YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

banjarmasin.bpk.go.id...bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

Category:

Documents

banjarmasin.bpk.go.id...bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: banjarmasin.bpk.go.id...bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
Page 2: banjarmasin.bpk.go.id...bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
Page 3: banjarmasin.bpk.go.id...bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
Page 4: banjarmasin.bpk.go.id...bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
Page 5: banjarmasin.bpk.go.id...bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
Page 6: banjarmasin.bpk.go.id...bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
Page 7: banjarmasin.bpk.go.id...bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
Page 8: banjarmasin.bpk.go.id...bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
Page 9: banjarmasin.bpk.go.id...bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

Related Documents
jdih.manadokota.go.idjdih.manadokota.go.id/file_pdf/perda-2-2012.pdf · WALIKOTA MANADO, dalarn rangka rnerespon dinarnika perkernbangan penyelenggaraan pernerintahan daerah rnenuju
jdih.manadokota.go.idjdih.manadokota.go.id/file_pdf/perda-2-...
Category: Documents
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. BAB I ... I.pdf · menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. BAB I ......
Category: Documents
dispenduk.magetan.go.iddispenduk.magetan.go.id/.../uploads/2019/08/tupoksi.pdf · 2019. 8. 14. · penyelenggaraan urusan pernerintahan di bidan:v Data dan Dokumen Kependudukan dan
dispenduk.magetan.go.iddispenduk.magetan.go.id/.../uploads/2...
Category: Documents
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN …banjarmasin.bpk.go.id/.../2009/09/prov_2010_8_kepariwisataan.pdf · Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN...
Category: Documents
UNDANG-UNDANG MALAYSIA - agc.gov.my 5.… · undang-undang cetakan semula malaysia diterbitkan oleh pesuruhjaya penyemak undang-undang, malaysia di bawah kuasa akta penyemakan undang-undang
UNDANG-UNDANG MALAYSIA - agc.gov.my 5.… · undang-undang....
Category: Documents
Wasiat Mengikut Undang-Undang Islam &; Undang-Undang Brunei Darussalam
Wasiat Mengikut Undang-Undang Islam &; Undang-Undang Brunei....
Category: Documents
MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN UNDANG - …banjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/05/Matrik-UU... · matriks perbandingan perubahan undang - undang republik indonesia nomor
MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN UNDANG -...
Category: Documents
UNDANG-UNDANG MALAYSIA - mada.gov.my · undang-undang cetakan semula malaysia diterbitkan oleh pesuruhjaya penyemak undang-undang, malaysia di bawah kuasa akta penyemakan undang-undang
UNDANG-UNDANG MALAYSIA - mada.gov.my · undang-undang...
Category: Documents
UNDANG REPUBLIK INDONESIA - download.lpjk.orgdownload.lpjk.org/UNDANG - UNDANG NO.18 Tahun 1999.pdf · undang - undang republik indonesia undang - undang republik indonesia nomor
UNDANG REPUBLIK INDONESIA -...
Category: Documents
Kemdikbudvervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/dokumen/skoperasional/3483215… · 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Derirnbangan Keunngan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan
Kemdikbudvervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/dokumen/skoper...
Category: Documents
Banjarbaru - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
Banjarbaru - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA...
Category: Documents
STANDAROPERASIONALPROSEDUR(SOP) r> WALIKOTA …banjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/03/PERWALI-NO-40-THN-2014.pdf · Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
STANDAROPERASIONALPROSEDUR(SOP) r> WALIKOTA...
Category: Documents
U Mengingat :1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 ...banjarmasin.bpk.go.id/.../uploads/2010/03/perwali-no-27-th-2015.pdf · SHUN untuk lulusan tahun pelajaran 2014/2015 yang meliputi
U Mengingat :1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959...
Category: Documents
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 12 …banjarmasin.bpk.go.id/.../uploads/2012/06/LD-LPPL-Tuntung-Pandang-FM.pdfRadio Tuntung Pandang FM; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 12...
Category: Documents
BUPATI KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN …banjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/09/19-Perda-Kawasan... · Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
BUPATI KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN...
Category: Documents
jdih.sulutprov.go.id 50_2019.pdf · 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
jdih.sulutprov.go.id 50_2019.pdf · 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10......
Category: Documents
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 017 TAHUN 2015 ...banjarmasin.bpk.go.id/.../PERGUB-NOMOR-017-TAHUN-2015...Tahun-2011.pdf · NOMOR 017 TAHUN 2015 TENTANG ... Undang-Undang
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 017 TAHUN 2015.....
Category: Documents
SALINAN - banjarmasin.bpk.go.id · 2 Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
SALINAN - banjarmasin.bpk.go.id · 2 Indonesia Tahun 1999.....
Category: Documents
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN …banjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/09/Perda-No.-6-Tahun... · 2 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN...
Category: Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG … · huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG … · huruf...
Category: Documents
banjarmasin.bpk.go.id · Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 ... 1B U SINA Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal Pit. SEKRETA
banjarmasin.bpk.go.id · Masyarakat Terhadap...
Category: Documents
UNDANG-UNDANG KRIKET Laws of Cricket Undang-Undang 25 - Bola Lampau Jarak Undang-Undang 26 – Larian dan larian sentuhan percuma Undang-Undang 27 - Rayuan Undang-Undang 28 – Wiket
UNDANG-UNDANG KRIKET Laws of Cricket Undang-Undang 25 - Bola...
Category: Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANGjdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU_no_24_th_2003[1].pdf · Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA...
Category: Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 … · Yang dimaksud "fungsi pemerintahan" adalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan pernerintahan negara sebagaimana diamanatkan Bab
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 … · Yang...
Category: Documents
banjarmasin.bpk.go.id · NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN Menimbang Mengingat ... Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
banjarmasin.bpk.go.id · NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG...
Category: Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 … · (1) Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pernerintahan yang meliputi semua bidang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 … · (1)...
Category: Documents
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …banjarmasin.bpk.go.id/easy/doc/LK2014/12. LKPD Kab. HSU TA 2014.pdf · tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang terkait lainnya,
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...
Category: Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 … · (1) RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pernerintahan Negara Indonesia yang tercanturn dalarn Pembukaan Undang-Undang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 … · (1) RPJP.....
Category: Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG …
Category: Documents
· PDF fileRANG UNDANG-UNDANG DIBAWA KE DALAM MESYUARAT (Halaman 20) RANG UNDANG-UNDANG: Rang Undang-undang Perbekalan
· PDF fileRANG UNDANG-UNDANG DIBAWA KE DALAM MESYUARAT...
Category: Documents