Jenis Tindakan
kewajibanmendaftar
stigma-tisasi OMS
pemba-tasanakses
pelarang-an
aktivitas
pelarang-an
organisasi
pemben-tukanaturan
turunan
17
53
66
6
2516
6
26
42
71415
2
35
91
1 128 1113
penyeder-hanaansanksi
0 07
kriminal-isasi
Juli 2014- Juni 2015Juli 2015-Juni 2016Juli 2016-Juni 2017
Pelaku Tindakan
Kemendagri
Pimpinan OMSNGO
DPR/MPR/DPRD
PemerintahKabupaten KotaTOTAL: 188 kasus
PemerintahProvinsiTOTAL: 46 kasus
TOTAL: 24 kasus
TOTAL: 25 kasus
TOTAL: 23 kasus
12
3
4
5
5 Besar pelaku tindakan dengan jumlah kasus tindakan terbanyak periode tahun 2014-2017
SUMBER : Laporan Monitor ing dan Evaluasi (monev)I I , I I I , dan IV per iode 2014-2017 o leh Koal is i Kebebasan Berser ikat (KKB) .
Jenis Korban
OMS yang tidak memilikiSKT dan/atau tidak terdata
UU ORMAS
ORMASTIDAK
TERDAFTAR
OMS yang dianggap intoleran, meresahkan, sesat, menistakan agama, danmenyalahgunakan izin demikepentingan pribadi
OMS
OMS yang dianggapanti-Pancasila dananti-NKRI
Lembaga/OMS Asing
OMS dengan SKTkadaluarsaEXPIRED
OMS yang tidak berbadanhukum/dianggap tidakberbadan hukum
ILEGAL
BAHAYAUU ORMAS
SOLUSIHUKUMTANPA
UU ORMAS
Undang-Undang yang mengaturhal-hal administratif OMS di Indonesia:
UU Keterbukaan Informasi Publik
UU Yayasan
Staatsblad 1870 tentang Perkumpulan Berbadan Hukum
KUHP yang mengaturtentang tindak pidana
Landasan hukum gunamenindak perilaku radikal, kekerasan, pengrusakan, hingga intoleransi dari OMS:
Staatsblad 1870seharusnya dapat diperbarui menjadi UU Perkumpulan untuk mengatur Perkumpulan Ber-badan Hukum dan Perkumpulan Tidak Berbadan Hukum
UU ORMASalat intervensi k e a b s a h a n a d m i n i s t r a s i
bagian dari alat represif n e g a r a
Tendensi menciderai r u a n g g e r a k k e m e r d e k a a n b e r s e r i k a td i I n d o n e s i a
TEMUAN HASILIMPLEMENTASIUU ORMAS
Awalnya, UU No. 8 Tahun 1985 tentang ormas dibuat di zaman Orde Baru untuk mengontrol masyarakat melalui wadah dan asas tunggal
pengaturan mengenai ormas kembali direvisi menjadi UU No. 16 Tahun 2017
kemudian direvisi menja-di UU No. 17 Tahun 2013
uu ormas menggunakan pendekatan politik dan keamananan,
UU Ormas saat ini berbahaya karena
b e r p o t e n s i m e m b u b a r k a n o r m a st a n p a p r o s e s p e n g a d i l a n
padahal seharusnya
m e n g g u n a k a n pendekatan hukum
PENTINGNYAMEWASPADAIUUORMAS
OMS
PerkumpulanTidak
BerbadanHukum
PerkumpulanBerbadan
HukumYayasan
Organisasi MasyarakatSipil
ORMAS
PerkumpulanTidak
BerbadanHukum
PerkumpulanBerbadan
HukumYayasan
SEBELUM UU ORMAS
SESUDAH UU ORMASUU ORMAS
UU ORMAS
BERBAHAYA
KELIRU
Canj
ani/Y
APPI
KA-A
ctio
nAid
/XII/
2017
(c)Freepik
