Jenis Tindakan kewajiban mendaftar stigma- tisasi OMS pemba- tasan akses pelarang- an aktivitas pelarang- an organisasi pemben- tukan aturan turunan 17 53 66 6 25 16 6 26 42 7 14 15 2 35 91 1 1 2 8 11 13 penyeder- hanaan sanksi 00 7 kriminal- isasi Juli 2014- Juni 2015 Juli 2015-Juni 2016 Juli 2016-Juni 2017 Pelaku Tindakan Kemendagri Pimpinan OMS NGO DPR/MPR/DPRD Pemerintah Kabupaten Kota TOTAL: 188 kasus Pemerintah Provinsi TOTAL: 46 kasus TOTAL: 24 kasus TOTAL: 25 kasus TOTAL: 23 kasus 1 2 3 4 5 5 Besar pelaku tindakan dengan jumlah kasus tindakan terbanyak periode tahun 2014-2017 SUMBER : Laporan Monitoring dan Evaluasi (monev) II, III, dan IV periode 2014-2017 oleh Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB). Jenis Korban OMS yang tidak memiliki SKT dan/atau tidak terdata UU ORMAS ORMAS TIDAK TERDAFTAR OMS yang dianggap intoleran, meresahkan, sesat, menistakan agama, dan menyalahgunakan izin demi kepentingan pribadi OMS OMS yang dianggap anti-Pancasila dan anti-NKRI Lembaga/OMS Asing OMS dengan SKT kadaluarsa EXPIRED OMS yang tidak berbadan hukum/dianggap tidak berbadan hukum ILEGAL BAHAYA UU ORMAS SOLUSI HUKUM TANPA UU ORMAS Undang-Undang yang mengatur hal-hal administratif OMS di Indonesia: UU Keterbukaan Informasi Publik UU Yayasan Staatsblad 1870 tentang Perkumpulan Berbadan Hukum KUHP yang mengatur tentang tindak pidana Landasan hukum guna menindak perilaku radikal, kekerasan, pengrusakan, hingga intoleransi dari OMS: Staatsblad 1870 seharusnya dapat diperbarui menjadi UU Perkumpulan untuk mengatur Perkumpulan Ber- badan Hukum dan Perkumpulan Tidak Berbadan Hukum UU ORMAS alat intervensi keabsahan administrasi bagian dari alat represif negara Tendensi menciderai ruang gerak kemerdekaan berserikat di Indonesia TEMUAN HASIL IMPLEMENTASI UU ORMAS Awalnya, UU No. 8 Tahun 1985 tentang ormas dibuat di zaman Orde Baru untuk mengontrol masyarakat melalui wadah dan asas tunggal pengaturan mengenai ormas kembali direvisi menjadi UU No. 16 Tahun 2017 kemudian direvisi menja- di UU No. 17 Tahun 2013 uu ormas menggunakan pendekatan politik dan keamananan , UU Ormas saat ini berbahaya karena berpotensi membubarkan o r m a s tanpa proses pengadilan padahal seharusnya menggunakan pendekatan hukum PENTINGNYA MEWASPADAI UU ORMAS OMS Perkumpulan Tidak Berbadan Hukum Perkumpulan Berbadan Hukum Yayasan Organisasi Masyarakat Sipil ORMAS Perkumpulan Tidak Berbadan Hukum Perkumpulan Berbadan Hukum Yayasan SEBELUM UU ORMAS SESUDAH UU ORMAS UU ORMAS UU ORMAS BERBAHAYA KELIRU Canjani/YAPPIKA-ActionAid/XII/2017 (c)Freepik
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Jenis Tindakan
kewajibanmendaftar
stigma-tisasi OMS
pemba-tasanakses
pelarang-an
aktivitas
pelarang-an
organisasi
pemben-tukanaturan
turunan
17
53
66
6
2516
6
26
42
71415
2
35
91
1 128 1113
penyeder-hanaansanksi
0 07
kriminal-isasi
Juli 2014- Juni 2015Juli 2015-Juni 2016Juli 2016-Juni 2017
Pelaku Tindakan
Kemendagri
Pimpinan OMSNGO
DPR/MPR/DPRD
PemerintahKabupaten KotaTOTAL: 188 kasus
PemerintahProvinsiTOTAL: 46 kasus
TOTAL: 24 kasus
TOTAL: 25 kasus
TOTAL: 23 kasus
12
3
4
5
5 Besar pelaku tindakan dengan jumlah kasus tindakan terbanyak periode tahun 2014-2017
SUMBER : Laporan Monitor ing dan Evaluasi (monev)I I , I I I , dan IV per iode 2014-2017 o leh Koal is i Kebebasan Berser ikat (KKB) .
Jenis Korban
OMS yang tidak memilikiSKT dan/atau tidak terdata
UU ORMAS
ORMASTIDAK
TERDAFTAR
OMS yang dianggap intoleran, meresahkan, sesat, menistakan agama, danmenyalahgunakan izin demikepentingan pribadi
OMS
OMS yang dianggapanti-Pancasila dananti-NKRI
Lembaga/OMS Asing
OMS dengan SKTkadaluarsaEXPIRED
OMS yang tidak berbadanhukum/dianggap tidakberbadan hukum
ILEGAL
BAHAYAUU ORMAS
SOLUSIHUKUMTANPA
UU ORMAS
Undang-Undang yang mengaturhal-hal administratif OMS di Indonesia:
UU Keterbukaan Informasi Publik
UU Yayasan
Staatsblad 1870 tentang Perkumpulan Berbadan Hukum
KUHP yang mengaturtentang tindak pidana
Landasan hukum gunamenindak perilaku radikal, kekerasan, pengrusakan, hingga intoleransi dari OMS:
Staatsblad 1870seharusnya dapat diperbarui menjadi UU Perkumpulan untuk mengatur Perkumpulan Ber-badan Hukum dan Perkumpulan Tidak Berbadan Hukum
UU ORMASalat intervensi k e a b s a h a n a d m i n i s t r a s i
bagian dari alat represif n e g a r a
Tendensi menciderai r u a n g g e r a k k e m e r d e k a a n b e r s e r i k a td i I n d o n e s i a
TEMUAN HASILIMPLEMENTASIUU ORMAS
Awalnya, UU No. 8 Tahun 1985 tentang ormas dibuat di zaman Orde Baru untuk mengontrol masyarakat melalui wadah dan asas tunggal
pengaturan mengenai ormas kembali direvisi menjadi UU No. 16 Tahun 2017
kemudian direvisi menja-di UU No. 17 Tahun 2013
uu ormas menggunakan pendekatan politik dan keamananan,
UU Ormas saat ini berbahaya karena
b e r p o t e n s i m e m b u b a r k a n o r m a st a n p a p r o s e s p e n g a d i l a n
padahal seharusnya
m e n g g u n a k a n pendekatan hukum
PENTINGNYAMEWASPADAIUUORMAS
OMS
PerkumpulanTidak
BerbadanHukum
PerkumpulanBerbadan
HukumYayasan
Organisasi MasyarakatSipil
ORMAS
PerkumpulanTidak
BerbadanHukum
PerkumpulanBerbadan
HukumYayasan
SEBELUM UU ORMAS
SESUDAH UU ORMASUU ORMAS
UU ORMAS
BERBAHAYA
KELIRU
Canj
ani/Y
APPI
KA-A
ctio
nAid
/XII/
2017
(c)Freepik
Related Documents
