ALI A
BUPATI KULO,N PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 3f4 I I 2 1
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAHTAHUN ANGGARAN2019
BUPATI KULON PROGO,Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 43 Tahun 2018 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 aya (1) Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor86 Tahun 20 I 7 ten tang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;
2
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
ten tang Pembentukan Daer ah DaerahKabupaten dalam Lingkungan Daerah lstimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah sebagairnana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015~4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang• Undang 1950 Nomor 12, l S, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat )1 dan Daerah
Istlmewa Jogjakarta; ,5. Peraturan Pemerintah Nemer ·~ Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata CaraPengendalian, dan EvaluasiRencana Pembangunan Daerah;
Penyusunan, Pelaksanaan
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah ten tang Rancangan
Peraturan Daer ah Ten tang Ren can a Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun2014 tentang Pedoman Urnurn
Penyelenggaraan Musyawarah Perericanaan
Pernbangunan;10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun
2018 tentang Rencana Kerja PemerintahDaerah Tahun Anggaran 2019;
MEMUTUSKJ\N :
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019
sebagaimana tercanturn dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
memuat:
a. program dan kegiatan;b. lokasi kegiatan;
c. indikator kinerja;d. kelompok sasaran; dan
e. pagu indikatif dan prakiraan maju.Keputusan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Wates
pada tanggal 3 J li 211 I
Progo;2. Perangkat Daerah se-Kabupaten Kulon Progo.
Kulon
Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan seba.gaimana mestinya.
-ags-
PARAF KOOROINASI
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 364/A/2018
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
i
iRencana Kerja BPBD Kab. Kulon Progo Tahun
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan
hidayah-Nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan
penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2019.
Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon
Progo tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Renstra BPBD 2017-2022 dan hasil
evaluasi Rencana Kerja BPBD Tahun 2017.
Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo diucapkan terima kasih dan
semoga bermanfaat.
iRencana Kerja BPBD Kab. Kulon Progo Tahun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 11.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 31.3 Maksud dan Tujuan 41.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 6Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD 6
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 93.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD 9
3.2 Program dan Kegiatan 10BAB IV
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 13
Penutup 15
Lampiran
BAB IPENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun
2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas, antara lain :
a. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
b. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana
yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta
rekonstruksi secara adil dan setara;
c. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
d. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah
e. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan peyelenggaraan penanggulangan bencana
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f. Melaksanakan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan
barang;
G Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
sumbangan pihak lain yang sah serta tidak mengikat;
H Melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;
dan
I Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Bupati setiap
bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
mempunyai fungsi:
a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penangulangan bencana secara
terencana, terpadu dan menyeluruh.
1
2Rencana Kerja BPBD Kab. Kulon Progo Tahun
Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kulon Progo memiliki tugas peran sentral dalam Manajemen
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kulon Progo.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo menyusun
Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 dengan maksud meningkatkan
kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini mengacu
pada Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan
Nasional serta Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 16 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025
bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap OPD menyusun Rencana Kerja
OPD.
Yang menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 adalah Rencana
Srategis BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 yang telah disusun berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo
2017-2022, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2015-2019).
Renja mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, karena
Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJM dan Renstra OPD)
ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. RENJA menjembatani
sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih
konkret dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum
APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
dengan Pemerintah.
Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang
diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang )
tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun
sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja OPD juga diintegrasikan
dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini
sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan
bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai
hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan
Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan
kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang RKPD dan Renja OPD, yang
menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program
dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten
Kulon Progo.
3Rencana Kerja BPBD Kab. Kulon Progo Tahun
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 adalah :
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (2005 – 2025);
e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah;
h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
j. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2018 tentang RancanganRencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 – 2025;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan
Pemerintah Daerah;
4Rencana Kerja BPBD Kab. Kulon Progo Tahun
n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2010 Tentang
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032
p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Penanggulangan Bencana
q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang RPJMD
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022
r. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Unsur
Organisasi Terendah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kulon Progo
s. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2018 tentang RKPD Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2019.
1.3 MAKSUD DAN TUJUANMaksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah untuk menempatkan program
Penganggulangan Bencana menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kulon Progo, Rencana Tata Ruang Wilayah dan memberikan gambaran yang menyeluruh
terhadap upaya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan.
Tujuan Internal:
1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan
2. Menyediakan dokumen acuan bagi BPBD Kabupaten Kulon Progo dalam
merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan pada setiap
tahunnya yang bersumber baik dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan sumber
pembiayaan APBN maupun masyarakat.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam masa sekarang
dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang
ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo.
4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di BPBD Kabupaten Kulon Progo
dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional
tahunan.
5. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di BPBD Kabupaten Kulon Progo
dalam melaksanakan program dan kegiatan.
5Rencana Kerja BPBD Kab. Kulon Progo Tahun
Tujuan External:
1. Memberikan masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Kabupaten Kulon
Progo yang berorientasi untuk Pembangunan yang mengurangi kerentanan
terhadap bencana.
2. Memberikan arah kebijakan terhadap upaya penanggulangan bencana, baik dalam
kondisi pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.
3. Memberikan gambaran bagi masyarakat dan pihak swasta daerah bahwa
Pemerintah Daerah Kulon Progo memiliki concern yang besar terhadap upaya
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kulon Progo.
4. Mensinergikan program-program dan kegiatan penanggulangan bencana dengan
program-program dan kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya-upaya
peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengadapi ancaman resiko bencana, baik
di OPD lain, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.
5. Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi
dan dukungan anggaran program penanggulangan bencana yang berkelanjutan
1.4 SISTEMATIKA PENULISANDokumen Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4 Review terhadap RKPD/Renstra OPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH3.1 Tujuan Renja OPD
3.2 Sasaran Renja OPDBAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP
6Rencana Kerja BPBD Kab. Kulon Progo Tahun
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
1. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah tidak ada
Semua Program dan Kegiatan yang dirumuskan pada tahun 2017 telah dapat
dilaksanakan sesuai dengan target dan sasaran. Walaupun ada sedikit permasalahan
yang muncul yaitu pada kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
dimana biaya balik nama kendaraan dari Jakarta ke Kulon Progo tidak terlaksana
karena belum ada BAST kendaraan tersebut Ke Kulon Progo, namun prosentase
kegiatan ini sangat kecil sehingga tidak secara signifikan mempengaruhi prosentase
secara keseluruhan.
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
1) Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
2) Penyediaan Jasa Keuangan
3) Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dengan kegiatan :
1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran3) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja, dengan kegiatan :
1) Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD
2) Penyusunan Pelaporan Keuangan
3) Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Kinerja4) Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan :
1) Penyelenggaraan Pemadaman Kebakaran
2) Penanganan Kedaruratan dan Logistik
3) Penyelenggaraan PUSDALOPS
4) Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah1) Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan :
1) Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat
Pada Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat,
pelaksanaannya melebihi target yang tertuang pada rencana kerja, yaitu
7Rencana Kerja BPBD Kab. Kulon Progo Tahun
pengadaan EWS longsor, rambu peringatan dan kajian daerah rawan bencana.
Kondisi ini terjadi karena adanya kebutuhan mendesak terkait barang tersebut.
EWS dan rambu diperlukan karena banyaknya daerah yang rawan longsor
yang membutuhkan alat tersebut. Sedangkan kajian daerah rawan longsor
sangat mendesak dilakukan karena telah terjadi longsor di Dusun Jeruk dan
Soropati. Kajian dilakukan untuk pengambilan kebijakan penanganan di 2
daerah tersebut.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program / KegiatanTidak ada kegiatan yang tidak tercapai target kinerjanya.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untukmengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain : -
Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon ProgoTahun 2017
Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo
dijabarkan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah yang rinciannya adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantorana. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 12 Bulan
b. Penyediaan Jasa Keuangan 12 bulan
c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 12 bulan2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 5 unit
b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 41 unit3. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
a. Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD 2 dokumen
b. Penyusunan Laporan Keuangan OPD 2 dokumen
c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 19 dokumen4. Program Penanggulangan Bencana
a. Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat 4 Desa Destana
b. Penyelenggaraan Pemadaman Kebakaran 400 orang
c. Penanganan Kedaruratan dan Logistik 12 bulan
d. Penyelenggaraan PUSDALOPS 12 bulan
e. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 12 bulan
Rencana Kerja Tahun 2018 dan Target Capaian Kinerja yang sudah ditetapkan
Pengukuran kinerja kegiatan dihitung dengan membandingkan rencana kegiatan yang
tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan tahun 2018 dibandingkan dengan Pelaksanaan
Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Tahun 2018
8Rencana Kerja BPBD Kab. Kulon Progo Tahun
Perbandingan Kegiatan Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Kulon Progo di
Renja Tahun 2018 dengan DPA Tahun 2018 sebagai berikut:
No KEGIATAN TARGET KINERJA DPA
1 2 3 4A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 12 bulan 12 bulan
2. Penyediaan Jasa Keuangan 12 bulan 12 bulan
3. Penyediaan Jasa Rapat-rapat, Konsultasi danKoordinasi 12 bulan 12 bulan
B Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 4 unit 4 unit
2. Pemeliharaan Sarana dan Prsarana Perkantoran 39 unit 39 unit
C Program Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kinerja
1. Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD 2 dokumen 2 dokumen
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD 2 dokumen 2 dokumen
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 19 dokumen 19 dokumen
D Program Penanggulangan Bencana
1. Pengurangan Resiko Bencana BerbasisMasyarakat
3 DesaTangguh, 4
kegiatan
3 DesaTangguh, 4
kegiatan
2. Peningkatan Kapasitas PenyelenggaraanPemadaman Kebakaran 300 orang 300 orang
3. Penanganan Kedaruratan dan Logistik 12 bulan 12 bulan
4. Penyelenggaraan PUSDALOPS 12 bulan 12 bulan
5.Penyelenggaraan Koordinasi RehabilitasiRekonstruksi Pasca bencana
12 bulan 12 bulan
9Rencana Kerja BPBD Kab. Kulon Progo Tahun
BAB IIITUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
1.1 TUJUAN DAN SASARANTujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah
meningkatnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang dimaknai
sebagai kemampuan Kabupaten Kulon Progo untuk mampu mengelola sumber daya alam
dengan memperhatikan aspek kebencanaan. Semua kebijakan yang diambil harus
mempertimbangkan potensi dan ancaman yang mungkin timbul serta pengarustamaan
pengurangan resiko bencana dalam pembangunan.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai
secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. Sasaran merupakan
bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama
sasaran kerja tahun 2019 adalah meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi
bencana di Kabupaten Kulon Progo.
Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai
dalam periode 1 ( satu ) tahun pada masa sekarang. Dari sasaran tersebut, maka
ditetapkan indikator kinerja BPBD yang dapat digunakan untuk menilai capaian sasaran
dimaksud. Adapun indikator kinerja yang dimaksud adalah capaian penanggulangan
bencana yang mengemas beberapa komponen penanggulangan bencana didalamnya
yang dapat diukur maupun dinilai guna mengetahui tingkat ketercapaian sasaran dalam
periode bersangkutan. Tahun 2019 ini ditetapkan capaian penanggulangan bencana
sebesar 70,17% dengan perhitungan sebagai berikut :
IndikatorKinerja Satuan Cara Perhitungan 2019
CapaianKetangguhan masyarakat menghadapi bencana
% (Jumlah desa tangguh bencana/Jumlah desa rawanbencana x 100 %) + (Jumlah penanganan tanggap darurat yang dilakukan/Jumlah sasaran dampak bencana yang harus dilakukan tanggap darurat x100%) + (Jumlah kejadian bencana yang direkomendasikan rehabilitasi dan rekonstruksi / Jumlah kejadian bencana yang harus dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi x100%)/3
85,33
Jumlah desa tangguh bencana 42
Jumlah desa rawan bencana 75
Jumlah penanganan tanggap darurat yang dilakukan(= % kejadian bencana)
100
Jumlah sasaran dampak bencana yang harusdilakukan tanggap darurat (=% kejadian bencana) 100
1Rencana Kerja BPBD Kab. Kulon Progo Tahun
Jumlah kejadian bencana yang direkomendasikanrehabilitasi dan rekonstruksi ( = % rekomendasi rehabilitasi dan Rekonstruksi)
100
Jumlah kejadian bencana yg hrs dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.(= % kejadian yang perlu dilakukan Rehabiltasi dan Rekonstruksi)
100
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 2019Rencana Kerja OPD hendaknya selaras dengan isu-isu strategis dan tema
pembangunan, baik di level Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Begitu
halnya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo harus
menyusun Rencana Kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dan harus
mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo 2017-2022.
Untuk mencapai hal tersebut, maka BPBD berusaha untuk memenuhi tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dengan menentukan program dan kegiatan sebagai berikut :
NO KEGIATAN TARGET KINERJA
1 2 3A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Perkantoran 12 bulan
2. Penyediaan Jasa Keuangan 12 bulan
3. Penyediaan Rapat–rapat, Konsultasi dan Koordinasi 12 bulan
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 4 unit
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 39 unit
C Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiKinerja
1. Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD 3 dokumen
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD 14 dokumen
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 21 dokumen
D Program Penanggulangan Bencana
1. Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat 2 desa4 kegiatan
2. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan PemadamanKebakaran
300 orang
3. Penanganan Kedaruratan dan Logistik 12 bulan
4. Penyelenggaraan PUSDALOPS 12 bulan
5. Penyelenggaraan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana 12 bulan
1Rencana Kerja BPBD Kab. Kulon Progo Tahun
3.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat
Pada saat pelaksanaan forum OPD terdapat beberapa usulan kegiatan sebagai berikut :
NO KEGIATAN Lokasi Volume AnggaranUsulan Kecamatan
1. Kegiatan Pelatihan PenanggulanganBencana Alam
NgargosariSamigaluh
25 orang 25.000.000,-
2. Sosialisasi Kebencanaan di tiap pedukuhan potensi rawan bencana
BanjararumKalibawang
10 paket 25.000.000,-
3. Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanganan bencana (KSB)
BanjararumKalibawang
16 paket 80.000.000,-
4. Bantuan Genzet bagi masyarakat Nomporejo 8 unit 64.000.000,-
Namun dari usulan-usulan tersebut belum dapat dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut :
NO KEGIATAN Keterangan
1. Kegiatan Pelatihan PenanggulanganBencana Alam
Karena desa pengusul merupakan desa tangguh bencana, maka kegiatan pelatihan bencana dapat diiniasi olehFPRB desa dan dapat didanai dengan dana desa. Sudah ada perdeskebencanaan
2. Sosialisasi Kebencanaan di tiap pedukuhan potensi rawan bencana
Karena desa pengusul merupakan desa tangguh bencana, maka kegiatan sosialisasi dari kabupaten dirasa tidaktepat. FPRB desa dapat melaksanakan dengan didanai dengan dana desa.Sudah ada perdes kebencanaan
3. Pengadaan peralatan dan perleng- kapan penanganan bencana (KSB)
Bukan kewenangan OPD BPBD
4. Bantuan Genzet bagi masyarakat Bukan kewenangan OPD BPBD
3.5 Penelaahan Kebutuhan Mendesak OPDAda beberapa hal mendesak yang selama ini belum dapat dilakukan oleh OPD karena
keterbatasan kemampuan sebagai berikut :
NO Nama Kegiatan TargetDaerah
Usulan Pagu(Rupiah) Lokasi Ket
1 2 3 4 5 61 Pengadaan Alat Berat
dan Truck Serba Guna1 Unit 2.000.000.000 Kabupaten
Kulon ProgoBPBD belum mempunyaialat ini untuk penanganan bencana
1 Unit 600.000.000 KabupatenKulon Progo
BPBD belum mempunyaialat ini untuk penanganan bencana
2 Pengadaan KendaraanDouble Cabin
1 unit 410.000.000 KabupatenKulon Progo
Banyak Daerah Rawanbencana yang harus ditempuh dengan kendaraan 4WD
3 Honorarium THL (PBKdan TRC)
40 orang 136.875.000 KabupatenKulon Progo
SHBJ dari THL menjadiTenaga Khusus Rp.70.000/hari
4 Penyusunan RenkonSermo, Banjir dan longsor
3 kegiatan 313.735.500 KabupatenKulon Progo
Belum ada Renkon sermodan banjir dan longsor
JUMLAH 3.460.610.500
Rencana Kerja BPBD Kab. Kulon Progo Tahun 2019 12
BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Kulon Progo serta Pendanaan Indikatif Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut ini :
NO Program Tolok Ukur KeluaranKegiatan
Usulan Pendanaan Prakiraan Maju (Rp) KeteranganJenis
Kegiatan OPD2019 2020
A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 187.304.000 93.640.000
1 PenyediaanJasa dan Peralatan Perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan, jasapegawai tidak tetap), dan tersedianyaperalatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)
12 bulan98.124.500
12 bulan64.438.500
SedangBerjalan
BPBD
2 PenyediaanJasa Keuangan
Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (8 orang)
12 bulan22.471.500
12 bulan21.789.000
SedangBerjalan
BPBD
3 Penyediaan rapat-rapat,Konsultasi danKoordinasi
Tersedianya makanan dan minuman rapat,dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan66.708.000
12 bulan7.412.500
SedangBerjalan
BPBD
B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 327.044.350 599.840.000
1 PengadaanSarana dan Prasarana Perkantoran
Tersedianya 3 buah rak, dan garasi 1 unit
4 unit110.000.000
4 unit378.341.800
SedangBerjalan
BPBD
Pembentukan WMK (Tanah, Gedung, Mobildamkar, Garasi,Tandon air,apar,)
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Terpeliharanya 7 unit mobil roda empat, 6 unit roda enam, 7 unit roda dua, 3 unitkomputer, 5 unit laptop,4 unit printer, 1 mesin ketik, 3 unit chainsaw,2 unit pompa air, 9EWS, listrik, air, telpon, gedung kantor
39 unit217.044.350
39 unit221.498.200
SedangBerjalan
BPBD
C PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA 24.961.900 17.310.000
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
Rencana Kinerja SKPD beserta perubahan rencana kinerja
3 dokumen13.499.700
2 dokumen7.490.000
SedangBerjalan
BPBD
Rencana Kerja BPBD Kab. Kulon Progo Tahun 2019 13
2 PenyusunanPelaporanKeuanganSKPD
Laporan capaianKinerja KeuanganSemesteran
14 dokumen3.609.600
2 dokumen2.590.000
SedangBerjalan
BPBD
3 Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerjabulanan, triwulanan,LAKIP,laporan tahunan, profilkinerja SKPD dan penerapan SPIP
21 dokumen 7.852.600
19 dokumen 7.230.000
SedangBerjalan
BPBD
D PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.059.818.85
0742.820.000
sedangBerjalan
1 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan PemadamanKebakaran
Terselenggaranya sosialisasi pemadaman kebakaran
300 orang 37.405.850
300 orang 18.186.063
SedangBerjalan
BPBD
2 PenguranganResiko Bencana Berbasis Masyarakat
TerbentuknyaDesaTangguh
2 desa250.084.700
2 desa116.228.649
SedangBerjalan
BPBD
Peningkatan kapasitas masyarakat dalammenghadapi bencana melalui sosialisasiPRB, temu relawan,Forum PRB dan Kajian daerah rawan bencana
4 kegiatan
4 kegiatan
3 PenangananKedaruratan danLogistik
Terfasilitasinya upah harian 12 orang tenagaPBK non PNS
8 orang367.303.200
8 orang310.094.784
SedangBerjalan
BPBD
Tertanganinya kejadian bencana, kebakarandan tersedianya alat bantu penanganan bencana
12 bulan 12 bulan
Tertanganinya manajemen distribusilogistik dan saranapenanggulangan bencana
12 bulan 12 bulan
4 Penyelenggaraa n PUSDALOPS
Terfasilitasinya Kegiatan PUSDALOPS (TRC dan UnsurPengarah)
12 bulan376.995.800
12 bulan257.903.238
SedangBerjalan
BPBD
5 Penyelenggaraa n Rehabilitasi RekonstruksiPasca Bencana
Tersusunnya dokumen rekomendasi rehabilitasi danrekonstruksi
1 dokumen 28.029.300
1 dokumen 40.407.265
SedangBerjalan
BPBD
Terlaksananya tindak lanjut rekomendasirehabilitasi dan rekonstruksi
JUMLAH 1.599.129.100 1.453.610.000
Rencana Kerja BPBD Kab. Kulon Progo Tahun 2019 14
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kulon Progo
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) BPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 disusun dengan
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan berpedoman pada
Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022 serta RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018.
Proses mekanisme penyusunan Rencana Kerja ini melalui tahap – tahap yang
dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan Seksi-seksi di lingkungan Kantor BPBD, sehingga
materi telah terkoordinasikan secara optimal. Selanjutnya RENJA digunakan sebagai tolok ukur
dalam pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon
Progo yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung
pengertian bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawaban sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dengan tolok ukur RENJA, maka
seluruh aktivitas harus dapat diukur. Pengukuran tersebut tidak semata- mata kepada Input
(masukan), namun lebih ditekankan kepada Output (keluaran), Out come (hasil) , benefit
(manfaat) dan Impact (pengaruh/dampak yang ditimbulkan dari manfaat suatu program dengan
membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya suatu program) dari program
tersebut bagi masyarakat dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna , bersih dan
bertanggung jawab.
Lampiran :
1. Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo
2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun
2020 Kabupaten Kulon Progo melalui sumber dana APBD Kabupaten
3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun
2020 Kabupaten Kulon Progo melalui sumber dana APBD Provinsi
4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun
2020 Kabupaten Kulon Progo melalui sumber dana APBN
Wates, 30 Juli 2018
Rencana Kerja BPBD Kab. Kulon Progo Tahun 2019 15
LAMPIRAN
Rencana Kerja BPBD Kab. Kulon Progo Tahun 2019 16
LAMP/RAN; PERATURAN DAERAH KULON veoaoNOMOR 1.1. TAHUN 201.0
TENTANa
PEMBENTUKAN BADAN PENANaauLANaAN BENCANA DAERAH
BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KE PALA
UNSUR PENGARAH KEPALA PELAKSANA
SEKRETARIAT
I I ISEKSI PENCEGAHAN DANKESIAPSIAGAAN
SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK
SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
Wates, 1 Desember 2010BUPATI KULON PROGO,
Cap/ttd
H. TOYO SANTOSO DIPO
0 0 0 0 00 0 0 LO 00 LO 0 (') 0-i "<t" cx:i -i 00 N 0 '<I' 0(') 0 0...: cx:i
r-, ...: 0CX) CD N..... CJ) (0 (')
~ ~0 00 0
0 0N N
c
~
c
C
~
e
e
c
Q
r
Q
r
~
Q
ro
Q
c ~c
c:Cl)
1vc..:::,.c~Ill
cccfl.<(
Icll:
Ill
Qi.cE:::,
Cl)
oCL
c: (/)cu
0000'<I'(Q
Ma,
0cc0...cc
gi ~ro ro"'O ·c•Q) Q)(!)
00LO cx:i C")
"<t""(0
0cc0...Ill
gi ~ro ro"'O ·c•Q) Q)
(!) Ill
000 o5 coI'-;
N
0cc0...cc
gi ~ ro ro ""O "C'Q) Q)
(!) CD
00LON::;:-:
0000'<I'
c,; a, LO
0cc0...cc
Ol c c .!!1 ro ro-0 "C'Q) Q)
(!) CD
a,.....0N
z::::,::c:<(I•Cfl. 0O Nz O<( ~
a~ ::::,::c:w <(
~ ~z ...,<( <(c ~~ z~ ~o c:::O i:~ ~<( fl.z z<( <(u
z cw c:::z<(Cl)::::,~::::,c:::
0
o0c:::fl.z0...J::::,
ai~::c:~w<(c<(z<( o zwccz<(
z<(...J::::,e(!)z<( z wfl.
"iii~ LO0.J
s: cu aiccuc:cu
I
clul
(/)
c o.. ro::::, 0...::.t.::::,O
c l
.c:.:J ~
c@ ~ "Cl O rocroJl ro--, .:a:.3t.
c o.. ro::::, 0...::.t.::::,O
c l .c
:.:J ~Ero<(
roCi)
~
c o.. ro::::, 0...::.t.::::,O
c l .C
ro:.:J ~
Ero<(
ro0..
ii0...._ ro
c o.. ro::::, 0...::.t.::::,O
c l
.Cro
:.:J ~
c c.gJ roro .8 c c ro ro r..o.. .:.:.._t.
(!) Q)
z c 0...<( ~ c
~ !9<( OJ rocc ~"[§
Q) Q)
cro c-~ ro
OlQ)>c-
:r:o::,Q) Q)
~c r"Cl~c c OQl O O
c 0... ro ro ro c-c ro~ ro~ ~
c 0... 0... 0... ~ 0... ~ ~ 0... 0...f~l.
Cl)0z <( N
0 0 0 0 0
(") .... co co Nl() 0 0 0 IO
..; cri cri <"'i 0
'SI" a, 0 l() ....0 'SI"
cry cocry
CX)
Mc,;r--: r--:
N M IO
;,!?. ;,!?.0 00 0
0co n,
gi ~~-~Q) cQo)rf)
Ol c c .!S! C1l C1l "'O "C'Q) Q)
Cf) 0000Ncoc-i.'<.:.!.".
(")co0coCX)
a:i
0IOco~c,;IOC!
0l()CX)
Lei'SI"r--:(")
;,!?.00
...Q)
Qc:) C)
E111i
ci
i
E0c..c:111
"O
111IllC)c.
Oc
l
~0
00(")
111C)
c: c
c:f!OJl
1C11 l·- c: c:cQ)
c, ro::::, o,..s::::::,
Ol .Cc C1l
z<((.!)z:3
== 5 <(D:: z <( (.!) <( o ozzD:: w wCl.. Cl.. al
c
c: ::.::
111
co a, CO
con,co
coco
CQ
l)
..::.Q
::)
:
0 o N
c c
-
c
N
c
rc c
Q rc
rc
0
cCl.. 0(/)
0 0 0a,
Ol c c .!S! C1l C1l"'O ·c•Q) Q)
Cf)
00Na:ia,"<I:NN
0000Mr-..:
Ol c c .!S! C1l C1l "'O "C'Q) Q)
Cf)
000cia,'SI"
Ol c c .!S! C1l C1l "'O "C'Q) Q)
Cf)
000cia,l()
<"'i
Ol c c .!S! C1l C1l"'O ·c•Q) Q)
Cf)
000ci(")
-:
0000a
..,..
.....
co 0
aie>~E ~ N
C)
~ 5Cl.. .II:
::J"iii .II:111 O
::c: 0I-
c111.. ·- 111
"iii111.II:0
...J
cQ)
c.::::, o,..s::::::,Ol .c
C1l:.:J::.:::
cc, ro::::, o,..s::::::,Ol .c
C1l:.:J::.:::
cQ)
c.::::, o,..s::::::,Ol .C
C1l:.:J::.:::
c
~0c,
.!S! 0Q) o, Cl..::.::: c Cf)
~ c::::, C1l:r:f:):, Oc l>c,
C:::1:l,
cQ)
c.::::, o,..s::::::,Ol .c
C1l:.:J::.:::
<( e z
co00
s0
co co 0co_ 0o_00 0st
ci ci ...... ...... N Nc
g0
o
r
~ o
r r
0
e
c
c
2~
c
c
c
2
2
~
s
g
a
c
c
2
2
I
s
g
a
c
2
c
2
2
I
s
g
c.
c
2
c
2
~
g
c.
c
2
I
g
c
c
2
2
g
c
c
2
2
g
c
c
2
2
I
g
c
zalc..<(
n
c:l
nlc...Q)..cE::I
ti)
'iiinl
0...J
-Q)
.sn::lCl ...... Q)nl nlI-
~-c0
000ci00
a,
co
~~co s
Cl)0o,
~<(0
000ci00ci0(')
.,f
s:Cl).0i:
000ci00ci0L()
N
·1=:::J
0L()
s: Cl)
E
e::r:J
c
s:Cl).0i:
cCl)
E a.Cl) Cl)
..><::
~(!)
~0
000ci00ci00LO
s:Cl).0i:
000ci00ci00N
E..><::
s:Cl).0i:
c2 0Cl) >,E :5 c~o
E(.'.)
000ci00ci00N
E..><::
s:Cl).0i:
cCl)
E a.Cl) Cl)
..><::
~(!)~0
000ci00ci00.,f
E..><::
s:Cl).0i:
cCl)
E a. Cl) Cl) () ..><::
~(!)~0
000ci00ci0L()
N
E..><::
s:Cl).0i:
000ci00ci00LO
E..><::
s:Cl).0i:
000ci00ci0
co
E..><::
:::c:
~w<(c
~(!)z~ w e,z<(...J::::>en::::>0:::<(I•LL.<(c 0
C)0 c:: o,z0.J~::::>
a::i~::c:~w<(0<(z<( o z walz<(C)z:3::::>C)C)z<( z w c..z<(0<(al
0
.s::Q)
cnl s: nl
~ Q)
E Q)a.cnl1/)::::I:5
coc0
'iiiznl
1/)
·.gB
;f
0
cCl)
Cl) Cl).i::: cCl) Cl)
st ]1 ~c .02 a.Cl) Cl):::J '"O Cl Cl)c .i:::(!) ...c.. 2
E:::J
~-
=> [::c Cl) Cl) >,
.0 (/)·~-
~Cl)
-Q)
Ccl)~ Cl- c
:::J CO -oE -~c c..
cQ)
~ '"O
·;;;c Cl)
§~ g> <( co .i::
.0 Cl)
E ai(!) Cl)
0
~ "iiiCl) Cl
~ .~0.. I-
E:::J ~-
=> [::c Cl) Cl) >,.0 (/)
·~-
~Cl)
-(!)
cCl)~ Cl- c
:::J CO -oE -~c c..2 c~ '"O
cCl)
Cl) Cl)s: c2 Cl)(!) o
..><:: ~c .0
a.Cl) Cl):::J '"O Cl Cl)c s:(!) ...c,
·5ia5 .!::::c Cl)(!) Cl)c >,Cl) Cl)c '"OCl) ...
(!)Cl) .0
~- E~ffi ffi
'"O
~ ~E c(!) Cl)a,
E:::J ~-
=> [::c Cl) Cl) >,.0 (/)
·~-
~Cl)
-(!)
cCl)~ Cl- c
:::J CO -oE -~~
c ic..2 c~ '"O
cCl)
Cl) Cl)s: cCl) Cl)
o..><:: ~c .0
a.Cl) Cl):::J '"O Cl Cl)c s:(!) ...c,
·5ia5 .!::::c Cl)(!) Cl)c >,Cl) Cl)c '"OCl) ...
(!)Cl) .0
~- E~ffi ffi
'"O
~ ~E c(!) Cl)a,
E:::J ~-
=> [::c Cl) Cl) >,.0 (/)
·~-
~Cl)
-(!)
cCl)~ Cl- c
:::J CO -oE -~~
c ic..c
(!) Cl)~ '"O
cCl)
Cl) Cl)s: cCl) Cl)
o..><:: ~c .0
a.Cl) Cl):::J '"O Cl Cl)c s:(!) ...c,
·5ia5 .!::::c Cl)(!) Cl)c >,Cl) Cl)c '"OCl) ...
(!)Cl) .0
~- E~ffi ffi
'"O
~ ~E c(!) Cl)a.
E:::J ~-
=> [::c Cl) Cl) >,.0 (/)
·~-
~Cl)
-(!)
cCl)~ Cl- c
:::J CO -oE -~c c..
c(!) Cl)~ '"O
cCl)
Cl) Cl).i::: cCl) Cl)ID g
..><:: (!) c .0
a.Cl) Cl):::J '"O Cl Cl)c .i:::(!) ...c.. 2
·5ia5 .!::::c Cl)(!) Cl)c >,Cl) Cl)c '"OCl) ...
.i::: (!)Cl) .0
~- E~ffi ffi
'"O
~ ~E c(!) Cl)a.
cCl)
Cl) Cl).i::: cCl) Cl)
u..><:: ~c .0
a.Cl) Cl):::J '"O Cl Cl)c .i:::(!) ...c.. 2
·5ia5 .!::::c Cl)(!) Cl)c >,Cl) Cl)c '"OCl) ...
.i::: (!)Cl) .0
~-
~Effi ffi
'"O
~ ~E c(!) Cl)a.
cCl)
Cl) Cl).i::: c
Cl)(!) ()
..><:: ~c .0
a.Cl) Cl):::J '"O Cl Cl)c .i:::(!) ...c.. 2
·5ia5 .!::::c Cl)(!) Cl)c >,Cl) Cl)c '"OCl) ...
.i::: (!)Cl) .0
~- E~ffi ffi
'"O
~ ~E c(!) Cl)a.
cCl)
Cl) Cl).i::: c
Cl)(!) ()
..><:: ~c .0
a.Cl) Cl):::J '"O Cl Cl)c .i:::(!) ...c.. 2
·5ia5 .!::::c Cl)(!) Cl)c >,Cl) Cl)c '"OCl) ...
.i::: (!)Cl) .0
~- E~ffi ffi
'"O
~ ~E c(!) Cl)a.
cCl)
Cl) Cl)s: cCl) Cl)
o..><:: ~c .0
a.Cl) Cl):::J '"O Cl Cl)c s:(!) ...
c,
·5ia5 .!::::c Cl)(!) Cl)c >,Cl) Cl)c '"OCl) ...
.i::: (!)Cl) .0
~- E~ffi ffi
'"O
~ ~E c(!) Cl)a.
c..0
z N co
(D00