BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Pajak Berikut ini adalah beberapa pengertian atau definisi tentang pajak menurut para ahli: a. Pengertian pajak menurut Prof. Edwin R. A. Seligman dalam buku Essay in Taxation (New York, 1925) yang diterbitkan di Amerika menyatakan: “Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred” (Devano dan Kurnia, 2006). b. Pengertian pajak menurut Philip E. Taylor dalam buku “The Economics of Public Finance” memberikan batasan pajak seperti di atas hanya menggantikan without reference dengan with little refence c. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, SH dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” (1991:2) “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut paraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 8 Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
19
Embed
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Pajakrepository.ump.ac.id/5070/3/WAHYU DWI BAB II.pdf · b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak c. Harta dan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Pajak
Berikut ini adalah beberapa pengertian atau definisi tentang pajak
menurut para ahli:
a. Pengertian pajak menurut Prof. Edwin R. A. Seligman dalam buku
Essay in Taxation (New York, 1925) yang diterbitkan di Amerika
menyatakan: “Tax is compulsory contribution from the person, to the
government to depray the expenses incurred in the common interest
of all, without reference to special benefit conferred” (Devano dan
Kurnia, 2006).
b. Pengertian pajak menurut Philip E. Taylor dalam buku “The
Economics of Public Finance” memberikan batasan pajak seperti di
atas hanya menggantikan without reference dengan with little
refence
c. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah
diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, SH dalam buku
“Pengantar Ilmu Hukum Pajak” (1991:2) “Pajak adalah iuran
masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang
oleh yang wajib membayarnya menurut paraturan-peraturan, dengan
tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan
yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
8
Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.
d. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam
bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5)
“pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum” (Devano dan Kurnia, 2006).
Dari pengertian-pengertian pajak menurut para ahli tersebut dapat
disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah:
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang
bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk
membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.
Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
2.2. Sistem Pemungutan Pajak
Di Indonesia sistem pemungutan pajak ada tiga macam yaitu:
a. Official Assessment System
Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan
yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Ciri-ciri official assessment system:
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak
oleh fiskus
b. Self assessment system
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya
pajak yang terutang.
Ciri-ciri self assessment system:
1. Wewenang untuk menetukan besarnya pajak terutang ada pada
wajib pajak sendiri
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
c. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memeberi
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak
yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang
oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak seperti ini
adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada
pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
2.3. Pajak Penghasilan (PPh)
Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
(PPh) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991,
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17
tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun
2008 mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh orang pribadi dan badan. Pajak penghasilan dikenakan pada
subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau yang
memperoleh penghasilan tersebut disebut sebagai wajib pajak. Wajib
pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban
subjektif dan objektif (Diana dan Setiawati, 2009).
Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
2.3.1. Subjek dan objek pajak penghasilan
a. Subjek pajak penghasilan
Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh
undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan
dikenakan kepada subjek pajak berkenaan dengan
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun
pajak. Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi,
warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan
bentuk usaha tetap, sebgai berikut:
1. Orang Pribadi
Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat
tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar
Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
Warisan yang belum terbagi yang dimaksud merupakan
Subjek Pajak pengganti menggantikan mereka yang
berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan
yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti
dimaksudkan agar pengenaan pajak penghasilan yang
berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.
3. Badan
Pengertian badan mengacu pada Undang-undang KUP,
bahwa badan adalah sekumpulan orang dan atau modal
Pengaruh Tingkat Kepatuhan..., Wahyu Dwi Atmoko, Fak. Ekonomi UM 2013
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanaditer, Perseroan lainnya,