cover buku - WordPress.com

Bapak Setya Budi ArijantaBapak MudjisantosaIbu Eka Wara MarthiantiMr. Nizar SolomonBapak Prof. Dr. Ir. Sarwono HardjomuljadiBapak Robby DarmawanBapak Eko Dwi Prasetiyo

Bapak Abul ChoirBapak Iwan HardianBapak Ir. Sudirman Mustopa, M.SI.Bapak Pupung Faisal, SH.,MH.Bapak Siwi BasukiIbu Nursyati Suwarya

Dari Narasumber :

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI…..…………………………………………………………………………… 3

MATERI LEVEL 6 (KLAIM DAN KERUGIAN NEGARA)………..……………………4

1. Harga Satuan Timpang dan Analisa Harga Satuan………………………………… 5

2. Kontrak Konsolidasi……………………………………………………………….. 12

3. Discussion of Contract Expert, Experience and Based Practice…………………… 19

4. Klaim dalam Ketentuan FIDIC…………………………………………………….. 28

5. 7 (Tujuh) Sengketa Terbesar Kontrak di Direktorat PPH LKPP………………….. 80

6. Klaim dalam Ketentuan BANI……………………………………………………...82

7. Pembahasan terkait Permen PUPR Nomor 22/PRT/M/2018………………………89

8. Temuan Audit dalam Perspektif BPK RI………………………………………….. 145

9. Kerugian Negara dalam Perspektif BPKP…………………………………………. 155

10. Soal-Soal Latihan dan Jawabannya………………………………………………... 165

MATERI LEVEL 7 (TATA CARA MEMBUAT PENDAPAT AHLI KONTRAK (LEGAL

OPINION))………………………………………………………………………………… 194

1. Pengantar Legal Opinion…………………………………………………………... 195

2. Pengalaman dalam Membuat Legal Opinion di Kementerian PUPR RI…………... 205

3. Legal Opinion dalam Praktik BANI……………………………...………………... 218

4. Peran Ahli Kontrak dalam Pekerjaan MRT………………………………………... 224

5. Soal-Soal Latihan dan Jawabannya………………………………………………... 227

1

www.mudjisantosa.net

MANAJEMENPENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAHOleh :

MudjisantosaKasubdit Penanganan Permasalahan Kontrak

Deputi Hukum dan penyelesaian Sanggah LKPP

3/22/2019 2

klarifikasi tidak dimaksudkanuntuk mencari/menawarkan/

mengijinkan perubahanharga/substansi penawaran

KONTRAK dgn PENYEDIA HPS %hps

Komputer 100 4.600.000 460.000.000 5.000.000 500.000.000 92

Printer 40 5.700.000 228.000.000 4.000.000 160.000.000 143

Scanner 20 1.450.000 29.000.000 1.500.000 30.000.000 97

CD Writter 50 2.100.000 105.000.000 3.250.000 162.500.000 65

Jumlah 822.000.000 852.500.000 96

Penawaran ke I = rp 822 jutaPenawaran ke 2 = rp 830 jutaPenawaran ke 3 = rp 837 juta

2

HPSPenawaran Penyedia Harga Jumlah

1 Komputer 100 5.000.000 500.000.000 2 Printer 40 4.000.000 160.000.000 3 Scanner 20 1.500.000 30.000.000 4 CD Writter 50 3.250.000 162.500.000

822.000.000 852.500.000

LEVEL POKJA LEVEL PPK LEVEL AUDIT LEVEL APEHA LEVEL PENYEDIA LEVEL BUDGET LEVEL DUA PENYEDIA / SATU PENYEDIA

3

Tidak gugur Tidak dinegosiasi

a) Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsumdan Harga Satuan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasiterhadap harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% dariharga satuan yang tercantum dalam HPS.

b) Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuantersebut dapat dipertanggungjawabkan/sesuai dengan hargapasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang.

c) Apabila setelah dilakukan klarifikasi Harga Satuan tersebutdinyatakan timpang, maka harga satuan timpang hanya berlakuuntuk volume sesuai daftar kuantitas dan harga. Jika terjadipenambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakantimpang, maka pembayaran terhadap tambahan volume tersebutberdasarkan harga satuan yang tercantum dalam HPS.

4

1. Hps memiliki beberapa item, ada suatu item di HPS dengan harga satuan rp 1 juta.. Penyedia yg menang ..adalah penyedia termurah... menawar untuk item tersebut rp 4 juta, sehingga di kontrak untuk item tersebut Rp 4 juta. Bagamana dengan hal ini ? A. Kontrak dibatalkan B. Pelelangan dibatalkan C. Tidak masalah

2. Kalau kontrak lumpsum.. perlukah diskusi harga timpang ?

A. Perlu B. Tidak perlu

3.. ketika terjadi putus kontrak.. Untuk *item harga timpang*

• A. Dibayar 100%B. Dibayar dgn harga wajarC. Audit dulu untuk mencegah kerugian negara

4. Dalam kontrak yang selesai 100 persen dan tidak ada perubahan volume, dalam kontrak tersebut ada item yang harganya timpang ( harga satuan untuk hps item tersebut rp 1 juta, penyedia menawar Rp 4juta ) hal ini merupakan

• A. Kerugian negara

• B. Mark up harga

• C. Dilihat ahs nya penyedia. Jika ahs nya penyedua ngawur harganya maka hal ini merupakan Kerugian negara.

• D. Dibayar 100% dan tidak ada kerugian negara

5. Kalo ada penambahan volume untuk harga timpangA. Pakai harga timpangB. Pakai harga hpsC. Pakai harga negosiasiD. Diaudit dulu untuk mencegah kerugian negara

5

AHS =ALAT, UPAH, Bahan,PROFIT

EE

HPS / BQ

RAB / BQ

PENGELOLA PENGADAAN PENYEDIA


EE

HPS / BQ

RAB / BQ

PENGELOLA PENGADAAN PENYEDIA


6

Evaluasi Kewajaran Harga Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% HPS, dengan ketentuan: (1) meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah,

bahan dan peralatan dari harga satuan penawaran, sekurang-kurangnyapada setiap mata pembayaran utama;

(2) meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien dari unsur upah, bahan,dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan;

(3) hasil penelitian butir (1) dan butir (2) digunakan untuk menghitung hargasatuan yang dinilai wajar tanpa memperhitungkan keuntungan yangditawarkan;

(4) harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung hargapenawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;

(5) harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftarkuantitas/keluaran dan harga; dan

(6) apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi/perhitungan makaharga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga.

(1) meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarakan informasiterkini harga penawaran dan/atau harga satuan di pasar;

(2) mengevaluasi alasan harga penawaran dan/atau harga satuanproduk yang tidak wajar;

(3) harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitungharga penawaran yang dinilai wajar dan dapatdipertanggungjawabkan;

(4) harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalamdaftar kuantitas/keluaran dan harga; dan

(5) apabila harga penawaran lebih kecil dari hasilevaluasi/perhitungan maka harga penawaran dinyatakan tidakwajar dan gugur harga.

7

1. Ahs ? Dari sisi pengelola pengadaan

• 1. Perlu dibuat2. Suka suka saja3. Harus dibuat

2. Ahs dari sisi penyedia ?A.. Disyaratkan dalam dokumen tender ?B. Tidak disyaratkanC. Disampaikan kalo penawaran dibawah 80%

•

• 3. Penawaran yang dibawah harga hps 80%

• A. Ahs penyedia dilampirkan di kontrakB. Ahs penyedia dilampiri nantinya jaminan pelaksanaan 5% dari hpsC. Ahs penyedia diklarifikasi dapat dipenuhi dan tidak rugiD. Ahs dperlukan untuk auditor dan apeha

KONSOLIDASI PENGADAANSTENT JANTUNG

UNIT PENGADAAN BARANG/JASA

RS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

LATAR BELAKANG

• Temuan BPK terkait perbedaan harga Stent di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI

• Rapat bersama dengan beberapa RS Vertikaldilingkungan Kemenkes terkait temuan BPK dantindak lanjutnya

• Arahan dan keputusan dari pimpinan (Dirjen YankesKemenkes) untuk melakukan konsolidasi pengadaan

8

LANGKAH – LANGKAH KONSOLIDASIPERSIAPAN

PENGADAAN

• Surat dari Sesdirjen Kemenkesmenunjuk RSJPDHK sebagaipenanggung jawab konsolidasi(konsolidator).

• Koordinasi antar RS VertikalKemenkes melibatkan PPK, InstFarmasi dan Pengguna (dokterspesialis jantung).

• Konsultasi ke LKPP.• Surat permohonan mengikuti

konsolidasi dari tiap RS disertaidaftar kebutuhan.

• Penyusunan RPP meliputi : HPS, spesifikasi teknis dan rancangankontrak.

• Penetapan RPP denganditandatangani oleh semua PPK.

PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

• Menetapkan metode pemilihan(dipilih lelang/tender itemized)

• Menetapkan system evaluasiterutama evaluasi teknis (hasilkoordinasi dengan dokterspesialis jantung)

• Penetapan tim teknis untukmembantu pokja melakukanevaluasi teknis

• Koordinasi dengan LPSE Kemenkes terkait sistem

• Pembuatan paket di system olehPokja ULP RSJPDHK.

• Penjelasan pengadaan dihadiriseluruh pihak yang terlibatkonsolidasi.

• Pembukaaan dan evaluasipenawaran.

• Penetapan dan pengumumanpemenang oleh PokjaRSJPDHK.

• Pembuatan berita acara dandiserahkan ke tiap – tiap PPK.

PELAKSANAAN KONTRAK

• Penerbitan surat penunjukanoleh masing – masing PPK.

• Finalisasi kontrak oleh masing –masing PPK.

1.Pelaksanaan dan manajemenkontrak dilakukan oleh masing –masing PPK.

Kendala :Perbedaan kebutuhan tiap RS berbeda.

Perbedaan teknis pelaksaan pekerjaan tiap RS berbedaPenentuan spesifikasi teknis stent.

Penentuan klausul rancangan kontrak salah satunyaklausul pembayaran dikarenakan kebijakan tiap RSberbeda.

Kewajiban penggunaaan e catalogue dikarenakan adasebagian merk stent sudah tayang di e catalogue.

Penentuan HPS stent dikarenakan lokasi RS yangberbeda.

Solusi :Perbedaan kebutuhan diakomodir dengan melakukan lelangitemized.Draft kontrak, teknis pelaksanaan dan kebijakan pembayaranmengacu pada RS Jantung dan Pembuluh Darah HarapanKita, dimana jika ada RS lain yang tidak setuju dengankebijakan tersebut, tidak diwajibkan untuk mengikutikonsolidasi pengadaan ini.Penentuan spesifikasi teknis melibatkan organisasi profesi.Untuk penggunaan ecatalog, setelah berdiskusi dan bersuratresmi ke LKPP, dinyatakan bahwa jika ada hal yang berbedadari ecatalog, maka dapat menggunakan jenis pengadaanlainnya. Didalam salah satu persyaratan teknis, terdapatpersyaratan untuk masuk dalam generasi ke 3 atau 4 untukstent DES, dan terdapat tata cara pemesanan yang berbedasehingga dari hal tersebut maka dapat dilakukan pengadaandiluar ecatalog.Untuk keseragaman HPS maka ongkos kirimdihitung/ditawarkan terpisah.

KENDALA DAN SOLUSI

PERSIAPAN PENGADAAN

KENDALA DAN SOLUSI

PERSIAPAN PENGADAAN

9

KONSOLIDASI PENGADAAN

Pengadaan stent jantung untuk 5 rumah sakit vertical Kemenkes :

1. Rumah Sakit jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta

2. Rumah Sakit Fatmawati Jakarta

3. Rumah Sakit Persahabatan Jakarta

4. Rumah Sakit M Djamil Padang

5. Rumah Sakit Sardjito Jogjakarta

Konsolidasi dilakukan dengan tender bersama secara itemized.

Kontrak ditandatangani oleh masing – masing PPK.

Kendala :

Sistem LPSE Kemenkes saat itu belum mengakomodirkonsolidasi pengadaan yang dilakukan pada tahappemilihan penyedia.

Penentuan anggota tim teknis

Solusi :Dilakukan install SPSE versi terbaru dibantu oleh LPSEKemenkes dan LKPP.

Anggota tim teknis ditetapkan oleh KPA RSJPDHK terdiridari dokter spesialis jantung dan ners dari DI INB.

KENDALA DAN SOLUSI

PEMILIHAN PENYEDIA

KENDALA DAN SOLUSI

PEMILIHAN PENYEDIA

10

Kendala :

Sistem pelaksanaan pekerjaan perlu dipelajari oleh tiap– tiap PPK.

Komitmen dari pengguna di masing – masing RS untukmelaksanakan ketentuan dalam kontrak.

Solusi :Melakukan koordinasi dengan RSJPDHK.

Komitmen dari pimpinan masing – masing RS.

KENDALA DAN SOLUSI

PELAKSANAAN KONTRAK

KENDALA DAN SOLUSI

PELAKSANAAN KONTRAK

KONSOLIDASI PENGADAAN DI SISTEM SPSE

• Pembuatan Paket

11

12

• Pembuatan dokumen

13

14

making the difference

Contracts Management in Construction Contracts

THE ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE CONTRACTS EXPERT6 December 2018

Turner & Townsend

Contents

1. Introduction to Contracts Management – An Overview

2. The Role of the Contracts Expert

3. Pre-Contract Award Stage – Contract Procurement

4. Post-Contract Award Stage – Contract Administration

Roles and Responsibilities of Construction Management in Construction Projects 2

15

Turner & Townsend

Introduction to Contracts Management : A Brief Overview

Importance of the Contracts Management Role

■ Critical to the success of a construction project

■ Acts as an adviser on the contract terms

■ Ensure that the financial interests of the organisation is protected

How Construction Contracts are formed – Offer and Acceptance

■ Written agreement between two parties

■ Offer and Acceptance

■ Determines the rights and obligations between the contracting parties

3Roles and Responsibilities of Construction Management in Construction Projects

Turner & Townsend

Introduction to Contracts Management : Contract Formation


INDONESIAN CIVIL CODE

CONSTRUCTION CONTRACTS

ICC 1338

ICC 1320NO

YES

Contractor makes

counter offer

Agreement is reached

Employer makes offer to Contractor

Has Contractor

accepted the offer?

Binding contract is

formed between E & C

E has rights and obligations

under the contract

C has rights and obligation

under the contract

16

Turner & Townsend

The Role and Responsibilities in Contracts Management

Responsibilities include two stages

■ Pre-Contract Stage

■ Tender documents prepared, contract negotiation is undertaken and final contract documents are prepared for contract execution and contract award

■ Post Contract Award Stage

■ After the contract is awarded. Parties have to comply with conditions of contract


Turner & Townsend

The Role and Responsibilities in Contracts Management


Contract award

Tender recommendations

, contract negotiations

Procurement Process

Contract Strategy Chosen

(Lump Sum / Measurable etc)

Contract Closeout

Contract Administration

Change management

Contract

compliance

Contract management & monitoring and

reporting on cost and contract compliance

Pre-Contract Procurement Stage:

Post - Contract Award Stage:

17

Turner & Townsend

Pre-Contract Award Stage: Contract Procurement

Pre-Contract Responsibilities:

■ Contract Drafting - Develop contract terms and conditions

■ Tender Evaluation - Receive, Evaluate and Selection of Preferred Tenderer

■ Contract Negotiation - Finalise contract terms and conditions and issue Letter of Acceptance

■ Contract Award - Prepare Final Contract and Execute Contract


Turner & Townsend

Post-Contract Award Stage – Contract Administration


EXAMPLE OF TYPICAL CONTRACTUAL LINKS ON MAJOR CONSTRUCTION PROJECTS UNDER FIDIC FORM OF CONTRACTS

Employer Consultant Engineer

Contractor

SubcontractorSubcontractorSubcontractor

Dispute Adjudication

Board

RED BOOK YELLOW BOOK SILVER BOOK etc

WHITE BOOK

DISPUTE ADJUDICATION AGREEMENT

18

Turner & Townsend


Post Contract Award Responsibilities – Engineer’s View

■ Ensure signed contracts are communicated to Project Manager and relevant operational staff within the organisation

■ Contracts Expert to familiarise himself with the contract documents

■ Maintain records of all contractual correspondence and documentation, change registers and payments

■ Develop and implement processes and procedures for contracts management in compliance with company policy defined by the conditions of contract

■ Variation Process and Procedure – Clause 13

■ Payment Process and Procedure – Clause 14

■ Handover Process and Procedure – Clause 10


Turner & Townsend


Variation Process and Procedure:

■ Variations are administered under Clause 13 and may include:

■ Additions

■ Omissions

■ Alterations

■ Assess contractor’s entitlement to variations

■ If contractor is entitled, the Engineer should issue instruction to initiate a variation

■ If contractor is not entitled, the Engineer may refuse to issue instruction

■ Usually the contract will define the procedure and requirements whereby variations may be initiated and processed


19

Turner & Townsend

Post-Contract Award Stage – Contract Administration – Variation Process


Start

Engineer may

initiate variation

Follow evaluation procedure

Engineer responds

with approval

Engineer may

request submittal

of proposal

Determination Clause 3.5

InstructionFollow

evaluation procedure

Contractor proceeds with variation works

Contractor may submit proposal

Contractor does not proceed

with variation

Engineer responds

with disapproval

Instruction

SC 13.2

SC 13.3

SC 13.1

SC 13.3

Cl. 3.5

NO

YES

Turner & Townsend


Payment Process and Procedure:

■ Payments are administered under Clause 14 and include:

■ Advance Payment – Sub-Clause 14.2

■ Monthly Interim Payments - Sub-Clause 14.3

■ Final Payment – Sub-Clause 14.11

■ Contractor submits monthly interim payment applications

■ Engineer evaluates Contractor’s application and issues payment certificate within 28 days

■ Employer pays the Contractor within 56 days of the Engineer receiving the Contractor’s payment application

■ If the Employer doesn’t pay within 56 days, then the Contractor will be able to change interest on late payment, also known as financing charges


20

Turner & Townsend

Post-Contract Award Stage – Contract Administration – Monthly Interim Payment Process


Start

Contractor submits Interim Payment

Application

Contractor entitled to

finance charges

Engineer issues Interim Payment

Certificate

FINISH

Failure to Pay

Payment within 56 days after receipt of statement

by Engineer

Notice to suspend and/or Termination

Notice

SC 14.3

28 days 28 days

SC 14.7SC 14.6

SC 14.8 Cl. 16

56 days payment timescale

Turner & Townsend


Handover Process and Procedure:

■ Contractor considers the Work to be complete – Clause 10

■ Contractor applies in writing to the Engineer by sending a notice (up to 14 days in advance)

■ Engineer issues a Taking Over certificate within 28 days

■ If the Engineer considers that the works are not complete, he should issue a letter rejecting the Contractor’s application stating the reasons for rejection

■ A reason for rejection may be that there are outstanding works and that the Contractor needs to complete the outstanding work and re-apply for a Taking Over Certificate

■ If the Engineer does not issue a Taking Over Certificate within 28 days, then the Contractor may consider that the works are complete and automatically taken over by the Employer.


21

Turner & Townsend

Post-Contract Award Stage – Contract Administration – Handover Process


Contractor considers work is

complete

Engineer rejects with

reasons within 28

days

Engineer issues certificate of

completion with 28 days

Taking Over

Achieved

Contractor applies by notice to

Employer that the works are

complete & ready to take over

No Taking Over & Contractor must

complete outstanding works

before issuing further notice

No Engineer’s notice within 28

days

Works considered to be

complete

YES

NO

SC 10.1SC 10.2

NO

YES

Turner & Townsend

In Summary

The Contracts Expert serves as –

■ a point of contact to provide guidance on contractual matters to Project Managers and other operational staff.

■ Acts as the contractual “middleman” between the Employer and the Contractor to ensure that any contract changes / disputes / clarifications are reviewed / approved and reconciled in a timely manner.


22

Prepared by: Nizar Solomon

2nd FloorJl. Johar No. 20MentengCentral Jakarta10350

t: +62 822 1184 2402e: [email protected]

17

Thank you …. Any Questions

23

Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)

FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator Board of Director DRBF Region 2

DRBF Country Representative for Indonesia Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan Pengawas

Universitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen [email protected]; [email protected] & [email protected]

www.sarwonohm.com

KONTRAK - KLAIM - PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI

Kontrak – Klaim – Penyelesaian Sengketa

Ko n trak Ko n stru

ks i

Kla im Ko n stru ks

i

Pen ye lesa ian

Sen gketa


FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Dewan PengawasUniversitas Mercu Buana (UMB), Guru Besar Manajemen Konstruksi

[email protected]; [email protected] & [email protected]

09 Desember 2018

24

KUH Perdata 1338 Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.





09 Desember 2018

In a judgem e nt by Lord Wensleydale in 1861 sa id—“The que stio n is no t what the parties to a deed or other docum en ts may have intended to do by en te ring into that deed, but what is the mean in g of the words used in that deed: a mos t im po rtan t distinction in all cases of construction and disregard of which often leads to erroneou s conclu s ion s”.

It was even mo re stron gly put in the judg em en t by Sir Gore ll Barnes in 1907 when he said—“What a man intends and the express ion of his inten tion are two differen t thing s. He is bound and those who take after him are bou nd by his expressed inten tion. If that expre ssed inten tion is unfortu nately differen t from what he really desires, so much the worse for those who wish the actua l inten tion to prevail.”





09 Desember 2018

25

Garn er (2004) “Contract is an agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise

recognizable at law”(Bryan A.Garn er (2004):

“Black’s Law Dictionary”, Thom so n West)

Martin and Law (2006) “Contract is a legally binding agreement. Agreement arises as a result of “offer and

acceptance”, but a number of other requirements must be satisfied for an agreement to be legally binding”.

Elizabeth A Martin and Jonathan Law (2006): “Oxford Dictionary of Law”, Oxford University Press

Chow (2006) “Contract is a legally binding agreement formed when one party accepts an offer made by another and which fulfills the conditions”

(Chow Ko k Fon g (2006):” Construction Contracts Dictionary”, Sweet & Maxwell

Asia)

John Adriaa nse (2010) said that “A variety of factors makes a construction contract different from most other types of contracts. These include the length of the project, its complexity, its size and the

fact that the price agreed and the amount of work done may change as it proceedsJohn Adriaanse (2010):

“Construction Contract Law : The Essen tia l s“





09 Desember 2018





09 Desember 2018

26





1CONSTRUCTION

CONTRACT

2CONSTRUCTION

CLAIM

3CONSTRUCTION

DISPUTE

09 Desember 2018

© DRBF 2018

27

© DRBF 2018

FIDIC Conditions of Contract

for Construction


for EPC/Turnkey Projects


for Plant and Design Build

© DRBF 2018

Sub-Clause 14.1The Contract PriceUnless otherwise sta ted in the Particu lar Condition s:(a) paym en t for the Works shall be made on the bas is of the lum p sum Con tract Price, subject to adjustm en ts in accordance with the Contract; and(b) the Con tractor shall pay all taxes, duties and fees requ ired to be paid by him underthe Contract, and the Con tract Price shall no t be adju sted for any of these costs, except as sta ted in Sub-Clau se 13.7 [Adjustments for Changes in Legislation].

Sub-Clause5.3Contractor’s UndertakingThe Contractor undertakes that thedesign, the Contractor's Docu ments, theexecution and the co mpleted Works willbe in accordance with:(a) the Laws in the Coun try, and(b) the docu me nts for ming the Contract,as altered or modified by Variatio n s.

Sub-Clause 14.1The Contract PriceUnless otherwise stated in the ParticularConditio ns:(a) the Contract Price shall be agreed ordeter mined under Sub-Clause 12.3[Evaluation] and be subject to adjust mentsin accordance with the Contract;(b) the Contractor shall pay all taxes,duties and fees required to be paid by hi munder the Contract, and the Contract Priceshall not be adjusted for any of thesecosts except as stated in Sub-Clause 13.7[Adjustments for Changes in Legislation];(c) any quantities which may be set out inthe Bill of Quantities or other Scheduleare estimated quantities and are not tobe taken as the actual and correctquan tities:

(i) of the Works which the Contractoris required to execu te, or

(ii) for the purposes of Clause 12[Measurement and Evaluation]; and ………….

Sub-Clause 14.1The Contract PriceUnless otherwise stated in the ParticularConditio ns:(a) the Contract Price shall be the lu mp su mAccepted Contract Amo u nt and be subject toadju stm en ts in accordance with the Contract;(b) the Contractor shall pay all taxes, duties andfees required to be paid by him under theContract, and the Contract Price shall not beadjusted for any of these costs, except asstated in Sub-Clause 13.7 [Adjustments forChanges in Legislation];(c) any quantities which may be set out in aSchedule are estimated quantities and are notto be taken as the actual and correct quantitiesof the Works which the Contractor is required toexecu te; and(d) any quantities or price data which may beset out in a Schedule shall be used for thepurposes stated in the Schedule and may beinapplicable for other purposes.However, if any part of the Works is to be paidaccording to quantity supplied or work done,the provisions for measure me nt andevaluation shall be as stated in the ParticularConditions. The Contract Price shall bedeter mined accordingly, subject to adjust me ntsin accordance with the Contract.

28

© DRBF 2018

www.themegallery.com

CONSTRUCTION CONTRACTCONTRACTORSub-Cla use 2.1Right of Access to the SiteIf the Contractor suffers delay and/orincurs Cost as a result of a failure bythe Employer to give any such rightor possession within such tim e, theContractor shall give notice to theEmployer and shall be entit led subjectto Sub-Clause 20.1 [Contractor's Claims]to:(a) an extension of time for any suchdelay, if completion is or will bedelayed, under Sub-Clause 8.4[Extension of Time for Completion], and(b) paym ent of any such Cost plusreasonable profit, which shall beadded to the Contract Price.

Sub-Cla use 4.24FossilsIf the Contractor shall, upon discovery ofany such finding, promptly give notice tothe Employer, who shall issu einstructions for dealing with it. If theContractor suffers delay and/or incursCost from complying with theinstructions, the Contractor shall give afurther notice to the Employer and shallbe entitled subject to Sub-Clause 20.1[Contractor's Claims] to:(a) an extens ion of tim e for any such delay, if com ple tion is or will be delayed,under Sub-Clause 8.4 [Extension of Time for Completion], and(b) paym ent of any such Cost, which shall be added to the Contract Price.

Sub-Clause 7.4Tes tin gIf the Contractor suffers delay and/or incursCost from complying with these instructionsor as a result of a delay for which theEmployer is responsible, the Contractorshall give notice to the Employer and shallbe entit led subject to Sub- Clause 20.1[Contractor's Claims] to:(a) an extension of time for any such delay,if com pletion is or will be delayed,under Sub-Clause 8.4 [Extension of Time forCompletion], and(b) paym ent of any such Cost plusreasonable profit, which shall be added to theContract Price.

Sub-Cla use 16.1Contractor’s Entitlement toSuspend WorkIf the Contractor suffers delay and/orincurs Cost as a result of suspendin gwork (or reducing the rate of work) inaccordance with this Sub-Clause, theContractor shall give notice to theployer and shall be entitled subject toSub-Clau se 20.1 [Contractor's Claims] to:(a) an extension of time for any suchdelay, if completion is or will bedelay ed,under Sub-Clause 8.4 [Extension of Timefor Completion], and(b) payment of any such Cost plusreasonable profit, which shall be addedto the Contract Price.

Sub-Clause 17.4Consequences of Employer’sRisksIf the Contractor suffers delay and/orincurs Cost from rectifying this los sor dam age, the Contractor shall give afurther notice to the Employer a ndshall be entit led subject to Sub-Claus e20.1 [Contractor's Claims] to:(a) an extension of time for any suchdelay, if completion is or will bedelayed,under Sub-Clause 8.4 [Extension of Timefor Completion], and(b) paym ent of any s uch Cost, whichshall be added to the Contract Price.

Sub-Clause 19.4Consequences of Force MajeureIf the Contractor is prevented fromperfor ming any of his obligations underthe Contract by Force Majeure of whichnotice has been given under Sub-Clause19.2 [Notice of Force Majeure], and suffers delayand/or incurs Cost by reason of such ForceMajeure, the Contractor shall be entit ledsubject to Sub-Clause 20.1 [Contractor'sClaims] to:(a) an extension of time for any suchdelay, if completion is or will be delayed,under S ub-Clause 8.4 [Extension of Time forCompletion], and(b) if the event or circum stance is of thekind described in sub paragraphs (i) to (iv)of Sub-Clause 19.1 [Definition of ForceMajeure] and, in the case of subparagraphs (ii)to (iv), occurs in the Country, paym e nt ofany such Cost.

Sub Clause 8.9Consequences of Su spen sio nIf the Contractor suffers delay and/or incursCost from complying with the Employer‘sinstructions under Sub-Clause 8.8[Suspension of Work] and/or from resuming thework, the Contractor shall give notice to theEmployer and shall be entitled subject toSub-Clau se 20.1 [Contractor's Claims] to:(a) an extension of time for any such delay,if completion is or will be delayed, underSub-Clause 8.4 [Extension of Time forCompletion], and(b) paym ent of any such Cost, which shall beadded to the Contract Price.

Sub-Clause 10.3Interference with Tests o nCom pletionIf the Contractor suffers delay and/or incursCost as a result of this delay in carrying outthe Tests on Completion, the Contractor shallgive notice to the Employer and shall beentit led subject to Sub-Clause 20.1[Contractor's Claims] to:(a) an extension of tim e for any such delay, ifcompletion is or will be delayed, under Sub-Clause 8.4 [Extension of Time for Completion], and(b) paym ent of any such Cost plusreasonable profit, which shall be added to theContract Price.

Sub-Cla use 13.7Adjust ments for Changes inLeg isla tio nIf the Contractor suffers (or will suffer)delay and/or incurs (or will incur) additionalCost as a result of these changes in theLaws or in such interpretations, made afterthe Base Date, the Contractor shall givenotice to the Employer and shall be entitledsubject to Sub-Clause 20.1 [Contractor'sClaims] to:(a) an extension of time for any such delay,if completion is or will be delayed, underSub-Clause 8.4 [Extension of Time forCompletion], and(b) paym ent of any such Cost, which shallbe added to the Contract Price.

© DRBF 2018

FIDIC Condition s of Contract for Con stru ctio n,which are reco m m ended for building or engineering works designed by theEmployer or by his representative, the Engineer. Under the usual arrangements for this type ofcontract, the Contractor constructs the works in accordance with a design provided by the Employer. However,the works may include some elements of Contractor-designed civil, mechanical, electrical and/or constructionworksFIDIC Condition s of Contract for Plan t and Desig n-Bu ild,which are reco m m ended for the provision of electrical and/or mechanical plant,and for the design and execution of building or engineering works. Under the usualarrangements for this type of contract, the Contractor designs and provides, in accordance with the Employer’srequirements, plant and/or other works; which may include any combination of civil, mechanical, electrical and/orconstruction works.FIDIC Condition s of Contract for EPC/Turnkey Projects,which may be suitable for the provision on a turnkey basis of a process orpower plant, of a factory or similar facility, or of an infrastructure project orother type of development, where (i) a higher degree of certainty of final price and time isrequired, and (ii) the Contractor takes total responsibility for the design and execution of the project,with little involvement of the Employer. Under the usual arrangements for turnkey projects, the Contractorcarries out all the Engineering, Procurement and Construction (EPC): providing a fully-equipped facility, ready foroperation (at the "turn of the key").

29

© DRBF 2018

Sub-Clau se 14.1 The Con tract Price(a) the Contract Price shall be agreed or determined under Sub-Clause12.3 [Evaluation] and be subject to adjustment in accordance with theContract.(Conditions of Contract for Construction-1999 and MDB HarmonisedEdition-2006)

Sub-Clau se 14.1 The Con tract Price(a) the Contract Price shall be the lump sum AcceptedContract Amount and be subject to adjustments in accordancewith the Contract(Conditions of Contract for Plant Design Build 1999)

Sub-Clau se 14.1 The Con tract PriceUnless otherwise stated in the Particular Conditions:(a)payment of the Works shall be made on the basis of the lump sum ContractPrice, subject to adjustments in accordance with the Contract;(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects -1999)

FIDIC GCC for Works of Civil Engineering Construction 2nd editio n (July 1969)

Clause 5: Extent of Contract.The contract comprises the construction………….everything whether of a temporary or permanent nature required in and for such construction completion and maintenance so far as the necessity for providing the same is specified in or reasonably to be inferred from the Contract.

Case: During the execution of Saguling Hydro Electric Power Plant Project [2], in the employer’s opinion, the additional slopeprotection by full column adhesive rock-bolt was inferred as necessary due to the excavation shape and the extent ofweathered rock. In the contractor’s opinion, the full column adhesive rock bolt was not specified in the contract.The different interpretation encouraged the contractor to submit their claim which finally became disputes between twoparties and proofed that the ambiguities of wording may lead to disputes.

Clauses of FIDIC Condition s of Contract

30

31

32





09 Desember 2018

Sarwono Hardjomuljadi, INDONESIA

Current Practice of FIDIC EPC/Turnkey Project: Employer’s pitfalls when using a Silver Book

33

Bengt HolmstromBorn: Finland, April 18, 1949

Oliver Simon D’Arcy HartBorn: UK, October 9, 1948………..the ex ante contract shapes parties entitlementsregarding ex post outcomes. If a party does not getwhat she feels entitled to, she is aggrieved and willshade her performance ex post, causing dead-weightlosses.

…………after observing the difficulty of his task, theagent can change the contract within certain limits tothe benefit of both parties.

Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017Copyright © Dispute Resolution Board Foundation 2017

Dispute Board International ConferenceAugust 23-24 ,2017Bali, Indonesia

34


Indonesian Centre for Arbitration and Alternative Dispute Resolution for Construction.

Jakarta Surabaya High Speed Railway ConferenceJakarta 13 March 13, 2018


FIDIC CCEDITION 2017

Indonesian Centre for Arbitration and Alternative Dispute Resolution for Construction.

35

Sub-Clause 14.1 The Contract Price(a)the Contract Price shall be agreed or determined under Sub-Clause 12.3 [Evaluation] and besubject to adjustment in accordance with the Contract.(Conditions of Contract for Construction-1999 and MDB Harmonised Edition-2006)

Sub-Clause 14.1 The Contract Price(a) the Contract Price shall be the lump sum Accepted Contract Amount and besubject to adjustments in accordance with the Contract(Conditions of Contract for Plant Design Build 1999)

Sub-Clause 14.1 The Contract PriceUnless otherwise stated in the Particular Conditions:(a)payment of the Works shall be made on the basis of the lump sum Contract Price, subject toadjustments in accordance with the Contract;(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects -1999)


EMPLOYER

The detailed ground investigation is not

available yet

The contractor will be responsible for risks, contingencies

and other circumstances..

Tno

Sub Clause 4.12 Unforeseable difficultiesExcept as otherwise stated in the Contract:(a) the Contractor shall be deemed to have obtained allnecessary information as to risks, contingencies andother circumstances which may influence or affect theWorks;(b) by signing the Contract, the Contractoraccepts total responsibility for having foreseen alldifficulties and costs of successfully completingthe Works; and(c) the Contract Price shall not be adjusted to takeaccount of any unforeseen difficulties or costs.

By using Silver Book, the Contractors will be responsiblefor the design and almost every event (ref 4.12).

Completion schedule is very tight, design not

available yet

Technical consideration

No payment for any

variation

The contract is lump sum fixed price

I have to start the construction, because

there is time constraint but design

is not available yet

Financial considerationNo unforeseeable

physical conditions

The Government regulation restrict the additional contract price for lumpsum

contract.

Regulation consideration

36


Sub-Clause 5.1. General Design ObligationThe Contractor shall be deemed to have scrutinised, prior to the Base Date, the Employer'sRequirements (including design criteria and calculations, if any). The Contractor shall beresponsible for the design of the Works and for the accuracy of such Employer'sRequirements (including design criteria and calculations), except as stated below:………………………………

EMPLOYER

Sub-Clau se 4.1 Site DataThe Employer shall have made available to the Contractor for his information, prior to the Base Date, allrelevant data in the Employer's possession on subsurface and hydrological conditions at the Site, includingenvironmental aspects. The Employer shall similarly make available to the Contractor all such data whichcome into the Employer's possession after the Base Date.The Contractor shall be responsible for verifying and interpreting all such data. The Employer shall haveno responsibility for the accuracy, sufficiency or co mpleteness of such data, except asstated in Sub-Clause 5.1 [General Design Responsibilities].


CONTRACTORSub-Clau se 5.1 Genera l Design Obliga tio n------------------------ The Employer shall not be responsible for any error, inaccuracy or omission of any kind inthe Employer's Requirements as originally included in the Contract and shall not be deemed to have given anyrepresentation of accuracy or completeness of any data or information, except as stated below. Any data orinformation received by the Contractor, from the Employer or otherwise, shall not relieve the Contractor fromhis responsibility for the design and execution of the Works.……………………..However, the Employer shall be responsible for the correctness of thefollowing portions of the Employer's Requirem ents and of the following data andinform ation provided by (or on behalf of) the Employer:(a) portions, data and information which are stated in the Contract as being immutable or the responsibility ofthe Employer,(b) definitions of intended purposes of the Works or any parts thereof,(c) criteria for the testing and performance of the completed Works, and(d) portions, data and information which cannot be verified by the Contractor except a sotherwise sta ted in the Contract.

37


EMPLOYER

CONTRACTOR

Sub-Clause 13.3 Variation ProcedureIf the Employer requests a proposal, prior to instructing a Variation, the Contractor shall respond in writing as soon as practicable, eitherby giving reasons why he cannot comply (if this is the case) or by submitting:(a) a description of the proposed design and/or work to be performed and a programme for its execution,(b) the Contractor's proposal for any necessary modifications to the programme according to Sub-Clause 8.3 [Programme] and to the Timefor Completion, and(c) the Contractor's proposal for adjustment to the Contract Price.

Sub Clause 13.1 Right to VaryVariations may be initiated by the Employer at any time prior to issuing the Taking-

Over Certificate for the Works, either by an instruction or by a request for theContractor to submit a proposal.

A Variation shall not comprise the omission of any work which is to be carried outby others

The Contractor shall execute and be bound by each Variation, unless theContractor promptly gives notice to the Employer stating (with supporting particulars)that (i) the Contractor cannot readily obtain the Goods required for the Variation, (ii) itwill reduce the safety or suitability of the Works, or (iii) it will have an adverse impacton the achievement of the Performance Guarantees. Upon receiving this notice, theEmployer shall cancel, confirm or vary the instruction.

There will be additional contract price in case there are some variations instructed

and/or approved


Sub Clause 4.1 Contractor’s General ObligationsThe Contractor shall design, execute and complete the Works in accordance with the Contract, andshall remedy any defects in the Works. When completed, the Works shall be fit for the purposes forwhich the Works are intended as defined in the Contract.

The Contractor shall provide the Plant and Contractor's Documents specified in the Contract, and allContractor's Personnel, Goods, consumables and other things and services, whether of a temporaryor permanent nature, required in and for this design, execution, completion and remedying ofdefects.

The Works shall include any work which is necessary to satisfy the Employer's Requirements, or isimplied by the Contract, and all works which (although not mentioned in the Contract) are necessaryfor stability or for the completion, or safe and proper operation, of the Works.

The Contractor shall be responsible for the adequacy, stability and safety of all Site operations, ofall methods of construction and of all the Works.

The Contractor shall, whenever required by the Employer, submit details of thearrangements and methods which the Contractor proposes to adopt for the executionof the Works. No significant alteration to these arrangements and methods shall bemade without this having previously been notified to the Employer.

CONTRACTOR

38


The Silver book is not suitable for use in the following circumstances:

If there is insufficient time or information for tenderersto scrutinise and check the Employer’s Requirements orfor them to carry out their designs, risk assesmentaccount of studies and estimating (taking particularaccount of Sub-Clause 4.12 and 5.1).

If the Employer intends to supervise closely or control theContractor’s work, or to review most of the constructiondrawings.

If the amount of each interim payment is intermediary tobe determined by an official or other intermediary

If construction will involve substantial work undergroundor work in other areas which tenderer cannot inspect

EIC consider that the following circumstances could beadded to the list;· Where part of the design is made by the Employer andis binding on the Contractor· In competitive bidding without negotiations.

EMPLOYER

Decision maker to choose or not to choose the Silver book is the Employer.

Employer should have confidence in the competence, resources andexperience of his potential Contractor based on the prequalification and andgood tendering process and finally choose the “best contractor”.In the Silver book, there should not be an over inspection, to detailedsupervision and interference by approval for any activities.

For a Contractor to enter into a contract of fixed time and price hisobligations must also be fixed and once the contract is signed, the Employershould not be able to unilaterally impose his will on the design andconstruction process.

The extent to which the Employer might disrupt the design and constructionprocess is the most fundamental area of concern for contractors working onturnkey projects. FIDIC would appear to accept this important principle bystating in the Introductory Note to the Silver Book:“The Employer should exercise limited control over and should in generalnot interfere with the Contractor’s work”.





09 Desember 2018

39

Pengguna Jasa harus membayar kepada kontraktor atas apa yang telahdikerjakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan berdasarkan kontrak.

PENGGUNA JASA(THE EMPLOYER)





09 Desember 2018

ENJINIR(THE ENGINEER)

Enjinir harus melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Pengguna Jasa(sebagai klien), yaitu apa yang ditugaskan kepadanya guna bertindakuntuk dan atas nama Pengguna Jasa dalam melaksanakan pengawasanpelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor atas apa yang telah dikerjakannyaberdasarkan suatu kontrak konstruksi.





09 Desember 2018

40

Klausula 3.1 FIDIC Conditions of Contract menyatakan bahwa dalam halEnjinir menggunakan haknya untuk memerintahkan kepada Kontraktor,dimana seharusnya dia harus mendapat persetujuan telebih dahulu dariPengguna Jasa, maka dianggap bahwa persetujuan atas tindakan yangdiambil Enjinir telah diberikan oleh Pengguna Jasa.• Berarti:– Pengguna jasa terikat dengan aksi yang diambil oleh Enjinir;

– Kontraktor tidak harus khawatir apakah tindakan Enjinir teleh mendapatpersetujuan Pengguna Jasa ataukan melebihi otoritas yang diberikan..

– Semua akibat yang terjadi akibat apa yang diperintahkan oleh Enjiniruntuk dan atasnama Pengguna Jasa merupakan tanggung jawabPengguna Jasa.





09 Desember 2018

Kontraktor harus melaksanakan semua pekerjaan yang tercantum dalamkontrak dengan waktu, kualitas dan biaya sesuai dengan apa yangdisepakati dalam kontrak, kecuali terdapat perintah dari Enjinir/Penggunajasa.

KONTRAKTOR(THE CONTRACTOR)





09 Desember 2018

41



Settlement of Dispute FIDIC Conditions of Contract Edition 2 , 1969

Clause 67 Settlement of DisputesIf a dispute or difference of any kind whatsoever shall arise betweenthe Employer or the Engineer and the Contractor in connection with,or arising out of the Contract, or the carrying out of the Works(whether during the progress of the Works or after their completionand whether before or after the termination abandonment or breach ofthe contract) it shall in the first place be referred to and settled bythe Engineer who within a period of 90 days after beingrequested by either party to do so shall give written notice of hisdecision to the Employer and the Contractor. Save as hereinafterprovided such decision in respect of every matter so referredshall be final and binding upon the Employer and the Contractoruntil the completion of the work and shall forthwith be giveneffect to by the Contractor who shall proceed with the Works withall due diligence whether he or the Employer requires arbitration ashereinafter provided or not.




Clause 67 Settlement of DisputesIf a dispute or difference of any kind whatsoever shall arise between theEmployer and the Contractor or the Engineer and the Contractor inconnection with , or arising out of the Contract, or the execution of theWorks, whether during the progress of the Works or after their completionand whether before of after the termination, abandonment or breach ofthe Contract, it shall, in the first place refer to and settled by theEngineer who shall, within a period of ninety days after being requestedby either party to do so, give written notice of his decision to the Employerand the Contractor. Subject to arbitration, as herein after provided, suchdecision in respect of every matter so referred shall be final andbinding upon the Employer and the Contractor and shall forthwithbe given effect to by the Employer and by the Contractor,………………………….

42



Settlement of Dispute FIDIC Conditions of Contract Edition 4 , 1987 amended 1992

Sub Clause 2.6 Engineers to Act ImpartiallyWherever, under the Contract, the Engineer is required to exercise his discretion by:Impartially(a) giving his decision, opinion or consent,(b) expressing his satisfaction or approval,(c) determining value, or(d) otherwise taking action which may affect the rights and obligations of the Employer or theContractor he shall exercise such discretion impartially within the terms of the Contract andhaving regard to all the circumstances.

Any such decision, opinion, consent, expression of satisfaction, or approval, determination ofvalue or action may be opened up, reviewed or revised as provided in Clause 67.



Settlement of Dispute FIDIC Conditions of Contract Edition 4 , 1987 amended 1992

Sub Clause 67.1 Engineer’s DecisionIf a dispute of any kind whatsoever arises between the Employer and the Contractor inconnection with, or arising out of, the Contract or the execution of the Works, whetherduring the execution of the Works or after their completion and whether before or afterrepudiation or other termination of the Contract, including any dispute as to anyopinion, instruction, determination, certificate or valuation of the Engineer, the matter indispute shall, in the first place, be referred in writing to the Engineer, with a copyto the other party. Such reference shall state that it is made pursuant to this Clause.

No later than the eighty-fourth day after the day on which he received suchreference the Engineer shall give notice of his decision to the Employer and theContractor. Such decision shall state that it is made pursuant to this Clause.

Unless the Contract has already been repudiated or terminated, the Contractorshall, in every case, continue to proceed with the Works with all due diligenceand the Contractor and the Employer shall give effect forthwith to every suchdecision of the Engineer unless and until the same shall be revised, as hereinafterprovided, in an amicable settlement or an arbitral award.

43



Employer

EngineerContractor

ServiceAgreement

ContractAgreement

PaymentPayment

Supervision

FIDIC CC 4th Edition 1987amended 1992Impartially (a) giving hisdecision, opinion or consent,

Question: Could the Engineer act impartially, to the party who employ him ?.

Dispute Board

Impartial third party needed

FIDIC CC 1st Edition 1999……..to agree or determine anymatter, the Engineer shallconsult with each Party



FIDIC CC MDB 2006……..to agree or determine anymatter, the Engineer shallconsult with each Party

FIDIC CC MDB 2010……..to agree or determine anymatter, the Engineer shallconsult with each Party




Sub Clause 3.5 DeterminationsWhenever these Conditions provide that the Engineer shallproceed in accordance with this Sub-Clause 3.5 to agreeor determine any matter, the Engineer shall consult witheach Party in an endeavour to reach agreement. Ifagreement is not achieved, the Engineer shall make afair determination in accordance with the Contract, takingdue regard of all relevant circumstances.

The Engineer shall give notice to both Parties of eachagreement or determination, with supporting particulars.Each Party shall give effect to each agreement ordetermination unless and until revised under Clause 20[Claims, Disputes and Arbitration].

44



Settlement of Dispute FIDIC Conditions of Contract MDB Harmonised Edition 2006

Sub Clause 3.5 DeterminationsWhenever these Conditions provide that the Engineer shallproceed in accordance with this Sub-Clause 3.5 to agree ordetermine any matter, the Engineer shall consult witheach Party in an endeavour to reach agreement. Ifagreement is not achieved, the Engineer shall make a fairdetermination in accordance with the Contract, taking dueregard of all relevant circumstances.

The Engineer shall give notice to both Parties of eachagreement or determination, with supporting particulars,within 28 days from the receipt of the corresponding claim orrequest except when otherwise specified. Each Party shallgive effect to each agreement or determination unless anduntil revised under Clause 20 [Claims, Disputes andArbitration ].



Settlement of Dispute FIDIC Conditions of Contract MDB Harmonised Edition 2010

Sub Clause 3.5 Determinations

Whenever these Conditions provide that the Engineer shallproceed in accordance with this Sub-Clause 3.5 to agree ordetermine any matter, the Engineer shall consult witheach Party in an endeavour to reach agreement. Ifagreement is not achieved, the Engineer shall make a fairdetermination in accordance with the Contract, taking dueregard of all relevant circumstances.

The Engineer shall give notice to both Parties of eachagreement or determination, with supporting particulars,within 28 days from the receipt of the corresponding claimor request except when otherwise specified. Each Partyshall give effect to each agreement or determination unlessand until revised under Clause 20 [Claims, Disputes andArbitration ].

45



Flow Chart of Dispute Board Process

(FIDIC Conditions of Contract)

20.4Obtaining DisputeAdjudication Board’s DecisionThe decision shall be binding on both Parties, who shallpromptly give effect to it unless and until it shall berevised in an amicable settlement or an arbitral award asdescribed below. Unless the Contract has already beenabandoned, repudiated or terminated, the Contractorshall continue to proceed with the Works in accordancewith the Contract.

Sub-Clause 20.4 - Insert the following as a new penultimate paragraph:‘If the decision of the DAB requires a payment by one Party to the other Party, the DAB may require the payee to provide an appropriate security in respect of such payment’

20.7Failure to Comply with Dispute Adjudication Board’s DecisionIn the event that:(a) neither Party has given notice of dissatisfaction within the period stated in Sub-Clause 20.4 [Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision],(b) the DAB’s related decision (if any) has become final and binding, and(c) a Party fails to comply with this decision, then the other Party may, without prejudice to any other rights it may have, refer the failure itself to arbitration under Sub-Clause 20.6 [Arbitration]. Sub-Clause 20.4 [Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision] and Sub-Clause 20.5 [Amicable Settlement] shall not apply to this reference

Replace Sub-Clause 20.7 in its entirety with:‘In the event that a Party fails to comply with any decision of the DAB, whetherbinding or final and binding, then the other Party may, without prejudice to any other rights it may have, refer the failure itself to arbitration under Sub-Clause 20.6 [Arbitration] for summary or other expedited relief, as may be appropriate.Sub-Clause 20.4 [Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision] and Sub-Clause 20.5 [Amicable Settlement] shall not apply to this reference.’

A Substantial Number Of Arbitral Tribunals Have Found Clause 20 To Be Unclear On The Issue OfWhether A Party May Refer The Failure Of The Other Party To Comply With A DAB Decision That Is ‘Binding’ But Not ‘Final’ To Arbitration As Is Explicitly The Case Of A ‘Final And Binding’ Decision Under Sub-clause 20.7. A DAB Decision Is ‘Binding’ And Not ‘Final’ When Either Party, Within 28 Days After Receiving The DAB Decision, Gives Notice To The Other Party Of Its Dissatisfaction With The DAB Decision.

DISPUTERESOLUTION

through Arbitration

46



Sub Clause 14.6Issue of Interim Payment CertificatesNo amount will be certified or paid until the Employer has receivedand approved the Performance Security. Thereafter, the Engineershall, within 28 days after receiving a Statement and supportingdocuments, issue to the Employer an Interim Payment Certificatewhich shall state the amount which the Engineer fairly determinesto be due, with supporting particulars.

Sub Clause 14.7PaymentThe Employer shall pay to the Contractor:(a) the first instalment of the advance payment within 42 days after issuing the Letter of Acceptance or within 21 days afterreceiving the documents in accordance with Sub-Clause 4.2 [Performance Security] and Sub-Clause 14.2 [Advance Payment],whichever is later;(b) the amount certified in each Interim Payment Certificate within 56 days after the Engineer receives the Statement andsupporting documents; and(c) the amount certified in the Final Payment Certificate within 56 days after the Employer receives this Payment Certificate.Payment of the amount due in each currency shall be made into the bank account, nominated by the Contractor, in the paymentcountry (for this currency) specified in the Contract.

b. Sub-Clause 14.7, paragraph b – insert the following before ‘; and’:‘including any amounts due in accordance with a decision by the DAB whichhave been included in the Interim Payment Certificate’

Clause 14a. Sub-Clause 14.6 – Insert the following at the endof the last sentence of the first paragraph:‘, and shall include any amounts due to or from theContractor in accordance with a decisionby the DAB made under Sub-Clause 20.4 [ObtainingDispute Adjudication Board’s Decision]’

DISPUTERESOLUTION

through Arbitration

THANK YOUFOR JOINING THE CONTRACT SESSION





www.sarwonohm.com

47

Singapore

KLIAKuala Lumpur

ChangiSingapore

ArlandaStockholm

Adolfo Suárez BarajasMadrid

Antonio Carlos JobimRio de Janeiro

FerihegyBudapest

SchipholAmsterdam

Hamad International AirportDoha





Soekarno - HattaJakarta

TegelBerlin

BandaranaikeColombo

Gambaran sederhana adalah seseorang yang mempergunakanjasa angkutan udara akan menyerahkan bagasinya kepadaperusahaan penerbangan untuk selanjutnya mengklaim kembalibagasinya (baggage claim) pada saat sampai ditempat tujuanpenerbangan

Klaim dalam proyek konstruksiadalah sesuatu yang wajar dan

biasa terjadi

kesadaran akan klaim (claim consciousness) atauketerbiasaan dengan klaim (familiarity withclaims) dari para pihak juga akan meningkatkanprofesionalitas dan kualitas dari klaim.

(Upaya meminta kembali hak yang telah hilang sebelumnya)Hardjomuljadi et al (2006)





09 Desember 2018

48

EMPLOYER RESPONDENT: 42, VARIABLE: 59

(ANALYSIS BY RELATIVE IMPORTANCE INDEX)

Faktor RII

A5 0.785714

D05 0.781746

A6 0.765873

A7 0.746032

D06 0.742063

C10 0.742063

A18 0.738095

A12 0.738095

B05 0.734127

A11 0.734127

D02 0.722222

D03 0.718254

D01 0.718254

C07 0.706349

A14 0.706349

Mean RII

0.738624

DIFFERENT INTERPRETATION OF CONTRACT DOC.(D05)

CHANGES IN DESIGN (A05)

CHANGES IN SCOPE OF WORKS (A06)

CONTRACTOR’S LATE COMPLETION (A07)

VARIATION ORDER (D06)

SLOW DECISION MAKING INVOLVING ALL PARTIES (C10)


Factor RII

D05 0.740741

B03 0.728395

A19 0.722222

A12 0.722222

D04 0.716049

A5 0.716049

A20 0.709877

A11 0.709877

A16 0.703704

MeanRII

0.718793


SUBSURFACE CONDITIONS OF GEOLOGY (B03)

POSSESSION OF SITE AND AVAILABILITY (A19)

DESIGN ERROR AND OMMISSION (A12)

ENGINEER RESPONDENT: 27, VARIABLE: 59

49

CONTRACTOR RESPONDENT: 40, VARIABLE: 59


Factor RII

A19 0.829167

A5 0.825

D04 0.8125

D02 0.808333

C07 0.804167

A6 0.8

B05 0.8

A18 0.795833

E05 0.7875

D05 0.783333

C10 0.779167

A16 0.775

D06 0.770833

A14 0.766667

B03 0.7625

D03 0.758333

D01 0.758333

A12 0.754167

C02 0.725

A17 0.716667

C03 0.7125

E06 0.708333

A15 0.704167

MeanRII

0.771196

CHANGES IN DESIGN (A05)

UNFORESEEABLE PHYSICAL CONDITIONS (B05)

DELAYED PAYMENT ON CONTRACT AND EXTRAS (D04)

CONSTRUCTIVE CHANGE ORDER (D02)

POOR MANAGEMENT AND SUPERVISION (C07)

CHANGES IN SCOPE OF WORKS (A06)

POSSESSION OF SITE AND AVAILABILITY (A19)

PROJECT PLANNING AND INTERFACING (A18)

GOVERNMENT POLICIES (E05)


SLOW DECISION MAKING INVOLVING ALL PARTIES (C10)

ORAL CHANGES ORDER BY EMPLOYER (A16)

© Sarwono Hardjomuljadi

Faktor 3.1 Changes in Design

Faktor 1.2 Variation Order

Faktor 1.1 Constructive Change Order

Faktor 2. 2 Possession of Site and Availability

Faktor 1.3 : Inadequate site investigation

Faktor 3.2 Subsurface conditions of geology

Faktor 3.3 Other Contractors Interference and Delay

Faktor 2.1 Oral Change Order by Employer

KLAIM





Faktor 3.4 Inefficiency and Disruption

Hasil Survai 2009

09 Desember 2018

50

Hasil Survai 2014Prof. Sarwono Hardjomuljadi

Dr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator



www.sarwonohm.com

09 Desember 2018

Hasil Survai 2016 Prof. Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), IPU, ACPE (Eng), MDBF (ADR), ACIArb (Arb)




09 Desember 2018

51

Kuesioner dibagikan pada 20 staf pengguna jasa (termasukpenyedia jasa konsultan pengawas) dan 20 staf kontraktor yang terkaitdengan pelaksanaan proyek di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umumyang menggunakan FIDIC Conditions of Contract MDB HarmonisedEdition 2006 di Indonesia, menunjukkan bahwa klausula yang paling sering digunakan oleh kontraktor sebagai dadsar pengajuan klaim adalahsebagai berikut: (Hardjomuljadi et al, 2014):

Sub-Clause 4.2 Unforeseeable physical conditionsSub-Clause 2.1. Right of Access to the SiteSub-Clause 1.9. Delayed Drawings or Instructions.Sub-Clause 13.7 Adjustment for changes in legislationSub-Clause 8.1. Commencement of the Works





09 Desember 2018

POSSESION OF SITE

Clause 4.12Unforeseeable

Physical ConditionsUnforeseeable

Difficulties

Clause 19Force Majeure

Particular Conditions

Clause 2.1Right Access to the

Site

Clause 8.1Commencement of

Works

Clause 13Variations and Adjustments

Government Regulations

Clause 8.3Programme





09 Desember 2018

52

FIDIC GCC for Works of Civil Engineering Construction 2nd edition (July 1969)

Clause 5: Extent of Contract.The contract comprises the construction………….everything whether of a temporary or permanent nature required in and for such construction completion and maintenance so far as the necessity for providing the same is specified in or reasonably to be inferred from the Contract.

Case: During the execution of Saguling Hydro Electric Power Plant Project [2], in the employer’s opinion, the additional slopeprotection by full column adhesive rock-bolt was inferred as necessary due to the excavation shape and the extent ofweathered rock. In the contractor’s opinion, the full column adhesive rock bolt was not specified in the contract.The different interpretation encouraged the contractor to submit their claim which finally became disputes between twoparties and proofed that the ambiguities of wording may lead to disputes.

Clauses of FIDIC Conditions of Contract

53

54

MDB Harmonised Edition 2006 Plant and Design-Build 1999Clause 2 The Employer Clause 2 The EmployerSub-Clause 2.1 Right of Access to the Site Sub-Clause 2.1 Right of Access to the SiteThe Employer shall give the Contractor right of access to, and possession of, all parts of the Site within the time (or times) stated in the Contract Data. The right and possession may not be exclusive to the Contractor.

If, under the Contract, the Employer is required to give (to the Contractor) possession of any foundation, structure, plant or means of access, the Employer shall do so in the time and manner stated in the Specification. However, the Employer may withhold any such right or possession until the Performance Security has been received.

If no such time is stated in the Contract Data, the Employer shall give the Contractor right of access to, and possession of, the Site within such times as required to enable the Contractor to proceed without disruption in accordance with the programme submitted under Sub-Clause 8.3 [Programme].

The Employer shall give the Contractor right of access to, and possession of, all parts of the Site within the time (or times) stated in the Appendix to Tender. The right and possession may not be exclusive to the Contractor.

If, under the Contract, the Employer is required to give (to the Contractor) possession of any foundation, structure, plant or means of access, the Employer shall do so in the time andmanner stated in the Employer's Requirements. However, the Employer may withhold any such right or possession until the Performance Security has been received.

If no such time is stated in the Appendix to Tender, the Employer shall give the Contractor right of access to, and possession of, the Site within such times as may be required to enable the Contractor to proceed in accordance with the programmesubmitted under Sub-Clause 8.3 [Programme].

55

within such times as required to enable the Contractor to proceed without disruption in accordance with the programme submitted under Sub-Clause 8.3 [Programme].

within such times as may be required to enable the Contractor to proceed in accordance with the programme submitted under Sub-Clause 8.3 [Programme].

Sub-Clause 2.1 Right of Access to the Site

payment of any such Cost plus profit, which shall be included in the Contract Price.

payment of any such Cost plus reasonable profit, which shall be included in the Contract Price.

Sub-Clause 2.1 Right of Access to the Site

56

MDB Harmonised Edition 2006 Plant and Design Build 1999

Clause 4 Clause 4

Sub-Clause 4.12 Unforeseeable Physical Conditions Sub-Clause 4.12 Unforeseeable Physical Conditions

In this Sub-Clause, “physical conditions” means natural physical conditions and manmade and other physical obstructions and pollutants, which the Contractor encounters at the Site when executing the Works, including sub-surface and hydrological conditions but excluding climatic conditions.

If the Contractor encounters adverse physical conditions which he considers to have been Unforeseeable, the Contractor shall give notice to the Engineer as soon aspracticable.

This notice shall describe the physical conditions, so that they can be inspected by the Engineer, and shall set out the reasons why the Contractor considers them to beUnforeseeable. The Contractor shall continue executing the Works, using such proper and reasonable measures as are appropriate for the physical conditions, and shall comply with any instructions which the Engineer may give. If an instruction constitutes a Variation, Clause 13 [Variations and Adjustments] shall apply.

In this Sub-Clause, "physical conditions" means natural physical conditions and manmade and other physical obstructions and pollutants, which the Contractor encounters at the Site when executing the Works, including sub-surface and hydrological conditions but excluding climatic conditions.

If the Contractor encounters adverse physical conditions which he considers to have been Unforeseeable, the Contractor shall give notice to the Engineer as soon aspracticable.

This notice shall describe the physical conditions, so that they can be inspected by the Engineer, and shall set out the reasons why the Contractor considers them to beUnforeseeable. The Contractor shall continue executing the Works, using such proper and reasonable measures as are appropriate for the physical conditions, and shall comply with any instructions which the Engineer may give. If an instruction constitutes a Variation, Clause 13 [Variations and Adjustments] shall apply.

SAME

14A

Except as otherwise stated in the Contract:(a) the Contractor shall be deemed to haveobtained all necessary information as to risks,contingencies and other circumstances whichmay influence or affect the Works;(b) by signing the Contract, the Contractoraccepts total responsibility for having foreseenall difficulties and costs of successfullycompleting the Works; and(c) the Contract Price shall not be adjusted totake account of any unforeseen difficulties orcosts.

EPC Turnkey Project 1999

Clause 4

Sub-Clause 4.12 Unforeseeable Difficulties IMPORTANT

57


Clause 4 Clause 4

Sub-Clause 4.12 Unforeseeable Physical Conditions Sub-Clause 4.12 Unforeseeable Physical Conditions

If and to the extent that the Contractor encounters physical conditions which are Unforeseeable, gives such a notice, and suffers delay and/or incurs Cost due to these conditions, the Contractor shall be entitled subject to notice under Sub-Clause 20.1 [Contractor’s Claims] to:(a) an extension of time for any such delay, if completion is or will be delayed, under Sub-Clause 8.4 [Extension of Time for Completion], and(b) payment of any such Cost, which shall be included in the Contract Price.

Upon receiving such notice and inspecting and/orinvestigating these physical conditionson, the Engineer shall proceed in accordance with Sub-Clause 3.5 [Determinations] to agree or determine (i) whether and (if so) to what extent these physical conditions were Unforeseeable, and (ii) the matters described in subparagraphs (a) and (b) above related to this extent.

If and to the extent that the Contractor encounters physical conditions which are Unforeseeable, gives such a notice, and suffers delay and/or incurs Cost due to these conditions, the Contractor shall be entitled subject to Sub-Clause 20.1 [Contractor's Claims] to:(a) an extension of time for any such delay, if completion is or will be delayed, under Sub-Clause 8.4 [Extension of Time for Completion], and(b) payment of any such Cost, which shall be included in the Contract Price.

After receiving such notice and inspecting and/or investigating these physical conditions, the Engineer shall proceed in accordance with Sub-Clause 3.5 [Determinations] to agree or determine (i) whether and (if so) to what extent these physical conditions were Unforeseeable, and (ii) the matters described in subparagraphs (a) and (b) above related to this extent.

Upon receiving such notice and inspecting and/orinvestigating these physical conditionson, the Engineershall proceed in accordance with Sub-Clause 3.5[Determinations] to agree or determine

If and to the extent that the Contractor encounters physical conditionswhich are Unforeseeable, gives such a notice, and suffers delayand/or incurs Cost due to these conditions, the Contractor shall beentitled subject to Sub-Clause 20.1 [Contractor's Claims] to:

If and to the extent that the Contractor encounters physical conditions which areUnforeseeable, gives such a notice,and suffers delay and/or incurs Cost due to these conditions, the Contractor shallbe entitled subject to notice under Sub-Clause 20.1 [Contractor’s Claims] to:

After receiving such notice and inspecting and/orinvestigating these physical conditions, the Engineer shallproceed in accordance with Sub-Clause 3.5[Determinations] to agree or determine

58


Clause 4 Clause 4

Sub-Clause 4.12 Unforeseeable Physical Conditions


However, before additional Cost is finally agreed or determined under sub-paragraph (ii), the Engineer may also review whether other physical conditions in similar parts of the Works (if any) were more favourable than could reasonably have been foreseen when the Contractor submitted the Tender. If and to the extent that these morefavourable conditions were encountered, the Engineer may proceed in accordance with Sub-Clause 3.5 [Determinations] to agree or determine the reductions in Cost which were due to these conditions, which may be included (as deductions) in the Contract Price and Payment Certificates. However, the net effect of all adjustments under sub-paragraph (b) and all these reductions, for all the physical conditions encountered in similar parts of the Works, shall not result in a net reduction in the Contract Price.

The Engineer shall take account of any evidence of the physical conditions foreseen by the Contractor when submitting the Tender, which shall be made available by theContractor, but shall not be bound by the Contractor’s interpretation of any such evidence.

However, before additional Cost is finally agreed or determined under sub-paragraph (ii), the Engineer may also review whether other physical conditions in similar parts of the Works (if any) were more favourable than could reasonably have been foreseen when the Contractor submitted the Tender. If and to the extent that these more favourable conditions were encountered, the Engineer may proceed in accordance with Sub-Clause 3.5 [Determinations] to agree or determine the reductions in Cost which weredue to these conditions, which may be included (as deductions) in the Contract Price and Payment Certificates. However, the net effect of all adjustments under sub paragraph (b) and all these reductions, for all the physical conditions encountered in similar parts of the Works, shall not result in a net reduction in the Contract Price.

The Engineer may take account of any evidence of the physical conditions foreseen by the Contractor when submitting the Tender, which may be made available by theContractor, but shall not be bound by any such evidence.

The Engineer shall take account of any evidence of the physical conditions foreseen by the Contractor when submitting the Tender, which shall be made available by theContractor, but shall not be bound by the Contractor’s interpretation of any such evidence.

The Engineer may take account of any evidence of the physical conditions foreseen by the Contractor when submitting the Tender, which may be made available by theContractor, but shall not be bound by any such evidence.


59

MDB Harmonised Edition 2006 Plant and Design-Build 1999

Clause 4 The Contractor Clause 4 The Contractor

Sub-Clause 4.13 Rights of Way and Facilities Sub-Clause 4.13 Rights of Way and Facilities

Unless otherwise specified in the Contract the Employer shall provide access to and possession of the Site including special and/or temporary rights-of-way which are necessary for the Works.

The Contractor shall obtain, at his risk and cost, anyadditional rights of way or facilities outside the Site which he may require for the purposes of the Works.

The Contractor shall bear all costs and charges for special and/or temporary rights of- way which he may require, including those for access to the Site.

The Contractor shall also obtain, at his risk and cost, any additional facilities outside the Site which hemay require for the purposes of the Works.

Sub-Clause 4.13 Rights of Way and Facilities

MDB Harmonised Edition Plant and Design-BuildClause 8 Commencement, Delays and Suspension Clause 8 Commencement, Delays and SuspensionSub-Clause 8.1 Commencement of Work Sub-Clause 8.1 Commencement of WorkExcept otherwise specified in the Particular Conditionsof Contract, the Commencement Date shall be thedate at which the following precedent conditions haveall been fulfilled and the Engineer’s instructionrecording the agreement of both Parties on suchfulfilment and instructing to commence the Work isreceived by the Contractor:(a) signature of the Contract Agreement by bothParties, and if required, approval of the Contract byrelevant authorities of the Country;(b) delivery to the Contractor of reasonable evidenceof the Employer’s Financial arrangements (under Sub-Clause 2.4 [ Employer’s Financial Arrangement ]);(c) except if otherwise specified in the Contract Data,and possession of the Site given to the Contractortogether with such permission(s) under (a) of Sub-Clause 1.13 [ Compliance with Laws ] as required forthe commencement of the Works;(d) receipt by the Contractor of the Advance Paymentunder Sub-Clause 14.2 [Advance Payment ] providedthat the corresponding bank guarantee has beendelivered by the Contractor.

The Engineer shall give the Contractor not less than 7days' notice of the Commencement Date. Unlessotherwise stated in the Particular Conditions, theCommencement Date shall be within 42 days after theContractor receives the Letter of Acceptance.

60

MDB Harmonised Edition Plant and Design-BuildClause 8 Commencement, Delays and Suspension

Clause 8 Commencement, Delays and Suspension

Sub-Clause 8.1 Commencement of Work Sub-Clause 8.1 Commencement of WorkIf the said Engineer’s instruction is not received bythe Contractor within 180 days from his receipt of theLetter of Acceptance, the Contractor shall be entitledto terminate the Contract under Sub-Clause 16.2 [Termination by Contractor ].

The Contractor shall commence the execution of theWorks as soon as is reasonably practicable after theCommencement Date, and shall then proceed withthe Works with due expedition and without delay.

The Contractor shall commence the design andexecution of the Works as soon as is reasonablypracticable after the Commencement Date, and shallthen proceed with the Works with due expedition andwithout delay

MDB Harmonised Edition Plant and Design-Build 1999Clause 8 Commencement, Delays and Suspension Clause 8 Commencement, Delays and SuspensionSub-Clause 8.3 Programme Sub-Clause 8.3 ProgrammeThe Contractor shall submit a detailed timeprogramme to the Engineer within 28 days afterreceiving the notice under Sub-Clause 8.1[Commencement of Works]. The Contractor shall alsosubmit a revised programme whenever the previousprogramme is inconsistent with actual progress or withthe Contractor’s obligations. Each programme shallinclude:(a) the order in which the Contractor intends to carryout the Works, including the anticipated timing of eachstage of design (if any), Contractor’s Documents,procurement, manufacture of Plant, delivery to Site,construction, erection and testing,

(b) each of these stages for work by each nominatedSubcontractor (as defined in Clause 5 [NominatedSubcontractors],

(c) the sequence and timing of inspections and testsspecified in the Contract, and(d) a supporting report which includes:

The Contractor shall submit a detailed timeprogramme to the Engineer within 28 days afterreceiving the notice under Sub-Clause 8.1[Commencement of Works]. The Contractor shall alsosubmit a revised programme whenever the previousprogramme is inconsistent with actual progress or withthe Contractor's obligations. Each programme shallinclude:a) the order in which the Contractor intends to carryout the Works, including the anticipated timing of eachstage of design, Contractor's Documents,procurement, manufacture, inspection, delivery toSite, construction, erection, testing, commissioningand trial operation,b) the periods for reviews under Sub-Clause 5.2[Contractor's Documents] and for any othersubmissions, approvals and consents specified in theEmployer's Requirements,c) the sequence and timing of inspections and testsspecified in the Contract, andd) a supporting report which includes:

61

MDB Harmonised Edition Plant and Design-BuildClause 8 Commencement, Delays and Suspension Clause 8 Commencement, Delays and SuspensionSub-Clause 8.3 Programme Sub-Clause 8.3 Programme(i) a general description of the methods which theContractor intends to adopt, and of the major stages, inthe execution of the Works, and(ii) details showing the Contractor’s reasonableestimate of the number of each class of Contractor’sPersonnel and of each type of Contractor’s Equipment,required on the Site for each major stage.

Unless the Engineer, within 21 days after receiving aprogramme, gives notice to the Contractor stating theextent to which it does not comply with the Contract,the Contractor shall proceed in accordance with theprogramme, subject to his other obligations under theContract. The Employer’s Personnel shall be entitled torely upon the programme when planning their activities.

I. a general description of the methods which theContractor intends to adopt, and of the major stages,in the execution of the Works, andII. details showing the Contractor's reasonableestimate of the number of each class of Contractor'sPersonnel and of each type of Contractor'sEquipment, required on the Site for each major stage.

Unless the Engineer, within 21 days after receiving aprogramme, gives notice to the Contractor stating theextent to which it does not comply with the Contract,the Contractor shall proceed in accordance with theprogramme, subject to his other obligations under theContract. The Employer's Personnel shall be entitledto rely upon the programme when planning theiractivities.

MDB Harmonbised Edition Plant and Design-Build 1999Clause 8 Commencement, Delays and Suspension Clause 8 Commencement, Delays and SuspensionSub-Clause 8.3 Programme Sub-Clause 8.3 ProgrammeThe Contractor shall promptly give notice to theEngineer of specific probable future events orcircumstances which may adversely affect the work,increase the Contract Price or delay the execution ofthe Works. The Engineer may require the Contractor tosubmit an estimate of the anticipated effect of the futureevent or circumstances, and/or a proposal under Sub-Clause 13.3 [Variation Procedure ].

If, at any time, the Engineer gives notice to theContractor that a programme fails (to the extent stated)to comply with the Contract or to be consistent withactual progress and the Contractor’s stated intentions,the Contractor shall submit a revised programme to theEngineer in accordance with this Sub-Clause.

The Contractor shall promptly give notice to the Engineerof specific probable future events or circumstances whichmay adversely affect the work, increase the ContractPrice or delay the execution of the Works. The Engineermay require the Contractor to submit an estimate of theanticipated effect of the future event or circumstances,and/or a proposal under Sub-Clause 13.3 [VariationProcedure].

If, at any time, the Engineer gives notice to the Contractorthat a programme fails (to the extent stated) to complywith the Contract or to be consistent with actual progressand the Contractor's stated intentions, the Contractorshall submit a revised programme to the Engineer inaccordance with this Sub-Clause

62

MDB Harmonised Edition Plant and Design-BuildClause 13 Variations and adjustments Clause 13 Variations and AdjustmentsSub-Clause 13.3 Variation Procedure Sub-Clause 13.3 Variation ProcedureIf the Engineer requests a proposal, prior to instructinga Variation, the Contractor shall respond in writing assoon as practicable, either by giving reasons why hecannot comply (if this is the case) or by submitting:

(a) a description of the proposed work to be performedand a programme for its execution,(b) the Contractor’s proposal for any necessarymodifications to the programme according to Sub-Clause 8.3 [Programme] and to the Time forCompletion, and(c) the Contractor’s proposal for evaluation of theVariation.

The Engineer shall, as soon as practicable afterreceiving such proposal (under Sub- Clause 13.2[Value Engineering] or otherwise), respond withapproval, disapproval or comments.

The Contractor shall not delay any work whilstawaiting a response.

If the Engineer requests a proposal, prior to instructinga Variation, the Contractor shall respond in writing assoon as practicable, either by giving reasons why hecannot comply (if this is the case) or by submitting:

(a) a description of the proposed design and/or work tobe performed and a programme for its execution,(b) the Contractor's proposal for any necessarymodifications to the programme according to Sub-Clause 8.3 [Programme] and to the Time forCompletion, and(c) the Contractor's proposal for adjustment to theContract Price.

The Engineer shall, as soon as practicable afterreceiving such proposal (under Sub- Clause 13.2[Value Engineering] or otherwise), respond withapproval, disapproval or comments.

The Contractor shall not delay any work whilstawaiting a response.

MDB Harmonised Edition Plant and Design-BuildClause 13 Variations and Adjustments Clause 13 Variations and AdjustmentsSub-Clause 13.3 Variation Procedure Sub-Clause 13.3 Variation ProcedureEach instruction to execute a Variation, with anyrequirements for the recording of Costs, shall beissued by the Engineer to the Contractor, who shallacknowledge receipt.

Each Variation shall be evaluated in accordancewith Clause 12 [Measurement andEvaluation ], unless the Engineer instructs orapproves otherwise in accordance withthis Clause.

Each instruction to execute a Variation, with anyrequirements for the recording of Costs, shall be issuedby the Engineer to the Contractor, who shallacknowledge receipt.

Upon instructing or approving a Variation, the Engineershall proceed in accordance with Sub-Clause 3.5[Determinations] to agree or determine adjustments tothe Contract Price and the Schedule of Payments.These adjustments shall include reasonable profit, andshall take account of the Contractor's submissions underSub-Clause 13.2 [Value Engineering] if applicable.

SLIGHT

63

THANK YOUFOR JOINING THE CLAIM SESSION





www.sarwonohm.com

64

Copyright Sarwono Hardjomuljadi

Disputes

Understanding on Contract’s

Model

Understanding on “wording”of Contract

Understanding on Reports and

Claims

Understanding on Claim’s

Notices

Understanding on Dispute Resolution

Chance

Desire

Understanding on Claim’s substance

Understanding on Claim’s Procedure

Copyright Sarwono Hardjomuljadi

65


Dispute Resolution Board Foundation. Moving projects forward since 1996.

Prof .Sarwono HardjomuljadiDr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), ACIArb (Arb), ACPE, IPU

(PE).FIDIC, International Accredited Trainer

FIDIC, AdjudicatorDRBF, Country Representative for Indonesia

BADAPSKI, Secretary GeneralUniversity of Mercu Buana, Lecturer

[email protected] & [email protected]

The Development of The Alternative Dispute Resolution in Indonesia


DRBF International Conference & Workshops 24 - 26 May 2017 • Madrid, Spain

66

DRBF International Conference & Workshops 24 - 26 May 2018 • Tokyo, Japan The Development

Consultation

Negotiation

Expert Judgement

Mediation

Conciliation

Law 30/ 1999Re:Arbitration

and ADR

Conciliation

Mediation

Law 18/ 1999Re:Construction

Seervices

Assisted by Expert

Assessor

Conciliation

Mediation

Dewan Sengketa(Dispute Board)

Law 2/ 2017Re:Construction

SeervicesOR

ARBITRATION


Dispute Resolution for Construction Services(Based on Indonesian Law No 2 Year 2017)

DisputeDewan Sengketa (Dispute Board)

Arbitration

Decision

Recommendation

Litigation

Mediation

Conciliation

Dispute Resolution for Construction Services(Based on FIDIC General Conditions of Contract)

Rainbow Series New Edition 2017

Avoidance of Disputes2.1 Where Sub-Clause 21.3 [Avoidance of Disputes] of the Conditions of Contract applies, theDAAB (in the case of a three-member DAAB, all three DAAB Members acting together) may giveInformal Assistance during discussions at any meeting with the Parties (whether face-to-face or by telephone or by video conference) or at any Site visit or by an informal writtennote to the Parties.

67


Ministry of Public Works and Housing

State Owned Enterprises

Related Universities

Ministry of Justice and Human Rights Supreme Court

of The Republic of Indonesia

Supreme Audit Board of The Republic of Indonesia

State Development Audit Agency

Corruption Eradication Commission

Parliament of The Republic of Indonesia

Support Needed from The

Institutions



68

District Court

High Court

Supreme Court

2nd Judicial Review

nth Judicial Review

1st Judicial Review

Dispute Resolution (Through Litigation in Indonesia)






Dispute Mediation

Concilliation

Arbitration

Litigation

Decision

Recommendation

Dispute Resolution for Construction Services

(Based on Indonesian Law No 18 Year 1999)

Expert Judgement






69

Dispute Resolution for Construction Services(Based on FIDIC General Conditions of

Contract)Dispute

Engineer Determination

Dispute Board

Arbitration

Decision






Dispute Resolution for Construction Services

(Based on Indonesian Law No 2 Year 2017)

DisputeDispute Board

Arbitration

Decision

Recommendation

Litigation

Mediation

Concilliation






70

Event

< 28 days < 42 days, or as agreed by parties

Notice of claim

Claim document with suporting data

< 42 days, or as agreed by parties

Clause 3.5 [Determination]

If the Contractor failsto give notice of aclaim within suchperiod of 28 days, theTime for Completionshall not be extended,the Contractor shallnot be entitled toadditional payment,and the Employershall be dischargedfrom all liability inconnection with theclaim.

FIDIC Conditions of Contract Clause 3.5 Engineer

Determination











71

© Dispute Resolution Board Foundation 2018

17DRBF 18th Annual International Conference Tokyo2018

© DRBF 2018

DRBF International Conference & Workshops 24 - 26 May 2018 • Tokyo, Japan

7years

Three Member DAB in 2006

US$17,298,834.57

Single DAB in 2007PGN to pay

CRW’s first attempt was an arbitration commenced in 2009

CRW to compel PGN to pay the sum awarded by the DAB

CRW’s second attempt was an arbitration commenced in 2010PGN cannot be compelled to comply

promptly with the DAB decision

PGN attempt The High Court in 2010

Agreed with PGN that the award should be set aside

CRW appeal The Court of Appeal in 2011Dismissed CRW’s appeal.

CRW attempt The 2011 tribunal has, by a majority, rejected PGN’s argument.It has therefore issued an interim or partial award compelling

PGN to comply with the DAB decision.

PGN appeal The Court of Appeal in 2014

Dismissed PGN’s appeal with one dissenting opinion

PGN v CRW

The History



© DRBF 2018


Arbitration (Plaintiff GDE, Defendant BGE)

Bumi Gas have to pay USD 52,550,000Jume 17, 2008

Jakarta Selatan District Court(Plaintiff BGE, Defendant GDE)

Reject the appeal to set aside the Arbitral Tribunal DecisionJanuary 15, 2009

Indonesian Supreme Court(Plaintiff BGE, Defendant GDE)

Upheld the district court DecisionMay 19, 2009

Indonesian Supreme CourtJudicial Review

(Plaintiff BGE, Defendant GDE)Upheld the district court Decision

May 25, 2010

Jakarta Selatan District Court(Plaintiff BGE, Defendant GDE)

Reject the appeal to set aside the Arbitral Tribunal Decision

May 30, 2012

Indonesian Supreme Court(Plaintiff BGE, Defendant GDE)

Set aside the Arbitral Tribunal DecisionMay 30, 2013

Indonesian Supreme Court(Plaintiff GDE, Defendant BGE)

Judiial Review 1Upheld the supreme court Decision

February 20, 2014


Judiial Review 2Upheld the supreme court Decision

May 28, 2015


Judiial Review 3In progress

GDE v BGE

The History

72



© DRBF 2018

Arbitration some years ago Expeditious Inexpensive Small strain on business relationship Neutral arbitrators Specialized arbitrators Flexible proceedings based on party autonomy No formal service of process International enforcability of award Hearings are not public

Therefore: Arbitration only last resort

Arbitration today Neutral arbitrators Specialized arbitrators Flexible proceedings based on party autonomy No formal service of process International enforcability of award Hearings are not public


05.04.2011 Volker Mahnken, Siemens AG

The History

DRBF International Conference & Workshops 24 - 26 May 2017 • Madrid, SpainDRBF International Conference & Workshops 24 - 26 May 2017 • Madrid, Spain

EMPLOYER STAF

CONTRACTOR STAF

73

THE PRESIDENT AND COUNTRY REPRESENTATIVES OF DRBF Barcelona, Spain, September 2013


© Sarwono Hardjomuljadi

Founders of The Centre of Arbitration and Alternative Dispute Resolution for Construction of Indonesia

August 19, 2014, at The Office of The Minister of Public Works of Indonesia

Seating: Pof. Dr.Satya Arinanto, SH, MH; Ir. Agus Rahardjo,MSM; Prof.Dr.Ir. WiratmanWangsadinata; Dr.Ir. Djoko Kirmanto, Dip.HE; Abdul Rahman Saleh, SH, MH; Prof. HilmahantoJuwana, SH, LLM, PhD; Prof.Ir.Roesdiman Soegiarso, MSc, PhD; Irjen Pol (Purn)Prof.Dr.dr.Hadiman, Sp.KO, SH, MBA, MSc.Standing: Dr.Ir.Sarwono Hardjomuljadi, MSc, MSBA, MH; Ir.Erie Heryadi, Dr.Amad Sudiro, SH,MH, MM; Bintang Perbowo, SE, MM; Dr.Ir.Sudarto, MT; Ir.Hedianto Husaini, MSCE, MSi; FirmanWijaya, SH, MH

74

(1) Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsipdasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

2) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapatmencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketayang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. (PACTUM DE COMPROMITTENDO)

(3) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang bersengketa membuat suatupersetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. (ACTACOMPROMIS)(4) Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Mediasi

b. Konsiliasi, dan

c. Arbitrase

(5) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a danhuruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa.

c. Arbitrase

a/b. Dewan Sengketa

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

09 Desember 2018

THANK YOU





www.sarwonohm.com

75

7 MASALAH SENGKETA KONTRAK

20,23% PEMUTUSAN KONTRAK/WANPRESTASI

19,24%14,30%

PERUBAHAN KONTRAK

DAFTAR HITAM

76

7 MASALAH SENGKETA KONTRAK

14,11% UANG MUKA DAN PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN

10,96%10,96%

SANKSI

KEADAAN KAHAR/PERISTIWA KOMPENSASI

10,17%PENYESUAIAN HARGA

3

77

PENYELESAIAN KLAIM MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

Eko Dwi PrasetiyoWorkshop Ahli Kontrak tentang Klaim dan Kerugian Negara

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGANTAR

Freedom of Contract

Party Autonomy

Choice of Forum

Court

Arbitration

Choice of Law

Procedural Law

Substantive Law

78

PERUMUSAN KLAUSULA PENYELESAIAN SENGKETA

• Umumnya dimulai dengan penyelesaian secara musyawarah antarapara pihak;

• Sangat direkomendasikan untuk memasukan klausula tentang upayamusyawarah dengan bantuan pihak ketiga (mediasi)

• Dalam kontrak jasa konstruksi, dapat juga memasukan prosespenyelesaian sengketa melalui dewan sengketa

• Memilih forum adjudakasi sebagai penyelesaian terakhir apabilaproses penyelesaian pada tingkat sebelumnya tidak dapat tercapaiCATATAN: ARBITRASE DAN PENGADILAN HARUS DIPILIH SALAH SATU!

KLAIM ATAS KERUGIAN (WANPRESTASI)

Pasal 1243 KUH Perdata• Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu

perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelahdinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jikasesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikanatau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya

Pasal 1246 KUH Perdata• biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan

penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telahdideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, ….

79

LANGKAH PENYELESAIAN KLAIM

MerumuskanKerugian Negosiasi Mediasi/Konsiliasi Adjudikasi

PENGAJUAN KLAIM KE BANI

• Permohonan Mengadakan Arbitrase (Request for Arbitration)Identitas Para PihakKlausula atau Perjanjian ArbitraseKeterangan tentang fakta-fakta dan dasar hukum Permohonan ArbitraseRincian permasalahanKlaim

• Permohonan Arbitrase (Statement of Claim)Identitas para pihakFakta-fakta yang mendukung permohonanDasar-dasar hukum dan argument-argument yang mendukung klaimPetitum yang diminta

80

CARA MERUMUSKAN KLAIM

• Inventarisir kerugian yang diderita (lengkapi dengan dasar hak)• Uraikan perhitungan kerugian yang akan diajukan klaim (lengkapi

dengan bukti-bukti pendukung)• Cek ketentuan dalam perjanjian mengenai bunga• Rumuskan klaim yang diminta dalam petitum permohonan• Setiap klaim yang diajukan dalam petitum, harus telah diuraikan

terlebih dahulu dalam argumentasi lengkap pada bagian posita• Ajukan permohonan agar diputus secara ex aequo et bono

(apabila diperlukan)

JENIS KLAIM YANG DAPAT DIAJUKAN KE BANI

• Pada umumnya, klaim yang diajukan ke BANI adalah klaim terkaittidak dilaksanakannya perjanjian oleh salah satu pihak (wanprestasi)

• Dapat juga diajukan klaim terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH),namun harus berhubungan dengan perjanjian yang terdapat klausulaarbitrase di dalamnyaRakernas Mahkamah Agung 2005: “pengadilan negeri harus menolak

gugatan yang diajukan, yang terikat pada perjanjian arbitrase, meskipungugatan didasarkan pada perbuatan melawan hukum

81

JENIS KLAIM YANG DAPAT DIAJUKAN KE BANI

• Klaim materilKerugian nyata yang diderita oleh para pihak, dapat berupa kerugian yang

telah terjadi, maupun keuntungan yang seharusnya diterimaBiaya-biaya yang ditanggung sehubungan dengan adanya sengketa, seperti

biaya jasa hukum, biaya auditor dan lain-lainBunga, dapat berupa bunga bank, bunga yang disepakati dalam perjanjian

atau bunga berdasarkan undang-undang (moratoir)Pembayaran uang paksa (dwangsom), apabila pihak yang harus melaksanakan

kewajiban berdasarkan putusan, lalai menjalankannya

• Kerugian imateril (walaupun jarang diajukan karena sulit untukmembuktikannya

CONTOH KLAIM DI BIDANG JASA KONSTRUKSI

• Klaim dari pihak kontraktorPembayaran atas progress yang telah dikerjakan, namun belum dilakukan

pembayaranKlaim atas biaya pekerjaan tambah yang diinstruksikan oleh owner dan telah

dikerjakan oleh kontraktorKlaim atas penyesuaian hargaKlaim atas penambahan biaya over head akibat adanya perpanjangan waktu

• Klaim dari pihak ownerDenda keterlambatan penyelesaian pekerjaanKerugian yang ditanggung akibat adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaanKalim akibat adanya cacat (defect) terhadap pekerjaan kontraktorKlaim akibat gagal bangunanKlaim akibat adanya ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi yang diperjanjikan

82

PEMERIKSAAN KLAIM OLEH BANI

• Proses arbitrase menitikberatkan pada penyelesaian sengketa yangdapat diterima oleh para pihak, sehingga selalu diupayakan agar parapihak dapat menempuh upaya musyawarah guna mencapai suatukesepakatan

• Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam upaya musyawarah, arbitermempunyai kewenangan adjudikasi, yaitu memeriksa dan memutussengeta yang diajukanDokumentasi para pihakDengar pendapatPemeriksaan bukti-bukti tertulisMendengarkan saksi dan keterangan ahli (dapat juga tertulis)Pemeriksaan lapangPUTUSAN

PELAKSANAAN PUTUSAN

• Putusan arbitrase domestik harus didaftarkan di PN paling lama 30 harisejak putusan diucapkan

• Pada dasarnya putusan arbitrase harus dilaksanakan secara sukarela• Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara

sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua PengadilanNegeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa

• Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinanotentik putusan arbitrase yang dikeluarkan

• Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri,dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdatayang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap

83

TERIMAKASIH

EKO DWI PRASETIYOMANAGER OPERASIONAL BANIMEDIATOR [email protected]

BADAN ARBITRASENASIONAL INDONESIA (BANI ARBITRATION CENTER)Wahana Graha Lt. 1,2 & 4Jl. Mampang Prapatan No. 2Jakarta 12760Phone : +62 (0)21 7940542Fax : +62 (0)21 7940543Email: [email protected]

84

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Cipta Karya

Direktorat Bina Penataan Bangunan

Peraturan Menteri PUPR No. 22 tahun 2018 tentang

P e mb a n g u n a n a nBan gu nan Ged ung Ne ga ra

BAB IKETENTUAN UMUM

85

DEFINISI

Bangunan Gedung Negara adalah bangunangedung untuk keperluan dinas yang menjadi

barang milik negara/daerah dan diadakan dengansumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/ atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah.

Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatanmendirikan Bangunan Gedung Negara yang

diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik

merupakan pembangunan baru, perawatan bangunangedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudahada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.

TUJUAN

a. mewujudkan Bangunan Gedung Negara yang sesuaidengan fungsinya;memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaansumber daya, serasi dan selaras denganlingkungannya; danmewujudkan penyelenggaraan Bangunan GedungNegara yang tertib, efektif, dan efisien.

b.

c.

86

BAB IIPERSYARATAN

BANG UNANGEDUNG NEG ARA

1. PersyaratanAdministrasi

2. Persyaratan Teknis

PERSYARATAN ADMINISTRATIF

1. Status Hak Atas Tanah dan/atau izinpemanfaatanStatus Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB),

2.3.

termasuk dokumen AMDAL4.5.6.7.

DokumenDokumenDokumenDokumen

PendanaanPerencanaanPembangunanPendaftaran

87

PERSYARATAN TEKNIS

1. TATA BANGUNAN 4. STANDAR LUAS

Gedung Kantor : rata-rata 10 m2/personelRumah Negara : tipe didasarkan pada tingkat jabatan dan golongan penghuni Bangunan Gedung Negara lainnya : mengikuti ketentuan yg ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan

peruntukan dan intensitasbangunanwujud / arsitektur bangunandan lingkungandampak lingkungan

2. KEANDALAN BANGUNAN

keselamatankesehatankemudahan/aksesibilitaskenyamanan

5. STANDAR JUMLAH LANTAI

Jumlah lantai BGN maks. 8 lantai (>8 lthrs dgn persetujuan menteri)Basemen maks. 3 lapis

3. KLASIFIKASI Rumah Negara maks. 2 lantai

Bangunan SederhanaBangunan Tidak SederhanaBangunan Khusus

BAB IIIKLASIFIKASI, STANDARLUAS, DAN STANDAR

JUMLAH LANTAI

1. UMUM2. KLASIFIKASI3. STANDAR LUAS4. STANDAR JUMLAH

LANTAI

88

UMUM

BANGUNAN GEDUNGKANTOR

BANGUNANGEDUNGNEGARA

RUMAH NEGARA

BANGUNAN GEDUNGLAINNYA

KLASIFIKASIBerdasarkan KOMPLEKSITAS

• BG Kantor dan BGN lainnya dengan jumlah lantai sd. 2lantaiBG Kantor dan BGN lainnya dengan luas sd. 500m2Rumah Negara Tipe C,D, dan E

Sederhana: BGNdengan teknologi-spesifikasi sederhana

••

BG kantor dan BGN lainnya dengan jumlah lantai lebihdari 2 (dua) lantai;BG kantor dan BGN lainnya dengan luas lebih dari 500m2; danRumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe A danTipe B.

•Tidak Sederhana:BGN denganteknologi-spesifikasitidak sederhana

•

•

Khusus: BGNdengan fungsi, teknologi, danspesifikasi khusus

BGN yang memiliki persyaratan khusus, serta dalamperencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus;BGN yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggiuntuk kepentingan nasional;BGN yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya; dan/atauBGN yang mempunyai resiko bahaya tinggi.

•

•

•

•

89

STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTOR

JABATANR. KERJA JML

STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTORA. RUANG UTAMA

LUAS RUANG (m2)

JABATAN R. PENUNJANG JABATANR. PELAYANAN KETERANGAN

R. TAMU R. RAPAT R. TUNGGU R.ISTIRAHAT

R. SEKRET R. STAF R. SIMPAN R. TOILETJML

STAF CATATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Menteri/ Ketua Lembaga 28,00 40,00 40,00 60,00 20,00 15,00 24,00 14,00 6,00 247,00 8

R.Staf pada setiap jabatan diperhitungkan

berdasarkan jumlah personel @ 2,2 - 3 m2/

personel , sesuai dengan tingkat jabatan

2 Wakil Menteri K/L 16,00 14,00 20,00 18,00 10,00 10,00 15,00 10,00 4,00 117,00 2

3 Eselon IA/ Anggota Dewan 16,00 14,00 20,00 18,00 10,00 10,00 15,00 10,00 4,00 117,00 5

4 Eselon IB 16,00 14,00 20,00 9,00 5,00 7,00 4,40 5,00 3,00 83,40 2

5 Eselon IIA 14,00 12,00 14,00 12,00 5,00 7,00 4,40 3,00 3,00 74,40 2

6 Eselon IIB 14,00 12,00 10,00 6,00 5,00 5,00 4,40 3,00 3,00 62,40 2

7 Eselon IIIA 12,00 6,00 3,00 3,00R. Toilet

bersama

24,00 0

8 Eselon IIIB 12,00 6,00 3,00 21,00 0

9 Eselon IV 8,00 8,80 2,00 18,80 4

B. RUANG PENUNJANG

JENIS RUANG LUAS KETERANGAN

1 2 3

1 Ruang Rapat Utama Kementrian 140 m2 Kapasitas 100 orang

2 Ruang Rapat Utama Es. I 90 m2 Kapasitas 75 orang

3 Ruang Rapat Utama Es. II 40 m2 Kapasitas 30 orang

4 Ruang Studio 4 m2/ orang Pemakai 10% dari staf

5 Ruang Arsip 0,4 m2/ orang Pemakai seluruh staf

6 WC/ Toilet 2 m2/ 25 orang Pemakai Pejabat Es. V sd Es. III dan seluruh staf

7 Musholla 0,8 m2/ orang Pemakai 20% dari jumlah personel

C. S IRKULAS I 25% X (J UMLAH A + B)

Ke te ra nga n:- Standar luas ruang tersebut diatas merupakan acuan dasar, yang dapat disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatan.

- Luas ruang kerja untuk Satuan Kerja dan Jabatan Fungsional dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan di luar standar luas tersebut di atas.

- Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, seperti Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, kebutuhannya dihitung tersendiri, di luar standar luas tersebut di atas.

STANDAR LUAS RUMAH NEGARA

K : 4 0 %

L A M P I R A N - 2S T A N D A R L U A S R U M A H N E G A R A

T I P E P E N G G U N A

L U A S ( m 2 )

B A N G U N A N T A N A H

1 2 3 4

K H U S U S- M e n t e r i

4 0 0 1 0 0 0- K e p a l a L e m b a g a T i n g g i / T e r t i n g g i N e g a r a

A- S e k r e t a r i s J e n d e r a l / D i r e k t u r J e n d e r a l / I n s p e k t u r J e n d e r a l

2 5 0 6 0 0- P e j a b a t y a n g s e t i n g k a t / A n g g o t a D e w a n

B

- D i r e k t u r / K e p a l a P u s a t / K e p a l a B i r o

1 2 0 3 5 0- P e j a b a t y a n g s e t i n g k a t

- P e g a w a i N e g e r i S i p i l G o l . I V / d d a n I V / e

C

- K e p a l a S u b D i r e k t o r a t / K e p a l a B a g i a n / K e p a l a B i d a n g

7 0 2 0 0- P e j a b a t y a n g s e t i n g k a t

- P e ga w a i N e ge r i S i p i l G o l . I V / a d a n I V / c

D

- K e p a l a S e k s i / K e p a l a S u b B a g i a n / K e p a l a S u b B i d a n g

5 0 1 2 0- P e j a b a t y a n g s e t i n g k a t

- P e ga w a i N e ge r i S i p i l G o l . I I I

E - P e ga w a i N e g e r i S i p i l G o l . I d a n I I 3 6 1 0 0

K e t e r a n g a n :

1 . U n t u k :

- U n t u k R u m a h J a b a t a n G u b e r n u r d i s e t a r a k a n d e n g a n R u m a h T i p e K h u s u s .

- U n t u k R u m a h J a b a t a n B u p a t i / W a l i k o t a d i s e t a r a k a n d e n g a n R u m a h N e g a r a T i p e A .

U n t u k R u m a h J a b a t a n G u b e rn u r / B u p a t i/ W a lik o t a d a p a t d it a m b a h k a n lu a s ru a n g u n t u k R u a n g T a m u

2 . S e p a n ja n g t id a k b e r t e n t a n g a n d e n g a n lu a s a n p e rs il y a n g d it e t a p k a n d a la m R T R W , t o le ra n s i k e le b ih a n lu a s

- D K I J a k a r t a : 2 0 %

- I b u k o t a P r o v i n : 3 0 %

- I b u k o t a K a b /

- P e r d e s a a n : 5 0 %

90

S TA N D A RB a n g u n a n

J U M L A HG e d u n g

L A N TA IN e g a r a

harus mendapatpersetujuan terlebih dahulu dari Menteri

JUMLAH LAPIS BESMENBa ng una n G ed u n g Ne g a ra se p a nja ng tid a kb e rte n ta ng a n d e n g a n p e ra tura n d a e ra hse te m p a t, d ite ta p ka n p a ling b a nya k 3 (TIGA)LAPIS

JUMLAH LANTAIBangunan Gedung Negara sepanjang t idak bertentangan dengan peraturan daerah setempat, di tetapkan paling banyak 8 (DELAPAN) LANTAI

BAB IVBIAYA

PEMBANGUNANBGN

1. UMUM2. KOMPONEN BIAYA

PEMBANGUNAN3. BIAYA STANDAR &

BIAYA NON STANDAR4. STANDAR HARGA

SATUAN TERTINGGI5. BIAYA PEKERJAAN LAIN6. BIAYA PERAWATAN

91

UMUM

Pembiayaan Pembangunan Bangunan GedungNegara harus dituangkan dalam Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)

KOMPONEN BIAYAPEMBANGUNANBANGUNANNEGARA

GEDUNG BIAYA PELAKSANAANKONSTRUKSI

BIAYA PERENCANAANTEKNIS

BIAYA PENGAWASANTEKNIS

BIAYA PENGELOLAANKEGIATAN

92

BIAYA 25%

detail, RKS & RAB) : 25%

BIAYA PERENCANAAN TEKNIS

tahap konsepsi perancangan : 10%

tahap pra rancangan : 20%

tahap pengembangan rancangan :

PERENCANAANTEKNIS tahap rancangan detail (gambar

tahap pelelangan konstruksi : 5%dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi BangunanGedung Negara. tahap pengawasan berkala : 15%

konstruksi fisik : 5%MANAJEMEN

konstruksi fisik (berdasarkan prestasi

Gedung Negara.

BIAYA MANAJEMEN KONSTRUKSI

Persiapan / pengadaan penyedia jasaperencana : 5%

reviu rencana teknis s.d serah terima dok, perencanaan : 10%

BIAYA pelelangan penyedia jasa pelaks.

KONSTRUKSI pengawasan teknis pelaksanaan

pek. konstruksi fisik) s.d serah terima pertama (PHO) pekerjaan konstruksi :

dihitung berdasarkan persentase 70%

terhadap biaya pelaksanaan konstruksisesuai dengan klasifikasi Bangunan pemeliharaan s.d serah terima akhir

(FHO) pekerjaan konstruksi : 10%

93

bahan & alat yang berkaitan dengan pengelolaan

terhadap biaya pelaksanaan konstruksi

persiapan & pengiriman kelengkapanGedung Negara.

BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN

honorarium staf dan panitia lelang;

perjalanan dinas;

rapat;

BIAYA proses pelelangan;

PENGELOLAANKEGIATAN kegiatan sesuai dgn pentahapannya;

penyusunan laporan;

dihitung berdasarkan persentase dokumentasi;

sesuai dengan klasifikasi Bangunan

administrasi atau dokumen pendaftaran BGN.

BIAYA PEMBANGUNANBANGUNANNEGARA

GEDUNGpekerjaan struktur

pekerjaan arsitekturBiaya Standar(berdasarkan Standar harga satuan, koefisien, luas bangunan)

pekerjaan perampungan

pekerjaan utitiltasBIAYA

KONSTRUKSIFISIK

perizinan selain IMB

penyiapan dan pematanganlahan

peningkatan arsitektur-struktur

BiayaNonstandar(berdasarkan kebutuhannyata & harga pasar wajardgn MAKS. total 150%biaya standar) green building

Kelengkapan BG (pekerjaanME)

94

P r e s e n t a s e k o m p o n e n p e k e r j a a n n o n s t a n d a r

X = to ta l b ia ya ko nstruksi fisik p e ke rja a n sta nd a r. Y = Sta nd a r Ha rg a Sa tua n Te rting g i p e r m2.Z = to ta l b ia ya ko mp o ne n p e ke rja a n ya ng d iting ka tka n mutunya

JENIS PEKERJAAN PERMEN 45/ 2007 PERMEN 22/ 2018Alat Pengkondisian Udara 10-20% d a ri X 7-15% d a ri X

Elevator/Escalator 8-12% d a ri X 8-14% d a ri X

Tata Suara (Sound System) 3-6% d a ri X 2-4% d a ri X

Telepon dan PABX 3-6% d a ri X 1-3% d a ri X

Instalasi IT (Informasi & Teknologi) 6-11% d a ri X 6-11% d a ri X

Elektrikal (termasuk genset) 7-12% d a ri X 7-12% d a ri X

Sistem Proteksi Kebakaran 7-12% d a ri X 7-12% d a ri X

Sistem Penangkal Petir Khusus 2-5% d a ri X 1-2% d a ri X

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 2-4% d a ri X 1-2% d a ri X

Interior (termasuk furniture) 15-25% d a ri X 15-25% d a ri X

G a s P emb a ka r a n 1-2% d a ri X 1-2% d a ri X

Gas Medis 2-4% d a ri X 2-4% d a ri X

P encega ha n Ba ha ya R a ya p 1-3% d a ri X 1-3% d a ri X

Ponda s i da la m 7-12% d a ri X 7-12% d a ri X

Fasilitas penyandang cacat & ke-butuhan khusus 3-8% d a ri X 3-5% d a ri X

Sa rana /Prasarana Lingkunga n 3-8% d a ri X 3-8% d a ri X

Basement (per m2) 120% d a ri Y Ko e fisie n Pe ng a li La p is Be sm e n

Peningkatan Mutu *) 15-30% d a ri Z Pa ling Ba nya k 30% d a ri Z

Perizinan selain IMB - Pa ling Ba nya k 1% d a ri X

P enyia p a n da n p ema t a nga n l a ha n - Pa ling Ba nya k 3,5% d a ri X

Pemenuhan per sya r atan BGH - Pa ling Ba nya k 9,5% d a ri X

Penyambungan utilitas - Pa ling Ba nya k 2% d a ri X

BIAYA NON STANDAR

STANDAR HARGA SATUANTERTINGGI

95

GEDUNG RUMAH

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI DIBEDAKAN

Lokasi Kab./Kota

GEDUNG RUMAH PAGAR PAGAR

NEGARA NEGARA NEGARA NEGARA

TIPEA DEPAN DEPANSEDERHANA

TIPE B SAMPING SAMPING

TIDAKSEDERHANA TIPE C/D/E BELAKANG BELAKANG

23

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BANGUNANGEDUNG NEGARA

•

•

Rencana pendanaan harus mendapatkan rekomendasi.

Rekomendasi diberikan oleh menteri untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Negara;

Pemberian rekomendasi dilimpahkan wewenangnya kepada :•

A. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal CiptaKarya untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilakukan oleh K/L untuk Bangunan Gedung Negara yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan gedung perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Kepala Dinas Provinsi yang bertanggung jawab atas pembinaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilakukan oleh K/L untuk Bangunan Gedung Negara yang berada di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.

B.

96

BIAYA PEKERJAAN LAIN YANGMENYERTAI / MELENGKAPI

PEMBANGUNANBiaya pekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi Pembangunan sebagaimana merupakan biaya pekerjaan yang terkait tetapi terpisah dengan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3.4.5.6.

penyiapan lahan dalam komplekspematangan lahanpenyusunan RTBL termasuk rencana induk (master plan)penyusunan studi AMDALpenyelidikan tanah terperincibiaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, & pengawasan u/ perjalanan dinas ke lokasi kegiatan yg sukar dijangkau (remote area)rekomendasi khusus karena sifat bangunan, lokasi atau letak bangunan, ataupun karena luas lahanbiaya penyedia jasa studi penyusunan program pembangunan BGNklasifikasi bangunan khusus.

7.

8.

BIAYA PERAWATAN

Biaya perawatan BGN dihitung berdasarkanTINGKAT KERUSAKAN pada bangunan, yaitu:o Kerusakan Ringan: biaya perawatan maks.

30% biaya pembangunan tahun berjalanKerusakan Sedang: biaya perawatan maks.45% biaya pembangunan tahun berjalanKerusakan Berat : biaya perawatan maks. 65%biaya pembangunan tahun berjalan

o

o

Tingkat kerusakan dikonsultasikan terlebihdahulu kepada Direktorat BPB, DJCK (tingkatnasional) atau OPD setempat pembinabangunan gedung (provinsi / kabupaten /kota). Biaya perawatan BGN yang termasuk kategoribangunan cagar budaya, besarnya biayaperawatan dihitung sesuai dengan kebutuhannyata.

97

BAB VPENYELENG G ARA

PEMBANG UNANBG N

1. UMUM2. PENGGUNA

ANGGARAN3. PENYEDIAJASA

KONSTRUKSI4. HUBUNGAN KERJA

UMUM

Penyelenggara PembangunanBangunan Gedung Negara terdiri atas:1.2.

pengguna anggaran; danpenyedia jasa konstruksi.

98

PENGGUNA ANGGARAN

1.2.3.

Kementerian / LembagaOrganisasi Perangkat DaerahBadan Usaha Milik Negara atau Badan UsahaMilik Daerah.

bertanggung jawab untuk:1. menyusun dokumen pendanaan

pembangunan Bangunan Gedung Negara;danmelaksa na kan pembangunan, me nge nda lika npembangunan, dan me ma nfaa tka n bangunan.

2.

Pengguna Anggaran dapat melimpahkanpelaksa na an penyelenggaraan pembangunannyakepada K/L atau OPD Pe mbina Teknis se tempat se sua i dengan ketentuan peraturan pe runda ng-unda ngan.

PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

1.2.3.

penyediape nyediape nyediadan/a ta upe nyedia

jasajasajasa

perencanaan konstruksi;pelaksanaan konstruksi;pengawasan konstruksi;

4. jasa manajemen konstruksi.

99

HUBUNGAN KERJA1. pengguna jasa bertanggung jawab atas pembayaran

sem ua prestas i pekerjaan yang telah dilaksanakanoleh penyedia jasa konstruksi berdasarkan perjanjianyang te lah disepakati bersama;penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan gedung dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi (paling lama 10 tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi); hubungan kerja dilakukan secara kontraktual dengan jenis kontrak lump sum (Lumpsum Fixed Price Contract);dalam pelaksanaan kontrak lump sum (Lumpsum Fixed Price Contract), daftar volume dan harga (bills of quantity) tidak dapat dijadikan dasar perhitungan untuk melakukan pembayaran; dantahap pembayaran kontrak lump sum dilakukan berdasarkan prestasi fisik pekerjaan yang kriterianya ditetapkan dalam kontrak yang bersangkutan

2.

3.

4.

5.

BAB VITAHAPAN

PEMBANG UNANBG N

1. UMUM2. KEG. PERSIAPAN3. PERENCANAAN

TEKNIS4. PELAKSANAAN

KONSTRUKSI5. PENGAWASAN TEKNIS6. KEG. PASCA

KONSTRUKSI

100

TAHAPAN PEMBANGUNAN

DOK.PEMBA-

NGUNANDIPA/DPA

DOK.PENDAF-TARAN

PERSIAPAN Rencana kebutuhan Rencana pendanaan

Rencana penyediaan dana

PASCA KONSTRUKSI

Kegiatan persiapan untuk mendapatkan:

Status barang dari pengelola barang

• SLF• Pendaftaran BGN

TAHAPAN PEMBANGUNAN Perencanaan teknis Pelaksanaaan konstruksi Pengawasan teknis

PERSIAPAN

RENCANAKEBUTUHAN PEMBANGUNAN

PERSETUJUAN

RENCANAPENDANAAN

Diprogramkandalam RPJM (APBN),

Provinsi)

Kab./Kota)

Rencana kerjadan anggaran

(RKA)

RENCANAPENYEDIAAN DANA

REKOMENDASIa. kla s ifika si bangunan

gedung;b. luas ba ngunan;c. jumla h la nta i;d. rincia n komponen biaya

pembangunan;e. tahapan pe laksanaan

pembangunan

1. Mente ri PUPR

2. Mente ri Da lamNegeri (APBD

3. Gubernur (APBD

1. Menteri Keuangan (APBN),2. Menteri Dalam Negeri (APBD Provinsi)3. Gubernur (APBD Kab./Kota )

101

P e n t a h a pa n P e mb a n g u n a n

PERSETUJUAN (MenteriKeuangan / Kepala daerah

bersama DPRD)

PENDAPAT TEKNIS(Menteri PUPR/ Kepala

OPD Pembina BG)

Dalam hal pelaksanaan proyek tahun jamak tidak dapat dilakukan denganpentahapan, untuk efektifitas dan efis iensi h a ru s dilaksanakan dengan

kontrak tahun jamak

PEDOMAN PENTAHAPAN PEMBANGUNAN:a. penyusunan seluruh dokumen perenca naan

teknis selesa i di tahun pertama;b. pela ksanaan fondas i dan struktur ba ngunan

kese luruhan dise lesa ika n pada tahun angga ranyang sam a; da n/a tau

c. pela ksanaa n sisa pekerjaan dise lesa ika n pa datahun anggaran se lanjutnya .

KONDISI TERTENTU:a. kompleksita s a ta u

spesifika si;b. besaran kegia ta n;c. ketersediaan angga ran.

Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang tidak dap atd is e les a ikan dalam 1 (satu) tahun anggaran karena kondisi terten tu ,

dilakukan dengan proyek tahun jamak (multiyears pro ject).

PERENCANAAN TEKNIS2. analisis;

10%

bangunan gedung >

20%

desain 2D dan 3D)

25%

25%

1. dokumen perencanaan teknis;

15%

PENGAWASANBERKALA

Laporan akhir pekerjaan perencanaan :

2. la pora n pengadaan penyedia jasa pela ksana a n kons truks i fis ik;3. la pora n penyelengga ra a n paket loka karya Va lue Engineering, jika terdapat kegia ta n VE;4. surat penja mina n a ta s kega ga la n bangunan da ri penyedia ja sa perencanaan kons truks i;5. la pora n akhir pengawasan berka la termasuk perubahan pera nca nga n.

PELELANGAN KONSTRUKSI 5%

RANCANGAN DETAIL 1. Gambar deta il a rs itektur, struktur, utilita s dan la nseka p2. RKS3. Rincia n volumen pekerjaa n dan RAB (EE)4. La poran Perenca na a n

DED

PRA RANCANGAN 1. pola , gubahan, dan bentuk ars itektur ya ngdiwujudka n da la m gambar pra ra nca nga n

2. nila i fungs iona l da la m bentuk dia gra m; da n3. aspek kua lita tif serta aspek kua ntita tif, ba ik da la m

bentuk la pora n tertulis dan ga mba r

Value Engineering u/

12.000m2 atau >8lt, (VEselama 40 jam)

PENGEMBANGANRANCANGAN

1. pengembangan a rs itektur (gambar rencana a rs itektur, ura ia n konsep dan visua lisa s i

2. s is tem struktur, ura ia n konsep dan perhitunga nnya ;3. s is tem meka nika l, e lektrika l termasuk IT, s is tem pemipa a n (plumbing), tata lingkunga n4. penggunaan bahan bangunan secara ga ris besa r5. perkira a n bia ya kons truks i

KONSEPSI RANCANGAN

1. data dan informa s i;

3. dasar pemikira n dan pertimba nga n perancangan;4. program ruang;5. orga nisa s i hubungan rua ng;6. skema tik rencana teknis ; da n7. sketsa ga ga sa n.

102

DOKUMEN PERENCANAAN TEKNISa.laporan konsepsi perancangan;b.dokumen pra rancangan;c. dokumen pengembangan rancangan;d.dokumen rancangan detail (DED);e.laporan kegiatan lokakarya rekayasa nilai atau value

engineering (VE) untuk kegiatan yang diwajibkan;f. reviu desain untuk kegiatan yang memerlukan

penyedia jasa manajemen konstruksi;g.kontrak kerja perencana konstruksi; danh.kontrak kerja ma na jeme n konstruksi untuk ke gia tan

yang me merlukan pe nye dia ja sa ma najemenkons truksi

PELAKSANAAN KONSTRUKSI

meliputi:a. pelaksanaa n kons truksi sampai dengan

serah terima pertama (Provisional HandOver/PHO) pekerjaa n; dan

b. pela ksanaan pemeliharaa n pekerja a nkonstruksi sa mpa i dengan serah terimaa khir (Fina l Hand Over/FHO) pekerjaa n.

dokumen pelaksa na ankonstruksi

harus menda pa tkanpengawasan teknis olehpenyedia ja sa pengawasankonstruksi atau penyedia jasama najemen kons truksi, danpengawasan berka la olehpenyedia ja sa perenca naankonstruksi.

berupa kegiatan:a. pembangunan ba ru;b. perluasan;c. lanjuta n pembangunan bangunan gedung

yang belum selesa i; dan/a taud. pembangunan da lam rangka perawata n

(reha bilitas i, renova si, dan res tora si)termasuk perbaikan sebagian atau seluruhbangunan gedung.

DILAKUKAN OLEHPENYEDIA JASAKONSTRUKSI

merupakan tahap perwujudan dokumen perencanaan menjadi bangunan gedung yang siap dimanfaatkan.

103

DOKUMEN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

a. semua berkas perizinan yang dipe roleh pada saa t pe la ksanaan kons truksi fis ik, termasuk IMB;

b. a s built dra wings;c. kontrak kerja pela ksanaan konstruks i fis ik, pekerja an pengawasan atau ma najemen

konstruksi beserta segala perubahan atau addendumnya ;d. laporan pelaksa na an (ha ria n, mingguan, bula nan, laporan a khir pengawasan teknis

termasuk laporan uji mutu dan la pora n a khir pekerja an perenca naan);e. berita acara pelaksa naan kons truksi yang terdiri a ta s perubahan pekerjaan,

pekerjaan tambah /kurang, serah terima pertama (PHO) dan serah terima akhir(FHO) dilampiri dengan berita acara pela ksa naan pemeliha raa n pekerja a nkonstruksi, pemeriksa an pekerjaan, dan berita acara la in yang berka ita n denganpelaksa naan kons truks i fis ik;

f. kontrak kerja perencanaan kons truks i;g. has il pemeriksa an kela ikan fungs i (commis ioning test);h. foto-foto dokumenta si setiap tahapan kemajuan fis ik;i. dokumen K3 atau SMK3;j. manual operas i dan pemeliharaa n bangunan gedung, termasuk pera la ta n dan

perlengka pan MEP;k. ga rans i atau surat jamina n pera la ta n dan perlengkapan MEP;l. s ertifika t Bangunan Gedung Hija u (BGH), da lam hal diteta pkan sebaga i BGH;m. surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa pelaksanaan

konstruksi dan penyedia jasa pengawasan teknis.

PENGAWASAN TEKNIS

bangunan gedung

dokumen IMB kepada

PENYEDIA JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI

1. BGN klas ifikas i tidak sederhana, jumla h lanta i > 4 la nta i dan luas bangunan > 5.000 m2 untuk pembangunan baru, perlua sa n dan/atau la njuta n pembangunan bangunan gedung; `

2. perawatan Bangunan Gedung Negara kecua li Rumah Negara untuk tingkat kerusakan berat danperawatan terka it kese lamata n banguna n;

3. Bangunan Gedung Negara kla s ifikas i bangunan khusus ;4. me liba tka n le bih dari satu penye dia ja sa , ba ik perencanaan maupun pe laksa na kons truks i;5. pe laksa naannya lebih dari satu tahun anggaran dengan menggunakan kontrak tahun ja mak.

Meliputi pengawasan :a. tahap perencanaan (jika menggunakan MK);b. persiapan konstruksi;c. tahap pelaksanaan konstruksi s.d serah terima pertama (PHO) pekerjaan konstruksi;d. tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi s.d serah terima akhir (FHO) pekerjaan konstruksi.

Oleh PENYEDIA JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK), atau PENYEDIA JASA PENGAWASAN KONSTRUKSI

Meliputi kegiatan:a. pe ngenda lia n wa ktu;b. pe ngenda lia n bia ya;c. pe ngenda lia n pe ncapaia n sasaran fis ik

(kuantitas dan kualitas);d. te rtib a dminis tra s i Pe mba nguna n

Bangunan Gedung Negara.

rekomendasi kelaikan fungsi

sesuai dengan

PA untuk pengurusanSLF

104

PASCA KONSTRUKSI

a. Menteri me la lui Dirjen Cipta Karya untuk BGN dengan sumbe r

Pendaftaran Bangunan

diberikan Huruf Daftar

Surat Keterangan Bukti

Gedung Negara dengan

Nomor (HDNo)

Pendaftaran sebagaiBangunan Gedung Negara

Pendaftaran dilakukan oleh K/L atau OPD Pengguna Anggaran kepada:

pembiaya a n dariAPBN yang akan menja di BMN, yangdilaksa nakan di tingka t pusat, termasuk perwakila n RI di lua r negeri; a tau

b. Gubernur / bupati / wa likota me la lui OPD yang bertanggungja wab dalam pe mbinaa n BGN, untuk BGN dengan sumber pembiaya a n dariAPBD yang akan menja di Barang Milik Daera h.

Penerbitan sertifikat laik fungsi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Penetapan status Bangunan Gedung Negara sebagai barang milik negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang barang milik negara atau daerah

BAB VIIPENYELENG G ARAAN

PEMBANG UNANTERTENTU

BERULANG

4.

5.

PBGN

PEMELIHARAAN

PERAWATAN

1. UMUM2. PBGN DESAIN

3. PBGN DESAINPURWARUPA

TERINTEGRASI

DAN/ATAU

105

PENYELENGGARAANPEMBANGUNAN TERTENTU

Penyelenggaraan pembangunan tertentuBangunan Gedung Negara terdiri atas:

1. pembangunan Bangunan GedungNegara dengan desain berulang;

pembangunan Bangunan GedungNegara dengan desain purwarupa(prototype);

pembangunan Bangunan GedungNegara terintegrasi;

pemeliharaan dan/atau perawatanBangunan Gedung Negara.

2.

3.

4.

DESAIN BERULANG

Merupakan penggunaan secara berulang terhadap produk desain yang sudah ada yang dibuat oleh penyedia jasa perencanaan yang sama, dan telah ditetapkan sebelumnya dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Pelaksanaan pembangunan dengan desain berulang terdiri atas:

a. desain berulang total; dan

b. desain berulang parsial.

Biaya perencanaan untuk desain berulang diperhitungkan terhadap komponen biaya perencanaan sebagai berikut:

a. pengulangan pertama sebesar 75%

b. pengulangan kedua sebesar 65%

c. pengulangan ketiga dan pengulangan seterusnyamasing-masing sebesar 50%

106

DESAIN PROTOTYPEPenggunaan desain purwarupa (prototype) ditetapkan oleh:

1. Dirjen CK (APBN)

2. Gubernur (APBD Provinsi)

3. Bupati/Walikota (APBD Kabupaten/kota)

Desain puwarupa meliputi:

a. Rumah Negara yang berbentuk rumah tinggal tunggalatau rumah susun;

b. gedung kantor sederhana dan tidak sederhana;

c. gedung SD, SMP, SMA/SMK, Kejuruan atau yangsedera ja t; dan

d. gedung fasilitas kesehatan.

Biaya penyesuaian perencanaan teknis desain purwarupa oleh penyedia jasa sebesar 50% dari biaya perencanaan,

Biaya penyesuaian oleh Dit. BPB atau OPD paling banyak60% dari biaya perencanaan penyesuaian oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi

PEMBANGUNAN TERINTEGRASI

Pembangunan Bangunan Gedung Negara terintegrasi merupakan gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi.

Pembangunan Bangunan GedungNegara terintegrasi dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturanperundangundangan.

107

PEMELIHARAAN DAN/ATAUPERAWATANPemeliharaan bangunan merupakan usaha mempertahankan kondisi bangunan dan upaya untuk menghindari kerusakan komponen atau elemen bangunan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi.

Perawatan bangunan merupakan usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

Pemeliharaan dan/atau perawatan dilaksanakan denganmempertimbangkan:

a. umur bangunan;

b. penyusutan;

c. kerusakan bangunan.

Biaya pemeliharaan ditetapkan paling banyak 2% dariharga standar per m2 (meter persegi) tertinggi tahunberjalan

UMUR BANGUNAN DANPENYUSUTAN• Umur bangunan merupakan jangka waktu

bangunan gedung masih tetap memenuhi fungsi dan keandalan bangunan, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan (50 tahun).

Penyusutan merupakan nilai penurunan ataudepresiasi bangunan gedung yang dihitungsecara sama besar setiap tahunnya selamajangka waktu umur bangunan. Ditetapkansebesar:

•

a.

b.

c.

2% per tahun U/ bangunan permanen;

4% per tahun U/ bangunan semi permanen

10% per tahun U/ bangunan konstruksi darurat

sisa (salvage value) paling sedikit sebesar• nilai20%

108

KERUSAKAN BANGUNAN

• Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidakberfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh:

a. penyusutan atau berakhirnya umur bangunan;

b. kelalaian manusia; atau

c. bencana alam.

Kerusakan bangunan digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu:

•

a.

b.

c.

kerusakan ringan;

kerusakan sedang; dan

kerusakan berat.

BAB VIIIPENGELOLAAN

TEKNIS PEMBANGUNAN

BGN

109

PENGELOLAAN TEKNIS1. Setiap pembangunan bangunan

gedung negara yang dilaksanakan olehK/L/OPD harus mendapat bantuanteknis dalam bentuk pengelo laanteknis;

Pengelolaan teknis dilakukan olehtenaga pengelola teknis yangb ersert ifika t ;

Tenaga pengelola teknis bertugasmembantu dalam pengelolaan kegiatanpembangunan bangunan gedungnegara di bidang teknis administ rat if.

2.

3.

ORGANISASI PENGELOLA TEKNIS

• Pengelola Teknis sebagaimanabertugas membantu kuasa pengguna anggaran K/L atau OPD dalam bidang teknis administratif pada setiap tahapan pembangunan BGN.

Kompetensi Pengelola Teknis dikelompokkan berdasarkan:

•

a. Klasifikasi, yaitu:Arsitektur,Sipil, Mekanikal ataumesin, Elektrikal atauelektro,Teknik Lingkungan;Planologi; atauManajemen.

Kualifikasi, (ABCD)b.

110

BAB IXPEMBINAAN DAN

PENG AWASAN

PEMBINAAN DAN PENGAWASANPembinaa n dan pengawasan teknis Pembangunan bangunangedung negara dise lenggarakan oleh Menteri. Pembina an teknisPembangunan BGN dilakukan oleh:

Menteri PUPR melaluiDirektur Bina Penataan

Bangunan, DJCK,

Gubernur melalui kepala OPDPembina bangunan gedung

Bupati / walikota melaluikepala OPD Pembina

bangunan gedung

Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan melalui bantuan teknis yangberupa bantuan tenaga, informasi dan kegiatan percontohan

tingkat kabupaten / kota dengan sumber pembiayaan dari APBD kabupaten / kota dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah.

tingkat provinsi dengan sumber pembiayaan APBD provinsi dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Daerah;

tingkat nasional dengan sumber pembiayaan APBN dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi Barang Milik Negara;

111

PEMBINAAN TEKNISFASILITASI

KONSULTASI 1. Re komenda s i penyusunan rencana pe nda na anpembangunan bangunan gedung ne ga ra ;

2. Pe rhitunga n nila i bahan atau ma te ria l banguna ngedung negara yang ma sih dapat dijua l kemba lida la m rangka penghapusan bangunan gedungnegara; dan/a tau

3. Re komenda s i te rka it persyaratan dan pros edur pembangunan bangunan gedung ne ga ra .

1. Penyusunan NSPK tentang pe mba nguna nBGN;

2. Penyusunan formula pe rhitunga n StandarHarga Satuan Tertinggi BGN;

3. Penyusunan panduan penge lola an teknis ;4. Penyusunan SOP Pe nyelenggaraa n BGN;5. Pe mbe ria n bantuan te knis pengelola teknis ;6. s os ia lisa s i, dis emina s i, pe la tiha n te knis ,

workshop dan FGD;7. Pe ningkatan ka pa s itas pe nyele ngga ra

pembangunan BGN;8. Pe ningkatan ka pa s itas pe ngelola teknis ;9. Pe ningkatan ka pa s itas tenaga pendata ha rga

Kabupaten / Kota;10. Percontohan pembangunan BGN.

PENGAWASAN TEKNIS

dilakukan terhadap:1. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan

gedung negara ;2. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan

BGN di tingkat provins i dan kabupaten / kota sertameliha t kinerja pemerintah provinsi da lam memantaupenerapan peraturan perundang-undangan terkait BGN di kabupaten atau kota ;

3. pe laksanaan kebijakan BGN nasional, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota ;

4. pe laksanaan pembangunan BGN;5. pendaftaran BGN;6. Standar harga satuan tertinggi yang dite tapkan.

112

TERIMA KASIH

113

BIODATANama : Ir. Sudirman Mustopa, M.Si.NIP : 195811231984031002.Lahir : Curup/ 23 Nopember 1958.Pendidikan : S1 di UNSRI PALEMBANG, S2 di STIAMI Jakarta.Alamat : Komp. Puri Gading, Villa kinyamani Blok A6 NO : 12 A,

Kel. Jati Melati Pondok Gede. HP [email protected]

Th 1982 Direktorat Tata Bangunan Ditjen Cipta Karya Dep. PU.

1983-1985 Direksi Pengawas Pembangunan Rumah Sakit Jantung HARAPAN KITA.

1986-1993 Direksi Pengawas Pembangunan Museum Purna Bhakti Pertiwi TMII

1989 – 1993 Direksi Pengawas Pembangunan Rumah Sakit Kanker Dharmais

1992 -1993 Direksi Pengawas Pembangunan Rumah Sakit Jiwa & Paru RSPAD

1993-2006 Pengelola Museum Purna Bhakti Pertiwi Taman Mini Indonesia Indah

2007 sd sekarang Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat

2008 sd sekarang Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya Kementerian Pekerjaan Umum

Pengaturan ttg Bangunan Gedung

UU No.28/2002 ttg. Bangunan Gedung

PP 36/2005 ttg peraturan pelaksanaan UU no 28/2002

Permen PU no 29/2006 ttg persyaratan teknis BG

Permen PU no 45/2007Ttg.PTBGN

Permen PU no 26/2008Ttg.persyaratan teknisSistem prot.kebakaran

Pd BG

Permen PU no 24/2008Ttg pemel & perawatan

Pd BG

114

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNO : 45/PRT/M/2007

Tentang : Pedoman teknis

Pembangunan Bangunan Gedung Negara

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Bangunan gedung :

Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksiyang menyatu dengan tempatkedudukannya, yang berfungsi sebagaitempat manusia melakukankegiatannya, baik untuk hunian atautempat tinggal, keagamaan, Usaha,sosial, budaya, maupun kegiatankhusus.

115

Bangunan Gedung Negara :

Bangunan gedung untuk keperluandinas yang menjadi/akan menjadikekayaan milik negara dan diadakandengan sumber pembiayaan APBN,dan/atau perolehan lainnya yang sah

Perolehan lain yang sah :Hibah, Pembelian, Bangun GunaSerah, Bangun Serah Guna.

DASAR HUKUM1. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.2. Peraturan Pemerintah N0. 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-

undang RI No. 28 Tahun 2002.3. Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan

Bangunan Gedung Negara.4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang

Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang

Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung danLingkungan.

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentangPedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

7. Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Ijin MendirikanBangunan.

8. Peraturan Menteri PU Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Sertifikat LaikFungsi.

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentangPedoman Teknis Sistim Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung danLingkungan.

116

PENGATURAN PENYELENGGARAAN

7

Setiap pembangunanBangunan Gedung Negarayang dilaksanakan K/L harusmendapat bantuan teknisberupa pengelola teknis dariKementerian PU dlm rangkapembinaan teknis;

Para Pihak dalam Pemb. BGNPara Pihak dalam Pemb. BGN

Pengelola Kegiatan

Konsultan Perencana

Konsultan MK/Pengawas

Kontraktor

117

Konsultan MK /Pengawas

Organisasi Proyek Pembangunan BGN: (45/07)

Satker / PPK

Pengelola Administrasi Bendaharawan

KPU (APBN)DPUProv (APBD

Prov)DPUKab/Kota

(APBDKab/Kota)

PA

Verifikasi

Pengelola Teknis

Kontraktor/s

Konsultan Perencana

Hubungan kerja

Pengelola Kegiatan

PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN PEMBONGKARAN

IMB SLF RTBL

PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS

PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN

PenyelenggaraanBangunan Gedung Negara

KAJIAN TEKNIS

PELESTARIAN

PEMBANGUNAN

PERSIAPAN PELELANGAN PENDAFTARAN PENGHAPUSAN

118

TAHAPAN PEMBANGUNANTAHAPAN PEMBANGUNAN

1. Penyusunan Program dan Pembiayaan

2. Persiapan Kegiatan

3. Perencanaan Teknis

4. Pelaksanaan Konstruksi

5. Pengawasan Teknis

6. Pasca Konstruksi

( Perpres N0. 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan BGN )

TAHAPAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARATAHAPAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA

119


1. Penyusunan Program dan Pembiayaan

Penentuan kebutuhan ruang, bangunan, P&S; kebutuhan lahan, jadwalpelaksanaan kegiatan;

Penyusunan kebutuhan ruang > 1500 m2 bisa menggunakan konsultanahli;

Menghitung kebutuhan pembiayaan : BKF, BPR, BPWS/MK, dan BPP; Multi Years Project > Izin Multi Years Contract dari MENKEU; pendapat

teknis dari MENPU Dokumen program dan pembiayaan pembangunan DIPA & RKA-KL

sebagai acuan.

2. Persiapan Kegiatan Pembentukan Organisasi Pengelola Kegiatan dan Panitia pengadaan

Barang / Jasa; Penysunan jadwal kegiatan, KAK; Pengadaan Penyedia Jasa Manj.Konstruksi/Pengawas dan Perencana. Pengadaan Penyedia Jasa Kontraktor.


SISTEMATIKA KEBUTUHAN LUAS BANGUNAN DAN BIAYA UNTUK PEMBANGUNAN BARU BANGUNAN GEDUNG NEGARA

KAPASITAS BANGUNAN :

1. STRUKTUR ORGANISASI

2. JUMLAH PERSONIL

3. FASILITAS PENUNJANG

ORGANISASI RUANG, BESARAN RUANG = LUAS

TOTAL BANGUNAN

BIAYA PEKERJAAN STANDAR

BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR

HARGA SATUAN BANGUNAN PER M2

TOTAL BIAYA YANG DIPERLUKAN

1. BIAYA KONSTRUKSI FISIK

2. BIAYA PERENCANAAN

3. BIAYA PENGAWASAN/ MK

4. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN

ANALISIS

120

PEMERIKSAAN KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNANBANGUNAN GEDUNG NEGARA

BIAYA KONSTRUKSI FISIK

BIAYA PEKERJAANSTANDAR

BIAYA PEKERJAANNON STANDAR

Perpres 73 Pasal 16, (3)

Apakah HSBGN terlampaui ?

PEMERIKSAAN

Apakah RAB lebih dari150% HSBGN ?

BIAYA PERENCANAAN

BIAYA MK/ BIAYA PENGAWASAN


Pengecheckan Tenaga Ahli :

Apakah Biaya Perencana, MK / Pengawas Melebihi Tabel B ?

Check Jumlah & Macam.

Check Jumlah Waktu Kerja.

BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN

Check Komposisi biayaPA (65%) & PU (35%)

Apakah Biaya PengelolaKegiatan melebihi Tabel B ?

Check Kualifikasi. Check Prosen Keterlibatan.

STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTORA. RUANG UTAMA

R. TAMU R. RAPAT R. TUNGGUR .

IST IR A H AT

R. SEKRET R. STAF R. SIMPAN R. TOILETJML

STAFCATATAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 28.00 40.00 40.00 60.00 20.00 15.00 24.00 14.00 6.00 247.00 8

2 16.00 14.00 20.00 18.00 10.00 10.00 15.00 10.00 4.00 117.00 2

3 16.00 14.00 20.00 18.00 10.00 10.00 15.00 10.00 4.00 117.00 5

4 16.00 14.00 20.00 9.00 5.00 7.00 4.40 5.00 3.00 83.40 2

5 14.00 12.00 14.00 12.00 5.00 7.00 4.40 3.00 3.00 74.40 2

6 14.00 12.00 10.00 6.00 5.00 5.00 4.40 3.00 3.00 62.40 2

7 12.00 6.00 3.00 3.00 24.00 0

8 12.00 6.00 3.00 21.00 0

9 8.00 8.80 2.00 18.80 4

B. RUANG PENUNJANG

1 140 m2 Kapasitas 100 orang



4 Ruang Studio 4 m2/ orang Pemakai 10% dari staf

5 Ruang Arsip 0.4 m2/ orang Pemakai seluruh staf

6 2 m2/ 25 orang Pemakai Pejabat Es. V sd Es. III dan seluruh staf

7 Musholla 0.8 m2/ orang Pemakai 20% dari jumlah personel

C. SIRKULASI 25% X (JUMLAH A + B)

Keterangan:-

-

-

JABATAN

LUAS RUANG (m2)KETERANGAN

R. KERJA

R. PENUNJANG JABATANR. PELAYANAN

JABATANJML

R. Toilet bersama

1 12

Menteri/ Ketua Lembaga

R.Staf pada setiap jabatan diperhitungkan

berdasarkan jumlah personel @ 2,2 - 3 m2/

personel, sesuai dengan tingkat jabatan

Eselon IA/ Anggota Dewan

Eselon IB

Eselon IIA

Eselon IIB

Eselon IIIA

Eselon IV

JENIS RUANG LUAS KETERANGAN

1 2 3

Luas ruang kerja untuk Satuan Kerja dan Jabatan Fungsional dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan di luar standar luas tersebut di atas.

Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, seperti Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,kebutuhannya dihitung tersendiri, di luar standar luas tersebut di atas.

Wakil Menteri K/L

Ruang Rapat Utama Kementrian

Ruang Rapat Utama Es. I

Ruang Rapat Utama Es. II

WC/ Toilet

Standar luas ruang tersebut diatas merupakan acuan dasar, yang dapat disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatan.

Eselon IIIB

121

PERKIRAAN JUMLAH PEGAWAI MINIMAL 5 TAHUN KEDEPAN

2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Pegawai

PERKIRAAN BESARAN RUANG

(m2)PER-

ESELONJML

A. RUANG UTAMA

1 Menteri/ Ketua Lembaga 1 247.00 247 m2 8 8 9

2 Wakil Menteri K/L 1 90.00 90 m2 5 5 6

3 Eselon IA/ Anggota Dewan 8 117.00 936 m2 5 40 48

4 Eselon IB 5 83.40 417 m2 2 10 15

5 Eselon IIA 48 74.40 3,571 m2 2 96 144

6 Eselon IIB 0 62.40 - m2 2 - -

7 Eselon IIIA 216 24.00 5,184 m2 1 216 432

8 Eselon IIIB 0 21.00 - m2 0 - -

9 Eselon IV 432 18.80 8,122 m2 4 1,728 2,160

10 Satpam/ staff outsourcing - 2.20 462 m2 210 210

JUMLAH - A 711 19,029 m2 2,313 3,024 7.87

KETERANGANSTAFJML

TOTAL

DILENGKAPI DENGAN STRUKTUR

ORGANISASI, JMLH PEGAWAI DIPREDIKSI MINIMAL SD 5 TAHUN

KEDEPAN

JML STAF/ ESELON SESUAI DENGAN

KEBUTUHAN INSTANSI

DIHITUNG BERDASARKAN

RENCANA PENERIMAAN /

PENSIUN PEGAWAI

NO JABATAN/ NAMA RUANG ESELON

SATUAN RUANG JMLH BESARAN

RUANG

PERSONEL

NO URAIANTAHUN

KETERANGAN2016

CONTOH

B. RUANG PENUNJANG

1R. Rapat Utama Kementerian

1 ruang 140.00 140.00 m2

2 R, Rapat Utama Es. I 9 ruang 90.00 810.00 m2

3 R. Rapat Utama Es. II 48 ruang 36.00 1,728.00 m2 1.2m2/org,…@30 org

4 Wc/Toilet 2,961.00 org 0.08 236.88 m2 2 m2/ 25 org

5 R. arsip 2,313.00 org 0.40 925.20 m2 0.4 m2/org (staf)

6 R.Ibadah/ Mushola 604.80 org 0.80 483.84 m20.8 m2/org (20% x personel)

7 R. Studio/ Workshop 231.30 org 4.00 925.20 m2 4 m2/org (10%xstaf)

JUMLAH - B - 5,249.12 m2

JUMLAH - A+ B 24,277.92 m2

Sirkulasi x total luas lantai 25% 6,069.48 m2

TOTAL LUAS RUANG/ LANTAI 30,347.40 m2

LUAS RATA-RATA PERORANG DARI TOTAL LUAS BANGUNAN 10.04 m2 termasuk r.rpt w amen

JUMLAH LUAS

1

2

m225% m2

m2m2

m2

KEB. PARKIR MOBIL: 1 MOBIL/ 100 Orang (DKI Jakarta)

DIBULATKAN 30,340

SIRKULASI

LUAS RUANG PENUNJANG

LUAS TOTAL RUANG/LANTAI

- LUAS FASILITAS LAINNYA

- -

30,347

C. RUANG FASILITAS LAIN SESUAI DENGAN TUPOKSI

NAMA RUANG TOTAL LUAS

122

PEMBANGUNANBANGUNAN

BARU


PERAWATANBANGUNAN


Klasifikasi

Standar Luas

Standar JumlahLantai

HSBGN

Non-StandarBgn + Lingk

Non-StandarFungsi Khusus

Non-StandarLainnya

SKEMATIK

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN:

KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNANBANGUNAN GEDUNG NEGARA

BIAYA KESELURUAN BANGUNAN

BIAYA KONSTRUKSI FISIK

BIAYA MK/

BIAYA PENGAWASAN

BIAYA PERENCANAAN



BIAYA PEKERJAANNON STANDARmax 150% dari HSBGNPerpres 73 Pasal 16, (3)

HSBGN

RAB

BIAYA PEMBANGUNAN BGNBIAYA

KONTRUKSI FISIKBGN



123

Biaya non-standar digunakan untuk:

1. Perizinan selain IMB;

2. Penyiapan dan pematangan lahan;

3. Peningkatan arsitektur dan/atau struktur bangunan;

4. Pekerjaan khusus kelengkapan bangunan;

5. Pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan (greenbuilding); dan/atau

6. Penyambungan utilitas

PEKERJAAN NON STANDAR

Jenis PekerjaanAlat Pengkondisian UdaraElevator/escalatorTata suara (Sound System)Telepon dan PABXInstalasi IT (Informasi dan Teknologi)Elektrikal Sistem Proteksi KebakaranPenangkal petir khususInstalasi Pengolahan Air LimbahInterior (termasuk Furniture)Gas PembakaranGas MedisPencegahan Bahaya RayapPondasi dalamFasilitas penyandang cacatSarana/prasarana lingkunganBasement (per m2)Peningkatan mutu

Biaya10-20% dari X

8-12% dari X3-6% dari X3-6% dari X

6-11% dari X7-12% dari X7-12% dari X

2-5% dari X2-4% dari X

15-25% dari X1-2% dari X2-4% dari X1-3% dari X

7-12% dari X3-8% dari X3-8% dari X120% dari Y

15-30% dari Z

124

peningkatan mutu termasuk peningkatanpenampilan arsitektur dan peningkatanstruktur terhadap aspek keselamatanbangunan, hanya dapat dilakukan denganmemberikan penjelasan yang secarateknis dapat diterima dan harusmendapatkan rekomendasi dari Instansiteknis.X = total biaya konstruksi fisik pekerjaan

standar.Y = Standar Harga Satuan Tertinggi per

m2.Z = total biaya komponen pekerjaan yang

ditingkatkan mutunya

Pembiayaan Bangunan Harga Satuan tertinggi rata-rata per-m2 bangunan gedung bertingkat

adalah didasarkan pada harga satuan lantai dasar tertinggi per-m2 untukbangunan gedung bertingkat, kemudian dikalikan dengan koefisien / faktor pengali untuk jumlah lantai ybs.

Jumlah Lantai Bangunan

Harga Satuan per-M2 Tertinggi

Bangunan 2 lantai 1.090 Standar harga gedung bertingkat







125

BIAYAKONSTRUKSI

FISIK

BIAYAPERENCANAA

NKONSTRUKSI

BIAYAMANAJEMENKONSTRUKSI

BIAYAPENGAWASAN

KONSTRUKSI

BIAYAPENGELOLAAN

KONSTRUKSI

TOTALBIAYA PEMBANGUNA

N

1 2 3 4 5 6

250.000000(Y1) 20.575.000(X1) 0,00 13.375,00 35.000,00 318.950,00

Apabiladidapat Y

maka berapa X 0,00

275.000000(Y2) 22.247.500(X2) 0,00 15.612,00 39.600,00 379.062,00

APABILA BIAYA KONSTRUKSI FISIK TIDAK TERDAPAT DIDALAM TABEL MAKA HARUS MENGGUNAKAN RUMUS INTERPOLASI SEPERTI CONTOH SEBAGAIBERIKUT :

BIAYAKONSTRUKSI

FISIK

BIAYAPERENCANAAN

KONSTRUKSI

BIAYAMANAJEMENKONSTRUKSI

BIAYAPENGAWASAN

KONSTRUKSI

BIAYAPENGELOLAAN

KONSTRUKSI

TOTALBIAYA PEMBANGUNAN

1 2 3 4 5 6

250.000.000 (Y1) 20.625.000(X1) 0,00 13.375,000 35.000,000 319.000,000

260.000.000 (Y) X(??????) 0,00

275.000.000(Y2) 22.291.500(X2) 0,00 14.509.000 37.400,000 349.200.500

RUMUS INTERPOLASI : X = [X1 + {(X2-X1)(Y-Y1)/ (Y2-Y1)}]

CARI BIAYA PENGAWASAN (Z)

Maka didapat 13.829.700(Z)

X = [20.625.000 + {(22.291.500-20.625.000)(10)/25)}]

X = [20.625.000 + {16.665.000/25}]= [20.625.000 + 666.600] = 21.291.600

MENGGUNAKAN SOFT WARE INTERPOLASI :

126

• Pelaksanaan Perencanaan Teknik Bangunan Gedung Negara

No Tahap Bobot

Prestasi

Keterangan

1 Konsep rancangan 10% Membuat interpretasi thd

KAK, dan Proposal

perencana2 Pra rancangan 20% Aktualisasi ide rencana

3 Pengembangan

rancangan

25% ASMET

4 Rancangan gambar

detail, RKS, RAB

25% ASMET

5 Pelelangan 5% PBJ

6 pengawasan berkala 15% Selama konstruksi fisik

CEK PEMBAYARANNYA ; PADA ON GOING. POST AUDIT

No Tahap Lingkup

1 Konsep rancangan a. Mengumpul data dan informasilapangan (kondisi tanah),

b. Membuat interpetasi KAKc. Sketsa gagasand. Konsultasi dg pemda perda/

ijin2.2 Pra rancangan a. Membuat renc.tapak

b. Pra renc. Bangunanc. Perkiraan biayad. Keterangan renc. Kotae. Ket. Persyaratan bang. Dan

lingkunganf. Penyiapan kelengkapan

permohonan IMB

127

3 Pengembangan rancangan a.Rencana arsitektur dan uraiankonsep.b. Rencana struktur, uraian konsepperhitungan dan perhitunganc. Rencana ME, uraian konsepperhitungan dan perhitungan

4 Rancangan detail, a. Uraian lebih rinci : gambar

detail RKS, BQ, RAB

b. Dok. Perencanaa teknis : rencanateknis struktur arsitektur, ME,taman. Tata ruang dalam.

5 Pelelangan

6 pengawasan berkala a. Memeriksa kesesuaianpelaksanaan pek dg renc.Secara berkala

b. Memberikan penjelasan terhdppersoalan selama masakonstruks

NILAI BIAYA PERENC. MAX. BERDASARKAN BIAYA PROSENTASE BIAYA PERENC. TERHADAP BIAYA KONSTRUKSI FISIK LIHAT ..........TABEL B1, B2 DAN B3BIAYA PERENC. TEKNIS DIHITUNG ;

- HONOR T.A DAN TENAGA PENUNJANG.- MATERI DAN PENGGANDAAN LAPORAN- PEMBELIAN DAN SEWA PERALATAN- SEWA KENDARAAN- BIAYA RAPAT-RAPAT- PERJALANAN (LOKAL, LUAR KOTA)- JASA DAN OVERHEAD PERENC.- ASSURANSI- PAJAK DAN IURAN DAERAH

128

Komponen Bangunan Gedung

Komponen Arsitektur BG

Komponen Struktur BG

Komponen Mekanikal BG

Komponen Elektrikal BG

Komponen Ruang Luar BG

Komponen Tata Graha

129

130

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNANTERTENTU

1. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DENGANDISAIN BERULANG

a. Disain berulang adalah penggunaansecara berulang terhadap produk disainyang sudah ada yang dibuat olehpenyedia jasa perencanaan yang sama,dan telah ditetapkan sebelumnya dalamKerangka Acuan Kerja (KAK);

131

b. Disain berulang total adalahpenggunaan secara berulang terhadapseluruh produk disain yang sudah adayang dibuat oleh penyedia jasaperencanaan yang sama untukpekerjaan lain pada tapak yang samaatau pada lokasi lain;

c. Disain berulang parsial adalahpenggunaan secara berulang terhadapsebagaian produk disain yang sudah adayang dibuat oleh penyedia jasaperencanaan yang sama untukpekerjaan lain pada tapak yang samaatau pada lokasi lain;

d. Biaya perencanaan untuk disain bangunan yangberulang secara total ataupun parsial diperhitungkansebagai berikut:

1) Pengulangan pertama : 75 %2) Pengulangan kedua : 65 %3) Pengulangan ketiga, dan

seterusnya masing-masing sebesar : 50 %terhadap komponen biaya perencanaan.

e. Untuk pekerjaan disain berulang penyedia jasa perencanaandapat ditunjuk langsung.

Dalam hal ini, biaya perencanaan yang dihemat dapat langsungditambahkan kedalam biaya konstruksi fisik untuk penambahankegiatan dan atau peningkatan mutu. Untuk daerah yang sukarterjangkau (remote area), penghematan biaya tersebut dapatdigunakan untuk biaya perjalanan konsultasi dalam kegiatansurvei, penjelasan pekerjaan (aanwijzing), pengawasan berkala,dan lain-lain dengan mengajukan revisi dokumen pembiayaan.

132

2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DENGAN DESAIN PROTOTIPE

Disain prototipe adalah penggunaan disain yang telahditetapkan/dibakukan oleh pemerintah.

a. Untuk bangunan rumah negara type 36, 50, 70, baikyang berbentuk rumah tunggal tidak bertingkat ataurumah susun serta gedung kantor klasifikasisederhana dan gedung SD/SLTP/SMA/SMK yang sudahada disain prototipenya, dibangun berdasarkanDokumen Pelelangan disain prototipe daerahsetempat yang ditetapkan oleh Direktorat JenderalCipta Karya, atau disain prototipe daerah setempatyang ditetapkan oleh instansi teknis setempat yangbertanggung jawab terhadap pembinaan bangunangedung;

b. Penyesuaian dokumen pelelangan disainprototipe dapat dilakukan apabiladokumen pelelangan disain prototipe yangtelah ditetapkan tersebut tidak sesuaidengan keadaan lokasi, bahan bangunandan pelaksanaan di lapangan;

c. Penyesuaian disain prototipe dapatdilakukan oleh penyedia jasa perencanaandengan prosentase biaya perencanaanmaksimum sebesar 50% dari biayaperencanaan;

133

d. Apabila penyesuaian disain prototipe dilakukan olehunsur instansi teknis setempat yang bertanggung jawabterhadap pembinaan bangunan gedung, makaprosentase biaya perencanaan penyesuaian disainprototipe sama dengan 60 % x biaya perencanaanpenyesuaian disain prototipe oleh penyedia jasaperencanaan;

e. Tidak ada biaya tambahan untuk perencanaan bilamenggunakan disain prototipe secara berulang;

f. Dalam hal pengawasan pelaksanaan pembangunandilakukan oleh unsur Instansi Teknis setempat, jumlahbiaya pengawasannya adalah maksimum sebesar 60% xjumlah biaya pengawasan, dan dilaksanakan dalamrangka swakelola.

3. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LEBIH DARI SATU TAHUN ANGGARANDalam menyusun program pembangunanbangunan gedung negara yang tidak selesai dalamsatu tahun anggaran, maka harus disusunprogram pembangunan setiap tahunnya sesuaidengan lingkup pekerjaan yang bisa diselesaikanpada tahun yang bersangkutan.

a. Bangunan sampai dengan 2 lantai1) Tahun pertama : penyusunan seluruh

dokumen perencanaan, pelaksanaan pondasidan struktur bangunan s.d. lantai 2;

2) Tahun kedua : pelaksanaan sisa pekerjaan.

134

b. Bangunan lebih dari 3 lantai s.d 5 lantai1) Tahun pertama : penyusunan seluruh

dokumen perencanaan, pelaksanaanpondasi dan struktur bangunan s.d. lantai 2

2) Tahun kedua : pelaksanaan sisa pekerjaan.

c. Bangunan 6 lantai sampai dengan 8 lantai1) Th pertama : penyusunan seluruh dokumen

perencanaan, pelaksanaan pondasi danstruktur bangunan s.d. lt 1;

2) Th kedua : pelaksanaan struktur lantai 2sampai dengan lantai 8, sebagian finishinglantai 1, 2, dan 3, sebagian pekerjaanmekanikal dan elektrikal;

3) Th ketiga : pelaksanaan sisa pekerjaan.

Dalam penyusunan program dan pembiayaanpembangunan setiap tahunnya agar komponenbiaya pembangunan yang tercantum dalamdokumen pembiayaan disesuaikan berdasarkantahapan pembangunannya.

Untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan,kegiatan multiyears project diusulkanmendapatkan persetujuan multi-years contractsebelum pelaksanaan kegiatan.

Untuk bangunan bertingkat yang lebih dari 8lantai, atau yang mempunyai spesifikasi lain,dalam menyusun program pembangunannyaagar berkonsultasi kepada Instansi Teknissetempat.

135

Penyedia jasa manajemen konstruksi digunakan untuk pekerjaan:

• bangunan bertingkat diatas 4 lantai; dan/atau• bangunan dengan luas total di atas 5.000 m2;

dan/atau• bangunan khusus; dan/atau• yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa

perencanaan maupun pelaksana konstruksi; dan/atau

• yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyears project)

• Prestasi Pelaksanaan Manajemen KonstruksiNo Tahap Bobot

Prestasi

Keterangan

1 Tahap persiapan/pengadaan

konsultan Perencana

5% TOR Perencana

2 Tahap review rencana teknis

sampai dengan serah terima

dokumen perencanaan

10% Kinerja MK tahap

perenca naan.

3 Tahap pelelangan pemborong 5% Membantu ULP

K/L4 Tahap konstruksi fisik yang

dibayarkan berdasarkan pres

tasi pekerjaan konstruk si fisik

di lapangan s.d. serah terima

kedua pekerjaan

80% Kinerja MK tahap

pelaksanaan kons

truksi

PELAKSANAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

136

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NO URAIAN KLASIFIKASIKETERANGANSEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS

B PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN 1. Bahan Penutup

Lantaikeramik, vinil, tegel PC marmer lokal, keramik,

vinil,kayumarmer lokal, keramik, vinil,kayu

Diupayakan menggunakan bahanbangunan setempat/

produksi dalam negeri, ter masukbahan bangunan seba gai bagiandari sistem pabrik asi komponen.

Apabila bahan tersebut sukardiperoleh atau harganya tidaksesuai, dapat diganti dengan

bahan lain yang sederajat tanpameng -urangi persyaratan fungsidan mutu dengan pengesahan

Instansi Teknis Setempat

2. Bahan DindingLuar

bata, batako diplesterdan dicat, kaca

bata, batako diplester dicat/dilapis keramik, kaca,panilbeton ringan

bata, batako diplesterdicat/dilapis keramik, kaca,panil beton ringan

3. Bahan DindingDalam

bata, batako diples terdan dicat, kaca, partisikayu lapis

bata, batako diplester dicat/ dilapis keramik, kaca, partisi gipsum

bata, batako diplester dicat/ dilapis keramik, kaca partisi gipsum

4. Penutup Plafond kayu-lapis dicat gipsum, kayu-lapis dicat gipsum, kayu-lapis dicat5. Bahan Penutup

Atapgenteng, asbes, seng, sirap

genteng keramik, alum uniumgelombang dicat

genteng keramik, alum unium gelombang dicat

6. Bahan Kosen danDaun Pintu

kayu dicat/ aluminium kayu dipelitur, anodizedaluminium

kayu dipelitur, anodizedaluminium

C PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN1. Pondasi batu belah, kayu, beton

bertulang K-200batu belah, kayu, betonbertulang K-225 atau lebih

batu belah, kayu, betonbertulang K-225 atau lebih

Khusus untuk daerahgempa, harus

direncanakan sebagaistruktur bangunan tahan

gempa.

2. Struktur Lantai(untuk bangunanbertingkat)

beton bertulang K-225 ataulebih,baja,kayu klas kuat II


3. Kolom beton bertulang K-200 baja, kayu klas kuat II



4. Balok beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat II


beton bertulang K-225 ataulebih, baja, kayu klas kuat II

5. Rangka Atap kayu klas kuat II, baja kayu klas kuat II, baja dilapis anti karat

kayu klas kuat II, baja dilapisanti karat

6. Kemiringan Atap genteng min. 30 , sirapmin.22.5, seng min 15

genteng min. 30 , sirapmin.22.5, seng min 15

genteng min. 30 , sirapmin.22.5, seng min 15

137

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARANO URAIAN

KLASIFIKASIKETERANGANSEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS

D PERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN1. Air Bersih PAM, sumur pantek2. Saluran air hujan talang, saluran lingkungan

3. Pembuangan Air Kotor bak penampung4. Pembuangan Kotoran bak penampung

5. Bak SeptikTank & resapan berdasarkan kebutuhan

6. Sarana Pengamanan thp.Bahaya Kebakaran *)

Mengkuti ketentuan dalam PERMEN PU tentang penanggulangan, sertaStandar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku

7. Sumber daya listrik *) PLN, Generator (harus memperhatikan prinsip hemat energi)8. Penerangan penerangan

alam dan buatan100-215 lux/m2, dihitung berdasarkan kebutuhan dan fungsi Bangunan

/fungsi ruang serta SNI yang berlaku

9. Tata Udara 6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*) dihitung sesuai SNI yang berlaku.

10. Sarana TransportasiVertikal *)

tidak diperlukan untuk bangunan di atas 4 lantai dapatmenggunakan Lift , sesuai SNI yang berlaku

dihitung sesuai kebutuhandan fungsi bangunan

11. Aksesibilitas bagipenyandang cacat*)

Sesuai ketentuan dalam Per.Men. PU No. 30/KPTS/2006, minimal ramp untuk bangunan klasifikasi sederhana.

12. Telepon *) sesuai kebutuhan

13. Penangkal petir penangkal petir lokal

E PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN

1. Tangga Penyelamatan (khususuntuk bangunan bertingkat)

lebar minimal = 1, 20 m, dan bukan tangga putar jarak antar tangga aksimum45 m (jarak bisa 1,5 kali bilamenggunakan sprinkler)

2. Tanda Penunjuk Arah jelas, dasar putih huruf hijau3. Pintu lebar min.=0,90 m, satu ruang minimal 2 pintu dan membuka keluar

4 Koridor/selasar lebar min.=1,80 m

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NO URAIANKLASIFIKASI

KETERANGANKhusus & Tipe A Tipe B Tipe C,D, dan E

E PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN1. Tangga Penyelamatan (khusus

untuk bangunan bertingkat)lebar min.=1, 20m

2. Tanda Penunjuk Arah Tidak dipersyaratkan

3. Pintu lebar min.=0,90 m4 Koridor/selasar lebar min.=1,80 m

*) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per-m2, dan harusdianggarkan tersendiri sebagai biaya non-standar.

3. Apabila bahan-bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat digantidengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu denganpengesahan Instansi Teknis Setempat.

1. Untuk Rumah Negara klas C, D, dan E, pelaksanaan pembangunannya disamping sepertiketentuan pada tabel tersebut diatas, dibangun berdasarkan "Dokumen Pelelangan DisainPrototip Daerah Setempat" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya atau menggunakan disain Perum Perumnas yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

2. Untuk bangunan rumah negara yang dibangun dalam bangunan gedung bertingkat banyak(rumah susun), maka ketentuan-ketentuan teknisnya mengikuti ketentuan teknis untuk bangunan gedung negara sesuai ketentuan yang berlaku.

138

PROYEK 1 TAHUN ANGGARAN

Pembangunan > 1 th. AnggaranPembangunan > 1 th. Anggaran

Susun rencana pembiayaan keseluruhan pembangunan berdasarkan proyeksi standar harga yang berlaku

Diupayakan dilaksanakan dengan izinmulti-years

Disusun kontrak induk multi-years Disusun addendum kontrak tahunan Diupayakan perencanaan (dok. lelang)

selesai pada tahun pertama

139

Penyedia jasa Pelaksana Konst

• Berfungsi membantu Pengelola kegiatan untuk melakukan tugas pelaksanaan konstruksi fisik sampai serah terima ke II.

• Bertanggung jawab secara kontraktual kepada kepala Satker/ PPK.

• Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik dilapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.

• Menyusun gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan ( As built drawing) setelah disetujui oleh konsultan Manajemen Konstruksi dan diketahui oleh Konsultan Perencana.

• Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi dimasa pemeliharaan konstruksi.

SEMOGA BERMANFAAT

140

TEMUAN PENGADAAN BARANG/JASA

DALAM PEMERIKSAAN BPK RI

J a k a r t a , 7 D e s e m b e r 2 0 1 8

TEMUAN LHP BPK RI

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAINTEGRITAS | INDEPENDENSI | PROFESIONALISME

Diambil dari IHPS Semester I Tahun 2018

AGENDA

2

1 2 3 5

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I TAHUN 2018

Masalah PBJ di K/L

Masalah PBJ di Pemda

Penutup

4

Rekomendasi

141

Tim PemeriksaMenyiapkan Temuandan Informasi yang Relevan

Ketua Tim menyusun Konsep LHP (KHP)

KHP

Memastikan validitassubstansi, kebenaranmatematis dan akurasiangka

KHP termasuk usulaninformasi rahasiaindikasi kerugian negara/daerahdan/atau unsur pidana

Pengendali Teknis(PT)

Memastikan kualitas temuanpemeriksaan sesuai dengantujuan pemeriksaan

Pemberi Tugas Pemeriksaan

Pengendali Mutu (PM)

Pejabat StrukturalPemeriksaan (PSP)

Memastikan proses pemeriksaan di timmandiri (tim pemeriksa, PT, PM) sudahsesuai dengan standar pemeriksaan

KHPDisertai Tanggapan Entitas

Memastikan seluruh kegiatanpemeriksaan telah memenuhistandar

Entitas

LHP Net

Inspektorat Utama

Memastikan hasilpemeriksaan sesuaiharapan dan tujuanpenugasan

Menjamin Pengendalianmutu yang dilakukan timmandiri selamapemeriksaan telah sesuaistandar & pedoman sertaperaturan pemeriksaanyang berlaku

PEER REVIEW OLEH BPK NEGARA LAIN 4

1 2

3

MEKANISME PEMERIKSAAN BPK RI

Rekomendasi

TemuanPemeriksaan

Alur pelaporan hasil pemeriksaan BPK

4

Perencanaan

Pelaksanaan

Pelaporan

Tindak Lanjut Rekomendasi

LHP

PTLHP

TL olehAuditee

• Pemantauan TP/TGR • Temuan Berindikasi Pidana• Perhitungan Keugian

Negara

IHPS

Memuat ikhtisar hasilpemeriksaan BPK yang dilaporkan selama satusemester.

142

Forum Eselon 1

IHPS I Tahun 2018

5

Hasil Pemeriksaan dalam IHPS I 2018

6

Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah BUMN dan Badan Lainnya

• LKPP• 86 LKKL & 1 LKBUN• 18 LK-PHLN

4 LK Badan Lainnya542 LK Pemerintah DaerahPemeriksaan

Keuangan

• Implementasi TPB (SDG);• Pengelolaan biaya & uang kuliah

tunggal;• Pemanfaatan bendungan;• Produksi, pengolahan dan

pemasaran hasil hortikultura;• Perlindungan WNI di LN;• Konsesi pelabuhan;• Subsidi angkutan udara perintis.

• Pengendalian susut energi listrik;• Pelayanan & penjualan BBM/K;• Eksploitasi energi panas bumi;• Produsi, pengolahan, &

pemasaran getah pinus sertapemanfaatan hutan produksi

• Asuransi usaha tani padi.

-Pemeriksaan

Kinerja

• Pengelolaan pendapatan, belanja & aset;

• Pengelolaan PerguruanTinggi Negeri.

• Pengelolaan subsidi;• Pendapatan, biaya dan

investasi BUMN;• Bagi hasil migas;• Belanja SKK Migas; • Pencetakan Rupiah.

-Pemeriksaan

DTT

143

Terdapat Pembatasan

Lingkup

Pembatasan Material

Adakah Prosedur Alternatif

Pembatasan Menyeluruh

pada LK

TMP(disclaimer)

Identifikasi Penyimpangan SAP

WDP Pembatasan

Lingkup

Penyimpangan Material

Berpengaruh luas pada LK

TW (Adverse)

Apakah ada informasi/

peristiwa yang perlu menjadi

perhatian

WDP Penyimpangan

dari SAP

Apakah ada informasi/

peristiwa yang perlu menjadi

perhatian

WDP dengan penekanan suatu hal/hal lain

WTP dengan penekanan suatu hal/hal lain

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Opini WTP

Ya

Ya

Ya

Flowchart Penetapan Opini

Kenaikan dan Penurunan Opini LKKL danLKPD

LKKL

• Naik (dari WDP ke WTP)• KLHK• KPPPA• BKKBN• KPU• BIG• LKPP

• Naik (dari TMP ke WTP)• BEK

• Turun (dari WTP ke WDP) hal• Bapeten

LKPD

• Naik (dari WDP ke WTP) sebanyak 45 pemda yaitu• 3 Pemprov• 33 Pemkab• 9 Pemkot

• Naik (dari TMP ke WDP)• 7 pemda

• Turun (dari WTP ke WDP) hal• 12 pemda

• Turun (dari WDP ke TMP)• 2 pemda (Kab. Simalungun dan Kab.

Morowali Utara)

Petunjukmembaca

• Lihat gambar 1.1 halaman 14-15 (UntukLKKL) dan gambar 2.1 halaman 104-105 (Untuk LKPD)

• Di depan nama entitas atau pemda :• opini naik => panah naik• opini turun => panah turun

8

144

9

Pengadaan Barang dan Jasa padaDitjen SDA dan Ditjen Bina MargaKementerian PU Pera

Lingkup : Tahun 2014-2016

Simpulan:• Belum Sepenuhnya Sesuai

Permasalahan antara lain :• Pada pekerjaan pengadaan barang/jasa TA 2014-2016 di Kementerian PUPR terdapat kelebihan pembayaran

selain kekurangan volume sebesar Rp12,16 miliar pada 17 paket pekerjaan jasa konsultansi dan 2 paketpekerjaan fisik, indikasi pemahalan harga sebesar Rp10,78 miliar pada 3 paket pekerjaan, dan permasalahanketidakpatuhan lainnya sebesar Rp21,65 miliar.

Tujuan:Menilai SPI dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

RE p. xxxix s.d. xl danBab I p.1-82 s.d. 88

Forum Eselon 1

10 Masalah PBJ di Kementerian/Lembaga

pada Pemeriksaan Semester I Tahun 2018

10

145

11

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Kurang Volume Lebih Bayar Tidak Sesuaikebutuhan

SpesifikasiTidak Sesuai

PemahalanHarga

PengadaanFiktif

TidakMenyelesaikan

Pekerjaan

KelebihanPembayaran

tapiPembayaran

BelumSepenuhnya

Rekanan BelumMelaksanakan

KewajibanPemeliharaan

Denda BelumDiterima

KASUS PBJ DI K/L SEMESTER I TAHUN 2018Jumlah Kasus Nilai (Miliar Rp)

12

Pemeriksaan fisik• Oleh Tim

Pemeriksa, PPK, Kontraktor, danKonsultan Pengawas

• Pada 15-16 Agustus2017

Temuan• PHO 26 Sept 2016 fisik 100%

• Progress baru43,99%

• Pembayaran 100%

Simpulan• Pekerjaan terlambat,

tanpa dikenakansanksi

• Kekurangan volume dan pekerjaan

Pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Ruas Jalan Sangata – Sp. Perdau – Ma. Lembak – Sangkulirang - Maloy (Kaltim)

146

Forum Eselon 1

6 Masalah PBJ di PemerintahDaerah

pada Pemeriksaan Semester I Tahun 2018

13

KASUS PBJ DI PEMDA PADA IHPS I TAHUN 2018

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

PBJ Fiktif Rekanan TidakMenyelesaikan Pekerjaan

Kurang Volume Kelebihan Pembayaran Mark Up Spesifikasi Tidak Sesuai

Kasus PBJ di Pemerintah Daerah

Kasus Nilai14

147

15

Pemeriksaan atasBelanjaBarang/Jasa• Konfirmasi kepada

Penyedia• Rekapitulasi dan

analis dokumen

Temuan• Nota bukan

diterbitkan olehPenyedia

• Nota Asli tapikosong, dan diisisendiri oleh SKPD

Simpulan• Bukti

PertanggungjawabanTidak Sah

• Terjadi pada 34 SKPD senilai Rp3 miliar lebih

Realisasi Belanja Barang/Jasa Tidak Didukung BuktiPertanggungjawaban yang Sah (Kabupaten Pamekasan)

Forum Eselon 1

Rekomendasi BPKpada IHPS I Tahun 2018

16

148

Rekomendasi atas LKPP

1. Memperbaiki sistem informasi yang dapat menyelesaikan permasalahanpengelolaan pengadaan barang/jasa

2. Menyusun kajian dalam rangka penyempurnaan peraturan pengadaanbarang/jasa yang belum mencakup keseluruhan proses pengadaanbarang/jasa

3. Menetapkan aturan sebagai landasan hukum apabila terjadikelebihan/kekurangan volume pekerjaan

17

Rekomendasi atas LKPD

1. Melaksanakan monitoring dalam pelaksanaan pertanggungjawaban realisasibelanja barang dan jasa

2. Memerintahkan kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran menguji danmemverifikasi keaslian bukti pertanggungjawaban realisasi belanja barng dan jasa

3. Memerintahkan para pelaku pengadaan untuk mempertanggungjawabkan belanjabarang dan jasa yang tidak dapat diyakini kebenarannya dengan mengembalikan keKas Daerah dan Kas BLUD serta memperbaiki proses di masa mendatang

18

17

18

149

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAINTEGRITAS | INDEPENDENSI | PROFESIONALISME

Terima kasih

19

150

Perwakilan BPKP Prov Jateng 1

PERSPEKTIF KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Disajikan Pada

Curriculum vitae

2

Nama : ABUL CHAIR, AK, CFE, CFrA

TTL : Sumenep, 3 April 1969

Jabatan : Kasubdit Investigasi Instansi Pemerintah Pusat

Riwayat Jabatan : 1995 -1998 Auditor pada Perw. BPKP Prov. Irian Jaya di Jayapura

1998 - 2001 Auditor pada BPKP Pusat

2001 - 2007 Auditor pada Perw. BPKP Prov. Bali di Denpasar

2007 - 2010 Kasubbag Program dan Pelaporan pada Perw. BPKP Prov. NTT di

Kupang

2010 - 2011 Kasubbag Keuangan pada Perw. BPKP Prov. Bali di Denpasar

2011 - 2012 Kepala Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Utara

di Manado

2012 – 2016 Kepala Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Prov. Jambi di Jambi

2016 - 2017 Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi pada Perw. BPKP Prov.

Jambi

2017 - 2018 Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi pada Perw. BPKP Prov.

Sumatera Selatan di Palembang

Agust 2018 - Sekarang Kasubdit Investigasi Instansi Pemerintah pada Deputi Investigasi BPKP

1

2

151

3

Corruption MapCorruption Map

Penerimaannon Pajak

Pungutan

Bantuan Sosial

DAU/ DAK/ Dekon

sen-trasi

Peneri-maan Pajak

Pengadaan Barang dan

Jasa

1. Penyelewengan dari Target

2. Pemerasan kepada Wajib Pajak

3. Manipulasi Data

1. Penyalahgunaan Perizinan2. Tidak Ada Single Database3. Penyelewenangan Penyetoran

Penyimpangan Prosedur

PengadaanKemahlan hargaTdk sesuai spekKekurangan fisik

1. Penyimpangan Peruntukan

2. Penggelapan Fiktif

1. Penyalahgunaan Wewenang, dan Penggelapan

2. Alokasi Penggu-naan Tidak Transparan

1. PERaturan Tidak Mengacu Per-UU2. Penghasilan Aparat

Sumber: Paparan Ketua KPK pada Acara Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi di Lingkungan Kementerian PAN dan RB, Jakarta, 17 April 2012, diolah

Peta

Korupsi

4

KERUGIAN NEGARA

Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999- Kerugian Keuangan Negara- Kerugian Perekonomian NegaraPasal 32

Kerugian Negara adalah sebagaimana yang dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atauakuntan publik yang ditunjuk

152

5

DASAR HUKUM

1) Perpres 192 tahun 2014 tentang Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan

2) UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme – Khususnya Pasal 18 ayat (3)

3) Kerjasama BPKP dan Instansi Penyidik (Kejaksaan danPOLRI)

6

RUGI DAN KERUGIAN

1) Rugi :(1) Tidak mendapat laba(2) Kurang dari modal(3) Tidak mendapat faedah (manfaat)(4) Sesuatu yang kurang baik (tidak menguntungkan; mudharat)

2) Kerugian :(1) Menanggung atau menderita rugi(2) Perihal rugi(3) Sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi(4) Ganti Rugi

153

7

KEUANGAN NEGARAUU 31 Tahun 1999

Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik uang ataupun segala hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan nilai uang, berada di tingkat pusat dan daerah, BUMN/D, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

8

KEUANGAN NEGARAUU 17 Tahun 2002

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanan hak dan kewajiban tersebut.

154

9

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Berdasarkan rujukan rugi/kerugian dan keuangan Negara, maka disimpulkan :Kerugian Keuangan Negara, adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure)

10

BENTUK KERUGIAN KEUANGAN NEGARA1) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya

tidak dikeluarkan2) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari

yang seharusnya, menurut kriteria yang berlaku3) Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya

diterima (termasuk penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif)4) Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah yang lebih kecil dari

seharusnya diterima (penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai)

5) Timbulnya kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada6) Timbulnya kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang

seharusnya7) Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya

dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku8) Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya

diterima

155

11

HAL-HAL YANG DPT MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

(Ditinjau dari Pelaku)

1. Bendaharawan / Pemegang Kas / Pemegang Barang.

2. Pegawai Negeri Non Bendaharawan

3. Pihak Ketiga

12

HAL-HAL YANG DPT MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

(Ditinjau dari sebabnya)

1. Perbuatan manusia

2. Kejadian Alam

3. Peraturan perundangan dan atau situasi moneter / perekonomian

156

13

HAL-HAL YANG DPT MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA(Ditinjau dari cara penyelesaian)

1. Secara Damai

2. Tuntutan Perbendaharaan

3. Tuntutan Ganti Rugi

4. Tuntutan Perdata

5. Tuntutan Pidana Korupsi

14

KERUGIAN KEUANGAN NEGARAYang Bersifat Pasti

Benar-benar telah terjadi :- Uang yang hilang - Pembayaran melebihi dari seharusnya- Rumah dinas hancur atau berpindah tanpa

hak- Kendaraan dinas hancur, hilang atau

berpindah tanpa hak- Dlsb

157

15

TUJUAN PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

1. Untuk menentukan besarnya uang pengganti/tuntutan ganti rugi apabila terbukti bersalah

2. Sebagai acuan bagi Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, dalam menentukan masa hukuman

3. Sebagai bahan penuntutan Perdata/TP/TGR

16

LANGKAH-LANGKAH PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

1. Mengidentifikasi Penyimpangan Yang Terjadi

2. Mengidentifikasi Transaksi

3. Mengidentifikasi, Mengumpulkan, Verifikasi dan Analisis Bukti

4. Menghitung Kerugian Keuangan Negara

158

17

IDENTIFIKASI PENYIMPANGAN

1. Pembayaran fiktif, Mark Up / Kemahalan Harga, Volume kurang, kualitas tidak sesuai, dll

2. Dasar hukum yang dijadikan dasar kegiatanyang diaudit

3. Kategori keuangan negara atau tidak4. Penyebab kerugian5. Waktu terjadinya penyimpangan dan atau

perbuatan melawan hukum

18

IDENTIFIKASI TRANSAKSI

1. Jenis transaksi, misalnya pengadaan barang/jasa, tanah, ruislag, penyaluran kredit dll

2. Jenis kerugian, misalnya hilang/kurang diterima suatu hak, timbul/bertambahnya kewajiban, pengeluaran lebih besar, penerimaan lebih kecil/tidak diterima dll

159

19

LAPORAN PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI ALAT BUKTI

- Dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah dan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, maka Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat

- Berita Acara Pemeriksaan Ahli dibawah Sumpah dapat dikategorikan sebagai Keterangan Ahli

20

KETENTUAN PIDANAUU 17 Tahun 2002 Pasal 34 ayat (1) dan (2)

Menteri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota, yang melakukan penyimpangan kebijakan UU APBN / Perda APBD diancam pidana penjara dan denda

Pimpinan Unit Organisasi / Satuan Kerja yang melakukan penyimpangan kegiatan anggaran UU APBN / Perda APBD diancam pidana penjara dan denda

160

SOAL 1

Pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga Kampus Universitas Nusantara dengan Nilai kontrak

Rp 5 milyar dengan sumber dana APBN. Kontrak ditandatangani tanggal 5 mei 2016. SPMK

tanggal 5 juni 2016. Masa pelaksanaan pekerjaan tersebut sampai dengan 15 desember 2017. Pada

tangal 15 desember 2017 pekerjaan baru selesai 87%. Penyedia diberi kesempatan sampai tanggal

5 Januari 2018, namun pekerjaan tetap tidak selesai dan prestasi baru mencapai 96%. Pekerjaan

selesai 100% pada tanggal 5 maret 2018. Pertanyaannya adalah:

a. Berapakah pembayaran tahun 2017? Berapa berita acara prestasi untuk dasar pembayaran

tahun 2017?

b. Anggaran 2018 belum tersedia, bagaimana solusi atas kasus tersebut?

c. Bagaimana final addendum dilakukan?

d. Sebutkan aturan terkait kejadian ini?

e. Berapakah besar denda keterlambatan?

f. Perhitungan eskalasi sampai dengan 15 desember 2017 sesuai jadwal pekerjaan Rp 77 juta.

Dengan keterlambatan pekerjaan, apakah nilai eskalasi dapat berubah?

161

JAWABAN:

Identifikasi masalah:

- Nilai kontrak Rp 5 Milyar (sumber dana APBN);

- Kontrak di tandatangani tanggal 5 Mei 2016;

- SPMK tanggal 5 Juni 2016;

- Masa Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan 15 Desember 2017;

- Pada tanggal 15 Desember 2017 pekerjaan baru selesai 87 %;

- Penyedia diberi kesempatan sampai tanggal 5 Januari 2018, namun pekerjaan tetap tidak

selesai dan prestasi baru mencapai 96 %;

- Pekerjaan selesai 100 % pada tanggal 5 Maret 2018.

Pertanyaan :

a. Berapakah pembayaran tahun 2017? Berapa berita acara prestasi untuk dasar pembayaran

tahun 2017?

Jawaban :

Kontrak merupakan kontrak tahun jamak terhitung sejak 5 Juni 2016 sampai dengan 15 Desember

2017 (± 19 Bulan atau ± 558 hari kalender).

Berita acara prestasi untuk dasar pembayaran setelah dihitung secara seksama sesuai dengan

laporan akhir konsultan pengawas dan direksi teknis PPK dituangkan dalam Berita Acara

Pemeriksaan Lapangan sebesar 90%.

Berdasarkan Surat Edaran Akhir Tahun Menteri Keuangan bahwa SPM-LS Kontraktual dengan

BAST/BAPP 1 s.d 31 Desember 2017 pada tanggal 21 Desember 2017. Maka Pembayaran pada

21 Desember tersebut seharusnya mencapai Rp. 5 Milyar x 90 % = Rp4.500.000.000,00.

b. Anggaran 2018 belum tersedia, bagaimana solusi atas kasus tersebut?

Jawaban :

1) Bahwa berdasarkan Lampiran I Huruf B. Ruang Lingkup Revisi Anggaran Bagian

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pada Direktorat Jenderal Anggaran Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK. 02/2018 Tentang Tata Cara Revisi

Anggaran Tahun Anggaran 2018 dapat dilakukan pergeseran anggaran untuk rekomposisi

pendanaan antar tahun terkait dengan Kegiatan kontrak tahun jamak;

2) Di alokasikan anggaran pada APBN-P 2018.

162

c. Bagaimana final adendum dilakukan?

Jawaban :

1) Final adendum dilakukan pada saat pekerjaan dinyatakan 100 %.

d. Sebutkan aturan terkait kejadian ini?

Jawaban :

1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan

perubahan serta aturan turunannya;

2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor :

31 /Prt/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 07/Prt/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Dan Jasa Konsultansi;

3) PMK No. 238/PMK.02/2015 tentang Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak;

4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK. 02/2018 Tentang Tata

Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018;

5) Surat Edaran Akhir Tahun Menteri Keuangan bahwa SPM-LS Kontraktual dengan

BAST/BAPP 1 s.d 31 Desember 2017.

163

e. Berapakah besar denda keterlambatan?

Jawaban :

Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan

untuk setiap hari keterlambatan adalah : 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN),

apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi. Nilai kontrak Rp 5 Milyar

adalah nilai sebelum PPN (bukan total nilai kontrak).

Besar denda keterlambatan perhari adalah 1/1000 x Rp5.000.000.000,00 = Rp5.000.000,00

Jadi, besar denda keterlambatan adalah Rp5.000.000,00 x 81 hari = Rp 405.000.000,00

Sehingga yang harus dibayar penyedia adalah denda keterlambatan – eskalasi 15 Desember 2017

= Rp 405.000.000,00 – Rp77.000.000,00 = Rp328.000.000,00

f. Perhitungan eskalasi sampai dengan 15 Desember 2018 sesuai jadwal pekerjaan Rp 77 juta.

Dengan keterlambatan pekerjaan, apakah nilai eskalasi dapat berubah?

Jawaban :

Nilai Eskalasi tetap Rp. 77 juta, keterlambatan pekerjaan tidak menyebabkan nilai eskalasi

berubah.

15 Desember 2017 s.d 31 Desember 2017 = 17 hari

Bulan Januari 2018 = 31 hari

Bulan Februari 2018 = 28 hari

Bulan Maret 2018 = 5 hari

Total Hari Keterlambatan = 81 hari

164

SOAL 2

Pekerjaan konstruksi pemotongan dan penimbunan. Analisa Harga Satuan (AHS) dibuat dengan

penggunaan alat sewa yaitu eskavator sehingga AHS nya permeter kubik adalah Rp 120 ribu.

Dalam pelaksanaan kontrak penyedia menggunakan alat sendiri dan intensif tenaga kerja secara

manual dengan hasil perhitungan permeter kubik Rp 60 ribu. PPK dalam rangka mencegah

kerugian negara meminta auditor menghitung. Perhitungan auditor Rp 70 ribu. Penyedia minta

dibayar Rp 120 ribu. PPK tidak bersedia karena penyedia secara nyata untungnya melebihi 15%.

Menurut pendapat saudara:

a. Berapakah harga yang benar untuk penyedia dalam rangka mencegah adanya kerugian

negara?

b. jelaskan alasan dari jawaban anda?

c. Sebutkan peraturan terkait kasus tersebut?

165

JAWABAN:

a. Berapakah harga yang benar untuk penyedia dalam rangka mencegah

adanya kerugian negara?

Jawaban :

Harga yang benar untuk Penyedia adalah sesuai dengan harga

penawaran/kontrak yaitu Rp. 120 ribu/m3

b. Jelaskan alasan dari jawaban anda?

Jawaban :

Pada prinsipnya tidak ada kerugian negara dan tidak terjadi masalah

karena Penyedia menggunakan alat sendiri, sehingga Penyedia berhak

mendapatkan pembayaran sesuai dengan Kontrak asalkan hasil

pekerjaan Penyedia sesuai Volume, Mutu, Tepat Waktu, Memenuhi Azas

Manfaat.

c. Sebutkan peraturan terkait kasus tersebut?

Jawaban :

Dasar hukum pembayaran atas tagihan kepada negara oleh penyedia

1. UU Nomor 1 tahun 2004 pasal 21 ayat (1) “Pembayaran atas beban

APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa

diterima.” Dan Ayat (6) “Pengecualian dari ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

2. PP Nomor 45 Tahun 2013, Pasal 68

(1) Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum

barang dan/atau jasa diterima.

(2) Dalam hal tertentu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan

sebelum barang dan/atau jasa diterima.

(3) Pembayaran atas beban APBN sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) setelah penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan

atas pembayaran yang akan dilakukan.

166

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran atas beban

APBN yang dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima

termasuk bentuk jaminan diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan

3. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 Pasal 14 ayat (1) PPK pada saat

menerbitkan Surat Perintah Pembayaran melakukan pengujian atas:

a. kelengkapan dokumen tagihan;

b. kebenaran perhitungan tagihan;

c. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas

beban APBN;

d. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana

yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa

yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;

e. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana

yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan

dokumen perjanjian/kontrak;

f. kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan

surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan

g. ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang

tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan

dokumen perjanjian/kontrak.

4. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 Pasal 39 ayat (5)

Khusus untuk pembayaran komitmen dalam rangka pengadaan

barang/jasa berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima;

b. Dalam hal pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya harus

dilakukan pembayaran terlebih dahulu, pembayaran atas beban

APBN dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima; dan

c. Pembayaran atas beban APBN sebagaimana dimaksud pada huruf

b dilakukan setelah penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan

atas uang pembayaran yang akan dilakukan.

167

SOAL 3

Kontrak pengadaan alat kesehatan berupa MRI scan atau CT scan sebanyak 4 unit telah

ditandatangani. Masa pelaksanaan kontrak adalah sampai dengan 30 Oktober 2018. Nilai Kontrak

Rp 9 milyar. Metode pembayaran adalah sekaligus. Dalam syarat-syarat kontrak barang tersebut

harus sudah diuji kepada pasien radang otak. Sampai dengan 30 November 2018 belum ditemukan

pasiennya. Penyedia meminta segera dibayar plus tambahan ganti rugi atas keterlambatan

membayar.

a. Bagaimana solusi terbaik yang akuntable?

b. Berapa nilai pembayaran?

c. Sebutkan aturan terkait?

168

JAWABAN:

a. Bagaimana solusi terbaik yang akuntable?

Berdasarkan :

➢ Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 tahun 2015 tentang Pengujian dan kalibrasi

Alat Kesehatan pada pasal 6 menyebutkan:

(1) Pengujian Alat Kesehatan yang terdapat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan

Fasilitas Kesehatan lainnya meliputi uji fungsi, uji keselamatan, dan uji kinerja.

(2) Uji fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengujian secara

keseluruhan melalui uji bagian-bagian Alat Kesehatan dengan kemampuan

maksimum tanpa beban sebenarnya, sehingga dapat diketahui apakah secara

keseluruhan Alat Kesehatan dapat dioperasikan dengan baik sesuai fungsinya.

(3) Uji keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengujian yang

dilakukan terhadap Alat Kesehatan untuk memperoleh kepastian tidak adanya

bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat penggunaan Alat Kesehatan.

(4) Uji kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengujian untuk

mengetahui seberapa besar kinerja dari suatu Alat Kesehatan sehingga dapat

digunakan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi.

➢ SSUK dan SSKK yang merupakan bagian dari kontrak menyatakan:

(1) (SSUK) Point 24.1 Pejabat penandatangan kontrak berhak untuk melakukan

pemeriksaan dan/atau pengujian atas barang untk memastikan kecocokannya dengan

spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak, point 25.1 setelah

barang dikirim, barang diujicoba oleh penyedia disaksikan oleh pejabat

penandatanganan kontrak dan/atau pihak yang terkait.

Sehingga menurut pendapat kami, harus tetap dilakukan uji fungsi, alternatifnya tetap

dicarikan pasien dari rumah sakit lainnya baik oleh pemberi kerja maupun penyedia.

169

Adapun dokumen pendukung yang harus diserahkan untuk penyediaan alat kesehatan adalah :

- Uji Fungsi

- Menyerahkan COO (sertificate off original)

- Sertifikat garansi

- Instruction manual

- Pelatihan – alih teknologi

- Izin operasional BAPETAN

b. Berapa nilai pembayaran?

Sesuai SSUK dan SSKK yang merupakan bagian daripada kontrak point 59.2c penyelesaian

pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita

acara serah terima barang dan bilamana dipersyaratkan lengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

Sehingga penyedia dibayar 100% setelah dilakukan uji fungsi tanpa pembayaran tambahan ganti

rugi, karena penyedia baru klaim pada tanggal 30 november dan terkait pembayaran ganti rugi

dimungkinkan apabila PPK terlambat membayar ketika sudah BAST dan dokumen dinyatakan

lengkap.

c. Sebutkan aturan terkait?

- Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

- Permenkeu no. 190/PMK-05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

- Perlem no. 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui

penyedia

170

SOAL 4

Pelaksana pekerjaan jasa kebersihan (Cleaning Service/CS) pada Dinas Pemuda dan Olahraga

Kota Katik sudah beberapa bulan tidak membayar gaji para pekerjanya. Kebetulan, memang

pelaksana jasa CS belum menerima pembayaran dari PPK Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Katik

karena pelaksana CS belum bisa melengkapi berkas permohonan pembayaran yang di dalam

kontrak tertulis dibayarkan tiap bulan.

kemudian para pekerja cleaning service protes kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Katik.

PPK dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Katik ingin berkonsultasi mengenai

solusi/langkah jalan keluar permasalahan ini. Surat Peringatan (SP) sudah dikeluarkan, Salah satu

isi SP tersebut untuk segera melengkapi syarat permohonan pembayaran. (Salah satu syaratnya

melampirkan bukti pembayaran gaji dan pembayaran pekerja untuk bulan sebelumnya).

Tapi sampai batas waktu yang ditentukan, pelaksana tetep tidak melengkapi sehingga pembayaran

ke penyedia tidak dicairkan. Dan itu imbasnya para pekerja yang menuntut pembayaran, tapi

tuntutan tersebut ditujukan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Katik. Bahkan berita tidak

terbayarnya para pekerja tersebut masuk media sehingga DPRD dan APH sempat memanggil

pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Katik. Karena pada waktu yang hampir bersamaan di

intansi yang lain (pekerjaan yang sama (CS) dan pelaksana yang sama). Dengan kasus yang hampir

sama PPK akhirnya memutus kontrak, tetapi pelaksana menggugat balik atas pemutusan tersebut,

atas dasar itu (mungkin) Pimpinan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Katik membutuhkan

pendapat Anda.

a. Bagaimana solusi untuk klaim para pekerja?

b. Dalam hal diputus bagaimana kelanjutan pekerjaan?

c. Kalau diputus bagaimana bila digugat?

d. Dalam hal ada pemeriksaan APH, bagaimana tindakan ULP dan PPK agar tidak menjadi

masalah tipikor?

171

SOAL 5

Pembangunan bronjong sungai. Dikerjakan ketika prestasi 90%. Runtuh dengan arus sungai

normal (bukan kahar). Ternyata spek sesuai kontrak namun belum memenuhi arus normal sungai

(under spec). Pertanyaannya:

a. Apakah Penyedia jasa konstruksi tersebut bisa dibayar?

b. Apakah tanggung jawab konsultan perencana hanya terbatas pada perubahan gambar?

Ataukah perencanalah yang harus membayar prestasi jasa konstruksi tersebut?

172

JAWABAN:

a. Pembayaran atas kontraktor dapat dilakukan sebagaimana UU No. 2 Tahun 2017

Tentang Jasa Konstruksi

Pasal 56

(1) Dalam hal tanggung jawab atas dibuktikan dengan kemampuan dimaksud dalam pasal 55 ayat

(3) wajib melaksanakan pembayaran pekerjaan penyedia Jasa secara waktu.

Pembahasan:

Pengguna Jasa Konstruksi (owner) dapat melaksanakan pembayaran kepada Kontraktor tersebut

sesuai prestasi yaitu sebesar 90%, dengan dasar:

1. Perhitungan konsultan/laporan mingguan dari konsultan pengawas;

2. Telah memenuhi semua ketentuan sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak

3. Peraturan lain terkait pembayaran yang berlaku

b. Tanggung jawab konsultan perencana adalah sesuai dengan aturan sebagai berikut:

1. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

BAB VI, Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Dan Keberlanjutan Konstruksi, Bagian Kesatu,

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan

Pasal 59

(1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib

memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan

BAB VII Tenaga Kerja Konstruksi

Bagian Bagian Ketujuh, Tanggung Jawab Profesi

Pasal 75

Bahwa Tenaga Konstruksi yang memberikan layanan harus memberikan tanggungjawab secara

professional terhadap pekerjaan.

Pasal 96

173

Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan,

Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatantertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara Konstruksi; kegiatan layanan Jasa

d. pencantuman dalam daftar hitam;

e. pembekuan izin; dan/atau

f. pencabutan izin.

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 31/PRT/M/2015, Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan

Konstruksi Dan Jasa Konsultansi

Pasal 4

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi ketentuan

sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran,

kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

a1. konsultan perencana bertanggung jawab terhadap hasil desain sekurang-kurangnya sampai

produk desain tersebut selesai dilaksanakan pembangunannya, sepanjang lingkup dan/atau kondisi

lingkungan masih sesuai dengan kriteria desain awal;

a2. konsultan perencana yang tidak cermat sehingga hasil desain tidak dapat dilaksanakan,

dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari

konsultan perencana yang bersangkutan, apabila tidak bersedia dikenakan sanksi masuk dalam

daftar hitam atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam

Pengadaan Barang/Jasa;

3. Surat Perjanjian/Kontrak

4. Permen PU No. 3 Tahun 2015 Pasal 4.

174

Pembahasan:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang, konsultan perencana yang memberikan layanan

jasa konstruksi harus bertanggungjawab secara profesional terhadap pekerjaannya,

sehingga kesalahan atas rencana yang berakibat terhadap indikasi pemborosan

keuangan negara harus dapat dipertanggung jawabkan.

2. Bahwa dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi termasuk konsultan wajib

memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

3. Bahwa Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar

Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa

Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif

berupa:

a. peringatantertulis;


c. penghentian sementara Konstruksi; kegiatan layanan Jasa

d. pencantuman dalam daftar hitam;

e. pembekuan izin; dan/atau

f. pencabutan izin.

sehingga konsultan perencana dapat dikenai berbagai sanksi tersebut di atas.

4. Dalam hal ini Konsultan perencana harus pula memenuhi pasal-pasal yang tercantum

pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 31/PRT/M/2015, Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tersebut di atas, dalam hal ini:

a. Konsultan Perencana harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa

tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya

tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b. Konsultan Perencana harus bertanggung jawab terhadap hasil desain sampai

produk desain tersebut selesai dilaksanakan pembangunannya, dikarenakan

lingkup dan/atau kondisi lingkungan masih sesuai dengan kriteria desain awal;

c. konsultan perencana tidak cermat dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga

hasil desain tidak dapat dilaksanakan dengan baik, oleh karena itu dikenakan

sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya

175

dari konsultan perencana yang bersangkutan, apabila tidak bersedia dikenakan

sanksi masuk dalam daftar hitam atau sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

d. Konsultan Perencana wajib menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan

dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa, akibat kejadian

ini negara terindikasi dirugikan sehingga atas kerugian tersebut konsultan

perencana wajib bertanggung jawab.

KESIMPULAN

1. Kontraktor dapat dibayar prestasi oleh Pengguna Jasa

2. Konsultan perencana wajib menyusun dokumen perencanaan yang baru sesuai dengan

kebutuhan penguatan tepi sungai berdasarkan aliran arus normal

3. Konsultan perencana karena hasil perencanaan tidak memenuhi kebutuha, maka perencana

dapat pula dikenai sanksi pencantuman dalam daftar hitam; pembekuan izin; dan/atau

pencabutan izin.

176

SOAL 6

Pembangunan bronjong sungai. Ketika pengerjaan mencapai prestasi 90%, terjadi kejadian runtuh

semua, padahal arus sungai normal (bukan kahar). Prestasi 90% dengan spek sesuai kontrak namun

belum memenuhi spek yang dibutuhkan untuk arus sungai yang normal. Pertanyaan :

a. Bagaimana jika Penyedia jasa konstruksi meminta untuk dibayar?

b. Apakah tanggung jawab konsultan perencana hanya terbatas pada perubahan gambar?

Ataukah perencanalah yang harus membayar prestasi jasa konstruksi tersebut?

c. Atas hancurnya bronjong ini bagaimana tanggung jawab konsultan pengawas ? Bagaimana

pembayaran konsultan pengawas?

d. Atas kejadian ini, dapatkah dinilai sebagai perbuatan tindak pidana korupsi?

177

PEMBAHASAN :

Sebelum masuk Materi soal, perlu dipahami maksud soal sebagai berikut :

1. Kejadian tersebut masih dlam masa pelaksanaan pekerjaan

2. Kondisi kejadian bukan tergolong force majour (keadaan kahar)

Untuk hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Terhadap pertanyaan nomor 1 sd 4 terdapat beberapa pendapat sebagai berikut :

a. Dapat dibayar, namun harus diaudit terlebih dahulu untuk memastikan prosentase phisik

yg real terbangun sebelum terjadi runtuh.

b. Pertanyaan nomor 2, bahwa tugas konsultan perencanaan secara tegas diuraikan pada

Permen PUPR No.31/PRT/M/2015, pasal 4 ayat a.1 dan a.2. sebagai berikut ;

c. untuk nomor 2 ada dua pertanyaan,

• jawaban untuk no. 2.1. bahwa tugas konsultan perencana tidak hanya dalam hal

perubahan gambar, namun lebih detail diuraikan dapat diatas

• sedangkan 2.2. (belum ditemukan bahwa konsultan perencana membayar prestasi fisik)

d. untuk nomor 4 : kasus diatas bukan merupakan tindakan pidana korupsi namun tindakan

yg menyebabkan kerugian negara

e. Seharusnya negara bisa mendapatkan manfaat dari pekerjaan tersebut, namun jadi

terhambat atau tertunda, belum lagi kalau ada dampak merugikan dari runtuhnya bronjong

f. Kira kira wajibkah PPK bayar kalau seperti itu kejadiannya?

g. Bagaimana dengan tenaga ahli dari kontraktor ? Pada saat pemilihan penyedia tentu

disyaratkan, apakah tidak memberikan masukan bahwa design atau perencanaan tidak

sesuai?

h. Bisa dibilang/dikategorikan ini kegagalan konstruksi

178

i. Dibaca dari contoh kasus pada soal sepertinya kesalahan dari pnyusunan spesifikasi teknis

dari konsultan perencana

j. Kemudian apakah PPK bertanggungjawab juga sudah meloloskan spesifikasi teknis yang

disusun konsultan perencana sehingga mnjadi syarat tender.

k. Kontraktor sudah bekerja sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan, akan tetapi belum tahu

juga apa metode yang dipakai sudah sesuai ataukah tidak sesuai

l. Sepertinya disini semua pihak ada andil kesalahan,maksudnya konsultan perencana,

kontraktor dan konsultan pengawas. Bagaimana kalau bermusyarah untuk tanggung

renteng ?

m. Ini untuk bisa menjawab apa kontraktor bisa dibayar oleh PPK atau tidak dapat dibayar.

KESIMPULAN

1. Apabila penyedia mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan hal-hal sebagai

berikut :

a. Dilakukan Audit terlebih dahulu terhadap hal-hal :

• Nilai prestasi pekerjaan berdasarkan administratif (yang dilaporkan oleh konsultan

pengawas) dengan diperkuat data laporan harian terhadap penggunaan bahan, upah

dan peralatan serta pengajuan metode pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan

kebenaran substansi kemajuan pekerjaan.

• Audit investigatif terhadap kondisi sisa bronjong yang runtuh ditinjau dari visual sisa

fisik, spesifikasi bahan tercapai, cek silang pelaksanaan metode pekerjaan dan

lainnya.

b. Dihitung dan dibayarkan sesuai prinsip pembayaran pengadaan yaitu berdasarkan (1).

volume terukur, (2). mutu pelaksanaan, dan (3). waktu serta ditambah prinsip (4).

keberfungsian dan (5). kewajaran.

2. Dalam konteks pertanyaan diatas, tugas Konsultan Perencana tidak terbatas hanya sampai

dengan produk perencanaan (RAB (EE), Gambar Teknis, Spresifikasi Teknis) akan tetapi

bertanggung jawab secara profesi sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan

dengan berperan sebagai Konsultan Pengawasan Berkala. Hal ini dimaksudkan untuk dalam

hal apabila terdapat reviu desain terhadap produk perencanaan, memastikan kesesuaian

179

pelaksanaan pekerjaan dengan rencana produk perencanaan dan membantu administrasi PPK

dalam hal terdapat amandemen produk perencanaan.

Dalam hal apabila hasil audit menyangkut kegagalan konstruksi yang disebabkan oleh hasil

perencanaan yang kurang tepat maka konsultan perencana dapat dilibatkan dalam

penyelesaian kegagalan konstruksi tersebut.

3. Identik dengan jawaban diatas maka hasil audit dijadikan dasar terhadap langkah-langkah

konsultan pengawas dalam membantu PPK di Pengendalian kontrak. Dengan diperkuat

pemeriksaan data laporan harian konsultan pengawas terhadap penggunaan bahan, upah dan

peralatan serta pengajuan metode pelaksanaan pekerjaan untuk memeriksa kebenaran laporan

substansi kemajuan pekerjaan.

Pembayaran Konsultan pengawas tetap dilaksanakan berdasarkan progress pekerjaan Pengawasan

yang bersangkutan.

Namun ditegaskan nantinya hal apabila hasil audit menyangkut kegagalan konstruksi yang

disebabkan oleh ketidakcermatan Konsultan Pengawas dalam melakukan fungsi dan perannya

maka yang bersangkutan wajib turut serta dalam penyelesaian kegagalan konstruksi tersebut.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, maka hal tersebut

tidak termasuk Tindak Pidana (baik pidana korupsi maupun pidana umum) dalam hal:

a. Tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut

b. Tidak adanya bukti tangkap tangan terhadap KKN dari pelaksanaan pengadaan

pembangunan tersebut.

Untuk penyelesaian terhadap kegagalan konstruksi tersebut dilaksanakan dengan musyawarah

antara konsultan perencana, kontraktor dan konsultan pengawas untuk tanggung renteng

menyelesaian pekerjaan sesuai dengan porsi hasil audit yang telah dilaksanakan.

180

SOAL 7

Kontrak konstruksi pembangunan Gedung Kantor Dinas UKM Kota Abdi setinggi 5 lantai akan

berakhir tanggal 23 Desember 2018. Nilai kontrak tersebut Rp 27 milyar bersumber dari APBD.

Saat ini tanggal 30 November 2018 prestasi baru mencapai 56%. Sedangkan kemajuan pekerjaan

perhari hanya 0.4 persen. Pertanyaannya adalah:

a. Apakah kontrak sekarang ini diputus atau diteruskan?

b. Bila diteruskan, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan?

c. Bila diputus, sanksi apakah diberikan kepada penyedia?

d. Bila diputus bagaimana serah terima dengan pekerjaan yang ada, pengamanan pekerjaan

dan pembayarannya?

e. Bila diteruskan dengan penunjukan langsung, bagaimana pemilihan penyedianya? Berapa

waktu untuk pemilihan? Perlukah MC nol dan PCM kembali? Masih bisakah dikerjakan

dengan perhitungan capaian yang wajar sampai dengan 31 Desember 2018 dengan

dikurangi waktu proses penunjukan langsung dan MC nol serta PCM?

f. Bila diberi kesempatan, secara capaian teknis akan tercapai sampai dengan 31 desember

2018? Ataukah harus melampui tahun anggaran?

g. Dalam hal pemberian kesempatan melebihi tahun anggaran, secara kewenangan dan

administrasi apa yang perlu dipersiapkan dari sisi instansi dan penyedia, agar bisa terbayar

di 2019?

h. Berikan saran agar sebaiknya membuat alokasi waktu pelaksanaan kontrak yang wajar dan

cukup serta mengendalikan kontrak sejak awal pelaksanaan kontrak dengan baik daripada

ribut diakhir kontrak!

181

JAWABAN :

Asumsi Kelompok 7

1. Berdasarkan hasil analisa saat Show Cause Meeting, keterlambatan pekerjaan disebabkan

karena kemampuan keuangan perusahaan (cash flow) yang minim

2. PPK sudah menjalankan prosedur kontrak kritis (melalui mekanisme surat peringatan dan

Show Cause Meeting) sebanyak 3 kali (mengacu pada Perlem 9/2018 butir 7.17.1, PPK dapat

dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak)

182

Perlem 9/2018 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

3. Jika kemajuan pekerjaan perhari konsisten hanya 0.4 persen, maka dibutuhkan waktu

peyelesaiaan selama: 44%/0,4% = 110 hari (sekitar 3 bulan + 3 minggu) → akan melewati

tahun anggaran

4. Jika dilanjutkan hingga akhir kontrak (23 Desember) dengan kemajuan pekerjaan perhari

konsisten hanya 0.4 persen, maka progress maksimal per-23 Desember bertambah sebesar : 23

x 0,4 = 9,2% (menjadi 65,2%)

5. Jika dilanjutkan hingga akhir tahun anggaran (31 Desember) dengan kemajuan pekerjaan

perhari konsisten hanya 0.4 persen, maka progress maksimal per-31 Desember bertambah

sebesar : 31 x 0,4 = 12,4% (menjadi 68,4%)

6. Dari hasil komunikasi dengan pemenang cadangan berikutnya, berdasarkan analisa teknis yang

memadai dan akuntabel, penyedia tersebut mampu mengerjakan pekerjaan per hari minimal

2%. Dengan kecepatan kerja tersebut, maka sisa pekerjaan (44%) dapat terselesaikan selama :

44%/2% = 22 hari

7. Lamanya proses penunjukkan langsung diasumsikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sudah

termasuk penyiapan bahan MC nol dan PCM (tandatangan kontrak dengan penyedia baru

melalui mekansime PL dapat dilakukan paling cepat tanggal 7 Desember)

Jawab

a. Berdasarkan asumsi tersebut di atas, maka dinilai lebih baik kontrak diputuskan secara

sepihak pada tanggal 30 November 2018 dan segera dilakukan proses penunjukkan

langsung kepada pemenang cadangan berikutnya

b. Bila diteruskan, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut:

• Melakukan penelitian kemampuan penyedia untuk menyelesaikan keseluruhan

pekerjaan seperti:

i. Memastikan akar masalah keterlambatan sudah teratasi (dengan asumsi

penyedia sudah memperbaiki kondisi kemampuan keuangan perusahaan

(cash flow), dibuktikan dengan rekening koran

ii. Melakukan analisa teknis kemajuan pekerjaan perhari yang harus dicapai

minimal 1,5 % (44%/30 hari = 1,5%), dengan harapan pekerjaan dapat

183

diselesaikan paling lambat tanggal 30 Desember disertai dengan

penyusunan schedule kerja (S-curve, Critical Path Method)

iii. Melakukan mitigasi risiko dengan mempertimbangkan berbagai hal yang

bisa menghambat pelaksanaan penyelesaiaan pekerjaan (ketersediaan

bahan, tenaga kerja, peralatan, kondisi cuaca, dll) serta membuat langkah-

langkah antisipasinya

iv. Semua kegiatan tersebut diatas, melibatkan semua pihak terkait

(Manajemen Konstruksi, Konsultan Perencana, Tim Teknis, Tim Ahli, dll)

184

c. Bila diputus kontrak, maka sanksi yang diberikan penyedia sebagai berikut: (mengacu pada

Perlem 9/2018 butir 7.17.1)

d. Bila dilakukan pemutusan, maka:

• Dilakukan audit untuk menghitung progress fisik di lapangan sebagai cut-off dari

hasil kerja penyedia dan sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan oleh penyedia

berikutnya. Serah terima pekerjaan atas progress yang telah dicapai oleh penyedia

dilakukan berdasarkan hasil audit tersebut.

• Pengamanan pekerjaan dilakukan melalui mekanisme penjagaan dan penyimpanan

untuk memastikan konstruksi terpasang dan material on site (jika ada) dalam

kondisi baik dan terjaga hingga dilanjutkannya pekerjaan oleh penyedia berikutnya.

Penyedia diwajibkan untuk merapikan lingkungan proyek dengan batas waktu yang

jelas

• Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil audit sesuai dengan prestasi pekerjaan

yang dicapai dan hasil pemeriksaan/penerimaan PPHP

e. Penunjukkan langsung dilakukan dengan mekanisme yang mengacu pada Perlem 9/2018

butir 7.17.1. Waktu pemilihan berdasarkan asumsi tersebut di atas (maksimal 7 hari kerja

sudah termasuk proses penyiapan bahan MC nol dan PCM). Perlu dilakukan MC nol dan

PCM untuk memastikan sisa lingkup pekerjaan dan tingkat kesiapan penyedia yang

ditunjuk untuk melanjutkan pekerjaan. Berdasarkan asumsi tersebut di atas, pekerjaan

dapat diselesaikan dengan perhitungan capaian yang wajar sampai dengan 31 Desember

2018 dengan dikurangi waktu proses penunjukan langsung dan MC nol serta PCM.

185

Perlem 9/2018 butir 7.17.1

PERKA 15 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR DOKUMEN PENGADAAN

f. Dengan asumsi yang ada, bila diberi kesempatan penyedia akan meraih capaian teknis

sampai dengan 31 desember 2018 (dengan minimum kecepatan prestasi kerja 1,5% per

hari)

186

g. Dalam hal pemberian kesempatan melebihi tahun anggaran, secara kewenangan dan

administrasi yang perlu dipersiapkan dari sisi instansi dan penyedia, agar bisa terbayar di

TA 2019 sebagai berikut:

• Tersedianya payung hukum berupa peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah yang memungkin pemberian kesempatan melewati tahun

anggaran

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Contoh perbup tentang pelaksanaan pekerjaan melewati tahun anggaran

187

• PA memastikan tersedianya anggaran di TA 2019 dalam bentuk Surat Pernyataan

• Penyedia membuat Surat Pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan

sesuai dengan analisa teknis kemajuan pekerjaan

• Adendum kontrak sesuai dengan rencana penyelesaiaan pekerjaan yang telah

disusun (diantaranya waktu pemberian kesempatan, denda keterlambatan, sumber

dana)

h. Saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

• Pelaksanaan tender dini (dilakukan proses tender di TA sebelumnya), sehingga di

TA berjalan terdapat waktu yang cukup untuk melaksanakan kontrak

• Program pengendalian kontrak yang baik (refer to skema pengendalian kontrak:

dilaksanakannya MC nol, PCM, rapat pengendalian kontrak, dll)

188

PENGANTAR LEGAL OPINION

Disampaikan oleh:

Pupung Faisal

Jakarta, 17 Januari 2018

TAHAPAN KONTRAK

• Pra Kontraktual, tahap sebelumditandatanganinya suatu kontrak.

• Kontraktual, tahap penandatanganan suatukontrak.

• Post Kontraktual, tahap setelahpenandatanganan kontrak.

189

PRA KONTRAKTUAL

• Melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak yang akan dibuat.

• Melakukan legal audit/legal due diligence.• Melakukan pengkajian dari segi hukum terkait dengan

kontrak yang akan dibuat.• Melakukan kajian dari segi bisnis, teknis dan sosial

terkait dengan kontrak yang akan dibuat.• Melakukan negosiasi dengan pihak lain yang akan

menandatangi kontrak.• Membuat Memorandum of Understanding (MoU).• Menyusun KAK.• Melakukan studi kelayakan.• Melakukan pelelangan atau tender.

KONTRAKTUAL

• Tahap penandatanganan kontrak

• Pihak yang menandatangai perjanjianmemiliki kecakapan

• Kontrak perlu juga ditandatangani oleh saksi-saksi, untu k kepentingan pembuktian

• Setiap halaman kontrak sebaiknya diparaf olehpara pihak, untuk menghindari pemalsuandoklumen

190

POST KONTRAKTUAL

• Pelaksanaan kontrak

• Amandemen terhadap kontrak

• Addendum kontrak

• Pembatalan kontrak

• Pengakhiran kontrak

• Perpanjangan kontrak

• Penyelesaian sengketa

TAHAPAN DALAM KONTRAK PJB PEMERINTAH

Terdapat beberapa perbedaan pada tahapan PraKontraktual, Kontraktual dan Post Kontraktualdalam PJB Pemerintah, yang mana tahapantersebut mengacu pada Perpres PJB Pemerintahyang berlaku dan peraturan perundangan-undangan lainnya.

191

PENGERTIAN LEGAL OPINION

• Pendapat hukum adalah pendapat yang diberikan oleh mengenai keadaan, transaksidan/atau hubungan hukum tertentu yang memberi kepada pihak yang menerimapendapat hukum tersebut wawasan ataskonsekuensi hukum dan/atau risiko-risikohukum yang terkait dengan keadaan, transaksidan/atau hubungan hukum yang menjadi objekpendapat hukum dimaksud.

(Standar Konsultan Hukum Pasar Modal, Keputusan Nomor: Kep. 02/HKHPM/VIII/2018

ARTI PENTING LEGAL OPINION

• Pendapat hukum diperlukan guna menjelaskan kondisiatau keadaan suatu perusahaan dilihat dari segi hukum, misalnya mengenai sejauh mana perusahaan telahmenaati ketentuan anggaran dasarnya dan peraturanperundang-undangan yang berlaku dalam menjalankankegiatan usahanya, mengenai perikatan-perikatan yang material yang dilakukan oleh perusahaan, aset-asetmaterial yang dimiliki oleh Perusahaan maupun hal-halpenting lainnya sesuai dengan transaksi yang dilakukan

• Memberikan pendapat hukum atas suatu persoalanhukum yang sedang dihadapi oleh klien agar didapatsuatu keputusan atau tindakan yang tepat ataspersoalan hukum yang ada tersebut.

192

TEKNIK PENYUSUNAN LEGAL OPINION

1. Identifikasi Fakta HukumPisahkan fakta hukum dan bukan fakta hukum.Fakta hukum menjadi obyek analisis kasus.

2. Identifikasi Masalah Hukum (legal issue) Identifikasi seluruh permasalahan hukumRumuskan masalah hukum dengan tepat.


3. Inventarisasi Peraturan sebagai Dasar Hukum Analisis(das sollen)

inventarisasi peraturan-peraturan yang akan digunakansebagai pisau analisis

apabila terdapat pertentangan atau ketidaksesuaianantara aturan yang ada, gunakan asas-asas hukum sepertilex specialist derogat legi generalis.

4. Analisis Permasalahan HukumPermasalahan hukum dianalisis dengan menggunakan atau

mengacu kepada peraturan-peraturan yang telahdiidentifikasi

Analisis dapat dilengkapi dengan asas, doktrin danputusan-putusan pengadilan (yurisprudensi)

193


5. Merumuskan KesimpulanMenarik kesimpulan dari analisis terhadap

permasalahan hukumyang telah dilakukan. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan permasalahan

hukum, misalnya: bertentangan atau tidak, diperbolehkan atau tidak, berdasar hukum atau tidak.

6. Merumuskan RekomendasiRumuskan rekomendasi berdasarkan hasil kesimpulanTentukan subjek yang harus melakukan rekomendasiRekomendasi harus bersifat aplikatif (dapat

dilaksanakan)Berikan alasan, mengapa rekomendasi tersebut

diberikan

SISTEMATIKA LEGAL OPINION (1)

• Kepala Surat (nomor surat, perihal, pihak penerima legal opinion)• Pendahuluan (identitas konsultan hukum, dasar penyusunan legal

opinion, tujuan dibuatnya legal opinion)• Kasus Posisi/Uraian Fakta-fakta• Permasalahan Hukum (kesenjangan das sollen dengan das sein)• Bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan hukum

(informasi, data, dokumen)• Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan terkait• Asumsi, Kualifikasi dan Batasan• Analisa Hukum (analisis terhadap masalah hukum)• Pendapat Hukum/Kesimpulan• Rekomendasi• Penutup• Tanda tangan

194


• Kepala Surat (nomor surat, perihal, pihakpenerima)

• Pendahuluan (identitas konsultan hukum, dasar penyusunan legal opinion, tujuandibuatnya legal opinion)

• Asumsi, Batasan dan Kualifikasi• Pendapat Hukum• Penutup• Tanda tangan


• Kepala surat (nomor surat, perihal, penerimalegal opinion)

• Pendahuluan (identitas konsultan hukum, dasar penyusunan legal opinion, tujuanpenyusunan legal opinion)

• Pendapat Hukum• Asumsi, Kualifikasi dan Batasan• Penutup• Tanda tangan

195

YANG HARUS DIMUAT DALAM LEGAL OPINION

• Identitas dari konsultan hukum yang bersangkutan.• Dasar penunjukannya sebagai konsultan hukum.• Tujuan dibuatnya pendapat hukum.• Bila pendapat hukum dimintakan dalam rangka tindak korporasi

terkait dengan efek, mengikutsertakan acuan kepada laporan hasilpemeriksaan uji tuntas dan dokumen hukum lainnya yang terkaitdengan kegiatan tindak korporasi yang terkait efek dimaksud;

• Pendapat Hukum• Asumsi dan pembatasan atas pendapat hukum yang diberikan• Tanda tangan konsultan hukum

Catatan:Berdasarkan Standar Himpunan Konsultan Hukum PasarModal, Keputusan Nomor: Kep. 02/HKHPM/VIII/2018.

CONTOH ASUMSI, KUALIFIKASI DAN PEMBATASAN

Asumsi, Kualifikasi, dan Pembatasan

Pendapat hukum diberikan dengan asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Kami mewakili kualifikasi dan telah memberi pendapat hukum dalam rangkapenawaran umum saham ini dalam integritas kami sebagai Konsultan Hukum PasarModal.

2. Pendapat hukum diberikan dalam kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI dan oleh karenanya tidak dimaksudkan untukberlaku atau ditafsirkan menurut yurisdiksi Negara lain.

3. Pendapat hukum didasarkan atas dokumen-dokumen tertulis dan keterangan-keterangan lisan dan atau tertulis yang di berikan oleh perseroan atau pejabat-pejabat lainnya atau petugas-petugasnya serta keterangan tertulis yang diberikanoleh instansi yang berwenang kepada kami selama dilakukan pemeriksaan, kecualiterhadap dokumen atau informasi yang dianggap sama sekali merupakan rahasiaperseroan yang tidak diberikan kepada kami.

Pendapat hukum diberikan dengan pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat hukum hanya meliputi hal-hal yang disebut secara tegas di dalamnya dantidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implicit dianggap termasuk di dalamnya atau serupa.

2. Pendapat hukum tidak memuat dan tidak dapat dipergunakan untuk member penilaian dari aspek perpajakan dan atau komersial atau finasial atas suatutransaksi dimana perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atas asetyang terkait.

196

CONTOH ASUMSI

Asumsi

Dalam menjalankan Uji Tuntas untuk kepentingan Pendapat Hukum ini kami menganggapdan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut :

a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinanlainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuaidengan aslinya.

b. Tanda tangan yang terdapat pada suatu dokumen milik pihak ketiga yang tidaktermasuk dalam lingkup Uji Tuntas, baik asli maupun fotokopinya atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen itudan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, pihak-pihak tersebut mempunyai dantelah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen tersebut.

c. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis ataupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan olehPerseroan atau pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat, dan sesuai dengankeadaan sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengantanggal dikeluarkannya Tambahan II Addendum Laporan Uji Tuntas dan PendapatHukum ini.

d. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan, atau para Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinankepada Perseroan, berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut

LEGAL OPINION DALAM PJB PEMERINTAH

• Pasal 86 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan “Penandatangan Kontrak PengadaanBarang/Jasa yang komplek dan/atau bernilai di atas Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dilakukansetelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak.”

• Ahli Hukum Kontrak adalah orang yang menguasai/mengetahui tentang hukum, teknispengadaan barang/jasa pemerintah danperikatan/kontrak.

• Bilamana tidak terdapat orang yang menguasai ketigaaspek tersebut, maka dapat dibentuk tim (sekelompokorang) dengan menguasai ketiga aspek tersebut.

197


• Salah satu aspek terpenting dalam proses PJB pemerintah adalah proses negosiasi antarapemerintah dan penyedia barang/jasa yang kesemuanya harus dituangkan ke dalamklausul-klausul kontrak, sehingga dapatmenghindari terjadinya tuntutan hukum di kemudian hari.


• Ruang lingkup atau cakupan legal opinion dalam PJB Pemerintah antara lain menyangkut: draft kontrak, kewenangan para pihak yang menandatangani kontrak, pilihanhukum (choice of law), pilihan forum penyelesaian sengketa (choice of forum), dll.

198

PENDAPAT HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR

1

Disampaikan oleh:----------------------------------

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Bina KonstruksiDirektorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pera

tura

n Pe

rund

ang-

Und

anga

n Te

rkai

t Kon

trak

Ker

jaK

onst

ruks

i

UU Nomor 02/2017 tentang Jasa Konstruksi

KUHP Buku III tentang Perikatan

PP Nomor 29/2000 Jo PP Nomor 54/2016 tentang Penyelenggaraan JasaKonstruksi

Perpres Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011 Jo Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa

Konsultansi

Permen PU Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build)

Surat Edaran Menteri PUPR No. 05/SE/M/2011 tentang Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak di Lingkungan Kementerian Pekerjaann Umum

SK Tim Opini Hukum Kontrak No. 346/KPTS/DK/2016


199

01PERMEN PU NO.07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERMEN PUPR NO.31/PRT/M/2015

KONTRAK


Pasal 7 ayat (2)

Kontrak untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00(seratus miliar rupiah) sebelum ditandatangani oleh para pihak, terlebih dahuluharus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak atau Tim Opi n i Huk umKon trak yan g diben tu k oleh K/L/D/I yan g bers an gku tan .

Pasal 8

(1) Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditunjuk untukmemberikan pendapat hukum, harus berdasarkan persetujuan para pihak.

(2) Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),maka pendapat hu kum dapat diperoleh dari Tim Pe ndapat/Opi n iHukum Kon trak .


200

02SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR05/SE/M/2011 tentang Tim

Pendapat/Opini Hukum Kontrak di Lingkungan Kementerian Pekerjaann Umum

KONTRAK


Pada tanggal 26 Agustus 2011 Menteri PU mengeluarkanSurat Edaran nomor 05/SE/M/2011 perihal TimPendapat/Opini Hukum Kontrak di lingkunganKementerian Pekerjaan Umum berdasarkan Permen PUNomor 07 Tahun 2011 tentang Standar dan PedomanPengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.


201

SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR05/SE/M/2011


03SK TIM OPINI HUKUM KONTRAK NO. 346/KPTS/DK/2016

KONTRAK


202

Pada tanggal 1 November 2016 Dirjen BinaKonstruksi mengeluarkan Keputusan Dirjen BinaKonstruksi Kementerian PUPR nomor346/KPTS/DK/2016 tentang Pembentukan TimOpini Hukum Kontrak di Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat


....................

....................

....................

Dst ...........

SK TIM OPINI HUKUM KONTRAK NOMOR 346/KPTS/DK/2016


Dst ...........

Dst ...........

ttd

203

SK TIM OPINI HUKUM KONTRAK NOMOR 346/KPTS/DK/2016


Lanjutan . . . .SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPINI

HUKUM KONTRAKDI KEMENTERIAN PUPR

NAMA TIM

PENGARAH - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

TIM PENANGGUNG JAWAB - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

- Sekretariat Jenderal

TIM PELAKSANA - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

- Biro Hukum- Sekretariat Direktorat

Jenderal Bina Konstruksi- Inspektorat Jenderal

TIM SEKRETARIAT - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

PELAKSANAAN PEMBERIANPENDAPAT/OPINI HUKUM

KONTRAK


204

Penerimaan Surat permohonan Opini

Hukum

Surat permohonan opini hukum

(disertai kelengkapan

dokumen)

BAGAN ALIR PEMBERIAN PENDAPAT/OPINI HUKUM KONTRAK

Matriks Penugasan

DirekturTim

Opini

√

√

Agend. DJBK

P1

P2

P5

P4

P6

Mulai

P3

Agend.Direktorat

√

Disposisi kepada Direktur selaku Pengarah Tim Opini

Disposisi kepada Tim Pelaksana & Sekretariat

Penyampaian Undangan Rapat

1. Daftar Hadir 2. Hasil Pembahasan

√

Penyusunan konsep Pendapat/Opini Hukum √

√

Pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung yang

dibutuhkan

Rapat Pembahasan Dokumen Kontrak

Satker/PPK

Dirjen

√

√

surat d isposisi Direktur

√surat d isposisi

Dirjen

√

Tanda terima dokumen

Berkas-berkas yang harus

dilengkapi

Data Lengkap?Q1

P7

Penandatanganan Surat Dirjen perihal Pendapat/Opini Hukum Kontrak

Pembuatan Konsep Hasil Penelitian Dokumen Kontrak

Bahan Tayang

1. Surat Dirjen 2. Hasil Penelitian Dokumen Kontrak

Pengkajian ulang Konsep Pendapat/Opini Hukum Tandatangan tim Opini

P8

koreksi

Tidak ada koreksi

P9

Pengiriman Surat Opini Hukum KontrakP10

√

Tidak

Ya

√

√

√

√√

BAGAN ALIR PEMBERIAN PENDAPAT/ OPINI HUKUM KONTRAK


A

A

205

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAPAT/OPINI HUKUM KONTRAK

FORMAT DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN

KELENGKAPAN SURAT

PERMOHONAN OPINI HUKUM KONTRAK

206

FORMAT UNDANGAN

RAPAT PEMBAHASAN

FORMAT DAFTAR HADIR

207

BEBERAPA HAL YANG DIBAHAS TERKAIT DENGAN OPINI HUKUM KONTRAK

1. Identifikasi Data Pekerjaana. Satuan Kerja dan PPK

b. Nama Paket Pekerjaan

c. Metode Pengadaan

d. Jenis Kontrak

e. Sumber Pendanaan

f. Nama Penyedia

g. Nilai HPS/Kontrak

h. Surat Ijin Kontrak Tahun Jamak

i. Periode Kontrak (Waktu Pelaksanaan dan Masa Pemeliharaan

Lanjutan . . . .

2. Analisa Rancangan Kontraka. Surat Perjanjian

- Judul Kontrak dan Nomor Kontak- Tanggal, Kalimat Pembukaan, dan Konsiderasi Kontrak- Para Pihak dalam Kontrak- Dasar Hukum- Premise/ Latar Belakang Pembuatan Kontrak- Pernyataan Bahwa Para Pihak Telah Sepakat atau Setuju- Istilah dan Ungkapan- Ruang Lingkup Pekerjaan- Harga Kontrak dan Pembayaran- Dokumen Kontrak- Hak dan Kewajiban Para Pihak- Pernyataan Para Pihak Telah Menyetujui Perjanjian dan Jumlah Eksemplar dari

Kontrak- Tanda Tangan Para Pihak

208

Lanjutan . . . .

2. Analisa Rancangan Kontrakb. Analisa Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

- Ketentuan Umum- Hak dan Kewajiban Para Pihak- Personil Inti dan/atau Peralatan Penyedia- Kewajiban PPK- Pembayaran Kepada Penyedia- Pengawasan Mutu- Penyelesaian Perselisihan

Lanjutan . . . .

2. Analisa Rancangan Kontrakc. Analisa Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

- Korespondensi- Wakil Sah Para Pihak- Jenis Kontrak- Tanggal Berlaku Kontrak- Masa Pelaksanaan- Masa Pemeliharaan- Perbaikan Cacat Mutu- Umur Konstruksi- Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

Pemeliharaan- Pembayaran Tagihan- Pencairan Jaminan- Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan

PPK atau Pengawas Pekerjaan

- Kepemilikan Dokumen- Fasilitas- Peristiwa Kompensasi- Sumber Pembiayaan- Pembayaran Uang Muka- Keselamatan dan Kesehatan Kerja- Pembayaran Prestasi Pekerjaan- Pembayaran Peralatan dan/atau Bahan- Serah Terima Sebagian Pekerjaan- Penyesuaian Harga (Eskalasi/De-eskalasi)- Denda- Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil- Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa

209

FORMAT HASIL PENELITIAN TIM

PENELITIAN BENTUK KONTRAK

FORMAT SURAT OPINI HUKUM

KONTRAK


210

TERIMAKASIH

25


211

PENDAPAT YANG MENGIKAT(BINDING OPINION)

By:Eko Dwi Prasetiyo

PERBEDAAN LO & BO

LEGAL OPINION

• Dibuat oleh (1) Akademisi(2) Lawyer (3) JaksaPengacara Negara

• Tidak mempunyai kekuatanmengikat

• Permasalahan yang ditelitiluas (semua bidang hukum)

BINDING OPINION

• Dibuat oleh LembagaArbitrase

• Mengikat dan menjadibagian dari kontrak

• Hanya menelitipermasalahan penafsirankontraktual

212

PRAKTIK PENGGUNAAN LEGAL OPINION (MASALAH KONTRAKTUAL)• Pra KontrakMembantu membuat analisis resiko dalam pembuatan kontrak

• Pelaksanaan KontrakMembantu menyelesaikan masalah perbedaan penafsiran dalam ketentuan

kontrakMembantu menyelesaikan masalah pelaksanaan kontrak akibat munculnya

keadaan baru yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak

• Saat terjadi SengketaMembantu upaya musyawarah untuk mencapai penyelesaian terhadap

sengketa yang terjadiDapat dijadikan bahan pembuktian dalam persidangan

ALUR PERMASALAHAN KONTRAKTUAL

PENYELESAIAN SENGKETA

LITGASI NON-LITIGASI

PENGADILAN

ADJUDIKASI NON-ADJUDIKASI

ARBITRASE

KONSILIASI

MEDIASINEGOSIASI

PEN. AHLIINSTITUSIAD-HOC

BEDA PENDAPAT

BINDING OPINION

LEGAL OPINION

213

PENDAPAT YANG MENGIKAT

• Pendapat Yang Mengikat BUKAN merupakan prosespenyelesaian sengketa, tetapi upaya pencegahanterjadinya sengketa akibat adanya perbedaan penafsiranterhadap suatu ketentuan dalam perjanjian

• Tidak seperti Putusan Arbitrase, Pendapat Yang MengikatTIDAK DAPAT DILAKUKAN EKSEKUSI melalui pengadilanapabila tidak dilaksanakan oleh para pihak

• Tidak terikat pada klausula penyelesaian sengketa yangterdapat dalam perjanjian

DASAR HUKUM

Pasal 52 UU 30/99• Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohonpendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atashubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian

Pasal 53 UU 30/99• Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melaluiupaya hukum apapun

214

DASAR HUKUM

Penjelasan Pasal 52 UU 30/99• Tanpa adanya suatu sengketa pun, lembaga arbitrase dapat menerimapermintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian,untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (binding opinion)mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.Misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas,penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungandengan timbulnya keadaan baru dan lain-lain. Dengan diberikannyapendapat oleh lembaga arbitrase tersebut kedua belah pihak terikatpadanya dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan denganpendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian

ESENSI PENGATURAN PENDAPAT YANG MENGIKAT

• Yang dapat menerbitkan Pendapat Yang Mengikat hanya lembagaarbitrase

• Pendapat yang mengikat hanya diberikan terkait HUBUNGAN HUKUMtertentu dari suatu perjanjian, yaitu dapat berupa:PENAFSIRAN ketentuan yang kurang jelasPENAMBAHAN atau PERUBAHAN pada ketentuan yang berhubungan dengan

timbulnya keadaan baru yang tidak diduga sebelumnya oleh para pihak• Pendapat Yang Mengikat yang dikeluarkan melekat dan menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian, dimana apabila tidakdilaksanakan, maka pihak yang melanggar dianggap telah wanprestasi

• Pendapat Yang Mengikat tersebut bersifat final dan mengikat sertatidak dapat dilakukan upaya hukum apapun

215

PROSES PENDAPAT YANG MENGIKAT

PengajuanPermohonan

Verifikasi olehBANI

Penagihan & Pembayaran Biaya

Pembentukan Tim Penyusun

Penyusunan BO

Penyampaiankepada Para Pihak

PERMOHONAN PENDAPAT YANG MENGIKAT

• Permohonan Pendapat Yang Mengikat harus diajukan oleh Para Pihakyang terikat pada suatu perjanjian dalam satu naskah

• Permohonan harus memuat:Nama dan alamat para pihakKeterangan tentang perbedaan pendapat yang terjadi antara Para PihakPertanyaan terkait pendapat yang diminta oleh Para Pihak

• Melampirkan dokumen pendukung yang relevan terhadapPermohonan Pendapat yang Mengikat

• Permohonan Pendapat Yang Mengikat hanya berisi tentangpertanyaan mengenai kaidah saja, tanpa ada bentuk tuntutanmengenai kerugian

216

PENYUSUNAN PENDAPAT YANG MENGIKAT

• Pemeriksaan hanya dilakukan berdasarkan dokumen yang diajukan, kecualiTim Penyusun membutuhkan klarifikasi secara lisan dari para pihak, ataupara pihak merasa butuh untuk memberikan klarifikasi langsung kepadaTim Penyusun

• Tim hanya memberikan pendapat berupa kaidah yang berlaku sesuaidengan apa yang dipertanyakan oleh para pihak

• Pendapat Yang Mengikat BERBEDA DENGAN Putusan Arbitrase• Pendapat Yang Mengikat TIDAK BOLEH berisi mengenai penghukuman

kepada salah satu pihak• Tidak terdapat format baku, namun sebaiknya berisi:

Identitas para pihakLatar belakang masalah dan pendirian masing-masing pihakPermasalahan hukumAnalisisPendapat Tim Penyusun

TERIMAKASIH

EKO DWI PRASETIYOMANAGER OPERASIONALBADAN ARBITRASE NASIONALINDONESIA (BANI ARBITRATION CENTER)Wahana Graha Lt. 1,2 & 4Jl. Mampang Prapatan No. 2Jakarta 12760Phone : +62 (0)21 7940542Fax : +62 (0)21 7940543Email: [email protected]

217

PROYEK MRT JAKARTAJICA LOAN IP 554 & IP 557

DATA PROYEK MRT JAKARTAJenis Kontrak : Design and Build (FIDIC Yellow Book & Silver Book)Surface Section k 0+580 - k 9 + 211CP 101 - CP 103, 10 Km & 7 Stasiun St. Lebak Bulus St Hj Nawi

St. Fatmawati St. Blok ASt. Cipete St. Blok M

St SisingamangarajaUnder Ground Section k 9+211 - k 10 + 937CP 104 - CP 106, 4 KM & 6 Stasiun St Senayan St. Dukuh Atas

St Istora St. Bundran HISt Bendungan HilirSt Setiabudi

CP 107 : Rail Systems & Track WorksCP 108 : System & Rolling Stock Station

218

PERMASALAHAN PADA PROYEK MRT JAKARTA1. Pembebasan Lahan2. Pemindahan Utilitas3. Perubahan Peraturan Pemerintah.4. Perubahan Design, karena kondisi di lapangan.5. Dokumen Kontrak

- Dokumen Kontrak Proyek MRT dengan Kontraktor yang kurang jelas.- Perbedaan pasal Dokumen Kontrak dengan Peraturan Pemerintah

Indonesia.Dampak dari Permasalahan tersebut antara lain ;-1. Pekerjaan tambah yang diajukan Kontraktor dengan nilai yang significant-2. Perhitungan Penyesuaian harga (Eskalasi) yang bermasalah.3. Klaim akibat keterlambatan pembayaran kepada Kontraktor (finacialcharge)4. Klaim Kontraktor ke DAB (Dispute Adjudication Board)

SOLUSI DARI PERMASALAHAN

Memahami secara mendetil pasal dalam DokumenKontrak dan dokumen legal yang lainnya untukmeminimalisir klaim dari KontraktorMempercepat proses pembebasan tanah dan relokasiutilitas dllMemonitor perubahan rencana kerja dan perubahandesain kontraktor akibat adanya keterlambatanpembebasan lahan & utilitas dan perubahan desain karenakondisi yang ada.

219

FUNGSI AHLI KONTRAKMendampingi PT MRT dalam menghadapi klaim -klaim dari Kontraktor seperti Pekerjaan Tambah(VO), Price Adjustment (Eskalasi), KlaimPerpanjangan Waktu (EOT) dan Financial Charge.

Memberi masukan terutama untuk Proyek MRT Jakarta tahap berikutnya mengenai kekurangankekurangan yang ada pada Dokumen KontrakProyek MRT Tahap 1

SARAN SARAN

1. Peraturan yang menegaskan bahwa pemenangTender selain Lolos Spesifikasi Teknik, sebaiknya nilaiusulan harga kontrak Kontraktor Minimal 85% dari OE ( kalau kurang dianggap gugur)2. Peraturan yang mencantumkan bahwa semuapembayaran Penyesuaian Harga (Eskalasi) pada proyekpemerintah harus diaudit oleh BPKP dan mengadopsiregulasi eskalasi yang dalam pereturan pemerintah3. Pasal dari Peraturan Pemerintah yang mengaturbatasan besarnya prosentase dari pekerjaan tambahdan berlaku untuk semua proyek termasuk proyek daribantuan Luar Negeri.

220

SOAL 1

Pada rancangan kontrak Pekerjaan Konstruksi Gedung Olahraga Universitas Sadayana tertulis

nilai kontrak Rp 60 Milyar dengan sumber dana dari APBN 2019-2021, dengan Jenis Kontrak

Lumsum, masa pelaksanaan 3 (tiga) tahun, dan tidak ada penyesuaian harga. Sebelum dilakukan

tender PPK meminta opini terkait kontrak pekerjaan tersebut:

a. Sudah sesuaikah jenis kontrak yang dipilih untuk pekerjaan tersebut?

b. Menurut anda, lebih tepat diberikan penyesuaian harga atau tidak? Berikan alasan anda

bila diberi dan bila tidak diberi penyesuaian harga?

c. Buatlah legal opinion terkait rancangan kontrak pekerjaan tersebut secara professional dan

sesuai dengan aturan yang memadai!

221

JAWABAN

PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)

TENTANG RANCANGAN KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI

GEDUNG OLAHRAGA UNIVERSITAS SADAYANA

PAGU ANGGARAN 60 MILYAR

SUMBER DANA DARI APBN 2019-2021

OLEH:

TIM PENDAPAT/OPINI HUKUM KONTRAK

M. MUKLIS ISNAENI

MUH. ALFIAN AMRI

REFLUS

SYAFRUDDIN A. MAHURATI

ANDI JUANA FACHRUDIN

BAHARUDDIN DWI ISNANTO

MIRHAN TRIANDI DOE

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen

Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga

Universitas Sadayana

di-

Tempat

Bersama Kami Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak Universitas Sadayana, menyampaikan

Pendapat Hukum (Legal Opinion) tentang rancangan kontrak Pekerjaan Konstruksi Gedung

Olahraga Universitas Sadayana, sebagai berikut:

A. ISU HUKUM

Adapun yang menjadi isu hukum adalah sebagai berikut:

1. Jenis Kontrak yang digunakan Lumsum

2. Tidak ada penyesuaian harga

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya Pendapat Hukum (Legal Opinion) adalah untuk menghindari permasalahan

hukum dalam pelaksanaan kontrak.

222

C. DASAR HUKUM

Adapun yang menjadi sumber hukum dalam Pendapat Hukum (Legal Opinion) adalah sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pengajuan

Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Kepada Menteri Keuangan;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

: 31 /PRT/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

dan Jasa Konsultansi;

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

D. ASUMSI, BATASAN DAN KUALIFIKASI


1. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan

apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka

fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya

2. Kami mewakili kualifikasi dan telah memberi pendapat hukum dalam rangka rancangan

kontrak Pekerjaan Konstruksi Gedung Olahraga Universitas Sadayana dalam integritas

kami sebagai Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak Universitas Sadayana.

3. Pendapat hukum diberikan dalam kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di NKRI dan oleh karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau

ditafsirkan menurut yurisdiksi Negara lain.

4. Pendapat hukum didasarkan atas dokumen-dokumen tertulis dan keterangan-keterangan

lisan dan atau tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, kecuali terhadap

dokumen atau informasi yang dianggap sama sekali merupakan rahasia yang tidak

diberikan kepada kami.


223

Pendapat hukum hanya meliputi hal-hal yang disebut secara tegas di dalamnya dan tidak

meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dianggap termasuk di dalamnya atau serupa.

E. PENDAPAT HUKUM

1. Bahwa sebagaimana diketahui, perubahan kontrak pekerjaan konstruksi sebuah

keniscayaan terjadi.

2. Bahwa penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis

Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana

disebutkan pada Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan dan memberi rekomendasi

sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konstruksi Gedung Olahraga

Universitas Sadayana tidak menggunakan jenis Kontrak Lumsum, akan tetapi

menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan agar dapat melakukan penyesuaian harga,

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37 Ayat (1) Huruf a Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


Universitas Sadayana agar tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan

dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37

Ayat (1) Huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.


Universitas Sadayana agar Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga

sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdiri atas:

a. Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa

pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;

b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-

13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;

c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali

komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan harga satuan

timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;

d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang

tercantum dalam Kontrak;

224

e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri,

menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;

f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum

kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak

adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan

g. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh

kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi

pekerjaan.


Universitas Sadayana agar Koefisien penyesuaian harga ditentukan oleh PPK berdasarkan

analisis detail harga yang diperoleh melalui Engineer Estimate (EE), dan dicantumkan

dalam dokumen pemilihan Penyesuaian Harga, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8c

Huruf g Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Nomor : 31 /PRT/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan

Konstruksi dan Jasa Konsultansi

G. PENUTUP

Demikian Pendapat Hukum (Legal Opinion) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Hormat Kami,

TIM PENDAPAT/OPINI HUKUM KONTRAK

M. MUKLIS ISNAENI ...............................

MUH. ALFIAN AMRI ...............................

REFLUS ...............................

SYAFRUDDIN A. MAHURATI ...............................

ANDI JUANA FACHRUDIN ...............................

BAHARUDDIN DWI ISNANTO ...............................

MIRHAN TRIANDI DOE ...............................

225

SOAL 2

Kontrak pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Kota Katik senilai Rp 10 Milyar berakhir

tanggal 30 Desember 2017. Pekerjaan tidak selesai dan pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan

pemutusan kontrak oleh PPK, dengan prestasi pekerjaan mencapai 84%. Penyedia tetap memaksa

menyelesaikan pekerjaan dan selesai 100% pada tanggal 2 Februari 2018. Gedung sudah

digunakan, sedangkan pembayaran baru diberikan kepada Penyedia sebesar 60%. Penyedia

menuntut dilakukan pembayaran sebesar 100%. APIP meminta opini atas kontrak tersebut.

• Buatlah legal opinion terkait kontrak pekerjaan tersebut secara professional dan sesuai

dengan aturan yang memadai!

226

JAWABAN


Kepada Yth.

PPK RSUD Kota Batik

Di Tempat

Perihal : pendapat hukum atas pengadaan jasa konstruksi pembangunan RSUD Kota

Batik

Sehubungan dengan adanya surat permohonan pendapat hukum (legal opinion) dari PPK

RSUD KOTA BATIK tanggal 2 Januari 2018 terkait pengadaan jasa kosntruksi pembangunan

Gedung RSUD Kota Batik, dengan ini kami Tim Legal Opinion Sebagai konsultan hukum dari

kantor hokum LKPP menyampaikan pendapat hukum sesuai dengan dokumen-dokumen dan

keterangan-keterangan yang kami terima, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan PPK

RSUD Kota Batik dalam menyelesaikan permasalahan hokum pembangunan RSUD Kota Batik.

A. Kasus Posisi/Kronologis/Fakta Hukum

Adapun fakta-fakta hukum yang kami dapatkan berdasarkan data dari dokumen yang

kami terima dan informasi yang disampaikan oleh pemohon/penerima legal opinion adalah

sebagai berikut:

1. Pengumuman tender no. 911/K/R/2017 tgl 20 April 2017

2. Berita Acara Evaluasi No.511/K/R/2017 tgl 20 Mei 2017

3. Pengumuman Pemenang Tender no. 611/K/R/2017 tgl 25 Mei 2017

4. Pada tanggal 03 Juni 2017 telah dilakukan penandatanganan kontrak Pembangunan

Gedung RSUD antara PPK RSUD Kota Batik dengan Direktur PT. Angin Ribut

5. Surat Peringatan 1 No. 123/SP/R/2017 tgl 15 Nov 2017

6. Surat Peringatan 2 No. 234/SP/R/2017 tgl 30 Nov 2017

7. Surat Peringatan 3 No. 456/SP/R/2017 tgl 28 Des 2017

227

8. Surat Pemutusan Kontrak No.789/K/R/2017 tgl 29 desember 2018

9. Berita Acara Pembayaran sebesar 60% dr nilai kontrak tgl 1 November 2018

B. Permasalahan Hukum

Terkait dengan kasus posisi di atas, permasalahan hukum yang akan dikaji adalah

sebagai berikut:

1. Apakah Pemutusan kontrak telah sesuai ketentuan ?

2. Berapa jumlah pembayaran yang harus dibayarkan PPK ?

3. Apakah tuntutan Penyedia utk mendapat pembayaran 100 persen dapat dilakukan ?

C. Dokumen-Dokumen yang dikaji

Dokumen-dokumen yang kami terima dari pemohon/penerima legal opinion terkait

dengan permasalahan hukum tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Tender

2. Surat Penetapan Pemenang Lelang

3. Surat Perjanjian (Kontrak) No. 555/K/PPK/2017 tgl 3 juni 2018

4. SSUK

5. SSKK

6. Laporan Kemajuan Pekerjaan ( harian, bulanan )

7. Berita Acara Pembayaran

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

4. Peraturan Presiden No16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Bangunan Gedung Negara

6. Peraturan Kepala LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ oleh

Penyedia

7. Undang-Undang no. 30 th 2014 tentang administrasi Pemerintahan

8. …………………………………………

228

E. Asumsi, Kualifikasi dan Pembatasan

Pendapat hukum ini diberikan dengan asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Kami mewakili kualifikasi dan telah memberi pendapat hukum dalam rangka Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

2. Pendapat hukum diberikan dalam kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI dan oleh karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut yurisdiksi Negara lain.

3. Pendapat hukum didasarkan atas dokumen-dokumen tertulis dan keterangan-keterangan lisan dan atau tertulis yang di berikan oleh Penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen atau petugas-petugasnya serta keterangan tertulis yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada kami selama dilakukan pemeriksaan, kecuali terhadap dokumen atau informasi yang dianggap sama sekali merupakan rahasia yang tidak diberikan kepada kami.

Pendapat hukum ini diberikan dengan pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat hukum hanya meliputi hal-hal yang disebut secara tegas di dalamnya dan tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implicit dianggap termasuk di dalamnya atau serupa.

2. Pendapat hukum tidak memuat dan tidak dapat dipergunakan untuk memberi ketetapan hokum .

F. Analisis Hukum

1. Apakah pemutusan kontrak telah sesuai ketentuan ?

Sesuai dengan yang telah tercantum dalam dokumen kontrak yang menyatakan bahwa jangka

waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 hari kalender , yg berakhir pada tgl 30 Desember 2018.

Bahwa pada faktanya PT.Angin Ribut selaku penyedia telah lalai untuk menyelesaikan pekerjaan

tepat pada waktunya. Sampai dengan 29 Desember 2018 progress pekerjaan mencapai 84% (

sesuai dengan laporan progress pekerjaan ).

Sesuai dengan yg tertera pada UU Jasa Konstruksi No.2 tahun 2017 pasal 54 ayat 1 yg berbunyi :

“ Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa wajib

menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana

tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.” Selanjutnya pada ayat 2 berbunyi : “ Penyedia Jasa

dan/atau Subpenyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat

mutu, dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian

sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.”

Didasarkan pada Perlem LKPP no.9 th 2018 angka 7.17.1 huruf e yang berbunyi : “ Penyedia

gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 kali “ selain itu pada

huruf g yg berbunyi : “ Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dantidak

memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

229

Dengan didasarkan pada ketentuan tersebut diatas maka PT.Angin Ribut tidak dapat melaksanakan

kewajiban selaku penyedia sesuai dengan kontrak No. Surat Perjanjian (Kontrak) No.

555/K/PPK/2017 tgl 3 juni 2018, dimana tanggal berakhirnya kontrak adalah 30 desember 2018.

Telah dilakukan pemberian Surat Peringatan 1,2 dan 3

Catatan : diasumsikan bahwa PPK telah meyakini bahwa penyedia tidak akan mampu

menyelesaikan perkerjaan kalaupun diberikan pemberian kesempatan .

2. Berapa jumlah pembayaran yang harus dilakukan ? Apakah tuntutan penyedia utk

mendapat pembayaran 100% dapat dilakukan ?

• Pembayaran yg telah dilakukan terhadap penyedia adalah sebesar 60% sesuai

dengan Berita Acara Pembayaran tgl 1November 2018

• Sesuai dengan laporan progress pekerjaan tgl 28 Des 2018 dimana perkerjaan telah

mencapai 84%

• Sesuai dengan Perlem LKPP NO.9 tahun 2018 angka 7.12 huruf a yg berbunyi : “

Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh

melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat

Penandatangan Kontrak. “

• Bahwa pada tgl 2 feb 2019 pekerjaan selesai 100% dan gedung telah dipergunakan

• Mengingat pada unsur kerugian negara yg akan terjadi jika gd tersebut tidak

berfungsi yang akan menyebabkan terhentinya pelayanan.

• Undang-undang no.30 th 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 angka 9

“ Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau

dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang

dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan

perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau

tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

• Undang-Undang No. 30 th 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 22 ayat

2 : “Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk: a.

melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c.

memberikan kepastian hukum; dan d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam

keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.”

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap eprmasalahan hukum di atas, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Keputusan PPK untuk melakukan pemutusan kontrak telah sesuai dengan ketentuan

perundangan yg berlaku.

230

2. Jumlah pembayaran yg harus dibayarkan pada penyedia adalah sebesar 100% tuntutan

penyedia dapat dikabulkan.

H. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan terhadap pemasalahan hukum di atas, maka kami memberikan

rekomendasi sebagai berikut:

1. PPK sudah tepat dengan keputusannya dan selanjutnya melakukan hal2 sbb :

• Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam

• Jaminan pelaksanaan dicairkan

• Dikenakan denda sebanyak 1/1000 dr sisa ( sesuai kontrak ) sebanyak hari

keterlambatannya ( 34 hari )

• Pembayaran dilakukan setelah dilakukan pemotongan denda.

2. Pembayaran dapat dilakukan 100% ( tuntutan penyedia dapat dikabulkan ) dengan

ketentuan sbb :

• Dilakukan pemeriksaan bersama dengan melibatkan APIP / BPKP terhadap seluruh

item pekerjaan terpasang

• Dapat dilakukan pembayaran sebesar 84% sesuai capaian pada tgl berakhirnya kontrak

• Sisa pembayaran ( 16 % ) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan dibuatkan

jadwal pembayaran thd sisa pembayaran yg belum dilakukan.

Demikian Legal Opini ini kami buat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

ketentuan yang berlaku, serta dokumen-dokumen hukum yang kami terima. Apabila terdapat

kekeliruan terhadap dokumen yang diberikan oleh pihak pemohon/penerima legal opinion, maka

kami tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

Tanda tangan dan nama jelas

Edward Henry

……………..

……………..

…………….

231

SOAL 3

Kontrak pengadaan alat kesehatan pada RSUD Kediri tertulis klausul Denda Keterlambatan dari

nilai kontrak atau dari bagian kontrak. Pada klausul penyelesaian perselisihan disebutkan melalui

LPS LKPP dan Pengadilan Negeri Kediri. Kontrak sedang berjalan. Penyedia meminta klausul

denda dari bagian kontrak dan penyelesaian di pengadilan. PPK tidak paham pilihan yang terbaik.



232

JAWABAN

PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)

TENTANG KONTRAK PENGADAAN ALAT KESEHATAN PADA RSUD KEDIRI

Oleh :

Kelompok 3

1. Baihaki

2. Mauladi Widodo

3. Mustafa Kamal

4. Dewa Widyana Maya

5. Indro Bawono

———————————————————————————————

233

No : 01/kel III/LO/I/2019 Jakarta, 18 Januari 2019

Perihal : Pendapat hukum (Legal opinion)

Kepada Yth.

Direktur RSUD Kediri

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Permintaan pendapat hukum dari direktur RSUD Kediri No: 07/RSUD/I/2019

Tanggal 2 Januari 2019 tentang permintaan pendapat hokum, bersama ini tim ahli kontrak

Kelompok III, menyampaikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) tentang denda keterlambatan

pengadaan alat kesehatan di RSUD Kediri, sebagai berikut :

A. KASUS POSISI (Case Position)

Adapun kronologis singkat tentang adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) No: 1234567890, tanggal 5 Desember 2017

tentang Anggaran RSUD Kota Kendiri

2. Dokumen Persiapan Pengadaan (spesifikasi, HPS dan rancangan kontrak) No :

5/DPP/PPK/V/20017 tanggal 6 Mei 2018

3. Dokumen Tender No : 001/Pokja/V/2017 tanggal 15 Mei 2018

4. Surat Penetapan Pemenang No : 001/Pokja/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018

5. SPPBJ, No : 5/SPPBJ/PPK/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018

6. Surat Kontrak Pengadaan Alkes, No : 5/Kontrak/PPK/VI/2018 tanggal 15 Juni 2018

7. SPP No : 5/SPMK/PPK/VI/2018 Tanggal 15 Juni 2018

B. ISU HUKUM (Legal Issues)

Adapun yang menjadi permasalahan hukum adalah Penerapan klausul denda dari nilai kontrak

atau dari bagian kontrak

C. SUMBER HUKUM (Source of Law)

Adapun yang menjadi sumber hukum dalam opini hukum (legal opinion) adalah sebagai

berikut :

a. Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah,

234

Khusunya pasal 78 dan 79 tentang Sanksi

b. Perlem 9 tahun 2018 tentang pedoman pengadaan barang/jasa melalui penyedia

D. ARGUMENTASI HUKUM (Legal Arguments)

1. Besarnya denda kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah

a) 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan

belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan dimaksud sudah dilaksanakan dan dapat

berfungsi; atau

b) 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak, apabila bagian barang yang sudah

dilaksanakan belum berfungsi.

2. Sesuai dengan daftar kantitas dan harga kontrak pengadaan alat kesehatan terdiri dari 100

unit tempat tidur pasien senilai Rp. 2 miliar. Setiap unit tempat tidur dapat berfungsi sendiri

tanpa tergantung pada unit yang lain.

E. KESIMPULAN dan REKOMENDASI (Conclusions and Recommendations)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Denda yang dikenakan adalah 1/1000 dari bagian kontrak yang terlambat.

Demikian legal opinion ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya

kami ucapkan terima kasih.


Hormat kami,

PENULIS PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)

Tim Ahli hukum kontrak Kel III

235

SOAL 4

Aparat Penegak Hukum meminta opini atas kontrak pekerjaan pembangunan jembatan Kota Baru

senilai Rp 15 Milyar (APBD 2018) yang diketahui telah disubkontrakan 100% oleh PT.

Pembangunan Karya Jembatan selaku pemenang tender pekerjaan tersebut.

a. Bagaimana ketentuan terkait subkontrak?

b. Apakah subkontrak 100% diperbolehkan?

c. Bagaimana solusi atas kejadian tersebut?

d. Buatlah legal opinion terkait kontrak pekerjaan tersebut secara professional dan sesuai

dengan aturan yang memadai?

236

JAWABAN

a. Ketentuan terkait subkontrak antara lain:

1. Pasal 48 huruf b UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; untuk kegiatan pelaksanaan

layanan Jasa Konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang Subpenyedia Jasa serta pemasok

bahan, komponen bangunan, dan/atau peralatan yang harus memenuhi standar yang

berlaku

2. Pasal 52 UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ; Penyedia Jasa dan Subpenyedia

Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus:

a. sesuai dengan perjanjian dalam kontrak;

b. memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan,dan Keberlanjutan; dan

c. mengutamakan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek.

3. Pasal 53 UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ayat;

(1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utamanya dapat diberikan kepada

Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU No 2

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

(2) Pemberian pekerjaan utama kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa.

(3) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dengan kualifikasi menengah

dan/atau besar mengutamakan untuk memberikan pekerjaan penunjang kepada

Subpenyedia Jasa dengan kualifikasi kecil.

(4) Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana

tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

4. Kontrak kerja konstruksi

Dari ketentuan terkait subkontrak di atas, pada prinsipnya subkontrak dibedakan menjadi 2;

1. Subkontrak pekerjaan, dimana menyerahkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang

bersifat spesialis dari Penyedia Jasa kepada Subpenyedia

2. Subkontrak pemasokan, dimana menyerahkan pemasokan bahan, komponen dan atau

peralatan Penyedia Jasa kepada Subpenyedia

Sub kontrak menurut UU No 2 Tahun 2017, tidak mengatur atau mengakomodir ketentuan

mengenai subkontrak tenaga konstruksi dari Penyedia Jasa kepada Subpenyedia.

b. Asumsi soal adalah mensubkontrakkan pekerjaan. Subkontrak 100% tidak

diperbolehkan dalam hal subkontrak pekerjaan, karena kontrak pekerjaan konstruksi

dilakukan antara Penyedia Jasa dengan Pejabat Penandatangan Kontrak, meskipun sesuai pasal

53 ayat (4) UU No 2 Tahun 2017, Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa wajib memenuhi hak

dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Sedangkan dalam hal subkontrak pemasokan tidak diatur lanjut, karena pada prinsipnya jasa

konstruksi merupakan pekerjaan konstruksi, meskipun di dalamnya membutuhkan pemasokan

bahan, komponen dan atau peralatan.

c. Solusi atas kejadian tersebut antara lain:

237

1. Disebutkan dalam kontrak misalnya:

a. Apabila pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung, maka Penyedia dikenakan sanksi

sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak yaitu dilakukan pemutusan kontrak atau

membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang

dibayarkan kepada subkontraktor.

b. Apabila dilakukan pemutusan kontrak, penyedia akan diberikan pembayaran sesuai

prestasi pekerjaan dan sesuai nilai pembayaran subkontrak.

c. Apabila pekerjaan sudah selesai dilakukan dan sudah dibayar 100% maka dilakukan

audit dan Penyedia tidak boleh menerima keuntungan atas pekerjaan yang

disubkontrakan. Kelebihan pembayaran kepada penyedia diminta dan disetor ke kas

negara/daerah

Asumsi soal karena diketahuinya subkontrak, maka proses kejadian adalah ketika masa

pelaksanaan kontrak.

2. Pemberian sanksi, Pasal 95 UU No 2 Tahun 2017, Setiap Penyedia Jasa yang melanggar

ketentuan pemberian pekerjaan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU

No 2 Tahun 2017, dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;


c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau

d. pembekuan izin.

238

d. legal opinion terkait kontrak pekerjaan


Kepada Yth.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Baru

Perihal : Pendapat Hukum Atas Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kota Baru Tahun

2018

Sehubungan dengan permintaan pendapat hukum dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Baru

atas kontrak pekerjaan pembangunan jembatan Kota Baru tahun 2018 senilai Rp 15 Milyar dengan

sumber dana APBD 2018 yang diketahui pekerjaan telah disubkontrakan 100% oleh PT.

Pembangunan Karya Jembatan selaku pemenang tender pekerjaan tersebut, dengan ini kami tim

ahli hukum kontrak menyampaikan pendapat sesuai dengan dokumen-dokumen dan keterangan-

keterangan yang kami terima, untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan

terhadap permasalahan yang disampaikan oleh pemohon.

I. Kasus Posisi/Kronologis/Fakta Hukum


kami terima dan informasi yang disampaikan oleh pemohon pendapat hukum adalah sebagai

berikut:

2. Bahwasanya Kejaksaan Negeri Kota Baru mengetahui adanya pekerjaan pekerjaan

pembangunan jembatan Kota Baru tahun 2018, pekerjaan disubkontrakan 100% oleh PT.

Pembangunan Karya Jembatan selaku pemenang tender pekerjaan tersebut.

239

J. Permasalahan Hukum

Terkait dengan kasus posisi di atas, permasalahan hukum yang akan dikaji adalah

sebagai berikut:

4. Bagaimana pendapat hukum mengenai mensubkontrakan 100% pekerjaan?

K. Dokumen-Dokumen yang dikaji

Dokumen-dokumen yang kami terima dari pemohon pendapat hukum terkait


1. Bukti-bukti pekerjaan pembangunan jembatan Kota Baru tahun 2018 telah

disubkontrakkan 100%

2. Bukti pembayaran pekerjaan dari PT. Pembangunan Karya Jembatan kepada PT Subkon

Konan yang disita Kejaksaan Negeri Kota Baru

L. Dasar Hukum

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

15. Kontrak Pekerjaan pembangunan jembatan Kota Baru tahun 2018 Nomor 02/JK/SP/2018

tanggal 1 Agustus 2018

M. Asumsi, Kualifikasi dan Pembatasan

Pendapat hukum ini diberikan dengan asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Kami mewakili kualifikasi untuk memberikan pendapat hukum dalam integritas kami

sebagai ahli hukum kontrak

240

2. Pendapat hukum diberikan dalam kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku di NKRI dan oleh karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan

menurut yurisdiksi negara lain

3. Pendapat hukum didasarkan atas dokumen-dokumen tertulis dan keterangan-keterangan lisan

dan/atau tertulis yang diberikan oleh pemohon serta keterangan tertulis yang diberikan oleh

instansi yang berwenang kepada kami selama dilakukan pemeriksaan, kecuali terhadap

dokumen atau informasi yang dianggap sama sekali merupakan rahasia

Pendapat hukum ini diberikan dengan pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat hukum hanya meliputi hal-hal yang disebutkan secara tegas di dalamnya dan

tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dianggap termasuk di dalamnya atau

serupa;

4. Pendapat hukum tidak mengikat untuk dilaksanakan, dan kami sebagai ahli hukum kontrak

tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap akibat hukum karena pendapat hukum

ini.

N. Analisis Hukum

Berdasarkan Kontrak Pekerjaan pembangunan jembatan Kota Baru tahun 2018 Nomor

02/JK/SP/2018 tanggal 1 Agustus 2018, bahwa telah terjadi pelanggaran mengenai ketentuan

subkontrak

O. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan hukum di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa pekerjaan pembangunan jembatan Kota Baru tahun 2018 telah

disubkontrakkan 100% dari Penyedia Jasa yaitu PT. Pembangunan Karya Jembatan kepada

sub penyedia dalam hal ini PT Subkon Konan

P. Rekomendasi


rekomendasi Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak yaitu

241

membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan

kepada subkontraktor.


ketentuan yang berlaku, serta dokumen-dokumen hukum yang kami terima. Apabila terdapat

kekeliruan terhadap dokumen yang diberikan oleh pihak pemohon/penerima legal opinion, maka

kami tidak bertanggungjawab atas ketidaktepatan dalam pemberian pendapat hukum ini.

Ahli Hukum Kontrak :

Ajik Sujoko …………….

Agus Kurniawan …………….

Dewa Gde Padmayasa…………….

Ilham Achmad …………….

Andy Hermawan …………….

242

SOAL 5

Terdapat temuan BPK RI terkait pengadaan 50 Unit Laptop pada Dinas Pendidikan Kota

Nusantara dengan nilai kontrak Rp 300 Juta, bahwa PT. Surya Elektronika selaku penyedia tidak

layak sebagai penyedia. Kontrak tersebut sudah selesai 2 (dua) tahun yang lalu. Sebelum

berkontrak penyedia terbukti sedang dikenakan sanksi daftar hitam. PA meminta opini terkait

dengan temuan audit tersebut.

• Buatlah legal opinion terkait temuan audit atas pekerjaan tersebut secara professional dan

sesuai dengan aturan yang memadai!

243

JAWABAN

Kota Nusantara, 18 Januari 2019

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Nusantara

Jl. Pendidikan No. 18 Kota Nusantara

Perihal : Pendapat Hukum Atas Temuan Audit BPK RI

terkait Pengadaan 50 Unit Laptop

Sehubungan dengan adanya surat permohonan pendapat hukum (legal opinion) dari Kepala

Dinas Pendidikan Kota Nusantara tanggal 28 Desember 2018 terkait temuan audit BPK RI

terhadap pengadaan Barang berupa 50 Unit Laptop, dengan ini saya Andromeda, S.H., M.H.

Sebagai konsultan hukum dari kantor hukum Andromeda dan Partners menyampaikan pendapat

hukum sesuai dengan dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang kami terima.

Q. Kasus Posisi/Kronologis/Fakta Hukum


kami terima dan informasi yang disampaikan oleh pemohon/penerima legal opinion adalah

sebagai berikut:

3. Pada tanggal 15 Januari 2016 telah dilakukan penandatanganan surat perjanjian Nomor :

520/KDP/I/2016 tentang pelaksanaan pengadaan 50 Unit Laptop antara DR. Akim, M.Pd

selaku PPK Dinas Pendidikan Kota Nusantara dengan Dian Pramudya, MM. selaku

Direktur PT. Surya Elektronika, waktu pelaksanaan pekerjaan 30 Hari Kalender

4. Pada tanggal 3 Maret 2016 telah tayang pengumuman melalaui http://inaproc.lkpp.go.id

tentang pengenaan sanksi daftar Hitam terhadap PT. Surya Elektronika dari Kuasa

Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Wijaya Provinsi Java Raya

5. Keputusan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam dari KPA Dinas Pendidikan Kota Wijaya

Provinsi Java Raya terbit pada Keputusan 33/Kep/DPK/2016 tertanggal 5 Januari 2016

(sebelum masa tayang pada website http://inaproc.lkpp.go.id

244

http://inaproc.lkpp.go.id/




6. Laporan Hasil Pemeriksaaan dari BPK RI Nomor : 276/LHP/2018 tanggal 14 Desember

2018

R. Permasalahan Hukum

Terkait dengan kasus posisi di atas, permasalahan hukum yang akan dikaji adalah :

Apakah sah ataupun tidak sah? Kontrak yang ditandatangani saat SK Daftar Hitam telah terbit,

yang mana penayangan SK Daftar Hitamnya pada tanggal 3 Maret 2016, berlaku SK mulai 5

Januari 2016 (kontrak yang ditandatangani oleh PPK Dinas Pendidikan Kota Nusantara dengan

Direktur PT. Surya Elektronika pada tanggal 15 Januari 2016 Nomor : 520/KDP/I/2016)

S. Dokumen-Dokumen yang dikaji

Dokumen-dokumen yang kami terima dari pemohon/penerima legal opinion terkait


8. Dokumen Lelang Nomor : 005/DL/2015 tanggal 15 Desember 2015

9. Surat Penetatap Pemenang Lelang Nomor : 010/SPP/2016 tanggal 7 Januari 2016

10. Kontrak Nomor : 520/KDP/I/2016 tanggal 15 Januari 2016

11. BA Serah Terima Nomor : 559/KDP/II/2016 tanggal 13 Februari 2016

12. Keputusan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam dari KPA Dinas Pendidikan Kota Wijaya

Provinsi Java Raya terbit pada Keputusan 33/Kep/DPK/2016 tertanggal 5 Januari 2016

13. Pengumuman pengenaan sanksi daftar Hitam Pada tanggal 3 Maret 2016 di

http://inaproc.lkpp.go.id

14. LHP BPK RI Nomor : 276/LHP/2018 tanggal 14 Desember 2018

T. Dasar Hukum

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

17. Peraturan Kepala LKPPP Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

U. Analisis Hukum

245



Dalam kasus ini PPK Dinas Pendidikan Kota Nusantara melaksanakan perjanjian dengan PT.

Surya Elektronik setelah pengenaan sanksi daftar hitam, tetapi PPK tidak mengetahui tentang

pengenaan sanksi daftar hitam atas perusahaan tersbut, dikarenakan belum dilakukan

penayangan daftar hitam di web http://inaproc.lkpp.go.id, sehingga PPK yakin mengikat PT.

Surya Elektronik dalam kontrak tersebut.

Dengan adanya perikatan tersebut, PT. Surya Elektronik melaksanakan pekerjaan sampai

dengan serah terima barang, dan pelaksanaa kontrak dinyatakan selesai 100%, PPK pun

memberikan hak pembayaran prestasi kepada PT. Surya Elektronik.

Tetapi setelah pelaksanaan audit dan melihat temuan permasalahan perikatan kontrak oleh

BPK RI, BPK menyatakan temuan dengan putusan pengembalian keuangan negara sebesar

keutungan perusahaan yang tercantum dalam LHP BPK RI

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap eprmasalahan hukum di atas, maka dapat

disimpulkan :

Kontrak PPK Dinas Pendidikan Kota Nusantara dengan PT. Surya Elektronik dinyatakan tidak

sah atau batal, dikarenakan adanya sanksi daftar hitam oleh KPA Dinas Pendidikan Kota

Wijaya, sesuai Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 pasal 13 “Penyedia Barang/Jasa yang

dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan penetapan oleh PA/KPA tidak

dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh K/L/D/I dalam jangka waktu 2 (dua) tahun

sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar

Hitam”

W. Rekomendasi


rekomendasi :

246



PPK dan PA Dinas Pendidikan Kota Nusantara mengusulkan kembali pengenaan Daftar Hitam

Nasional dikarenakan tidak mematuhi ketentuan dalam Pakta Integritas yang ditandatangani

secara elektronik sebelum mengikuti lelang pemerintah dan bertentangan dengan Perka LKPP

Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 3 “membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau

keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang

ditentukan dalam Dokumen Pengadaan”


ketentuan yang berlaku, serta dokumen-dokumen hukum yang kami terima.

ttd

Andromeda, S.H., M.H.

Anggota Tim Ahli :

1. Blessmiyanda

2. Eddy Hermanto

3. Sinta Posmaria

4. Amik Tri

5. Rudi Suhendra

6. Debby Sandra

7. Galuh Tantri Narindra

247

SOAL 6

Pengadaan alat kesehatan pada RSUD Ciumbuleuit sudah dilaksanakan dan Penyedia sudah

dibayarkan 100%. Namun seminggu setelah pekerjaan tersebut selesai dan dibayarkan Pemasok

datang ke RSUD Ciumbuleuit dan ingin mengambil alat kesehatan yang sudah diterima rumah

sakit dari penyedia dengan alasan Penyedia belum memberikan pembayaran kepada Pemasok.

Rumah sakit tidak mengijinkan pemasok mengambil alat kesehatan tersebut.



248

JAWAB


Nomor : 123/Kel-3/I/2019

Lampiran : -

Perihal : Pendapat Hukum (Legal Opinion) terhadap Kontrak Pengadaan Alat

Kesehatan di RSUD Ciumbuleuit

Kepada Yth.

PPK RSUD Ciumbuleuit

Di

Ciumbuleuit

Dengan hormat, berikut kami sampaikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) terhadap

Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Ciumbuleuit:

1. Pendahuluan

Kami dari Konsultan Hukum Kelompok 6 yang beralamat di Jalan Jendral

Sudirman Nomor 212 Jakarta menyampaikan Pendapat Hukum atas dasar surat

dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) RSUD Ciumbuleuitnomor

123/PPK/RSUD-Kdr/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Permintaan

Pendapat Hukum.

Pendapat Hukum ini dapat dijadikan dasar bagi PPK dan Pihak terkait untuk

menentukan tindakan yang tepat dalam menghadapi permasalahan dalam

pelaksanaan Kontrak. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Kontrak akan

terhindar dari risiko hukum.

2. Kasus Posisi (Case Position)

Kronologis singkat mengenai pelaksanaan Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan

di RSUD Ciumbuleuit:

a. Bahwa Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Ciumbuleuit telah

selesai dilaksanan dan telah dilakukan pembayaran sebesar 100% kepada

CV. Y selaku Penyedia.

b. Bahwa setelah dilakukan pembayaran 100%, PT. Z selaku pemasok alat

kesehatan datang ke RSUD dengan maksud mengambil alat kesehatan

karena CV. Y belum melakukan pembayaran alat kesehatan kepada PT. Z.

249

c. Bahwa pihak RSUD tidak mengijinkan PT. Z selaku pemasok mengambil

alat kesehatan tersebut.

3. Permasalahan Hukum (Legal Issues)

Adapun yang menjadi permasalah hukum ialah:

a. Bagaimana status kepemilikan alat kesehatan tersebut?

b. Apa tindakan yang harus dilakukan oleh pihak RSUD dalam menanggapi

masalah tersebut?

4. Bahan-Bahan Yang Berkaitan Dengan Permasalahan Hukum

a. Dokumen Kontrak

b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

c. Dokumen Pembayaran

d. Informasi secara lisan dari PPK

e. Informasi secara lisan dari Penyedia

f. Informasi secara lisan dari Pemasok

5. Sumber Hukum (Source of Law)

a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah.

d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9

Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui

Penyedia.

6. Asumsi, Kualifikasi dan Batasan

a. Asumsi dan Kualifikasi


1) Kami mewakili kualifikasi dan telah memberi pendapat hukum dalam

rangka pelaksanaan Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD

Ciumbuleuit.

2) Pendapat hukum diberikan dalam kerangka hukum dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di NKRI dan oleh karenanya tidak

dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut yurisdiksi Negara

lain.

3) Pendapat hukum didasarkan atas dokumen-dokumen tertulis dan

keterangan-keterangan lisan dan atau tertulis yang di berikan oleh para

pihak yang terlibat dalam pelaksaan Kontrak dan pihak pengguna serta

keterangan tertulis yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada

kami selama dilakukan pemeriksaan, kecuali terhadap dokumen atau

informasi yang dianggap sama sekali merupakan rahasia yang tidak

diberikan kepada kami.

250

b. Pembatasan

Pendapat hukum diberikan dengan pembatasan hanya meliputi hal-hal yang

disebut secara tegas di dalamnya dan tidak meliputi hal-hal yang mungkin

secara implicit dianggap termasuk di dalamnya atau serupa.

7. Analisa Hukum

a. Status Kepemilikan Alat Kesehatan

1) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Pasal 1 angka

11 dinyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang

dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan

lainnya yang sah.

2) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 Pasal 1 angka 76 dinyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal

dari perolehan Iainnya yang sah.

3) Bahwa berdasarkan Dokumen Pembayaran, pihak RSUD telah

melalukan pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak.

b. Tindakan Pihak RSUD

1) Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1

angka 44 dinyatakan bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang

selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/

PPK dengan Penyedia Bararig/Jasa atau pelaksana Swakelola.

2) Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 17

huruf a dinyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab atas: a. pelaksanaan Kontrak;

8. Pendapat Hukum

a. Status Kepemilikan Alat

Berdasarkan analisa hukum sebagaimana diuraikan pada angka 7, status

kepemilikan alat kesehatan telah menjadi milik RSUD karena telah

dilakukan pembayaran berdasarkan Kontrak.

b. Tindakan Pihak RSUD

Pihak RSUD tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT. Z selaku

pemasok alat kesehatan, oleh karena itu permasalahan antara CV. Y selaku

Penyedia dengan PT. Z selaku pemasok merupakan masalah hukum

tersendiri. Dengan demikian pihak RSUD tetap mempertahankan

kepemilikan alat tersebut.

9. Rekomendasi

a. Pihak RSUD segera mencatatkan aset berupa Alat Kesehatan melalui

BPKAD.

b. Pihak RSUD tetap mempertahankan kepemilikan alat kesehatan, jika ada

pihak lain yang ingin mengambil alat tersebut, disarankan Pihak RSUD

melaporkan kepada pihak berwajib.

10. Penutup

251

Demikian Legal Opinion ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tim Konsultan Kelompok 6:

1. Rahfan Mokoginta

2. Wiwik Mayang

3. Ria Arsanti

4. M. Trisno Hadisaputro

5. Endra Mayendra

6. M. Nur Yahya

7. Irwan

252

SOAL 8

Ahli kontrak pada tanggal 5 April 2019 diberikan suatu rancangan kontrak untuk pengadaan

konstruksi gedung dengan anggaran total senilai Rp 30 milyar (terdiri dari dua gedung) masa

pelaksanaan 210 hari kalender dengan batas akhir kontrak tertulis tanggal 31 Desember 2019,

dalam draft kontrak ditulis denda keterlambatan dikenakan dari sisa pekerjaan. Pokja Pemilihan

dan PPK meminta pendapat ahli kontrak yaitu terkait:

a. Agar kontrak terkendali dengan baik bisakah batas akhir pekerjaan tersebut diubah menjadi

tanggal 15 November 2019 untuk menghindari kerumitan prosedur keuangan di bulan

Desember 2019 dan agar tidak melampaui tahun anggaran 2019?

b. Jenis kontrak apa yang tepat digunakan dalam pekerjaan tersebut?

c. Bagaimana dengan klausul pengenaan denda keterlambatan?

d. Bagaimana dengan klausul Sanksi Subkon?

e. PPK ingin penyelesaian sengketa dengan mediasi saja, bagaimana merealisasikannya

dalam rancangan kontrak tersebut?

f. PPK ingin pengawasan dan serah terima dilakukan oleh konsultan pengawas, bagaimana

klausul dalam rancangan kontrak tersebut?

g. Buatlah legal opinion terkait kontrak pekerjaan tersebut secara professional dan sesuai


253

JAWABAN

Tim Eight

Ahli Kontrak PBJ

Jl. Casablanca I

Kuningan DKI Jakarta

Telp.(021) 3519070

Email : [email protected]

Jakarta, 10 April 2019

Kepada Yth,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Biro Umum

Di

Jakarta Pusat

Hal : Pendapat Dari Segi Hukum (Legal Opinion) Rancangan Kontrak Untuk

Pengadaan Konstruksi Gedung

Dengan hormat,

Sehubungan permohonan saudara mengenai pendapat hukum terhadap rancangan kontrak untuk

pengadaan konstruksi gedung dengan anggaran sebesar 30 M (terdiri dari dua gedung) masa

pelaksanaan 210 hari kalender dengan batas akhir kontrak tertulis tanggal 31 Desember 2019.

Setelah mempelajari rancangan kontrak untuk pengadaan konstruksi gedung dengan anggaran

sebesar 30 M (terdiri dari dua gedung) masa pelaksanaan 210 hari kalender dengan batas akhir

kontrak tertulis tanggal 31 Desember 2019, maka kami memberikan Pendapat dari segi Hukum

sebagai berikut

A. KASUS POSISI/URAIAN FAKTA-FAKTA

1. Penetapan batas akhir pekerjaan sesuai dengan waktu yang tersedia dan lamanya proses

pelaksanaan perencanaan, tender dan pelaksanaan kontrak

2. Penetapan jenis kontrak sesuai dengan karakteristik pekerjaan

3. Potensi keterlambatan penyelesaiaan pekerjaan beserta uraian sanksi yang akan diterima

Penyedia atas keterlambatan tersebut

4. Ketentuan yang terkait dengan Subkontrak beserta sanksi yang akan diterima Penyedia

atas pelanggaran ketentuan tersebut

5. Ketentuan yang terkait dengan penyelesaiaan sengketa

6. Ketentuan yang terkait denganPengawasan dan Serah Terima Pekerjaan

B. PERMASALAHAN HUKUM (KESENJANGAN DAS SOLLEN DENGAN DAS SEIN)

1. Apakah kontrak bisa dikendalikan dengan baik jika batas akhir pekerjaan tersebut diubah

menjadi tanggal 15 November 2019 untuk menghindari kerumitan prosedur keuangan di

bulan Desember 2019 dan agar tidak melampaui tahun anggaran 2019?

254

2. Apakah Jenis kontrak yang tepat digunakan dalam pekerjaan tersebut?

3. Apakah klausul pengenaan denda keterlambatan yang tepat untuk pekerjaan tersebut?

4. Apakah klausul Sanksi Subkon bisa diterapkan?

5. Apakah penyelesaian sengketa bisa dengan mediasi saja,?

6. Apakah PPK dapat menyerahkan pengawasan dan serah terima pekerjaan dilakukan oleh

konsultan pengawas?

C. BAHAN-BAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PERMASALAHAN HUKUM

(INFORMASI, DATA, DOKUMEN)

1. Draft Kontrak

2. Analisa kebutuhan pihak yang berkontrak (PPK)

3. Regulasi yang terkait dengan penyusunan kontrak

D. Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan terkait

1. Draft Kontrak;

2. UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

3. Perpres 16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Melalui Penyedia;

5. Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Permen PUPERA Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung

Negara.

E. ASUMSI, KUALIFIKASI DAN BATASAN

Pendapat hukum yang saya susun dan sampaikan ini diberikan dengan mendasarkannya pada

asumsi-asumsi bahwa dokumen-dokumen, data-data atau informasi serta keterangan-

keterangan dan pernyataan-pernyataan adalah benar, akurat dan sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya serta tidak mengalami perubahan yang material sampai dengan tanggal

dikeluarkannya pendapat hukum ini.


1. Kami mewakili kualifikasi dan telah memberi pendapat hukum dalam rangka penawaran

umum saham ini dalam integritas kami sebagai Konsultan Hukum Kontrak Konstruksi

2. Pendapat hukum diberikan dalam kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di NKRI dan oleh karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan

menurut yurisdiksi Negara lain.

3. Pendapat hukum didasarkan atas dokumen-dokumen tertulis dan keterangan-keterangan

lisan dan atau tertulis yang di berikan oleh perseroan atau pejabat-pejabat lainnya atau

petugas-petugasnya serta keterangan tertulis yang diberikan oleh instansi yang berwenang

kepada kami selama dilakukan pemeriksaan, kecuali terhadap dokumen atau informasi yang

dianggap sama sekali merupakan rahasia perseroan yang tidak diberikan kepada kami.

255

https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-18-tahun-2018

https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-18-tahun-2018

4. Jika dikemudian hari terdapat dokumen-dokumen tertulis dan keterangan-keterangan lisan

dan atau tertulis yang di berikan oleh perseroan atau pejabat-pejabat lainnya atau petugas-

petugasnya serta keterangan tertulis yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada

kami selama dilakukan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,

maka pendapat hokum ini dinyatakan tidak berlaku.


1. Pendapat hukum hanya meliputi hal-hal yang disebut secara tegas di dalamnya dan tidak

meliputi hal-hal yang mungkin secara implicit dianggap termasuk di dalamnya atau serupa.

2. Pendapat hukum tidak memuat dan tidak dapat dipergunakan untuk member penilaian dari

aspek perpajakan dan atau komersial atau finasial atas suatu transaksi dimana perseroan

menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atas aset yang terkait.

F. ANALISA HUKUM (ANALISIS TERHADAP MASALAH HUKUM)

a) Dalam peraturan LKPP pada tahap Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi:

Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK; Penetapan HPS; Penetapan

rancangan kontrak; dan/atau Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan

pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian. Dalam

Penyusunan rancangan kontrak bertujuan sebagai pedoman bagi Pokja Pemilihan dalam

proses pemilihan dan pedoman bagi Penyedia dalam menyusun penawaran. PPK

menyusun rancangan kontrak yang antara lain memuat: Jenis Kontrak, Bentuk Kontrak,

Naskah Perjanjian, Uang Muka, Jaminan Pengadaan, Sertifikat Garansi,

Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor, Penyesuaian Harga, Syarat-

Syarat Umum Kontrak (SSUK), serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Jenis

Kontrak PPK memilih jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan mempertimbangkan

antara lain; jenis barang/jasa, spesifikasi teknis/KAK, volume, lama waktu pekerjaan,

dan/atau kesulitan dan risiko pekerjaan.

Dari data rancangan kontrak PPK, pembangunan gedung memerlukan waktu 210 hari

sampai tanggal 31 Desember 2019 dengan begitu PPK harus sudah melakukan kontrak

pertanggal 5 Juni 2019. Sedangkan proses tender memerlukan waktu 25 hari kalender. Jadi

Pokja harus melakukan tender mulai tanggal 10 Mei 2019, jika diasumsikan tender gagal

dan dilakukan tender ulang diperlukan waktu tambah 5 hari kerja maka tender bisa

dilakukan mulai tanggal 4 Mei 2019.

April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nov Des 30 31 30 31 31 30 31 30 31 210

Terkait dengan PPK ingin kontraknya berakhir pada tanggal 15 November 2019, akan sulit

dilakukan karena kontrak harus mulai tanggal 11 April 2019. Dimana pokja belum

melakukan proses pemilihan sebagaimana jadual dibawah ini

April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Des 11 31 30 31 31 30 31 15 210

256

Sehingga akan berisiko akan mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan di tambah

adanya hari libur bulan puasa dan lebaran, pegawai pada libur sehingga akan semakin

menambah dampak keterlambatan pekerjaan.

b) Pada pembangunan gedung tersebut jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi antara lain: kontrak Lumsum dimana kontrak ini digunakan dalam hal ruang

lingkup, waktu pelaksanaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas.

Kontrak Lumsum digunakan misalnya: pelaksanaan pekerjaan kontruksi sederhana;,

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (design and build); pengadaan peralatan kantor;

pengadaan benih; pengadaan jasa boga;sewa gedung; atau pembuatan video grafis.

Pembayaran dalam Kontrak Lumsum dengan harga pasti dan tetap, senilai dengan harga

yang dicantumkan dalam Kontrak. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus berdasarkan

hasil/keluaran atau pembayaran secara bertahap pekerjaan berdasarkan tahapan atau bagian

keluaran yang dilaksanakan. Untuk kontrak Harga Satuan digunakan dalam hal ruang

lingkup, kuantitas/volume tidak dapat ditetapkan secara tepat yangdisebabkan oleh

sifat/karakteristik, kesulitan dan resiko pekerjaan. Dalam Kontrak Harga Satuan

pembayaran dilakukan berdasarkan harga satuan yang tetap untuk masing-masing volume

pekerjaan dan total pembayaran (final price) tergantung kepada total kuantitas/volume dari

hasil pekerjaan. Pembayaran dilakukan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan yang

dituangkan dalam sertifikat hasil pengukuran (contoh monthly certificate). Kontrak Harga

Satuan digunakan misalnya untuk kegiatan pembangunan gedung atau infrastruktur,

pengadaan jasa boga pasien di rumah sakit. Atau menggunakan kontrak Gabungan

Lumsum dan Harga Satuan Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan digunakan

dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang dapat dikontrakkan menggunakan Kontrak

Lumsum dan terdapat bagian pekerjaanyang dikontrakkan menggunakan Kontrak Harga

Satuan. Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan digunakan misalnya untuk

Pekerjaan Konstruksi yang terdiri dari pekerjaan pondasi tiang pancang dan bangunan atas.

Atau Terima Jadi (Turnkey) Kontrak Terima Jadi digunakan dalam hal Kontrak Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu

dengan ketentuan sebagai berikut: jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan

selesai dilaksanakan; dan pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai

kesepakatan dalam Kontrak Penyelesaian pekerjaan sampai dengan siap

dioperasionalkan/difungsikan sesuai kinerja yang telah ditetapkan. Kontrak Terima Jadi

biasa digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, misalnya Engineering

Procurement Construction (EPC) pembangunan pembangkit tenaga listrik, pabrik, dan

lain-lain. Dan yang terakhir Kontrak Payung digunakan dalam hal pekerjaan yang akan

dilaksanakan secara berulang dengan spesifikasi yang pasti namun volume dan waktu

pesanan belum dapat ditentukan. Kontrak Payung digunakan misalnya pengadaan obat

tertentu pada rumah sakit, jasa boga, jasa layanan perjalanan (travel agent), ataupengadaan

material.

c) Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena

terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak; Sanksi finansial dapat

berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan; Cidera janji/wanprestasi dapat berupa

kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan

kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan

barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan

257

keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan

bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam

perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa

yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi

ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

d) Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya

denda keterlambatan 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum

dalam Kontrak; atau 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak. Bagian Kontrak adalah

bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan

e) Dalam UU Jasa Konstruksi No 2 Tahun 2017 Pasal 53 (1) Dalam penyelenggaraan Jasa

Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada Sub penyedia Jasa yang bersifat

spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14. (2) Pemberian pekerjaan

utama kepada Subpenyedia Jasa yang spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mendapat persetujuan Pengguna Jasa. (3) Dalam penyelenggaraan J asa Konstruksi,

Penyedia Jasa dengan kualifikasimenengahdan/ataubesarmengutamakan untuk

memberikan pekerjaan penunjang kepada Subpenyedia Jasa dengan kualifikasi kecil. (4)

Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana ter

cantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Sedangkan dalam Peraturan Kepala LKPP bahwa

dimungkinkan adanya bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan dengan syarat sudah

ditentukan dan tercantum dalam dokumen rancangan kontrak, pekerjaan apa saja yang

disubkontrakkan, untuk pekerjaan subkon pada saat permintaan pembayarann dilengkapi

bukti pembayaran kepada subpenyedia/subkontraktor sesuai dengan kemajuan hasil

pekerjaan.

f) Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan mempunyai fungsi penyelesaian

sengketa kontrak pengadaan melalui mediasi; konsiliasi; dan/atau arbitrase sebagaimana

fungsi dan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa kontrak pengadaan Mediasi atau

Konsiliasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Mediator atau Konsiliator

ditunjuk, atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1). Mediator atau Konsiliator atas permintaan Para Pihak dapat

mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi atau Konsiliasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Layanan disertai dengan alasannya.

g) Dalam UU Jasa Konstruksi No 2 Tahun 2017 Layanan usaha yang dapat diberikan oleh

jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi pengkajian; perencanaan; perancangan; pengawasan; dan/atau manajemen

penyelenggaraan konstruksi sedangkan dalam Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 dalam

Bab VIII tentang serah terima, sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan

258

Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh

Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis.

G. PENDAPAT HUKUM/KESIMPULAN

1. Batas akhir pekerjaan tersebut tidak dapat diubah menjadi tanggal 15 November 2019.

2. Jenis kontrak yang dinilai tepat berdasarkan ketentuan yang berlaku adalah jenis kontrak

harga satuan,

3. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, ditetapkan

sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam

Kontrak.

4. pekerjaan yang akan disubkontrakkan tertuang dalam rancangan kontrak tersebut.

5. Penyelesaiaan sengketa dilakukan dalam bentuk musyawarah untuk mencapai mufakat.

Jika proses tersebut belum menyelesaikan sengketa yang timbul, maka dilakukan proses

Mediasi melalui Lembaga Penyelesaiaan Sengketa (LPS) LKPP.

6. Proses pengawasan dan serah terima pekerjaan dapat dilakukan oleh Konsultan Pengawas

H. REKOMENDASI

a. Batas akhir pekerjaan dapat ditentukan hingga tanggal 31 Desember 2019 untuk

mengantisipasi terjadinya lelang gagal dan dibutuhkannya waktu yang lebih pada proses

persiapan kontrak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyiapkan langkah-langkah

akhir tahun yang baik untuk menyikapi proses penyelesaiaan pekerjaan menjelang batas

akhir kontrak.

b. Jenis kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan masih dapat digunakan dengan

pertimbangan masih terdapat bagian pekerjaan dimana produk/keluaran yang dapat

didefinisikan dengan jelas.

c. Semakin detail diuraikan bagian pekerjaan dalam dokumen pemilihan/kontrak, maka akan

semakin mudah untuk menentukan bagian (sisa) pekerjaan yang mana yang harus

dikenakan denda keterlambatan

d. Klausul yang dapat digunakan terkait dengan sanksi atas pelanggaran ketentuan

Subkontrak diantaranya:

• Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor,

permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor

sesuai dengan realisasi pekerjaannya. Sanksi atas pelanggaran ketentuan ini adalah

tidak dilakukannya pembayaran kepada pihak Subkontraktor

• Jika ditemukan kondisi Penyedia melakukan Subkontrak atas bagian pekerjaan tertentu

diluar bagian pekerjaan yang telah ditetapkan di dalam kontrak, atau melakukan

Subkontrak dengan proses yang tidak sesuai dengan mekanisme yang telah dituangkan

di dalam kontrak, maka sanksi atas pelanggaran ketentuan ini adalah tidak

dilakukannya pembayaran kepada pihak Subkontraktor

e. Terkait dengan klausul penyelesaian sengketa, selain melalui mekanisme Mediasi,

dapat juga dipertimbangkan untuk menambahkan mekanisme arbitrase melalui

Lembaga Penyelesaiaan Sengketa (LPS) LKPP jika dikhawatirkan proses Mediasi

belum dapat menyelesaikan sengketa yang timbul.

259

f. Pada klausul Pengawasan dan Serah Terima Pekerjaan, dapat ditambahkan jangka

waktu pemeriksaan oleh Konsultan Pengawas dikaitkan dengan tahapan

pembayaran yang tertuang di dalam kontrak.

I. PENUTUP

Demikian pendapat hukum ini kami sampaikan berdasarkan tanggung jawab profesional, atas

perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Hormat Kami,

Ttd

Tim Eight

Ahli Kontrak PBJ

a. Achmad Zikrullah…………………………….

b. Agus Jatmiko……………………………………..

c. Fri sumiyati bilakonga………………………………….

d. Herlin agustin…………………….

e. Mahdisyamri………………………………………

f. Slamet Suhariadi…………………………………

g. Vidi Januardani……………………………………

260