“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN · AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG MENCERMINKAN PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK ... • APBN merupakan instrumen kebijakan yaitu sebagai

“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN

KEUANGAN NEGARA UNTUK

KESEJAHTERAAN RAKYAT”

OLEH :

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Dr. H. IWA KARNIWA, SE.Ak, MM, CA, PIA

Disampaikan Pada Acara RSPC IV dan KNA VIII Bandung, 8 Desember 2016

Nama : DR. H. IWA KARNIWA, SE.Ak, MM, CA, PIA

TTL : Ciamis, 17 Februari 1963

NIP : 19630217 198503 1 009

Pangkat/Gol : Pembina Utama (IV/e)

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

Alamat : Jl. Ariajipang No 2 Bandung

CURICULUM VITAE

Penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan bernegara, menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang sehingga diperlukan keuangan negara sebagai modal negara.

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

MAKA KEUANGAN NEGARA PERLU DIKELOLA DALAM

SUATU SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

AGAR TUJUAN NEGARA DAPAT TERCAPAI


PELAKSANAAN ABPN

(Program dan Kegiatan

Pemerintah)

PERTANGGUNGJAWABAN

(Laporan Keuangan)

PERENCANAAN

(RAPBN)

BPK RI

Memeriksa Pengelolaan

dan Tanggungjawab

Keuangan Negara

(Pasal 23E UUD 1945)

SIKLUS PENYELENGGARAAN KEUANGAN NEGARA


REFORMASI KEUANGAN NEGARA

Perencanaan dan Penganggaran

Perbendaharaan

Akuntansi dan Pertanggungjawaban

Auditing

Reformasi Manajemen

Keuangan Pemerintah Kelembagaan

SDM

Sistem

Aspek Reformasi


REFORMASI KEUANGAN NEGARA (Lanjutan)

REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA SEJAK TERBITNYA UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA.

GOOD

GOVERNANCE

PLAN&BUDGET

REFORMASI

HAL PENTING DALAM REFORMASI KEUANGAN NEGARA ADALAH MENINGKATNYA KUALITAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG MENCERMINKAN PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN CLEAN GOVERMENT DENGAN MELAKUKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DENGAN BAIK.

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

INFORMASI

MEWUJUDKAN

TRANSPARANSI

AKUNTABILITAS

PUBLIK

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan, sehingga publik dapat memperoleh informasi yang jelas dan sebenarnya/sejujurnya dari para pemegang amanah pengelola keuangan negara.

“Aturan dan prosedur transparan biasanya diberlakukan untuk membuat pejabat pemerintah

bertanggung jawab.”


TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Akuntabilitas adalah:

• kewajiban untuk menjawab dan menerangkan kinerja;

• tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban;

• keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang berkewajiban lainnya;

• sesuatu yang dipertanggungjawabkan atau kewajiban untuk mempertanggungjawabkan suatu keadaan oleh pihak yang diberikan hak/kewajiban.


AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA


AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (lanjutan)

Perencanaan disusun berdasar analisa kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah.


1. PERENCANAAN

• APBN merupakan instrumen kebijakan yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik masyarakat serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.

2. PENGANGGARAN


• Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja

• Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

2. PENGANGGARAN (lanjutan)


• Contoh kebijakan belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang mendukung terhadap terciptanya kesejahteraan masyarakat:

peningkatan elektrifikasi rumah tangga

peningkatan kondisi jaringan irigasi tingkat usaha tani (jitut) dan jaringan irigasi desa (jides);

membangun penyediaan air minum (spam);

penanganan gerakan rehabilitasi lahan kritis (gkrlk);

pendukungan penyelenggaraan pendidikan seperti penambahan ruang kelas baru;

pendukungan penyelenggaraan kesehatan;

pendukungan revitalisasi posyandu pemenuhan kebutuhan produksi sapi lokal;

pendukungan pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu);

ketahanan pangan dan program lainnya yang mendukung terhadap terciptanya kesejahteraan masyarakat.

2. PENGANGGARAN (lanjutan)

Penggunaan anggaran harus sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.


3. PENGGUNAAN ANGGARAN

• Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan

pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan

disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang

telah diterima secara umum.

• Dengan pengelolaan keuangan negara yang baik diharapkan

dapat dihasilkan pertanggungjawaban yang transparan dan

akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar

bagi kesejahteraan masyarakat.

4. PERTANGUNGGJAWABAN

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

(MENGELOLA DANA MASYARAKAT/PEMERINTAH)

MEMBERIKAN PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK MELALUI LAPORAN KEUANGAN

AGAR PEMBACA LAPORAN KEUANGAN DAPAT MEMAHAMI LAP.KEU MAKA DIPERLUKAN SUATU

REGULASI DAN STANDAR PELAPORAN

ORGANISASI NIRLABA PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA

ORGANISASI PEMERINTAHAN SAP (PP NO 71/2010)


4. PERTANGUNGGJAWABAN (lanjutan)

AKUNTABILITAS KEUANGAN

AKUNTABILITAS KINERJA

WAJAR TANPA PENGECUALIAN

WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI

WILAYAH BEBAS KORUPSI

Clean and Good

Governance

WTP

WTA

WBK


AKUNTABILITAS MENUJU GOOD GOVERNANCE

Good governance berarti implementasi kebijakan pemerintah

ditujukan pada kemaslahatan rakyat banyak

SEKIAN & TERIMA KASIH

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2016

“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN · AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG MENCERMINKAN PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK ... • APBN merupakan instrumen kebijakan yaitu sebagai

Documents