1
Mahkamah Agung sebagai Judex Juris ataukah Judex Facti : Kajian Terhadap Asas, Teori Dan Praktek
LAPORAN PENELITIAN LANJUTAN
PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG RI
2013
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………..
DAFTAR ISI ……………………………………………
BAB I : PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Penelitian ………………………………. 2. Rumusan Masalah ………………………. 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian …………………………… 4. Metode Penelitian ………………………….. 5. Kerangka Konseptual ……………………..
BAB II : Mahkamah Agung Dalam Pemeriksaan Permohonan Kasasi Untuk Periode 2008 s/d 2012
1. Perkara Pidana Umum a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian
2. Perkara Pidana Khusus a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian
3. Perkara Perdata Umum a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian
4. Perkara Perdata Khusus
a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian
5. Perkara Perdata Agama a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian
6. Perkara Tata Usha Negara a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian
7. Perkara Pidana Militer
a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian
3
BAB III : Mahkamah Agung Dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali Untuk Periode 2008 s/d 2012
1. Perkara Pidana Umum a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian
2. Perkara Pidana Khusus a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian
3. Perkara Perdata Umum a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian
4. Perkara Perdata Khusus
a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian
5. Perkara Perdata Agama a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian
6. Perkara Tata Usha Negara a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian
7. Perkara Pidana Militer
a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus b. Analisa Hasil Penelitian
BAB IV : Tabulasi data permohan kasasi dan peninjauan kembali periode 2008 s/d 2012
1. Tabulasi data permohonan kasasi 2. Tabulasi data peninjauan kembali 3. Tabulasi data kwesioner 4. Analisa data
BAB V : PENUTUP
1. Kesimpulan ……………………………………………. 2. Saran ………………………………………………….
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………….
LAMPIRAN ………………………………………………………………
4
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Penelitian - Sebagai penelitian lanjutan - Dasar-dasar norma, asas, teori dan peraturan perundang-undangan tentang
kewenangan mahkamah agung dalam memutus perkara permohonan kasasi dan peninjauan kembali
- Permasalahan tentang kewenangan mahkamah agung sebagai judex juris atau judex fakti
- Tujuan penelitian : - Untuk terciptanya putusan mahkamah agung yang kepastian hukum - Sebagai pegangan bagi hakim dalam memutus perkara
2. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang diuraikan sebelumnya, dapat diambil permasalahan sebagai berikut :
a. Dalam penelitian sebelumnya telah disimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung baik dalam permohonan kasasi atau permohonan peninjauan kembali dengan mendasarkan pada pasal 30 ayat (1) huruf c dan pasal 67 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun l985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No : 3 Tahun 2009 adalah Judex Facti, sedangkan secara normatif hukum terdapat kewenangan Mahkamah Agung secara Judex Juris, maka dalam penelitian ini demi kepastian hukum ingin diketahui apakah kriteria dari Judex Juris dan apa kriteria dari Judex Facti, dengan pertimbangan yang bagaimana sehingga dapat dibedakan bahwa Mahkamah Agung telah menjatuhkan secara Judex Fakti atau Judex Juris dan bagaimana dengan pendapat Para Hakim Agung sendiri tentang judex juris dan judex facti termasuk harapannya kedepan.
b. Penelitian ini akan mengkaji dengan memperbandingkan tentang normatif hukum, asas, teori dan norma hukum tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara permohonan kasasi dan perkara peninjauan kembali, dengan apa yang senyatanya dalam praktek.
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
5
a. Tujuan Penelitian
Tujuan Umum
- Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi diharapkan mampu menciptakan dan menjaga adanya keadilan hukum yang berkepastian hukum bagi penegakan hukum di Indonesia;
. Tujuan khusus
- Untuk lebih memahami perbedaan Judex Juris dan Judex Facti secara fundamental.
- Untuk lebih memahami prinsip atau asas serta norma yang dijadikan dasar Mahkamah Agung dalam mengadli permohonan kasasi dan peninjauan kembali.
- Untuk lebih memahami secara normatif alasan-alasan
fundamental yang seharusnya digunakan sebagai alasan kasasi dan peninjauan kembali.
b. Manfaat Penelitian - Dapat digunakan oleh para hakim tentang batas pengertian
Judex Juris dan Judex Facti dan membedakannya sehingga dapat dijadikan pedoman dalam mengadili perkara permohonan kasasi atau peninjauan kembali, sehingga tercipta adanya konsistensi dan kepastian hukum
4. Metode Penelitian
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kepustakaan sebagaimana penelitian yang dilakukan untuk kajian bidang hukum.
oleh karena itu, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui
studi dokumen walaupun demikian kemungkinan wawancara kepada narasumber
yang terkait tetap dilakukan. Perlu dijelaskan pula bahwa metode analisa data yang
digunakan adalah kualitatif, maka tulisan inipun sebenarnya semi metode penelitian
lapangan, artinya data sekunder dan data primer, serta hasil observasi evaluasi dan
kwesioner tetap digunakan.
Penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan peraturan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual
approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan presepsional
(perceptional approach).
Dari sudut bentuknya, penelitian ini adalah penelitian yang menggabungkan
bentuk penelitian evaluative, diagnostic dan preskriptif. Penelitian evaluative adalah
penelitian atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Penelitian diagnostic adalah
6
peneltian yang dilakukan guna mengetahui sebab-sebab suatu gejala lebih lanjut.
Penelitian preskriptif adalah penelitian yang memberi jalan keluar dari suatu
masalah.
Dimulai dengan penelitian evaluasi berlakunya berbagai undang-undang yang
mengatur tentang asas, teori dan norma tentang Judex Juris atau Judex Facti yang
berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara
permohonan kasasi atau peninjauan kembali dan praktek penerapannya. Logika
yang digunakan adalah deduktif dan induktif, oleh karena yang ditelusuri untuk
memperoleh kaidah hukum yang fundamental dan mengetahui putusan tersebut
Judex Juris atau Judex Fakcti adalah putusan kasasi dan peninjauan kembali, maka
dilanjutkan dengan penilitian explorative (penjajakan) yaitu, mencari-cari,
pengetahuan tentang masalah yang diteliti yaitu putusan Mahkamah Agung.
Data yang dikaji merupakan berbagai putusan Mahkamah Agung meliputi
putusan kasasi dan peninjauan kembali. Setiap bidang hukum diupayakan 50 (lima
puluh) putusan, selanjutnya ditelusuri tentang logika hukum, penalaran hukum serta
alur pikir hakim yang tertuang dalam pertimbangan hukum putusan. Dari
penelusuran tersebut diharapkan memperoleh kaidah hukum yang fundamental.
Dalam penelitian empiris peneliti juga mencari pendapat dari respoden dalam
bentuk wawancara ataupun kuesioner dengan nara sumber para hakim agung
dengan memberikan kwesioner. Dengan harapan dari hasil penelitian ini dapat
diterbitkan buku panduan pedoman bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya
dan selanjutnya dapat tercipta suatu putusan hakim yang konsisten, berkeadilan dan
berkepastian hukum, sehingga cita-cita terwujudnya badan peradilan yang agung
dapat tercapai .
a. Pendekatan Masalah
Dalam upaya memperoleh hasil penelitian yang komprehensif dan ilmiah.
Pendekaan yang digunakan adalah data sekundair yang diperoleh dari
bahan-bahan pustaka dan data primair yang diperoleh melalui penelitian
lapangan dan yang menjadi obyek adalah para Hakim Agung pada
Mahkamah Agung.
Data sekundair terutama diambil dari peraturan perundang-undangan, situs
internet, buk-buku, sedangkan data primair diperoleh melalui penelitian
lapangan. Untuk memperoleh kaidah hukum ditelusuri tentang putusan
Mahkamah Agung dalam perkara kasasi atau peninjauan kembali yaitu untuk
mengetahui apakah putusan tersebut sebagai Judex Juris atau Judex Facti.
Data yang dikaji merupakan putusan Mahkamah Agung.
b. Sumber data/Bahan Penelitian
Data/bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum yaitu,
segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang
sedang diteliti berupa putusan kasasi dan peninjauan kembali dengan data
7
statistik perkara kasasi dan peninjauan kembali untuk periode 2008 s/d 2012,
masing-masing bidang hukum diupayakan diambil 50 (lima puluh) perkara
sebagai sampel. Dalam penelitian ini juga dilakukan interview kepada
respoden dan pembagian kweseneir untuk memperoleh informasi tentang
Judex Juris dan Judex Facti.
c. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian
Bahan penelitian diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan
menulusuri berbagai undang-undang yang berkaitan dengan materi
penelitian, putusan kasasi dan putusan peninjauan kembali. Secara empiris
juga dilakukan wawancara dan pembagian kwesenair dengan para hakim
agung. Hasil penelusuran studi kepustakaan peraturan perundang-undangan,
putusan kasasi, peninjauan kembali, data kweseneir, hasil wawancara dan
data statistik putusan perkara 2008 s/d 2009 dikumpulkan dalam bentuk
tabulasi dan dilakukan analisa, selanjutnya akan disajikan dalam bentuk
laporan penelitian.
d. Analisa Penelitian
Hasil penelitian akan dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif. Data
penelusuran pustaka tentang batasan Judex Juris dan Judex Facti, tabulasi
data putusan perkara kasasi dan peninjauan kembali periode 2008 s/d 2012,
hasil wawancara dari responden dari hasil kwesenair akan dianalisa secara
komprehensif, sehingga diharapkan diperoleh hasil dengan kualitas yang
diharapkan.
5. Kerangka Konseptual
UUD l945 tentang kekuasaan kehakiman ……….. (tentang kewenangan MA)
UU Mahkamah Agung……………. (tentang judex juris dan judex facti) Kasasi ……………(pengertian, asas, norma dan teori) Peninjauan kembali ……………. (pengertian, asas, norma dan teori) Judex Juris …………… (pengertian asas, norma dan teori) Judex Facti ……. (pengertian asas, norma dan teori) Normatif hukum …………. Norma hukum …………… Teori hukum ………………. Asas hukum ……………………… Definisi bukti baru ……….. Prosedur hukum acara dalam permohonan kasasi ………. Prosedur hukum acara permohonan peninjauan kembali baik dalam
perkara perdata maupun perkara pidana ……………………… ………………………….. …………………………………….
8
BAB II : Mahkamah Agung Dalam Pemeriksaan Permohonan Kasasi Untuk Periode 2008 s/d 2012
1. Perkara Pidana Umum a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus
No. Tahun Jumlah yang Diputus
Putusan NO
% Putusan Ditolak
% Putusan Kabul
% Put Tolak Perbaikan
% Ket
1 2008
2 2009
3 2010
4 2011
5 2012
Keterangan :
Dalam 5 (lima) tahun terakhir dari Periode 2008 s/d 2012 Rata-rata :
- Putusan NO = …… % dengan alasan ………….. - Putusan Ditolak = …..% dengan alasan ………….. - Putusan Kabul = …..% dengan alasan …………… - Putusan tolak dengan perbaikan = ….. % dengan alasan …..
b. Analisa Hasil Penelitian …………………………………………
2. Perkara Pidana Khusus
a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus
No. Tahun Jumlah yang Diputus
Putusan NO
% Putusan Ditolak
% Putusan Kabul
% Put Tolak Perbaikan
% Ket
1 2008
2 2009
3 2010
4 2011
5 2012
Keterangan :
9
Dalam 5 (lima) tahun terakhir dari Periode 2008 s/d 2012 Rata-rata :
- Putusan NO = …… % dengan alasan ………….. - Putusan Ditolak = …..% dengan alasan ………….. - Putusan Kabul = …..% dengan alasan …………… - Putusan tolak dengan perbaikan = ….. % dengan alasan …..
b. Analisa Hasil Penelitian …………………………………………
3. Perkara Perdata Umum
a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus
No. Tahun Jumlah yang Diputus
Putusan NO
% Putusan Ditolak
% Putusan Kabul
% Put Tolak Perbaikan
% Ket
1 2008
2 2009
3 2010
4 2011
5 2012
Keterangan :
Dalam 5 (lima) tahun terakhir dari Periode 2008 s/d 2012 Rata-rata :
- Putusan NO = …… % dengan alasan ………….. - Putusan Ditolak = …..% dengan alasan ………….. - Putusan Kabul = …..% dengan alasan …………… - Putusan tolak dengan perbaikan = ….. % dengan alasan …..
b. Analisa Hasil Penelitian
……………………………….
10
4. Perkara Perdata Khusus a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus
No. Tahun Jumlah yang Diputus
Putusan NO
% Putusan Ditolak
% Putusan Kabul
% Put Tolak Perbaikan
% Ket
1 2008
2 2009
3 2010
4 2011
5 2012
Keterangan :
Dalam 5 (lima) tahun terakhir dari Periode 2008 s/d 2012 Rata-rata :
- Putusan NO = …… % dengan alasan ………….. - Putusan Ditolak = …..% dengan alasan ………….. - Putusan Kabul = …..% dengan alasan …………… - Putusan tolak dengan perbaikan = ….. % dengan alasan ….. -
b. Analisa Hasil Penelitian ……………………………….
5. Perkara Perdata Agama
a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus
No. Tahun Jumlah yang Diputus
Putusan NO
% Putusan Ditolak
% Putusan Kabul
% Put Tolak Perbaikan
% Ket
1 2008
2 2009
3 2010
4 2011
5 2012
Keterangan :
Dalam 5 (lima) tahun terakhir dari Periode 2008 s/d 2012 Rata-rata :
- Putusan NO = …… % dengan alasan …………..
11
- Putusan Ditolak = …..% dengan alasan ………….. - Putusan Kabul = …..% dengan alasan …………… - Putusan tolak dengan perbaikan = ….. % dengan alasan …..
b. Analisa Hasil Penelitian
……………………………….
6. Perkara Tata Usaha Negara
a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus
No. Tahun Jumlah yang Diputus
Putusan NO
% Putusan Ditolak
% Putusan Kabul
% Put Tolak Perbaikan
% Ket
1 2008
2 2009
3 2010
4 2011
5 2012
Keterangan :
Dalam 5 (lima) tahun terakhir dari Periode 2008 s/d 2012 Rata-rata :
- Putusan NO = …… % dengan alasan ………….. - Putusan Ditolak = …..% dengan alasan ………….. - Putusan Kabul = …..% dengan alasan …………… - Putusan tolak dengan perbaikan = ….. % dengan alasan …..
b. Analisa Hasil Penelitian
……………………………….
7. Perkara Pidana Militer
a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus
No. Tahun Jumlah yang Diputus
Putusan NO
% Putusan Ditolak
% Putusan Kabul
% Put Tolak Perbaikan
% Ket
1 2008
2 2009
3 2010
4 2011
5 2012
12
Keterangan :
Dalam 5 (lima) tahun terakhir dari Periode 2008 s/d 2012 Rata-rata :
- Putusan NO = …… % dengan alasan ………….. - Putusan Ditolak = …..% dengan alasan ………….. - Putusan Kabul = …..% dengan alasan …………… - Putusan tolak dengan perbaikan = ….. % dengan alasan …..
b. Analisa Hasil Penelitian
……………………………….
BAB III : Mahkamah Agung Dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali Untuk Periode 2007 s/d 2012
1. Perkara Pidana Umum a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus
No. Tahun Jumlah yang Diputus
Putusan NO
% Putusan Ditolak
% Putusan Kabul
% Put Tolak Perbaikan
% Ket
1 2008
2 2009
3 2010
4 2011
5 2012
Keterangan :
Dalam 5 (lima) tahun terakhir dari Periode 2008 s/d 2012 Rata-rata :
- Putusan NO = …… % dengan alasan ………….. - Putusan Ditolak = …..% dengan alasan ………….. - Putusan Kabul = …..% dengan alasan …………… - Putusan tolak dengan perbaikan = ….. % dengan alasan ….. -
b. Analisa Hasil Penelitian …………………………
13
2. Perkara Pidana Khusus a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus
No. Tahun Jumlah yang Diputus
Putusan NO
% Putusan Ditolak
% Putusan Kabul
% Put Tolak Perbaikan
% Ket
1 2008
2 2009
3 2010
4 2011
5 2012
Keterangan :
Dalam 5 (lima) tahun terakhir dari Periode 2008 s/d 2012 Rata-rata :
- Putusan NO = …… % dengan alasan ………….. - Putusan Ditolak = …..% dengan alasan ………….. - Putusan Kabul = …..% dengan alasan …………… - Putusan tolak dengan perbaikan = ….. % dengan alasan …..
b. Analisa Hasil Penelitian
……………………..
3. Perkara Perdata Umum a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus
No. Tahun Jumlah yang Diputus
Putusan NO
% Putusan Ditolak
% Putusan Kabul
% Put Tolak Perbaikan
% Ket
1 2008
2 2009
3 2010
4 2011
5 2012
Keterangan :
Dalam 5 (lima) tahun terakhir dari Periode 2008 s/d 2012 Rata-rata :
- Putusan NO = …… % dengan alasan ………….. - Putusan Ditolak = …..% dengan alasan ………….. - Putusan Kabul = …..% dengan alasan …………… - Putusan tolak dengan perbaikan = ….. % dengan alasan …..
14
b. Analisa Hasil Penelitian ………………………………….
4. Perkara Perdata Khusus
a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus
No. Tahun Jumlah yang Diputus
Putusan NO
% Putusan Ditolak
% Putusan Kabul
% Put Tolak Perbaikan
% Ket
1 2008
2 2009
3 2010
4 2011
5 2012
Keterangan :
Dalam 5 (lima) tahun terakhir dari Periode 2008 s/d 2012 Rata-rata :
- Putusan NO = …… % dengan alasan ………….. - Putusan Ditolak = …..% dengan alasan ………….. - Putusan Kabul = …..% dengan alasan …………… - Putusan tolak dengan perbaikan = ….. % dengan alasan …..
b. Analisa Hasil Penelitian …………………………………
5. Perkara Perdata Agama
a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus
No. Tahun Jumlah yang Diputus
Putusan NO
% Putusan Ditolak
% Putusan Kabul
% Put Tolak Perbaikan
% Ket
1 2008
2 2009
3 2010
4 2011
5 2012
Keterangan :
Dalam 5 (lima) tahun terakhir dari Periode 2008 s/d 2012 Rata-rata :
15
- Putusan NO = …… % dengan alasan ………….. - Putusan Ditolak = …..% dengan alasan ………….. - Putusan Kabul = …..% dengan alasan …………… - Putusan tolak dengan perbaikan = ….. % dengan alasan …..
b. Analisa Hasil Penelitian
……………………………
6. Perkara Tata Usaha Negara a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus
No. Tahun Jumlah yang Diputus
Putusan NO
% Putusan Ditolak
% Putusan Kabul
% Put Tolak Perbaikan
% Ket
1 2008
2 2009
3 2010
4 2011
5 2012
Keterangan :
Dalam 5 (lima) tahun terakhir dari Periode 2008 s/d 2012 Rata-rata :
- Putusan NO = …… % dengan alasan ………….. - Putusan Ditolak = …..% dengan alasan ………….. - Putusan Kabul = …..% dengan alasan …………… - Putusan tolak dengan perbaikan = ….. % dengan alasan …..
b. Analisa Hasil Penelitian
……………………………
7. Perkara Pidana Militer a. Tabulasi Data Perkara Yang Diputus
No. Tahun Jumlah yang Diputus
Putusan NO
% Putusan Ditolak
% Putusan Kabul
% Put Tolak Perbaikan
% Ket
1 2008
2 2009
3 2010
4 2011
5 2012
16
Keterangan :
Dalam 5 (lima) tahun terakhir dari Periode 2008 s/d 2012 Rata-rata :
- Putusan NO = …… % dengan alasan ………….. - Putusan Ditolak = …..% dengan alasan ………….. - Putusan Kabul = …..% dengan alasan …………… - Putusan tolak dengan perbaikan = ….. % dengan alasan …..
Analisa Hasil Penelitian
………………….
BAB IV : Tabulasi data permohan kasasi dan peninjauan kembali periode 2008 s/d 2012
1. Tabulasi data permohonan kasasi
No Jenis Perkara
Jumlah yang Diputus
Putusan NO
% Putusan Ditolak
% Putusan Dikabulkan
% Put Tolak Perbaikan
% Ket
1 Pid. Umum
2 Pid, Khusus
3 Pdt. Umum
4 Pdt, Khusus
5 Pdt. Agama
6 TUN
7 Pid. Militer
Keterangan :
Dalam 5 (lima) tahun terakhir dari Periode 2008 s/d 2012 Rata-rata :
- Putusan NO = …… % dengan alasan ………….. - Putusan Ditolak = …..% dengan alasan ………….. - Putusan Kabul = …..% dengan alasan …………… - Putusan tolak dengan perbaikan = ….. % dengan alasan …..
Analisa Hasil Penelitian
17
………………………
2. Tabulasi data peninjauan kembali
No Jenis Perkara
Jumlah yang Diputus
Putusan NO
% Putusan Ditolak
% Putusan Dikabulkan
% Put Tolak Perbaikan
% Ket
1 Pid. Umum
2 Pid, Khusus
3 Pdt. Umum
4 Pdt, Khusus
5 Pdt. Agama
6 TUN
7 Pid. Militer
Keterangan :
Dalam 5 (lima) tahun terakhir dari Periode 2008 s/d 2012 Rata-rata :
- Putusan NO = …… % dengan alasan ………….. - Putusan Ditolak = …..% dengan alasan ………….. - Putusan Kabul = …..% dengan alasan …………… - Putusan tolak dengan perbaikan = ….. % dengan alasan …..
Analisa Hasil Penelitian ……………………………….
3. Tabulasi data kwesioner Dalam penelitian ini sebagai responden adalah semua hakim agung pada Mahkamah Agung RI yang masih aktif tercatat sebanyak ……. ( ………. ), dari kwesioner yang diberikan pada responden ternyata hanya sebanyak ……….. ( ………….. ) yang mengembalikan kwesioner dengan data selengkapnya sebagai berikut : Tabulasi tentang kewenangan Mahkamah Agung Dalam Permohonan Kasasi
No. Kewenangan MA
Jumlah responden
Judex juris
% Judex facti
% Jude juris dan judex facti
% Ket.
1 memutus
18
permohonan Kasasi
2 tidak dapat diterima
3 ditolak
4 kabul
5 Tolak dengan perbaikan
Tabulasi tentang pertimbangan hukum dalam permohonan kasasi
No Pertimbangan hukum
Junlah responden
Judex juris
% Judex facti
% Judex juris dan judex facti
% Ket
1 Tidak berwenang atau melampui batas wewenang
2 Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
3 Lalai memenuh syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan
19
Tabulasi tentang kewenangan Mahkamah Agung Dalam Permohonan Peninjauan Kembali
No. Kewenangan MA
Jumlah responden
Judex juris
% Judex facti
% Jude juris dan judex facti
% Ket.
1 memutus permohonan peninjauan kembali
2 tidak dapat diterima
3 ditolak
4 kabul
5 Tolak dengan perbaikan
Tabulasi tentang pertimbangan dalam perkara perdata
No Pertimbangan hukum
Jumlah responden
Judex juris
% Judex facti
% Judex juris dan judex facti
% Ket
1 Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu
2 Apabila setelah perkara diputus, ditemukan
20
surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan
3 Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih yang dituntut.
4 Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
5 Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau semua tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan antara satu dengan yang lain.
6 Apabila dalam satu putusan terdapat suatu
21
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Tabulasi tentang pertimbangan dalam perkara pidana
No Pertimbangan hukum
Jumlah responden
Judex juris
% Judex facti
% Judex juris dan judex facti
% Ket
1 Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
a.
2 Apabila dalam pelbagai putusan terdapat
22
pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau kedaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
3 Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
4. Analisa data hasil penelitian
………………………….
23
BAB V : PENUTUP
a. Kesimpulan …………………………………………….
b. Saran ………………………………………………….
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………….
LAMPIRAN ………………………………………………………………
Lampiran : Contoh Putusan :
- ...........................
- ...............................
- Untuk Pidana Umum : Putusan : Blackbary PN Jakarta Pusat
- Untuk Pidana khusus : Henry Gunawan PN Surabaya
- Untuk Perdata Umum : Putusan ...............
- Untuk Perdata Khusus : Putusan pailit Telkomsel
- Untuk Perdata Agama : ..............
- Untuk Tata Usaha Negara : ............
- Untuk Pidana Militer : ...........................
24
KWESIONAIR
Permohonan Kasasi
Mahkamah Agung dalam perkara permohonan dalam tingkat kasasi dapat
menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan pemohon kasasi dinyatakan
tidak dapat diterima, permohonan pemohon kasasi dinyatakan ditolak, permohonan
pemohon kasasi dikabulkan, permohonan pemohon kasasi dinyatakan ditolak
dengan perbaikan.
Data Kwesenair tentang Kewenangan Mahkamah Agung
1. Menurut saudara sebagai hakim agung, kewenangan Mahkamah Agung
dalam memutus permohonan Kasasi adalah merupakan kewenangan :
( a). Judex Juris
( b). Judex Facti
( c). Judex Juris dan Judex Facti
Apa alasan hukumnya
...........................................................................................
............................................................................................................................
...
............................................................................................................................
...
2. Kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus permohonan Kasasi dan
menyatakan permohonan pemohon kasasi dinyatakan “tidak dapat diterima”
adalah merupakan kewenangan :
( a). Judex Juris
( b). Judex Facti
( c). Judex Juris dan Judex Facti
Apa alasan hukumnya
...........................................................................................
............................................................................................................................
...
............................................................................................................................
...
3. Kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus permohonan Kasasi dan
menyatakan permohonan pemohon kasasi dinyatakan “ ditolak “ adalah
merupakan kewenangan :
( a). Judex Juris
( b). Judex Facti
( c). Judex Juris dan Judex Facti
25
Apa alasan hukumnya
...........................................................................................
............................................................................................................................
...
............................................................................................................................
...
4. Kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus permohonan Kasasi dan
menyatakan permohonan pemohon kasasi dinyatakan “ dikabulkan “ adalah
merupakan kewenangan :
( a). Judex Juris
( b). Judex Facti
( c). Judex Juris dan Judex Facti
Apa alasan hukumnya
...........................................................................................
............................................................................................................................
...
............................................................................................................................
...
5. Kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus permohonan Kasasi dan
menyatakan permohonan pemohon kasasi dinyatakan “ditolak dengan
perbaikan“ adalah merupakan kewenangan :
( a). Judex Juris
( b). Judex Facti
( c). Judex Juris dan Judex Facti
Apa alasan hukumnya
...........................................................................................
............................................................................................................................
...
............................................................................................................................
...
Dalam perkara perdata, Pasal 30 UU No. 14 Tahun l985, Mahkamah Agung
dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan
dari Semua Lingkungan Peradilan karena :
a. Tidak berwenang atau melampui batas wewenang
b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
c. Lalai memenuh syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan
26
Data Kwesionair tentang pertimbangan hukum
1. Apabila Mahkamah Agung memutus perkara dengan alasan “tidak berwenang
atau melampui batas wewenang” adalah merupakan kewenangan :
( a) Judex juris
( b) Judex facti
( c) Judex juris dan judex facti
Apa alasan hukumnya
............................................................................................
............................................................................................................................
....
............................................................................................................................
....
2. Apabila Mahkamah Agung memutus perkara dengan alasan “Salah
menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ” adalah merupakan
kewenangan :
( a). Judex juris
( b). Judex facti
( c). Judex juris dan judex facti
Apa alasan hukumnya
............................................................................................
............................................................................................................................
....
............................................................................................................................
....
3. Apabila Mahkamah Agung memutus perkara dengan alasan “Lalai memenuh
syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang
mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ”
adalah merupakan kewenangan :
( a). Judex juris
( b) Judex facti
( c). Judex juris dan judex facti
Apa alasan hukumnya
............................................................................................
............................................................................................................................
....
............................................................................................................................
....
27
Perkara Peninjauan Kembali
Wewenang Mahkamah Agung
Mahkamah Agung dalam perkara-perkara yang telah memperoleh
berkekuatan hukum tetap dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan
permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, permohonan
pemohon peninjauan kembali dinyatakan ditolak, permohonan pemohon peninjauan
kembali dikabulkan, permohonan pemohon peninjauan kembali dinyatakan ditolak
dengan perbaikan.
1. Menurut saudara sebagai hakim agung, kewenangan Mahkamah Agung
dalam memutus permohonan peninjauan kembali adalah merupakan
kewenangan :
(a). Judex Juris
(b). Judex Facti
(c). Judex Juris dan Judex Facti
Apa alasan hukumnya
...........................................................................................
............................................................................................................................
...
............................................................................................................................
...
2. Kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus permohonan peninjauan
kembali dan menyatakan permohonan pemohon peninjauan kembali
dinyatakan “tidak dapat diterima” adalah merupakan kewenangan :
(a). Judex Juris
(b). Judex Facti
(c) Judex Juris dan Judex Facti ).
Apa alasan hukumnya
...........................................................................................
............................................................................................................................
...
............................................................................................................................
...
3. Kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus permohonan peninjauan
kembali dan menyatakan permohonan pemohon peninjauan kembali
dinyatakan “ ditolak “ adalah merupakan kewenangan :
(a). Judex Juris
(b). Judex Facti
28
(c). Judex Juris dan Judex Facti
Apa alasan hukumnya
...........................................................................................
............................................................................................................................
...
............................................................................................................................
...
4. Kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus permohonan peninjauan
kembali dan menyatakan permohonan pemohon peninjauan kembali
dinyatakan “ dikabulkan “ adalah merupakan kewenangan :
(a). Judex Juris
(b). Judex Facti
(c). Judex Juris dan Judex Facti
Apa alasan hukumnya
...........................................................................................
............................................................................................................................
...
............................................................................................................................
...
5. Kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus permohonan peninjauan
kembali dan menyatakan permohonan pemohon peninjauan kembali
dinyatakan “ ditolak dengan perbaikan “ adalah merupakan kewenangan :
(a). Judex Juris
(b). Judex Facti
(c). Judex Juris dan Judex Facti
Apa alasan hukumnya
...........................................................................................
............................................................................................................................
...
............................................................................................................................
...
Pertimbangan Hukum Dalam Perkara Perdata :
Pasal 67 UU No. 14 Tahun l985, Permohonan peninjauan kembali putusan
perkara-perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat
diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
29
a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak
lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-
bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu
b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat
menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan
c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih yang dituntut.
d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
dipertimbangkan sebab-sebabnya.
e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama, atas
dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau semua tingkatnya telah
diberikan putusan yang bertentangan antara satu dengan yang lain.
f. Apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu
kekeliruan yang nyata.
Data Kwesenair
1. Apabila Mahkamah Agung memutus perkara dengan alasan “Apabila putusan
didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang
diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang
kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu” adalah merupakan
kewenangan :
(a). Judex juris
(b). Judex facti
(c) Judex juris dan judex facti
Apa alasan hukumnya
............................................................................................
............................................................................................................................
....
............................................................................................................................
....
2. Apabila Mahkamah Agung memutus perkara dengan alasan “Apabila setelah
perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang
pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan” adalah merupakan
kewenangan :
( a) Judex juris
(b) Judex facti
(c) Judex juris dan judex facti.
Apa alasan hukumnya
............................................................................................
30
............................................................................................................................
....
............................................................................................................................
....
3. Apabila Mahkamah Agung memutus perkara dengan alasan “Apabila telah
dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih yang dituntut” adalah
merupakan kewenangan :
(a). Judex juris
(b), Judex facti
(c) Judex juris dan judex facti
Apa alasan hukumnya
............................................................................................
............................................................................................................................
....
............................................................................................................................
....
4. Apabila Mahkamah Agung memutus perkara dengan alasan “Apabila
mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan
sebab-sebabnya” adalah merupakan kewenangan :
(a). Judex juris
(b). Judex facti
(c) Judex juris dan judex facti
Apa alasan hukumnya
............................................................................................
............................................................................................................................
....
............................................................................................................................
....
5. Apabila Mahkamah Agung memutus perkara dengan alasan “Apabila antara
pihak-pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama, atas dasar yang
sama oleh pengadilan yang sama atau semua tingkatnya telah diberikan
putusan yang bertentangan antara satu dengan yang lain” adalah merupakan
kewenangan :
( a) Judex juris
(b) Judex facti
(c) Judex juris dan judex facti
Apa alasan hukumnya
............................................................................................
31
............................................................................................................................
....
............................................................................................................................
....
6. Apabila Mahkamah Agung memutus perkara dengan alasan “Apabila dalam
satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang
nyata” adalah merupakan kewenangan:
(a). Judex juris
(b), Judex facti
(c) Judex juris dan judex facti
Apa alasan hukumnya
............................................................................................
............................................................................................................................
....
............................................................................................................................
....
Dalam perkara pidana Pasal 263 ayat (2) KUHAP, peninjauan kembali dilakukan
atas dasar :
a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat,
bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih
berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan
lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum
tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan
pidana yang lebih ringan.
b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa
sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau kedaan sebagai dasar
dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah
bertentangan satu dengan yang lain.
c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan
hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Data kwesenair
1. Apabila Mahkamah Agung memutus perkara dengan alasan “Apabila terdapat
keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah
diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa
putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan
penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan
ketentuan pidana yang lebih ringan” adalah merupakan kewenangan :
(a). Judex juris
32
(b). Judex facti
(c) Judex juris dan judex facti
Apa alasan hukumnya ...................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2. Apabila Mahkamah Agung memutus perkara dengan alasan “Apabila dalam
pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan
tetapi hal atau kedaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti
itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain” adalah merupakan
kewenangan :
( a) Judex juris
(b) Judex facti
(c) Judex juris dan judex facti.
Apa alasan hukumnya
............................................................................................
............................................................................................................................
....
............................................................................................................................
....
3. Apabila Mahkamah Agung memutus perkara dengan alasan “Apabila putusan
itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu
kekeliruan yang nyata” adalah merupakan kewenangan :
(a). Judex juris
(b), Judex facti
(c) Judex juris dan judex facti
Apa alasan hukumnya
............................................................................................
............................................................................................................................
....
............................................................................................................................
....
Catatan :
- Berilah tanda (x) pada jawaban yang dipilih
Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
33
Bahan Wawancara :
1. Kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara permohonan
kasasi apakah sebagai (a) judex juris, (b) judex facti, (c) judex juris atau
judex facti
Apa alasan hukumnya
.......................................................................................
.......................................................................................................................
....
.......................................................................................................................
....
2. Kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara permohonan
peninjauan kembali apakah sebagai (a) judex juris, (b) judex facti, (c)
judex juris atau judex facti
Apa alasan hukumnya
.......................................................................................
.......................................................................................................................
....
.......................................................................................................................
....
3. Menurut saudara sebagai hakim agung, untuk terciptanya putusan yang
berkeadilan dan berkepastian hukum sebaiknya kewenangan Mahkamah
Agung kedepan seperti apa.....?