17 BAB III PROSEDUR PEMBAHASAN MUTASI OBJEK DAN ATAU SUBJEK PAJAK POS PELAYANAN PBB WILAYAH I PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG 3.1. Landasan Teori Berikut adalah landasan teori dalam penulisan tugas akhir ini 3.3.1. Pengertian-pengertian Perpajakan Beberapa pengertian dalam perpajakan dengan mengacu pada Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain sebagai berikut. 1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatakan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan.dan pertambangan. 3. Bumi adalah permukaan yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut Wilayah Daerah. 4. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 5. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau perolehan baru atau NJOP pengganti.
19
Embed
BAB III PROSEDUR PEMBAHASAN MUTASI OBJEK DAN …eprints.undip.ac.id/61382/3/BAB_3.pdf17 bab iii prosedur pembahasan mutasi objek dan atau subjek pajak pos pelayanan pbb wilayah i pada
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
17
BAB III
PROSEDUR PEMBAHASAN MUTASI OBJEK DAN ATAU SUBJEK
PAJAK POS PELAYANAN PBB WILAYAH I PADA DINAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG
3.1. Landasan Teori
Berikut adalah landasan teori dalam penulisan tugas akhir ini
3.3.1. Pengertian-pengertian Perpajakan
Beberapa pengertian dalam perpajakan dengan mengacu pada
Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah antara lain sebagai berikut.
1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapatakan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
2. Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan.dan pertambangan.
3. Bumi adalah permukaan yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman serta laut Wilayah Daerah.
4. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan
secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau
laut.
5. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan
melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau
perolehan baru atau NJOP pengganti.
18
6. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau
Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
7. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau
Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks
bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang
merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan
tersebut;
b. jalan tol;
c. kolam renang;
d. pagar mewah;
e. tempat olahraga;
f. galangan kapal, dermaga;
g. taman mewah;
h. tempat penampungan, kilang minyak, air dan gas, pipa
minyak; dan
i. menara.
8. Objek Pajak yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah
objek pajak yang :
1. Digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum
di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan
kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan
19
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang
sejenis dengan itu;
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata,
taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu
hak;
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik dan;
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga
internasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.
3.3.2. Penentuan Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Bumi dan
Bangunan
Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak
ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk
setiap Wajib Pajak. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan setelah dikurangi
Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak.
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu
persen);
b. Untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
Contoh Perhitungan 1 :
NJOP Bumi = Rp 15.000.000
NJOP Bangunan = Rp 11.000.000 +
NJOP sebagai dasar pengenaan pajak = Rp 26.000.000
NJOP Tidak Kena Pajak = Rp 10.000.000 +
NJOP untuk perhitungan PBB = Rp 16.000.000
20
PBB yang terutang adalah
= 0.1% × Rp 16.000.000 = Rp 16.000
Contoh perhitungan 2 :
Wajib Pajak Z mempunyai objek pajak yaitu :
Tanah seluas 900 m² dengan harga jual Rp 200.000,00/m²,
Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp 250.000,00/m²
Pagar sepanjang 100 m² dan tinggi rata-rata 1,5 meter dengan nilai
jual Rp 150.000,00/m²
Besarnya pokok pajak yang terutang adalah
NJOP Bumi 900 × Rp 200.000,00 = Rp 180.000.000,00
NJOP Bangunan
Rumah 400 × Rp 250.000,00 = Rp 100.000.000,00
Pagar (100 × 1,5) × Rp 150.000,00 = Rp 22.500.000,00
+
Total NJOP Bumi dan Bangunan = Rp 302.500.000,00
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp 10.000.000,00
+
Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp 312.500.000,00
Tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,1 % maka
Pajak yang terutang :
0,1 % × Rp 312.500.000,00 = Rp 312.500,00
3.2 Prosedur Mutasi Objek Pajak dengan Penelitian Kantor
3.2.1. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
3.2.2. Dokumen/Formulir yang digunakan dan dihasilkan
1. Surat Permohonan Mutasi Objek atau Subjek Pajak
21
2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/Lampiran Surat