat Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi- Inspektorat Jenderal
TIM SEKRETARIAT - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
PELAKSANAAN PEMBERIANPENDAPAT/OPINI HUKUM
KONTRAK
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Bina KonstruksiDirektorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
204
Penerimaan Surat permohonan Opini
Hukum
Surat permohonan opini hukum
(disertai kelengkapan
dokumen)
BAGAN ALIR PEMBERIAN PENDAPAT/OPINI HUKUM KONTRAK
Matriks Penugasan
DirekturTim
Opini
√
√
Agend. DJBK
P1
P2
P5
P4
P6
Mulai
P3
Agend.Direktorat
√
Disposisi kepada Direktur selaku Pengarah Tim Opini
Disposisi kepada Tim Pelaksana & Sekretariat
Penyampaian Undangan Rapat
1. Daftar Hadir 2. Hasil Pembahasan
√
Penyusunan konsep Pendapat/Opini Hukum √
√
Pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung yang
dibutuhkan
Rapat Pembahasan Dokumen Kontrak
Satker/PPK
Dirjen
√
√
surat d isposisi Direktur
√surat d isposisi
Dirjen
√
Tanda terima dokumen
Berkas-berkas yang harus
dilengkapi
Data Lengkap?Q1
P7
Penandatanganan Surat Dirjen perihal Pendapat/Opini Hukum Kontrak
Pembuatan Konsep Hasil Penelitian Dokumen Kontrak
Bahan Tayang
1. Surat Dirjen 2. Hasil Penelitian Dokumen Kontrak
Pengkajian ulang Konsep Pendapat/Opini Hukum Tandatangan tim Opini
P8
koreksi
Tidak ada koreksi
P9
Pengiriman Surat Opini Hukum KontrakP10
√
Tidak
Ya
√
√
√
√√
BAGAN ALIR PEMBERIAN PENDAPAT/ OPINI HUKUM KONTRAK
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Bina KonstruksiDirektorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
A
A
205
FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAPAT/OPINI HUKUM KONTRAK
FORMAT DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN SURAT
PERMOHONAN OPINI HUKUM KONTRAK
206
BEBERAPA HAL YANG DIBAHAS TERKAIT DENGAN OPINI HUKUM KONTRAK
1. Identifikasi Data Pekerjaana. Satuan Kerja dan PPK
b. Nama Paket Pekerjaan
c. Metode Pengadaan
d. Jenis Kontrak
e. Sumber Pendanaan
f. Nama Penyedia
g. Nilai HPS/Kontrak
h. Surat Ijin Kontrak Tahun Jamak
i. Periode Kontrak (Waktu Pelaksanaan dan Masa Pemeliharaan
Lanjutan . . . .
2. Analisa Rancangan Kontraka. Surat Perjanjian
- Judul Kontrak dan Nomor Kontak- Tanggal, Kalimat Pembukaan, dan Konsiderasi Kontrak- Para Pihak dalam Kontrak- Dasar Hukum- Premise/ Latar Belakang Pembuatan Kontrak- Pernyataan Bahwa Para Pihak Telah Sepakat atau Setuju- Istilah dan Ungkapan- Ruang Lingkup Pekerjaan- Harga Kontrak dan Pembayaran- Dokumen Kontrak- Hak dan Kewajiban Para Pihak- Pernyataan Para Pihak Telah Menyetujui Perjanjian dan Jumlah Eksemplar dari
Kontrak- Tanda Tangan Para Pihak
208
Lanjutan . . . .
2. Analisa Rancangan Kontrakb. Analisa Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
- Ketentuan Umum- Hak dan Kewajiban Para Pihak- Personil Inti dan/atau Peralatan Penyedia- Kewajiban PPK- Pembayaran Kepada Penyedia- Pengawasan Mutu- Penyelesaian Perselisihan
Lanjutan . . . .
2. Analisa Rancangan Kontrakc. Analisa Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
- Korespondensi- Wakil Sah Para Pihak- Jenis Kontrak- Tanggal Berlaku Kontrak- Masa Pelaksanaan- Masa Pemeliharaan- Perbaikan Cacat Mutu- Umur Konstruksi- Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
Pemeliharaan- Pembayaran Tagihan- Pencairan Jaminan- Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan
PPK atau Pengawas Pekerjaan
- Kepemilikan Dokumen- Fasilitas- Peristiwa Kompensasi- Sumber Pembiayaan- Pembayaran Uang Muka- Keselamatan dan Kesehatan Kerja- Pembayaran Prestasi Pekerjaan- Pembayaran Peralatan dan/atau Bahan- Serah Terima Sebagian Pekerjaan- Penyesuaian Harga (Eskalasi/De-eskalasi)- Denda- Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil- Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa
209
FORMAT HASIL PENELITIAN TIM
PENELITIAN BENTUK KONTRAK
FORMAT SURAT OPINI HUKUM
KONTRAK
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Bina KonstruksiDirektorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
210
TERIMAKASIH
25
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Bina KonstruksiDirektorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
211
PENDAPAT YANG MENGIKAT(BINDING OPINION)
By:Eko Dwi Prasetiyo
PERBEDAAN LO & BO
LEGAL OPINION
• Dibuat oleh (1) Akademisi(2) Lawyer (3) JaksaPengacara Negara
• Tidak mempunyai kekuatanmengikat
• Permasalahan yang ditelitiluas (semua bidang hukum)
BINDING OPINION
• Dibuat oleh LembagaArbitrase
• Mengikat dan menjadibagian dari kontrak
• Hanya menelitipermasalahan penafsirankontraktual
212
PRAKTIK PENGGUNAAN LEGAL OPINION (MASALAH KONTRAKTUAL)• Pra KontrakMembantu membuat analisis resiko dalam pembuatan kontrak
• Pelaksanaan KontrakMembantu menyelesaikan masalah perbedaan penafsiran dalam ketentuan
kontrakMembantu menyelesaikan masalah pelaksanaan kontrak akibat munculnya
keadaan baru yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak
• Saat terjadi SengketaMembantu upaya musyawarah untuk mencapai penyelesaian terhadap
sengketa yang terjadiDapat dijadikan bahan pembuktian dalam persidangan
ALUR PERMASALAHAN KONTRAKTUAL
PENYELESAIAN SENGKETA
LITGASI NON-LITIGASI
PENGADILAN
ADJUDIKASI NON-ADJUDIKASI
ARBITRASE
KONSILIASI
MEDIASINEGOSIASI
PEN. AHLIINSTITUSIAD-HOC
BEDA PENDAPAT
BINDING OPINION
LEGAL OPINION
213
PENDAPAT YANG MENGIKAT
• Pendapat Yang Mengikat BUKAN merupakan prosespenyelesaian sengketa, tetapi upaya pencegahanterjadinya sengketa akibat adanya perbedaan penafsiranterhadap suatu ketentuan dalam perjanjian
• Tidak seperti Putusan Arbitrase, Pendapat Yang MengikatTIDAK DAPAT DILAKUKAN EKSEKUSI melalui pengadilanapabila tidak dilaksanakan oleh para pihak
• Tidak terikat pada klausula penyelesaian sengketa yangterdapat dalam perjanjian
DASAR HUKUM
Pasal 52 UU 30/99• Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohonpendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atashubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian
Pasal 53 UU 30/99• Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melaluiupaya hukum apapun
214
DASAR HUKUM
Penjelasan Pasal 52 UU 30/99• Tanpa adanya suatu sengketa pun, lembaga arbitrase dapat menerimapermintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian,untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (binding opinion)mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.Misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas,penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungandengan timbulnya keadaan baru dan lain-lain. Dengan diberikannyapendapat oleh lembaga arbitrase tersebut kedua belah pihak terikatpadanya dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan denganpendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian
ESENSI PENGATURAN PENDAPAT YANG MENGIKAT
• Yang dapat menerbitkan Pendapat Yang Mengikat hanya lembagaarbitrase
• Pendapat yang mengikat hanya diberikan terkait HUBUNGAN HUKUMtertentu dari suatu perjanjian, yaitu dapat berupa:PENAFSIRAN ketentuan yang kurang jelasPENAMBAHAN atau PERUBAHAN pada ketentuan yang berhubungan dengan
timbulnya keadaan baru yang tidak diduga sebelumnya oleh para pihak• Pendapat Yang Mengikat yang dikeluarkan melekat dan menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian, dimana apabila tidakdilaksanakan, maka pihak yang melanggar dianggap telah wanprestasi
• Pendapat Yang Mengikat tersebut bersifat final dan mengikat sertatidak dapat dilakukan upaya hukum apapun
215
PROSES PENDAPAT YANG MENGIKAT
PengajuanPermohonan
Verifikasi olehBANI
Penagihan & Pembayaran Biaya
Pembentukan Tim Penyusun
Penyusunan BO
Penyampaiankepada Para Pihak
PERMOHONAN PENDAPAT YANG MENGIKAT
• Permohonan Pendapat Yang Mengikat harus diajukan oleh Para Pihakyang terikat pada suatu perjanjian dalam satu naskah
• Permohonan harus memuat:Nama dan alamat para pihakKeterangan tentang perbedaan pendapat yang terjadi antara Para PihakPertanyaan terkait pendapat yang diminta oleh Para Pihak
• Melampirkan dokumen pendukung yang relevan terhadapPermohonan Pendapat yang Mengikat
• Permohonan Pendapat Yang Mengikat hanya berisi tentangpertanyaan mengenai kaidah saja, tanpa ada bentuk tuntutanmengenai kerugian
216
PENYUSUNAN PENDAPAT YANG MENGIKAT
• Pemeriksaan hanya dilakukan berdasarkan dokumen yang diajukan, kecualiTim Penyusun membutuhkan klarifikasi secara lisan dari para pihak, ataupara pihak merasa butuh untuk memberikan klarifikasi langsung kepadaTim Penyusun
• Tim hanya memberikan pendapat berupa kaidah yang berlaku sesuaidengan apa yang dipertanyakan oleh para pihak
• Pendapat Yang Mengikat BERBEDA DENGAN Putusan Arbitrase• Pendapat Yang Mengikat TIDAK BOLEH berisi mengenai penghukuman
kepada salah satu pihak• Tidak terdapat format baku, namun sebaiknya berisi:
Identitas para pihakLatar belakang masalah dan pendirian masing-masing pihakPermasalahan hukumAnalisisPendapat Tim Penyusun
TERIMAKASIH
EKO DWI PRASETIYOMANAGER OPERASIONALBADAN ARBITRASE NASIONALINDONESIA (BANI ARBITRATION CENTER)Wahana Graha Lt. 1,2 & 4Jl. Mampang Prapatan No. 2Jakarta 12760Phone : +62 (0)21 7940542Fax : +62 (0)21 7940543Email: [email protected]
217
PROYEK MRT JAKARTAJICA LOAN IP 554 & IP 557
DATA PROYEK MRT JAKARTAJenis Kontrak : Design and Build (FIDIC Yellow Book & Silver Book)Surface Section k 0+580 - k 9 + 211CP 101 - CP 103, 10 Km & 7 Stasiun St. Lebak Bulus St Hj Nawi
St. Fatmawati St. Blok ASt. Cipete St. Blok M
St SisingamangarajaUnder Ground Section k 9+211 - k 10 + 937CP 104 - CP 106, 4 KM & 6 Stasiun St Senayan St. Dukuh Atas
St Istora St. Bundran HISt Bendungan HilirSt Setiabudi
CP 107 : Rail Systems & Track WorksCP 108 : System & Rolling Stock Station
218
PERMASALAHAN PADA PROYEK MRT JAKARTA1. Pembebasan Lahan2. Pemindahan Utilitas3. Perubahan Peraturan Pemerintah.4. Perubahan Design, karena kondisi di lapangan.5. Dokumen Kontrak
- Dokumen Kontrak Proyek MRT dengan Kontraktor yang kurang jelas.- Perbedaan pasal Dokumen Kontrak dengan Peraturan Pemerintah
Indonesia.Dampak dari Permasalahan tersebut antara lain ;-1. Pekerjaan tambah yang diajukan Kontraktor dengan nilai yang significant-2. Perhitungan Penyesuaian harga (Eskalasi) yang bermasalah.3. Klaim akibat keterlambatan pembayaran kepada Kontraktor (finacialcharge)4. Klaim Kontraktor ke DAB (Dispute Adjudication Board)
SOLUSI DARI PERMASALAHAN
Memahami secara mendetil pasal dalam DokumenKontrak dan dokumen legal yang lainnya untukmeminimalisir klaim dari KontraktorMempercepat proses pembebasan tanah dan relokasiutilitas dllMemonitor perubahan rencana kerja dan perubahandesain kontraktor akibat adanya keterlambatanpembebasan lahan & utilitas dan perubahan desain karenakondisi yang ada.
219
FUNGSI AHLI KONTRAKMendampingi PT MRT dalam menghadapi klaim -klaim dari Kontraktor seperti Pekerjaan Tambah(VO), Price Adjustment (Eskalasi), KlaimPerpanjangan Waktu (EOT) dan Financial Charge.
Memberi masukan terutama untuk Proyek MRT Jakarta tahap berikutnya mengenai kekurangankekurangan yang ada pada Dokumen KontrakProyek MRT Tahap 1
SARAN SARAN
1. Peraturan yang menegaskan bahwa pemenangTender selain Lolos Spesifikasi Teknik, sebaiknya nilaiusulan harga kontrak Kontraktor Minimal 85% dari OE ( kalau kurang dianggap gugur)2. Peraturan yang mencantumkan bahwa semuapembayaran Penyesuaian Harga (Eskalasi) pada proyekpemerintah harus diaudit oleh BPKP dan mengadopsiregulasi eskalasi yang dalam pereturan pemerintah3. Pasal dari Peraturan Pemerintah yang mengaturbatasan besarnya prosentase dari pekerjaan tambahdan berlaku untuk semua proyek termasuk proyek daribantuan Luar Negeri.
220
SOAL 1
Pada rancangan kontrak Pekerjaan Konstruksi Gedung Olahraga Universitas Sadayana tertulis
nilai kontrak Rp 60 Milyar dengan sumber dana dari APBN 2019-2021, dengan Jenis Kontrak
Lumsum, masa pelaksanaan 3 (tiga) tahun, dan tidak ada penyesuaian harga. Sebelum dilakukan
tender PPK meminta opini terkait kontrak pekerjaan tersebut:
a. Sudah sesuaikah jenis kontrak yang dipilih untuk pekerjaan tersebut?
b. Menurut anda, lebih tepat diberikan penyesuaian harga atau tidak? Berikan alasan anda
bila diberi dan bila tidak diberi penyesuaian harga?
c. Buatlah legal opinion terkait rancangan kontrak pekerjaan tersebut secara professional dan
sesuai dengan aturan yang memadai!
221
JAWABAN
PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)
TENTANG RANCANGAN KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI
GEDUNG OLAHRAGA UNIVERSITAS SADAYANA
PAGU ANGGARAN 60 MILYAR
SUMBER DANA DARI APBN 2019-2021
OLEH:
TIM PENDAPAT/OPINI HUKUM KONTRAK
M. MUKLIS ISNAENI
MUH. ALFIAN AMRI
REFLUS
SYAFRUDDIN A. MAHURATI
ANDI JUANA FACHRUDIN
BAHARUDDIN DWI ISNANTO
MIRHAN TRIANDI DOE
Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga
Universitas Sadayana
di-
Tempat
Bersama Kami Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak Universitas Sadayana, menyampaikan
Pendapat Hukum (Legal Opinion) tentang rancangan kontrak Pekerjaan Konstruksi Gedung
Olahraga Universitas Sadayana, sebagai berikut:
A. ISU HUKUM
Adapun yang menjadi isu hukum adalah sebagai berikut:
1. Jenis Kontrak yang digunakan Lumsum
2. Tidak ada penyesuaian harga
B. TUJUAN
Tujuan dibuatnya Pendapat Hukum (Legal Opinion) adalah untuk menghindari permasalahan
hukum dalam pelaksanaan kontrak.
222
C. DASAR HUKUM
Adapun yang menjadi sumber hukum dalam Pendapat Hukum (Legal Opinion) adalah sebagai
berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pengajuan
Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kepada Menteri Keuangan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
: 31 /PRT/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
dan Jasa Konsultansi;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
D. ASUMSI, BATASAN DAN KUALIFIKASI
Pendapat hukum diberikan dengan asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:
1. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan
apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka
fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya
2. Kami mewakili kualifikasi dan telah memberi pendapat hukum dalam rangka rancangan
kontrak Pekerjaan Konstruksi Gedung Olahraga Universitas Sadayana dalam integritas
kami sebagai Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak Universitas Sadayana.
3. Pendapat hukum diberikan dalam kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di NKRI dan oleh karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau
ditafsirkan menurut yurisdiksi Negara lain.
4. Pendapat hukum didasarkan atas dokumen-dokumen tertulis dan keterangan-keterangan
lisan dan atau tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, kecuali terhadap
dokumen atau informasi yang dianggap sama sekali merupakan rahasia yang tidak
diberikan kepada kami.
Pendapat hukum diberikan dengan pembatasan sebagai berikut:
223
Pendapat hukum hanya meliputi hal-hal yang disebut secara tegas di dalamnya dan tidak
meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dianggap termasuk di dalamnya atau serupa.
E. PENDAPAT HUKUM
1. Bahwa sebagaimana diketahui, perubahan kontrak pekerjaan konstruksi sebuah
keniscayaan terjadi.
2. Bahwa penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis
Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana
disebutkan pada Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan dan memberi rekomendasi
sebagai berikut:
1. Diharapkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konstruksi Gedung Olahraga
Universitas Sadayana tidak menggunakan jenis Kontrak Lumsum, akan tetapi
menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan agar dapat melakukan penyesuaian harga,
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37 Ayat (1) Huruf a Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Diharapkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konstruksi Gedung Olahraga
Universitas Sadayana agar tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan
dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37
Ayat (1) Huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
3. Diharapkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konstruksi Gedung Olahraga
Universitas Sadayana agar Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga
sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdiri atas:
a. Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa
pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-
13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali
komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan harga satuan
timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang
tercantum dalam Kontrak;
224
e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri,
menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum
kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan
g. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh
kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi
pekerjaan.
4. Diharapkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konstruksi Gedung Olahraga
Universitas Sadayana agar Koefisien penyesuaian harga ditentukan oleh PPK berdasarkan
analisis detail harga yang diperoleh melalui Engineer Estimate (EE), dan dicantumkan
dalam dokumen pemilihan Penyesuaian Harga, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8c
Huruf g Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor : 31 /PRT/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konsultansi
G. PENUTUP
Demikian Pendapat Hukum (Legal Opinion) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 17 Januari 2019
Hormat Kami,
TIM PENDAPAT/OPINI HUKUM KONTRAK
M. MUKLIS ISNAENI ...............................
MUH. ALFIAN AMRI ...............................
REFLUS ...............................
SYAFRUDDIN A. MAHURATI ...............................
ANDI JUANA FACHRUDIN ...............................
BAHARUDDIN DWI ISNANTO ...............................
MIRHAN TRIANDI DOE ...............................
225
SOAL 2
Kontrak pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Kota Katik senilai Rp 10 Milyar berakhir
tanggal 30 Desember 2017. Pekerjaan tidak selesai dan pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan
pemutusan kontrak oleh PPK, dengan prestasi pekerjaan mencapai 84%. Penyedia tetap memaksa
menyelesaikan pekerjaan dan selesai 100% pada tanggal 2 Februari 2018. Gedung sudah
digunakan, sedangkan pembayaran baru diberikan kepada Penyedia sebesar 60%. Penyedia
menuntut dilakukan pembayaran sebesar 100%. APIP meminta opini atas kontrak tersebut.
• Buatlah legal opinion terkait kontrak pekerjaan tersebut secara professional dan sesuai
dengan aturan yang memadai!
226
JAWABAN
Jakarta, 17 Januari 2019
Kepada Yth.
PPK RSUD Kota Batik
Di Tempat
Perihal : pendapat hukum atas pengadaan jasa konstruksi pembangunan RSUD Kota
Batik
Sehubungan dengan adanya surat permohonan pendapat hukum (legal opinion) dari PPK
RSUD KOTA BATIK tanggal 2 Januari 2018 terkait pengadaan jasa kosntruksi pembangunan
Gedung RSUD Kota Batik, dengan ini kami Tim Legal Opinion Sebagai konsultan hukum dari
kantor hokum LKPP menyampaikan pendapat hukum sesuai dengan dokumen-dokumen dan
keterangan-keterangan yang kami terima, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan PPK
RSUD Kota Batik dalam menyelesaikan permasalahan hokum pembangunan RSUD Kota Batik.
A. Kasus Posisi/Kronologis/Fakta Hukum
Adapun fakta-fakta hukum yang kami dapatkan berdasarkan data dari dokumen yang
kami terima dan informasi yang disampaikan oleh pemohon/penerima legal opinion adalah
sebagai berikut:
1. Pengumuman tender no. 911/K/R/2017 tgl 20 April 2017
2. Berita Acara Evaluasi No.511/K/R/2017 tgl 20 Mei 2017
3. Pengumuman Pemenang Tender no. 611/K/R/2017 tgl 25 Mei 2017
4. Pada tanggal 03 Juni 2017 telah dilakukan penandatanganan kontrak Pembangunan
Gedung RSUD antara PPK RSUD Kota Batik dengan Direktur PT. Angin Ribut
5. Surat Peringatan 1 No. 123/SP/R/2017 tgl 15 Nov 2017
6. Surat Peringatan 2 No. 234/SP/R/2017 tgl 30 Nov 2017
7. Surat Peringatan 3 No. 456/SP/R/2017 tgl 28 Des 2017
227
8. Surat Pemutusan Kontrak No.789/K/R/2017 tgl 29 desember 2018
9. Berita Acara Pembayaran sebesar 60% dr nilai kontrak tgl 1 November 2018
B. Permasalahan Hukum
Terkait dengan kasus posisi di atas, permasalahan hukum yang akan dikaji adalah
sebagai berikut:
1. Apakah Pemutusan kontrak telah sesuai ketentuan ?
2. Berapa jumlah pembayaran yang harus dibayarkan PPK ?
3. Apakah tuntutan Penyedia utk mendapat pembayaran 100 persen dapat dilakukan ?
C. Dokumen-Dokumen yang dikaji
Dokumen-dokumen yang kami terima dari pemohon/penerima legal opinion terkait
dengan permasalahan hukum tersebut, adalah sebagai berikut:
1. Dokumen Tender
2. Surat Penetapan Pemenang Lelang
3. Surat Perjanjian (Kontrak) No. 555/K/PPK/2017 tgl 3 juni 2018
4. SSUK
5. SSKK
6. Laporan Kemajuan Pekerjaan ( harian, bulanan )
7. Berita Acara Pembayaran
D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. Peraturan Presiden No16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Bangunan Gedung Negara
6. Peraturan Kepala LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ oleh
Penyedia
7. Undang-Undang no. 30 th 2014 tentang administrasi Pemerintahan
8. …………………………………………
228
E. Asumsi, Kualifikasi dan Pembatasan
Pendapat hukum ini diberikan dengan asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:
1. Kami mewakili kualifikasi dan telah memberi pendapat hukum dalam rangka Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
2. Pendapat hukum diberikan dalam kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI dan oleh karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut yurisdiksi Negara lain.
3. Pendapat hukum didasarkan atas dokumen-dokumen tertulis dan keterangan-keterangan lisan dan atau tertulis yang di berikan oleh Penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen atau petugas-petugasnya serta keterangan tertulis yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada kami selama dilakukan pemeriksaan, kecuali terhadap dokumen atau informasi yang dianggap sama sekali merupakan rahasia yang tidak diberikan kepada kami.
Pendapat hukum ini diberikan dengan pembatasan sebagai berikut:
1. Pendapat hukum hanya meliputi hal-hal yang disebut secara tegas di dalamnya dan tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implicit dianggap termasuk di dalamnya atau serupa.
2. Pendapat hukum tidak memuat dan tidak dapat dipergunakan untuk memberi ketetapan hokum .
F. Analisis Hukum
1. Apakah pemutusan kontrak telah sesuai ketentuan ?
Sesuai dengan yang telah tercantum dalam dokumen kontrak yang menyatakan bahwa jangka
waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 hari kalender , yg berakhir pada tgl 30 Desember 2018.
Bahwa pada faktanya PT.Angin Ribut selaku penyedia telah lalai untuk menyelesaikan pekerjaan
tepat pada waktunya. Sampai dengan 29 Desember 2018 progress pekerjaan mencapai 84% (
sesuai dengan laporan progress pekerjaan ).
Sesuai dengan yg tertera pada UU Jasa Konstruksi No.2 tahun 2017 pasal 54 ayat 1 yg berbunyi :
“ Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa wajib
menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana
tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.” Selanjutnya pada ayat 2 berbunyi : “ Penyedia Jasa
dan/atau Subpenyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat
mutu, dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian
sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.”
Didasarkan pada Perlem LKPP no.9 th 2018 angka 7.17.1 huruf e yang berbunyi : “ Penyedia
gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 kali “ selain itu pada
huruf g yg berbunyi : “ Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dantidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
229
Dengan didasarkan pada ketentuan tersebut diatas maka PT.Angin Ribut tidak dapat melaksanakan
kewajiban selaku penyedia sesuai dengan kontrak No. Surat Perjanjian (Kontrak) No.
555/K/PPK/2017 tgl 3 juni 2018, dimana tanggal berakhirnya kontrak adalah 30 desember 2018.
Telah dilakukan pemberian Surat Peringatan 1,2 dan 3
Catatan : diasumsikan bahwa PPK telah meyakini bahwa penyedia tidak akan mampu
menyelesaikan perkerjaan kalaupun diberikan pemberian kesempatan .
2. Berapa jumlah pembayaran yang harus dilakukan ? Apakah tuntutan penyedia utk
mendapat pembayaran 100% dapat dilakukan ?
• Pembayaran yg telah dilakukan terhadap penyedia adalah sebesar 60% sesuai
dengan Berita Acara Pembayaran tgl 1November 2018
• Sesuai dengan laporan progress pekerjaan tgl 28 Des 2018 dimana perkerjaan telah
mencapai 84%
• Sesuai dengan Perlem LKPP NO.9 tahun 2018 angka 7.12 huruf a yg berbunyi : “
Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh
melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak. “
• Bahwa pada tgl 2 feb 2019 pekerjaan selesai 100% dan gedung telah dipergunakan
• Mengingat pada unsur kerugian negara yg akan terjadi jika gd tersebut tidak
berfungsi yang akan menyebabkan terhentinya pelayanan.
• Undang-undang no.30 th 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 angka 9
“ Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau
dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang
dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan
perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau
tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
• Undang-Undang No. 30 th 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 22 ayat
2 : “Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk: a.
melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c.
memberikan kepastian hukum; dan d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam
keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.”
G. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis terhadap eprmasalahan hukum di atas, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Keputusan PPK untuk melakukan pemutusan kontrak telah sesuai dengan ketentuan
perundangan yg berlaku.
230
2. Jumlah pembayaran yg harus dibayarkan pada penyedia adalah sebesar 100% tuntutan
penyedia dapat dikabulkan.
H. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan terhadap pemasalahan hukum di atas, maka kami memberikan
rekomendasi sebagai berikut:
1. PPK sudah tepat dengan keputusannya dan selanjutnya melakukan hal2 sbb :
• Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam
• Jaminan pelaksanaan dicairkan
• Dikenakan denda sebanyak 1/1000 dr sisa ( sesuai kontrak ) sebanyak hari
keterlambatannya ( 34 hari )
• Pembayaran dilakukan setelah dilakukan pemotongan denda.
2. Pembayaran dapat dilakukan 100% ( tuntutan penyedia dapat dikabulkan ) dengan
ketentuan sbb :
• Dilakukan pemeriksaan bersama dengan melibatkan APIP / BPKP terhadap seluruh
item pekerjaan terpasang
• Dapat dilakukan pembayaran sebesar 84% sesuai capaian pada tgl berakhirnya kontrak
• Sisa pembayaran ( 16 % ) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan dibuatkan
jadwal pembayaran thd sisa pembayaran yg belum dilakukan.
Demikian Legal Opini ini kami buat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan yang berlaku, serta dokumen-dokumen hukum yang kami terima. Apabila terdapat
kekeliruan terhadap dokumen yang diberikan oleh pihak pemohon/penerima legal opinion, maka
kami tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.
Tanda tangan dan nama jelas
Edward Henry
……………..
……………..
…………….
231
SOAL 3
Kontrak pengadaan alat kesehatan pada RSUD Kediri tertulis klausul Denda Keterlambatan dari
nilai kontrak atau dari bagian kontrak. Pada klausul penyelesaian perselisihan disebutkan melalui
LPS LKPP dan Pengadilan Negeri Kediri. Kontrak sedang berjalan. Penyedia meminta klausul
denda dari bagian kontrak dan penyelesaian di pengadilan. PPK tidak paham pilihan yang terbaik.
• Buatlah legal opinion terkait kontrak pekerjaan tersebut secara professional dan sesuai
dengan aturan yang memadai!
232
JAWABAN
PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)
TENTANG KONTRAK PENGADAAN ALAT KESEHATAN PADA RSUD KEDIRI
Oleh :
Kelompok 3
1. Baihaki
2. Mauladi Widodo
3. Mustafa Kamal
4. Dewa Widyana Maya
5. Indro Bawono
———————————————————————————————
233
No : 01/kel III/LO/I/2019 Jakarta, 18 Januari 2019
Perihal : Pendapat hukum (Legal opinion)
Kepada Yth.
Direktur RSUD Kediri
Dengan Hormat,
Berdasarkan Surat Permintaan pendapat hukum dari direktur RSUD Kediri No: 07/RSUD/I/2019
Tanggal 2 Januari 2019 tentang permintaan pendapat hokum, bersama ini tim ahli kontrak
Kelompok III, menyampaikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) tentang denda keterlambatan
pengadaan alat kesehatan di RSUD Kediri, sebagai berikut :
A. KASUS POSISI (Case Position)
Adapun kronologis singkat tentang adalah sebagai berikut :
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) No: 1234567890, tanggal 5 Desember 2017
tentang Anggaran RSUD Kota Kendiri
2. Dokumen Persiapan Pengadaan (spesifikasi, HPS dan rancangan kontrak) No :
5/DPP/PPK/V/20017 tanggal 6 Mei 2018
3. Dokumen Tender No : 001/Pokja/V/2017 tanggal 15 Mei 2018
4. Surat Penetapan Pemenang No : 001/Pokja/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018
5. SPPBJ, No : 5/SPPBJ/PPK/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018
6. Surat Kontrak Pengadaan Alkes, No : 5/Kontrak/PPK/VI/2018 tanggal 15 Juni 2018
7. SPP No : 5/SPMK/PPK/VI/2018 Tanggal 15 Juni 2018
B. ISU HUKUM (Legal Issues)
Adapun yang menjadi permasalahan hukum adalah Penerapan klausul denda dari nilai kontrak
atau dari bagian kontrak
C. SUMBER HUKUM (Source of Law)
Adapun yang menjadi sumber hukum dalam opini hukum (legal opinion) adalah sebagai
berikut :
a. Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah,
234
Khusunya pasal 78 dan 79 tentang Sanksi
b. Perlem 9 tahun 2018 tentang pedoman pengadaan barang/jasa melalui penyedia
D. ARGUMENTASI HUKUM (Legal Arguments)
1. Besarnya denda kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah
a) 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan
belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan dimaksud sudah dilaksanakan dan dapat
berfungsi; atau
b) 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak, apabila bagian barang yang sudah
dilaksanakan belum berfungsi.
2. Sesuai dengan daftar kantitas dan harga kontrak pengadaan alat kesehatan terdiri dari 100
unit tempat tidur pasien senilai Rp. 2 miliar. Setiap unit tempat tidur dapat berfungsi sendiri
tanpa tergantung pada unit yang lain.
E. KESIMPULAN dan REKOMENDASI (Conclusions and Recommendations)
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
Denda yang dikenakan adalah 1/1000 dari bagian kontrak yang terlambat.
Demikian legal opinion ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya
kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 18 Januari 2018
Hormat kami,
PENULIS PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)
Tim Ahli hukum kontrak Kel III
235
SOAL 4
Aparat Penegak Hukum meminta opini atas kontrak pekerjaan pembangunan jembatan Kota Baru
senilai Rp 15 Milyar (APBD 2018) yang diketahui telah disubkontrakan 100% oleh PT.
Pembangunan Karya Jembatan selaku pemenang tender pekerjaan tersebut.
a. Bagaimana ketentuan terkait subkontrak?
b. Apakah subkontrak 100% diperbolehkan?
c. Bagaimana solusi atas kejadian tersebut?
d. Buatlah legal opinion terkait kontrak pekerjaan tersebut secara professional dan sesuai
dengan aturan yang memadai?
236
JAWABAN
a. Ketentuan terkait subkontrak antara lain:
1. Pasal 48 huruf b UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; untuk kegiatan pelaksanaan
layanan Jasa Konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang Subpenyedia Jasa serta pemasok
bahan, komponen bangunan, dan/atau peralatan yang harus memenuhi standar yang
berlaku
2. Pasal 52 UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ; Penyedia Jasa dan Subpenyedia
Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus:
a. sesuai dengan perjanjian dalam kontrak;
b. memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan,dan Keberlanjutan; dan
c. mengutamakan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek.
3. Pasal 53 UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ayat;
(1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utamanya dapat diberikan kepada
Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU No 2
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
(2) Pemberian pekerjaan utama kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa.
(3) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dengan kualifikasi menengah
dan/atau besar mengutamakan untuk memberikan pekerjaan penunjang kepada
Subpenyedia Jasa dengan kualifikasi kecil.
(4) Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana
tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
4. Kontrak kerja konstruksi
Dari ketentuan terkait subkontrak di atas, pada prinsipnya subkontrak dibedakan menjadi 2;
1. Subkontrak pekerjaan, dimana menyerahkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang
bersifat spesialis dari Penyedia Jasa kepada Subpenyedia
2. Subkontrak pemasokan, dimana menyerahkan pemasokan bahan, komponen dan atau
peralatan Penyedia Jasa kepada Subpenyedia
Sub kontrak menurut UU No 2 Tahun 2017, tidak mengatur atau mengakomodir ketentuan
mengenai subkontrak tenaga konstruksi dari Penyedia Jasa kepada Subpenyedia.
b. Asumsi soal adalah mensubkontrakkan pekerjaan. Subkontrak 100% tidak
diperbolehkan dalam hal subkontrak pekerjaan, karena kontrak pekerjaan konstruksi
dilakukan antara Penyedia Jasa dengan Pejabat Penandatangan Kontrak, meskipun sesuai pasal
53 ayat (4) UU No 2 Tahun 2017, Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa wajib memenuhi hak
dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
Sedangkan dalam hal subkontrak pemasokan tidak diatur lanjut, karena pada prinsipnya jasa
konstruksi merupakan pekerjaan konstruksi, meskipun di dalamnya membutuhkan pemasokan
bahan, komponen dan atau peralatan.
c. Solusi atas kejadian tersebut antara lain:
237
1. Disebutkan dalam kontrak misalnya:
a. Apabila pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung, maka Penyedia dikenakan sanksi
sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak yaitu dilakukan pemutusan kontrak atau
membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang
dibayarkan kepada subkontraktor.
b. Apabila dilakukan pemutusan kontrak, penyedia akan diberikan pembayaran sesuai
prestasi pekerjaan dan sesuai nilai pembayaran subkontrak.
c. Apabila pekerjaan sudah selesai dilakukan dan sudah dibayar 100% maka dilakukan
audit dan Penyedia tidak boleh menerima keuntungan atas pekerjaan yang
disubkontrakan. Kelebihan pembayaran kepada penyedia diminta dan disetor ke kas
negara/daerah
Asumsi soal karena diketahuinya subkontrak, maka proses kejadian adalah ketika masa
pelaksanaan kontrak.
2. Pemberian sanksi, Pasal 95 UU No 2 Tahun 2017, Setiap Penyedia Jasa yang melanggar
ketentuan pemberian pekerjaan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU
No 2 Tahun 2017, dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau
d. pembekuan izin.
238
d. legal opinion terkait kontrak pekerjaan
Jakarta, 17 Januari 2019
Kepada Yth.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Baru
Perihal : Pendapat Hukum Atas Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kota Baru Tahun
2018
Sehubungan dengan permintaan pendapat hukum dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Baru
atas kontrak pekerjaan pembangunan jembatan Kota Baru tahun 2018 senilai Rp 15 Milyar dengan
sumber dana APBD 2018 yang diketahui pekerjaan telah disubkontrakan 100% oleh PT.
Pembangunan Karya Jembatan selaku pemenang tender pekerjaan tersebut, dengan ini kami tim
ahli hukum kontrak menyampaikan pendapat sesuai dengan dokumen-dokumen dan keterangan-
keterangan yang kami terima, untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan
terhadap permasalahan yang disampaikan oleh pemohon.
I. Kasus Posisi/Kronologis/Fakta Hukum
Adapun fakta-fakta hukum yang kami dapatkan berdasarkan data dari dokumen yang
kami terima dan informasi yang disampaikan oleh pemohon pendapat hukum adalah sebagai
berikut:
2. Bahwasanya Kejaksaan Negeri Kota Baru mengetahui adanya pekerjaan pekerjaan
pembangunan jembatan Kota Baru tahun 2018, pekerjaan disubkontrakan 100% oleh PT.
Pembangunan Karya Jembatan selaku pemenang tender pekerjaan tersebut.
239
J. Permasalahan Hukum
Terkait dengan kasus posisi di atas, permasalahan hukum yang akan dikaji adalah
sebagai berikut:
4. Bagaimana pendapat hukum mengenai mensubkontrakan 100% pekerjaan?
K. Dokumen-Dokumen yang dikaji
Dokumen-dokumen yang kami terima dari pemohon pendapat hukum terkait
dengan permasalahan hukum tersebut, adalah sebagai berikut:
1. Bukti-bukti pekerjaan pembangunan jembatan Kota Baru tahun 2018 telah
disubkontrakkan 100%
2. Bukti pembayaran pekerjaan dari PT. Pembangunan Karya Jembatan kepada PT Subkon
Konan yang disita Kejaksaan Negeri Kota Baru
L. Dasar Hukum
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Kontrak Pekerjaan pembangunan jembatan Kota Baru tahun 2018 Nomor 02/JK/SP/2018
tanggal 1 Agustus 2018
M. Asumsi, Kualifikasi dan Pembatasan
Pendapat hukum ini diberikan dengan asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:
1. Kami mewakili kualifikasi untuk memberikan pendapat hukum dalam integritas kami
sebagai ahli hukum kontrak
240
2. Pendapat hukum diberikan dalam kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di NKRI dan oleh karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan
menurut yurisdiksi negara lain
3. Pendapat hukum didasarkan atas dokumen-dokumen tertulis dan keterangan-keterangan lisan
dan/atau tertulis yang diberikan oleh pemohon serta keterangan tertulis yang diberikan oleh
instansi yang berwenang kepada kami selama dilakukan pemeriksaan, kecuali terhadap
dokumen atau informasi yang dianggap sama sekali merupakan rahasia
Pendapat hukum ini diberikan dengan pembatasan sebagai berikut:
1. Pendapat hukum hanya meliputi hal-hal yang disebutkan secara tegas di dalamnya dan
tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dianggap termasuk di dalamnya atau
serupa;
4. Pendapat hukum tidak mengikat untuk dilaksanakan, dan kami sebagai ahli hukum kontrak
tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap akibat hukum karena pendapat hukum
ini.
N. Analisis Hukum
Berdasarkan Kontrak Pekerjaan pembangunan jembatan Kota Baru tahun 2018 Nomor
02/JK/SP/2018 tanggal 1 Agustus 2018, bahwa telah terjadi pelanggaran mengenai ketentuan
subkontrak
O. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan hukum di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa pekerjaan pembangunan jembatan Kota Baru tahun 2018 telah
disubkontrakkan 100% dari Penyedia Jasa yaitu PT. Pembangunan Karya Jembatan kepada
sub penyedia dalam hal ini PT Subkon Konan
P. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan terhadap pemasalahan hukum di atas, maka kami memberikan
rekomendasi Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak yaitu
241
membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan
kepada subkontraktor.
Demikian Legal Opini ini kami buat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan yang berlaku, serta dokumen-dokumen hukum yang kami terima. Apabila terdapat
kekeliruan terhadap dokumen yang diberikan oleh pihak pemohon/penerima legal opinion, maka
kami tidak bertanggungjawab atas ketidaktepatan dalam pemberian pendapat hukum ini.
Ahli Hukum Kontrak :
Ajik Sujoko …………….
Agus Kurniawan …………….
Dewa Gde Padmayasa…………….
Ilham Achmad …………….
Andy Hermawan …………….
242
SOAL 5
Terdapat temuan BPK RI terkait pengadaan 50 Unit Laptop pada Dinas Pendidikan Kota
Nusantara dengan nilai kontrak Rp 300 Juta, bahwa PT. Surya Elektronika selaku penyedia tidak
layak sebagai penyedia. Kontrak tersebut sudah selesai 2 (dua) tahun yang lalu. Sebelum
berkontrak penyedia terbukti sedang dikenakan sanksi daftar hitam. PA meminta opini terkait
dengan temuan audit tersebut.
• Buatlah legal opinion terkait temuan audit atas pekerjaan tersebut secara professional dan
sesuai dengan aturan yang memadai!
243
JAWABAN
Kota Nusantara, 18 Januari 2019
Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Nusantara
Jl. Pendidikan No. 18 Kota Nusantara
Perihal : Pendapat Hukum Atas Temuan Audit BPK RI
terkait Pengadaan 50 Unit Laptop
Sehubungan dengan adanya surat permohonan pendapat hukum (legal opinion) dari Kepala
Dinas Pendidikan Kota Nusantara tanggal 28 Desember 2018 terkait temuan audit BPK RI
terhadap pengadaan Barang berupa 50 Unit Laptop, dengan ini saya Andromeda, S.H., M.H.
Sebagai konsultan hukum dari kantor hukum Andromeda dan Partners menyampaikan pendapat
hukum sesuai dengan dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang kami terima.
Q. Kasus Posisi/Kronologis/Fakta Hukum
Adapun fakta-fakta hukum yang kami dapatkan berdasarkan data dari dokumen yang
kami terima dan informasi yang disampaikan oleh pemohon/penerima legal opinion adalah
sebagai berikut:
3. Pada tanggal 15 Januari 2016 telah dilakukan penandatanganan surat perjanjian Nomor :
520/KDP/I/2016 tentang pelaksanaan pengadaan 50 Unit Laptop antara DR. Akim, M.Pd
selaku PPK Dinas Pendidikan Kota Nusantara dengan Dian Pramudya, MM. selaku
Direktur PT. Surya Elektronika, waktu pelaksanaan pekerjaan 30 Hari Kalender
4. Pada tanggal 3 Maret 2016 telah tayang pengumuman melalaui http://inaproc.lkpp.go.id
tentang pengenaan sanksi daftar Hitam terhadap PT. Surya Elektronika dari Kuasa
Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Wijaya Provinsi Java Raya
5. Keputusan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam dari KPA Dinas Pendidikan Kota Wijaya
Provinsi Java Raya terbit pada Keputusan 33/Kep/DPK/2016 tertanggal 5 Januari 2016
(sebelum masa tayang pada website http://inaproc.lkpp.go.id
244
6. Laporan Hasil Pemeriksaaan dari BPK RI Nomor : 276/LHP/2018 tanggal 14 Desember
2018
R. Permasalahan Hukum
Terkait dengan kasus posisi di atas, permasalahan hukum yang akan dikaji adalah :
Apakah sah ataupun tidak sah? Kontrak yang ditandatangani saat SK Daftar Hitam telah terbit,
yang mana penayangan SK Daftar Hitamnya pada tanggal 3 Maret 2016, berlaku SK mulai 5
Januari 2016 (kontrak yang ditandatangani oleh PPK Dinas Pendidikan Kota Nusantara dengan
Direktur PT. Surya Elektronika pada tanggal 15 Januari 2016 Nomor : 520/KDP/I/2016)
S. Dokumen-Dokumen yang dikaji
Dokumen-dokumen yang kami terima dari pemohon/penerima legal opinion terkait
dengan permasalahan hukum tersebut, adalah sebagai berikut:
8. Dokumen Lelang Nomor : 005/DL/2015 tanggal 15 Desember 2015
9. Surat Penetatap Pemenang Lelang Nomor : 010/SPP/2016 tanggal 7 Januari 2016
10. Kontrak Nomor : 520/KDP/I/2016 tanggal 15 Januari 2016
11. BA Serah Terima Nomor : 559/KDP/II/2016 tanggal 13 Februari 2016
12. Keputusan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam dari KPA Dinas Pendidikan Kota Wijaya
Provinsi Java Raya terbit pada Keputusan 33/Kep/DPK/2016 tertanggal 5 Januari 2016
13. Pengumuman pengenaan sanksi daftar Hitam Pada tanggal 3 Maret 2016 di
http://inaproc.lkpp.go.id
14. LHP BPK RI Nomor : 276/LHP/2018 tanggal 14 Desember 2018
T. Dasar Hukum
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Kepala LKPPP Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
U. Analisis Hukum
245
Dalam kasus ini PPK Dinas Pendidikan Kota Nusantara melaksanakan perjanjian dengan PT.
Surya Elektronik setelah pengenaan sanksi daftar hitam, tetapi PPK tidak mengetahui tentang
pengenaan sanksi daftar hitam atas perusahaan tersbut, dikarenakan belum dilakukan
penayangan daftar hitam di web http://inaproc.lkpp.go.id, sehingga PPK yakin mengikat PT.
Surya Elektronik dalam kontrak tersebut.
Dengan adanya perikatan tersebut, PT. Surya Elektronik melaksanakan pekerjaan sampai
dengan serah terima barang, dan pelaksanaa kontrak dinyatakan selesai 100%, PPK pun
memberikan hak pembayaran prestasi kepada PT. Surya Elektronik.
Tetapi setelah pelaksanaan audit dan melihat temuan permasalahan perikatan kontrak oleh
BPK RI, BPK menyatakan temuan dengan putusan pengembalian keuangan negara sebesar
keutungan perusahaan yang tercantum dalam LHP BPK RI
V. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis terhadap eprmasalahan hukum di atas, maka dapat
disimpulkan :
Kontrak PPK Dinas Pendidikan Kota Nusantara dengan PT. Surya Elektronik dinyatakan tidak
sah atau batal, dikarenakan adanya sanksi daftar hitam oleh KPA Dinas Pendidikan Kota
Wijaya, sesuai Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 pasal 13 “Penyedia Barang/Jasa yang
dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan penetapan oleh PA/KPA tidak
dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh K/L/D/I dalam jangka waktu 2 (dua) tahun
sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar
Hitam”
W. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan terhadap pemasalahan hukum di atas, maka kami memberikan
rekomendasi :
246
PPK dan PA Dinas Pendidikan Kota Nusantara mengusulkan kembali pengenaan Daftar Hitam
Nasional dikarenakan tidak mematuhi ketentuan dalam Pakta Integritas yang ditandatangani
secara elektronik sebelum mengikuti lelang pemerintah dan bertentangan dengan Perka LKPP
Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 3 “membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang
ditentukan dalam Dokumen Pengadaan”
Demikian Legal Opini ini kami buat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan yang berlaku, serta dokumen-dokumen hukum yang kami terima.
ttd
Andromeda, S.H., M.H.
Anggota Tim Ahli :
1. Blessmiyanda
2. Eddy Hermanto
3. Sinta Posmaria
4. Amik Tri
5. Rudi Suhendra
6. Debby Sandra
7. Galuh Tantri Narindra
247
SOAL 6
Pengadaan alat kesehatan pada RSUD Ciumbuleuit sudah dilaksanakan dan Penyedia sudah
dibayarkan 100%. Namun seminggu setelah pekerjaan tersebut selesai dan dibayarkan Pemasok
datang ke RSUD Ciumbuleuit dan ingin mengambil alat kesehatan yang sudah diterima rumah
sakit dari penyedia dengan alasan Penyedia belum memberikan pembayaran kepada Pemasok.
Rumah sakit tidak mengijinkan pemasok mengambil alat kesehatan tersebut.
• Buatlah legal opinion terkait kontrak pekerjaan tersebut secara professional dan sesuai
dengan aturan yang memadai!
248
JAWAB
Jakarta, 18 Januari 2019
Nomor : 123/Kel-3/I/2019
Lampiran : -
Perihal : Pendapat Hukum (Legal Opinion) terhadap Kontrak Pengadaan Alat
Kesehatan di RSUD Ciumbuleuit
Kepada Yth.
PPK RSUD Ciumbuleuit
Di
Ciumbuleuit
Dengan hormat, berikut kami sampaikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) terhadap
Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Ciumbuleuit:
1. Pendahuluan
Kami dari Konsultan Hukum Kelompok 6 yang beralamat di Jalan Jendral
Sudirman Nomor 212 Jakarta menyampaikan Pendapat Hukum atas dasar surat
dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) RSUD Ciumbuleuitnomor
123/PPK/RSUD-Kdr/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Permintaan
Pendapat Hukum.
Pendapat Hukum ini dapat dijadikan dasar bagi PPK dan Pihak terkait untuk
menentukan tindakan yang tepat dalam menghadapi permasalahan dalam
pelaksanaan Kontrak. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Kontrak akan
terhindar dari risiko hukum.
2. Kasus Posisi (Case Position)
Kronologis singkat mengenai pelaksanaan Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan
di RSUD Ciumbuleuit:
a. Bahwa Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Ciumbuleuit telah
selesai dilaksanan dan telah dilakukan pembayaran sebesar 100% kepada
CV. Y selaku Penyedia.
b. Bahwa setelah dilakukan pembayaran 100%, PT. Z selaku pemasok alat
kesehatan datang ke RSUD dengan maksud mengambil alat kesehatan
karena CV. Y belum melakukan pembayaran alat kesehatan kepada PT. Z.
249
c. Bahwa pihak RSUD tidak mengijinkan PT. Z selaku pemasok mengambil
alat kesehatan tersebut.
3. Permasalahan Hukum (Legal Issues)
Adapun yang menjadi permasalah hukum ialah:
a. Bagaimana status kepemilikan alat kesehatan tersebut?
b. Apa tindakan yang harus dilakukan oleh pihak RSUD dalam menanggapi
masalah tersebut?
4. Bahan-Bahan Yang Berkaitan Dengan Permasalahan Hukum
a. Dokumen Kontrak
b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
c. Dokumen Pembayaran
d. Informasi secara lisan dari PPK
e. Informasi secara lisan dari Penyedia
f. Informasi secara lisan dari Pemasok
5. Sumber Hukum (Source of Law)
a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9
Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui
Penyedia.
6. Asumsi, Kualifikasi dan Batasan
a. Asumsi dan Kualifikasi
Pendapat hukum diberikan dengan asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:
1) Kami mewakili kualifikasi dan telah memberi pendapat hukum dalam
rangka pelaksanaan Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD
Ciumbuleuit.
2) Pendapat hukum diberikan dalam kerangka hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di NKRI dan oleh karenanya tidak
dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut yurisdiksi Negara
lain.
3) Pendapat hukum didasarkan atas dokumen-dokumen tertulis dan
keterangan-keterangan lisan dan atau tertulis yang di berikan oleh para
pihak yang terlibat dalam pelaksaan Kontrak dan pihak pengguna serta
keterangan tertulis yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada
kami selama dilakukan pemeriksaan, kecuali terhadap dokumen atau
informasi yang dianggap sama sekali merupakan rahasia yang tidak
diberikan kepada kami.
250
b. Pembatasan
Pendapat hukum diberikan dengan pembatasan hanya meliputi hal-hal yang
disebut secara tegas di dalamnya dan tidak meliputi hal-hal yang mungkin
secara implicit dianggap termasuk di dalamnya atau serupa.
7. Analisa Hukum
a. Status Kepemilikan Alat Kesehatan
1) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Pasal 1 angka
11 dinyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.
2) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Pasal 1 angka 76 dinyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal
dari perolehan Iainnya yang sah.
3) Bahwa berdasarkan Dokumen Pembayaran, pihak RSUD telah
melalukan pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak.
b. Tindakan Pihak RSUD
1) Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1
angka 44 dinyatakan bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/
PPK dengan Penyedia Bararig/Jasa atau pelaksana Swakelola.
2) Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 17
huruf a dinyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab atas: a. pelaksanaan Kontrak;
8. Pendapat Hukum
a. Status Kepemilikan Alat
Berdasarkan analisa hukum sebagaimana diuraikan pada angka 7, status
kepemilikan alat kesehatan telah menjadi milik RSUD karena telah
dilakukan pembayaran berdasarkan Kontrak.
b. Tindakan Pihak RSUD
Pihak RSUD tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT. Z selaku
pemasok alat kesehatan, oleh karena itu permasalahan antara CV. Y selaku
Penyedia dengan PT. Z selaku pemasok merupakan masalah hukum
tersendiri. Dengan demikian pihak RSUD tetap mempertahankan
kepemilikan alat tersebut.
9. Rekomendasi
a. Pihak RSUD segera mencatatkan aset berupa Alat Kesehatan melalui
BPKAD.
b. Pihak RSUD tetap mempertahankan kepemilikan alat kesehatan, jika ada
pihak lain yang ingin mengambil alat tersebut, disarankan Pihak RSUD
melaporkan kepada pihak berwajib.
10. Penutup
251
Demikian Legal Opinion ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Tim Konsultan Kelompok 6:
1. Rahfan Mokoginta
2. Wiwik Mayang
3. Ria Arsanti
4. M. Trisno Hadisaputro
5. Endra Mayendra
6. M. Nur Yahya
7. Irwan
252
SOAL 8
Ahli kontrak pada tanggal 5 April 2019 diberikan suatu rancangan kontrak untuk pengadaan
konstruksi gedung dengan anggaran total senilai Rp 30 milyar (terdiri dari dua gedung) masa
pelaksanaan 210 hari kalender dengan batas akhir kontrak tertulis tanggal 31 Desember 2019,
dalam draft kontrak ditulis denda keterlambatan dikenakan dari sisa pekerjaan. Pokja Pemilihan
dan PPK meminta pendapat ahli kontrak yaitu terkait:
a. Agar kontrak terkendali dengan baik bisakah batas akhir pekerjaan tersebut diubah menjadi
tanggal 15 November 2019 untuk menghindari kerumitan prosedur keuangan di bulan
Desember 2019 dan agar tidak melampaui tahun anggaran 2019?
b. Jenis kontrak apa yang tepat digunakan dalam pekerjaan tersebut?
c. Bagaimana dengan klausul pengenaan denda keterlambatan?
d. Bagaimana dengan klausul Sanksi Subkon?
e. PPK ingin penyelesaian sengketa dengan mediasi saja, bagaimana merealisasikannya
dalam rancangan kontrak tersebut?
f. PPK ingin pengawasan dan serah terima dilakukan oleh konsultan pengawas, bagaimana
klausul dalam rancangan kontrak tersebut?
g. Buatlah legal opinion terkait kontrak pekerjaan tersebut secara professional dan sesuai
dengan aturan yang memadai!
253
JAWABAN
Tim Eight
Ahli Kontrak PBJ
Jl. Casablanca I
Kuningan DKI Jakarta
Telp.(021) 3519070
Email : [email protected]
Jakarta, 10 April 2019
Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Biro Umum
Di
Jakarta Pusat
Hal : Pendapat Dari Segi Hukum (Legal Opinion) Rancangan Kontrak Untuk
Pengadaan Konstruksi Gedung
Dengan hormat,
Sehubungan permohonan saudara mengenai pendapat hukum terhadap rancangan kontrak untuk
pengadaan konstruksi gedung dengan anggaran sebesar 30 M (terdiri dari dua gedung) masa
pelaksanaan 210 hari kalender dengan batas akhir kontrak tertulis tanggal 31 Desember 2019.
Setelah mempelajari rancangan kontrak untuk pengadaan konstruksi gedung dengan anggaran
sebesar 30 M (terdiri dari dua gedung) masa pelaksanaan 210 hari kalender dengan batas akhir
kontrak tertulis tanggal 31 Desember 2019, maka kami memberikan Pendapat dari segi Hukum
sebagai berikut
A. KASUS POSISI/URAIAN FAKTA-FAKTA
1. Penetapan batas akhir pekerjaan sesuai dengan waktu yang tersedia dan lamanya proses
pelaksanaan perencanaan, tender dan pelaksanaan kontrak
2. Penetapan jenis kontrak sesuai dengan karakteristik pekerjaan
3. Potensi keterlambatan penyelesaiaan pekerjaan beserta uraian sanksi yang akan diterima
Penyedia atas keterlambatan tersebut
4. Ketentuan yang terkait dengan Subkontrak beserta sanksi yang akan diterima Penyedia
atas pelanggaran ketentuan tersebut
5. Ketentuan yang terkait dengan penyelesaiaan sengketa
6. Ketentuan yang terkait denganPengawasan dan Serah Terima Pekerjaan
B. PERMASALAHAN HUKUM (KESENJANGAN DAS SOLLEN DENGAN DAS SEIN)
1. Apakah kontrak bisa dikendalikan dengan baik jika batas akhir pekerjaan tersebut diubah
menjadi tanggal 15 November 2019 untuk menghindari kerumitan prosedur keuangan di
bulan Desember 2019 dan agar tidak melampaui tahun anggaran 2019?
254
2. Apakah Jenis kontrak yang tepat digunakan dalam pekerjaan tersebut?
3. Apakah klausul pengenaan denda keterlambatan yang tepat untuk pekerjaan tersebut?
4. Apakah klausul Sanksi Subkon bisa diterapkan?
5. Apakah penyelesaian sengketa bisa dengan mediasi saja,?
6. Apakah PPK dapat menyerahkan pengawasan dan serah terima pekerjaan dilakukan oleh
konsultan pengawas?
C. BAHAN-BAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PERMASALAHAN HUKUM
(INFORMASI, DATA, DOKUMEN)
1. Draft Kontrak
2. Analisa kebutuhan pihak yang berkontrak (PPK)
3. Regulasi yang terkait dengan penyusunan kontrak
D. Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan terkait
1. Draft Kontrak;
2. UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Perpres 16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia;
5. Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Permen PUPERA Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung
Negara.
E. ASUMSI, KUALIFIKASI DAN BATASAN
Pendapat hukum yang saya susun dan sampaikan ini diberikan dengan mendasarkannya pada
asumsi-asumsi bahwa dokumen-dokumen, data-data atau informasi serta keterangan-
keterangan dan pernyataan-pernyataan adalah benar, akurat dan sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya serta tidak mengalami perubahan yang material sampai dengan tanggal
dikeluarkannya pendapat hukum ini.
Pendapat hukum diberikan dengan asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:
1. Kami mewakili kualifikasi dan telah memberi pendapat hukum dalam rangka penawaran
umum saham ini dalam integritas kami sebagai Konsultan Hukum Kontrak Konstruksi
2. Pendapat hukum diberikan dalam kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di NKRI dan oleh karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan
menurut yurisdiksi Negara lain.
3. Pendapat hukum didasarkan atas dokumen-dokumen tertulis dan keterangan-keterangan
lisan dan atau tertulis yang di berikan oleh perseroan atau pejabat-pejabat lainnya atau
petugas-petugasnya serta keterangan tertulis yang diberikan oleh instansi yang berwenang
kepada kami selama dilakukan pemeriksaan, kecuali terhadap dokumen atau informasi yang
dianggap sama sekali merupakan rahasia perseroan yang tidak diberikan kepada kami.
255
4. Jika dikemudian hari terdapat dokumen-dokumen tertulis dan keterangan-keterangan lisan
dan atau tertulis yang di berikan oleh perseroan atau pejabat-pejabat lainnya atau petugas-
petugasnya serta keterangan tertulis yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada
kami selama dilakukan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,
maka pendapat hokum ini dinyatakan tidak berlaku.
Pendapat hukum diberikan dengan pembatasan sebagai berikut:
1. Pendapat hukum hanya meliputi hal-hal yang disebut secara tegas di dalamnya dan tidak
meliputi hal-hal yang mungkin secara implicit dianggap termasuk di dalamnya atau serupa.
2. Pendapat hukum tidak memuat dan tidak dapat dipergunakan untuk member penilaian dari
aspek perpajakan dan atau komersial atau finasial atas suatu transaksi dimana perseroan
menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atas aset yang terkait.
F. ANALISA HUKUM (ANALISIS TERHADAP MASALAH HUKUM)
a) Dalam peraturan LKPP pada tahap Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi:
Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK; Penetapan HPS; Penetapan
rancangan kontrak; dan/atau Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan
pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian. Dalam
Penyusunan rancangan kontrak bertujuan sebagai pedoman bagi Pokja Pemilihan dalam
proses pemilihan dan pedoman bagi Penyedia dalam menyusun penawaran. PPK
menyusun rancangan kontrak yang antara lain memuat: Jenis Kontrak, Bentuk Kontrak,
Naskah Perjanjian, Uang Muka, Jaminan Pengadaan, Sertifikat Garansi,
Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor, Penyesuaian Harga, Syarat-
Syarat Umum Kontrak (SSUK), serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Jenis
Kontrak PPK memilih jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan mempertimbangkan
antara lain; jenis barang/jasa, spesifikasi teknis/KAK, volume, lama waktu pekerjaan,
dan/atau kesulitan dan risiko pekerjaan.
Dari data rancangan kontrak PPK, pembangunan gedung memerlukan waktu 210 hari
sampai tanggal 31 Desember 2019 dengan begitu PPK harus sudah melakukan kontrak
pertanggal 5 Juni 2019. Sedangkan proses tender memerlukan waktu 25 hari kalender. Jadi
Pokja harus melakukan tender mulai tanggal 10 Mei 2019, jika diasumsikan tender gagal
dan dilakukan tender ulang diperlukan waktu tambah 5 hari kerja maka tender bisa
dilakukan mulai tanggal 4 Mei 2019.
April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nov Des 30 31 30 31 31 30 31 30 31 210
Terkait dengan PPK ingin kontraknya berakhir pada tanggal 15 November 2019, akan sulit
dilakukan karena kontrak harus mulai tanggal 11 April 2019. Dimana pokja belum
melakukan proses pemilihan sebagaimana jadual dibawah ini
April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Des 11 31 30 31 31 30 31 15 210
256
Sehingga akan berisiko akan mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan di tambah
adanya hari libur bulan puasa dan lebaran, pegawai pada libur sehingga akan semakin
menambah dampak keterlambatan pekerjaan.
b) Pada pembangunan gedung tersebut jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi antara lain: kontrak Lumsum dimana kontrak ini digunakan dalam hal ruang
lingkup, waktu pelaksanaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas.
Kontrak Lumsum digunakan misalnya: pelaksanaan pekerjaan kontruksi sederhana;,
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (design and build); pengadaan peralatan kantor;
pengadaan benih; pengadaan jasa boga;sewa gedung; atau pembuatan video grafis.
Pembayaran dalam Kontrak Lumsum dengan harga pasti dan tetap, senilai dengan harga
yang dicantumkan dalam Kontrak. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus berdasarkan
hasil/keluaran atau pembayaran secara bertahap pekerjaan berdasarkan tahapan atau bagian
keluaran yang dilaksanakan. Untuk kontrak Harga Satuan digunakan dalam hal ruang
lingkup, kuantitas/volume tidak dapat ditetapkan secara tepat yangdisebabkan oleh
sifat/karakteristik, kesulitan dan resiko pekerjaan. Dalam Kontrak Harga Satuan
pembayaran dilakukan berdasarkan harga satuan yang tetap untuk masing-masing volume
pekerjaan dan total pembayaran (final price) tergantung kepada total kuantitas/volume dari
hasil pekerjaan. Pembayaran dilakukan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan yang
dituangkan dalam sertifikat hasil pengukuran (contoh monthly certificate). Kontrak Harga
Satuan digunakan misalnya untuk kegiatan pembangunan gedung atau infrastruktur,
pengadaan jasa boga pasien di rumah sakit. Atau menggunakan kontrak Gabungan
Lumsum dan Harga Satuan Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan digunakan
dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang dapat dikontrakkan menggunakan Kontrak
Lumsum dan terdapat bagian pekerjaanyang dikontrakkan menggunakan Kontrak Harga
Satuan. Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan digunakan misalnya untuk
Pekerjaan Konstruksi yang terdiri dari pekerjaan pondasi tiang pancang dan bangunan atas.
Atau Terima Jadi (Turnkey) Kontrak Terima Jadi digunakan dalam hal Kontrak Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu
dengan ketentuan sebagai berikut: jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan
selesai dilaksanakan; dan pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai
kesepakatan dalam Kontrak Penyelesaian pekerjaan sampai dengan siap
dioperasionalkan/difungsikan sesuai kinerja yang telah ditetapkan. Kontrak Terima Jadi
biasa digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, misalnya Engineering
Procurement Construction (EPC) pembangunan pembangkit tenaga listrik, pabrik, dan
lain-lain. Dan yang terakhir Kontrak Payung digunakan dalam hal pekerjaan yang akan
dilaksanakan secara berulang dengan spesifikasi yang pasti namun volume dan waktu
pesanan belum dapat ditentukan. Kontrak Payung digunakan misalnya pengadaan obat
tertentu pada rumah sakit, jasa boga, jasa layanan perjalanan (travel agent), ataupengadaan
material.
c) Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena
terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak; Sanksi finansial dapat
berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan; Cidera janji/wanprestasi dapat berupa
kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan
kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan
barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan
257
keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan
bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam
perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa
yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi
ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
d) Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya
denda keterlambatan 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum
dalam Kontrak; atau 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak. Bagian Kontrak adalah
bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
e) Dalam UU Jasa Konstruksi No 2 Tahun 2017 Pasal 53 (1) Dalam penyelenggaraan Jasa
Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada Sub penyedia Jasa yang bersifat
spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14. (2) Pemberian pekerjaan
utama kepada Subpenyedia Jasa yang spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapat persetujuan Pengguna Jasa. (3) Dalam penyelenggaraan J asa Konstruksi,
Penyedia Jasa dengan kualifikasimenengahdan/ataubesarmengutamakan untuk
memberikan pekerjaan penunjang kepada Subpenyedia Jasa dengan kualifikasi kecil. (4)
Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana ter
cantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Sedangkan dalam Peraturan Kepala LKPP bahwa
dimungkinkan adanya bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan dengan syarat sudah
ditentukan dan tercantum dalam dokumen rancangan kontrak, pekerjaan apa saja yang
disubkontrakkan, untuk pekerjaan subkon pada saat permintaan pembayarann dilengkapi
bukti pembayaran kepada subpenyedia/subkontraktor sesuai dengan kemajuan hasil
pekerjaan.
f) Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan mempunyai fungsi penyelesaian
sengketa kontrak pengadaan melalui mediasi; konsiliasi; dan/atau arbitrase sebagaimana
fungsi dan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa kontrak pengadaan Mediasi atau
Konsiliasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Mediator atau Konsiliator
ditunjuk, atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1). Mediator atau Konsiliator atas permintaan Para Pihak dapat
mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi atau Konsiliasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Layanan disertai dengan alasannya.
g) Dalam UU Jasa Konstruksi No 2 Tahun 2017 Layanan usaha yang dapat diberikan oleh
jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi pengkajian; perencanaan; perancangan; pengawasan; dan/atau manajemen
penyelenggaraan konstruksi sedangkan dalam Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 dalam
Bab VIII tentang serah terima, sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan
258
Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh
Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis.
G. PENDAPAT HUKUM/KESIMPULAN
1. Batas akhir pekerjaan tersebut tidak dapat diubah menjadi tanggal 15 November 2019.
2. Jenis kontrak yang dinilai tepat berdasarkan ketentuan yang berlaku adalah jenis kontrak
harga satuan,
3. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, ditetapkan
sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam
Kontrak.
4. pekerjaan yang akan disubkontrakkan tertuang dalam rancangan kontrak tersebut.
5. Penyelesaiaan sengketa dilakukan dalam bentuk musyawarah untuk mencapai mufakat.
Jika proses tersebut belum menyelesaikan sengketa yang timbul, maka dilakukan proses
Mediasi melalui Lembaga Penyelesaiaan Sengketa (LPS) LKPP.
6. Proses pengawasan dan serah terima pekerjaan dapat dilakukan oleh Konsultan Pengawas
H. REKOMENDASI
a. Batas akhir pekerjaan dapat ditentukan hingga tanggal 31 Desember 2019 untuk
mengantisipasi terjadinya lelang gagal dan dibutuhkannya waktu yang lebih pada proses
persiapan kontrak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyiapkan langkah-langkah
akhir tahun yang baik untuk menyikapi proses penyelesaiaan pekerjaan menjelang batas
akhir kontrak.
b. Jenis kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan masih dapat digunakan dengan
pertimbangan masih terdapat bagian pekerjaan dimana produk/keluaran yang dapat
didefinisikan dengan jelas.
c. Semakin detail diuraikan bagian pekerjaan dalam dokumen pemilihan/kontrak, maka akan
semakin mudah untuk menentukan bagian (sisa) pekerjaan yang mana yang harus
dikenakan denda keterlambatan
d. Klausul yang dapat digunakan terkait dengan sanksi atas pelanggaran ketentuan
Subkontrak diantaranya:
• Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor,
permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor
sesuai dengan realisasi pekerjaannya. Sanksi atas pelanggaran ketentuan ini adalah
tidak dilakukannya pembayaran kepada pihak Subkontraktor
• Jika ditemukan kondisi Penyedia melakukan Subkontrak atas bagian pekerjaan tertentu
diluar bagian pekerjaan yang telah ditetapkan di dalam kontrak, atau melakukan
Subkontrak dengan proses yang tidak sesuai dengan mekanisme yang telah dituangkan
di dalam kontrak, maka sanksi atas pelanggaran ketentuan ini adalah tidak
dilakukannya pembayaran kepada pihak Subkontraktor
e. Terkait dengan klausul penyelesaian sengketa, selain melalui mekanisme Mediasi,
dapat juga dipertimbangkan untuk menambahkan mekanisme arbitrase melalui
Lembaga Penyelesaiaan Sengketa (LPS) LKPP jika dikhawatirkan proses Mediasi
belum dapat menyelesaikan sengketa yang timbul.
259
f. Pada klausul Pengawasan dan Serah Terima Pekerjaan, dapat ditambahkan jangka
waktu pemeriksaan oleh Konsultan Pengawas dikaitkan dengan tahapan
pembayaran yang tertuang di dalam kontrak.
I. PENUTUP
Demikian pendapat hukum ini kami sampaikan berdasarkan tanggung jawab profesional, atas
perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih
Hormat Kami,
Ttd
Tim Eight
Ahli Kontrak PBJ
a. Achmad Zikrullah…………………………….
b. Agus Jatmiko……………………………………..
c. Fri sumiyati bilakonga………………………………….
d. Herlin agustin…………………….
e. Mahdisyamri………………………………………
f. Slamet Suhariadi…………………………………
g. Vidi Januardani……………………………………
260