BERITA TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013
NOMOR PERKARA : 62/PHPU.D-XI/2013
OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Pasangan Puspayoga - Sukrawan Gugat Hasil Pilgub Bali Ke MK
Senin, 10 Juni 2013 | 16:34 WIB
Jakarta 10/6 - (Ki-Ka) Kuasa Hukum Pemohon Henry Yosodiningrat, Arteria Dahlan dan Sirra
Prayuna saat memaparkan dalil-dalil permohonan dalam sidang perdana terkait Perselisihan Hasil
Pemilukada Provinsi Bali Di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Ganie.
Pasangan Calon Nomor Urut 1 Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman
Sukrawan menggugat hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Bali ke Mahkamah
Konstitusi. Sidang perdana Perkara Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 ini digelar oleh MK pada Senin
(10/6) di Ruang Sidang Pleno MK. Panel Sidang dipimpin oleh Ketua MK M. Akil Mochtar,
dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Anwar Usman.
Pada kesempatan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon Arteria Dahlan, mengungkapkan pokok-pokok
permohonannya. Pada prinsipnya, Pemohon menyatakan telah terjadi pelanggaran secara
terstruktur, sistematis, dan masif yang signifikan memengaruhi hasil perolehan suara para pasangan
calon.
Pelanggaran tersebut, ujar Arteria, dilakukan baik oleh Komisi Pemilihan Umum Prov. Bali
(Termohon) maupun Pasangan Calon Terpilih Made Mangku Pastika - Ketut Sudikerta (Pihak
Terkait). Beberapa pelanggaran yang dipersoalkan, antara lain kesalahan penghitungan saat
rekapitulasi, adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali, pemilih yang menggunakan kartu
undangan memilih milik orang lain, pembukaan kotak suara secara melawan hukum, mobilisasi
PNS, dan politik uang.
Arteria mengungkapkan, pihaknya sudah mempersoalkan hasil penghitungan suara dari tingkat desa
hingga pleno di KPU Prov. Bali. “Kesalahan hasil hitungnya nyata dan sangat signifikan terhadap
perolehan suara pasangan calon,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga menemukan banyak kejanggalan dalam dokumen-doumen yang beredar.
“Dokumen yang beredar, dari hari ke hari angkanya berbeda. Semuanya dicap basah oleh teman-
teman KPU. Tadinya angkanya berapa, besoknya berapa, besoknya lagi beda. Semuanya asli,”
bebernya mengungkapkan kejanggalan tersebut.
Dalam pokok permohonannya, kata Arteria, setidaknya Pemohon mempersoalkan hasil pemungutan
suara di 6 (enam) kabupaten/kota. Dua diantara yang paling bermasalah adalah di Kabupaten
Buleleng dan Kabupaten Karangasem. Di Kab. Buleleng bahkan tidak ada yang berani melaporkan
pelanggaran karena terjadi intimidasi.
Oleh karena itu, dalam petitum permohonannya Pemohon meminta MK mengabulkan
permohonannya dan memberikan tiga alternatif amar putusan. Salah satunya, Pemohon meminta
MK memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 138 Tempat
Pemungutan Suara (TPS).
Pada kesempatan tersebut, baik Termohon maupun Pihak Terkait, belum bisa memberikan
tanggapan terhadap dalil-dalil Pemohon, sehingga untuk mendengarkan jawaban Termohon dan
tanggapan Pihak Terkait serta pemeriksaan saksi-saksi dijadwalkan pada sidang selanjutnya, Selasa
(11/6) pukul 15.00 WIB. (Dodi/mh)
KPU Provinsi Bali Bantah Tudingan Pemohon
Selasa, 11 Juni 2013 | 19:21 WIB
Jakarta 11/6 - Komisioner KPU Provinsi Bali didampingi Kuasa Hukum Termohon Wakil Kamal
(kedua dari kanan) saat memberikan keterangan bantahan atas dalil permohonan pemohon
Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Bali di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto
Humas/Ganie.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali (Termohon) membantah telah melakukan kekeliruan
penghitungan dan pelanggaran selama penyelenggaraan Pemilukada Bali Tahun 2013 sebagaimana
didalilkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga - Dewa
Nyoman Sukrawan dalam Perkara No. 62/PHPU.D-XI/2013. Demikian hal ini diungkapkan oleh
Kuasa Hukum Termohon, Wakil Kamal, dalam sidang lanjutan, Selasa (11/6) sore, di Ruang
Sidang Pleno MK.
Menurut Wakil Kamal, Termohon telah melaksanakan tahapan jadwal dan program
penyelenggaraan Pemilukada secara baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilukada sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
Undang Dasar 1945. “Termohon berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi,
imparsialitas, serta mematuhi seluruh asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilu,” tegasnya.
Wakil Kamal menyatakan, tudingan Pemohon tidak berdasar dan hanyalah ilusi semata. Sebab,
Pemohon tidak menguraikan pokok-pokok permohonanya secara jelas dan rinci, khususnya terkait
di daerah mana yang terjadi pelanggaran dan berapa jumlah suara yang hilang atau bertambah bagi
pasangan calon lainnya. “Karena jikapun terjadi kesalahan penghitungan, kenapa Pemohon tidak
menguraikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dalam posita dan petitumnya.”
Bahkan menurut Termohon, Pemohon telah meralat sendiri dalilnya terkait kekeliruan
penghitungan suara dalam perbaikan permohonannya. “Atas kesadaran sendiri akhirnya Pemohon
menghilangkan dalil-dalil yang berkaitan dengan kesalahan atau kekeliruan dalam rekapitulasi
penghitungan suara,” ungkap Wakil Kamal. “Hal mana membuktikan telah nyata terbentang
dihadapan Mahkamah bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon
di semua tingkatan tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan.”
Begitupula terhadap dalil Pemohon tentang adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali atau
yang diwakilkan. Faktanya, berdasarkan dokumen yang ada, kata Wakil Kamal, saksi-saksi
Pemohon telah menandatangani hasil rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan. “Dalil tersebut
tidak jelas dan tidak berdasar, karena tidak mengungkapkan berapa pemilih yang memilih lebih dari
satu kali dan/atau yang diwakilkan di TPS yang bersangkutan. Kepada siapa suara diberikan?”
Terkait pembukaan kotak, meskipun hal ini memang diakui oleh Termohon, namun menurut Wakil
Kamal, dibukanya kotak adalah dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pembukaan kotak dalam rangka inventarisasi untuk menghadapi persidangan
perselisihan hasil Pemilukada Bali di MK. “Tidak dimaksudkan untuk mengubah isi atau mengubah
hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon,” jelasnya.
Sementara itu, Heru Widodo, Kuasa Hukum Pasangan Calon Terpilih Made Mangku Pastika – I
Ketut Sudikerta selaku Pihak Terkait, juga menyampaikan hal senada. Menurut Heru, setelah
mencermati permohonan tertulis Pemohon, pihaknya tidak menemukan uraian atas dalil Pemohon
tentang kesalahan penghitungan yang merugikan Pemohon ataupun menguntungkan Pihak Terkait.
“Demikian pula dalam petitum. Pemohon tidak meminta ditetapkan hasil penghitungan yang benar
menurut Pemohon. Sehingga cukup beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada
Mahkamah agar mengesampingkan dalil-dalil pemohon sepanjang mengenai kesalahan hasil
penghitungan ,” imbuhnya.
Sebaliknya, Pihak Terkait malah menuding balik, bahwa justru Pemohonlah yang didukung oleh
tujuh bupati incumbent dari sembilan kepala daerah se-Provinsi Bali. Di mana para kepala daerah
tersebut, menurut Heru Widodo, telah menggerakkan mesin politik dan kekuasaannya untuk
memenangkan Pemohon. “Ketujuh bupati tersebut adalah Bupati Tabanan, Bupati Jembrana, Bupati
Bangli, Bupati Klungkung, Bupati Gianyar, Bupati Buleleng, dan Walikota Denpasar sebagai
kepala daerah yang lebih berpengaruh dan lebih berkuasa di lapangan daripada Gubernur,”
bebernya.
Adapun untuk sidang selanjutnya, akan digelar Rabu (12/6) pukul 08.00 WIB, dengan agenda
pembuktian, yakni mendengarkan saksi-saksi Pemohon. (Dodi/mh)
PHPU Prov. Bali: Saksi Pemohon Ungkap Pemilih Coblos Lebih Dari Satu Kali
Rabu, 12 Juni 2013 | 13:13 WIB
Jakarta 12/6 - Petugas Persidangan mengatur para saksi pemohon kembali ketempat masing-masing
usai pengambilan sumpah dalam Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Bali. Foto Humas/Ganie.
Sidang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah Provinsi Bali kembali digelar oleh
Mahkamah Konstitusi pada Rabu (12/6) pagi, di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang dalam Perkara
Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 ini telah memasuki agenda pembuktian, yakni memeriksa saksi-saksi
dari Pasangan Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1 Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga - Dewa
Nyoman Sukrawan (Pemohon).
Pada kesempatan tersebut, Panel Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK M. Akil
Mochtar, setidaknya telah memeriksa 26 saksi yang dihadirkan oleh Pemohon. Hampir seluruh
saksi mengungkapkan tentang pelanggaran berupa adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali
atau pemilih yang mewakili pemilih lain. Di mana para saksi mengemukakan dalam angka yang
bervariasi. Ada saksi yang melihat pemilih mencoblos tiga surat suara, namun ada pula saksi yang
melihat pemilih mencoblos hingga 30 surat suara.
Saksi I Wayan Kamar menerangkan, dirinya menyaksikan sendiri ada seorang pemilih yang
mencoblos 30 surat suara. Ditanya oleh hakim kenapa tidak bertanya atau protes atas kejadian
tersebut, dia bilang “saya ndak berani”.
Menurut beberapa saksi, pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali tersebut kebanyakan beralasan
dirinya mewakili keluarga yang berhalangan untuk hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Alasannya antara lain karena sakit atau lanjut usia.
Hal itu dibenarkan oleh Ketut Sudarma, salah satu anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara
(KPPS). Menurut Sudarma, pada Pemilukada yang lalu dirinya memang menyerahkan sebanyak
empat surat suara kepada seorang pemilih bernama Wayan Lemes. “Alasannya orang tuanya sakit,”
ujarnya.
Meskipun sebelumnya, kata Sudarma, dirinya telah memperingatkan pemilih tersebut bahwa
peraturan tidak membenarkan hal itu. Namun pemilih itu mengatakan, kalau memang dia tidak
boleh mewakili keluarganya, dia malah meminta Sudarma untuk mewakilinya. Hingga akhirnya
Sudarma memutuskan untuk memperbolehkan pemilih itu mewakili keluarganya.
Lain lagi kesaksian I Ketut Sutaya. Ia mengakui telah menyaksikan secara langsung petugas KPPS
di wilayahnya mencoblos dengan menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia. “Ketua
dan anggota KPPS-nya bergiliran menyoblos,” ungkapnya.
Setelah memeriksa para saksi Pemohon, Panel Hakim pun kemudian menjadwalkan sidang
berikutnya untuk mendengarkan saksi-saksi Termohon dan Pihak Terkait. Sidang selanjutnya akan
digelar Kamis (13/6), pukul 08.00 WIB. (Dodi/mh)
PHPU Prov. Bali: Saksi KPU Bali Bantah Tudingan Pemohon
Kamis, 13 Juni 2013 | 16:43 WIB
Jakarta 13/6 - Saksi dari pihak termohon I Made Arnawa memberikan keterangan kesaksian dalam
sidang perselisihan hasil Pemilukada Provinsi Bali. Foto Humas/Nisa.
Sidang pembuktian dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah Provinsi Bali
kembali dilanjutkan, Kamis (13/6) pagi, di Rang Sidang Pleno MK. Kali ini Panel Hakim
Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK M. Akil Mochtar telah mendengarkan keterangan para
saksi yang dihadirkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali selaku Termohon.
Para saksi Termohon yang seluruhnya terdiri dari petugas pemungutan suara, membantah apa yang
didalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga - Dewa Nyoman
Sukrawan (Pemohon) pada persidangan sebelumnya. Menurut saksi Termohon selama
penyelenggaraan Pemilukada Bali yang lalu, tidak ada permasalahan sedikitpun. Faktanya, seluruh
saksi mandat pasangan calon kepala daerah menandatangani berita acara rekapitulasi.
Anggota KPU Karangasem I Made Arnawa menegaskan, selama penyelenggaraan Pemilukada
hingga rekapitulasi hasil pemungutan suara tidak ada masalah prinsip yang terjadi. “Buktinya dari
tahapan pemungutan suara di TPS sampai di tingkat desa itu tidak ada kejadian khusus, tidak ada
keberatan saksi, dan semua saksi pasangan calon dan relawan menandatangani berita acara Model C
dan Model D,” paparnya.
Terkait tidak diizinkannya pendukung Pemohon untuk mengikuti proses rekapitulasi di KPU Kab.
Karangasem, kata dia, memang dibatasi sesuai tata tertib yang berlaku. Dimana yang boleh masuk
ke ruangan hanya yang membawa undangan dan saksi mandat dari para pasangan calon saja.
Sedangkan terhadap penjagaan yang menurut pemohon berlebihan, lanjut dia, hal itu tidak benar.
“Menurut kami penjagaan biasa-biasa saja. Hanya pengamanan dipintu masuk dan beberapa titik-
titik di luar itu,” katanya.
Sementara itu, terhadap kesaksian yang mengatakan bahwa terdapat pemilih mencoblos lebih dari
satu kali atau diwakilkan, juga telah dibantah oleh para saksi Termohon. Menurut I Gede Rai
Rentawan, sebagai salah satu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gianyar Barat, dirinya sama
sekali tidak pernah mengetahui hal itu. Dia malah baru mengetahui persoalan ini setelah ada perkara
di MK.
“Sama sekali tidak ada berita pencoblosan yang diwakilkan. Sama sekali tidak ada laporan,”
ungkapnya. “Saat rekapitulasi tidak ada keberatan.”
Begitupula terhadap keterangan saksi Pemohon Ketut Sutaya yang menyatakan ada petugas KPPS
mencoblos menggunakan nama orang yang sudah meninggal. Hal ini telah dibantah langsung oleh I
Ketut Simpen sebagaimana dimaksud dalam tudingan tersebut. Menurut Ketut Simpen, yang
sebenarnya terjadi malah petugas KPPS mengamankan surat panggilan atas nama ketiga nama
tersebut agar tidak digunakan. “Kami menemukan ada tiga yang meninggal dalam DPT itu. Untuk
surat panggilannya sudah kami serahkan kepada kepala dusun supaya aman, tidak dicoblos oleh
keluarganya.” (Dodi/mh)
17 Jun 2013 Pukul 08:00 WIB Nomor Perkara : 62/PHPU.D-XI/2013 Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi
Bali Tahun 2013 Pemohon : Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan [No. Urut 1] Kuasa Pemohon : Arteria Dahlan, S.T., S.H., dkk Acara Sidang : Pembuktian (V)
Panwaslukada Provinsi Bali Uraikan Berbagai Pelanggaran Selama Pemilukada
Senin, 17 Juni 2013 | 16:45 WIB
Jakarta 17/6 - Ketua Panwaslu Provinsi Bali Made Wina hadir dalam sidang Perkara Nomor 62/PHPU.D-
XI.2013, untuk memberikan keterangan terkait pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Bali di Ruang
Sidang Pleno MK. Foto Humas/Ganie.
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Provinsi Bali Made
Wena hadir dalam sidang Perkara Nomor 62/PHPU.D-XI/2013, Senin (17/6) pagi, di Ruang Sidang
Pleno MK. Pada kesempatan ini dia menyampaikan tentang berbagai laporan serta tindak lanjut
yang dilakukan oleh pihaknya, baik terkait pelanggaran administratif maupun dugaan tindak pidana
selama Pemilukada yang lalu.
Made menuturkan, pihaknya total telah menemukan dan menerima 175 laporan. Setelah diproses,
terdapat 122 laporan pelanggaran administrasi, empat dugaan pelanggaran tindak pidana, dua
sengketa, dan 47 dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti.
Terhadap 122 pelanggaran administrasi, menurut Made, semua telah ditindaklanjuti oleh Komisi
pemilihan Umum Prov. Bali (Termohon) berdasarkan rekomendasi Panwaslukada Bali. Adapun
bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi diantaranya: pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali
dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), adanya pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang
dilarang, netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemenuhan persyaratan pencalonan, dan tata cara
pemilihan dilakukan tidak sesuai ketentuan.
“Dari empat dugaan tindak pidana Pemilu, semuanya sudah dilimpahkan ke kepolisian. Yakni dua
terkait dugaan pada tahap pencalonan dan dua dugaan pelanggaran terkait penggunaan hak pilih
pada saat pemungutan suara. Bahwa bentuk dugaan pelanggaran tindak pidana terjadi adalah
membuat dokumen palsu dan menggunakan hak pilih lebih dari satu kali,” urai Made.
Berkaitan dengan adanya sengketa antara pendukung masing-masing pasangan calon terkait
pemasangan alat peraga ditempat pribadi, ujar Made, sudah diselesaikan secara musyawarah
mufakat. Sedangkan 47 laporan tidak dapat ditindaklanjuti disebabkan karena tidak terpenuhinya
persyaatan formil, persyaratan materil, dan/atau tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti.
Di samping itu, Made juga menjelaskan lebih lanjut terkait beberapa pelanggaran yang dipersoalkan
oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman
Sukrawan (Pemohon) daloam perkara ini. Made membantah jika dikatakan bahwa Panwaslukada
tidak menindaklanjuti laporan Pemohon terkait berbagai pelanggaran, terutama adanya pemilih
yang memilih lebih dari satu kali atau mewakilkan.
“Tidak benar kalau Panwaslu Kabupaten Karangasem menolak permohonan Pemohon dengan
alasan yang tidak dapat diterima. Panwaslu telah melakukan penanganan pelanggaran dan
memutuskan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan yang sangat logis, berdasarkan pada
hasil klarifikasi dari para pihak dan pengkajian yang mendalam atas data dan fakta yang diperoleh
serta dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa oleh karenanya sangat
tidak benar Panwaslu Karangasem dan Panwaslu Provinsi Bali melakukan upaya sistematis untuk
menggagalkan pengajuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Karena Panwaslu Karangasem
secara profesional dan mandiri telah melakukan penanganan laporan pelanggaran sesuai dengan
prosedur perundang-undangan,” beber Made.
Faktanya, kata Made, berdasarkan laporan dan pengkajian atas fakta yang terjadi, Panwaslukada
telah merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 3 Desa Bungkulan dan
KPU Prov. Bali telah melaksanakan rekomendasi ini pada 22 Mei 2013. Selanjutnya, Panwaslukada
Bali juga telah menyatakan sikapnya terdahap Surat Termohon No. 503 tertanggal 28 Mei 2013
yang ditujukan kepada KPU Kabupaten/kota perihal pembukaan kotak suara dalam rangka
inventarisasi data dalam menghadapi gugatan di MK.
“Ketua Panwaslu langsung menelpon Ketua KPU Provinsi Bali dan mengatakan keberatan dengan
surat tersebut dan tidak memberikan legitimasi terhadap tindakan tersebut. Dan menginstruksikan
melalui telepon pula kepada Panwaslu kabupaten/kota agar mencegah rencana KPU kabupaten/kota
untuk membuka kotak,” jelasnya.
Saat itu, Ketua Panwaslukada bertepatan sedang berada di Karangasem untuk melakukan supervisi.
Sehingga pernyataan sikap Panwaslukada disampaikan melalui telpon terlebih dahulu. Baru pada 29
Mei 2013 Panwaslukada Bali menggelar Rapat Pleno yang menyimpulkan bahwa tindakan KPU
Bali adalah tidak tepat. Sayangnya, dari sembilan kabupaten/kota, terdapat dua daerah yang tetap
melakukan pembukaan kotak yaitu Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng.
Pemohon Curang
Pada kesempatan yang sama, Sidang Panel Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK M. Akil
Mochtar juga telah mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pasangan Calon Terpilih Made
Mangku Pastika - Ketut Sudikerta (Pihak Terkait). Pada prinsipnya, para saksi menerangkan bahwa
dalam Pemilukada Bali 2013, Pemohonlah yang melakukan kecurangan berupa mobilisasi PNS dan
menyalahgunakan acara resmi daerah untuk menggerakkan warga dalam memenangkan Pemohon.
Bahkan, saksi Pihak Terkait Nyoman Mudita, menerangkan bahwa dirinya sebagai tim pemenangan
mendapat laporan telah terjadi pembagian motor bagi kepala desa untuk memenangkan Pemohon.
Menurutnya, kurang lebih 100 motor yang dibagikan. “Saya kroscek langsung, benar seperti apa
yang dilaporkan,” imbuhnya. (Dodi/mh)
18 Jun 2013 Pukul 08:00 WIB
Nomor Perkara : 62/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Provinsi Bali Tahun 2013
Pemohon:Pemohon : Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan [No Urut 1]
Kuasa Pemohon : Arteria Dahlan, S.T., S.H., dkk
Acara Sidang : Pembuktian (VI)
PHPU Provinsi Bali: Saksi Akui Lakukan Pencoblosan Berkali-kali
Selasa, 18 Juni 2013 | 13:09 WIB
Jakarta 18/6 - Saksi Pemohon I Made Suparta hadir untuk memberi kesaksian dalam perkara perselisihan
hasil Pemilukda Provinsi Bali di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Ganie.
Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara
perselisihan hasil peilihan umum kepala daerah Provinsi Bali, Selasa (18/6) di Ruang Sidang Pleno
MK. Hadir pada kesempatan tersebut saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Anak Agung Gede
Ngurah Puspayoga - Dewa Nyoman Sukrawan (Pemohon) dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Bali (Termohon).
Dalam kesaksiannya, saksi Pemohon kembali mengungkapkan beberapa pelanggaran dan sikap
tidak profesional Termohon selama Pemilukada Bali. Menurut salah satu saksi, I Nyoman Oka
Antara, terdapat beberapa indikasi kecurangan selama penyelenggaraan Pemilukada. Salah satunya
ialah adanya surat suara yang digunakan 100%, padahal tidak semua nama yang ada Daftar Pemilih
Tetap (DPT) bisa mengikuti proses pencoblosan. “Padahal ada yang meninggal, pemilih sedang
merantau yang tidak bisa kembali, atau sudah pindah,” jelasnya.
Selain itu, kata Nyoman, dirinya juga mendapat laporan dari para saksi mandat di lapangan bahwa
terjadi pencoblosan lebih dari satu kali oleh seorang pemilih atau pencoblosan yang diwakilkan.
Temuan ini, ujarnya, juga sudah disampaikan dalam rapat pleno KPU namun tidak mendapat
tanggapan.
Hal itu kemudian diakui oleh beberapa saksi Pemohon lainnya, di mana para saksi adalah pelaku
langsung pencoblosan lebih dari sekali atau mewakili pemilih lain. Di antaranya ada saksi yang
mengakui mencoblos dua kali, namun ada pula yang mencoblos hingga 40 surat suara. Kebanyakan
dari mereka beralasan mewakili keluarga yang sedang sakit.
Salah satunya adalah Nengah Gatip. Ia mengakui dirinya telah mewakili lima orang keluarganya.
“(Saat itu) tidak ada yang protes,” ujarnya menjelaskan kepada Panel Hakim yang dipimpin oleh
Ketua MK M. Akil Mochtar.
Saksi lainnya, I Made Supartha mengatakan, pihaknya bahkan mengalami pengusiran oleh Ketua
KPU Bali saat rapat pleno di tingkat Provinsi. Menurutnya, alasan pengusiran saat itu sungguh tidak
bisa diterima oleh pihaknya. “Kami diusir. Kami diminta keluar. Padahal kami tidak melakukan
apa-apa, hanya komunikasi saja,” imbuhnya. Ketika itu memang dia sedang menyampaikan
beberapa keberatan terhadap proses rekapitulasi yang berlangsung, namun diabaikan oleh
Termohon.
Sementara itu, salah satu saksi yang dihadirkan Termohon, Ketua KPU Kabupaten Tabanan Ida
Bagus Made Kresnadana kembali menegaskan bahwa selama pelaksanaan Pemilukada Bali yang
lalu, semua tahapan berjalan lancar. “Berjalan dengan aman, tidak ada keberatan, semua saksi tanda
tangan. Kemudian rekap di PPS juga tidak ada keberatan,” paparnya.
Setelah mendengarkan kesaksian tersebut, Akil kemudian mengingatkan para pihak untuk segera
menyerahkan kesimpulan tertulis kepada MK karena sidang pembuktian sudah berakhir.
Selanjutnya para pihak diminta menunggu untuk panggilan sidang pengucapan putusan. (Dodi/mh)
Nomor Perkara : 62/PHPU.D-XI/2013 Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi
Bali Tahun 2013 Pemohon : Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan [No. Urut 1] Kuasa Pemohon : Arteria Dahlan, S.T., S.H., dkk Acara Sidang : Pengucapan Putusan