PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah
bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah
domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi
dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor
produksi dimiliki oleh residen atau non-residen. Penggunaan nilai tambah
bruto ini yang bukan merupakan output atau nilai produksi, dalam
menghitung produk domestik suatu daerah agar terhindar dari perhitungan
ganda (double count) dari jasa dan barang jadi yang diproduksi.
Perencancanaan pembangunan ekonomi suatu daerah,
memerlukan bermacam-macam data statistik untuk dasar penentuan
strategi dan kebijaksanaan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai
dengan tepat. Strategi dan kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang
telah diambil pada masa-masa yang lalu perlu dimonitor dan dilihat hasil-
hasilnya. Berbagai data statistik yang merupakan ukuran kuantitas mutlak
diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa
yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada
masa yang akan datang.
Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian
usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan pembagian
pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan
mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor
sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan
ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara
mantap, dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk
mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu
disajikan statistik pendapatan regional secara berkala, untuk digunakan
sebagai bahan perencanaan pembangunan regional khususnya di bidang
ekonomi. Angka-angka pendapatan regional dapat dipakai juga sebagai
bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan
oleh berbagai pihak , baik pemerintah maupun swasta.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 2
Demikian pula angka pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan
deflasi, pendapatan perkapita dapat diukur dengan menggunakan
indikator ini. Badan Pusat Statistik (BPS) telah menghitung indikator ini
sampai dengan tingkat kabupaten. Seluruh angka agregat PDRB telah
dimanfaatkan oleh para perencana dan pengambil keputusan sebagai
bahan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang pernah dilakukan, serta
sebagai bahan perencanaan program pembangunan di waktu yang akan
datang. Dalam hal ini digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyuwangi ketika menyusun program
pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi.
Selain pemanfaatan yang demikian itu, dalam kurun waktu
beberapa tahun terakhir PDRB telah digunakan oleh Pemerintah Pusat,
sebagai salah satu penimbang perolehan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi
setiap Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Atas dasar
semakin meningkatnya kebutuhan angka agregat PDRB, ada kalanya
para pengguna data menghendaki PDRB dihitung dan disajikan secara
spasial sampai dengan tingkat kecamatan, agar bisa dimanfaatkan secara
optimal. Dan apabila penyajian PDRB yang dihitung secara spasial
sampai dengan tingkat kecamatan tersebut diamati berdasarkan fluktuasi
secara berkala akan menjadi lebih bermakna bukan saja bagi Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi, melainkan pihak swasta pun kerap kali
membutuhkan publikasi PDRB untuk kepentingan usahanya.
1.2 PENGERTIAN
Untuk memperoleh pemahaman yang sama, perlu kiranya
disepakati tentang pengertian-pengertian yang berhubungan dengan
penghitungan PDRB, Diawali dengan penerbitan tahun 2005 lalu,
penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sudah tidak
menggunakan tahun dasar 1993 lagi. PDRB ADHK dihitung berdasarkan
tahun dasar 2000 (Rebasing). Hal ini merujuk kepada ketentuan nasional
yang berdasarkan atas rekomendasi badan dunia tentang The System of
National Account/SNA.
Arti Rebasing
Rebasing didefinisikan sebagai proses penetapan kembali penggunaan
tahun dasar baru yang dipakai dalam penghitungan PDRB. Berdasarkan
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 3
rekomendasi PBB tahun dasar (base year) yang digunakan dalam
penghitungan PDRB harus selalu diperbaharui untuk mengakomodir
perkembangan ekonomi yang terjadi. Implikasi rebasing akan
menghasilkan perbedaan hasil pengukuran PDRB tahun dasar lama dan
baru dalam; nilai nominal (Atas Dasar Harga Berlaku/ADHB), nilai riil
(ADHK), struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Dipilihnya tahun
dasar baru 2000 karena merupakan awal berlangsungnya sebuah proses
pemulihan ekonomi nasional setelah dilanda krisis ekonomi yang terjadi
pada pertengahan tahun 1997. Sehingga pada tingkat regional juga perlu
melakukan penyesuaian agar diperoleh asumsi-asumsi mendasar yang
sama.
1.3 RINGKASAN AGREGAT PDRB
Konsep-konsep yang dipakai dalam pendapatan regional dapat
diurutkan sebagai berikut:
(1) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar (GRDP
at market prices), dikurangi : penyusutan, akan sama dengan :
(2) Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar (NRDP
at market prices), dikurangi : pajak tak langsung neto, akan sama
dengan :
(3) Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor (NRDP at
factor prices), ditambah : pendapatan neto yang mengalir dari ke
daerah lain/luar negeri, akan sama dengan :
(4) Pendapatan Regional (Regional Income)
(5) Pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi
pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan
tahun.
Produk:
Merupakan nilai tambah dari suatu unit usaha.
Domestik:
Produk yang dihasilkan dari unit-unit produksi dalam suatu wilayah (sebut
kabupaten).
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 4
Regional:
Domestik yang diterima sebagai nilai tambah dari luar dikurangi nilai
tambah yang keluar kabupaten.
Nilai Tambah Bruto (NTB):
Merupakan nominal produk yang masih mengandung nilai penyusutan
serta pajak tak langsung neto.
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB):
Menghitung NTB berdasarkan harga persatuan unit dari data produksi
yang berlaku pada saat tahun penghitungan PDRB.
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK):
Menghitung NTB berdasarkan harga persatuan unit dari data produksi
yang dinilai pada saat tahun dasar penghitungan PDRB.
Tahun Dasar (Base Year):
Penentuan tahun yang digunakan untuk mengukur perkembangan
produktivitas secara nyata/riil. Rekomendasi UN berdasarkan The System
of National Account/SNA, tahun dasar terakhir 2000.
1.4 DASAR PENYUSUNAN
Dasar penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2009 adalah:
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 5
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2002
tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Banyuwangi; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2009
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2009; 7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2009; 8. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/35/KEP/ 429.012/2009
tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009; 9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Statistik.
1.5 MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
1.5.1 Maksud
Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2009 ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran
atau situasi perekonomian Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan
pendekatan yang terukur melalui seberapa besar Nilai Tambah Bruto,
struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan deflasi serta
pendapatan per kapita.
1.5.2 Tujuan
Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2009 ini bertujuan untuk mengukur kemajuan ekonomi
pada tingkat kabupaten, tepatnya dari tahun 2000 yang diduga sudah
terjadi pemulihan ekonomi sebagai akibat dari krisis ekonomi yang terjadi
pada pertengahan tahun 1997 lalu.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 6
1.5.2.1 Manfaat
Hasil penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2009 ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat
sebagai bahan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah
dilaksanakan. Utamanya terhadap intervensi apa dan di bidang
pembangunan mana yang perlu mendapat skala prioritas. Khususnya
kebijakan dalam program-program pembangunan di bidang ekonomi.
1.6 RUANG LINGKUP
1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah
Untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan ekonomi pada
tingkat kabupaten sebagaimana dituangkan dalam tujuan. Maka ruang
lingkup wilayah sebagai obyek kajian dalam penyusunan Produk Domestik
Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 ini, meliputi seluruh
wilayah di 24 kecamatan yang ada dalam Kabupaten Banyuwangi.
1.6.2 Ruang Lingkup Materi
Ruang lingkup materi penyusunan Produk Domestik Regional
Bruto Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 adalah sebagai berikut :
1. Tujuan dari Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2009;
2. Potensi dan Permasalahan yang ada terkait Pembangunan ekonomi
di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2009; 3. Strategi penanganan, program yang akan dilaksanakan dalam jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
1.6.3 Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan penyusunan Produk Domestik Regional
Bruto Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di
wilayah Kabupaten Banyuwangi;
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 7
2. Inventarisasi pola kebijakan khususnya kebijakan dalam program-
program pembangunan di bidang ekonomi; 3. Menyusun dan menetapkan Rencana Program dan Operasionalisasi
pelaksanaan program-program pem-bangunan khususnya di bidang
ekonomi.
1.7 HASIL YANG DIHARAPKAN
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :
1. Tersusunnya publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2009 sebagai alat ukur dalam mengkaji
perekonomian daerah khususnya untuk mengevaluasi tingkat
capaian kualitas sumber daya manusia, terciptanya lapangan kerja
dan kesempatan berusaha, terpenuhinya kebutuhan pokok minimal
dan kebutuhan dasar lainnya secara layak, serta meningkatnya
pendapatan dan daya beli masyarakat Kabupaten Banyuwangi; 2. Ditetapkannya Strategi Pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten
Banyuwangi.
1.8 SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Sistematika penyusunan kegiatan Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 ini adalah sebagai berikut :
Bab 1 Pendahuluan
Bab ini terdiri dari latar belakang penyusunan Produk Domestik
Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi, pengertian umum
tentang Produk Domestik Regional Bruto,
maksud/tujuan/manfaat, ruang lingkup penyusunan, hasil yang
diharapkan serta sistematika penyajiannya.
Bab 2 Potensi Ekonomi Bab ini menyajikan gambaran umum potensi ekonomi dengan
pendekatan data makro ekonomi di Kabupaten Banyuwangi yang
ditinjau dari bidang sosial ekonominya.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 8
Bab 3 Metodologi
Bab ini menetapkan prinsip dasar dan azas penyusunan,
pendekatan penyusunan, metode penghitungan yang akan
digunakan dalam membentuk besaran Produk Domestik Regional
Bruto di Kabupaten Banyuwangi yang disesuaikan dengan kondisi
wilayah maupun teknis dan langkah-langkah pelaksanaan.
Bab 4 Pembahasan
Bab ini berisikan uraian yang terkait dengan besaran PDRB,
struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang disajikan
menurut sektor ekonomi dan secara spasial akan disajikan sampai
dengan tingkat kecamatan.
Bab 5 Penutup
Berisi kesimpulan dan saran serta sebuah rekomendasi
sederhana yang diharapkan bisa digunakan sebagai bahan acuan
dalam memajukan perekeonomian secara makro di Kabupaten
Banyuwangi.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 9
Gambar 2.1
Jumlah Usaha Menurut Penggunaan Lokasi
Tempat Usaha di Kab. Banyuwangi Tahun 2006
Sumber: BPS Kab. Banyuwangi
26%
35%
21%
10%
1%
7%
Bangunan Khusus
Bangunan Campuran
Keliling
Kaki-5
Ojek Motor
Los/Koridor
BAB II POTENSI EKONOMI
2.1 KEPENDUDUKAN
Sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah yang diikuti
dengan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). Jumlah penduduk telah
digunakan sebagai salah satu penimbang terhadap besar kecilnya
perolehan DAU bagi setiap pemerintah daerah propinsi dan
kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Terkait dengan hal tersebut karena penduduk merupakan bagian
dari pembangunan, maka posisi penduduk bisa sebagai subyek sekaligus
bisa menjadi obyek dari pembangunan itu sendiri. Sampai dengan akhir
tahun 2009 lalu penduduk Kabupaten Banyuwangi tercatat sekitar
1.592.643 jiwa.
2.2 POPULASI USAHA
Banyak pengamat ekonomi berpendapat bahwa populasi usaha
merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kemajuan ekonomi
daerah. Korelasinya
apabila ditemukan
semakin banyak
populasi usaha di
suatu daerah, akan
dapat diduga kemaju-
an ekonomi pada
daerah tersebut akan
lebih meningkat bila
dibandingkan dengan
daerah lain yang lebih
sedikit populasi
usahanya. Jumlah
usaha yang tercatat
melalui kegiatan
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 10
Sensus Ekonomi tahun 2006 di Kabupaten Banyuwangi ada sebanyak
207.577 usaha di luar sektor pertanian.
Dari sejumlah usaha tersebut sebanyak 81.629 usaha di
antaranya merupakan usaha yang dilakukan di luar bangunan dan
umumnya apabila menggunakan bangunan cenderung tidak permanen.
Selebihnya 125.948 usaha tergolong usaha yang dalam kegiatannya
sudah menggunakan sebuah bangunan yang permanen. Penggunaan
bangunan per-
manen ini pada
umumnya be-
rupa bangunan
khusus untuk
usaha saja dan
bangunan yang
digunakan untuk
usaha sekaligus
sebagai tempat
hunian yang di-
sebut bangunan
campuran. Tidak
permanen be-
rupa usaha kaki-
5, los/koridor,
pangkalan ojek
motor dan be-
rupa pedagang
keliling.
Bila di-
perhatikan ber-
dasarkan sektor kegiatan usahanya, diperoleh usaha-usaha yang
bergerak di sektor perdagangan masih merupakan sektor ekonomi yang
paling banyak diminati oleh pelaku usaha di Kabupaten Banyuwangi.
Jumlahnya mencapai 95.445 usaha. Kedua terbanyak ada pada sektor
industri pengolahan yang jumlahnya tercatat 42.559 usaha. Ketiga sektor
jasa-jasa dengan jumlah sebanyak 20.847 usaha. Keempat usaha yang
katagorinya pada sektor kegiatan usaha akomodasi dan makan minum
Tabel 2.1
Jumlah Usaha Menurut Sektor Kegiatan Usaha
Hasil Sensus Ekonomi Tahun 2006
No Sektor Kegiatan Usaha Jumlah
1. Pertambangan dan Penggalian 1.267
2. Industri Pengolahan 42.559
3. Listrik, Gas dan Air 95
4. Konstruksi 872
5. Perdagangan Besar dan Eceran 95.445
6. Akomodasi dan Makan Minum 20.257
7. Transportasi, Penggudangan dan Komunikasi 16.130
8. Perantara Keuangan 624
9. Real Estat, Usaha Persewaan 3.900
10. Jasa Pendidikan 2.992
11. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.322
12. Jasa Kemasy. Sosbud, Hib, Perorangan lainnya 20.847
13. Jasa Perorangan yg Melayani Rumahtangga 1.267
Jumlah Usaha 207.577
Sumber: BPS Kab.Banyuwangi
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 11
dengan jumlah sekitar 20.257 usaha. Sedang jumlah kegiatan usaha ber-
dasarkan sektornya secara lengkap ada pada Tabel 2.1.
Perlu diketahui bahwasanya kegiatan usaha yang menggunakan
bangunan tidak permanen yang terdiri atas usaha kaki-5, los/koridor,
pangkalan ojek motor dan berupa pedagang keliling seluruhnya tidak
memiliki status badan usaha. Namun untuk usaha yang mempunyai lokasi
tempat usaha permanen, kepemilikan status badan usaha rupanya sudah
menjadi perhatian. Untuk status badan usaha berupa BUMN/BUMD/
BHMN ada sebanyak 309 usaha, PT/NV sebanyak 322 usaha, CV/Firma
259 usaha, Koperasi 447 usaha, Yayasan dengan 1.003 usaha, ijin
khusus dari instansi 5.430 usaha dan yang masih belum mempunyai
badan usaha sebanyak 118.157 usaha.
Tenaga kerja yang terserap di berbagai sektor
kegiatan usaha jumlahnya mencapai 401.881 orang. Terbanyak bekerja
pada usaha perdagangan besar dan eceran yang jumlahnya mencapai
95.445 orang. Kedua pada usaha industri pengolahan ada sebanyak
42.559 orang. Ketiga bekerja pada usaha jasa kemasyarakatan, Sosial
budaya, Hiburan dan perorangan lainnya tercatat 20.847 orang dan pada
usaha akomodasi dan makan minum ada sebanyak 20.257 orang serta
selebihnya menyebar di berbagai kegiatan usaha yang ada.
1. Pertambangan dan Penggalian
Penyebaran usaha ini tergolong kurang merata,
mungkin lebih disebabkan oleh faktor geografis. Sehingga populasi
usahanya pun masih relatif sedikit. Usaha-usaha ini banyak dijumpai di
Kecamatan Songgon, Wongsorejo, Singojuruh, Glenmore, Glagah dan
Purwoharjo.
2. Industri Pengolahan
Kegiatan mengubah bahan baku menjadi barang
setengah jadi atau barang jadi yang diikuti dengan naiknya nilai tambah
barang tersebut, umumnya didefinisikan sebagai industri pengolahan.
Kegiatan seperti ini banyak ditemukan di Kecamatan Srono, Rogojampi,
Muncar, Genteng dan Kabat.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 12
3. Listrik, Gas dan Air Populasi usaha ini keberadaannya sangat terbatas,
tidak seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi bisa ditemukan usaha
ini. Umumnya di Kecamatan Songgon, Glenmore, Kalibaru, Kalipuro dan
Licin.
4. Konstruksi Konstruksi tidak selalu identik dengan perusahaan
kontraktor bangunan saja, usaha ini bisa dilakukan oleh perorangan
apabila mekanisme kerjanya sepadan dengan usaha kontruksi. Populasi
usaha ini banyak ditemukan di Kecamatan Kabat, Rogojampi,
Banyuwangi, Genteng dan Srono.
5. Perdagangan Besar dan Eceran Selain banyak diusahakan oleh penduduk Kabupaten
Banyuwangi, usaha perdagangan ini juga merupakan usaha terbesar
dalam penyerapan tenaga kerja. Bila dikaji lebih jauh, dari seluruh nilai
produksi/omzet/pendapatan yang tercatat dalam pendataan Sensus
Ekonomi 2006, sekitar separuhnya merupakan nilai
produksi/omzet/pendapatan dari kegiatan usaha perdagangan besar dan
eceran. Menurut populasinya banyak diusahakan di Kecamatan Muncar,
Rogojampi, Banyuwangi, Genteng dan Srono.
6. Akomodasi dan Makan Minum
Usaha ini tergolong relatif banyak dan cukup menyebar keseluruh
pelosok Kabupaten Banyuwangi. Penyediaan akomodasi dan makan
minum banyak terdapat di Kecamatan Banyuwangi, Muncar, Rogojampi,
Kalipuro dan Srono.
7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi Bila diperhatikan persebaran dari usaha ini yang
relatif cukup merata, namun berdasarkan populasinya usaha ini banyak
ditemukan di Kecamatan Banyuwangi, Genteng, Muncar, Kalipuro dan
Rogojampi.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 13
8. Perantara Keuangan Perantara keuangan bisa berupa Bank, Asuransi atau
lembaga keuangan bukan bank sampai dengan rentenir yang dilakukan
perorangan asalkan diusahan seara ekonomi. Usaha ini banyak
ditemukan di Kecamatan Banyuwangi, Genteng, Gambiran, Rogojampi
dan Purwoharjo.
9. Real estat, Usaha Persewaan Seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi usaha
ini berkembang dengan baik. Berdasarkan populasinya banyak ditemukan
di Kecamatan Banyuwangi, Genteng, Glagah, Rogojampi dan Purwoharjo.
10. Jasa Pendidikan Yang dimaksud usaha ini berupa lembaga pendidikan
formal dan non formal, bisa diusahakan oleh pemerintah, swasta dan
perorangan. Usaha ini umumnya banyak ditemukan di Kecamatan
Genteng, Cluring, Srono, Kabat dan Banyuwangi.
11. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Usaha ini bisa juga diusahakan oleh pemerintah, swasta dan
perorangan. Seperti Rumah Sakit pemerintah dan swasta, Puskesmas
serta fasilitas kesehatan lainnya. Termasuk disini pengobatan non medis
serta layanan dalam panti maupun di luar panti. Usaha-usaha jasa
kesehatan dan kegiatan lainnya banyak terdapat di Kecamatan
Banyuwangi, Muncar, Genteng, Rogojampi dan Kalipuro.
12. Jasa Kemasyarakatan, Sosbud, Hiburan dan Perorangan
Lainnya Populasi usaha ini lebih didominasi oleh usaha yang
bersifat jasa. Seperti; tukang servis peralatan rumahtangga, tukang cukur,
salon, penjahit dan sejenisnya. Sehingga mempunyai kecenderungan
pelaku dari usaha ini tidak atau belum mempunyai badan hukum. Sampai
dengan saat ini masih didominasi di Kecamatan Banyuwangi, Gentang,
Muncar, Wongsorejo dan Rogojampi.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 14
13. Jasa Perorangan yang Melayani Rumahtangga
Usaha jasa di sini berbeda dengan usaha yang terdapat pada jasa
kemasyarakatan. Usaha yang dimaksud lebih mengarah pada pelayanan
rumahtangga. Seperti; juru masak, tukang cuci, tukang kebun, pengurus
rumahtangga dan pengasuh bayi. Termasuk juga guru pribadi yang
mengajar di rumah, sekretaris pribadi dan supir pribadi. Usaha seperti ini
banyak terdapat di Kecamatan Banyuwangi, Genteng, Kalipuro,
Rogojampi dan Kabat.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 15
BAB IV PEMBAHASAN
4.1 BESARAN PDRB
Seperti diketahui, bahwa pembangunan antar sektoral selalu
berhubungan antara yang satu dengan yang lain, saling menunjang dan
selalu berkaitan, serta masing-masing mempunyai peranan dalam
mewujudkan tujuan pembangunan, utamanya pembangunan daerah.
Tujuan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup seluruh
masyarakat, meletakkan landasan yang lebih kuat untuk tahap-tahap
pembangunan berikutnya. Oleh karenanya kebijaksanaan pemerintah
menitik-beratkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar modal
dasar yang dimiliki semakin kokoh, Lebih-lebih di era otonomi daerah saat
ini diperlukan upaya keras untuk memulihkan keadaan perekonomian
yang kurang menguntungkan belakangan ini, sebagai dampak krisis
berkepanjangan yang dirasakan perlu secepatnya dilakukan pemulihan
(recovery) ekonomi, tidak saja di tingkat nasional tetapi juga di tingkat
regional.
Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran
masyarakat, dapat diukur dari tingkat pendapatan per kapita suatu daerah
lainnya, baik daerah sekitarnya maupun daerah lainnya yang lebih maju.
Tingginya pendapatan per kapita dengan sendirinya akan memperkuat
kemampuan menabung sebagian dari pendapatannya untuk cadangan
hari depan yang lebih baik. Data kuantitatif dari angka Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu alat ukur atau indikator
untuk melihat sampai sejauh mana keberhasilan pembangunan ekonomi
regional di Kabupaten Banyuwangi dari waktu ke waktu.
Dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar
harga konstan dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, dari
angka indeks implisit dapat menggambarkan tingkat inflasi dan deflasi
dari kegiatan ekonomi secara agregat sektoral, artinya seberapa jauh
tingkat perkembangan harga yang terjadi selama satu tahun.
Jika dilihat tingkat perkembangan kemajuan ekonomi Kabupaten
Banyuwangi pada tahun 2009 yang terukur melalui besaran PDRB atas
dasar harga berlaku tercatat Rp.20.490.127,44 (dalam juta). Dari besaran
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 16
PDRB ADHB ini bila dihitung tingkat perkembangannya yang dimulai dari
tahun dasar 2000 sampai dengan tahun 2009 angkanya terus bertambah
hingga mencapai 153.03 persen.
4.2 PERTUMBUHAN EKONOMI
Pertumbuhan ekonomi biasanya ditandai dengan angka yang
nilainya positif, namun apabila angkanya negatif maka pertumbuhan
ekonomi daerah tersebut mengalami kemunduran, seperti saat terjadinya
kontraksi ekonomi yang menimbulkan krisis ekonomi berkepanjangan.
Pertumbuhan ekonomi pada saat itu nilainya negatif bahkan angkanya
mencapai dua digit, tepatnya yang terjadi pada tahun 1997. Tetapi
memasuki tahun 2000 banyak para ekonom berpendapat bahwa tahun itu
merupakan tahun awal pemulihan ekonomi nasional dari yang paling
terpuruk menuju ke arah yang lebih baik. Bahkan dari hasil penghitungan
pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional pada tahun 2000 sudah
diperoleh angka yang positif walaupun masih jauh dari harapan banyak
pihak.
Bila dilihat nilai PDRB atas dasar harga konstan, yang dihitung
dengan menggunakan tahun dasar 2000 sebagai dasar perhitungan,
PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2009 mencapai
10.439.329,31 (dalam juta), sedangkan tahun 2008 mencapai
9.845.052,99 (dalam juta) atau mengalami pertumbuhan 6,04 % yang
berarti ada peningkatan sebesar 0,28 % poin dari tahun sebelumnya yang
besar pertumbuhan ekonominya mencapai 5,76 %.
Selama krisis ekonomi sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga di
tahun-tahun sebelumnya yang relatif cukup tinggi sehingga
mengakibatkan naiknya biaya produksi, melemahnya tingkat produktifitas
dan kurang terjangkaunya biaya produksi karena harga terus malambung
tinggi, disisi lain sangat dirasakan pada sektor-sektor yang mempunyai
peranan terbesar sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi
seperti sub sektor pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan,
peternakan dan lain sebagainya.
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 17
4.3 STRUKTUR EKONOMI
Secara umum struktur ekonomi di Kabupaten Banyuwangi
terbentuk dan didominasi oleh Sektor Pertanian. Pada tahun 2009
peranan Sektor Pertanian terhadap seluruh kegiatan ekonomi di
Kabupaten Banyuwangi angkanya mencapai 47,63 persen, atau hampir
separuh dari kegiatan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi bergerak di
Sektor Pertanian. Dominasi kedua sebagai pembentuk struktur ekonomi
Kabupaten Banyuwangi disumbang oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan
Restoran. Pada tahun 2009 angkanya mencapai 26,62 persen. Ketiga dari
Sektor Jasa-jasa sebesar 6,33 persen sedang selebihnya merupakan
bagian dari sektor ekonomi yang lain sebagaimana Gambar 4.1.
Gambar 4.1
Struktur Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 18
4.4 PENDAPATAN PER KAPITA
Ukuran kesejahteraan rakyat yang sering digunakan oleh para
pengambil kebijakan salah satunya bisa berupa pendapatan per kapita.
Walaupun kurang refresentatif pendapatan per kapita harus tetap
disajikan untuk memperoleh gambaran sejauh mana pendapatan
masyarakat secara rata-rata. Selain itu besaran pendapatan per kapita
bisa digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan daerah satu
dengan daerah yang lain. Intepretasinya bila diperoleh angka pendapatan
per kapitanya lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah yang lain,
maka daerah yang lebih tinggi angka pendapatan per kapitanya tersebut
lebih tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
Pada tahun 2009 angka pendapatan per kapita Kabupaten
Banyuwangi tercatat rata-rata sekitar Rp 6.312.741,65,- yang
mengandung maksud bahwa dari sejumlah penduduk Kabupaten
Banyuwangi diperkirakan mempunyai pendapatan rata-rata dalam
setahunnya sebesar Rp 6.312.741,65,-. Angka pendapatan per kapita ini
naik sekitar 5,30 persen bila dibandingkan dengan angka pendapatan per
kapita pada tahun 2008. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa
angka pendapatan per kaipta bisa di intepretasikan sebagai tingkat
kesejahteraan masyarakat, dengan demikian apabila angka pendapatan
per kapita Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2009 naik sebesar 5,28
persen, maka sama artinya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Banyuwangi juga ikut naik sebesar 5,28 persen.
4.5 TINGKAT INFLASI
Tingkat inflasi tahun 2009 sebesar 7,25 persen. Dari
perbandingan tingkat inflasi tersebut terlihat bahwa di tahun 2009, tingkat
harga yang terjadi lebih baik jika dibandingkan dengan harga tahun 2008,
karena kenaikan harga untuk beberapa komoditi di tahun 2009 memang
terjadi kenaikan.
Bila diamati dari prosentase untuk seluruh sektor ekonomi, terlihat
positif atau terjadi inflasi, bahkan tidak ada yang negatif/deflasi, yang
artinya di tahun 2009 terjadi kenaikan harga untuk semua sektor ekonomi.
Inflasi tertinggi terjadi pada sektor bangunan sebesar 10,23 persen
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 19
Tabel 3.1 Tingkat Inflasi Sektoral Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2009 ( % ).
No
Sektor
Inflasi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pertanian
Penggalian & Pertambangan
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air bersih
Bangunan/konstruksi
Perdagangan, hotel dan Restoran
Pengangkutan dan Komunikasi
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
Jasa – jasa
08,03
08,54
09,52
04,18
10,23
05,60
05,78
06,24
06,38
Tingkat Inflasi Umum
07,25
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 20
BAB V PENUTUP
5.1 KESIMPULAN
Situasi perekonomian Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2009
tampak ada kenaikan bila dibanding dengan tahun 2008. Ada dua hal
yang sangat signifikan pengaruhnya terhadap peningkatan perkembangan
ekonomi ini, yaitu meningkatnya volume produksi dan naiknya harga
barang dan jasa. Dari kedua hal ini umumnya kenaikan harga yang terjadi
pada saat transaksi barang dan jasa lebih dominan bila dibanding dengan
peningkatan volume produksi barang dan jasa yang ditransaksikan. Atau
dengan kata lain meningkatnya perkembangan ekonomi yang terjadi di
Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2009 itu lebih didominasi oleh naiknya
harga barang dan jasa. Dalam PDRB perkembangan ekonomi dimaksud
terukur melalui PDRB ADHB yang tercatat sekitar Rp. 20.490.127,44
(dalam juta) pada tahun 2009 serta sekitar Rp.18.134.481,95 (dalam juta)
pada tahun 2008
Kenaikan harga barang dan jasa pada umumnya dipengaruhi oleh
stabilitas perekonomian secara global demikian juga hari-hari besar
keagamaan. Pada tahun 2009 kenaikan harga yang terukur melalui inflasi
sebesar 7,25 persen. Terkendalinya inflasi tahun 2009 kemungkinan
dipengaruhi oleh faktor terjaganya suplai atau pasokan sembilan bahan
pokok (sembako) maupun barang dan jasa lainnya.
Berdasarkan hasil survei di berbagai sektor ekonomi, diperoleh
indikasi adanya peningkatan volume produksi barang dan jasa yang
terjadi pada tahun 2009. Dalam penghitungan PDRB peningkatan volume
produksi barang dan jasa ini akan mencerminkan adanya pertumbuhan
ekonomi. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi
tercatat sebesar 6,04 persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi ini
disumbang oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sedang urutan
kedua adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sedangkan urutan
ketiga adalah sektor Pertanian.
Selain perkembangan ekonomi yang tersaji dalam PDRB ADHB
serta kinerja ekonomi yang terukur melalui pertumbuhan ekonomi. Struktur
ekonomi daerah juga bisa terukur dengan menggunakan distribusi PDRB
PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 21
sektoral. Pada tahun 2009 struktur ekonomi Kabupaten Banyuwangi
masih didominasi oleh Sektor Pertanian. Artinya hampir separuh dari
kegiatan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi bergerak di
Sektor Pertanian. Dominasi kedua pada Sektor Pedagangan, Hotel dan
Restoran. Angkanya bisa diintepretasikan bahwa kegiatan ekonomi di
Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2009 sekitar seperempatnya bergerak
di Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran. Urutan ketiga Sektor Jasa-
jasa, keempat Sektor Keuangan dan urutan kelima pada Sektor Industri.
5.2 S A R A N
Untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi setiap daerah, dapat
dilakukan melalui struktur ekonomi daerah yang bersangkutan. Karena
sektor ekonomi yang mempunyai peran terbesar terhadap pembentukan
struktur ekonomi akan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi, Sektor Pertanian masih
merupakan sektor ekonomi yang paling dominan karenanya sektor ini
diberdayakan.
Memang banyak kendala yang harus dihadapi dalam sektor
pertanian, seperti sekarang ini pengalihan fungsi lahan sawah menjadi
lahan bukan sawah terus saja terjadi, akibatnya volume produksi padi
mengalami penurunan. Sedang untuk membuka lahan baru dibutuhkan
biaya besar dan waktu yang relatif cukup lama. Agar bisa tercapai dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai kendala tersebut,
maka yang perlu dilakukan adalah dengan cara intensifikasi dan
optimalisasi fungsi pengairan dengan demikian berdayakan kembali
kelompok tani dan himpunan petani pemakai air.