Tugas kelompok DosenPembimbing
Faisal Rani, S.Ip., M.Si.
POLITIK DAN PEMERINTAHAN ASIA SELATAN
Situating Violent Conflict in South Asia
KELOMPOK II :
ANDI HIDAYAT : 0701112671
ANDIK BENI S. :
DEVI HERLIN : 0801112958
LISERIDA F. MANIK : 0801112977
MUSTIKA WATI :
RIZKI AMALIA : 0801112957
ZEPRI PADELA : 0701120006
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2010
BAB I
INTRODUCTION: BEYOND AND BEFORE
THE 9/11 FRAMEWORK
1.1 Menguji kembali ekstremisme
Dalam pikiran populer, ekstremisme dan terorisme selalu terkait dengan faktor-faktor
etnis dan agama. Sejarah yang dominan di Asia Selatan adalah masalah pentingnya toleransi
dan hidup berdampingan dalam masyarakat yang plural. Kemudian yang menjadi masalah
adalah apa yang jadi catatan bagi kebangkitan kelompok ekstremis etno-keagamaan di
masyarakat yang secara historis tidak cenderung demikian? Walaupun belum pernah terjadi
sebelumnya, perhatian kalangan internasional Asia Selatan terhadap terorisme semakin
meningkat secara signifikan setelah serangan teroris pada 11 September 2001, cukup sulit
untuk menyimpulkan pemahaman tentang ekstremisme dan kemampuan kita untuk
memerangi itu. Jika pun ada, situasi telah menjadi lebih mengerikan - dari Afghanistan ke
Pakistan ke Sri Lanka ke Bangladesh, kekerasan ekstremis tidak dapat diredakan. Sebagian
besar analisis post-9/11 melihat dari sudut pandang kebijakan AS dengan konten teoritis atau
sedikit sejarah, dan untuk daerah yang memiliki sejarah dan kompleksitas politik, pendekatan
semacam itu terlalu terbatas.
Kenapa pendekatan tersebut begitu terbatas? Secara umum, pandangan konvensional
berpendapat bahwa ideologi agama sebagai penggerak utama kekerasan ekstremis di Asia
Selatan. Dalam konteks yang lebih besar di Asia Selatan, terdapat tambahan faktor lain
seperti identitas etnis. Meskipun penjelasan yang disebut primordial telah surut di komunitas
ilmiah, peristiwa 9/11 telah membawa penjelasan agama secara khusus ke permukaan.
Namun, muncul poin yang tampaknya mengarah lebih dekat ke teka-teki: mengapa para
pemimpin kelompok dan individu dengan akar keagamaan, latar belakang etnis, dan tujuan
awal bahkan sama memilih strategi yang berbeda untuk mencapai tujuan mereka? Mengapa
beberapa bahkan mengubah ekstremisme dan kekerasan teroris untuk mempromosikan alasan
mereka sementara yang lain memilih jalur yang lebih moderat?
1.2 Penjelasan Alternatif
Buku ini berpendapat bahwa kita dapat memahami lintasan ekstremisme di Asia
Selatan dengan mempertimbangkan perjuangan identitas tiga-cara yang berulang diantaranya:
etno-religius, sekuler, identitas geopolitik. Pola persaingan dan konvergensi ini jauh dalam
menentukan evolusi dari salah satu hasil politik moderat atau lebih ekstrim, dan tujuan utama
dari buku ini adalah untuk menemukan apa tips keseimbangan salah satu cara atau yang lain.
Persaingan antara negara dan kekuatan mereka bermain sebagai ditetapkan oleh
kerangka realis Waltzian telah sangat penting. Namun di Asia Selatan, geopolitik harus
dilihat sebagai tidak hanya terjadi di tingkat internasional, tetapi lebih mempengaruhi dan
menciptakan struktur sosial, politik dan, orientasi dalam negara.
Asia Selatan adalah lahan subur bagi pengaruh geopolitik dalam lingkup domestik
dengan perebutan kedaulatan: etnis, agama dan bahasa minoritas meniadakan lintas batas,
dan ketidakamanan politik. Kepentingan geopolitik dan kebutuhan negara-negara regional
dan ekstra-regional semakin memiliki dampak yang mendalam pada pembentukan identitas
internal dan dampak yang belum terbatas pada wilayah politik-militer sebagai analisis
tradisional internasional. Terlalu sering, hasilnya telah menjadi polarisasi identitas etnis dan
agama dengan konsekuensi bencana. Namun, identitas mereka yang sebelumnya hidup
berdampingan dalam tradisi sejarah yang cukup terbuka dan sekuler.
1.3 Kesenjangan dalam penjelasan alternatif
Politik kekerasan atau kekerasan ekstremis terjadi dalam berbagai bentuk:
pemberontakan, perang saudara, komunalisme, terorisme dan represi pemerintah. Hampir
tidak mungkin untuk memahami terorisme jika dapat mencakup segala sesuatu dari represi
pemerintah untuk kekerasan antar-komunal. Horowitz berpendapat bahwa etnisitas
merupakan penanda kunci untuk kelompok-kelompok dalam konflik, tapi tantangan ini
berasal dari berbagai sumber identitas etnik. Demikian pula, jika ideologi agama adalah hak
istimewa dalam menjelaskan kekerasan politik, bagaimana kita menjelaskan perbedaan besar
dalam kelompok agama pada preferensi politik? Faktor ini hampir selalu diabaikan dalam
membuat argumen berbasis agama yang kuat.
Buku ini tidak mengambil pandangan semua atau apa-apa tentang negara, tetapi
mengakui bahwa negara telah menjadi pelindung dan agresor baik. Kita perlu lebih responsif
dan transparan. Prakteknya, tidak ada bukti bahwa pengertian tentang kedaulatan negara
dapat dengan mudah copot atau diganti dengan beberapa konsensus internasional lainnya.
Apapun posisinya, pengaruh negara tidak bisa dipungkiri, dan perannya menjadi
bahkan lebih jelas ketika kita menambahkan geopolitik ke Asia Selatan, baik melalui perang
melawan terorisme, persaingan antar-negara atau faktor lainnya. Dalam “Mematikan
Koneksi”, Dan Byman menunjukkan pentingnya menyatakan bahwa sponsor kelompok
teroris untuk tujuan kebijakan luar negeri dan politik dalam negeri. Sementara argumen
Byman adalah tidak secara eksplisit diberikan kepada struktur identitas domestik, bukti ia
menyajikan adalah mendukung (dan memang bertentangan dengan pandangan yang berlaku
teroris sel terpecah-pecah dan desentralisasi dan jaringan mendominasi di dunia post-9/11)
perang AS melawan terorisme sejak tahun 2001 hanya manifestasi eksternal terbaru dari
kekuatan lama yang bekerja pada struktur domestik politik Asia Selatan. Besarnya campur
tangan telah bervariasi dari negara bagian ke negara di Asia Selatan, dengan Afghanistan
berbaring di salah satu ujung spektrum dan India di ujung lainnya. Geopolitik bayangannya
jauh ke dalam struktur politik dalam negeri, baik melalui intervensi militer langsung dan
kuasi-pekerjaan seperti di Afghanistan setelah tahun 2001, atau dengan cara kurang nyata
seperti di partai berkuasa penolakan skala besar Bangladesh berpotensi menguntungkan
ekonomi dari India.
Geopolitik dan politik internal telah terkait erat di Asia Selatan sejak munculnya
kolonialisme di wilayah ini. Kelangkaan penelitian terjadi terhadap faktor kolonialisme.
Sejak peristiwa runtuh WTC, penelitian mengenai sumber terorisme dan kekerasan politik
internasional ditingkatkan dan berfokus pada globalisasi dan jaringan transnasional.
Analis globalisasi cenderung menekankan ketimpangan ekonomi dan divisi kerja
internasional baru sebagai faktor penyebab. Sedang dari jaringan transnasional untuk difusi
teknologi baru, kerusakan hambatan komunikasi, dan / atau intensifikasi gerakan keagamaan
transnasional, khususnya, interpretasi messiah dalam Islam yang tidak mengenal batas
nasional.
1.4 Membangun argumen
Dalam menyelidiki identitas kontes berulang tiga-arah di seluruh Asia Selatan, buku
ini mengarah ke Afghanistan, Pakistan, India, Sri Lanka dan Bangladesh. Masing-masing
negara memperlihatkan evolusi kelompok ekstremis ditetapkan pada kongruensi lebih luas
atau persaingan antara formasi identitas sekuler, etno-religius dan geopolitik. Sekuralisme
menjadi istilah penting dan sulit dipahami dalam konteks Asia Selatan; sehingga apa yang
perlu dievaluasi adalah tingkat disebut berprinsip jarak bercita-cita, dan dicapai oleh negara
dari kecenderungan chauvinis agama, etnis dan lainnya dalam masyarakat multi-dimensi.
Pada akhirnya, ini akan tampaknya menjadi cara yang paling pragmatis menilai hubungan
negara untuk sekularisme, dan dampak ruang sekuler. Untuk mengukur tingkat sekularisme
politik suatu negara, kita anggap wacana kebijakan dan praktek dalam arena utama:
pendidikan dan struktur domestik hukum, ideologi politik, dan manuver informal atau formal
menuju dan di dalam koalisi.
Istilah “ekstremisme” dan “moderasi” tidak mungkin dielaborasi karena mereka
begitu banyak digunakan. Ketika menggunakan istilah moderat, dimaksudkan bahwa
kelompok atau pemimpin lebih atau kurang mematuhi aturan main sebagaimana diatur oleh
negara dimana mereka beroperasi, terutama proses-proses demokratis, bahwa mereka tidak
secara langsung menggunakan kekerasan untuk kepentingan politik, dan bahwa dorongan
utama dari wacana politik mereka tidak chauvinistically eksklusif. Ada kemungkinan bahwa
suatu kelompok atau individu di satu tempat tertentu dapat dicirikan oleh beberapa pengamat
sebagai moderat, sedangkan yang lain mungkin melihat mereka sebagai ekstremis.
1.5 Selama dan sebelum kerangka kerja 9/11
a. Mendefinisikan terorisme
Penggunaan kata “terorisme” lebih disenangi daripada penggunaan “ekstremisme”.
The Istilah terorisme telah menderita dari kurangnya definisi yang diterima secara universal,
baik di tingkat akademis dan kebijakan. Sebenarnya belum ada kesepakatan umum mengenai
apa yang dimaksud terorisme. Namun sayangnya, karena definisi yang bias ini maka
bermunculan beragam definisi tergantung siapa yang mendefinisikannya. Perbedaan definisi
ini tidak hanya mengacu pada perbedaan pemahaman terminologis semata, tetapi juga terkait
dengan kepentingan masing-masing pihak dan mengandung kontroversi mencakup dimensi
yang luas.
Istilah terorisme pertama kali digunakan untuk menggambarkan fase Revolusi
Perancis ''Pemerintahan Teror'' dimana Jacobin yang baru naik kekuasaan pada tahun 1793
mempergunakan kekerasan secara brutal terhadap orang yang dituduh kontra pemerintah.
Meskipun asal istilah dalam “terorisme negara'', selama bertahun-tahun berikutnya digunakan
untuk mengidentifikasi aktor-aktor non-negara. Hal ini masuk akal karena negara itu sendiri
diadakan untuk standar penting seperti akuntabilitas dan keterwakilan, berbeda dengan
kelompok non-negara dan individu yang mungkin tidak dapat diketahui, tidak representatif,
dan akuntabilitas kecuali untuk diri mereka sendiri. Perilaku negara juga dibatasi oleh aturan
perang di bawah Konvensi Jenewa: perlindungan non kombatan, larangan terhadap sandera
mengambil, perlakuan terhadap tawanan perang, dan kekebalan diplomatik.
Para analisis berusaha mendefinisikan terorisme. Salah satu definisi luas adalah
penggunaan kekerasan terhadap sasaran non-militer acak untuk mengintimidasi dan
menciptakan ketakutan umum untuk tujuan mencapai tujuan politik. Dua dari analis
terkemuka di dunia terorisme, Alex Schmid dan Walter Laqueur, yang lebih terfokus pada
pada suatu definisi terorisme, akhirnya mengakui kegagalan mereka setelah bekerja beberapa
tahun. Schmid mengakui bahwa pencarian untuk suatu definisi yang memadai masih
menyala, dan Laqueur menyimpulkan bahwa adalah tidak mungkin dan tidak berharga untuk
mencoba sebuah definition. Menurut satu penyelidikan lengkap, ada 109 definisi yang
berbeda dari terrorismin yang literature.
Sebuah alternatif yang bisa diterapkan adalah untuk melihat terorisme sebagai salah
satu bentuk kekerasan ekstremis politik.. Buku ini menggunakan istilah ekstremisme
kekerasan, militansi, jihad dan terorisme tergantung pada konteks dengan perspektif yang
bisa diterima secara luas. Akhirnya dan yang paling penting, buku ini membahas dengan tren
yang luas di Asia Selatan, membuat fenomena ekstremisme yang lebih masuk akal untuk
mengeksplorasi.
b. Mengontekstualisasikan terorisme dan peran Amerika
Bagi sebagian besar analis di AS dan ahli eksternal, 9/11 telah menjadi penanda yang
menentukan untuk mempelajari terorisme global. Sangat menarik bahwa bahkan untuk
menyatakan bahwa keuntungan beberapa pihak post-9/11 ''perang global melawan terorisme''
untuk alasan keamanan nasional yang sah mereka sendiri, ada jarak yang jelas dari tampilan
AS. Keputusan India untuk tidak mengirim pasukan pada bulan Juli 2003, meskipun tekanan
AS intens, dibenarkan dengan mengutip kurangnya mandat PBB, tetapi ada dua alasan yang
mendasari lain juga: keraguan oposisi dan domestik yang kuat mengenai pendekatan Amerika
untuk memerangi terorisme global. Segera setelah keputusan India, seorang pejabat tingkat
tinggi dari Departemen Luar Negeri, dalam sebuah pernyataan jujur, menunjukkan bahwa,
sementara India sepenuhnya setuju dengan kebutuhan untuk melawan terorisme, kepercayaan
yang dominan di antara pembuat kebijakan India adalah bahwa strategi Amerika saat ini
dalam Irak yang kemungkinan akan menghasilkan lebih banyak terorisme. Meskipun
memiliki penduduk Muslim terbesar kedua di dunia, India belum dasar untuk setiap
perekrutan al-Qaeda, sebuah situasi yang telah menarik perhatian Amerika. Alasan utama
bahwa al-Qaeda belum aktif di India adalah kurangnya dukungan lokal. Sejumlah besar
beropini, India dan pejabat percaya bahwa hal itu bisa kontraproduktif untuk diikuti, atau
terlihat untuk mengikuti, upaya anti-terorisme terlalu erat dalam Iraq.
Untuk negara yang beragam seperti India (serta tetangga lainnya di Asia Selatan),
masuk akal sedikit sosial atau politik untuk mereproduksi wacana Amerika diberikan realitas
domestik. Keterlibatan India yang paling berkelanjutan dengan wacana tentang terorisme
sejak 9/11 telah diperdebatkan mengenai persepsi standar ganda dalam pendekatan AS
mencerminkan kepentingan sempit kebijakan luar negeri Amerika. Sementara AS mungkin
bisa mempertahankan seperti kebijakan suka berperang mengingat bahwa perusahaan musuh
sebagian besar masih berbasis eksternal, negara-negara Asia Selatan dihadapkan dengan
militansi dan ekstremisme yang memiliki dampak internal langsung.
1.6 Garis Besar Bab
Ini bab pendahuluan telah meletakkan luar isu-isu teoritis dan metodologis dari buku
dan argumen utama. Ini telah memeriksa penjelasan utama bagi ekstremisme yang ditemukan
dalam literatur, menunjukkan mengapa kita perlu melampaui mereka. Hal ini juga
mengajukan penjelasan alternatif yang menunjukkan bahwa hasil dibentuk sebagian besar
dengan cara yang etno-religius, sekuler dan apa yang saya identitas
istilah''geopolitik,''bersaing atau berkumpul. Dalam interaksi ini, peran negara sebagai aktor
mediasi sangat penting.
Bab Dua merangkum sesuatu yang selalu diabaikan dalam analisis saat konflik etnis-
agama di Asia Selatan - konteks sejarah yang membantu untuk menerangi saat ini. Ini
menawarkan gambaran yang menunjukkan sifat unik dari pembentukan identitas Asia Selatan
(agama dan sebaliknya), khususnya pembauran tradisi di seluruh wilayah. Ini menetapkan
panggung untuk diskusi pada bab-bab selanjutnya dengan mencatat evolusi dari model
sekuler, karakter tidak stabil mereka, cara mereka telah terbatas atau dipromosikan, dan
bagaimana mereka dapat dilihat dalam hubungannya dengan identitas agama dan geopolitik
alternatif untuk memahami ekstremisme saat ini .
Bab Tiga melalui Tujuh mempertimbangkan bukti dari daerah untuk menerangi jenis
tertentu perkembangan internal-eksternal dan interaksi yang telah karakteristik dari waktu ke
waktu. Tingkat persaingan atau pertemuan antara identitas agama, sekuler dan geopolitik,
dimediasi oleh negara, dibahas di dalam setiap kasus sebagai signifikan dalam menentukan
tingkat ekstremisme.
Bab Tiga mengambil Afghanistan, diikuti oleh bab tentang Pakistan, Kashmir, Sri
Lanka dan Bangladesh (di mana Assam disertakan karena perannya geo-strategis dan
identitas dalam hubungan Indo-Bangladesh).
Bab terakhir mempertimbangkan apa bukti memberitahu kita tentang hubungan antara
geopolitik, ruang politik sekuler, dan peran negara dalam memproduksi atau mengabadikan
hasil kekerasan atau moderat. Bagaimana berguna itu, dalam ekstremisme pemahaman, untuk
mempertimbangkan kompetisi atau konvergensi antara identitas etno-religius, sekuler dan
geopolitik
konsepsi yang kita temukan di sekitar wilayah tersebut? Bagaimana saling adalah
proses di Asia Selatan? Apa jenis pelajaran yang mungkin bisa dipelajari dari studi banding?
Kondisi apa dapat memfasilitasi pembangunan identitas yang melemahkan konsepsi
geopolitik eksklusif? Bagaimana digeneralisasikan adalah temuan untuk daerah di luar Asia
Selatan? Apa implikasi kebijakan dari temuan kami?
Keterbatasan
Sebuah kata pada keterbatasan buku ini adalah dalam rangka. Mengingat ruang
lingkup yang luas, buku ini tidak bisa lengkap dalam menyajikan bukti nya. Kedua, karena
buku ini berurusan dengan spektrum ekstremisme, mungkin tidak menarik bagi mereka yang
menginginkan cut-definisi yang jelas dan fokus pada terorisme, yang saat ini dipahami dalam
wacana AS resmi. Saya berpendapat bahwa pendekatan ini tidak detracted dari argumen
substantif buku.
BAB II
SITUATING VIOLENT CONFLICT IN SOUTH ASIA
Duta Besar Michael Sheehan, Koordinator Counterterrorism di AS, menyimpulkan
bahwa pusat terorisme anti-Amerika telah pindah dari Timur tengah ke Asia Selatan.
Keterlibatan langsung dalam terorisme oleh sebagian besar negara Timur Tengah telah
menurun, perhatian yang semakin berfokus pada Osama bin Laden dan aliansi kelompok
yang beroperasi dari Afghanistan dimana Taliban sendiri memerintah di Afghnanistan. Bila
dilihat dari sudut pandang sejarah, status baru Asia Selatan ini menghadirkan anomali yang
serius.
Bab ini akan melihat substantif sejarah Asia Selatan untuk menunjukkan bahwa sulit
menemukan hal yang menentukan sejarah dalam etno-religius ekstremisme. Kebutuhan
analisis sejarah menjadi jelas ketika mempertimbangkan berapa banyak pengamat politik
Asia Selatan dan geopolitik mengabaikan, atau tidak mengerti, aspek kritis sejarah. Bab ini
akan memberikan konteks untuk anggapan bahwa, meskipun kekerasan di Asia Selatan jelas
bukan fenomena yang baru, garis patahan sepanjang kekerasan yang terjadi di masa lalu tidak
dapat dikurangi dengan agama atau etnis. Sifat Islam serta pertemuan di Asia Selatan dari
waktu ke waktu akan ditekankan untuk mengilustrasikan intinya, meskipun analisis berlaku
lebih luas daripada Islam.
Chapter ini menguraikan suatu “sinkretis” masa lalu untuk Asia Selatan, dari India
awal (yaitu, arus Asia Selatan) dan antar-koneksi antara Hindu dan cabang-cabangnya. Ini
kemudian mempertimbangkan kunci abad pertengahan periode sejarah India dan pembauran
islam dengan tradisi keagamaan lain. Selanjutnya, diskontinuitas diperkenalkan oleh
kolonialisme dan pasca-kolonial negara pembangunan di Asia Selatan yang diuraikan.
Akhirnya, disini akan dilihat bagaimana interaksi tiga-arah antara etnis-agama, identitas
sekuler dan geopolitik, dimediasi oleh negara, muncul di periode kontemporer untuk
menghasilkan kondisi yang baik menghambat atau dipromosikan ekstremisme.
Beberapa analis liberal menunjukkan kemiskinan dan keputusasan ekonomi sebagai
akar penyebab ekstrimisme dan terorisme. Tapi ini ditentang, karena para pelaku serangan di
World Trade Center dan Pentagon bukan dari kelas terampas hak-haknya, sebaliknya, latar
belakang mereka adalah kelas menengah menengah dan atas. Jadi komitmen agama para
pembajak, bukan status ekonomi mereka, digambarkan sebagai kekuatan pendorong di
belakang aksi mereka.
2.1 Kekhasan Asia Selatan
Bagian dari kekhasan Asia Selatan tidak ada hubungannya dengan agama, namun
pada variasi komposisi etnis dan regional dan perbedaan linguistik. Setiap negara di Asia
Selatan terdiri dari sebuah keserbaragaman identitas, dan bahkan sebagian daftar kelompok-
kelompok yang berbeda pola pikirnya. Di Afghanistan, Pashtun merupakan mayoritas, namun
ada minoritas dari Tajik, Hazara dan Uzbekistan. Dan masing-masing kelompok
menggunakan bahasa yang berbeda satu dan yang lainnya. Setidaknya ada tiga daerah yang
terdiri dari identitas yang berbeda: Kashmir, Jammu dan Ladakh, masing-masing Islam,
Hindu dan Buddha, meskipun bahkan terlalu menyederhanakan.
Intinya adalah bahwa Asia Selatan tidak sama dengan Jerman, Perancis atau Jepang,
negara dibentuk atas dasar ras yang sama, bahasa, budaya, agama dan sejarah. Dengan
demikian sangat sulit bagi satu definisi identitas nasional (baik agama, etnis, regional atau
lain) untuk diperbanyak atau mengambil terus. Sebaliknya, potensi gerakan etno-religious
berkembang dalam konteks ini bisa dikatakan kuat. dilema ini disimpulkan dengan baik oleh
sentimen dari beberapa Kashmir Muslim: “India mengancam identitas keagamaan kita,
Pakistan mengancam identitas etnis kami.”
Tradisi sinkretis dari India adalah awal warisan dari semua Asia Selatan sekarang.
Sering terjadi bahwa penguasa mengizinkan berbagai kelompok agama berfungsi tanpa
berusaha melakukan kontrol. Bahkan pada puncak kerajaan Islam di India, itu adalah aspek
yang paling akomodatif menonjol. Kekuatan historis ko-eksistensi di India terletak pada
banyaknya sumber dari yang digambar - politik, sosial dan keagamaan. Alam sosial dan
keagamaan diperkuat dengan kasta, masyarakat, bahasa, orientasi agama dan budaya, sangat
membedakan kelompok-kelompok yang mungkin atau tidak kongruen dengan otoritas politik
tertentu pada suatu titik waktu tertentu. Perbedaan kesempatan tersebut memicu pembentukan
kelompok yang dapat mengembalikan hak mereka.
Masuknya Islam dan integrasi ke Asia Selatan harus dilihat terhadap pengaturan
sosial yang kompleks di India pada saat itu. Dalam konteks “Muslim dari Asia Selatan”,
wajah dominan Islam telah, dan terus menjadi, liberal. Untuk memahami sifat Islam di Asia
Selatan, sangat penting untuk mengakui bahwa batas-batas Islam yang ditetapkan oleh awal
abad kedelapan mendefinisikan daerah di mana fitur dasar Islam telah dikembangkan dan
dilembagakan. Namun, cara Islam berkembang di Asia Selatan tidak dapat dipahami tanpa
mempertimbangkan konteks lokal.
Awal kedatangan Islam ke India melalui pedagang Arab pada pantai barat, tetapi
mereka datang untuk berdagang, bukan untuk menyelesaikan, menaklukkan atau
mengkonversi. Pada abad kedelapan belas kerajaan Islam meliputi area yang mengesankan
dari Afrika Utara ke Sind, tapi tradisi lokal dan budaya terus bertahan. Yang terakhir ini
paling jelas di sekolah-sekolah pemikiran Islam yang cenderung berorientasi ke dalam,
daripada berfokus pada interpretasi legalistic dari Quran dan Hadis. Meskipun upaya oleh
Hindu dan Islam radikal saat ini untuk mengutip permusuhan sejarah dan keterpisahan dari
dua komunitas agama, beban pembuktian mereka menantang gagasan bahwa Islam
menanggapi konteks Asia Selatan sebagian besar inklusivis, sebagian didasarkan pada
universalis toleran.
Kedua impuls bersaing terlihat jelas dalam perbedaan antara Aurangzeb dan Dara
Shikoh, kedua anak Kaisar Mughal Jahangir. Si anak sulung, Dara Shikoh, yang berasal dari
sekolah hisht tasawuf, adalah seorang sarjana yang terkenal karena karyanya
mempromosikan terjemahan dari teks agama Hindu, Upanishad, ke Persia. Di sisi lain,
Aurangzeb mengikuti kebijakan yang jelas diskriminatif terhadap non-Muslim. Namun, ia
menghadapi oposisi dari sejumlah anggota keluarga, termasuk anaknya sendiri, Akbar yang
memberontak terhadap ayahnya di 1681 dan bergabung dengan pasukan pangeran Hindu
Rajput. Setelah Rajput mundur di bawah serangan Aurengzeb's, Akbar kemudian bergabung
Raja Sambhaji, anak Shivaji, yang berjuang the Mughals dan tetap menjadi ikon untuk aktivis
Hindu.
Pada puncak kekuasaan Islam di bawah Sultan Akbar (1556-1605), untuk kedua
kalinya dalam sejarah, kerajaan di Afghanistan, Pakistan, India dan Bangladesh bersatu. Tapi
prestasi Akbar dari politik dikatakan sama komitmennya terhadap toleransi agama dan
berbagi ruang religius.
Perlu dicatat bahwa apakah seorang pemimpin Muslim ditandai sebagai kurang
agresif atau kurang komunal tidak selalu memberitahu kita tentang perilaku nya berkaitan
dengan kegiatan yang banyak berhubungan dengan intoleransi agama Islam - penghancuran
kuil Hindu. Seperti beberapa sejarawan menunjukkan, meskipun karakter akomodatif dari
Bahamanis, yang perluasan kerajaan mereka datang pada mengorbankan Vijayanagar
sebelumnya Kerajaan, dan penjarahan candi untuk kekayaan mereka diizinkan Ironisnya,
sambil tetap terlibat dalam kampanye militer terhadap Vijayanagar, pada waktu itu adalah
jenderal Hindu Bahamani Adil Shah atau Qutb Shah yang merencanakan merampok dari kuil.
Terdapat sedikit bukti bahwa penguasa Muslim mencoba untuk memaksakan sebuah teokratis
negara bagian di India.
2.2 Toleransi dan co-ibadah pada tingkat popular
Untuk memahami tradisi sinkretis di Asia Selatan secara penuh, hal ini berguna untuk
mempertimbangkan Sufisme dari Islam dan Hindu gerakan Bhakti bersama-sama. Bhakti
adalah sebuah renungan gerakan dalam Hinduisme, menekankan ikatan emosional yang
intens ke dewa pribadi. Asal Istilah adalah Sansekerta, yang berarti''untuk berbagi,''nanti
mengambil makna'', berbagi cinta dan kesetiaan''The Bhakti. gerakan berada di tingginya dari
800-1700, dan memiliki dampak penting pada Muslim di India.
Hindu, Muslim dan Sikh telah sangat dipengaruhi oleh interaksi Bhakti-Sufi. Gerakan
ini menyebar di seluruh benua dari utara ke selatan. Sentimen dari orang-orang kudus sufi
dan Bhakti terlihat jelas dalam sebuah ayat yang populer: ''Belajar dari mata cara untuk
mengembangkan kesatuan dan harmoni, dua mata tampak berbeda, namun visi mereka adalah
salah satu''.
Sufisme cenderung untuk tetap menjauhkan diri dari kekuasaan politik, dan
pertumbuhannya tidak tergantung pada perlindungan negara bagian atau patronase.
Pembentukan agama pada umumnya dilihat dalam istilah murni agama dan budaya, bukan
politik. Dampak terbesar Islam terlihat di Pakistan sekarang, umumnya dipandang sebagai
diawali dengan kedatangan sejumlah yang cukup besar Chishti dan Suhrawardy Sufi pada
abad ketiga belas dari Persia. Khwaja Chishti's Moinuddin tombwhich terletak innorth
inAjmer India Rajasthan, menarik ribuan peziarah, baik muslim dan non-Muslim.
Sufisme di Kashmir
Pertemuan antara Hindu, Budha dan Islam menghasilkan fusi sosial-budaya dan
agama yang telah populer disebut sebagai kashmiriyat. Akar penggabungan ini sangat kuat,
Kashmiriyat yang sering digunakan nostalgia untuk mengingat masa lalu yang terancam
terkubur lebih dalam dan lebih dalam oleh konflik Kashmir. Di luar musik, masakan bersama
dan bahasa yang yang ditimbulkannya, terletak tradisi religio-filosofis dari konvergensi yang
berbeda dan menakjubkan antara Hindu dan Islam. Sementara warisan sufi dan Bhakti dan
ibadah bersama tetap kuat di berbagai bagian benua, Apa yang membuat Kashmir terpisah,
adalah bahwa bentuk sinkretik agama selalu dominan, dan pendekatan pun terpinggirkan.
Kashmir dibawa ke dalam kekaisaran Maurya pada abad ketiga SM oleh Kaisar
Ashoka Hindu Asoka konversi ke agama Buddha bukti penting bagi Kashmir. Setelah
dikalahkan Kalingga, Asoka diadopsi Buddhisme dan dikirim utusan Buddha untuk
menyebarkan iman. Beberapa tokoh penting Buddha menetap di Kashmir. Buddhisme masih
terus dominan di Ladakh, utara Lembah Kashmir. Hal ini terutama dari Kashmir yang
Buddhisme dan menyebarkan pengaruhnya ke Afghanistan, Asia Tengah dan Tibet. Islam
muncul di Kashmir lambat pada awalnya, dari Centra Asia, maka dengan dampak yang luas
dan lebih kekal melalui kedatangan orang suci sufi, di Shah Bulbul khususnya dari Persia28
di awal 1300-an. Dia adalah orang pertama misionaris untuk memperkenalkan Islam di
tingkat negara bagian saat itu diskusi dengan raja yang berkuasa Buddha Rinchen Shah
menyebabkan nya konversi ke Islam. Pada 1585. Namun, Islam telah melakukan terobosan
besar ke Kashmir, tetap melalui karya misionaris sufi, bukannya di bawah paksaan dari
penyerbu atau prajurit.
Islam muncul di Kashmir dalam bentuk adat, menyesuaikan diri dengan tradisi dan
kepekaan dari Kashmir. Sufisme Kashmir juga dipamerkan paralel dengan Buddhisme tantra
yang sebelumnya ada di daerah tersebut.
Pengaruh Sufi, bersama dengan Shaivaism Hindu local (suatu bentuk ibadah yang
bertujuan untuk mencapai penyatuan antara Allah dan murid tanpa intermediasi imam). Pada
satu tingkat, perlawanan terhadap religious kekakuan hukum Islam dan ketidaksetaraan dari
Brahminical kode masing-masing.
Tempat yang paling populer ibadah di Lembah Kashmir masih kuil daripada masjid
konvensional. Bahkan di masjid praktek doa dengan menyanyikan (diambil dari tradisi yang
lebih tua dari bhajan Hindu dan kirtans) berlangsung, hanya di Kashmir. Tetangga Jammu,
yang populasinya sekarang didominasi Hindu, saham tradisi sufi dari Kashmir Valley. Secara
historis, Hindu dan Sikh kalah jumlah dengan Muslim. Yoginder Sikand menggambarkan
bagaimana Hindu dan Muslim memadati kuil Raushan Pir Ali Shah Jammu's mistik sufi
tertua, hanya satu minggu setelah serangan terhadap sebuah bazaar di dekat salah satu kota
utama kuil. Bahkan Gua Amarnath di Jammu, Hindu yang didedikasikan untuk Tuhan Shiva,
memiliki legenda yang bertahan memastikan kelanjutan dari tradisi memberikan sumbangan,
dibuat oleh ribuan peziarah yang datang dari berbagai bagian India, ke sebuah kuil Muslim di
daerah tersebut.
Dalam beberapa kali, Islam telah berusaha untuk membujuk atau memaksa orang agar
memberi praktek tahunan Urs, sebuah festival khas Kashmir yang diselenggarakan setiap
tahun di kuil orang-orang kudus sufi pada hari peringatan kematian mereka dan secara
tradisional dirayakan oleh umat Islam, Hindu dan Sikh. Namun kelompok militan tidak ingin
melihat hal tersebut sebagai hal yang bisa menciptakan perdamaian.
Untuk memecahkan masalah ini, terlihat bahwa di Asia Selatan terjadi beberapa dari
konflik agama yang berkepanjangan dan sangat radikal. Agar memahami sepenuhnya tentang
kemunculan konflik ini maka dapat dilihat dari dua aspek sejarah, yakni kolonialisme Inggris
dan di sisi lain adanya ketidakstabilan sekuralisme. Interaksi antara geopolitik eksternal dan
sekular internal ini pada akhirnya menghasilkan suatu kondisi konflik agama yang radikal.
Intervensi kolonial langsung di masa lalu, telah memberi cukup banyak pengaruh
pada struktur domestik dan orientasi di Asia Selatan. Namun, karakter dan intensitas
dampaknya sangat dikondisikan oleh sifat lingkungan domestik terutama keberadaan
eksklusif atau inklusif konstruksi identitas. Sejarah pra-kolonial daerah menawarkan
tandingan yang cukup meyakinkan terhadap ekstremisme etnis dan agama di Asia Selatan.
Fragmentasi yang dilakukan Inggris terhadap masyarakat Asia Selatan khususnya India yang
plural, mengakibatkan dampak yang sangat mendarah daging karena dilakukan secara
signifikan. Hal ini dilakukan untuk semakin menancapkan pengaruh kolonial di negara
jajahan karena dengan terfragmentasi masyarakat akan lebih mudah menakhlukkannya
dibanding adanya persatuan masyarakat yang kuat. Pada akhirnya apa yang dilakukan
kolonial mewariskan kebencian dalam masyarakat yang berbeda etnis, agama, dan kultur.
BAB V
CONFLICT AND CONTRADICTION IN KHASMIR
Secara territorial, Kashmir berada di bawah otorita India, tindakan dan kebijakan
pemerintah India yang cenderung represif ini memancing Pakistan memberikan perhatian.
Sehingga konflik di Kashmir ini semakin runcing karena melibatkan 3 kelompok, yakni
kelompok Nasionalis Kashmir yang berusaha mendirikan Negara Kashmiri (JLKF, Jammu-
Kashmir Liberation Front), kelompok irredentis yang pro Pakistan (HMJK, Hizbul
Mujahidin Jammu-Kashmir), yang berkehendak bergabung dengan Pakistan, serta kelompok
irredentis yang pro India , yang berkehendak bergabung dengan India.
Organisasi penting di Kashmir juga bersifat separatis, All Parties Hurriyat Conference
(APHC), akhirnya pada tahun 2004 bermasalah mengenai negosiasi dengan pemerintah India.
APHC melihat dirinya sebagai wakil politik utama di Kashmir secara militansi, tetapi ada
kelompok-kelompok bersenjata lainnya yang memegang pengaruh, seperti Hizb ul-
Mujahidin. Seperti di Afghanistan dan Pakistan, di mana kompetisi antara tiga konstruksi
identitas yang dominan terjadi dari waktu ke waktu (religius, sekuler dan geopolitik)
menjelaskan tentang evolusi militansi dan keseimbangan antara kekuatan moderat dan
ekstremis. Dalam buku ini penulis akan memaparkan pemandangan domestik yang berfokus
pada karakter sekularisme dan identitas sekuler di India, terutama di Kashmir. Pada bagian
selanjutnya, mempertimbangkan dampak eksternal pada pembentukan identitas dan
konstruksi identitas geopolitik di India dan Pakistan. Selanjutnya akan menjelaskan
bagaimana interaksi antara tips identitas sekuler, etno-religius dan geopolitik keseimbangan
antara hasil yang lebih moderat atau ekstremis.
Sebelum pemberontakan, situasi ekonomi Kashmir lebih baik daripada negara-negara
lain di India, seperti pendidikan dan kesehatan. Antara 1995 dan 2000, selama militansi
sedang berlangsung, tingkat buta huruf di Kashmir meningkat 56-65%. Sejak pemberontakan,
100% anggaran di Kashmir telah dibiayai oleh pemerintah India,
akan tetapi Politik Ekstrimisme di Asia Selatan yaitu Kashmir akan lebih baik secara
ekonomis apabila terpisah dari India. Argumen tersebut memanipulasi situasi di Kashmir
terhadap konflik untuk tujuan mereka.
Di Kashmir, kecenderungan separatis terjadi ketika demokrasi dan otonomi
berlangsung. Sebagai contoh, beberapa pejabat Pakistan mencoba untuk memicu separatisme
di Kashmir dalam 1960-an, hingga akhir 1983, ketika pemimpin Jammu dan Kashmir
Liberation Front (JKLF), Amanullah Khan, berusaha untuk merekrut pemberontakan
bersenjata, akan tetapi ia tidak berhasil.
Kashmir adalah wilayah yang berpenduduk mayoritas muslim. Wilayahnya terletak di
jantung Asia, diapit oleh China di sebelah timur, India di selatan, Pakistan dan Afghanistan
di barat, serta CIS di utara. Pada awalnya, daerah ini dikenal dengan sebutan “Surga Dunia”,
karena keindahan alamnya yang mempesona. Kekayaan alam Kashmir ini sedikitnya
memberikan pemasukan devisa sekitar 400 juta dolar per tahun dari para pelancong. Namun,
keindahan Kashmir tersebut kini berubah menjadi lautan api dan darah bahkan menjadi
ladang pembantaian, namun Kashmir dan Punjab, memiliki penduduk mayoritas Hindu,
Muslim dan Kristen masing-masing terdiri dari 20 persen dari populasi dan tidak ada
perselisihan secara separatis. Hindu India merupakan satu-satunya mayoritas, terletak di
sebelah Pakistan. meskipun didorong oleh konflik agama di Kashmir, Jammu merupakan
wilayah Kashmir meliputi wilayah di luar Lembah Kashmir di mana sebagian besar
kerusuhan dan kekerasan telah terjadi. Kashmir yang terdiri dari Jammu, Lembah Kashmir,
Ladakh dan wilayah di bawah kendali Pakistan melintasi Garis Kontrol (LOC), disebut Azad
Kashmir dan Wilayah Utara. Dua pertiga dari Kashmir di India, dan pada tahun 1990-an
sekitar 64 persen dari populasi adalah Muslim dan 32 persen Hindu.
Seluruh wilayah secara bersama-sama menyajikan gambaran agama dan etnis
campuran: selain dari Muslim Sunni, wilayah ini juga dihuni oleh Gujjars, Bakerwals, Sikh,
Sudhans, Hindu, dan Muslim Syiah. Populasi Jammu adalah Hindu sekitar dua-pertiga,
Muslim satu-ketiga, dengan taburan cukup besar Sikh, sedikit lebih dari setengah dari Ladakh
adalah Buddha Tibet, dengan sisanya Muslim; dan Lembah Kashmir adalah hampir 95 persen
Sunni Muslim. The Hindu Kashmir Pandits Lembah digunakan untuk membentuk minoritas
yang penting, tetapi sebagian besar melarikan diri pada tahun 1990, dengan lebih dari
200.000 yang tinggal di kamp-kamp pengungsi di Jammu atau ke luar Negeri. Dalam
Wilayah utara Pakistan terdapat campuran populasi, dengan sebagian besar Syiah dan
Ismailiyah, bersama dengan Muslim Sunni. Kashmiriyat dan sekuler Tradisi Dengan
komunitas-komunitas berbeda sebagai latar belakang.
Yang paling menyita perhatian dalam konflik antara india dan pakistan, yang banyak
di sebut dengan konflik kashmir. Selama pemilu 1977 yang diselenggarakan di Kashmir
(secara luas dianggap sebagai yang paling bebas dan paling adil di negara bagian), salah satu
faktor yang menonjol adalah tingkat dukungan yang sangat rendah untuk pihak Muslim atau
agama Hindu. Jamaat Islami (JI) yang menganjurkan bergabung dengan Pakistan hanya
berhasil memenangkan hanya satu kursi. Bahkan di tahun 1983 pemilihan negara, nasionalis
Hindu Jana Sangh telah musnah di Jammu dan JI, yang diperebutkan 25 kursi.
Sifat dari militansi asli sendiri terlibat terhadap kepatuhan politik Islam. The Jammu
dan Kashmir Liberation Front (JKLF) yang awalnya di garis depan dan memerintahkan
dukungan luas, sadar diri akan sekuler. Bahkan setelah hampir 15 tahun dan pasang naik
ekstremisme agama di daerah, JKLF tetap berkomitmen untuk sekularisme sebagai prinsip
panduan. Para pemimpin separatis paling terkenal sendiri jarang melakukan klaim mereka
berdasarkan alasan agama. Salah satu contoh adalah Mirwaiz Umar Farooq, kepala Jamia
Masjid, masjid yang paling penting di Srinagar, dan pemimpin kunci dalam APHC.
Seiring waktu, faktor agama memang menjadi lebih menonjol dalam militansi
Kashmir, tapi kekuatan-kekuatan di belakang perkembangan ini memiliki lebih sedikit untuk
melakukan preferensi agama secara internal. Kecenderungan yang paling polarisasi adalah
agama telah dibawa ke dalam konflik oleh kelompok-kelompok yang dalam istilah lokal
disebut “jihad”, terutama di luar Kashmir. Hal ini terjadi sebagian penetrasi eksternal dalam
hubungannya dengan mengubah persepsi internal mengenai nasib sekularisme India. Politik
domestik dan sekularisme di India berbeda dengan pemilu tahun 1977 di Kashmir, pemilu
satu dekade kemudian pada tahun 1987 merupakan pemicu penting bagi militansi Kashmir.
Pada saat itu, sejumlah partai politik telah bergabung bersama untuk menciptakan Muslim
United Front (MUF) untuk pemilihan kontes. Salah satu tujuan utama adalah untuk mencapai
persatuan Islam, menunjukkan pengaruh sentimen keagamaan untuk pertama kalinya.
Banyak pengamat mengutip dan manipulasi pemilu 1987 oleh Partai Kongres sebagai
sisi dari pemberontakan oleh Kashmiri. Hal ini sangat di sayangkan karena perilaku dari
Partai kongres, karena pada gilirannya, menunjukkan penurunan nasional partai dan yang
disebut''de-pelembagaan'' Kongres dari posisi yang tak tertandingi politiknya pada
kemerdekaan. Rantai peristiwa ini pada pandangan pertama cocok dengan argumen yang
menempatkan sumber militansi pada kurangnya akses dan ruang politik demokratis yang
menjadi ciri khas dari Kashmir selama pertengahan sampai akhir 1980-an. Namun,
sebagaimana dicatat, keputusan Kongres seperti Pasal 356 (memungkinkan Presiden untuk
menganggap kekuasaan eksekutif dalam negara) untuk memberhentikan pemerintah negara
bagian terpilih tidak terbatas pada Kashmir.
Demikian pula, terang-terangan kekuasaan Partai Kongres bermain di Kashmir dari
waktu ke waktu berkurang sementara sebelumnya sebagai juara sekularisme di India. Kedua
pihak yang bisa menjabat sebagai wakil yang paling meyakinkan sekularisme politik
kehilangan legitimasinya dalam periode yang sama, mengosongkan ruang berharga untuk
orientasi alternatif untuk bertahan. Hal ini terutama melumpuhkan Partai nasional Kongres
yang telah menjadi identik erat dengan negara bagian India itu sendiri.
APHC, sendiri merupakan konglomerat dari sekitar 30 organisasi politik, sosial dan
agama, dibentuk pada tahun 1993 sebagai kedok politik untuk lebih lanjut penyebab
separatisme Kashmir, dan tetap dominan. Ini bertindak sebagai badan pusat untuk militansi
Kashmir dan untuk mengkoordinasikan pendekatan kepada pemerintah India dan dunia luar,
terutama Pakistan. The Hurriyat Konstitusi pura-pura melakukan organisasi untuk perjuangan
damai dan “penyelesaian yang dinegosiasikan”, tetapi hubungan antara anggota APHC dan
berbagai kelompok militan bersenjata tetap dalam pertarungan. The APHC telah
mengakomodasi beberapa sudut pandang tetapi, sejak tahun 2000, Akhirnya terpecah menjadi
dua fraksi di tahun 2004. Perbedaan utama antara mereka yang pro-Pakistan dan pro-jihad,
dan lain-lain yang lebih bisa menerima dialog dengan pemerintah India. Di atas kertas, tujuan
utama mereka untuk mencapai aspiras dari masyarakat Kashmir tetap identik. Tidak ada
politik Kashmir kelompok-kelompok yang berhasil menyatukan semua kepentingan.
Organisasi Konferensi Islam (OKI) terkadang telah mengecam catatan HAM di
Kashmir dan pada waktu lain hanya disebut di India dan Pakistan untuk menyelesaikan
perselisihan tersebut melalui negosiasi. Pada tahun 1994, Pakistan berhasil mendapatkan OKI
untuk mendirikan sebuah Kashmir Kelompok Kontak, dan APHC memiliki status pengamat
dalam OIC. Sepuluh tahun kemudian, pada pertemuan pada Juni 2004, menteri luar negeri di
Istanbul, beberapa anggota OKI tampaknya diam-diam berusaha meyakinkan Pakistan untuk
melunakkan resolusi yang lazim anti-India tentang Kashmir, dengan perwakilan dari Aljazair,
Arab Saudi dan Sudan antara lain dengan alasan bahwa OKI seharusnya tidak menyulitkan
perundingan perdamaian yang sedang berlangsung antara India dan Pakistan dengan
mengambil sisi agresif pada Kashmir.
India mengalami suatu dilema, dengan melihat bahwa Kashmir yang ada di India
telah menjadi pertimbangan penting dalam perhitungan geopolitik nya (seperti dengan Punjab
dan Timur Laut). Posisi yang strategis, berbatasan dengan Cina di utara dan timur laut
(Tibet), Afghanistan di barat laut dan Pakistan di barat telah menjamin perhatian keamanan
India, bahkan di bawah situasi yang terbaik. Pengenalan polarisasi identitas agama sebagai
instrumen geopolitik oleh Pakistan melalui “proxy war” membuat itu sangat sulit bagi India
untuk menguraikan ancaman geopolitik dan kerentanan dari identitas agama.
Keadaan Pakistan dari perspektif Pakistan, juga memiliki posisi yang dilema, bukan
hanya tentang India tetapi tentang Kashmir Muslim dan kecenderungan mereka terhadap
identitas sekuler. Runtuhnya teori 'Dua Bangsa' dalam konteks pemberontakan Bangladesh
dan Perang India-Pakistan tahun 1971, menyebabkan beberapa perubahan mengenai hal ini.
Perang proxy militan asing Pakistan sejak itu membentuk kembali Kashmir untuk
kemerdekaan yang lebih luas dalam perang proxy Islam untuk Pakistan. Hampir semua
tempat bertanggung jawab atas pengusiran Hindu asli Pandits dari Lembah Kashmir dan
mereka ditargetkan oleh pemberontak dengan kelompok-kelompok Islam radikal yang
didukung oleh ISI. Dengan target pembunuhan warga sipil Sikh dan Hindu di Kashmir dari
waktu ke waktu pada umumnya disebabkan oleh polisi India dan tentara untuk asing berbasis
organisasi teroris. Organisasi dipandang sebagai adat Kashmir jarang bertanggung jawab.
Sejak tahun 2001, Pakistan telah melihat kepentingan geopolitik regional dan global
yang menyimpang dan isu ini disebut sebagai ''inti' 'Kashmir yang telah mendorong Pakistan
akan kebijakan luar negeri India selama beberapa dekade, dengan kelompok jihad menjadi
pemerintah, khususnya instrumen militer dalam kebijakan ini. Meskipun Pakistan telah
datang di bawah tekanan internasional atas al-Qaeda dan Taliban, dinamika regional telah
menyebabkan Pakistan untuk mencoba dan mempertahankan pengaruh terhadap kelompok-
kelompok jihad untuk kebijakan Kashmir nya.
Karena pemerintah India membuka sebuah dialog dengan bagian dari gerakan militan
pada tahun 2000, Pakistan dihadapkan dengan prospek yang disusul oleh peristiwa. Pakistan
patronase, dimana kelompok separatis terus berlangsung dan telah berdampak pada cara yang
Negosiasi pemerintah India dengan separatis Kashmiri yang bernasib sama. Kecenderungan
yang berbeda dalam militansi, yang telah meninggalkan rentan terhadap pengaruh luar, telah
mempengaruhi liku-liku dari negosiasi dan diperiksa di bagian selanjutnya.
Ketika diadakan dialog dengan New Delhi dikatakan bahwa dalam lima tahun
pembentukannya, tanda-tanda perbedaan dalam APHC menjadi nyata ketika pemimpin JI
Kashmir, Ghulam Mohammad Bhat, menunjukkan niat partainya untuk memutuskan semua
hubungan dengan kelompok bersenjata, khususnya, Hizb ul-Mujahidin. Kepala Jamaat
mengutip Hurriyat's konstitusi (yang kemudian menjadi perusahaan publik tidak dirilis)
sebagai berkomitmen untuk bekerja bagi penyebaran Islam melalui arti perdamaian Meskipun
link tidak sebenarnya terputus, dua tahun kemudian pada bulan Juli 2000, dalam bergerak
yang menandakan pergeseran mungkin dalam strategi pemberontakan Kashmir untuk
pertama kalinya, Hizb ul-Mujahidin sendiri menyatakan gencatan senjata selama tiga bulan
dan mengisyaratkan kemungkinan pembicaraan dengan pemerintah. Pemerintah India telah
menyarankan kemungkinan berbicara dengan Kashmir militan di awal tahun ketika rumah
menteri LK Advani mengumumkan bahwa ia bekerja ''untuk menciptakan iklim dimana jika
semua bagian dari orang-orang Kashmir ingin membahas masalah dengan Pemerintah India,
agar diskusi dapat berlangsung.
Dari tahun 2000 dan seterusnya, strategi pemerintah India dimodifikasi dimana
terlibat langsung dengan separatis Kashmir. Runtuhnya gencatan senjata antara pemerintah
dan Hizbut pada bulan Agustus 2000 mungkin sebagian disalahkan pada oposisi Pakistan dan
JI dalam serangan Pakistan pada gencatan senjata sebagai cara untuk membagi gerakan. Hal
itu terjadi karena Hizbut menerima tawaran dari dengan ISI Pakistan, yang sekarang lebih
memihak pada kelompok.
Jadi dapat dilihat bahwa bab ini belum berhasil dalam memeriksa solusi yang terbaik
untuk konflik, tetapi kita dapat menyimpulkan bahwa budidaya agama terpolarisasi dan
konstruksi militer oleh kelompok-kelompok eksternal yang kita temukan di Kashmir, akan
menjadi besar kendala.
Agama sebagai kekuatan pendorong untuk militansi, jika bergantung pada agama
untuk solusi tersebut hanya mungkin memperdalam divisi dalam lingkungan yang beragam.
Aktor eksternal, malah sebaliknya, cenderung mendistorsi kontur Kashmir konflik, paling
sering mendorong ke arah kekerasan yang lebih besar dan agama ekstremisme.
BAB VI
SRI LANKA’S VIOLENT SPIRAL
Konflik berkepanjangan di Sri Langka sebenarnya mulai menemui titik terang pada
tahun 2002 ketika perjanjian gencatan senjata yang belum pernah terjadi sebelumnya
ditandatangani oleh pemerintahan Perdana Menteri Ranil Wikramsinghe yang baru saja
terpilih dan gerakan separatis LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Akan tetapi pada
2008, setelah rangkaian pergolakan politik yang menghebohkan diantara kelompok dominan
Sinhala, bencana tsunami yang menewaskan 35.000 orang, perseteruan golongan baru
diantara kelompok militan Tamil, dan pertarungan baru antara LTTE dan militer, perdamaian
di negara tersebut menjadi hancur dibawah kekuatan kekerasan spiral lainnya.
LTTE atau yang sering disebut sebagai Macan merupakan kelompok yang
mengartikulasikan keluhan masyarakat Tamil dan mendapatkan dukungan luas dari rakyat.
Di masa lalu, telah terjadi sebuah spektrum pendapat dalam masyarakat Tamil. Meliputi
pihak-pihak parlemen moderat yang sedang memuncak di TULF (Tamil United Liberation
Front), serta beberapa kelompok militan lainnya yang muncul pada tahun 1970-an dan 1980-
an seperti EPRLF (Eelam People’s Revolutionary Liberation Front), TELO (Tamil Eelam
Liberation Organization), EROS (Eelam Revolutionary Organization of Students) dan
PLOTE (People’s Liberation Organization of Tamil Eelam). Meskipun mereka memiliki
tujuan yang sama mengenai kemerdekaan tanah air Tamil, tetapi terdapat perbedaan
mengenai strategi dan kesediaan untuk berkompromi mengenai tujuan akhir. Perbedaan-
perbedaan tersebut muncul secara terbuka antara LTTE dan EPRLF dalam perkembangan
politik selama intervensi India pada 1987-1989.
Ollapally memulai pembahasan bab ini dengan mempertanyakan mengenai penjelasan
etno-religius belaka bagi berkembangnya ekstrimisme kekerasan di Sri Langka, serta
sejumlah pendekatan konvensional lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan kemunduran
politik sekulerisme secara domestik dan cara di mana identitas geopolitik pada level negara
Sri Langka telah memperburuk praanggapan ketidakaktifan etno-religius. Pada bab ini juga
akan dilihat bagaimana LTTE muncul untuk memudarkan kelompok-kelompok tradisional,
yang meninggalkan sedikit ruang untuk formasi baru dan alternatif politik seperti TULF dan
EPRLF untuk mendapatkan gaya tarik politik. Bagi semua aktor kunci dalam konflik Sri
Langka, peran India dirasakan sangat krusial. Penulis tidak bisa sepenuhnya memahami
evolusi politik kelompok ekstrimis di Sri Langka tanpa adanya sebuah apresiasi hubungan
antara politik domestik di Sri Langka dan persepsi dari geopolitik regional India. Seperti
negara lain, keseimbangan terhadap kekerasan militansi telah berujung pada kombinasi
kekuatan domestik dan eksternal, tetapi dalam hal ini aspek geopolitik kurang eksplisit dan
lebih ambivalen.
Usaha untuk menjelaskan ekstrimisme
Faktor etno-religius
Situasi di Sri Langka muncul secara tepat untuk mempertemukan gagasan populer
tentang konflik etno-religius. Berdasarkan data sensus, populasi Sri Langka yang berjumlah
16 juta terdiri dari 74 persen Sinhala, 18 persen Tamil (mencakup 5,6 persen yang disebut
Tamil India yang dibawa oleh Inggris sebagai buruh perkebunan pada abad kesembilan belas)
dan 7 persen Tamil Muslim. Sinhala yang menjadi penduduk mayoritas beragama Budha
sementara sebagian besar masyarakat Tamil beragama Hindu. Dari perspektif minoritas
Tamil, politik memecah belah mayoritas dan penindasan pemerintah menjadi semakin
meningkat. Mereka bertujuan untuk melakukan marginalisasi secara sistematis pada
masyarakat Tamil dari kesempatan dalam aspek pendidikan dan pekerjaan sejak tahun 1970-
an dan dijadikan sebagai sasaran polisi dan militer. Sebaliknya, banyak orang Sinhala
memandang orang Tamil dengan penuh kecurigaan, berupaya menghancurkan kesatuan
negara dengan mendirikan tanah air masyarakat Tamil di bagian utara dan timur.
Menurut penulis, secara historis identitas masyarakat Tamil selalu berkembang
dengan baik dan kuat, tetapi hal tersebut hanya ada didalam dirinya sendiri dan dianggap
sebagai pecahan gagasan. Ada banyak orang Tamil yang berada garis depan gerakan untuk
menciptakan “kesadaran nasional Sri Langka” selama pergolakan kemerdekaan. Sebagai
bagian dari gerakan anti-kolonial, Kongres Nasional Sri Langka (Ceylon National
Congress/CNC) didirikan olehh orang Sinhala dan Tamil pada tahun 1919. Presiden petama
CNC adalah seorang politisi terkemuka Tamil, yaitu Ponnambalam Arunachalam. Pada tahun
1925, peganti Arunachalam yang berasal dari etnis Sinhala, H. J. C. Pereira menyatakan
bahwa “keselamatan Sri Langka tidak bergantung pada pertumbuhan komunalisme atau
rasialisme, tetapi terletak pada pertumbuhan semangat nasional sejati yang akan selalu
membantu perkembangan Kongres.” Permulaan tumbuhnya gerakan kebangkitan pemeluk
Budha dan orang Sinhala, karena mereka mengkonsentrasikan serangan mereka terhadap
kekuasaan asing, yang pada umumnya tidak dianggap sebagai sebuah ancaman oleh orang
Tamil. Kebangkitan Budha pada pergantian abad ini difokuskan untuk menantang dominasi
kristen dan ekspansi Inggris.
Ollapally mengemukakan bahwa tidak adanya aliansi antara “Tamil India” dan
penduduk pribumi atau Tamil Sri Langka merupakan kelemahan lain dari ikatan etno-
religius. Sebagai besar Tamil India terkonsentrasi di daerah perkebunan teh Sri Langka
tengah dan memiliki bahasa dan agama yang sama tetapi belum menjadi penyebab umum.
Kekuasaan dominan etnis Tamil sebelum kemerdekaan pada tahun 1948 dan sampai 1970-an
telah dijalankan dalam susunan ekonomi-politik Sri Langka. Ini merupakan sesuatu hal yang
masuk akal dengan pertaruhan besar demi keberhasilan negara baru: representasi etnis Tamil
dalam pekerjaan dan birokrasi negara dan sebagai etnis minoritas mereka tidak terlihat
termaginalkan. Salah satu ciri khas kepemimpinan politik pada era anti-kolonial dan
postkolonial di Sri Langka relatif didasarkan pada etno-religius dan toleransi ideologi.
Sementara harus diakui bahwa berbagai partai politik yang ada sebagian besar terbentuk atas
dasar garis etnis dan agama, tetapi tidak diartikan ke dalam tuntutan kelompok separatis.
Menurut Ollapally, identifikasi ini hanya mencerminkan realitas masyarakat multi-etnik dan
tidak harus antagonisme sosial yang tajam.
Ada sedikit hal yang menunjukan bahwa identitas Tamil Sri Langka pada level
nasional bagaimanapun juga telah menipis. Ollapally berpendapat bahwa situasi ini mungkin
dapat dibandingkan pada hubungan etnis di Afghanistan di mana identitas etnis juga
berkembang dengan baik tanpa adanya sentimen kelompok separatis. Jika identitas Sinhala-
Tamil telah bermusuhan di Sri Langka, penulis mengharapkan untuk memisahkan tanah air
etnis Tamil pada kemerdekaan, ketika struktur negara mengalami perubahan secara terus
menerus.
Akses Politik dan Manipulasi Elit
Ada banyak pengamat yang menyalahkan konflik pada kekurangan kelengkapan
mesin demokrasi gaya Wetminster yang diwariskan di Sri Langka pada masa kemerdekaan.
Argumen bahwa sistem satu orang memiliki satu suara pasti akan mengarah pada politik
mayoritas dengan mengorbankan minoritas. Mengingat tradisi demokrasi yang kuat di Sri
Langka dan menunjukan perkembangan yang sangat baik, mungkin banyak yang berharap
bahwa proses demokrasi berjalan dengan cukup kuat. Para elit politik dari semua komunitas
yang ada telah menunjukan kepercayaan yang cukup baik dalam institusi negara, meskipun
mereka gagal dalam mencapai kesepakatan mengenai ketentuan-ketentuan khusus untuk
melindungi kepentingan etnis minoritas. Visi politik orang Sinhala yang mendominasi sebuah
demokrasi, negara sekuler akan dikuasai oleh etnis mayoritas tetapi sangat sensisitif pada
masalah minoritas.
Demokrasi di Sri Langka lebih berkembang daripada pemilihan aparaturnya, meliputi
lembaga peradilan yang independen, masyarakat sipil yang dinamis dan pertumbuhan sektor
swasta. Singkatnya, negara juga telah mencapai pembangunan ekonomi yang besar yang
menbedakannya dari mayoritas negara-negara berkembang lainnya. Menurut penulis hal ini
telah dikutip berulang kali dalam berbagai literatur pembangunan sebagai sebuah cerita
sukses. Sebagai sebuah kelompok, secara historis etnis Tamil tidak pernah keluar atau
menyingkir dari arena politik atau menolak akses pada organisasi politik. Semua indeks yang
dapat dipercaya, bukan nominal, demokrasi di Sri Langka berada dalam posisi yang
menguntungkan untuk melawan kerawanan proses pemilihan umum yang mengarah pada
prasangka mayoritas. Ketidakmampuan untuk melakukan hal ini menganjurkan bahwa perlu
melewati proses institusi politik. Sebuah cara dimana kesepakatan politik mengalami
penurunan dari waktu ke waktu sampai ke titik kekerasan hanya menjelaskan sebagian
kekurangan sistem pemilihan umm.
Perampasan Relatif dan Represi Negara
Penulis mengidentifikasi permulaan perubahan radikal yang serius berupa upaya
menstabilkan keuntungan dengan langkah-langkah yang sengaja diambil oleh pemerintah Sri
Langka diawal tahun 1970-an untuk meningkatkan status ekonomi etnis mayoritas Sinhala.
Salah satu studi yang pernah dilakukan mengenai kesenjangan ekonomi dan konflik etnis di
Sri Langka menyimpulkan bahwa “sampai awal tahun 1980-an, perbedaan antara kelompok
etnis dengan pendepatan riil tidak signifikan, meskipun dengan menandai disparitas kota-desa
dalam hal semua kelompok etnis. Menariknya, berkembang sebuah gagasan populer diantara
kelompok nasionalis Sinhala bahwa etnis Tamil jauh lebih baik dibandingkan dengan
kelompok mayoritas.
Pada 1970, pemerintah melakukan intervensi dalam proses penerimaan mahasiswa
baru di universitas, sehingga mahasiswa yang berasal dari etnis Tamil harus mendapatkan
tanda yang lebih tinggi daripada mahasiswa yang berasal dari etnis Sinhala untuk
mendapatkan hak memasuki universitas. Hal ini merupakan pukulan besar bagi para pemuda
Tamil yang betul-betul fokus pada pendidikan. Sebagai contoh, presentase mahasiswa Tamil
yang diterima di universitas mengalami penurunan secara dramatis, dari 35,3 persen ditahun
1970 menjadi 14,2 persen ditahun 1975. Perampasan ini jauh dari hak-hak ekonomi etnis
Tamil merupakan faktor utama munculnya militansi Tamil untuk pertama kalinya pada tahun
1977. Pada masa kemerdekaan, Sri Langka memiliki cadangan devisa yang cukup besar dan
mengalami surplus neraca pembayaran. Perencanaan ekonomi makro khususnya berkembang
dengan sangat baik jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Pemerintah
melakukan reformasi tanah yang cukup berhasil dan program redistribusi kekayaan di dunia
berkembang, dan memberikan pendidikan gratis bagi sekoloh dasar serta perawatan
kesehatan. Sri Langka juga menunjukan indeks kualitas kehidupan fisik (Physical Quality of
Life Index/PQLI), dalam kategori negara-negara kecil dengan pendapatan per kapita yang
rendah masih menyediakan kesejahteraan fisik bagi penduduk mereka. Pada tahun 1990,
ketika indeks pembangunan manusia baru diperkenalkan, menunjukan Sri Langka masih
berada diatas negara-negara berkembang lainnya, meskipun tengah perang sipil selama tujuh
tahun masih berlangsung.
Tantangan nyata bagi keharmonisan etnis adalah “tindakan afirmatif” bagi etnis
Sinhala merupakan gejala yang luas dan lebih dramatis yang dicampuri oleh orang Sinhala
yang mendominasi pemerintahan, secara sistematis dan berjalan cukup lama dalam struktur
“politik sekulerisme.” Seiring dengan perubahan dalam bidang pendidikan menganjurkan
untuk mempromosikan identitas negara Sinhala, pergeseran yang menunjukan penurunan
tajam dari identitas negara sekuler pada masa lampau. Pemerintah yang telah mengubah
permainan politik dan bisa dikatakan sebagai jalan bagi solusi militeristik selama: represi
negara dan pemberontakan Tamil dengan kekuatan penuh pada 1983. Negara yang
seharusnya berperan dalam melestarikan atau menciptakan konsepsi identitas harus dipahami
dengan mempertimbangkan faktor domestik dan eksternal, penulis menyarankan bahwa
identitas geopolitik dibutuhkan. Menurut penulis, dalam kasus Sri Langka, aspek geopolitik
menjadi lebih laten tetapi tetap memiliki jejak yang jelas.
Penambahan Geopolitik untuk Persamaan
Polarisasi chauvinismen yang melekat pada karakterisasi kebijakan negara berkaitan
erat dengan sudut pandang Sinhala yang digambarkan sebagai “mayoritas dengan minoritas
kompleks.” Kompleksitas ini ada hubungannya dengan keberadaan 60 juta masyarakat Tamil
di negara bagian India Tamil Nadu dan ketakutan yang berlebihan dari dominasi India.
Sebelumnya tidak ada pengamat konflik Sinhala yang melihat peran India dalam memberikan
resolusi. Realitas ini telah mendorong Sri Langka untuk bertindak dengan cara yang
tampaknya bertentagan dari usulan yang ditawarkan oleh aktor-aktor ekstra-regional.
Mungkin akan lebih baik tanpa adanya bayangan India, pemerintah Sri Langka akan terlibat
dalam berbagai kebijakan represif terhadap masyarakat Tamil. Identitas politik telah menjadi
kekerasan brutal dibawah keadaan yang berbeda dari daerah lain di dunia. Menurut penulis,
mengabaikan peran India dalam memainkan perannya dalam mengkonstruksi identitas negara
Sri Langka merupakan sebuah kesalahan. Memang, negara yang bereaksi secara berlebihan
dan membela diri, yang cenderung mempertahankan “mayoritas-minoritas” kompleks dan
orientasi kebijakan luar negeri yang ambivalen sulit dijelaskan tanpa mempertimbangkan
faktor India. Pada saat yang sama, peran India semakin jelas sebagai pemimpin regional
yang tidak bisa dilihat dari satu sisi tertentu saja. Hal ini telah menempatkan India dalam
posisi yang serba salah: dari mengampuni tempat perlindungan militan Tamil di India Selatan
untuk melarang LTTE; dari menentang intervensi dari luar Sri Langka untuk mengizinkan
mediator dar Norwegia untuk memimpin proses perdamaian sejak tahun 2002. Faktor
geopolitik tersebut perlu ditambahkan ke dalam persamaan untuk memahami bentuk
ekstrimisme di Sri Langka. Tetapi, terlebih dahulu harus beralih ke ruang domestik dan
penurunan sekulerisme politik yang memiliki dampak dalam memicu timbulnya militansi
tersebut.
Struktur Domestik dan Sekulerisme Politik
Pertambahan dan Kekurangan Sekulerisme
Kelas politik di Sri Langka pada masa kemerdekaan cenderung kohesif dan beraliran
sekuler, dan partai-partai yang berbasis pada etnis masih belum muncul. Dengan
pengecualian beberapa suara yang telah terisolasi di kedua sisi, gagasan bahwa etnis Sinhala
dan Tamil terikat pada bentrokan yang tidak banyak mendapat pertimbangan. Para elit multi-
etnis tampaknya telah memiliki konsensus mengenai arah kebijakan nasional. Bahasa Inggris
dan pendalaman tradisi liberal, baik etnis Sinhala maupun Tamil di Kongres Nasional Sri
Langka sangat perhatian terhadap kemungkinan patahan etnis dalam negara baru. Periode
Konstitusional tidak merujuk pada celah-celah potensial, meskipun banyak orang Tamil tidak
sukses mendesak bagi perlindungan “wilayah pemilih” (melebihi representasi komunal), yang
pasti akan mengarah pada kursi mayoritas bagi orang Sinhala. Akhirnya, muncul konstitusi
1946 yang menyatakan bahwa negara tidak diperkenankan mendukung satu komunitas atau
agama tertentu. Ada perdebatan yang cukup menarik antara sejarawan mengenai pemukim
awal Sri Langka, tetapi K.M. De Silva menyebutkan bahwa dua komunitas (Tamil dan
Sinhala) telah ada selama lebih dari dua ribu tahun dan telah berkembang menjadi
masyarakat multi-etnis.
Pada level elit politik dan sosial, ada hubungan kuat dala kelas masyarakat yang
dibentuk melalui lembaga pendidikan umum dan watak budaya yang terbuka di ibu kota
Kolombo. Meskipun populasi Tamil terkonsentrasi di semenanjung bagian utara Jaffna,
terdapat jumlah signifikan di bagian selatan yang terintegrasi ke dalam aliran utama struktur
politik dan ekonomi, dari birokrasi pemerintah sampai bank komersial. Kesimpulan yang
dikemukakan oleh sarjana tambiah menyebutkan bahwa “tensi dan konflik Sinhala-Tamil
dalam bentuk yang kita kenal pada saat ini adalah relatif disengeja” dan didukung secara luas.
Meskipun kepuasan relatif dari permulaan kepemimpinan liberal, terdapat dua kecenderungan
bersaing yaitu proto-komunalisme dan poto-sekulerisme. Kecenderungan proto-komunal
berbentuk bahasa politik: tuntutan dari mayoritas untuk hak-hak istimewa etnis Sinhala pada
level nasional. Mengingat mesin-mesin pengawasan negara diisi oleh pemimpin-pemimpin
yang sama, secara bertahap tetapi intervensi negara justru menjadi seperti kontroversi
komunal yang menjadi pukulan telak bagi sekulerisme politik. Sentimen komunal sebenarnya
terletak pada bahasa politik tetapi berkaitan dengan identitas nasional Sinhala yang meliputi
agama, etnisitas, dan kompleksitas mayoritas-minoritas.
Usaha Negara dan Kebijakan Komunal
Sri Langka yang menanggalkan politik sekuler secara drastis merupakan hal berada di
luar dugaan. Bahkan S. W. R. D. Bandaranayake yang berasal dari Sri Langka Freedom Party
(SLFP), mengidentifikasi wacana negara sekuler pada tingkat perdana menteri ditahun 1956,
dengan jelas menyerukan kepada etnis Sinhala dan Tamil untuk menggunakan bahasa Inggris
sebagai bahasa resmi. Pada 1944, J. R. Jayawardene dari UNP mengajukan rancangan
undang-undang di parlemen untuk menjadikan bahasa Sinhala dan Tamil sebagai bahasa
resmi. Pada 1949, Perdana Mentri pertama Sri Langka, D. S. Senanayake menyatakan bahwa
“hakikat tugas kita adalah menciptakan sebuah bangsa, dan masyarakat kita tidak hanya
bicara dalam satu bahasa, tetapi dua bahkan tiga.” Kampanya terhadap chauvinistik “tawaran-
etnis” muncul dari aktivisme kelompok Budha dan pembagian politik perseorangan dalam
kelas politik Sinhala. Peran biksu atau rahib Budha mengkritisi wacana politik sekuler, tetapi
hanya sekali saja mereka memperoleh patronase negara. Para biksu menikmati posisi tinggi
dalam istilah budaya sebelum kemerdekaan sampai tahun 1960-an tetapi secara politis
mereka termarjinalkan. Ada tradisi kuat yang dianut para rahib yang biasa juah dari aktivitas
organisasi politik. Sampai pemilu 1956, dan selama berabad-abad lamanya tidak ada
organisasi perlindungan para rahib Budha dan orang awam. Kebanyakan para biksu berada
dibawah Eksath Bhikkhu Peramuna (EBI- United Buddhist Front).
Ada sedikit bukti bahwa politisi Sinhala telah mempertimbangkan biksu sebagai aktor
politik yang serius. Taktik politik S. W. R. D. Bandaranayake, yang menyediakan makanan
untuk mempersempit sentimen Budha. Ketika pemilu 1956, Bandaranayake memperkenalkan
dirinya sebagai kandidat kelompok Budha dan mengklaim mendapat dukungan dari 12 ribu
biksu (65 persen dari semua biksu yang ada di Sri Langka). Bagaimanapun juga, dengan
dukungan SLFP yang mengkampanyekan hanya posisi etnis Sinhala, politisasi keyakinan
etno-religius berada dibawah kewenangan negara. Setelah tahun 1956, Undang-Undang
Bahasa Resmi Sinhala disahkan, Bandaranayake terlambat mencoba untuk mendamaikan
etnis Tamil. Perjanjian Chelvanayakam 1957, yang banyak melihat sebagai sebuah sejarah
“kehilangan kesempatan” untuk menyelesaikan masalah etnis dengan menetapkan Tamil
sebagai negara linguistik otonom dalam Sri Langka bersatu, telah dibajak oleh aktivis rahib
Budha EBP dan para pendukungnya yang mengadukan pada penyerahan Tamil. Titik balik
terpenting dari peristiwa ini adalah dukungan yang mereka dapatkan dari oposisi UNP dan
pemimpinnya J. R. Jayawardene.
Unholy Alliances
Seiring berjalannya waktu, SLFP dan UNP akhirnya merubah pendapat mengenai
penampungan atau penyangkalan terhadap tuntutan Tamil dan seberapa jauh proses
perdamaian berjalan. Sementara itu, pada tahun 2005, organisasi garis keras Budha telah
memposisikan diri mereka sebagai mitra koalisi kelompok ekstrimis Sinhala seperti JVP. Dua
isu utama bagi mereka: tingkat akomodasi dengan kelompok minoritas Tamil; dan
keterlibatan pihak luar dalam konflik etnis dan proses perdamaian. Periode 1956-1977
merupakan pendalaman politik bagi kelompok nasionalis Sinhala dengan konsekuensi tragis
bagi hubungan Sinhala-Tamil. Dari kebijakan bahasan untuk kuota pendidikan, negara telah
melembagakan berbagai tindakan yang menguntungkan masyarakat mayoritas. Hal yang
menjadi poin penting dari semua ini adalah perubahan Konstitusi 1972, yang menjadikan
Sinhala dan Budhisme sebagai bahasa dan agama resmi. Perubahan nama negara dari Ceylon
menjadi Sri Langka, yang merujuk pada mitologi Sinhala kuno. Pengikisan perlindungan
terhadap minoritas dan eliminasi dan federalisme merupakan larangan yang dinyatakan
secara eksplisit. Negara juga memperkenalkan kebijakan pendidikan yang memberikan etnis
mayoritas Sinhala keuntungan yang lebih besar dan kuota yang tidak adil dalam sistem
penerimaan mahasiswa di universitas.
Terpilihnya Jayawardene pada tahun 1977 seakan menjadi angin segara bagi Sri
Langka. Adanya pergeseran dari sistem parlementer tipe Westminster ke bentuk presidensial
Gaulist, yang direncanakan oleh Jayarwardene sendiri pada awalnya disambut baik oleh
kelompok masyarakat sipil. Mereka percaya bahwa sistem yang baru yang mendorong para
kandidat memandang melampaui partai dan kelompok etnis mereka dalam ketiadaan
mayoritas absolut bagi preferensi kedua yang didukung oleh kelompok lain akan menjadi
lebih baik bagi keberadaan etnis minoritas. Namun, dalam kabinet Jayawardene sendiri
terdapat angota yang berpotensi menimbulkan kerusakan dengan perspektif rasis.
Bertentangan dengan harapan awal, politik komunalisasi pada level negara mencapai
puncaknya pada masa Jayawardene dengan pecahnya kekerasan etnis yang belum pernah
terjadi sebelumnya pada Juli 1983. Negara terlibat dalam kerusuhan anti-Tamil yang
menewaskan 3.000 orang dari etnis Tamil, ribuan orang melarikan diri ke kamp-kamp
pengungsian dan ke India.
Perekahan dan Konsolidasi Politik Tamil
Radikalisasi politik Tamil muncul secara bertahap dalam bentuk LTTE. Evolusi ini
dapat ditelusuri dari penurunan sekulerisme politik, dimulai dengan rancangan undang-
undang Sinhala Tunggal pada 1956. Kemunduran kelompok-kelompok Tamil moderat tidak
terjadi dalam waktu semalam, kredibilitas mereka telah berkurang dari waktu ke waktu
sebagai sebuah keberhasilan negosiasi dengan pemerintah mengenai hak-hak etnis Tamil
menjadi lebih sulit dipahami. Politik tradisional Tamil sebenarnya sudah moderat, Kongres
Tamil liberal, partai yang menjadi mitra UNP selama gerakan kemerdekaan. Sebutan pertama
bagi gerakan separatis tanah air Tamil (Eelam) muncul pada tahun 1960-an. Sementara tidak
ada agitasi yang cukup besar untuk memisahkan negara sampai tahun 1983, dibutuhkan
beberapa bentuk otonomi regional untuk melindungi hak-hak etnis Tamil yang muncul dalam
merespon gerakan Sinhala Tunggal. Berbagai usulan devolusi atau peralihan, federalisme,
dan otonomi telah muncul dan menghilang sejak 1956, tetapi kurangnya kemauan politik
sebagian politisi Sinhala dan perselisihan rincian dituding sebagai penyebab lambatnya
proses perdamaian. Kelompok garis keras Sinhala telah menangkap karakteristik otonomi
atau solusi federal sebagai langkah awal untuk pemisahan diri. Ada sedikit bukti bahwa
memberikan otonomi akan mengarah pada kemerdekaan. Sebaliknya, pendirian keras Sinhala
terhadap otonomi telah merubah tujuan kemerdekaan dan keinginan Tamil untuk
menggunakan cara-cara ekstrimis untuk mencapai tujuannya tersebut.
Penguatan Identitas Tamil dan Pembentukan Kelompok Militan
Perpindahan kelompok Tamil moderat yang berusaha melanjutkan demokrasi plural
yang asli dan membuat permohonan mereka melalui parlemen telah dimulai pada akhir tahun
1970-an. Beberapa kelompok, termasuk Kongres Tamil yang berada dibawah bendera TULF
(Tamil United Liberation Front) yang memperjuangkan platfrom gerakan separatis dalam
pemilu 1977. Namun dalam kenyataannya, mereka mengharapkan sebuah solusi regional
dibandingkan kemerdekaan. Oposisi tradisional Tamil terus menyuarakan untuk
mengandalkan taktik pembangkangan sipil tanpa kekerasan sepanjang garis pra-kemerdekaan
gerakan Gandhi.
Namun, TULF lebih menyukai rute parlemen yang langsung mengenai sasaran ketika
Amandemen Keenam disahkan pada tahun 1983 yang melarang seorang separatis terjun
dalam arena politik. Hal ini secara efektif telah melucuti Tamil moderat dari setiap alternatif
yang layak untuk mengumpulkan pendapat militan dalam komunitas. Selanjutnya, kelompok
pemuda mendukung pendekatan bersejata yang telah dipinggirkan. Berkembangnya
kelompok ekstrimis Tamil telah membawa dua dampak: kelangsungan politik moderat disisi
Tamil menjadi goyah; dan dipihak pemerintah Sri Langka, mendorong militer pada garis
melawan “terorisme” dan didorong oleh kekhawatiran yang tidak terduga dari bersatunya
kelompok bersenjata Tamil untuk menentang kebijakan keras negara. Bagian terpenting dari
kelompok Tamil yang baru adalah LTTE yang dipimpin oleh V. Prabhakaran, dan EPRLF.
Dalam waktu sepuluh tahun, dan setelah intervensi India pada 1987, LTTE menjadi yang
terdepan, setelah pecahnya kekerasan diantara kelompok Tamil mengenai strategi dan
ideologi. Pernyataan bahwa semua kelompok (dan TULF) yang tujuannya sulit dibedakan
dengan Tamil Eelam, dan terdapat upaya signifikan untuk mengabungkan front persatuan
yang melakukan kesepakatan dengan pemerintah Sri Langka dan terkadang dengan India.
Namun, tingkat fleksibelitas untuk memisahkan status negara bagian dan keinginan untuk
mendukung kekerasan bersenjata daripada strategi politik.
Identitas Geopolitik
Seperti dalam kasus lain, kita dapat melihat bahwa konflik etnis di Sri Lanka lebih
dari sekedar persoalan politik domestik. Sentimen Sinhala membawa konflik etnis pada dua
tingkatan, yaitu anti-Tamil dan anti-India. Dalam waktu yang berbeda, kombinasi ini
menguntungkan bagi tujuan strategis elit politik Sinhala. Namun, sebagai geopolitik identitas
Sinhala Budha Sri Lanka dari tahun 1970 dan seterusnya mempengaruhi suasana internal dan
regional. Nasionalis Sinhala cenderung membesar-besarkan “ancaman India” meskipun
kenyataan bahwa nationalisme dan militan Tamil pada kenyataannya ditoleransi hanya
sampai titik tertentu untuk India, seperti yang kita lihat pada periode pasca-1987. Dalam
jangka panjang, identitas geopolitik India dengan sekuler pluralismenya pada prinsipnya
menentang untuk mempersempit nasionalisme Sinhala dan separatisme Tamil. Perubahan
yang telah terjadi di Sri Lanka dari awal tahun 1980 menunjukkan bahwa identitas geopolitik
tidak selalu statis.
Ketidakamanan kompleks Srilanka
Sinhala “mayoritas minoritas kompleks” yang sangat banyak memberikan kontribusi
kerusakan keharmonisan etnis. sejarah kuno Sri Lanka dan mitologi telah menghasilkan
wacana yang cocok untuk memproyeksikan hubungan antagonis antara Tamil dan Sinhala.
Awal permusuhan etnis disebabkan karena Sinhala lebih mementingkan diri sendiri dan
pengkhianatan politik yang dilakukan Tamil dan kemudian merebut kekuasaan Sinhala.
Dalam wacana ini, peran biksu signifikan terutama di lebih lanjut mengobarkan
ideologi nasionalis yang ditetapkan dalam Mahavamsa kronik oleh biarawan pada abad
kelima Masehi. Ideologi Mahavamsa yang diartikulasikan sebagai hubungan simbiosis antara
Budha Sangha dan penguasa Sinhala, serta pengawasan khusus mereka atau perlindungan
Buddhisme. Ideologi ini membentuk dasar bagi gagasan tentang Sinhala.
Antropolog Tambiah terkemuka menjelaskan bagaimana kesalahpahaman dan salah
tafsir telah memicu kompleks mayoritas-minoritas. Selain para biksu Budha aktivis, anti-
India yang paling mematikan adalah kelompok JVP. Kelompok campuran politik sayap kiri
dan Sinhala chauvinisme dibedakan oleh sentimen anti-Indianya. Ideologi JVP adalah
ideologi kiri “anti-imperialisme” yang difokuskan hampir seluruhnya onwhat itu melihat
sebagai ekspansi dan hegemoni India.
Perkembangan terdistorsi politik tenaga kerja di Sri Lanka dimainkan ke dalam politik
kontemporer dari JVP. Bagian penting dari kepemimpinan kiri radikal dimiliki pada akhir
1920. JVP ini sekaligus ultra-nasionalis dan anti-negara dengannya kombinasi kiri anti India,
anti Tamil dan radikal. Ancaman India dirasakan demikian telah menjadi salah satu laten
sejarah. Kelompok ini adalah kelompok yang paling lemah dan paling miskin dalam
masyarakat Sri Lanka, mengadakan perlawanan ketika hak kewarganegaraan mereka ditolak.
Secara historis, pemerintah India sepeertinya lepas tangan mengenai kepentingan
mereka. Dalam diskusi tentang konstitusi reformasi di kemerdekaan, para pemimpin politik
Sinhala menolak rekomendasi yang diberikan Tamil India untuk menggelar pemerintahan
sendiri.
Dilema Strategis India
Bubarnya hubungan etnis di Sri Lanka menyebabkan sejumlah dampak
bagi India, dimana kepentingan Tamil di Sri Lanka menyelaraskan dengan etnis dan
kepentingan politik domestik di Tamilnadu yang dikuasai oleh Partai Kongres.
Tanggapan India atas konflik etnis telah dijelaskan oleh beberapa analis sebagai
praktek hegemoni, dengan versi India. Misalnya, Alan Bullion berpendapat bahwa India
harus mengelolah konflik etnis di Srilanka sendiri, guna sekaligus mempertahankan peran
hegemoninya.
Kekerasan Spiral Srilanka
India melihat intrusi dari kekuatan luar ke dalam kawasan sebagai ancaman bagi
kepentingannya. Perilaku India berkaitan dengan Sri Lanka terlihat mendua dan samar-samar
dari kebijakannya yakni bukan mengejar hegemonik kekuasaan. Ketika Kongres Partai
Srilanka kembali berkuasa, pendekatan Indira Gandhi sombong bergeser
menjadi tetangga yang sadar diri terlihat dari kebijakannya.
Awal 1980-an adalah masa ketidakpastian bagi India, dengan persaingan AS-Soviet di
dekat Afghanistan. Dalam kontras dengan India, Srilanka bergabung dengan Pakistan
mengutuk Soviet atas intervensinya di Afghanistan. Dua kontroversi muncul khusus antara
Srilanka dan India. Untuk menyeimbangkan perlawanan pemerintah Srilanka meluncurkan
pemberontakan tahun 1983 dan gerilyawan Tamil di Jayawardene mencari pelatihan bagi
militer dari sumber-sumber yang dianggap sebagai anti India.
Panitia Pembangunan Rasional (RAL), dibentuk oleh tokoh masyarakat yang sangat
dihormati dari kedua komunitas di setelah kerusuhan tahun 1983, mempertanyakan
pemerintah kebijakan Srilanka.
Setelah menunjukkan kesia-siaan berurusan dengan lawan internal murni melalui
konfrontasi, maka RAL menyatakan bahwa mungkin ada kekuatan di dalam pemerintah yang
mendesak untuk mengejar strategi yang sama di arena internasional. Sebelumnya, pemerintah
Sri Lanka telah mengambil sikap provokatif lainnya melawan India seperti memungkinkan
pesawat Pakistan untuk overfly diwilayahnya selama tahun 1971 sehingga memberikan rute
alternatif kepada militer Pakistan.
India tidak terlibat langsung dalam negosiasi dengan Sri Lanka sampai kerusuhan
etnis 1983. Pada saat yang sama, itu adalah rahasia umum bahwa India didukung berbagai
kelompok militan Tamil yang beroperasi di Tamil Nadu, terutama berkat tekanan dari Tamil
Nadu Chief Minister M.G. Ramachandran, yang menjadi juru bicara terkemuka untuk
kelompok Tamil, terutama LTTE.
Afiliasi etnis diberikan cukup mudah masuk ke dalam politik Tamil Nadu untuk
memimpin Sri Lanka. Tamil memimpin politik dan budaya, sulit untuk mencari dukungan
material sampai setelah pembunuhan etnis 1983, dan bahkan mendukung DMK. Sebuah
editorial di harian terkemuka di Tamil Nadu, The Hindu, di
1977 menyatakan bahwa Para pemimpin TULF harus lupa, sekali dan untuk semua,
gagasan tentang negara terpisah, dan bekerja berdamai dengan Sinhala, dan ini
kesempatan bagi Pemerintah untuk bertindak cepat untuk menciptakan iklim kepercayaan,
sehingga Tamil tidak lagi merasa mereka banyak diabaikan dan hanya
warga kelas kedua.
Preferensi sendiri Rajiv Gandhi tampaknya untuk lebih kepada negosiasi dengan
Tamil kelompok daripada dengan intervensi bersenjata. Sinhala mengkritik itu dianggap
sebagai “double-track” strategi mempersenjatai kelompok-kelompok Tamil sebagai taktik
tekanan, sementara melakukan negosiasi.
Puncak upaya India adalah pada 1985, di mana ia berhasil semua kelompok yang
relevan Tamil terlibat. Tetapi pada bulan Januari 1987, pemerintah Sri Lanka diluncurkan
'”Operasi Pembebasan”. Indo-Srianka Accord Juli 1987 adalah tonggak dasar untuk
penyelesaian yang dinegosiasikan, dengan India sebagai penjamin. Hal ini dilakukan baik
pihak untuk mendukung masyarakat, multi-etnis jamak multi-agama sementara
menjaga integritas wilayah Sri Lanka. Sementara itu, India setuju untuk memastikan bahwa
wilayahnya tidak digunakan untuk kegiatan melawan Sri Lanka, bahkan memungkinkan
kerjasama angkatan laut dalam hal ini. Militan diharapkan untuk memberikan senjata mereka,
dengan Indian pasukan penjaga perdamaian berbasis di utara dan timur. Sebagai imbalannya,
India dilaporkan mampu mengekstrak komitmen penting untuk kepentingan geopolitis.
Sebagai penjamin Accord, India berharap untuk membujuk TULF pihak parlemen
berpartisipasi dalam Pemilihan Dewan di provinsi utara dan timur.
Pada 2002, terobosan dicapai dengan perundingan yang ditengahi theNorwegian
antara LTTE dengan Perdana Menteri UNP yang baru terpilih, yaitu Ranil Wikramasinghe.
Meskipun mereka belum mengarah pada penghentian perang etnis Sri Lanka, dalam cara
yang sangat mendasar mendefinisikan dimensi utama konflik dan
menunjuk ke arah lintasan kemungkinan penyelesaian. Selain itu, kemajuan liberalisasi
ekonomi India sangat memberikan dampak positif pada hubungan Indo-Srilanka, disorot
dengan penandatanganan perjanjian Indo-Srilanka Free Trade pada Maret 2000. Demikian.,
untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, geopolitik dan domestik
pasukan secara bersamaan bergerak dalam arah yang damai, mengekang
ekstremis, militer dan unsur-unsur non-sekuler.
Bab ini telah menunjukkan bagaimana dari waktu ke waktu proto-komunal di Srilanka
memiliki kecendrungan menghasilkan politik ekstremis antara masyarakat Sinhala dan Tamil.
Nsionalisme Sinhala dan penurunan sekularisme politik jelas memicu militansi Tamil. Hal ini
menyarankan bahwa konsepsi identitas geopolitik tidak perlu statis, atau mengutuk negara-
negara di Asia Selatan untuk kompetisi tanpa henti. Kasus Sri Lanka menunjukkan bahwa hal
penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Asia Selatan harus tetap menjaga
keseimbangan antara sekuler, etnis-agama dan identitas geopolitik.