BARANG
ATAU JASA
TIDAK
KENA
PAJAK
Undang-Undang PPN
Indonesia menganut sistem
negative list.
1.Jenis Barang Atau
Jasa Tidak Kena Pajak
Jenis barang dan jasa yang tidak
dikenakan pajak diatur
berdasarkan Pasal 4A Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009.
B. Barang Tidak Kena Pajak
1. Barang hasil pertambangan atau hasil
pengeboran
yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi:
1.minyak mentah (crude oil);
2.gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji;
3.asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur
dll (bahan tambang galian c)
4.batubara sebelum diproses menjadi briket batubara;
dan
5.bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih
nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan
oleh rakyat banyak, meliputi:
1.beras;
2.gabah;
3.jagung;
4.sagu;
5.kedelai;
6.Garam
1.Daging
2.Telur
3.Susu
4.Buah-buahan
5.Sayur-
sayuran
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel,
restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya ●meliputi makanan dan
minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.
●Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah.
4. uang, emas batangan, dan
surat berharga.
C. Jenis Jasa Tidak Kena Pajak
1. Jasa pelayanan kesehatan medis,
meliputi 1.jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
2.jasa dokter hewan;
3.jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli
gizi, dan ahli fisioterapi;
4.jasa kebidanan dan dukun bayi;
5.jasa paramedis dan perawat;
6.jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan,
laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
7.jasa psikolog dan psikiater , dan
h. jasa pengobatan alternatif,
termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
2. Jasa pelayanan sosial,
meliputi 1.jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
2.jasa pemadam kebakaran;
3.jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
4.jasa lembaga rehabilitasi;
5.jasa penyediaan rumah duka atau jasa
pemakaman, termasuk krematorium; dan
6.jasa dibidang olah raga kecuali yang bersifat
komersial
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko.
Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi
jasa pengiriman surat dengan menggunakan
perangko tempel dan menggunakan cara lain
pengganti perangko tempel.
4. Jasa keuangan, meliputi:1.Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro,
deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
2.Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
3.Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
1.sewa guna usaha dengan hak opsi; 2.anjak piutang;3.usaha kartu kredit; dan/atau4.pembiayaan konsumen;
4.Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
5.Jasa penjaminan, contoh: penjaminan emisi saham.
5. jasa asuransi.
●Yang dimaksud dengan “jasa asuransi” adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi.
●tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
6. Jasa keagamaan, meliputi:
1.jasa pelayanan rumah ibadah;
2.jasa pemberian khotbah atau dakwah
3.jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
dan
4.jasa lainnya di bidang keagamaan.
7. Jasa pendidikan, meliputi:
1.jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan
2.jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
8. Jasa kesenian dan hiburan;
●Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua
jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni
dan hiburan.
●Ketentuan ini juga dimaksudkan supaya tidak
berbenturan dengan pajak yang dipungut oleh
Pemerintah Daerah.
Objek Pajak Hiburan adalah jasa
penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut
bayaran, yang terdiri dari:1.tontonan film;
2.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4.pameran;
5.diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6.sirkus, akrobat, dan sulap;
7.permainan bilyar, golf, dan boling;
8.pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
10.pertandingan olahraga.
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan,
●Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang
dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta
yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh
sponsor yang bertujuan komersial
10. jasa angkutan umum
●jasa angkutan umum di darat dan di air serta
jasa angkutan udara dalam negeri yang
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
jasa angkutan udara luar negeri.
11. jasa tenaga kerja, meliputi:
1.Jasa tenaga kerja;
2.Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang
pengusaha penyedia tenaga kerja tidak
bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga
kerja tersebut; dan
3.Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga
kerja.
12. Jasa Perhotelan, meliputi:
1.jasa penyewaan kamar, termasuk
tambahannya di hotel, rumah penginapan,
motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang
terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu
yang menginap;
2.Dan jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan
acara atau pertemuan di hotel, rumah
penginapan, motel, losmen, dan hostel.
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka
menjalankan pemerintahan secara umum.
●Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam
rangka menjalankan pemerintahan secara
umum meliputi jenis-jenis jasa yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, antara
lain pemberian Izin Mendirikan Bangunan,
pemberian lzin Usaha Perdagangan,
pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, dan
pembuatan Kartu Tanda Penduduk.
14. Jasa penyediaan tempat parkir
●Yang dimaksud dengan “jasa penyediaan tempat parkir” adalah jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
●Ketentuan ini juga dimaksudkan supaya tidak berbenturan dengan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.
15. jasa telepon umum dengan
menggunakan uang logam.●Yang dimaksud dengan “jasa telepon umum
dengan menggunakan uang logam” adalah
jasa telepon umum dengan menggunakan
uang logam atau koin, yang diselenggarakan
oleh pemerintah maupun swasta.
16. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
17. Jasa boga atau katering.
●Jasa boga atau katering termasuk dalam objek
pajak restoran sebagai diatur dalam Undang-
undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan retribusi daerah.