Laporan Kinerja SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN … fileDaerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ii

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

terlaksananya semua tugas-tugas Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya

penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagai bentuk

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2018.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk

menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas

kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul Tahun 2018.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016

– 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016 – 2016 Sebagaimana telah di reviu

dengan Peraturan Bupati nomor 80 tahun 2017 tentang Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.

Menindaklanjuti RPJMD tersebut, makan disusunlah Rencana Strategis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten

Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat

beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan

iii

ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan

menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek

perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun

koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang

telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam

penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2018.

Bantul, Februari 2019

Kepala Pelaksana

Drs. DWI DARYANTO, M. Si

NIP. 19630414 199103 1 006

iv

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang

dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang

baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam

memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga

menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah

untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya

bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul tahun 2018 ini merupakan

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan

mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas

Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara

transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2018 telah

berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 sebagaimana telah direviu

dengan Peraturan Bupati nomor 80 tahun 2017 tentang Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Strategis Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

v

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 46 Tahun 2008 Tentang :

Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor

06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Pada tahun 2018 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul naik type dari B ke A

yg disahkan oleh Perda Nomor ... Tahun 2018 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul dan Perbup Nomor 10 tahun 2018 Pembentukan dan

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bantul.

Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bantul adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang penanggulangan bencana dan pengurangan resiko

bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda

Pemerintahan, antara lain:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan

efisien

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana

secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan

mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana

sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan

pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan

vi

dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Target IKU,

disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria Sangat Tinggi, dengan

rata-rata capaian sebesar 97%. Ada 1 (satu) IKU pencapaiannya masuk

dalam kriteria sangat tinggi (97,34%), meliputi :

1. Desa Tangguh Bencana

2. Sekolah Siaga bencana

3. Relokasi Warga Korban Bencana

4. Kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi

respons time 15 menit

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari

penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga

penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan

program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya

perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan

kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

vii

Daftar Isi

Kata Pengantar ......................................................................................................... ii

Ikhtisar Eksekutif ....................................................................................................... iv

Daftar Isi ................................................................................................................... vii

Daftar Tabel .............................................................................................................. viii

Daftar Gambar .......................................................................................................... ix

Bab I Pendahuluan ................................................................................................ 1

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1

B. Pembentukan OPD... ................................................................................... 2

C. Susunan Organisasi ..................................................................................... 4

D. Keragaman SDM .......................................................................................... 6

E. Isu Strategis ................................................................................................. 7

Bab II Perencanaan Kinerja .................................................................................... 11

A. Rencana Strategis ........................................................................................ 11

1. Visi dan Misi ........................................................................................... 12

2. Tujuan dan Sasaran ............................................................................... 12

3. Kebijakan, Strategi dan Program ........................................................... 14

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 ............................................................. 20

C. Program untuk Pencapaian Sasaran............................................................ 24

Bab III Akuntabilitas Kinerja ..................................................................................... 25

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 ............................................. 26

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ......................................................... 27

C. Akuntabilitas Anggaran ............................................................................... 46

D. Efisiensi Sumber Daya ................................................................................. 49

Bab IV Penutup ....................................................................................................... 52

viii

Daftar Tabel

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ......................................... 13

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan ........................................................................ 17

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama ................................... 19

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 .................................................... 22

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018 .............................. 24

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja ............................................................... 26

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 ..................................... 26

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pertama ........................... 28

Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kedua ................................ 30

Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Ketiga ............................... 33

Tabel III.6 Sasaran Strategis yang Diampu Program ........................................... 41

Tabel III.7 Permasalahan dan solusi dalam fungsi penunjang ............................. 45

Tabel III.8 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018 ............ 47

Tabel III.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018 .................................. 49

Tabel III.10 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 .................... 50

ix

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi ................................................................................................. 5

Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan ...................................................................................... 6

Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin ........................................... 7

1

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sejarah Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bantul – Kegiatan respon penanggulangan

bencana baik yang bersifat lokal maupun lintas wilayah pernah

dilaksanakan oleh Kabupaten Bantul. SAR merupakan satuan tugas

yang dibentuk oleh BPBD Bantul yang pernah turut serta dalam

respon bencana gempa bumi tsunami aceh, tanah longsor di Jawa

tengah sampai dengan respon Erupsi Gunung Merapi. Gempa bumi

dengan kekuatan 5,9 SR pada tanggal 27 Mei 2006 memiliki nilai

historis tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat Bantul, karena

bencana ini terjadi di Bantul dan mengakibatkan ribuan masyarakat

bantul menjadi korban dan kerugian harta benda mencapai ratusan

juta. Dengan bekal semangat dan budaya ke-gotong royong-an

masyarakat bantul, membuktikan bahwa Bantul dapat bangkit dengan

cepat, dan hanya membutuhkan waktu 2 (dua) tahun mayarakat

bantul telah pulih dan beraktivitas seperti sebelum terjadinya bencana

gempa.

Banyaknya korban jiwa dan kerugian yang ditimbulkan oleh

gempa 27 Mei disadari betul, bahwa waktu itu baik masyarakat

maupun pemerintah Bantul belum siap dan Tangguh dalam

Menghadapi bencana, budaya sadar bencana belum dimiliki dan

diwariskan. Empat tahun setelah gempa, sesuai amanat Undang-

undang no. 24 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Bantul bersama

DPRD Kabupaten Bantul telah membuat Perda No. 05 Tahun

2010 Tentang Penanggulangan Bencana dan Perda No. 06 Tahun

2010 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul. Sehingga dalam tahap

ini, pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki lembaga yang

2

bertugas khusus dalam penanggulangan Bencana di masa-masa

mendatang.

Keberadaan lembaga Badan Penanggulangan Bencana

Daerah diamanatkan oleh UU No 24 tahun 2007, Permendagri No 46

Tahun 2008 sebagai penyelenggara urusan pemerintah di bidang

penanggulangan bencana mulai dari pra, saat dan pasca Bencana.


berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 dan Perda Kabupaten Bantul No

05 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana serta Perda

Kabupaten Bantul No 06 Tahun 2010 Tentang Pembentukan

Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bantul.


mengalami perubahan kelembagaan menjadi Badan Tipe A

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun

2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan/

melaksanakan fungsi penunjang sebagai koordinator, komando dan

pelaksana dalam bidang penanggulangan bencana baik pada masa

pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana.


dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun

2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Dalam melaksanakan tugas

tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

menyelenggarakan fungsi:

3

a. perumusan kebijakan bidang pencegahan bencana, penanganan

tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub urusan

bidang kebakaran;

b. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan bencana, penanganan

tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub urusan

bidang kebakaran;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan bencana,

penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub

urusan bidang kebakaran;

d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;

dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang

tugas dan fungsinya.


merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah,

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana dan

pengurangan resiko bencana. Permasalahan-permasalahan dan

hambatan yang dihadapi oleh BPBD Bantul saat ini tidak berdampak

serius terhadap capaian visi dan misinya.

B. Pembentukan OPD

Dasar Hukum pembentukan Badan penanggulangan Bencana

Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2015

Tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2013,

Tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

4

3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Standarisasi Data Kebencanaan

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2010 Tentang

Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul


Tentang Penanggulangan Bencana


tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Adapun Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana daerah

Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tugas Badan Penanggulangan bencana Kabupaten Bantul adalah :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha

Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana,

penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan

setara.

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan

bencana.

4. Menyusun, menetapkan, prosedur tetap penanggulangan bencana.

5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada

Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat

dalam kondisi darurat bencana.

6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.

7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5

8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan

Fungsi Badan Penanggulangan bencana Kabupaten Bantul adalah :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana

dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat,

efektif dan efisien.

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana

secara terencana, terpadu dan menyeluruh

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA ) Kabupaten Bantul Nomor

06 tahun 2010 Susunan Organisasi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah terdiri atas :

a. Kepala Badan

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul secara ex officio adalah

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bantul. Sedangkan secara operasional dipimpin oleh seorang

Kepala Pelaksana.

b. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah beranggotakan sembilan orang dengan

komposisi 5 ( lima ) orang adalah pejabat pemerintah daerah dan

4 (empat) orang adalah dari kalangan profesional (untuk saat ini

belum terisi).

c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Unsur pelaksana bertanggungjawab langsung kepada Kepala

Badan, membantu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

pelaksanaan penanggulangan bencana.

Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul berdasarkan Perda No 06 tahun 2010 adalah

sebagai berikut:

6

2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun

2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul terdiri dari :

a. Kepala Badan

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul secara ex officio adalah

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bantul. Sedangkan secara operasional dipimpin oleh seorang

Kepala Pelaksana.

b. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah beranggotakan sembilan orang dengan

komposisi 5 (lima) orang adalah pejabat pemerintah daerah dan

4 (empat) orang adalah dari kalangan profesional.

c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Unsur pelaksana bertanggungjawab langsung kepada Kepala

Badan, membantu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

pelaksanaan penanggulangan bencana.

KEPALA BPBD (Sekda)

UNSUR PENGARAH

SEKRETARIAT

UNSUR PELAKSANA

UNSUR PELAKSANA

KEPALA PELAKSANA 5 (lima) pejabat daerah 4

(empat) masyarakat

profesional

SEKSI

PENCEGAHAN DAN

KESIAPSIAGAAN

SEKSI

KEDARURATAN DAN

LOGISTIK

SEKSI

REHABILITASI DAN

REKONSTRUKSI

7

Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul didukung dengan

sumberdaya sebagai berikut: Sebagian besar anggota Satgas adalah non-

ASN atau Tenaga Kontrak yang bertugas 24 jam 7 hari secara bergilir

(shift). Jumlah keseluruhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di

BPBD Kabupaten Bantul per 30 September 2018 adalah 31 orang,

dengan kualifikasi pendidikan terakhir dan kepangkatan

KEPALA BADAN

UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA

SEKRETARIAT

Sub Bag Program

dan Pelaporan

Sub Bag Umum dan

Kepegawaian

Sub Bag Keuangan

BIDANG PENCEGAHAN

DAN KESIAPSIAGAAN

Seksi Pencegahan

Seksi Kesiapsiagaan

BIDANG KEDARURATAN

DAN LOGISTIK

Seksi Tanggap

Darurat, Evakuasi

dan Kebakaran

Seksi Logistik dan

Perbekalan

BIDANG REHABILITASI

DAN REKONSTRUKSI

Seksi Rehabilitasi

Seksi Rekonstruksi

8

D. Keragaman SDM

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri atas :

1) Kepala Pelaksana

2) Sekretaris

3) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

4) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

5) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

6) Sub bag Perencanaan dan Pelaporan

7) Sub Bag Umum dan Kepegawaian

8) Suba Bag Umum Keuangan

9) Seksi Pencegahan

10) Seksi Kesiapsiagaan

11) Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran

12) Seksi Logistik dan Perbekalan

13) Seksi Rehabilitasi

14) Seksi Rekonstruksi

15) Kelompok jabatan fungsional (juga belum terisi).

Jabatan Kepala Pelaksana dengan eselon III/b membawahi

Sekretaris Pelaksana dan tiga Kepala Seksi dengan eselon IV/a.

Jumlah keseluruhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di BPBD

Kabupaten Bantul per 31 Desember 2017 adalah 25 orang, dengan

kualifikasi pendidikan terakhir dan kepangkatan:

Tabel I.1

ASN BPBD Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No. Jumlah Jenis Pendidikan

1. SD 4

2. SMP 4

3. SMU 8

4. D3 3

5. S1 6

9

6. S2 6

JUMLAH 31

Tabel I.2.

ASN Berdasarkan Pangkat/Gol

No. Pangkat/ Gol Jenis Pendidikan

1. I 3

2. II 6

3. III 16

4. IV 6

JUMLAH 31

Sedangkan jumlah personil Satuan Tugas adalah:

Tabel I.3

Non ASN (Satgas BPBD) Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No. Jumlah Jenis Pendidikan

1. SD 2

2. SMP 16

3. SMU 152

4. D3 5

5. S1 30

6. S2 0

JUMLAH 205

Adapun berdasarkan jenis kelamin jumlah personil ASN

BPBD Kabupaten Bantul :

Tabel I.4

Jenis Kelamin ASN BPBD Kabupaten Bantul

Jenis Kelamin Jumlah

Perempuan 2 Orang

10

Laki-laki 29 Orang

Adapun berdasarkan jenis kelamin jumlah personil SATGAS non

ASN BPBD Kabupaten Bantul :

Tabel I.5

Jenis Kelamin Satgas Non ASN BPBD Kabupaten Bantul

Jenis Kelamin Jumlah

Perempuan 27 Orang

Laki-laki 178 Orang

.

E. Isu Strategis

Masyarakat Bantul, secara umum berpenghidupan dari sektor

agraris, industri kecil, perdagangan dan jasa, sebagian penduduk

bekerja di aras formal profesional (PNS, guru, pegawai swasta

menengah dan besar) dan sebagaian lain hidup dari industri wisata

dan pendidikan. Perjalanan historik dan dinamik dari waktu ke waktu

terjadi pula pergerseran struktural, dimana tingkat pendidikan

masyarakat makin meningkat seiring modernisasi dan perubahan

sosial yang makin memperkenalkan model mobilitas vertikal maupun

horisontal. Ditinjau dari struktur masyarakatnya, Kabupaten Bantul

tergolong heterogen, dari latar belakang etnik, agama dan kelompok

kepentingan. Dalam konteks realitas sosial, kelompok sosial elit

agama memiliki posisi yang strategis baik secara budaya maupun

sosial politik.

Nilai sosial budaya yang masih banyak berkembang dalam

masyarakat Bantul antara lain nilai; “guyup rukun” . modal social

capital ini sangat kuat berada dalam jiwa sosial masyarakat Bantul.

Nilai –nilai diatas menjadi dasar bagi kolektivitas dan solidaritas

komunitas, merawat dan bukan merusak, budaya gotong royong

saling membantu, dan etika penghargaan pada institusi agama dan

11

sosial yang berakar dalam rentang historis, menghargai latar belakang

yang berbeda, berorientasi kohesi sosial.

Dalam konteks penanggulangan bencana di kabupaten

Bantul. Nilai ini menjadi aktual disaat penanganan bencana

gempabumi, banjir dan longsor maupun ancaman lain yang terjadi di

kabupaten Bantul. Namun demikian modal sosial ini belum

terkonsolidasi dengan baik menjadi keputusan bersama untuk

kegiatan yang bersifat pengurangan risiko bencana yang menyeluruh

baik pada fase pra, saat maupun pasca bencana.

Dalam realitasnya, ada beberapa temuan yang perlu

disempurnakan terkait dengan keterpaduan penanganan bencana

baik pada sisi masyarakat maupun pada sisi pemerintah. Antara lain;

1. Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan

penanggulangan bencana. Hal ini disebabkan karena tidak ada

penyebaran pengetahuan pada level masyarakat oleh pemerintah

maupun non pemerintah pada masyarakat terkait penanggulangan

bencana. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan pengurangan

risiko bencana harus senantiasa dikembangkan dilevel masyarakat

sehingga mampu membentuk komunitas yang tangguh dan

tanggap pada ancaman yang ada disekitar masyarakat.

Peningkatan kapasitas individu dan masyarakat perlu dilakukan

terutama dalam hal pengetahuan dan pengembangan

kelembagaan penanggulangan bencana ditingkat masyarakat.

2. Peran tokoh masyarakat yang belum optimal dalam

penanggulangan bencana. Dalam perspektif sosiologis. Masayarkat

Bantul memiliki kepatuhan yang tinggi pada tokoh masyarakat

dalam beberapa aspek kehidupan. Namun demikian peran ini

belum maksimal diperankan dalam hal penanggulangan bencana.

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini (BPBD) mampu

12

mengembangkan keterlibatan tokoh masyarakat dalam setiap

kegiatan pengurangan risiko bencana.

3. Pengembangan pendidikan kebencanaan pada usia sekolah dasar

dan lanjutan. Selama ini hanya ada beberapa sekolah yang

mendapatkan pemahaman tentang pengurangan risiko bencana

berbasis sekolah. Perlu dikembangkan lebih jauh pendidikan

kebencanaan disekolah sehingga mampu memberikan bekal

pemahaman yang baik pada anak didik mengenai pengurangan

risiko bencana

4. Peran serta perempuan dalam kegaiatan penanggulangan

bencana. Peran serta perempuan dalam urusan penanggulangan

bencana masih sangat kecil, padahal setiap kali ancaman

menerpa, seringkali yang menjadi korban berasal dari kaum

perempuan. Oleh karena itu, pelibatan perempuan dalam setiap

perencanaan penanggulangan bencana yang sesuai yang niscaya.

5. Pelibatan pesantren dan perguruan tinggi di kabupaten Bantul.

Dalam perjalanan penanganan bencana di kabupaten Bantul belum

melibatkan pesantren dan perguruan tinggi secara maksimal.

6. Meskipun telah banyak produk hukum daerah yang ditetapkan

untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah,

namun penyediaan produk hukum daerah yang menaungi

kewenangan kelembagaan pengelolaan penanganan bencana

daerah (BPBD) secara fungsional dan optimal di Kabupaten Bantul

belum terwujud.

7. Belum memadainya kelembagaaan BPBD Kab Bantul berbanding

dengan ancaman bencana yang ada di Kab Bantul;

8. Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara

pemerintah pemerintah daerah dengan stakeholder lainnya;

9. Belum tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai untuk

upaya komprehensif dalam penanggulangan bencana, baik upaya

rehabilitasi maupun rekonstruksi wilayah.

13

10. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan informasi dan komunikasi

yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada

masyarakat;

11. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam

perencanaan pembangunan secara efektif dan berkesinambungan.

12. Masih terbatasnya alokasi dan pendanaan terhadap kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari dana daerah

14

BAB I I Perencanaan K iner ja

A. Rencana Strategis

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat

dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara

transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018.

Perencanaan strategis (Renstra) BPBD adalah suatu proses

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan

pada kurun waktu 2016 – 2021. Dimaksudkan pula untuk memberikan

landasan kebijaksanaan dalam penerapan operasional bagi seluruh

aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam

melaksanakan tugas sehari-hari, disamping itu juga dimaksudkan

untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai

hasil yang optimal secara selaras, serasi, dan seimbang, dengan

demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan

sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Selain itu Renstra juga dapat

menjadi alat justifikasi bagi pengalokasian anggaran tahunan.

Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi :

a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong

berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa

depan;

b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja)

SKPD pun sebagai dokumen operasional tahunan di SKPD

15

1. Visi dan Misi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang

dinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai dengan Renstra,

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

tahun 2016 – 2021 mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat,

cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan,

kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI)”

Dalam mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka

implementasinya dijabarkan dalam upaya-upaya yang dirumuskan dalam

misi dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Secara filosofis visi

tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul

yang:

1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan

jasmani, rohani dan sosial.

2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki

kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.

3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif,

mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu

berperan dalam kehidupan sosial.

4. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli,

saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.

5. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki

rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-

sama mewujudkan pembangunan.

6. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman,

menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

16

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang

dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-

langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan

Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai

berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan

bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas,

terampil dan berkepribadian luhur.

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada

percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan

kemiskinan.

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum,

pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis,

nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa

.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang

perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan

menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan

daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam

menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk

mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun tujuan dari Badan

Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Bantul :

- Memadukan upaya Penanggulangan Bencana dalam Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

- Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan dampak

bencana melalui usaha pemberian informasi dan pengetahuan,

pendidikan, pelatihan, peningkatan ketrampilan dan lain-lain

17

- Memulihkan dan meningkatkan secara baik kehidupan sosial

ekonomi, budaya dan lingkungan, serta perbaikan infrastruktur,

fasilitas umum dan sosial yang rusak akibat bencana

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten

Bantul yang tertuang di dalam RPJMD adalah Terpenuhinya sarana

prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Badan

Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Bantul

Tabel II.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Kabupaten

Bantul Dalam Menghadapi Bencana

Misi Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran/ IKU

1. Melindungi

Masyarakat

Kabupaten Bantul

dari ancaman

bencana melalui

pengurangan

resiko bencana

Memadukan upaya

penanggulangan

bencana dalam

rencana

pembangunan daerah

Kabupaten Bantul

Terciptanya

kesadaran

masyarakat

dalam kesiap-

siagaan bencana

Persentase

kecepatan

reaksi tanggap

darurat

bencana yang

memenuhi

respons time

15 menit

2. Membangun sistem

Penanggulangan

bencana yang

handal

Melindungi

masyarakat dari

ancaman bencana

dan dampak bencana

melalui usaha

Terciptanya

kesadaran

masyarakat

dalam kesiap-

siagaan bencana

Persentase

Sekolah Siaga

Bencana

18

Visi : Terwujudnya Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Kabupaten

Bantul Dalam Menghadapi Bencana

Misi Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran/ IKU

pemberian informasi

dan pengetahuan,

pendidikan, pelatihan,

peningkatan

ketrampilan dan lain-

lain

3. Menyelenggarakan

Penanggulangan

Bencana secara

terencana terpadu

dan menyeluruh

Memulihkan dan

meningkatkan secara

baik kehidupan sosial

ekonomi, budaya dan

lingkungan, serta

perbaikan

infrastruktur, fasilitas

umum dan sosial

yang rusak akibat

bencana

Terciptanya

kesadaran

masyarakat

dalam kesiap-

siagaan bencana

Persentase

Relokasi

Warga

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan

sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam

tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan

pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan.

Strategi yang diterapkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah

adalah :

- Pengembangan edukasi kebencanaan

19

- Meningkatkan peran serta masyarakat sebagai aktor utama

penanggulangan bencana dan dunia usaha dalam upaya

penanggulangan bencana, memberi pelayanan yang optimal mulai

dari fase pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana

- Diterapkannya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan

Kepala BPBD yang berhubungan dengan program penanggulangan

bencana, serta penyebarluasannya informasi kepada masyarakat

terkait regulasi, sehingga masyarakat dapat mengerti dan paham

Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil

oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Adapun tindakan

yang diambil Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pada penyelenggaraan

penanggulangan bencana, serta Meningkatkan kualitas pelayanan

masyarakat melalui program Reaksi Cepat

pemantauan/pengawasan terhadap kejadian bencana dan upaya

penanggulangan

- Mengoptimalkan bimbingan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan

teknis kegiatan simulasi penanggulangan bencana, secara

profesional terhadap berbagai program/kegiatan penanggulangan

bencana

- Meningkatkan pemahaman kemampuan masyarakat dan dunia

usaha dalam pengurangan resiko bencana

- Meningkatkan sarana prasarana mitigasi bencana

Dalam kerangka tersebut, Badan Penanggulangan Bencana

Daerah merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan

pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan

dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien

(berhasil guna), sebagai berikut :

.

20

Tabel II.2

Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Visi : Terwujudnya Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Kabupaten Bantul Dalam Menghadapi Bencana

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Misi 1 : Melindungi Masyarakat Kabupaten Bantul dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana

Memadukan upaya

penanggulangan bencana

dalam rencana

pembangunan daerah

Kabupaten Bantul

Terciptanya kesadaran

masyarakat dalam

kesiap-siagaan bencana

Pengembangan edukasi

kebencanaan

Meningkatkan kualitas dan

kuantitas SDM pada

penyelenggaraan

penanggulangan bencana,

serta Meningkatkan kualitas

pelayanan masyarakat melalui

program Reaksi Cepat

pemantauan/pengawasan

terhadap kejadian bencana

dan upaya penanggulangan

Misi 2 : Membangun sistem Penanggulangan bencana yang handal

Melindungi masyarakat dari

ancaman bencana dan

dampak bencana melalui


masyarakat dalam


Meningkatkan peran serta

masyarakat sebagai aktor

utama penanggulangan

Mengoptimalkan bimbingan,

pendidikan dan pelatihan,

pembinaan teknis kegiatan

21

Visi : Terwujudnya Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Kabupaten Bantul Dalam Menghadapi Bencana

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

usaha pemberian informasi

dan pengetahuan,

pendidikan, pelatihan,

peningkatan ketrampilan

dan lain-lain

bencana dan dunia usaha

dalam upaya penanggulangan

bencana, memberi pelayanan

yang optimal mulai dari fase

pra-bencana, tanggap darurat

dan pasca bencana

simulasi penanggulangan

bencana, secara profesional

terhadap berbagai

program/kegiatan

penanggulangan bencana

Misi 3 : Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh

Memulihkan dan

meningkatkan secara baik

kehidupan sosial ekonomi,

budaya dan lingkungan,

serta perbaikan

infrastruktur, fasilitas umum

dan sosial yang rusak

akibat bencana


masyarakat dalam


Diterapkannya Peraturan

Daerah, Peraturan Bupati,

Keputusan Kepala BPBD yang

berhubungan dengan program

penanggulangan bencana,

serta penyebarluasannya

informasi kepada masyarakat

terkait regulasi, sehingga

masyarakat dapat mengerti

dan paham

- Meningkatkan pemahaman

kemampuan masyarakat

dan dunia usaha dalam

pengurangan resiko

bencana

- Meningkatkan sarana

prasarana mitigasi bencana

22

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka

dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional

yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu

kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

6. Program Peningkatan Kesiapsiagaan, pencegahan, dan

Penanggulangan Kebakaran

7. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana

8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Alam

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas

kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai tujuan dan

merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan

sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan

dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang

digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Meningkatnya kualitas sarana

prasasrana mitigasi bencana

Persentase Sekolah Siaga Bencana

23

2 Terciptanya Kesadaran

Masyarakat dalam Kesiapsiagaan

Bencana

Persentase kecepatan reaksi

tanggap darurat bencana yang

memenuhi respons time 15 menit

3 Meningkatnya rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana

Persentase relokasi warga yang

terdampak

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun

2017 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Bdan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul melakukan cascade down Perjanjian Kinerja kepada

eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program

(cascading eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan

(cascading eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dan di Tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul melakukan Perjanjian Kinerja dari eselon II, III dan IV.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama

beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan

dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2018, IKU dan APBD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah

Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2018 sebagai berikut :

24

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Dwi Daryanto, M.Si

Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bantul

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suharsono

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya

sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja

jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Bantul, 18 Januari 2019

25

Pihak Kedua,

Suharsono

Pihak Pertama,

Drs. Dwi Daryanto, M. Si NIP. 19630414 199103 1 006

26

Organisasi Perangkat Daerah: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tahun Anggaran : 2019

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan Target

Tahunan Triwulan Target

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Terciptanya

kesadaran

masyarakat dalam

kesiapsiagaan

bencana

Persentase

kecepatan reaksi

tanggap darurat

bencana yang

memenuhi respon

time 15 menit

% 100

Triwulan I 0

Triwulan II 0

Triwulan III 0

Triwulan IV 100

Persentase

Sekolah Siaga

Bencana

% 3,7

Triwulan I 0

Triwulan II 0

Triwulan III 0

Triwulan IV 3,7

Persentase

Relokasi Warga

%

45,46

Triwulan I 0

Triwulan II 0

Triwulan III 0

Triwulan IV 45,46

Program Anggaran (Rp) Keterangan

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

5.165.195.130 Anggaran APBD :

Rp. 79.569.869.730

2. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

4.088.530.000 Anggaran :

Dekonsentrasi/TP

Rp. 0

3. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

100.000.000 Dana Keistimewaan Rp. 0

27

4. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

326.675.000

5. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

13.650.000

6. Program Peningkatan

Kesiapsiagaan, Pencegahan dan


Rp. 890.525.000

7. Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

Rp. 708.590.000

8. Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Wilayah Bencana

Rp. 65.980.254.600

Bantul, 18 Januari 2019

Pihak Kedua,

Suharsono

Pihak Pertama,

Drs. Dwi Daryanto, M. Si NIP. 19630414 199103 1 006

28

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah

kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya

pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui

perumusan program-program prioritas Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang

mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel II.4

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

No Sasaran Strategis Didukung jumlah program

1. Terciptanya pencegahan dan

kesiapan daerah dalam menghadapi

bencana

Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban

Bencana Alam

2. Terciptanya kondisi masyarakat

yang terlindungi dari bencana dan

dampak lanjutan bencana

Program Peningkatan

Kesiapsiagaan,

Pencegahan dan


3. Terciptanya pemulihan dan

perbaikan infrastruktur dan

masyarakat pasca bencana

Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Wilayah

Bencana

29

BAB I I I Akuntabi l i tas K iner ja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa

fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan

program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen

pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong

perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran

adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik

pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di

mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh

mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan

mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa

dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan

pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam

memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah

dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja

ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini,

antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam

penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan

skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam

penyusunan Laporan Kinerja ini.

30

Tabel III.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja Kode

1 ≥ 90,1 Sangat Tinggi

2 75,1 ≤ 90 Tinggi

3 65,1 ≤ 75 Sedang

4 50,1 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang

telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target

kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel III.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No Indikator Kinerja Utama

2018

Target Realisasi %

Realisasi

1 Persentase Sekolah Siaga

Bencana

3,19 3,87 100

2 Persentase kecepatan reaksi

tanggap darurat bencana yang

97 100 100

31

No Indikator Kinerja Utama

2018

Target Realisasi %

Realisasi

memenuhi respons time 15

menit

3 Persentase Relokasi Warga 27,28 36,36 100

Sumber : Esakip

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja

utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018, disimpulkan

bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-

rata capaian sebesar 100%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Rencana Penanggulangan Bencana adalah merupakan bentuk

dari perencanaan partisipatif dalam penanggulangan bencana yang

berfokus pada proses penyusunan rencana penanggulangan

bencana di tingkat Desa, Sekolah, Masyarakat, Lembaga usaha,

dan Satgas BPBD Kabupaten Bantul. Dari semua unsur tersebut

melibatkan partisipasi aktif masyarakat, perangkat desa, para

relawan, Warga sekolah, lembaga usaha dan para anggota Satgas

serta aparat BPBD Kabupaten Bantul.

32

Tabel III.3

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pertama

No Indikator Kinerja

Utama

Capaian

2017

2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap

2021 (%)

Target Reali

sasi

%

Realisasi

1. Persentase Sekolah

Siaga Bencana

2.69 3,19 3,87 100 4,7 82

Sumber : Esakip

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik.

Untuk Indikator Kinerja Utama Prosentase Sekolah Siaga Bencana

dengan target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 3,19%, realisasi

sebesar 3,87%, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi.

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 2,19% yang

juga sebesar 100%, maka capaian tahun 2018 sama dengan tahun lalu

sebesar 100%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 4,7%

Capaian tahun 2018 ini telah menyumbangkan 82% dari target akhir

Renstra tahun 2021. IKU ini didukung oleh kegiatan Pembentukan

Sekolah Siaga Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 105.990.000

terealisasi sebesar Rp. 104.075.000,- atau sebesar 98% adanya efisiensi.

Output yang dicapai adalah terbentuknya 3 sekolah siaga bencana yaitu

SMP 2 Kretek, SD Unggulan Aisyiyah, SD Muhammadiyah Insan Mandiri.

Sampai dengan tahun 2018 ada sebanyak 12 (dua belas) sekolah yaitu

SD 1 Trirenggo dan SMP 1 Pandak Bantul, SD Parangtritis, SD Ar Raihan,

SMP 2 Imogiri, SMA 1 Kretek, SMA 1 Bantul, SMA 2 Bantul SMK Kelautan

Bantul, SMP 2 Dlingo, SD 1 Trirenggo dan SMP 1 Pandak, SMP 2 Kretek,

SD Unggulan Aisyiyah, SD Muhammadiyah Insan Mandiri.

.

33

Sumber : Foto Sekolah Siaga Bencana SD Aisyiyah

Sumber : Foto Sekolah Siaga Bencana SD Aisyiyah

34

Sumber : Foto Sekolah Siaga Bencana SMPN 2 Kretek

Sumber : Foto Sekolah Siaga Bencana SMPN 2 Kretek

35

Tabel III.4

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kedua


Utama

Capaian

2017

2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi %

Realisasi

1.

Persentase

kecepatan reaksi

tanggap darurat

bencana yang

memenuhi respons

time 15 menit

2,69 97 100 100

100 100

Indikator Kinerja Utama yang ketiga adalah Persentase kecepatan

reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi respons time 15 menit

dengan target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 97%, realisasi sebesar

100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan

dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 90% atau tercapai sebesar

100%, maka capaian tahun 2018 sama sebesar 100%

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100% Capaian

tahun 2018 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra

tahun 2021.

Indikator kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang

merupakan formula respons time jajaran pemadam kebakaran, Salah satu

upaya tindak lanjut dari reformasi birokrasi adalah melaksanakan

perbaikan layanan publik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul dalam melakukan perbaikan layanan, diawali dengan

melakukan evaluasi terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam

memperoleh layanan. Evaluasi yang berwujud pengukuran kepuasan

36

pelanggan merupakan unsur penting dalam menyediakan pelayanan yang

lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif.

Sumber : Kebakaran Jalan JLS Sanden Bantul

37

Sumber : Kebakaran Gudang Code Rt 03 Trirenggo Bantul

38

Sumber : Gudang kayu Sruwuh RT 44 Donotirto Kretek Bantul

Dalam konteks ini, prinsip pelayanan yang mencakup: mudah,

transparan dan tepat waktu bukan sekedar slogan, melainkan benar-benar

menjadi kenyataan. Dinamika selera dan preferensi pelanggan, dalam hal

ini masyarakat, selalu berkembang, sehingga perlu upaya-upaya untuk

melakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi. Dalam rangka penyesuaian itu harus ada indentifikasi kritis

dalam bentuk feed back dan langsung, karena pelayanan publik harus

39

ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas dimaksud

adalah ketercapaian indikator-indikator mutu, sedangkan kuantitas yang

dimaksud adalah daya jangkau layanan. Kesemuanya ini membutuhkan

keterlibatan semua pihak dalam melakukan perbaikan layanan publik.

Hasil survey bulan Desember 2018 menunjukkan nilai indeks untuk

pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bantul adalah 3,241. Apabila nilai tersebut dikonversikan dengan nilai

dasar 25 maka hasilnya adalah 81,03. Berdasarkan perhitungan tersebut

dapat dikatakan bahwa mutu pelayanan di BPBD Kabupaten Bantul

adalah B, ini berarti bahwa kinerja pelayanan di BPBD Kabupaten Bantul

adalah Baik

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan dari 14 indikator

hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks X Nilai Dasar = 3,241X 25 =

81,03

b. Mutu Pelayanan B

c. Kinerja Unit Pelayanan Baik.

Sementara itu, nilai SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang dicapai

oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul pada

akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran adalah 34,71 %, masih

sama dari tahun sebelumnya yang hanya 34,71%. Artinya bahwa sarana

dan prasarana serta kemampuan SDM yang tersedia saat ini sebesar

angka tersebut diatas;

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) sebesar 100 %, hal

ini juga masih sama dari tahun sebelumnya yang hanya 100%. Artinya

bahwa kecepatan pergerakan personil dan mobilisasi peralatan menuju

titik terjadinya bencana sebesar angka tersebut diatas; kendala yang

dihadapi antara lain adalah kepadatan arus lalu lintas, dan distansi yang

harus ditempuh menuju titik kejadian.

40

Terkait pelayanan aparat BPBD terhadap warga masyarakat yang

terpapar bencana kebakaran, instrumen yang menjadi acuan dalam

formula ini adalah bahwa sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum

yang ditetapkan Kemendagri, Time Response bagi Satuan Tugas

Pemadam Kebakaran adalah tidak lebih 15 menit dimulai dari titik

keberangkatan (markas) hingga ke titik kejadian bencana. Sehingga untuk

tahun 2018 nilai capaiannya adalah 9,62. Hal ini didorong oleh semakin

bertambahnya sarana dan prasarana peralatan, bertambahnya mobil

pemadam kebakaran, bertambahnya pos pemadam kebakaran yg

mendekati WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran), kapasitas aparat,

motivasi kerja dan etos kerja.

Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada

Wilayah Manajemen Kebakaran adalah 100%, dengan adanya hibah 6

(enam) unit damkar dari KPK, total mobil pemadam yang dimiliki ada 8

unit sudah terekondisi dan siap pakai.

Indikator Kinerja Utama ini didukung oleh kegiatan

Penanggulangan bencana kebakaran dengan anggaran sebesar Rp.

206.756.000,00 terealisasi sebesar Rp. 191.624.300,00,- atau sebesar

93%. hal ini tidak mencapai target 100% dikarenakan adanya efisiensi.

Tabel III.5

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Ketiga


Utama

Capaian

2017

2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi %

Realisasi

1. Persentase Relokasi

Warga

27 27,28 36,36 100 100 100

41

Indikator Kinerja Utama Persentase relokasi warga dengan target

yang ditetapkan tahun 2018 adalah 45,46%, realisasi sebesar 45,46%,

tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan

realisasi tahun sebelumnya sebesar 98% atau tercapai sebesar 100%,

maka capaian tahun 2018 sama sebesar 100%

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100% Capaian

tahun 2018 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra

tahun 2021. Formula dari indikator ini adalah: Penyebut adalah 55 KK

yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2021, sedangkan

Pembilangnya adalah 5 KK yang ditargetkan setiap tahun.

Indikator Utama Kinerja ini didukung oleh kegiatan Relokasi korban

bencana alam dengan anggaran sebesar Rp. 254.561.500,- terealisasi

sebesar Rp. 223.937.920,- atau sebesar 88%. Output yang dicapai adalah

terlaksananya bantuan relokasi rumah bagi 10 KK korban bencana tanah

longsor dan kegiatan Penyiapan Lahan Lahan untuk Relokasi Bencana

Alam dengan anggaran sebesar Rp. 507.650.000,- terealisasi sebesar Rp.

495.516.500,- atau sebesar 98%. Output yang dicapai adalah tersedianya

lahan untuk relokasi warga.

Adapun warga yang direlokasi di tahun 2018 yaitu :

- Ngadiyem alamat Cempluk RT 01, Mangunan, Dlingo, Bantul

- Aris Diyanto alamat Cempluk RT 01, Mangunan, Dlingo, Bantul

- Sogi alamat Cempluk RT 02, Mangunan, Dlingo, Bantul

- Giyanto alamat Cempluk RT 02, Mangunan, Dlingo, Bantul

- Ngagiman alamat Mangunan RT 16, Mangunan, Dlingo, Bantul

- Saliyem alamat Mangunan RT 16, Mangunan, Dlingo, Bantul

- Paeso alamat Kanigoro RT 29, Mangunan, Dlingo, Bantul

- Sutiyo alamat Cempluk RT 02, Mangunan, Dlingo, Bantul

- Sugiman alamat Kanigoro RT 29, Mangunan, Dlingo, Bantul

- Suwardi alamat Cempluk RT 01, Mangunan, Dlingo, Bantul

42

43

44

Dalam mengoptimalkan upaya penanggulangan bencana di

Kabupaten Bantul, BPBD perlu menggalang kemitraan dengan berbagai

pihak. Untuk itu BPBD perlu memperkuat Forum Pengurangan Risiko

Bencana (Forum PRB) Kabupaten Bantul dan Relawan untuk

meningkatkan sinergi dan mempercepat kemajuan penyelenggaraan

penanggulangan bencana di daerah. Perkuatan ini dilakukan dengan

membangun eksistensi Forum PRB dan Relawan serta mengadakan

pertemuan-pertemuan berkala dalam merencanakan penanggulangan

bencana secara bersama. Kemudian pemerintah perlu meningkatkan

kapasitas Forum PRB baik dari segi kriteria keanggotaan yang mampu

mendorong dan mempercepat upaya penanggulangan bencana maupun

pengetahuan dan kemampuan sumber daya Forum PRB dalam

penanggulangan bencana.

Selain itu, pemerintah juga perlu menjalin kemitraan dengan sektor

usaha dalam pengurangan risiko bencana untuk menunjang

penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bantul.

Kemitraan ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi dari

dunia usaha untuk terlibat dalam peyelenggaraan penanggulangan

45

bencana terutama untuk pemenuhan dan persediaan kebutuhan-

kebutuhan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana.

Persentase peran serta masyarakat adalah indikator kinerja yang

menunjuk pada responsivitas dan partisipasi warga masyarakat berupaya

dan bergiat untuk meningkatkan pembelajaran dan pemahaman dalam

kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Permasalahan :

1. Jumlah pembentukan desa tangguh bencana melalui APBD I tidak

dapat di pastikan setiap tahunnya

2. Dalam mewujudkan Kabupaten Tangguh bencana perlu percepatan

penambahan jumlah pembentukan desa tangguh bencana

3. Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara

pemerintah pemerintah daerah dengan stakeholder lainnya;

4. Belum tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai untuk upaya

komprehensif dalam penanggulangan bencana, baik upaya

rehabilitasi maupun rekonstruksi wilayah.

5. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan informasi dan komunikasi

yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada

masyarakat;

6. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam

perencanaan pembangunan secara efektif dan berkesinambungan

7. Masih minimnya pemahaman sebagian masyarakat dan stakeholder

terhadap upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bantul.

8. Beragamnya potensi ancaman bencana di wilayah Kabupaten Bantul

9. Belum adanya kurikulum pengurangan risiko bencana yang menjadi

pedoman bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Bantul.

10. Terbatasnya Sumber Daya Manusia di BPBD Kabupaten Bantul

11. Jumlah desa dan sekolah di Kabupaten Bantul yang cukup banyak

12. Kurangnya sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu

evakuasi, penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di

sepanjang pantai dan sungai serta togor EWS

46

Solusi :

1. Penambahan jumlah pembentukan desa tangguh bencana dan

sekolah siaga bencana melalui APBD I maupun APBD II

2. Pembentukan desa tangguh bencana melalui APBD II setiap tahunnya

perlu di tambah dari 2 desa ke 4 atau 5 desa.

3. Peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat dalam pengurangan

resiko bencana.

4. Pengarusutamaan mitigasi bencana yang menjadi program prioritas

dalam pengurangan resiko bencana.

5. Integrasi/ pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam

RPJMD di Kabupaten Bantul yang didukung oleh seluruh OPD di

Kabupaten Bantul

6. Penetapan kurikulum pendidikan yang berbasis Mitigasi/ Pengurangan

risiko bencana

7. Peningkatan jumlah personil BPBD dan Fasilitator Masyarakat untuk

mendukung program Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Sekolah

Siaga Bencana (SSB).

8. Penambahan sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu

evakuasi, penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di

sepanjang pantai dan sungai serta togor EWS

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Indikator Kinerja Utama

OPD yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pengembangan edukasi kebencanaan lebih ditingkatkan

b. Meningkatkan peran serta masyarakat sebagai aktor utama

penanggulangan bencana dan dunia usaha dalam upaya

penanggulangan bencana, memberi pelayanan yang optimal

mulai dari fase pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana

c. Diterapkannya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan

Kepala BPBD yang berhubungan dengan program

penanggulangan bencana, serta penyebarluasannya informasi

kepada masyarakat terkait regulasi, sehingga masyarakat dapat

47

mengerti dan paham

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program

yang dilakukan terkait peningkatan sasaran strategis Pada tahun 2018,

program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis diampu oleh program

yaitu :

1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban bencana Alam

(BPBD). Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp

4.455.330.700 dan terealisasi sebesar Rp 3.920.708.264,00 atau 88%.

Sasaran dari program ini adalah terciptanya pencegahan dan kesiapan

daerah dalam menghadapi bencana. Adapun kegiatan-kegiatan di

dalam program ini adalah sebagai berikut:

a) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

dengan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- terealisasi sebesar Rp.

23.980.000,- atau sebesar 35 % hal ini tidak mencapai target 100%

dikarenakan selain efisiensi ada faktor eksternal yaitu bencana alam

yang pada tahun 2018 bisa dibilang di sepanjang tahun 2018

bencana alam tidak terlalu signifikan. Output yang dicapai adalah

terlaksananya evakuasi korban bencana.

b) Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana

alam dengan anggaran sebesar Rp. 848.610.000,- terealisasi

sebesar Rp. 770.001.000,- atau sebesar 91%. Output pada kegiatan

ini adalah terlaksananya pelatihan pemadam kebakaran dan tanah

longsor di 14 desa.

c) Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam dan sosial

dengan anggaran sebesar Rp. 1.443.925.000,- terealisasi sebesar

Rp. 1.116.798.000,- atau sebesar 85,25%. Output yang dicapai

adalah terlaksananya kegiatan gelar budaya dalam rangka refleksi

gempa bumi dan FGD Kabupaten Tangguh Bencana.

d) Pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam dengan

anggaran sebesar Rp. 162.343.200,- terealisasi sebesar Rp.

123.953.184,- atau sebesar 76%. Output yang dicapai adalah

48

terlaksananya penyaluran bantuan berupa bahan makanan, bahan

bangunan dan air bersih. Di kegiatan ini tidak terserap 100%

dikarenakan untuk bantuan air bersih hny terserap 70%, hal ini

karena di tahun 2018 untuk bencana kekeringan tidak membutuhkan

waktu lama sehingga masyarakat yang terdampak tidak begitu

banyak membutuhkan bantuan air bersih.

e) Pengembangan desa siaga bencana dengan anggaran sebesar Rp.

87.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 87.800.000,- atau sebesar 0%.

Output yang dicapai adalah pengembangan 4 desa tangguh bencana

yang sudah terbentuk untuk menuju desa tangguh bencana tingkat

madya.

f) Gladi posko dan gladi lapang dengan anggaran sebesar Rp.

307.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 306.050.000,- atau sebesar

99,6%. Output yang dicapai adalah terlaksananya gladi atau

simulasi.

g) Pengembangan budaya sadar bencana dengan anggaran sebesar

Rp. 22.582.000,- terealisasi sebesar Rp. 22.282.500,- atau sebesar

98%. Output yang dicapai meningkatnya pemahaman budaya sadar

bencana bagi lurah di 75 desa.

h) Penyelenggaraan posko pengendalian bencana dengan anggaran

sebesar Rp. 34.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.000.000,- atau

sebesar 82,98 %. Output yang dicapai adalah terselenggaranya

posko kedaruratan bencana. Di output ini tidak mencapai target

100% dikarenakan efisiensi dan faktor eksternal bencana alam.

i) Penguatan kapasitas Satgas BPBD dengan anggaran sebesar Rp.


84,95 %. Output yang dicapai adalah meningkatnya kemampuan

satgas BPBD dengan pelatihan-pelatihan.

j) Penguatan FPRB dengan anggaran sebesar Rp. 57.000.000,-

terealisasi sebesar Rp. 56.600.000,- atau sebesar 99,30 %. Output

49

yang dicapai terfasilitasinya Forum Pengurangan Risiko Bencana

(FPRB) yang ada di tingkat kabupaten.

k) Pembentukan Sekolah Siaga Bencana dengan anggaran sebesar

Rp. 105.990.000,- terealisasi sebesar Rp. 104.075.000,- atau

sebesar 98,19 %. Output yang dicapai adalah terbentuknya 3

sekolah siaga bencana yaitu SMP 2 Kretek, SD Unggulan Aisyiyah,

dan SD Muhammadiyah Insan Mandiri.

l) Pembentukan Desa Tangguh Bencana dengan anggaran sebesar


sebesar 99,66%. Output yang dicapai adalah terbentuknya 2 Desa

Tangguh Bencana yaitu desa Sriharjo dan desa Srimartani.

m) Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan dengan anggaran

sebesar Rp. 255.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 252.050.000,-

atau sebesar 98,65%. Output yang dicapai adalah tersedianya

sistem aplikasi kebencanaan berbasis android.

n) Pengembangan Sekolah Siaga Bencana dengan anggaran


98,97% Output yang dicapai adalah pengembangan sekolah siaga

bencana yang sudah terbentuk untuk menuju sekolah siaga bencana

tingkat madya.

o) Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana dengan anggaran


sebesar 90,07% Output yang dicapai adalah Tersusunnya dokumen

Rencana Penanggulangan Bencana.

2. Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan

Penanggulangan Kebakaran. Program ini didukung dengan anggaran

sebesar Rp. 206.756.000,- dan terealisasi sebesar Rp 191.624.300,-

atau 92,68%. Sasaran dari program ini adalah terciptanya kondisi

masyarakat yang terlindungi dari bencana dan dampak lanjutan

bencana. Adapun kegiatan-kegiatan di dalam program ini adalah

sebagai berikut :

50

a) Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

dengan anggaran sebesar Rp. 60.756.000,- terealisasi sebesar Rp.

60.756.000,- atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah

tercapainya kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang

memenuhi respons time 15 menit.

b) Pendidikan dan Pelatihan Bahaya Kebakaran dengan anggaran

sebesar Rp. 146.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 130.868.350

atau sebesar 89,64%. Output yang dicapai adalah dilaksanaknnya

diklat pemadam 1 yang bersertifikat dari Kemendagri.

3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana. Program ini

didukung dengan anggaran sebesar Rp. 762.211.500,- dan terealisasi

sebesar Rp 719.454.420,- atau 94,38%. Sasaran dari program ini

adalah terciptanya pemulihan dan perbaikan infrastruktur dan

masyarakat pasca bencana. Adapun kegiatan-kegiatan di dalam

program ini adalah sebagai berikut :

a) Relokasi korban bencana alam dengan anggaran sebesar Rp.


87,97%. Output yang dicapai adalah terlaksananya bantuan relokasi

rumah bagi 10 KK korban bencana tanah longsor.

b) Penyiapan Lahan untuk Relokasi Bencana Alam dengan anggaran

sebesar Rp. 507.650.000,- terealisasi sebesar Rp. 495.516.500,-

atau sebesar 97,61%. Output yang dicapai adalah tersedianya lahan

untuk relokasi.

Berikut tabel sasaran strategis yang diampu oleh program sebagai

berikut :

51

Tabel. III.6

Sasaran Strategis yang diampu Program

No Sasaran Strategis Program

1. Terciptanya pencegahan dan


bencana

Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban

Bencana Alam

2. Terciptanya kondisi masyarakat

yang terlindungi dari bencana dan

dampak lanjutan bencana

Program Peningkatan

Kesiapsiagaan,

Pencegahan dan


3. Terciptanya pemulihan dan

perbaikan infrastruktur dan

masyarakat pasca bencana

Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Wilayah

Bencana

Selain program pendukung sasaran ada 4 (empat) program rutin

yang di ampu oleh Sekretaris Pelaksana yang terkait dengan operasional

di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Program ini bersifat

supporting dari tugas pokok fungsi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah, program tersebut antara lain;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Capaian Program ini diukur dengan indikator Nilai AKIP Badan

Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2018 mentargetkan 85

terealisasi sebesar 80,17 dengan capaian sebesar 94,3%. Capaian

Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul.

Pada tahun sebelumnya Nilai AKIP Badan Penanggulangan Bencana

Daerah sebesar 78,51 sehingga pada tahun ini ada kenaikan sebesar

1,6. Program ini di dukung dengan 3 (tiga) Kegiatan, yaitu ;

- Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

52

- Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

- Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Jumlah anggaran di program ini sebesar adalah Rp 4.171.555.400,-

dengan realisasi sebesar Rp 3.667.022.951,- atau sebesar 87,91%.

adapun realisasi dari kegiatan – kegiatan tersebut adalah sebagai

berikut :

a. Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran pagu


465.327.974,- atau sebesar 85,70%, output yang dicapai adalah

terealisasikannya pembayaran honor pengelola keuangan, barang

dan kepegawaian, penyediaan benda pos (materai dan perangko),

alat tulis kantor, alat listrik, penyediaan peralatan dan bahan

pembersih, pembayaran rekening air, listrik, telepon, surat kabar

harian, belanja dekorasi, belanja publikasi, sewa frekuensi dan

pajak radio, cetak dan penggandaan.

b. Penyediaan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan pagu


273.986.897,- atau sebesar 90,33%, output yang di capai adalah

tersedianya makan minum rapat, makan minum tamu dan makan

minum operasinal kegiatan, serta perjalanan dinas luar daerah dan

dalam daerah.

c. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran dengan pagu

Rp. 3.325.296.000,- terealisasi Rp. 2.927.708.080,- atau sebesar

88,04%. Output yang dicapai adalah terbayarnya honorarium 189

orang tenaga kontrak.

Anggaran yang tidak terserap merupakan efisiensi dari penggunaan

anggaran baik itu pada kegiatan penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan perkantoran maupun kegiatan penyediaan rapat-

rapat koordinasi dan konsultasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

53

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan pemenuhan

sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2018 mentargetkan 100%

terealisasi sebesar 93,49%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator

kinerja program ini tercapai sebesar 87,65 sehingga pada tahun ini ada

kenaikan sebesar 1%. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun

Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini baru

mencapai sebesar 93,49%. Hal ini dikarenakan ada efisiensi di

beberapa kegiatan. Program ini di dukung dengan 5 (lima) Kegiatan,

yaitu ;

- Pembangunan Gedung

- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

- Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Adapun realisasi dari kegiatan - kegiatan tersebut adalah :

a. Pembangunan gedung kantor dengan indikator kinerjanya adalah

jumlah penyempurnaan pembangunan gedung pos pemadam

kebakaran yang tahun 2017 telah membangun 3 pos di Kecamatan

Banguntapan, Kecamatan Kasihan, dan Kecamatan Imogiri dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 635.250.000,- terealisasi sebesar Rp.

625.635.000,- atau sebesar 98,49%.

b. Pengadaan peralatan dan perlengkapan dengan indikator kinerja

kegiatan adalah jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan

yang diadakan di tahun 2018 ada 9 paket pengadaan yaitu

pengadaan EWS, pengadaan Chainsaw, pengadaan perlengkapan

satgas (PBK, SAR, TRC), dan pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor (komputer, printer dan LCD Proyektor,

mebelair), dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.008.183.400,-

terealisasi sebesar Rp. 992.857.800,- atau sebesar 98,48%.

c. Pemeliharaan rumah dan gedung kantor dengan indikator kinerja

kegiatan adalah jumlah bulan pemeliharaan dan rehab gedung

54

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- terealisasi

sebesar Rp. 85.841.650,- atau sebesar 95,38%.

d. Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional dengan indikator

kinerja kegiatan jumlah bulan pemeliharaan dan rehabilitasi mobil

pemadam kebakaran. Ada 3 unit mobil pemadam yang di

rehabilitasi, total anggaran utk kegiatan ini sebesar Rp.

2.609.569.500,- terealisasi sebesar Rp. 2.430.932.499,- atau

sebesar 93,15%..

e. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan dengan indikator kinerja

kegiatan jumlah bulan pemeliharaan peralatam dan perlengkapan

kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 245.500.000,-

terealisasi sebesar Rp. 154.595.750,- atau sebesar 62,97%,

outputnya adalah terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor

serta pemeliharaan EWS di pantai selatan.

Dari Realisasi Program Sarana dan Prasarana Aparatur tidak dapat

mencapai 100%. Dikarenakan efisiensi pada kegiatan

pemeliharaan peralatan dan perlengkapan yang juga

mempengaruhi jumlah serapan anggaran.

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

Capaian dari program ini adalah indikator Cakupan peningkatan disiplin

aparatur pada tahun 2018 mentargetkan 100% terealisasi sebesar

97,92%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator kinerja program ini

juga mencapai 90 sehingga di tahun ini tager kinerja masih sama pada

tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun

Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini

sudah mencapai 100%. Ada 1 (satu) kegiatan yang diampu di program

peningkatan disiplin aparatur yaitu kegiatan pengadaan sarana dan

prasarana peningkatan disiplin aparatur dengan pagu anggaran Rp.

259.800.000,- terealisasi Rp. 254.401.000,- atau sebesar 97,92%.

Keluaran yang dihasilkan di kegiatan ini adalah berupa belanja pakaian

kerja lapangan untuk Satuan tugas (Pusdalops, PBK, TRC, SAR), dan

55

pakaian tahan panas.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur pada tahun 2018 mentargetkan 100%

terealisasi sebesar 97,17%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator

kinerja program ini tercapai sebesar 100 sehingga pada tahun ini

hanmpir sama. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra

yang mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini mencapai

sebesar 97,17%. Di Program ini hanya ada 1 (satu) kegiatan yaitu

kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan

Kapasitas Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 212.950.000,-

yang terealisasi sebesar Rp. 206.930.000,- atau sebesar 97,17%.

Output dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas aparatur yang

dilaksanakan di Kota Malang selama 3 hari. Anggaran ini tidak terserap

100% dikarenakan ada efisiensi anggaran.

Permasalahan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah

perlu perhatian khusus. Berikut tabel permasalahan dan solusi yang

bisa diharapkan.

Tabel. III.7 Permasalahan dan Solusi dalam Fungsi Penunjang

No Permasalahan Solusi

1 Kekurangan personil pengelola

pengadaan barang dan jasa

Mengupayakan tambahan tenaga

baik ASN maupun non ASN

2 Waktu Pengajuan proses

pengadaan lelang terlambat

(Triwulan III-IV)

Pembuatan jadwal periodesasi

pengajuan berkas permohonan

lelang

3 Aplikasi SPSE sering mengalami

gangguan

Konsultasi dengan LKPP Jakarta

4 Belum dipahaminya peraturan Bimtek, FGD, Forkom pengadaan

56

No Permasalahan Solusi

pelaksanaan pengadaan barang

dan jasa.

barang dan jasa

5 Kurangnya personil yang

menunjang tupoksi

Mengupayakan pengadaan

tenaga non PNS

6 Belum memiliki ruang kerja yang

memenuhi syarat yang

mengakibatkan kurang nyaman

dalam bekerja

Merencanakan rehabilitasi ruang

kerja

7 Belum maksimalnya pengelolaan

surat menyurat dan peralatannya

Mendayagunakan personil yang

ada dan pengelolaan surat-surat

sesuai kemampuan SDM

8 Koordinasi pimpinan yang belum

maksimal sehingga petugas

teknis (staf) sering menunggu

perintah sehingga penyelesaian

suatu pekerjaan menjadi kurang

maksimal

Perlu penguatan komunikasi dan

koordinasi di internal unit kerja

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan

Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah

pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun

Anggaran 2018 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah

16.530.996.439,- terealisasi sebesar Rp. 1.715.184.826,- yang digunakan

untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja

langsung sebesar Rp. 13.279.760.034,- total penyerapan anggaran 2018

sebesar 90,70%.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan

untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung

pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

57

Tabel III.8

Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018

No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) %

1 Terciptanya pencegahan dan


bencana

395.990.000

3,8

2 Terciptanya kondisi masyarakat yang

terlindungi dari bencana dan dampak

lanjutan bencana

206.756.000 7,3

3 Terciptanya pemulihan dan perbaikan

infrastruktur dan masyarakat pasca

bencana

254.561.500 4,7

Jumlah 857.307.500 15,8

Belanja Langsung Pendukung 5.424.298.200 36,87

Total Belanja Langsung 14.710.519.500 100

Sumber : Realisasi 2018

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk

penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk

belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk

program/kegiatan utama sebesar Rp. 857.307.500,- atau sebesar 15,8%

dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan

pendukung sebesar Rp 5.424.298.200,- atau sebesar 36,87% dari total

belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan

anggaran paling besar adalah sasaran Terciptanya Kesadaran

Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Bencana dengan besaran anggaran

7,3% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan

anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatnya kualitas

58

sarana prasasrana mitigasi bencana sebesar 3,8% dari total anggaran

belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 90,7% dari

total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan

bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan

penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan

utama sebesar 15,8%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan

pendukung sebesar 36,87%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran

terbesar pada program/kegiatan di IKU Program Pencegahan Dini dan

penanggulangan Bencana Alam pada kegiatan Penanggulangan bencana

kebakaran sebesar 7,3%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada

program/kegiatan di IKU Program Pencegahan Dini dan penanggulangan

Bencana Alam pada kegiatan Pembentukan Sekolah Siaga Bencana

sebesar 3,8%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka

sasaran Terciptanya Kesadaran Masyarakat dalam Kesiapsiagaan

Bencana menyerap anggaran paling besar yaitu 7,3% dari target.

Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas sarana prasasrana mitigasi

bencana menyerap anggaran terkecil yaitu 3,8% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian

Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.9

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No Indikator

Kinerja

Kinerja Anggaran

Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi

(Rp) %

1 Persentase

Sekolah Siaga

Bencana

3.19 3,87 100 105.990.000 104.075.000 98

59

No Indikator

Kinerja

Kinerja Anggaran

Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi

(Rp) %

2 Persentase

kecepatan

reaksi tanggap

darurat

bencana yang

memenuhi

respons time

15 menit

97 100 100

206.756.000 191624.300 93

3 Persentase

Relokasi

Warga

27.28 27 98 254.561.500 223.937.920 88


D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 9,3%, dari

total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan

bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi,

yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat

penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 9%,

sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 4,4%.

Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar

pada program/kegiatan di IKU Program Pencegahan Dini dan

penanggulangan Bencana Alam pada kegiatan Penanggulangan bencana

kebakaran sebesar 25.%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada

program/kegiatan di IKU Program Pencegahan Dini dan penanggulangan

Bencana Alam pada kegiatan Pembentukan Sekolah Siaga Bencana

sebesar 0%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka

60

sasaran Terciptanya Kesadaran Masyarakat dalam Kesiapsiagaan

Bencana, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 25% dari

anggaran target. Sedangkan sasaran Masyarakat dalam Kesiapsiagaan

Bencana, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan

sebagai berikut:

Tabel III.10

Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No Indikator Kinerja Anggaran

Target (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi %

1 Persentase Sekolah

Siaga Bencana

105.990.000 104.075.000 1.915.000 1,8

2 Persentase kecepatan

reaksi tanggap darurat

bencana yang

memenuhi respons time

15 menit

206.756.000 191.624.300 15.131.700 7,32

3 Persentase Relokasi

Warga

254.561.500 223.937.920 30.623.580 12

Jumlah 567.307.500 519.637.220 47.670.280 21,12

Belanja Langsung

Pendukung

5.424.298.200 4.831.787.984 340.224.000 6,27

Total Belanja langsung 14.710.519.500 13.279.760.034 395.654.750 2,69


61

BAB IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah

proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-

prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum,

kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan

pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan

yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari

masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan

gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah

sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul telah

memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran

strategisnya. Sebanyak 3 sasaran, 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang

tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi

masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang

melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100% atau kinerja kriteria

Sangat Tinggi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap

seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021

khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 dipenuhi sesuai dengan harapan.

Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang

ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan

ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan

hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan

62

ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi

di esok hari.

Laporan Kinerja SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN … fileDaerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Documents