BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan vii BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.2.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyajikan saldo aset tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 masing – masing sebesar Rp1.479,74 miliar dan Rp1.272,03 miliar. Dalam saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 tersebut diantarnya adalah saldo Aset Tetap Dinas Pendidikan senilai Rp311,56 miliar. Penyajian saldo Aset Tetap Dinas Pendidikan belum didukung dengan pencatatan aset tetap yang akurat, antara lain nilai aset tetap tersebut berbeda dengan Laporan Barang Milik Daerah senilai Rp314,56 miliar atau selisih senilai Rp2,97 miliar yang tidak dapat dijelaskan dan berbeda dengan nilai aset tetap hasil sensus senilai Rp346,53 atau selisih senilai Rp34,96 miliar yang belum direkonsiliasi. Nilai Aset Tetap Dinas Pendidikan juga belum mancakup nilai aset yang berasal dari bantuan fisik dari Pemerintah Pusat, hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan dari dana BOS minimal senilai Rp6,84 miliar. Selain permasalahan Aset Tetap Dinas Pendidikan tersebut, dalam saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 juga terdapat perbedaan nilai aset tetap antara Neraca dan Laporan Barang Milik Daerah senilai Rp6,04 miliar yang tidak dapat dijelaskan, nilai aset tetap di Neraca masih termasuk barang milik daerah yang
10
Embed
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …banjarmasin.bpk.go.id/easy/doc/LK2014/12. LKPD Kab. HSU TA 2014.pdf · tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang terkait lainnya,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan vii
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah
memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 31 Desember 2014
dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas
laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.
Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan
pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar
tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar
memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji
material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian bukti-bukti yang
mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan
juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi
signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, penilaian atas
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan
sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta
penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin
bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.
Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.2.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara menyajikan saldo aset tetap per 31 Desember 2014 dan
2013 masing – masing sebesar Rp1.479,74 miliar dan Rp1.272,03 miliar. Dalam saldo
Aset Tetap per 31 Desember 2014 tersebut diantarnya adalah saldo Aset Tetap Dinas
Pendidikan senilai Rp311,56 miliar. Penyajian saldo Aset Tetap Dinas Pendidikan belum
didukung dengan pencatatan aset tetap yang akurat, antara lain nilai aset tetap tersebut
berbeda dengan Laporan Barang Milik Daerah senilai Rp314,56 miliar atau selisih senilai
Rp2,97 miliar yang tidak dapat dijelaskan dan berbeda dengan nilai aset tetap hasil sensus
senilai Rp346,53 atau selisih senilai Rp34,96 miliar yang belum direkonsiliasi. Nilai Aset
Tetap Dinas Pendidikan juga belum mancakup nilai aset yang berasal dari bantuan fisik
dari Pemerintah Pusat, hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan dari dana
BOS minimal senilai Rp6,84 miliar. Selain permasalahan Aset Tetap Dinas Pendidikan
tersebut, dalam saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 juga terdapat perbedaan nilai aset
tetap antara Neraca dan Laporan Barang Milik Daerah senilai Rp6,04 miliar yang tidak
dapat dijelaskan, nilai aset tetap di Neraca masih termasuk barang milik daerah yang
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan viii
tidak memenuhi kriteria aset tetap senilai Rp21,85 miliar, dan pencatatan aset tanah pada
KIB A tidak dapat direkonsiliasi dengan daftar tanah yang dimiliki Bidang Aset. Catatan
dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur
pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Aset Tetap per 31
Desember 2014.
Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin
perlu dilakukan jika BPK dapat memeriksa bukti-bukti aset tetap per 31 Desember 2014,
Laporan Keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 31 Desember
2014 dan 2013, realisasi anggaran, arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 11.B/LHP/XIX.BJM/05/2015 dan
Nomor 11.C/LHP/XIX.BJM/05/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan ini.
Banjarbaru, 25 Mei 2015
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Nur Kemala Dewi, SE., MM., Ak.
Akuntan, Register Negara No. D-41509
1. Neraca
(dalam rupiah)
NO URAIAN CALK 31 Desember 2014 31 Desember 2013
1 ASET 5.2.1
2 ASET LANCAR
3 Kas di Kas Daerah 5.2.1.1 348.111.242.821,04 298.800.763.804,79
4 Kas di Bendahara Pengeluaran 5.2.1.2 0,00 153.617.500,00
5 Kas di Bendahara Penerimaan 5.2.1.3 8.784.000,00 96.458.377,00
6 Kas di Bendahara BLUD 5.2.1.4 15.373.740.130,00 2.698.822.586,00