1 Universitas Indonesia
ANALISIS PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
(Studi Kasus Untuk Tahun Anggaran 2011)
Mirna Tri Mulihartanti
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakaarta
ABSTRAK
Studi kasus ini bertujuan untuk memahami penerapan Penganggaran
Berbasis Kinerja di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.Materi studi
kasus ini terdiri dari proses-proses penganggaran termasuk perencanaan,
implementasi, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Disamping itu
studi kasus ini juga menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses
penganggaran.
Oleh karena merupakan penelitian kualitatif, data diperoleh dengan setting
alamiah.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan
studi dokumentasi.Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif
menggunakan paradikma diskriptif.
Setelah dilakukan analisa seluruh data, informasi dan hasil pengamatan
dapat disimpulkan bahwa dalam praktek penyusunan anggaran masih banyak
ditemukan gejala penggunaan pendekatan traditional budget atau line item,
terutama dalam perencanaan anggaran. Selain itu, terdapat beberapa kendala dan
hambatan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja antara lain (1) kurangnya
pengetahuan, pemahaman dan juga motivasi dari para pegawai untuk menerapkan
anggaran kinerja secara optimal; (2) tidak adanya sistem pengukuran kinerja
terhadap outcome yang dihasilkan.
Kata kunci:
Kualitatif, Penganggaran Berbasis Kinerja
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE-BASED
BUDGETING AT LOCAL GOVERNMENT OF NORTH JAKARTA
(CASE STUDY)
ABSTRACT
This study aims to understand the implementation of Performance Based
Budgeting at Local Government of North Jakarta. The subjects of this study report
consist of budgeting process included planning, implementation, performance
measurement and evaluation, and reporting. Besides, this study also describes
problems in budgeting process.
Because of qualitative research, data was set by natural condition. The
technique of collecting data was done by observation, interview and
Analisis penerapan..., Mirna Tri Mulihartanti, FE UI, 2013
2 Universitas Indonesia
documentation study. The result of data collection was analyzed by using
qualitative methods that developed based on descriptive paradigm.
After to analyze data information and observe in the spot, the result of this
research are found traditional budgeting approach or line item budgeting,
especially at the budgeting-planning. There are found many problem in
performance budgeting implementation such as (1) official knowing,
comprehension and motivation to practice performance budgeting are low and; (2)
performance measurement of outcomes are nothing.
Keywords:
Qualitative, Performance-Based Budgeting
1. Pendahuluan
Penganggaran pada
organisasi sektor publik merupakan
suatu proses yang cukup rumit.
Karakteristik penganggaran sektor
publik berbeda dengan
penganggaran pada sektor swasta.
Pada sektor swasta anggaran
merupakan bagian dari rahasia
perusahaan yang tertutup untuk
publik, namun sebaliknya pada
sektor publik anggaran justru harus
diinformasikan kepada publik
untuk dievaluasi, dikritik dan
didiskusikan untuk mendapat
masukan (Sri Rahayu, 2007). Hal
ini sangat berguna bagi perbaikan
kinerja instansi pemerintah.
Kinerja instansi pemerintah
banyak menjadi kritikan akhir-
akhir ini terutama dalam hal
pencapaian kinerja pemerintah
secara konkret. Masyarakat selalu
mengharapkan penyelenggaraan
pelayanan publik yang baik dan
berkeadilan serta produk dan jasa
lainnya yang berkualitas. Hanya
saja dalam prakteknya, harapan ini
tidak selalu dapat dipenuhi oleh
pemerintah, baik di pusat maupun
di daerah. Hingga kini, masih
banyak ditemukan kasus-kasus
pelayanan publik yang jauh dari
harapan masyarakat (Local
Governance Support Program,
2009). Rakyat mulai kritis
mempertanyakan akan nilai yang
mereka peroleh atas pelayanan
yang dilakukan oleh instansi
pemerintah. Tuntutan baru muncul
agar organisasi sektor publik
menerapkan suatu paradigma baru
yaitu prinsip-prinsip good
governance (kepemerintahan yang
baik).
Kepemerintahan yang baik
(good governance) merupakan isu
yang paling mengemuka dalam
pengelolaan administrasi publik
dewasa ini. Pengelolaan
administrasi publik mengalami
reformasi sistem penganggaran
(budgeting reform) yaitu penerapan
Anggaran Berbasis Kinerja
(Performance Based Budgeting).
Anggaran Berbasis Kinerja
(Performance Based Budgeting)
merupakan sistem penganggaran
yang berorientasi pada outcome
organisasi dan berkaitan sangat erat
dengan visi, misi dan rencana
strategis organisasi (Bastian, 2006).
‘Performance budgeting’
mengalokasikan sumber daya pada
program, bukan pada unit
organisasi semata dan memakai
Analisis penerapan..., Mirna Tri Mulihartanti, FE UI, 2013
3 Universitas Indonesia
‘output measurement’ sebagai
indikator kinerja organisasi.
Penganggaran dengan pendekatan
kinerja menekankan pada konsep
value for money dan pengawasan
atas kinerja output.
Berdasarkan pengertian
anggaran berbasis kinerja menurut
Bastian (2006), komponen-
komponen visi, misi dan rencana
strategis merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari anggaran
berbasis kinerja. Dengan demikian
penyusunan anggaran berbasis
kinerja membutuhkan suatu
penetapan sasaran strategis dan
indikator kinerja terlebih dahulu
sehingga kinerja anggaran dapat
dicapai berdasarkan ukuran-ukuran
yang telah ditetapkan. Melalui
pengukuran kinerja, manajemen
dapat menentukan keberhasilan dan
kegagalan suatu unit organisasi
dalam pencapaian sasaran dan
tujuan untuk selanjutnya
memberikan penghargaan untuk
keberhasilan atau hukuman untuk
kegagalan. Anggaran yang tidak
efektif dan tidak berorientasi pada
kinerja akan dapat menggagalkan
perencanaan yang telah disusun.
Pengukuran kinerja secara
berkelanjutan akan memberikan
umpan balik, sehingga upaya
perbaikan secara terus menerus
akan mencapai keberhasilan di
masa mendatang (Bastian, 2006).
Pemikiran pertama ketika
menyusun anggaran dengan
pendekatan kinerja adalah berfokus
terhadap target yang ingin dicapai.
Jika berfokus kepada ‘output’,
berarti pemikiran tentang tujuan
kegiatan harus sudah tercakup di
setiap langkah ketika menyusun
anggaran. Sistem ini
menitikberatkan pada segi
penatalaksanaan sehingga selain
efisiensi penggunaan dana juga
hasil kerjanya diperiksa. Tolak
ukur keberhasilan sistem anggaran
ini adalah performance atau
prestasi dari tujuan atau hasil
anggaran dengan menggunakan
dana secara efisien. Dengan
membangun suatu sistem
penganggaran yang dapat
memadukan perencanaan kinerja
dengan anggaran tahunan akan
terlihat adanya keterkaitan antara
dana yang tersedia dengan hasil
yang diharapkan. Jadi,
Penganggaran Berbasis Kinerja
dapat diartikan sebagai penyusunan
anggaran yang didasarkan pada
target kinerja tertentu, dimana
anggaran yang disusun sesuai
dengan beban target kinerja, yang
artinya target kinerja bersifat tetap
dan menjadi dasar dari penyusunan
anggaran.
Pemerintah Indonesia telah
mengamanatkan anggaran berbasis
kinerja untuk semua satuan kerja
yang ada di Indonesia dimana
penerapan anggaran berbasis
kinerja pada instansi pemerintah di
Indonesia dicanangkan melalui
pemberlakuan Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan diterapkan
secara bertahap mulai tahun
anggaran 2005. Dalam penjelasan
PP nomor 58 tahun 2005
dinyatakan bahwa anggaran
dengan pendekatan kinerja adalah
suatu sistem anggaran yang
mengutamakan upaya pencapaian
hasil kerja atau output dari alokasi
biaya atau input yang ditetapkan.
Berdasarkan pengertian tersebut,
setiap input yang ditetapkan dalam
anggaran harus dapat diukur
hasilnya dan pengukuran hasil
bukan pada besarnya dana yang
telah dihabiskan sebagaimana yang
Analisis penerapan..., Mirna Tri Mulihartanti, FE UI, 2013
4 Universitas Indonesia
dilaksanakan pada sistem
penganggaran tradisional (line-item
& incremental budget) tetapi
berdasarkan pada tolok ukur
kinerja yang telah ditetapkan.
Menurut Peraturan
Pemerintah nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja instansi Pemerintah
menyatakan bahwa kinerja adalah
keluaran/hasil dari
kegiatan/program yang hendak atau
telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur.
Kinerja ditunjukkan oleh hubungan
antara input (masukan) dengan
output (keluaran). Dalam kajian
beberapa pendapat, diperoleh hasil
bahwa dalam kaitannya dengan
struktur, anggaran berbasis kinerja
harus memuat komponen tolak
ukur dan target kinerja, standard
biaya, dan klasifikasi anggaran.
Kinerja dapat dinilai dengan
ukuran penilaian yang didasarkan
pada indikator berikut (Sancoko,
2008) :
a. Masukan (input), yaitu tolok
ukur kinerja berdasarkan tingkat
atau besaran sumber dana,
sumber daya manusia, material,
waktu, teknologi, dan
sebagainya yang digunakan
untuk melaksanakan program
dan atau kegiatan.
b. Keluaran (output), yaitu tolok
ukur kinerja berdasarkan produk
(barang atau jasa) yang
dihasilkan dari program atau
kegiatan sesuai dengan masukan
yang digunakan.
c. Hasil (outcome), yaitu tolok
ukur kinerja berdasarkan tingkat
keberhasilan yang dapat dicapai
berdasarkan keluaran program
atau kegiatan yang sudah
dilaksanakan.
d. Manfaat (benefit), yaitu tolok ukur
kinerja berdasarkan tingkat
kemanfaatan yang dapat dirasakan
sebagai nilai tambah bagi
masyarakat dan pemerintah daerah
dari hasil. e. Dampak (impact), yaitu tolok
ukur kinerja berdasarkan
dampaknya terhadap kondisi
makro yang ingin dicapai dari
manfaat.
Sebelum berlakunya sistem
Anggaran Berbasis Kinerja,
metode penganggaran yang
digunakan adalah metode
tradisional atau item line budget.
Cara penyusunan anggaran ini
tidak didasarkan pada analisa
rangkaian kegiatan yang harus
dihubungkan dengan tujuan yang
telah ditentukan, namun lebih
dititikberatkan pada kebutuhan
untuk belanja/pengeluaran dan
sistem pertanggungjawabannya
tidak diperiksa dan diteliti apakah
dana tersebut telah digunakan
secara efektif dan efisien atau
tidak. Tolak ukur keberhasilan
hanya ditunjukkan dengan adanya
keseimbangan anggaran antara
pendapatan dan belanja namun jika
anggaran tersebut defisit atau
surplus berarti pelaksanaan
anggaran tersebut gagal. Metode
tradisional mempunyai kelemahan
yaitu tidak adanya muatan
indikator (ukuran) kinerja dalam
anggaran, untuk mencapai tujuan
dan sasaran layanan public
(Haryanto, 2007). Metode ini,
penetapan kinerjanya didasarkan
pada ketersediaan anggaran,
dimana kinerja yang diubah-ubah
sesuai dengan jumlah anggaran
tertentu, yang artinya anggaran
bersifat tetap dan menjadi dasar
dari penentuan target kinerja.
Sebagai contoh dari metode
Analisis penerapan..., Mirna Tri Mulihartanti, FE UI, 2013
5 Universitas Indonesia
tradisional, jika anggaran tahun x
adalah Rp A, maka anggaran tahun
x +1 adalah Rp A ditambah 10%.
Demikian pula di tingkat SKPD,
jika ada anggaran untuk suatu
belanja adalah Rp A, maka dalam
merencanakan anggaran tahun
berikutnya, biasanya Rp A + 5%,
10%, atau berdasarkan trend
kenaikan pendapatan daerah yang
diprediksikan. Dengan kata lain
pada penganggaran sistem ini,
aparat tidak berpikir pada
pencapaian kinerja, yaitu bahwa
untuk mencapai kinerja x, maka
dibutuhkan dana Rp. A. Dari
contoh yang sebagaimana
dijabarkan, sistem ini tidaklah
efektif dan efisien lagi jika
digunakan untuk penyusunan
anggaran, karena kegiatan
operasional dikatakan efektif
apabila proses kegiatan mencapai
tujuan dan sasaran akhir kebijakan
(spending wisely).
Berdasarkan hal tersebut,
maka penelitian ini diberi judul
sebagai berikut “Analisis
Penerapan Penganggaran
Berbasis Kinerja Pada Kota
Administrasi Jakarta Utara
(Studi Kasus Untuk Tahun
Anggaran 2011)”. Pertimbangan
penelitian ini dilakukan pada Kota
Administrasi Jakarta Utara karena
Kota Administrasi Jakarta Utara
merupakan salah satu wilayah
administratif dari pemerintah DKI
Jakarta yang melakukan
pengelolaan keuangan daerah
setiap tahunnya. Selama ini
masyarakat mengetahui bahwa
semua pengelola keuangan daerah
diharuskan merubah sistem
penganggarannya menjadi
penganggaran berbasis kinerja.
Begitu juga dengan Kota
Administrasi Jakarta Utara yang
Diharuskan melakukan
penganggaran berbasis kinerja
sehingga penelitian ini ingin
mengungkapkan sejauh mana
penerapan penganggaran yang
diterapkan oleh Kota Administrasi
Jakarta Utara dalam menerapakan
sistem ABK pada
penganggarannya.
1.1. Anggaran
Penganggaran (budgeting)
merupakan aktifitas
mengalokasikan sumberdaya
keuangan yang terbatas untuk
pembiayaan belanja organisasi
yang cenderung tidak terbatas
(Haryanto, 2007). Dengan
demikian, dapat disimpulkan
bahwa anggaran merupakan suatu
alat penting dalam perencanaan
yang dinyatakan dalam satu ukuran
tertentu untuk mencapai tujuan
organisasi dalam kurun waktu yang
relatif singkat.
Suatu sistem penganggaran
memiliki banyak fungsi dan fungsi-
fungsi tersebut bisa saja saling
terkait. Sangat sulit menemukan
suatu sistem penganggaran yang
dapat memenuhi seluruh fungsinya
dengan baik dan dapat memuaskan
seluruh pihak yang berkepentingan.
Secara umum fungsi penganggaran
adalah sebagai berikut: (Haryanto,
2007)
a. Perencanaan (Planing)
Dalam arti luas,
perencanaan meliputi
pemprograman (menentukan
aktivitas yang akan dilakukan),
perolehan sumber daya dan
alokasi sumber daya. Hal ini
berkaitan dengan menentukan
jenis, kuantitas dan kualitas jasa
yang akan disediakan untuk
konstituen, memperkirakan
biaya atas jasa-jasa tersebut,
Analisis penerapan..., Mirna Tri Mulihartanti, FE UI, 2013
6 Universitas Indonesia
dan menentukan bagaimana
pembayaran untuk jasa tersebut.
b. Pengendalian dan Pengelolaan
(Controlling and Administering)
Anggaran membantu
memastikan bahwa sumber daya
diperoleh dan digunakan sesuai
dengan rencana. Manajer
menggunakan anggaran untuk
memonitor aliran sumber daya
dan menunjukkan kebutuhan
untuk penyesuaian operasional.
Badan legislatif menggunakan
anggaran untuk menentukan
otoritas pengeluaran terhadap
eksekutif yang akhirnya
menggunakannya untuk
menentukan otoritasnya
terhadap unit kerja dibawahnya
(Departemen atau Lembaga).
c. Pelaporan dan Evaluasi
(Reporting and Evaluating)
Anggaran menjadi dasar
untuk pelaporan,
pengevaluasian pada akhir
priode. Perbandingan realisasi
dengan anggaran menunjukkan
apakah mandat penerimaan dan
pengeluaran sudah
dilaksanakan. Lebih penting
lagi, jika dikaitkan dengan
tujuan organisasi, anggaran
dapat memfasilitasi penilaian
efisiensi dan efektifvitas.
1.2. Kinerja
Berdasarkan UU No.17
tahun 2003, maka penyusunan
APBD dilakukan dengan
mengintegrasikan program dan
kegiatan masing-masing satuan
kerja di lingkungan pemerintah
daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan yang ditetapkan. Dengan
demikian tercipta sinergi dan
rasionalitas yang tinggi dalam
mengalokasikan sumber daya yang
terbatas untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat yang tidak
terbatas. Hal tersebut juga untuk
menghindari duplikasi rencana
kerja serta bertujuan untuk
meminimalisasi kesenjangan antara
target dengan hasil yang dicapai
berdasarkan tolok ukur kinerja
yang telah ditetapkan.
Kinerja (Bastian, 2006)
adalah gambaran pencapaian
pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijaksanaan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
misi dan visi organisasi. Setiap
kegiatan organisasi harus diukur
dan dinyatakan keterkaitannya
dengan visi dan misi organisasi.
Produk dan jasa akan kehilangan
nilai apabila kontribusi produk dan
jasa tersebut tidak dikaitkan
dengan pencapaian visi dan misi
organisasi.
Ukuran kinerja dalam
anggaran memberikan dorongan
kepada para pelaksana anggaran
untuk dapat mencapai hasil yang
maksimal sesuai ukuran kinerja
yang ditetapkan. Kegagalan dalam
pencapaian kinerja menjadi satu
ukuran untuk melakukan perbaikan
pada masa yang akan datang.
Sementara keberhasilan atas
kinerja membutuhkan suatu
penghargaan untuk dapat
meningkatkan produktivias serta
untuk mendapatkan dukungan
publik terhadap pemerintah
(Bastian, 2006).
1.3. Anggaran Berbasis Kinerja
Sebagai sebuah sistem,
perencanaan anggaran negara telah
mengalami banyak perkembangan.
Sistem perencanaan anggaran
negara pada saat ini telah
mengalami perkembangan dan
perubahan sesuai dengan dinamika
manajemen sektor publik dan
Analisis penerapan..., Mirna Tri Mulihartanti, FE UI, 2013
7 Universitas Indonesia
tuntutan yang muncul di
masyarakat, yaitu sistem
penganggaran dengan pendekatan
berbasis kinerja (Performance
Based Budgeting). Munculnya
konsep Penganggaran Berbasis
Kinerja berpengaruh langsung
terhadap konsep anggaran negara
pada umumnya. Salah satu
pengaruh itu adalah terjadinya
perubahan sistem anggaran dari
model anggaran tradisional
menjadi anggaran yang lebih
berorientasi pada kinerja.
Anggaran berbasis kinerja
(Mardiasmo, 2006) adalah suatu
sistem anggaran yang
mengutamakan pada upaya
pencapaian hasil kinerja atau
output dari perencanaan alokasi
biaya atau input yang ditetapkan.
Anggaran dengan pendekatan
kinerja sangat menekankan pada
konsep ekonomis, efisien, efektif,
dan pengawasan atas kinerja
output, dan mengutamakan
mekanisme penentuan dan
pembuatan prioritas tujuan serta
pendekatan yang sistematis dan
rasional dalam proses pengambilan
keputusan.
Dalam rangka penerapan
Anggaran Berbasis Kinerja,
berdasarkan Pedoman Reformasi
Perencanaan dan Penganggaran
(2009), terdapat elemen-elemen
utama yang harus harus ditetapkan
terlebih dahulu yaitu:
a. Visi dan Misi yang hendak
dicapai
Visi mengacu kepada hal
yang ingin dicapai dalam jangka
panjang sedangkan misi adalah
kerangka yang menggambarkan
bagaimana visi akan dicapai.
b. Tujuan
Tujuan merupakan
penjabaran lebih lanjut dari visi
dan misi. Tujuan tergambar
dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
yang menunjukkan tahapan-
tahapan yang harus dilalui
dalam rangka mencapai visi dan
misi yang telah ditetapkan.
Tujuan harus menggambarkan
arah yang jelas serta tantangan
yang realisitis. Tujuan yang
baik bercirikan, antara lain
memberikan gambaran
pelayanan utama yang akan
disediakan, secara jelas
menggambarkan arah organisasi
dan program-programnya,
menantang namun realistis,
mengidentifikasikan obyek
yang akan dilayani serta apa
yang hendak dicapai.
c. Sasaran
Sasaran menggambarkan
langkah-langkah yang spesifik
dan terukur untuk mencapai
tujuan. Sasaran akan membantu
penyusun anggaran untuk
mencapai tujuan dengan
menetapkan target tertentu dan
terukur. Kriteria sasaran yang
baik adalah dilakukan dengan
menggunakan kriteria spesifik,
terukur, dapat dicapai, relevan,
dan ada batasan waktu (specific,
measurable, achievable,
relevant, timely/ SMART) dan
yang tidak kalah penting bahwa
sasaran tersebut harus
mendukung tujuan (support
goal).
d. Program
Program adalah
sekumpulan kegiatan yang akan
dilaksanakan sebagai bagian
dari usaha untuk mencapai
serangkaian tujuan dan sasaran.
Program dibagi menjadi
kegiatan dan harus disertai
dengan target sasaran output
Analisis penerapan..., Mirna Tri Mulihartanti, FE UI, 2013
8 Universitas Indonesia
dan outcome. Program yang
baik harus mempunyai
keterkaitan dengan tujuan dan
sasaran serta masuk akal dan
dapat dicapai.
e. Kegiatan
Kegiatan adalah
serangkaian pelayanan yang
mempunyai maksud
menghasilkan output dan hasil
yang penting untuk pencapaian
program. Kegiatan yang baik
kriterianya adalah harus dapat
mendukung pencapaian
program. Dalam menyusun
anggaran berdasarkan kinerja,
organisasi ataupun unit
organisasi tidak hanya
diwajibkan menyusun anggaran
atas dasar fungsi, program,
kegiatan, dan jenis belanja tetapi
juga menetapkan kinerja yang
ingin dicapai. Kinerja tersebut
antara lain dalam bentuk
keluaran (output) dari kegiatan
yang akan dilaksanakan dan
hasil (outcome) dari program
yang telah ditetapkan. Apabila
telah ditetapkan prestasi
(kinerja) yang hendak dicapai,
baru kemudian dihitung
pendanaan yang dibutuhkan
untuk menghasilkan keluaran
atau hasil yang ditargetkan
sesuai rencana kinerja.
2. Pembahasan
Anggaran berbasis kinerja
mulai disosialisasikan oleh
pemerintah kepada
Kementerian/Lembaga pemerintah
melalui Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara. Dengan dikeluarkannya
UU 17/2003 ini, berarti seluruh
Kementerian/Lembaga pemerintah
harus menaatinya dengan
melakukan reformasi keuangan
terutama sistem anggarannya
menjadi anggaran berbasis kinerja.
Dengan dikeluarkan PP 58/2005,
maka mempertegas himbauan
kepada seluruh unit/satuan kerja
Pemerintah DKI Jakarta untuk
menerapkan sistem anggaran
berbasis kinerja secara keseluruhan
dan baik, termasuk wilayah Kota
Administrasi Jakarta Utara.
Penerapan sistem anggaran berbasis
kinerja ini diterapkan sejak tahun
2005, tetapi pada kenyataannya
penerapan penganggaran berbasis
kinerja di lingkungan Kota
Administrasi Jakarta Utara belum
diterapkan secara benar hingga
sekarang.
Pemaparan di bawah ini
merupakan hasil observasi peneliti,
baik dari hasil wawancara maupun
hasil telaah dokumentasi selama
beberapa bulan terakhir dengan
berbagai pihak yang terkait dengan
perencanaan dan pelaksanaan
anggaran di Kantor Walikota
Jakarta Utara. Peneliti akan
menjelaskan dan menganalisis
penerapan anggaran berbasis
kinerja baik dari segi perencanaan
dan penyusunan program/kegiatan,
pelaksanaan program/kegiatan, dan
menganalisis pengukuran kinerja
yang menjadi salah satu elemen
penting dalam penerapan sistem
anggaran berbasis kinerja.
2.1. Analisis Penganggaran
Pemerintah Kota Administasi
Jakarta Utara
Berdasarkan latar belakang
dan rumusan masalah, kajian teori
dan metodologi penelitian yang
telah diuraikan terdahulu, maka
pada subbab ini akan disajikan
hasil penelitian melalui wawancara
langsung dengan informan yang
telah dipilih. Informan tersebut
Analisis penerapan..., Mirna Tri Mulihartanti, FE UI, 2013
9 Universitas Indonesia
adalah para pimpinan maupun staf
yang terkait langsung dengan
penganggaran di lingkungan Kota
Administrasi Jakarta Utara. Hal ini
untuk menjamin validitas informasi
yang disampaikan.
a. Analisis Perencanaan Anggaran
Dari analisis penulis di atas,
maka terdapat kesenjangan
pelaksanaan perencanaan anggaran
yang diterapkan di lingkungan Kota
Administrasi Jakarta Utara dengan
prinsip penganggaran berbasis
kinerja yang semestinya (Tabel 1):
Tabel 1
Kesenjangan Antara Prinsip ABK dengan Pelaksanaan Perencanaan
Anggaran Kota Administrasi Jakarta Utara
No Keterangan Prinsip ABK Pelaksanaan
1 Perencanaan
Program/Kegiatan
Program/kegiatan
direncanakan terlebih dahulu
secara memadai dan matang
dengan menetapkan sasaran
strategis, indikator kinerja,
dan target kinerja sehingga
terdapat kepastian dan
kejelasan pelaksanaan
program/kegiatan yang akan
dilaksanakan di tahun
pelaksanaan anggaran..
Penetapan sasaran strategis,
indikator kinerja, dan target
kinerja dilakukan setelah
anggaran ditetapkan oleh
Kepala Daerah, sehingga
sering terdapat perubahan
program/kegiatan di
pertengahan tahun
pelaksanaan anggaran yang
mengakibatkan ketidak-
konsistenan.
2 Dasar dan Tujuan
Anggaran
Anggaran yang diajukan
seharusnya sesuai dengan
tujuan yang hendak dicapai
dan sesuai dengan visi dan
misi yang dirancang
sebelumnya.
Tidak ada penetepan output
dan outcome terlebih dahulu
sebelum anggaran diajukan.
Penetapan output dan
outcome dilakukan setelah
anggaran ditetapkan oleh
Kepala Daerah, sehingga
pengajuan usulan
program/kegiatan tidak
mengacu pada pencapaian
kinerja yang hendak dicapai.
3 Alokasi Anggaran Anggaran berbasis kinerja
mengisyaratkan bahwa
anggaran yang disetujui
seharusnya sesuai dengan
penetapan kinerja yang
memadai.
Lebih mengacu kepada sistem
kinerja berbasis anggaran
(tradisional), dimana alokasi
biaya pada anggaran untuk
tiap kegiatan sesuai dengan
anggaran yang telah
ditetapkan oleh Kepala
Daerah sehingga kinerja yang
dilakukan sesuai dengan
anggaran yang ditetapkan.
Analisis penerapan..., Mirna Tri Mulihartanti, FE UI, 2013
10 Universitas Indonesia
No Keterangan Prinsip ABK Pelaksanaan
4 Penetapan Kinerja
dan Indikator
Kinerja Utama
(IKU)
Penetapan kinerja dan
Indikator Kinerja Utama
(IKU) disusun sebelum pagu
anggaran ditetapkan dan IKU
memberikan informasi berapa
alokasi anggaran yang
dibutuhkan untuk setiap
program/kegiatan.
Penetapan kinerja dan IKU
disusun setelah ada kejelasan
mengenai alokasi anggaran
agar dokumen tersebut lebih
realistis dengan
mempertimbangkan
ketersediaan sumber dana
yang nyata sudah akan
diperoleh.
b. Analisis Penyusunan Rencana
Anggaran Biaya (RAB) Penyusunan Rencana
Anggaran Biaya (RAB) di
lingkungan Kota Administrasi
Jakarta Utara disusun setelah pagu
anggaran untuk setiap kegiatan
ditetapkan oleh Kepala Daerah
Terdapat kesenjangan
penyusunan RAB yang diterapkan
di lingkungan Kota Administrasi
Jakarta Utara dengan prinsip
penganggaran berbasis kinerja yang
semestinya (Tabel 2):
Tabel 2
Kesenjangan Antara Prinsip ABK dengan Pelaksanaan Penyusunan RAB
Kota Administrasi Jakarta Utara
No Keterangan Prinsip ABK Pelaksanaan
1 Penyusunan RAB RAB disusun sebelum
menyampaikan usulan
program/kegiatan kepada
bagian perencanaan.
RAB disusun setelah usulan
program/kegiatan
disampaikan dan pagu
anggaran ditetapkan serta
Dolumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) diterbitkan.
2 Standar yang
digunakan
Penyusunan anggaran harus
dilakukan penetapan SPM
dan tolak ukur kinerja
terlebih dahulu berdasarkan
peraturan perundang-
undangan.
SPM tidak pernah dirancang
selama ini di lingkungan Kota
Administrasi Jakarta Utara.
3 Rencana Kerja
dan Anggaran
(RKA)
Pada prinsip ABK,
seharusnya RKA tidak
diberlakukan karena
fenomena yang selama ini
terjadi adalah RKA disusun
selalu mengikuti besarnya
pagu anggaran yang
ditetapkan.
Selama ini penyusunan RKA
di lingkungan Kota
Administrasi Jakarta Utara
selalu disusun setelah pagu
anggaran ditetapkan oleh
Kepala Daerah. Kinerja yang
mengikuti besarnya anggaran.
Analisis penerapan..., Mirna Tri Mulihartanti, FE UI, 2013
11 Universitas Indonesia
No Keterangan Prinsip ABK Pelaksanaan
4 Penyusunan
Rencana Kerja
(Renja)
Renja mendiskripsikan
rencana program/kegiatan
yang ingin dilaksanakan
berdasarkan jadwal
pelaksanaan yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Terdapat beberapa
program/kegiatan yang tidak
berjalan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan yang telah
ditetapkan pada Renja Kota
Administrasi Jakarta Utara.
c. Analisis Standar Biaya
Selain penentuan indikator
kinerja, hal yang diperlukan dalam
penganggaran berbasis kinerja
adalah menentukan standar biaya.
Standar biaya merupakan
komponen lainnya yang harus
dikembangkan untuk dasar
pengukuran kinerja keuangan
dalam sistem anggaran kinerja.
Standar biaya adalah harga satuan
unit biaya yang berlaku bagi
masing-masing daerah. Penetapan
standar biaya akan membantu
penyusunan anggaran belanja suatu
program atau kegiatan bagi daerah
yang bersangkutan.
Pada Pemerintah Kota
Administrasi Jakarta Utara,
penentuan standar biaya terbagi dua
yaitu Standar Biaya Umum (SBU)
dan Standar Biaya Khusus (SBK).
Kota Administrasi Jakarta Utara
umumnya menggunakan Standar
Biaya Umum (SBU) sebagai sarana
penentuan batasan alokasi sumber
daya/anggaran dalam suatu
program/kegiatan. SBU dilakukan
dengan menentukan satuan biaya
paling tinggi yang ditetapkan
sebagai biaya masukan dan indeks
satuan biaya keluaran ketika
menyusun Rencana Anggaran
Biaya (RAB). Dengan angka
maksimum tersebut, diharapkan
agar pelaksanaan program/kegiatan
dapat didukung dengan
ketersediaan dana yang memadai.
Berikut beberapa
kesenjangan penerapan standar
biaya yang diterapkan Kota
Administrasi Jakarta Utara dengan
prinsip penganggaran berbasis
kinerja yang semestinya (Tabel 3):
Tabel 3
Kesenjangan Antara Prinsip ABK dengan Penentuan Standar Biaya
Pada Kota Administrasi Jakarta Utara
No Keterangan Prinsip ABK Pelaksanaan
1 Standar biaya
yang digunakan
SBU dan SBK yang
ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan.
Standar biaya yang
digunakan cenderung
menggunakan SBU dan
terdapat estimasi satuan
biaya yang diperkirakan
sendiri.
Analisis penerapan..., Mirna Tri Mulihartanti, FE UI, 2013
12 Universitas Indonesia
No Keterangan Prinsip ABK Pelaksanaan
2 Penetapan standar
biaya
Analisa Standar Biaya
(ASB) perlu dilakukan
untuk menilai kewajaran
atas beban kerja dan biaya
yang digunakan.
Bagian keuangan maupun
perencanaan tidak pernah
melakukan Analisa Standar
Biaya (ASB).
d. Analisis Pelaksanaan Anggaran Menurut hasil telaah
dokumen dan hasil wawancara
dapat disimpulkan bahwa proses
pelaksanaan anggaran pada Kota
Administrasi Jakarta Utara sudah
berjalan dengan lancar sesuai
prosedur yang ada, walaupun pada
tahap perencanaan anggaran Kota
Administrasi Jakarta Utara tidak
diterapkannya sistem anggaran
berbasis kinerja yang semestinya.
Lancarnya pelaksanaan anggaran
terjadi karena efektifnya
komunikasi antara bagian
keuangan, bagian perencanaan, dan
juga bagian-bagian Setko Jakarta
Utara. Proses pelaksanaan anggaran
tidak semata-mata langsung
mencairkan dana yang tersedia,
namun membutuhkan prosedur
yang sangat detail. Prosedur akan
mengatur tentang tata cara
pengajuan dana, pembukuan, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran. Tidak hanya itu, prosedur
yang dilakukan juga harus sesuai
dengan Renja yang disusun
sebelumnya terutama mengenai
jadwal pelaksanaan anggaran yang
terkait. Terdapat pula beberapa
program/kegiatan yang
dilaksanakan tidak sesuai dengan
jadwal pelaksanaan yang telah
ditetapkan sebelumnya,yang
tertuang dalam dokumen Renja
atau keterlambatan dalam
pelaksanaan anggaran. Tidak hanya
itu, beberapa program/kegiatan
yang telah diusulkan sebelumnya
juga terdapat beberapa perubahan
yang mengakibatkan ketidak-
konsistenan pelaksanaan anggaran
di lingkungan Kota Administrasi
Jakarta Utara.
Sebenarnya hal ini tidak
diperbolehkan dan telah menyalahi
aturan pelaksanaan anggaran yang
semestinya karena akan
menghambat pencapaian kinerja
yang hendak dicapai. Masalah ini
terus menjadi masalah yang
berkelanjutan karena setiap
tahunnya selalu ada pelaksanaan
anggaran yang tidak sesuai dengan
jadwal pelaksanaan anggaran, tidak
terlaksananya program/kegiatan
dan terdapat perubahan
program/kegiatan yang telah
ditetapkan di tahun pelaksanaan
anggaran. Hal ini juga tidak adanya
punishment atas terjadinya masalah
tersebut. Berikut tabel 4 analisa
secara umum dari pelaksanaan
anggaran di lingkungan Kota
Administrasi Jakarta Utara:
Analisis penerapan..., Mirna Tri Mulihartanti, FE UI, 2013
13 Universitas Indonesia
Tabel 4
Analisa Pelaksanaan Anggaran
No Keterangan Prinsip ABK Pelaksanaan
1 Jadwal
pelaksanaan
anggaran
Pelaksanaan anggaran
seharusnya sesuai dengan
jadwal pelaksanaan pada
Renja agar mencapai kinerja
yang maksimal.
Terdapat beberapa
program/kegiatan yang
tidak sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pada Renja.
2 Pelaksanaan
program/kegiatan
Program/kegiatan dan
alokasi anggaran yang telah
ditetapkan seharusnya
dilaksanakan sesuai dengan
target kinerja yang
direncanakan.
Terdapat beberapa
program/kegiatan yang
tidak diserap atau tidak
dilaksanakan karena
keterbatasan waktu dan
SDM.
3 Konsistensi
penetapan
program/kegiatan
Program/kegiatan yang telah
ditetapkan sebelum tahun
pelaksanaan anggaran harus
jelas, pasti, konsisten dan
tidak berubah-ubah pada
saat tahun pelaksanaan
anggaran.
Terdapat perubahan
program/kegiatan di tahun
pelaksanaan anggaran. Hal
ini terjadi karena
penetapan program/
kegiatan tidak konsisten
dengan kinerja yang
hendak dicapai dan lebih
memperhatikan
keselarasan dengan
penetapan alokasi
anggaran.
e. Analisis Pengukuran dan
Pengevaluasian Pencapaian
Kinerja
Setelah melaksanakan
program/kegiatan, hal yang
menjadi titik penting dalam
penganggaran berbasis kinerja
adalah mengukur dan
mengevaluasi pencapaian kinerja
selama setahun. Setiap tahunnya,
Kota Administrasi Jakarta Utara
sudah melakukan proses
pengukuran dan pengevaluasian
pencapaian kinerja sesuai dengan
prosedur yang memadai.
Pengevaluasian dan pengukuran
kinerja akan memberikan informasi
tentang keberhasilan atau
kegagalan program/kegiatan yang
telah dilaksanakan oleh suatu unit
kerja. Idealnya sebuah keberhasilan
atau kegagalan diberikan
rewards/punishment untuk
meningkatkan kinerja satuan unit
kerja. Dalam hal ini, Inspektorat
Jakarta Utara tidak memberikan
sistem rewards atau punishment
untuk Kota Administrasi Jakarta
Utara mengenai ketercapaian
kinerja selama setahun.
Kekurangan dari evaluasi
kinerja pada Kota Administrasi
Jakarta Utara tidak hanya itu saja.
Penerapan penganggaran berbasis
kinerja pada Kota Administrasi
Jakarta Utara ditemukan bahwa
Analisis penerapan..., Mirna Tri Mulihartanti, FE UI, 2013
14 Universitas Indonesia
berjalan optimal. Inspektorat
Jakarta Utara sebenarnya memiliki
kewenangan penuh terhadap
pengevaluasian dan pengawasan
pencapaian kinerja Kota
Administrasi Jakarta Utara.
Inspektorat Jakarta Utara juga bisa
menentukan apakah program/
kegiatan telah dilaksanakan dengan
terdapat sistem kontrol yang belum
semestinya dan outcome yang
ditetapkan telah berhasil dicapai
atau tidak. Tetapi dalam
prakteknya, Inspektorat Jakarta
Utara hanya mengevaluasi
keterlaksanaan program/kegiatan
secara kuantitatif tanpa
mengevaluasi keefektifitasan dan
efisiensi outcome yang dicapai.
Tabel 5
Analisa Pengukuran dan Pengevaluasian Pencapaian Kinerja
No Keterangan Prinsip ABK Pelaksanaan
1 Landasan alat
ukur kinerja
Pencapaian kinerja diukur
dan dievaluasi berdasarkan
outcome yang ingin dicapai.
Pencapaian kinerja
berdasarkan persentase
penyerapan anggaran saja
dan tidak ada pengukuran
pencapaian outcomeatas
terlaksananya
program/kegiatan tersebut.
2 Control
pelaksanaan
program/kegiatan
Pengevaluasian pelaksanaan
program/kegiatan
seharusnya sesuai dengan
target kinerja yang
direncanakan.
Sistem control yang belum
berjalan optimal.
Pengevaluasian
keterlaksanaan
program/kegiatan hanya
secara kuantitatif.
2.2. Kendala Penerapan
Penganggaran Berbasis Kinerja
Periode saat ini merupakan
masa transisi dari single entry ke
double entry (orang menjurnal ke
computer base accounting) untuk
mendukung sistem pengelolaan
keuangan daerah baru, khususnya
untuk Kantor Walikota Jakarta
Utara. Hal ini memerlukan
kesiapan sumber daya manusia
(SDM) yang memadai. Di samping
itu, menyiapkan SDM memerlukan
dana yang tidak sedikit.
Pengukuran prestasi sistem
anggaran lama dilihat dari
bagaimana memanfaatkan
anggaran. Hal ini sangat berbeda
dengan sistem anggaran yang baru
dimana prestasi diukur dengan
pencapaian sasaran kegiatan dari
program-program yang
dianggarkan.
Kondisi ini menghadapkan
sistem yang baru pada bagaimana
mengubah perilaku SDM dari
bagaimana menggunakan dana
yang dianggarkan ke perilaku
bagaimana mencapai sasaran
dengan efisien, efektif, dan
mempunyai nilai ekonomis. Sistem
anggaran yang baru akan
menghadapi masalah perumusan
alat ukur/parameter kinerja. Dalam
Analisis penerapan..., Mirna Tri Mulihartanti, FE UI, 2013
15 Universitas Indonesia
sistem anggaran baru dilakukan
pengukuran kinerja bukan laporan
keuangan. Pengukuran kinerja
dalam sistem anggaran berbasis
kinerja menggunakan konsep 3E
(efisiensi, efektif, dan ekonomis).
Kinerja setiap program/kegiatan
tidak semuanya dapat diukur
dengan ukuran kuantitatif (dalam
satuan moneter atau satuan lain).
Namun kendala ini terus menerus
tidak dapat teratasi hingga
sekarang. Paradigma pola pikir
SDM di lingkungan Kota
Administrasi Jakarta Utara masih
menerapkan penganggaran dengan
sistem terdahulu, walaupun melalui
proses wawancara mereka
mengakui bahwa penganggaran
pada Kantor Walikota Jakarta
Utara sudah menerapkan
penganggaran berbasis kinerja.
Perubahan pola pikir semua SDM
pemerintah daerah khususnya
pemerintah Kota Administrasi
Jakarta merupakan hal pertama
yang harus dilakukan. Hal ini
untuk menjamin ketercapaian
kinerja secara maksimal.
Kendala lain dalam
penerapan penganggaran berbasis
kinerja di Kantor Walikota Jakarta
Utara adalah kendala dalam
memastikan hubungan antara input
dan output. Di pihak lain
penentuan ukuran kinerja
merupakan hal penting sebagai alat
motivator. Contoh, salah satu
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah adalah akuntabilitas
program. Fokus kinerja
akuntabilitas program adalah pada
pencapaian hasil kegiatan instansi
apakah sudah memberikan
kepuasan/kenyamanan kepada
pelanggan (customer) dan
stakeholders serta memberikan
dampak positif kepada kemajuan
masyarakat. Alat ukur untuk
kinerja ini sangat sulit dirumuskan.
Hal ini juga yang menjadi kendala
pemerintah daerah terutama dalam
pengukuran pencapaian kinerja dan
belum teratasi hingga saat ini.
3. Kesimpulan
Instansi pemerintahan
daerah merupakan instansi yang
berhubungan dan
bertanggungjawab langsung
kepada negara dan masyarakatnya.
Akuntabilitas instansi pemerintah
merupakan perwujudan kewajiban
instansi bersangkutan untuk
mempertanggungjawabkan, baik
keberhasilan maupun kegagalan
dalam melaksanakan misi instansi
meraih tujuan serta sasaran yang
telah ditetapkan. Kota Administrasi
Jakarta Utara yang dipimpin oleh
seorang Walikota merupakan salah
satu Satuan Kerja Pemerintahan
Daerah (SKPD) yang
bertanggungjawab mengenai
kinerja yang dilakukan kepada
negara pada umumnya dan
masyarakat serta lingkungan DKI
Jakarta pada khususnya sebagai
bentuk akuntabilitas Pemerintah
Kota Administrasi Jakarta Utara.
Sistem pengelolaan
keuangan daerah yang baru
menunjukkan adanya kewajiban
Pemerintah Daerah memberikan
pertanggungjawaban yang meliputi
menyajikan, melaporkan,
mengungkapkan segala aktivitas
dan kegiatan yang terkait dengan
penerimaan dan penggunaan uang
publik kepada yang berhak dan
berwenang meminta
pertanggungjawaban (DPRD dan
masyarakat luas). Sebelumnya,
Kota Administrasi Jakarta Utara
melakukan penganggaran terlebih
dahulu untuk melaksanakan
Analisis penerapan..., Mirna Tri Mulihartanti, FE UI, 2013
16 Universitas Indonesia
program atau kegiatannya.
Penganggaran dilakukan dengan
pendekatan berbasis kinerja yang
menitikberatkan sebuah
program/kegiatan pada hasil dan
manfaat dari penyelenggaraan
kegiatan tersebut. Penganggaran
berbasis kinerja sebagai bentuk
reformasi penganggaran yang
merupakan perubahan paradigma
anggaran daerah.
Mekanisme ini
memungkinkan pihak terkait
memperoleh informasi sebagai
dasar evaluasi dan
mengidentifikasi masalah kritis
yang dihadapi dan memberi
alternatif pemecahan masalah.
Mekanisme ini dapat
menghasilkan dan memberikan
informasi sebagai dasar pembuatan
keputusan yang rasional dan
memungkinkan dilaksanakan
pembangunan yang
berkesinambungan dalam jangka
panjang.
Berdasarkan analisis
penerapan penganggaran berbasis
kinerja pada Pemerintah Kota
Administrasi Jakarta Utara, maka
penulis dapat menyimpulkan
bahwa Kota Administrasi Jakarta
Utara belum menerapkan
penganggaran berbasis kinerja
dengan semestinya. Penganggaran
yang dilakukan selama ini masih
menerapkan sistem terdahulu yaitu
sistem anggaran tradisional
walaupun penganggaran Kota
Administrasi Jakarta Utara tahun
2011 sudah mencoba mengarah ke
sistem Anggaran Berbasis Kinerja.
Dari hasil penelitian yang
diungkapkan pada bab 4,
penganggaran pada Kota
Administrasi Jakarta Utara
mengacu pada pagu anggaran yang
ditetapkan sebelumnya oleh
Kepala Daerah. Setelah pagu
anggaran ditetapkan, maka
program/kegiatan beserta Rencana
Anggaran Biaya baru disusun
menyesuaikan alokasi anggaran
yang disediakan. Hal ini jelas
menyimpang dari sistem Anggaran
Berbasis Kinerja yang semestinya.
Penulis juga menganalisis
kendala-kendala yang terjadi pada
penganggaran berbasis kinerja di
Pemerintah Kota Administrasi
Jakarta Utara. Kendala yang terjadi
antara lain:
• Pemerintah Kota Administrasi
Jakarta Utara memerlukan SDM
yang memadai untuk
mendukung sistem pengelolaan
keuangan daerah yang baru dan
hal itu memerlukan dana yang
tidak sedikit.
• Pemerintah Kota Administrasi
Jakarta Utara tidak mempunyai
sistem pengukuran kinerja yang
dapat mengukur keberhasilan
sebuah program atau kegiatan,
karena kinerja setiap
progam/kegiatan tidak
semuanya dapat diukur dengan
ukuran kuantitatif (dalam satuan
moneter atau satuan lain).
4. Saran
Penulis melakukan
penelitian ini untuk mengetahui
apakah Pemerintah Kota
Administrasi Jakarta Utara sudah
menerapkan penganggaran
berbasis kinerja dengan
semestinya. Namun pada
kenyataannya penganggaran Kota
Administrasi Jakarta Utara masih
tidak berdasarkan prinsip
penganggaran berbasis kinerja. Hal
ini diharapkan untuk Kota
Administrasi Jakarta Utara dapat
mengubah sistem
penganggarannya sesuai prinsip
Analisis penerapan..., Mirna Tri Mulihartanti, FE UI, 2013
17 Universitas Indonesia
ABK agar dapat mencapai
kinerjanya secara maksimal dan
memberikan manfaat yang optimal
sebagai acuan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran serta juga
pada saat evaluasi anggaran di
akhir periode. Hal ini juga harus
disertai oleh SDM yang
berkompeten. Maka saran penulis
kepada Kantor Walikota Jakarta
Utara pada khususnya dan
Pemerintah Daerah Provinsi DKI
Jakarta pada umumnya adalah:
• Melakukan requirement SDM
yang berkompeten terutama
dalam urusan penganggaran
untuk semua satuan/unit kerja
di Pemerintah DKI Jakarta,
• Melakukan bimbingan teknis
terkait penganggaran berbasis
kinerja kepada seluruh pegawai
Pemerintah DKI Jakarta, dan
• Mengubah pola pikir para
pimpinan baik tingkat pusat
maupun tingkat wilayah untuk
memahami prinsip Anggaran
Berbasis Kinerja dan mulai
menerapkannya di satuan/unit
kerja masing-masing.
Selain itu, karena
keterbatasan waktu tidak dapat
memungkinkan bagi penulis
melakukan review kembali atas
efektivitas rancangan sistem
pengukuran riil pada tahap
pengukuran dan evaluasi
pencapaian kinerja. Penulis
mengharapkan akan ada penelitian
lanjutan dari penelitian yang
penulis buat saat ini untuk
melakukan review atas tahap
pengukuran dan evaluasi
pencapaian kinerja pada Kota
Administrasi Jakarta Utara yang
dirasa belum mempunyai sistem
pengukuran riil dalam mengukur
keberhasilan suatu program/
kegiatan sebagai bentuk
akuntabilitas terhadap publik.
Demikian saran yang dapat
penulis sampaikan, semoga dapat
bermanfaat bagi para pembaca
pada umumnya dan Kantor
Walikota Jakarta Utara pada
khususnya untuk menjadi bahan
pertimbangan penyusunan
anggaran pada tahun-tahun
berikutnya.
DAFTAR PUSTAKA
-----. Bastian, I. (2006). Akuntansi
Sektor Publik: Suatu Pengantar.
Jakarta: Erlangga.
-----. Bastian, I. (2006). Sistem
Perencanaan dan Penganggaran
Pemerintahan Daerah di
Indonesia. Jakarta: Salemba
Empat.
-----. Haryanto, S., dan Arifuddin,
(2007). Akuntansi Sektor Publik,.
Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro
-----. Mardiasmo.(2006). “Perwujudan
Transparansi dan Akuntabilitas
Publik melalui Akuntansi Sektor
Publik: Suatu Sarana Good
Governance”, Jurnal Akuntansi
Pemerintah, Vol.2 No.1 Mei 2006.
-----. Rakyat Local Governance
Support Program kerjasama
dengan USAID, 2009, Pengawasan
DPRD terhadap Pelayanan Publik
(Seri Penguatan Legislatif).
-----. Sancoko, B. (2008). Kajian
terhadap Penganggaran Berbasis
Kinerja di Indonesia. Badan
Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan. Departemen Keuangan
RI.
-----. UU No. 17, Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.
-----. PP No. 58, Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Analisis penerapan..., Mirna Tri Mulihartanti, FE UI, 2013