“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA UNTUK
KESEJAHTERAAN RAKYAT”
OLEH :
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Dr. H. IWA KARNIWA, SE.Ak, MM, CA, PIA
Disampaikan Pada Acara RSPC IV dan KNA VIII Bandung, 8 Desember 2016
Nama : DR. H. IWA KARNIWA, SE.Ak, MM, CA, PIA
TTL : Ciamis, 17 Februari 1963
NIP : 19630217 198503 1 009
Pangkat/Gol : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jl. Ariajipang No 2 Bandung
CURICULUM VITAE
Penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan bernegara, menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang sehingga diperlukan keuangan negara sebagai modal negara.
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
MAKA KEUANGAN NEGARA PERLU DIKELOLA DALAM
SUATU SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
AGAR TUJUAN NEGARA DAPAT TERCAPAI
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PELAKSANAAN ABPN
(Program dan Kegiatan
Pemerintah)
PERTANGGUNGJAWABAN
(Laporan Keuangan)
PERENCANAAN
(RAPBN)
BPK RI
Memeriksa Pengelolaan
dan Tanggungjawab
Keuangan Negara
(Pasal 23E UUD 1945)
SIKLUS PENYELENGGARAAN KEUANGAN NEGARA
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
REFORMASI KEUANGAN NEGARA
Perencanaan dan Penganggaran
Perbendaharaan
Akuntansi dan Pertanggungjawaban
Auditing
Reformasi Manajemen
Keuangan Pemerintah Kelembagaan
SDM
Sistem
Aspek Reformasi
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
REFORMASI KEUANGAN NEGARA (Lanjutan)
REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA SEJAK TERBITNYA UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA.
GOOD
GOVERNANCE
PLAN&BUDGET
REFORMASI
HAL PENTING DALAM REFORMASI KEUANGAN NEGARA ADALAH MENINGKATNYA KUALITAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG MENCERMINKAN PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN CLEAN GOVERMENT DENGAN MELAKUKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DENGAN BAIK.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
INFORMASI
MEWUJUDKAN
TRANSPARANSI
AKUNTABILITAS
PUBLIK
Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan, sehingga publik dapat memperoleh informasi yang jelas dan sebenarnya/sejujurnya dari para pemegang amanah pengelola keuangan negara.
“Aturan dan prosedur transparan biasanya diberlakukan untuk membuat pejabat pemerintah
bertanggung jawab.”
TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Akuntabilitas adalah:
• kewajiban untuk menjawab dan menerangkan kinerja;
• tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban;
• keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang berkewajiban lainnya;
• sesuatu yang dipertanggungjawabkan atau kewajiban untuk mempertanggungjawabkan suatu keadaan oleh pihak yang diberikan hak/kewajiban.
TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (lanjutan)
Perencanaan disusun berdasar analisa kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah.
TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
1. PERENCANAAN
• APBN merupakan instrumen kebijakan yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik masyarakat serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.
2. PENGANGGARAN
TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
• Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja
• Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.
2. PENGANGGARAN (lanjutan)
TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
• Contoh kebijakan belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang mendukung terhadap terciptanya kesejahteraan masyarakat:
peningkatan elektrifikasi rumah tangga
peningkatan kondisi jaringan irigasi tingkat usaha tani (jitut) dan jaringan irigasi desa (jides);
membangun penyediaan air minum (spam);
penanganan gerakan rehabilitasi lahan kritis (gkrlk);
pendukungan penyelenggaraan pendidikan seperti penambahan ruang kelas baru;
pendukungan penyelenggaraan kesehatan;
pendukungan revitalisasi posyandu pemenuhan kebutuhan produksi sapi lokal;
pendukungan pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu);
ketahanan pangan dan program lainnya yang mendukung terhadap terciptanya kesejahteraan masyarakat.
2. PENGANGGARAN (lanjutan)
Penggunaan anggaran harus sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.
TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
3. PENGGUNAAN ANGGARAN
• Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan
pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan
disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang
telah diterima secara umum.
• Dengan pengelolaan keuangan negara yang baik diharapkan
dapat dihasilkan pertanggungjawaban yang transparan dan
akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar
bagi kesejahteraan masyarakat.
4. PERTANGUNGGJAWABAN
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
(MENGELOLA DANA MASYARAKAT/PEMERINTAH)
MEMBERIKAN PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK MELALUI LAPORAN KEUANGAN
AGAR PEMBACA LAPORAN KEUANGAN DAPAT MEMAHAMI LAP.KEU MAKA DIPERLUKAN SUATU
REGULASI DAN STANDAR PELAPORAN
ORGANISASI NIRLABA PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA
ORGANISASI PEMERINTAHAN SAP (PP NO 71/2010)
TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
4. PERTANGUNGGJAWABAN (lanjutan)
AKUNTABILITAS KEUANGAN
AKUNTABILITAS KINERJA
WAJAR TANPA PENGECUALIAN
WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI
WILAYAH BEBAS KORUPSI
Clean and Good
Governance
WTP
WTA
WBK
TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
AKUNTABILITAS MENUJU GOOD GOVERNANCE
Good governance berarti implementasi kebijakan pemerintah
ditujukan pada kemaslahatan rakyat banyak
SEKIAN & TERIMA KASIH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2016