BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATASLAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATUNTUK TAHUN ANGGARAN 2006

DIGERUNG

AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VIPERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR

Nomor : 05.2.A/Pwk.BPK RI di Dps/07/2007Tanggal : 10 Juli 2007

D A F T A R I S IHALAMANDAFTAR ISI I LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 1LAPORAN KEUANGAN POKOK 4

1. NERACA KOMPARATIF 42. LAPORAN REALISASI APBD 63. LAPORAN ARUS KAS 84. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 10

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI 10B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 22

1. Pos-pos Neraca 222. Pos-pos Laporan Realisasi APBD 323. Pos-pos Laporan Arus Kas 44

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 50

1. Dasar Hukum Pemeriksaan 502. Tujuan Pemeriksaan 503. Sasaran Pemeriksaan 504. Standar Pemeriksaan 505. Metode Pemeriksaan 516. Waktu Pemeriksaan 517. Obyek Pemeriksaan 518. Batasan pemeriksaan 51

PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR i

BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

No. 05.2.A/Pwk BPK RI di Dps/07/2007

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Para Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2006 Berdasarkan Pasal 23E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Undang-undang No. 17 Tahun 2003, Pasal 56 Undang-undang No.1 Tahun 2004, dan Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2006, BPK RI telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Barat per 31 Desember 2006, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas StandarAkuntansi Pemerintahan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat olehPERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 1pemerintah daerah, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secarakeseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar memadai untukmenyatakan pendapat.Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PemerintahKabupaten Lombok Barat merupakan tanggung jawab pemerintah daerah tersebut. Sebagaibagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas darisalah saji material, BPK RI melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan PemerintahKabupaten Lombok Barat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun,tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakanpendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.Dalam melakukan pemeriksaan keuangan ini, BPK RI menemukan ketidakpatuhan kepadaperaturan perundang-undangan. Temuan ini telah BPK RI muat dalam Laporan HasilPemeriksaan Kepatuhan No.05.2.B/Pwk BPK RI di Dps/07/2007 tertanggal 10 Juli 2007kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan pihak berwenang yang terkait.Dalam melakukan pemeriksaan keuangan ini, BPK RI mengungkapkan kondisipengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam Laporan HasilPemeriksaan atas Pengendalian Intern No. 05.2.C/Pwk BPK RI di Dps/07/2007 tertanggal10 Juli 2007.

Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkapkan hal-hal yang mempengaruhi kewajaran ataspenyajian laporan keuangan yaitu :1. Belanja Bantuan Keuangan untuk Partai Politik direalisasikan tidak sesuaiketentuan sebesar Rp99.999.999,99;2. Penganggaran dan Realisasi Biaya Dukungan sebagai Belanja Barang dan Jasasebesar Rp28.644.289.283,00 tidak tepat;3. Realisasi Biaya Perjalanan Dinas (Aparatur) melampaui anggaran sebesarRp325.000,00 dan tidak didukung dengan bukti yang memadai sebesarRp2.387.644.400,00;PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 24. Realisasi Biaya Perjalanan Dinas (Publik) tidak didukung dengan bukti yangmemadai sebesar Rp2.693.661.700,00; dan5. Realisasi Belanja Modal, Publik tidak tepat peruntukkannya adalah sebesarRp2.515.723.200,00, yaitu direalisasikan sebagai bantuan keuangan sebesarRp698.571.500,00 dan direalisasikan sebagai pemberian dana bergulir yangmerupakan akun Pembiayan Pengeluaran - Investasi Permanen Lainnya sebesarRp1.628.492.750,00.Menurut pendapat BPK RI, kecuali atas hal-hal yang diungkapkan dalam paragrafsebelumnya, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semuahal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat per 31 Desember2006, realisasi anggaran, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebutsesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.Denpasar, 10 Juli 2007BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIAPerwakilan BPK RI di DenpasarKuasa Penanggung Jawab Pemeriksaan,Drs. Imam Muslich, MSi., AkAkuntan, Register Negara No. D-6407PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 3(Rp) (Rp)ASETI ASET LANCAR1 Kas di Kas Daerah 35.909.001.465,36 26.658.700.649,262 Kas di Bendahara Pengeluaran 1.087.975.502,00 198.320.574,003 Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 399.250,004 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,005 Piutang Pajak 2.449.730.149,23 2.994.951.537,576 Piutang Retribusi 11.430.500,00 -7 Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang 0,00 -8 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 3.716.557.293,00 1.340.545.689,009 Piutang Lainnya 5.678.172.214,00 2.040.000.000,0010 Persediaan 2.774.546.809,00 3.556.553.973,00Jumlah Aset Lancar 51.627.413.932,59 36.789.471.672,83II INVESTASI JANGKA PANJANG1 Investasi Non Permanen

a Pinjaman Jangka Panjang 10.001.280.000,00 10.025.730.000,00b Dana Bergulir 4.692.264.504,00 3.420.221.954,002 Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemda 41.242.537.536,16 39.595.340.435,00Jumlah Investasi 55.936.082.040,16 53.041.292.389,00III ASET TETAP1 Tanah 148.013.853.419,00 142.332.578.119,002 Peralatan dan Mesin 107.783.856.234,54 83.852.731.554,543 Gedung dan Bangunan 275.612.114.400,54 246.514.750.805,544 Jalan, Irigasi dan Jaringan 89.996.225.594,19 77.630.961.594,195 Aset Tetap Lainnya 6.385.044.695,00 5.376.058.757,006 Konstruksi dalam Pengerjaan 0,00 8.923.571.550,007 Akumulasi Penyusutan (102.080.309.697,15) (49.126.959.820,40)Jumlah Aset Tetap 525.710.784.646,12 515.503.692.559,87IV DANA CADANGAN 0,00 0,00V ASET LAINNYA1 Tagihan Penjualan Angsuran 93.841.250,00 1.858.750,002 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 4.473.543.950,00 4.473.543.950,003 Aset Lain-lain 2.339.730.275,32 339.730.275,32Jumlah Aset Lainnya 6.907.115.475,32 4.815.132.975,32TOTAL ASET 640.181.396.094,19 610.149.589.597,02KEWAJIBANVI KEWAJIBAN JANGKA PENDEK1 Utang Perh. Fihak Ketiga 311.484.470,00 42.477.713,002 Bagian Lancar Utang Jk Panjang 0,00 0,003 Utang Jangka Pendek Lainnya 941.646.000,00 0,00Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 1.253.130.470,00 42.477.713,00VII Kewajiban Jangka Panjang1 Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 0,00 0,002 Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATNERACA KOMPARATIFper 31 Desember 2006 dan 2005No U R A I A N 31 Desember 2006 31 Desember 2005PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATSEKRETARIAT DAERAHJl. Soekarno Hatta Gerung Telp. (0370) 681673, FAX (0370) 632149 KODE POS : 83126E-mail : [email protected] : http://pemda_lobar.tripod.com/4(Rp) (Rp)No U R A I A N 31 Desember 2006 31 Desember 2005VIII Ekuitas Dana1 Ekuitas Dana LancarSisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 36.996.976.967,36 26.857.021.223,26Pendapatan Yang Ditangguhkan 0,00 399.250,00

Cadangan Piutang 11.855.890.156,23 6.375.497.226,57Cadangan Persediaan 2.774.546.809,00 3.556.553.973,00Dana Yg Hrs Disediakan Utk Pemb. Utang Jk Pendek (1.253.130.470,00) (42.477.713,00)Jumlah Ekuitas Dana Lancar 50.374.283.462,59 36.746.993.959,832 Ekuitas Dana InvestasiDiinvestasikan dalam Investasi Jk. Panjang 55.936.082.040,16 53.041.292.389,00Diinvestasikan dalam Aset Tetap 525.710.784.646,12 515.503.692.559,87Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 6.907.115.475,32 4.815.132.975,32Dana Yg Hrs Disediakan Utk Pemb. Utang Jk Panjang 0,00 0,00Jumlah Ekuitas Dana Investasi 588.553.982.161,60 573.360.117.924,193 Ekuitas Dana Yang DicadangkanDiinvestasikan dalam Dana Cadangan 0,00 0,00Jumlah Ekuitas Dana Cadangan 0,00 0,00EKUITAS DANA BERSIH 638.928.265.624,19 610.107.111.884,02TOTAL PASIVA 640.181.396.094,19 610.149.589.597,02NIP. 610 006 062Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhanDenpasar, 10 Juli 2007SEKRETARIS DAERAH LOMBOK BARATDRS. H. L. SERINATA, MM5Anggaran Realisasi Selisih(Rp) (Rp) (Rp)A PENDAPATANI PENDAPATAN ASLI DAERAH1 Pendapatan Pajak Daerah 21.021.236.300,00 19.346.707.839,90 1.674.528.460,102 Pendapatan Retribusi Daerah 5.971.715.500,00 5.498.783.313,54 472.932.186,463 2.471.725.697,00 2.092.812.365,00 378.913.332,004 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.269.795.000,00 5.451.620.177,27 (3.181.825.177,27)5 Jumlah Pendapatan Asli Daerah ( 1 s/d 4 ) 31.734.472.497,00 32.389.923.695,71 (655.451.198,71)II PENDAPATAN TRASFERTRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN6 Dana Bagi Hasil Pajak 18.988.141.176,00 20.829.477.104,00 (1.841.335.928,00)7 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 9.320.311.170,00 5.839.589.764,00 3.480.721.406,008 Dana Alokasi Umum 372.238.000.000,00 372.238.000.000,00 0,009 Dana Alokasi Khusus 34.785.000.000,00 33.733.000.000,00 1.052.000.000,0010 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan ( 6 s/d 9 435.331.452.346,00 432.640.066.868,00 2.691.385.478,00TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA11 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,0012 Dana Penyesuaian 0,00 0,00 0,0013 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya ( 11 s/d 12 ) 0,00 0,00 0,00TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

14 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 6.369.252.267,00 8.976.330.205,00 (2.607.077.938,00)15 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 3.324.244.900,00 3.329.925.312,34 (5.680.412,34)16 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi ( 14 s/d 15 ) 9.693.497.167,00 12.306.255.517,34 (2.612.758.350,34)17 Total Pendapatan Transfer ( 10 + 13 + 16 ) 445.024.949.513,00 444.946.322.385,34 78.627.127,66III LAIN-LAIN PAD YANG SAH18 Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,0019 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,0020 Kompensasi PPh Pasal 21 900.000.000,00 900.000.000,00 0,0021 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (r s/d t) 900.000.000,00 900.000.000,00 0,0022 JUMLAH PENDAPATAN ( 5 + 17 + 21 ) 477.659.422.010,00 478.236.246.081,05 (576.824.071,05)B BELANJAI BELANJA OPERASI23 - Belanja Pegawai 269.209.804.715,51 241.642.699.457,00 27.567.105.258,5124 - Belanja Barang 149.611.177.816,73 142.915.809.464,00 6.695.368.352,7325 - Bunga 0,00 0,00 0,0026 - Subsidi 0,00 0,00 0,0027 - Hibah 0,00 0,00 0,0028 Bantuan Sosial 2.480.000.000,00 2.462.976.000,00 17.024.000,0029 Jumlah Belanja Operasi ( 23 s/d 28 ) 421.300.982.532,24 387.021.484.921,00 34.279.497.611,24II30 - Belanja Tanah 5.933.300.000,00 5.681.275.300,00 252.024.700,0031 - Belanja Peralatan dan Mesin 30.102.539.732,00 28.937.489.030,00 1.165.050.702,0032 - Belanja Gedung dan Bangunan 19.506.172.464,00 19.325.715.045,00 180.457.419,0033 - Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.684.403.798,41 5.649.012.000,00 35.391.798,4134 - Belanja Aset Tetap Lainnya 1.305.125.000,00 1.292.557.438,00 12.567.562,0035 - Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0,0036 Jumlah Belanja Modal ( 30 s/d 35 ) 62.531.540.994,41 60.886.048.813,00 1.645.492.181,41III37 - Belanja Tak Terduga 1.891.763.641,61 606.835.000,00 1.284.928.641,6138 Jumlah Belanja Tak Terduga ( 37 s/d 37 ) 1.891.763.641,61 606.835.000,00 1.284.928.641,6139 JUMLAH BELANJA ( 29 + 36 + 38 ) 485.724.287.168,26 448.514.368.734,00 37.209.918.434,26C TRANSFERBAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN40 Bagi Hasil Restribusi 969.976.152,00 924.315.759,00 45.660.393,0041 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya/Bantuan Keuangan 12.829.702.200,00 12.730.450.550,95 99.251.649,0542 JUMLAH TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA ( 40 S/D 41 ) 13.799.678.352,00 13.654.766.309,95 144.912.042,0543 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER ( 39 + 42 ) 499.523.965.520,26 462.169.135.043,95 37.354.830.476,31

44 SURPLUS / DEFISIT ( 22 - 43 ) (21.864.543.510,26) 16.067.111.037,10 (37.931.654.547,36)Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkaBELANJA MODALBELANJA TAK TERDUGAHomepage : http://pemda_lobar.tripod.com/PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATLAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJAUntuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2006 dan 2005No UraianPEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATSEKRETARIAT DAERAHJl. Soekarno Hatta Gerung Telp. (0370) 681673, FAX (0370) 632149 KODE POS : 83126E-mail : [email protected] Realisasi SelisihNo Uraian (Rp) (Rp) (Rp)D PEMBIAYAANI PENERIMAAN PEMBIAYAAN45 Penggunaan SiLPA 26.814.543.510,26 26.814.543.510,26 0,0046 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,0047 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,0048 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,0049 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,0050 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 0,00 0,00 0,0051 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00 0,00 0,0052 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 0,00 0,00 0,0053 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 0,00 0,00 0,0054 Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00 0,0055 Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 0,00 0,00 0,0056 Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya 2.000.000.000,00 753.837.950,00 1.246.162.050,0057 Jumlah Penerimaan ( 45 s/d 56 ) 28.814.543.510,26 27.568.381.460,26 1.246.162.050,00II PENGELUARAN PEMBIAYAAN58 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,0059 Penyertaan Modal Pemerintah 6.950.000.000,00 6.950.000.000,00 0,0060 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,0061 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,0062 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 0,00 0,00 0,0063 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00 0,00 0,0064 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 0,00 0,00 0,0065 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 0,00 0,00 0,0066 Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00 0,0067 Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 0,00 0,00 0,0068 Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,0069 Jumlah Pengeluaran ( 58 s/d 68 ) 6.950.000.000,00 6.950.000.000,00 0,00

70 PEMBIAYAAN NETTO ( 57 - 69 ) 21.864.543.510,26 20.618.381.460,26 1.246.162.050,00Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( 44 + 70 ) 36.685.492.497,36 (36.685.492.497,36)Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhanNIP. 610 006 062SEKRETARIS DAERAH LOMBOK BARATDRS. H. L. SERINATA, MMDenpasar, 10 Juli 200772006 2005(Rp) (Rp)A ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASII Arus Masuk Kasa Pendapatan Pajak Daerah 19.346.707.839,90 16.785.533.277,00b Pendapatan Retribusi Daerah 5.498.783.313,54 4.846.808.797,84c2.092.812.365,00 2.060.903.335,00d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.303.917.677,27 2.674.547.660,36e Dana Bagi Hasil Pajak 20.829.477.104,00 19.771.790.029,00f Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 5.839.589.764,00 8.844.240.884,00g Dana Alokasi Umum 372.238.000.000,00 243.894.000.000,00h Dana Alokasi Khusus 33.733.000.000,00 12.590.000.000,00j Dana Penyesuaian (kompensasi PPh Pasal 21) 900.000.000,00 11.270.000.000,00k Bagi Hasil Pajak dan Bant. Keuangan dari Propinsi 8.976.330.205,00 6.844.406.576,00l Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi 3.329.925.312,34 1.012.616.200,00TOTAL ARUS MASUK KAS 478.088.543.581,05 330.594.846.759,20II Arus Keluar Kas- Belanja Pegawai 241.642.699.457,00 194.277.887.023,40- Belanja Barang dan Jasa 142.915.809.464,00 70.128.263.053,00- Bantuan Sosial 2.462.976.000,00 810.000.000,00- Belanja Tak Tersangka 606.835.000,00 555.800.000,00- Bagi Hasil Retribusi 924.315.759,00 1.188.191.098,00- Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 12.730.450.550,95 7.864.265.200,00Jumlah Arus Keluar Kas 401.283.086.230,95 274.824.406.374,40Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ( I - II) 76.805.457.350,10 55.770.440.384,80BI Arus Masuk Kas1 Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap 147.702.500,00 467.108.000,00Jumlah arus masuk Kas 147.702.500,00 467.108.000,00II Arus Keluar Kas1 Belanja Tanah 5.681.275.300,00 2.751.661.200,00Belanja Peralatan dan Mesin 28.937.489.030,00 6.593.557.725,00Belanja Gedung dan Bangunan 19.325.715.045,00 26.214.906.500,00Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5.649.012.000,00 1.382.237.000,00Belanja Aset Tetap Lainnya 1.292.557.438,00 193.434.000,00Jumlah arus keluar kas 60.886.048.813,00 37.135.796.425,00

(60.738.346.313,00) (36.668.688.425,00)Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangDipisahkanARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGANArus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset NonKeuangan(I - II)Homepage : http://pemda_lobar.tripod.com/PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATLAPORAN ARUS KASUntuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2006 dan 2005No UraianPEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATSEKRETARIAT DAERAHJl. Soekarno Hatta Gerung Telp. (0370) 681673, FAX (0370) 632149 KODE POS : 83126E-mail : [email protected] 2005(Rp) (Rp)No UraianC ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAANI Arus Masuk Kas1 753.837.950,00 2.997.983.555,00Transfer Operasional BKBKS 0,00 0,00Jumlah arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan 753.837.950,00 2.997.983.555,00II Arus Keluar Kas1 Penyertaan Modal Pemda 6.950.000.000,00 3.750.000.000,00Jumlah arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan 6.950.000.000,00 3.750.000.000,00Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (I - II) (6.196.162.050,00) (752.016.445,00)D ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARANI Arus Masuk Kas1 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 37.229.621.168,00 23.771.959.924,55II Arus Keluar Kas1 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 36.961.013.661,00 23.756.376.290,55Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (I - II) 268.607.507,00 15.583.634,0010.139.556.494,10 18.365.319.148,80Saldo Awal Kas di BUD 26.658.700.649,26 8.093.080.836,21Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran 198.320.574,00 399.020.488,25Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan 399.250,00 0,00Saldo Akhir Kas di BUD 35.909.001.465,36 26.658.700.649,26Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 1.087.975.502,00 198.320.574,00Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 399.250,00Saldo akhir kas (31 Desember 2006 & 2005) 36.996.976.967,36 26.857.420.473,26Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhanKenaikan / (Penurunan) Kas

Penerimaan Kembali Dana Bergulir dari Dinas KoperasiNIP. 610 006 062Denpasar, 10 Juli 2007SEKRETARIS DAERAH LOMBOK BARATDRS. H. L. SERINATA, MM9PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATSEKRETARIAT DAERAHJl. Soekarno Hatta Gerung Telp. (0370) 681673, FAX (0370) 632149 KODE POS : 83126E-mail : [email protected] : http://pemda_lobar.tripod.com/CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANA. KEBIJAKAN AKUNTANSI1. Entitas Pelaporan Keuangan DaerahEntitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yangmenurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporanpertanggungjawaban berupa laporan keuangan.Dalam tahun 2006, entitas akuntansi dan entitas pelaporan masih tersentralisasi pada BagianKeuangan Sekretariat Daerah Kab. Lombok Barat. Menyusul akan diberlakukannya PermendagriNo. 13 Tahun 2006, direncanakan entitas akuntansi akan diberlakukan pada 14 (empat belas)dinas, 2 (dua) sekretariat, 7 (tujuh) badan, 6 (enam) kantor, dan 15 (lima belas) unit kerjakecamatan. Sehingga pelaporan keuangan di masa mendatang akan merupakan konsolidasian darilaporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan KeuanganBasis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Lombok Barattahun 2006 adalah sebagai berikut:a. Basis Kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan LaporanArus KasPendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja diakuipada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.b. Basis Akrual (accrual basis) untuk penyusunan NeracaAset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau padasaat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpamemperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan KeuanganPengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap posdalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai10perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajardari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilainominal.Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yangmenggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uangrupiah. Pada tanggal neraca pos-pos Monetary Account disesuaikan dengan kurs tengah Bank

Indonesia. Nilai lebih atau kurang antara kurs tanggal neraca dengan kurs tanggal transaksidibukukan sebagai penambah (pengurang) ekuitas dana.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalamStandar Akuntansi PemerintahBerdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP, penerapan SAP dalam Laporan keuanganpemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2005. Dalam rangkapenerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain:pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca, Laporan RealisasiAnggaran, dan Laporan Arus Kas. Pemilihan metode penilaian dan pencatatan InvestasiPermanen, serta pemberlakuan penyusutan aset untuk menggambarkan terjadinya penurunannilai.Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangantahun 2006 adalah sebagai berikut:a. NERACA1) ASET LANCARAset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadikas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari Kas diKas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak,Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya dan Persediaan.a) Kas di Kas DaerahKas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakanuntuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kaspemerintah Kabupaten Lombok Barat yang berada di rekening Kas Daerah pada BankPembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dan Bank BTN Mataram. Kas Daerahdicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat11kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah banksentral pada tanggal neraca.b) Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelolaoleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UUDP) yangbelum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan pungutan pajak yang belum disetorke kas negara. Saldo kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran dibank, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatatsebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kasdalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentralpada tanggal neraca.c) Kas di Bendahara PenerimaanKas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening dibank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawabbendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugaspemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas inimencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima olehbendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belumdisetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilainominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam

valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentralpada tanggal neraca.d) Piutang PajakPiutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatatberdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajakdicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belumdilunasi.e) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupaTGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempotahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominalyaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun.Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Mejelis Pembebanan12TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan,dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APFP.f) Piutang LainnyaAkun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan denganpengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak.Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yangbelum dilunasi.g) PersediaanPersediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yangdiperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah danbarang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangkapelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca.Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biayastandar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabiladiperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.2) INVESTASI PERMANENInvestasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secaraberkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah danInvestasi Permanen Lainnya.a) Penyertaan Modal Pemerintah DaerahPenyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar olehPemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk penyertaan modal dalam perusahaannegara/daerah. Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar harga perolehan jikakepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikankurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebihdicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuanganperusahaan/lembaga yang dimaksud.Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerahdihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutandikalikan dengan persentase kepemilikan.13

b) Investasi Permanen Lainnya – Dana BergulirInvestasi permanen lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan kedalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah. Investasi Dana Bergulir merupakan danayang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangkawaktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatatsebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untukmemperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai sebesar jumlah nilai bersih yang dapatdirealisasikan (Net Realizable Value).3) ASET TETAPAset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulanuntuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi,dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidakdikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yangmenambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.Dalam tahun 2006, penambahan aset yang dicatat dalam neraca adalah realisasi belanja darimasing-masing dinas. Hal ini dikarenakan Bagian Umum Setda Kabupaten Lombok Barat sampaidengan diterbitkannya neraca tahun 2006 belum melakukan inventarisasi atas aset yang dimilikioleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.a) TanahTanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperolehdengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisisiap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan,irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahanhak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi hargapembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukurandan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat denganestimasi harga perolehan.b) Peralatan dan MesinPeralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alatukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar;alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat14eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi;alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masamanfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatandan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hakkepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan.Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biayalangsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan,perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siapdigunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesindicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan oleh instansi teknis terkait.

Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasaratau harga gantinya.c) Gedung dan BangunanGedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangundengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisisiap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung;monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai asetpemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung danbangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung danbangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahanbaku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan,dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapatdata tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atasharga perolehan yang diestimasikan.d) Jalan, Irigasi, dan JaringanJalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun olehpemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasidan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi;jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan lainnya. Akun ini tidak mencakup tanah yangdiperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi, Jaringan dicatatsebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilaihistoris/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yangdibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung ( Tenaga kerja, bahan baku ) danbiaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya15lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentangnilai historisnya, maka nilai Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat berdasarkan atas hargaperolehan yang diestimasikan.e) Aset Tetap LainnyaAset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalamkelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasionalpemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lainmeliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetaplainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hakkepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Hargaperolehan aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung(Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan,perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siapdigunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnyadicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.f) Konstruksi Dalam PengerjaanKonstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam prosespembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksidalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggalneraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.g) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis asettetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkanuntuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupunkeuntungan.4) ASET LAINNYAAset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar,investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dariTagihan Penjualan Angsuran, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Lain-lain.a) Tagihan Penjualan AngsuranTagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualanaset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualanangsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan16penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan asetyang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawaike kas negara/kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.b) Kemitraan dengan Pihak KetigaKemitraan dengan Pihak Ketiga menggambarkan nilai aset yang diserahkanpengelolaannya kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan komitmen untukmelaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama. Perkiraan (akun) ini dicatatberdasarkan nilai aset yang diserahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga. Aset yangdikontrakkan pengelolaannya berdasarkan kemitraan dengan pihak ketiga dinilaiberdasarkan nilai perolehan.c) Aset Lain-lainAset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset TakBerwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan PihakKetiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktifpemerintah. Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untukaset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilaiperolehannya.5) KEWAJIBAN JANGKA PENDEKKewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali ataujatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakupUtang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri –Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihaklain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) ataudokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupapotongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat.Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotongberdasarkan nilai nominal.b) Bagian Lancar Utang Jangka PanjangBagian Lancar Utang jangka panjang merupakan bagian dari utang jangka panjang yangakan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelahtanggal neraca. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang

17pada setiap akhir periode akuntansi. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancarutang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiahberdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.c) Hutang Jangka Pendek LainnyaHutang jangka pendek lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu hutangjangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh Pemerintah KabupatenLombok Barat dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belumsaatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Hutang jangka pendeklainnya dibukukan sebesar nilai nominal.6) KEWAJIBAN JANGKA PANJANGKewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali ataujatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakanaset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untukpembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.7) EKUITAS DANAEkuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dankewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar,Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.a) EKUITAS DANA LANCAREkuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangkapendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih PembiayaanAnggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, CadanganPersediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.b) EKUITAS DANA INVESTASIEkuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasijangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.Pos ini terdiri dari:(1) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dariInvestasi Jangka Panjang.(2) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.18(3) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.(4) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yangmerupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.c) EKUITAS DANA CADANGANEkuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuktujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akun ini merupakan akunlawan dari Dana Cadangan. Saldo perkiraan ini disajikan sebesar dana yang diinvestasikandalam dana cadangan.b. LAPORAN REALISASI ANGGARAN1) PendapatanPendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi

hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada Kas Daerah.Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidakdiperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatandiklasifikasikan menurut sumber antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, danLain-lain Pendapatan yang Sah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi padaperiode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurangpendapatan.2) BelanjaBelanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadibeban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari KasDaerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi, belanja modal, belanja takterduga dan belanja bagi hasil – transfer. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai,belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.Belanja modal diklasifikasikan atas : belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung &bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.3) PembiayaanPembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah yang memerlukan pembayarankembali dari pemerintah daerah dan penerimaan kembali dari pemerintah daerah. Pembiayaandimaksudkan untuk memberikan gambaran sumber-sumber dana yang diperoleh untuk menutupdefisit anggaran atau pengunaan dana yang dilakukan apabila terjadi surplus anggaran.19c. LAPORAN ARUS KASLaporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kasselama tahun anggaran 2006 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, AktivitasInvestasi Aset Non-keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non-anggaran. Tujuanpelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kasdan setara kas selama tahun anggaran 2006 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31Desember 2006.Metode penyusunan Laporan Arus Kas adalah Metode Langsung yaitu dilakukan dengan caramenyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secaralengkap, dilanjutkan dengan kegiatan aktivitas investasi aset non-keuangan, dan pembiayaan sertanon anggaran.Susunan dan isi Laporan Arus Kas terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :1) Arus Kas dari Aktivitas OperasiArus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasipemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.Arus masuk kas terdiri dari : rincian Pendapatan Asli Daerah, rincian Pendapatan Transfer,rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Arus Keluar terdiri dari : rincian BelanjaPegawai, Belanja Barang, Bantuan Sosial, Belanja Tak Tersangka, dan Belanja Bagi Hasil –transfer.2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset non-KeuanganArus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluarankas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk

meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akandatang.Arus masuk kas dari aktivitas investasi dari hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya. SedangkanArus keluar kas dari aktivitas investasi adalah belanja pembelian aset tetap dan aset lainnya.3) Arus Kas dari Aktivitas PembiayaanArus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas brutosehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untukmemprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihaklain di masa yang akan datang.Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik penerimaan maupunpengeluaran yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran dan atau memanfaatkan surplus20anggaran.Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sedangkan pengeluaranpembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal, pembayaran kembali pokokpinjaman.4) Arus Kas dari Aktivitas Non AnggaranArus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yangtidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dariaktivitas non-anggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFKmenggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayaratau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kirimanuang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.21B. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan1. Pos-pos Neracaa. AKTIVA1) AKTIVA LANCAR31-12-200631-12-2005a) Kas di Kas Daerah Rp35.909.001.465,36 Rp26.658.700.649,26Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Daerah Pemerintah Kabupaten LombokBarat yang disimpan di PT Bank Nusa Tenggara Barat setelah dilakukanrekonsiliasi dengan Buku Kas Umum tanggal 31 Desember 2006 dan 31Desember 2005, dengan rincian sebagai berikut:Saldo Kas di Kas Daerah (Rp)No Uraian31 Desember 2006 31 Desember 20051) No. Rek 21.03128.00-1 22.749.405.666,09 26.591.000.498,262) No. Rek 21.03197.00-8 66.044.911,00 48.503.996,003) No. Rek 21.03286.00-4 2.721.808.151.00 19.196.155,004) No. Rek 01-30-000061-7 10.371.742.737,27 0,00Jumlah 35.909.001.465,36 26.658.700.649,5231-12-2006

31-12-2005b) Kas di Bendahara Pengeluaran Rp1.087.975.502,00 Rp198.320.574,00Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Daerah yang berada pada masing-masingBendaharawan Pengeluaran unit kerja dalam lingkup Kabupaten Lombok Barattanggal 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005, dengan rincian sebagaiberikut:Saldo Kas di Pemegang Kas (Rp)No Uraian31 Desember 2006 31 Desember 20051) Saldo UUDP 776.516.428,00 155.842.861,002) Pajak yang belum Disetor 311.459.074,00 42.477.713,00Jumlah 1.087.975.502,00 198.320.574,00Saldo Kas di Bendaharawan Pengeluaran tanggal 31 Desember 2005 telahdisetorkan ke Kas Daerah dan Kas Negara dalam tahun 2006.2231-12-200631-12-2005c) Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00 Rp399.250,00Jumlah tahun 2005 tersebut merupakan saldo Kas atas Penerimaan Asli Daerahyang berada pada Bendaharawan Penerimaan Badan Diklat dan LitbangKabupaten Lombok Barat tanggal 31 Desember 2005.31-12-200631-12-2005d) Piutang Pajak Rp2.449.730.149,23 Rp2.994.951.537,57Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak Hotel, Piutang Pajak Hiburan danPiutang Pajak Restoran tanggal 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005.Rincian piutang pajak per 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut:Uraian Jumlah (Rp)• Piutang Pajak Hotel 1.499.391.458,39• Piutang Pajak Restoran 895.554.126,78• Piutang Pajak Hiburan 54.784.564,06• Saldo Piutang tanggal 31/12/06 2.449.730.149,2331-12-200631-12-2005e) Piutang Retribusi Rp11.430.500,00 Rp0,00Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi Pasar Grosir tanggal 31Desember 2006 dan 31 Desember 2005.31-12-200631-12-2005f) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Rp3.716.557.293,00 Rp1.340.545.689,00Jumlah tersebut merupakan saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dari hasilaudit Aparat Pengawasan Fungsional Badan Pengawas Daerah (Bawasda)Kabupaten Lombok Barat dan BPK Perwakilan di Denpasar tanggal 31 Desember2006 dan 31 Desember 2005 yang diharapkan akan diterima dalam jangka waktusatu tahun.31-12-2006

31-12-2005g) Piutang Lain-lain Rp5.678.172.214,00 Rp2.040.000.000,00Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain tanggal 31 Desember 2006dan 31 Desember 2005. Saldo Piutang lain-lain per 31 Desember 2006 adalah23sebagai berikut :No Uraian Jumlah (Rp)1) Kontribusi PAD 56.000.000,002) Kelompok Tani 2.000.000.000,003) Piutang Pendapatan Dana DAK 1.052.000.000,004) Piutang PBB 1.133.496.156,005) Piutang BPHTB 23.347.626,006) Piutang PPh orang pribadi 646.638.802,007) Piutang usaha pangan-Diskop 754.517.647,008) Piutang dana bergulir-KIPP 12.171.983,00Jumlah 5.678.172.214,00Piutang Kontribusi PAD merupakan tunggakan kontribusi atas bantuan pinjamanuntuk penyediaan listrik di daerah yang jauh dari jaringan sebagai upayapemecahan masalah listrik pedesaan sesuai Naskah Perjanjian antara TimPembinaan dan Pengawasan Pengembangan Jaringan Listrik PLTD Sinar Abadidengan Koperasi PLTD Sinar Abadi Nomor 540/55/DISTAM/2003 tanggal 2 Juni2003. Jangka waktu pengembalian atas bantuan pinjaman tersebut selama 15tahun dengan bunga 16% pertahun atau 4% per triwulanan. Pembayaran disetorsebelum tanggal 25 setiap awal triwulan terhitung mulai 3 (tiga) bulan setelahditandatanganinya naskah perjanjian tersebut.Piutang Kelompok Tani merupakan pinjaman yang dikelola oleh Dinas Koperasikepada kelompok tani, piutang tersebut akan dilunasi dalam tahun 2007.Piutang Pendapatan Dana DAK, Piutang PBB, Piutang BPHTB, Piutang PPhorang pribadi adalah transfer dana dari pemerintah pusat masing-masing sebesarRp1.052.000.000,00, Rp1.133.496.156,00, Rp23.347.626,00, danRp646.638.802,00 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 belum masukke rekening Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.Piutang usaha pangan merupakan pengembalian pokok dan bunga pinjaman usahapangan yang dikelola oleh Dinas Koperasi.Piutang dana bergulir merupakan tunggakan pengembalian dana bergulir yangdikelola oleh KIPP.31-12-200631-12-2005h) Persediaan Rp2.774.546.809,00 Rp3.556.553.973,00Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang pakai habis yang ada pada24Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan dan Unit Kerja lainnya di lingkungan KabupatenLombok Barat tanggal 31.Desember 2006 dan 31 Desember 2005, dengan rinciansebagai berikut:No Uraian 31 DesemSbaelrd 2o0 P0e6r sed3ia1a nD (eRsepm) ber 20051) Alat Tulis Kantor 6.256.500,00 72.642.630,00

2) Barang Cetak 485.654,00 168.681.000,003) Leges dan lain-lain 81.880.000,00 41.196.825,004) Obat-obatan 2.134.319.315,00 2.473.873.518,006) Lainnya 330.500,00 800.160.000,00Jumlah 2.774.546.809,00 3.556.553.973,002) INVESTASI JANGKA PANJANG31-12-200631-12-2005a) Pinjaman Jangka Panjang Rp10.001.280.000,00 Rp10.025.730.000,00Jumlah tersebut merupakan saldo Pinjaman Jangka Panjang tanggal 31 Desember2006 dan 31 Desember 2005 yang terinci sebagai berikut:Saldo Pinjaman Jangka Panjang (Rp)Uraian31 Desember 2006 31 Desember 2005• KPN Patut Patuh Patju 9.801.280.000,00 9.825.730.000,00• Koperasi PLTD Sinar Abadi 200.000.000,00 200.000.000,00Jumlah 10.001.280.000,00 10.025.730.000,00Pinjaman kepada KPN Patut Patuh Patju berdasarkan Surat Perjanjian No:571/69/Keu/2003 tanggal 26 Juli 2003 yang dipergunakan untuk pembangunanperumahan pegawai. Sesuai dengan Surat Bupati Lombok Barat No. 19/349/UMtanggal 23 Juli 2003 menyatakan bahwa jangka waktu pengembalian adalah 10s.d. 20 tahun. Dari jumlah Pinjaman sebesar Rp10.000.000.000,00 sampai dengan31 Desember 2006 telah dilunasi sebesar Rp. 198.720.000,00Pinjaman kepada Koperasi PLTD Sinar Abadi merupakan saldo pokok bantuanpinjaman untuk penyediaan listrik di daerah yang jauh dari jaringan sebagai upayapemecahan masalah listrik pedesaan sesuai Naskah Perjanjian antara TimPembinaan dan Pengawasan Pengembangan Jaringan Listrik PLTD Sinar Abadidengan Koperasi PLTD Sinar Abadi Nomor 540/55/DISTAM/2003 tanggal 2 Juni2003. Jangka waktu pengembalian atas bantuan pinjaman tersebut selama 1525tahun dengan bunga 16% pertahun atau 4% per triwulanan.31-12-200631-12-2005b) Dana Bergulir Rp4.692.264.504,00 Rp3.383.555.290,00Jumlah tersebut merupakan saldo bantuan dana bergulir tanggal 31 Desember2006 dan 31 Desember 2005 yang dikelola oleh Dinas Kelautan & Perikanan,Dinas Koperasi, KIPP, Sekretariat Daerah dan Dinas Pertanian Tanaman Pangandan Peternakan yang pengelolaannya diserahkan pada kelompok penerima,dengan rincian sebagai berikut :Uraian Penyaluran Angsuran tahun2006 Saldo 31/12/061.Dinas Kelautan dan Perikanan• TA 1999/2000 13.734.950,00 0,00 13.734.950,00• TA 2000 15.503.675,00 0,00 15.503.675,00• TA 2001 79.317.800,00 0,00 79.317.800,00• TA 2002 154.958.842,00 2.450.000,00 152.508.842,00

• TA 2003 317.234.400,00 4.270.000,00 312.964.400,00• TA 2004 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00• TA 2005 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00• TA 2006 761.740.000,00 1.644.000,00 760.096.000,00Sub Jumlah 1 1.408.489.667,00 8.364.000,00 1.400.125.667,002.Dinas Koperasi & UKMPangan 500.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00Usaha Sapi Potong 665.714.143,00 40.000.000,00 625.714.143,00Simpan Pinjam 777.627.000,00 324.627.000,00 438.400.000,00Serba Guna 622.635.644,00 139.210.950,00 483.424.694,00Sub Jumlah 2 2.565.976.787,00 753.837.950,00 1.812.138.837,003.KIPP• TA 2004 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00• TA 2005 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00TA 2006 500.000.000,00 0.00 500.000.000,00Sub Jumlah 3 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,004. Sekretaris DaerahTA 2005 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00TA 2006 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00Sub Jumlah 4 365.000.000,00 0,00 365.000.000,005. Dinas Pertanian TanamanPangan dan PeternakanTA 2006 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00Sub Jumlah 5 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00Jumlah 5.454.466.454,00 762.201.950,00 4.692.264.504,0031-12-200631-12-2005c) Penyertaan Modal PemerintahDaerahRp41.242.537.536,25 Rp39.595.340.435,39Jumlah tersebut merupakan nilai penyertaan modal Pemerintah KabupatenLombok Barat tanggal 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005. Rincian26Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat per 31 Desember 2006adalah sebagai berikut:No Uraian Penyertaan Modal(Rp)1) PT Bank NTB Cabang Lombok Barat 7.542.290.000,002) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 28.301.843.039,703) PD Patut Patuh Patju 845.067.864,264) Bank Perkreditan Rakyat (BPR-LKP) 4.553.336.632,29Jumlah 41.242.537.536,25Dalam tahun 2005 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dinilai dengan MetodeBiaya, dalam tahun 2006 sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintah PenyertaanModal Pemerintah Daerah dinilai sebagai berikut :- Kepemilikan kurang dari 20% dicatat dengan metode biaya yaitu investasi

dicatat sebesar biaya perolehan.- Kepemilikan lebih dari 20% dicatat dengan metode ekuitas yaitu investasidicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagianlaba atau rugi setelah tanggal perolehan.3) AKTIVA TETAP31-12-200631-12-2005a) Aset Tetap Rp525.710.784.646,12 Rp515.503.692.559,87Jumlah Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 31Desember 2006 dan tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp525.710.784.646,12dan Rp. 515.503.692.559,87, dengan rincian sebagai berikut:No Uraian 31 Desember A20k0ti6v a Tetap 3(1R pD)e sember 20051) Tanah 148.013.853.419,00 142.332.578.119,002) Peralatan dan Mesin 107.783.856.234,54 83.852.731.554,543) Gedung dan Bangunan 275.612.114.400,54 246.514.750.805,544) Jalan, Instalasi, Jaringan dan Jembatan 89.996.225.594,19 77.630.961.594,195) Aktiva Tetap Lainnya 6.385.044.695,00 5.376.058.757,006) Konstruksi dalam Pengerjaan 0,00 8.923.571.550,00Jumlah Akumulasi Penyusutan (102.080.309.697,15) (49.126.959.820,40)Jumlah Nilai Buku 525.710.784.646,12 515.503.692.559,87Saldo Aktiva Tetap tersebut tidak termasuk nilai tanah dan Bangunan yang27disewakan dalam Kemitraan dengan Pihak Ketiga (tanah Taman/Hotel Suranadidan lapangan Golf Golong).4) AKTIVA LAINNYA31-12-200631-12-2005a) Tagihan Penjualan Angsuran Rp93.841.250,00 Rp1.858.750,00Jumlah tersebut merupakan saldo Tagihan Penjualan Angsuran tanggal 31Desember 2006 dan 31 Desember 2005 kepada PNS perseorangan karenapenjualan mobil dan sepeda motor milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.31-12-200631-12-2005b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp4.473.543.950,00 Rp4.473.543.950,00Jumlah tersebut merupakan nilai aset tanah dan bangunan milik PemerintahKabupaten Lombok Barat yang disewakan kepada pihak ketiga tanggal 31Desember 2006 dan 31 Desember 2005, yang terdiri dari :Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Rp)UraianTanah Bangunan Jumlah• Taman/Hotel Suranadi 86.872.500,00 671.967.450,00 758.839.950,00• Lapangan Golf Golong 3.714.704.000,00 - 3.714.704.000,00Jumlah 3.801.576.500,00 671.967.450,00 4.473.543.950,00Perjanjian sewa menyewa Taman/Hotel Suranadi yang terletak di Desa Selat,Kecamatan Narmada dengan surat perjanjian No. 432/181/1987 tanggal 20 April1987 dengan CV Sriwedari, mulai tanggal 21 April 1987 sampai dengan tanggal

20 April 2020. Pembayaran sewa sebagai berikut:No Uraian Per Tahun(Rp)Total(Rp)• Tahun 1 – 15 (15 tahun) 14.000.000,00 210.000.000,00• Tahun 16 – 25 (10 tahun) 21.000.000,00 210.000.000,00Jumlah 420.000.000,00Perjanjian sewa tersebut di atas telah mendapat persetujuan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Tingkat II Lombok Barat dengan Surat KeputusanPimpinan DPRD No. 02/PIMP/DPRD/1987 tanggal 20 April 1987. Pada akhirmasa kontrak, CV Sriwedari harus mengembalikan kembali kompleks taman/hotelkepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atau dapat diperpanjang dengandibuatkan perjanjian baru yang ditentukan kemudian.28Perjanjian Lapangan Golf Golong ditandatangi oleh Bupati Lombok Barat denganGubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 799 tahun 1992 dan Nomor 365 tahun1992 tanggal 15 September 1992 dan telah mendapat persetujuan DPRD denganKeputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor1/KEP/DPRD/1992 antara lain tentang persetujuan penyertaan modal kerjasamadengan pihak ketiga atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.Dalam perjanjian tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sepakatmenyerahkan/menguasakan atas tanah Hak Pengelolaan Nomor 2 tanggal 1Agustus 1992 seluas 144.300 m2 yang terletak di Dusun Golong, Desa Peresak,Kecamatan Narmada kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akandikontrakproduksikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada PTGreen Enterprise Indonesia Corporation untuk dikembangkan/dibangun lapangangolf. Perjanjian berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak ditandatanganinyaperjanjian antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT GreenEnterprise Indonesia Corporation (perjanjian tersebut ditandatangi tanggal 25Januari 1993).Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan menerima 1/3 (satu pertiga) dariroyalty yang akan diterima Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari PTGreen Enterprise Indonesia Corporation setiap tahun dan mulai dibayarkanterhitung 3 (tiga) tahun sejak mulai beroperasinya usaha tersebut.Dari royalty yang telah diterima dimuka, digunakan oleh PT Green EnterpriseIndonesia Corporation untuk membebaskan tanah atas nama Pemerintah ProvinsiNusa Tenggara Barat seluas 363.109 m2, yang didalamnya termasuk milikPemerintah Kabupaten Lombok Barat seluas 121.036 m2, sehingga total tanahyang disewakan seluas 265.336 m2 (144.300 m2 + 121.036 m2).Setelah berakhirnya masa perjanjian, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akanmemperoleh 1/3 (satu pertiga) nilai aset yang dibangun oleh PT Green EnterpriseIndonesia Corporation dan tanah yang dibebaskan seluas 121.036 m2. Saat ini,lapangan golf Golong telah dioperasikan oleh PT Green Enterprise IndonesiaCorporation.29

31-12-200631-12-2005c) Aset Lain-lain Rp2.339.730.275,32 Rp339.730.275,32Jumlah tersebut merupakan asset lain-lain tanggal 31 Desember 2006 dan 31Desember 2005 yang berupa cadangan penyertaan modal ke BPD sebesarRp2.000.000.000,00 dan nilai Aset Tetap yang sudah tidak dipakai dan telahdiusulkan untuk dihapusbukukan sebesar Rp339.730.275,32 tetapi usulan tersebutbelum mendapat persetujuan. Dalam Tahun 2006, Bagian Umum SekretariatDaerah Kabupaten Lombok Barat belum melakukan inventarisasi atas aset tahun2006 sehingga tidak tersedia data aset yang sudah tidak terpakai lagi.b. KEWAJIBAN1) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK31-12-200631-12-2005a) Hutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rp311.484.470,00 Rp42.477.713,00Jumlah tersebut merupakan saldo Hutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) tanggal31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005, dengan rincian sebagai berikut :No Uraian Saldotanggal 31/12/05Penerimaan(Rp)Penyetoran(Rp)Saldotanggal 31/12/061) IWP - 14.076.085.121,00 14.076.085.121,00 -2) Taperum - 713.890.800,00 713.890.800,00 -3) Lainnya - 3.463.760.644,00 3.463.760.644,00 -4) Pajak-2 42.477.713,00 18.975.884.603,00 18.706.877.846,00 311.484.470,00Jumlah 42.477.713,00 37.229.621.168,00 36.960.614.411,00 311.484.470,0031-12-200631-12-2005b) Hutang Jangka Pendek Lainnya Rp941.646.000,00 Rp0,00Jumlah tersebut merupakan saldo Hutang Jangka Pendek Lainnya tanggal 31Desember 2006 dan 31 Desember 2005. Saldo Hutang Jangka Pendek Lainnya per31 Desember 2006 adalah sebagai berikut :No Uraian Jumlah (Rp)1) Hutang pembelian tanah Pemda 702.930.000,002) Hutang biaya konsultan pengawas 238.716.000,00Jumlah 941.646.000,00Hutang pembelian tanah Pemda merupakan hutang pada Bagian Umum Setda30Kabupaten Lombok Barat. Hutang tersebut akan dilunasi pada Tahun 2007.Hutang biaya konsultan pengawas merupakan hutang biaya konsultan pengawasPasar Narmada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat. Hutangtersebut akan dilunasi pada Tahun 2007.

c. EKUITAS DANA31-12-200631-12-20051) EKUITAS DANA LANCAR Rp50.374.283.462,59 Rp36.746.993.959,83Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten LombokBarat yang bersifat lancar tanggal 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005,yang merupakan selisih antara jumlah nilai Aktiva Lancar dengan jumlah nilaiHutang Lancar/Hutang Jangka Pendek, dengan rincian:Saldo Ekuitas Dana Lancar (Rp)Uraian31 Desember 2006 31 Desember 2005• Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 36.996.976.967,36 26.857.021.223,26• Pendapatan Yang Ditangguhkan 0,00 399.250,00• Cadangan Piutang 11.855.890.156,23 6.375.497.226,57• Cadangan Persediaan 2.774.546.809,00 3.556.553.973,00• Dana Yg Hrs Disediakan UtkPemb. Utang Jk Pendek(1.253.130.470,00) (42.477.713,00)Jumlah 50.374.283.462,59 36.746.993.959,8331-12-200631-12-20052) EKUITAS DANA YANGDIINVESTASIKANRp588.553.982.161,60 Rp573.323.451.260,58Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah KabupatenLombok Barat yang diinvestasikan tanggal 31 Desember 2006 dan 31 Desember2005, yang merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi Permanen, AkivaTetap dan Aktiva Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilaiHutang Jangka Panjang, dengan rincian sebagai berikut:31Saldo Ekuitas Dana yang DiinvestasikanUraian (Rp)31 Desember 2006 31 Desember 2005• Diinvestasikan dalam InvestasiJangka Panjang55.936.082.040,16 53.004.625.725,39• Diinvestasikan dalam Aset Tetap 525.710.784.646,12 515.503.692.559,87• Dana Diinvestasikan dalam AsetLainnya6.907.115.475,32 4.815.132.975,32• Dana yang Disediakan untuk PembayaranHutang Jangka Panjang0,00 0,00Jumlah 588.553.982.161,60 573.323.451.260,58322. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. PENDAPATANJumlah Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2006 dengan target anggaran setelahperubahan sebesar Rp477.659.422.010,00 terealisasi sebesar Rp478.236.246.081,05atau 100,12%.Rincian atas jumlah pendapatan tersebut sebagai berikut:Rp %1 Pendapatan Asli Daerah 31.734.472.497,00 32.389.923.695,71 102,072 Pendapatan Transfer/Perimbangan 445.024.949.513,00 444.946.322.385,34 99,983 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 900.000.000,00 900.000.000,00 100,00477.659.422.010,00 478.236.246.081,05 100,12No Uraian Anggaran setelahPerubahanRealisasiJumlahJumlah pendapatan tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:1) Pendapatan Asli Daerah, target anggaran setelah perubahan sebesarRp31.734.472.497,00 terealisasi sebesar Rp32.389.923.695,71 atau 102,07%.Rincian atas jumlah PAD tersebut sebagai berikut:Rp %1 Pendapatan Pajak Daerah 21.021.236.300,00 19.346.707.839,90 92,032 Pendapatan Retribusi Daerah 5.971.715.500,00 5.498.783.313,54 92,083 Pendapatan Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan2.471.725.697,00 2.092.812.365,00 84,674 Lain-lain PAD yang sah 2.269.795.000,00 5.451.620.177,27 240,1831.734.472.497,00 3 2.389.923.695,71 102,07No Uraian Anggaran setelahPerubahanRealisasiJumlahGambaran angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terperinci adalahsebagai berikut:a) Pajak DaerahPajak daerah dengan target anggaran setelah perubahan sebesarRp.21.021.236.300,00 realisasi penerimaan sebesar Rp. 19.346.707.839,90atau 92,03%. Rincian atas penerimaan pajak daerah tersebut sebagai berikut:32Rp %1 Pajak Hotel 11.071.236.300,00 9.212.872.210,66 83,212 Pajak Restoran 4.750.000.000,00 4 .967.303.615,24 104,573 Pajak Hiburan 450.000.000,00 4 94.036.862,00 109,794 Pajak Reklame 200.000.000,00 1 77.861.573,00 88,935 Pajak Penerangan jalan 3.750.000.000,00 3 .466.744.193,00 92,456 Pajak PP Bahan Galian Golongan C 800.000.000,00 1 .027.889.386,00 128,497 Pajak Pemanfaatan ABT dan AP - - -21.021.236.300,00 1 9.346.707.839,90 92,03

No Uraian Anggaran setelahPerubahanRealisasiJumlahb) Retribusi DaerahRetribusi Daerah dengan target anggaran setelah perubahan sebesarRp5.971.715.500,00, realisasi penerimaan sebesar Rp5.498.783.313,54 atau92,08%. Rincian atas penerimaan retribusi daerah tersebut sebagai berikut:No Uraian Anggaran setelah Realisasiperubahan Rp %1 Restribusi PelayananKesehatan :897.468.000,00 818.067.976,00 91,152 RetribusiPersampahan/Kebersihan80.000.000,00 119.360.500,00 149,203 Retribusi Penggantian BiayaCetak KTP110.000.000,00 15.015.000,00 13,654 Retribusi Pengg. Biaya CetakAkte Catatan Sipil320.000.000,00 246.552.500,00 77,055 Ret.Bid.Kependuk. TenagaKerja & Sosial20.000.000,00 16.755.500,00 83,786 Retribusi Parkir Tepi JalanUmum66.060.000,00 50.212.000,00 76,017 Retribusi Jasa UsahaTerminal132.960.000,00 118.070.000,00 88,808 Retribusi Tempat ParkirKhusus75.300.000,00 81.273.390,00 107,939 Retribusi Ijin Trayek 37.900.000,00 36.730.000,00 96,9110 Retribusi PengujianKendaraan Bermotor110.050.000,00 102.283.000,00 92,9411 Ret. PelabuhanKapal/Perhub. Laut55.000.000,00 38.924.750,00 70,7712 Retribusi Pelayanan Pasar(DISPENDA)750.000.000,00 713.963.670,00 95,2013 Ret. Jasa Usaha Pasar Grosir& Toko

529.500.000,00 278.283.300,00 52,5614 Retribusi PemakaianKekayaan Daerah115.000.000,00 138.550.040,00 120,4815 Retribusi Penggantian BiayaCetak TDP2.750.000,00 36.970.000,00 1344,3616 Retribusi Izin Usaha Industri 4.900.000,00 3.000.000,00 61,2233No Uraian Anggaran setelah Realisasiperubahan Rp %17 Retribusi Izin UsahaPerdagangan51.600.000,00 20.425.000,00 39,5818 Retribusi Rumah Potong danKesehatan Hewan44.000.000,00 53.729.500,00 122,1119 Retribusi Penjualan ProduksiUsaha Daerah706.767.500,00 669.896.554,00 94,7820 Retribusi Ijin Bangunan 350.000.000,00 349.374.072,00 99,8221 Retribusi Ijin Gangguan(Bag. Ekonomi)30.000.000,00 23.250.000,00 77,5022 Retribusi Izin UsahaPariwisata61.460.000,00 62.830.000,00 102,2323 Retribusi Jasa Atas Pekerjaan 600.000.000,00 952.957.552,54 158,8324 Retribusi Ijin Lokasi (Bag.Pembangunan)100.000.000,00 166.902.350,00 166,9025 RetribusiPengend.Pengiriman Barang700.000.000,00 364.406.659,00 52,0626 Ret. TempatPenginapan/Pesanggrahan21.000.000,00 21.000.000,00 100,00Jumlah 5.971.715.500,00 5.498.783.313,54 92,08c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang DipisahkanPendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengantarget anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.471.725.697,00 realisasipenerimaan sebesar Rp2.092.812.365,00 atau 84,67 %. Rincian ataspenerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkansebagai berikut:Rp %1 PT Bank BPD NTB 1.300.000.000,00 1.150.178.790,00 88,48

2 PDAM Meunang Lombok Barat 679.250.000,00 7 36.260.850,00 108,393 PD Patut Patuh Patju 100.000.000,00 2 8.641.535,00 28,644 BPR LKP 186.301.098,00 1 77.731.190,00 95,405 Bag. Laba Penyertaan Modal Koperasi 206.174.599,00 - -2.471.725.697,00 2.092.812.365,00 84,67RealisasiJumlahNo Uraian Anggaran setelahPerubahand) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang SahLain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan target anggaran setelahperubahan sebesar Rp2.269.795.000,00, realisasi penerimaan sebesarRp5.451.620.177,27 atau 240,18%. Rincian atas penerimaan Lain-lainPendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagai berikut:34Rp %1 Hasil Penjualan Barang Milik Daerah - 149.642.500,00 -2 Penerimaan Jasa Giro 1.500.000.000,00 4 .435.488.644,27 295,703 Lain-Lain Penerimaan 769.795.000,00 8 66.489.033,00 112,562.269.795.000,00 5 .451.620.177,27 240,18No Uraian Anggaran setelahPerubahanRealisasiJumlahRincian atas penerimaan Lain-lain Penerimaan sebagai berikut:Rp %1 Lain-lain Pendapatan Dispenda 62.500.000,00 233.839.700,00 374,142 Izin Rental VCD (Inkom) 500.000,00 400.000,00 80,003 Izin Pemutihan Rental VCD (Inkom) 1.000.000,00 - -4 Bid. Perhubungan Pariwisata (Perhub.) 29.000.000,00 29.275.000,00 100,955 Penerimaan Subdin Darat (Perhubungan) 127.545.000,00 123.333.040,00 96,706 Lain-lain Pendapatan Perhubungan - 55.793.100,00 -7 Lain-lain Pendapatan (Diskop) 164.822.900,00 -8 Pendaftaran Badan Hukum Koperasi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,009 Dana Pemb. Daerah Kerja Koperasi 27.000.000,00 30.100.000,00 111,4810 Penerimaan TPTGR 12.000.000,00 87.571.127,00 729,7611 Lain-lain Penerimaan (Diklat) 1.250.000,00 1.285.000,00 102,8012 Pengemb. Modal dr KPN PPP 500.000.000,00 24.450.000,00 4,8913 Uang Leges 4.000.000,00 - -14 Lain-lain Penerimaan Keuangan - 112.619.166,00 -15 Lain-lain PAD Diperindag 2.000.000,00 - -769.795.000,00 866.489.033,00 112,56No Uraian Anggaran setelahPerubahanRealisasiJumlah

2) Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan, target anggaran setelah perubahansebesar Rp445.024.949.513,00 terealisasi sebesar Rp444.946.322.385,34 atau99,98%.Rincian atas Pendapatan Transfer tersebut sebagai berikut:Rp %1 Bagi hasil Pajak 18.988.141.176,00 20.829.477.104,00 109,702 Bagi hasil Sumber Daya Alam 9.320.311.170,00 5.839.589.764,00 62,653 Dana Alokasi Umum 372.238.000.000,00 372.238.000.000,00 100,004 Dana Alokasi Khusus 34.785.000.000,00 33.733.000.000,00 96,985 Transfer Pemerintah Provinsi 9.693.497.167,00 12.306.255.517,34 126,95445.024.949.513,00 4 44.946.322.385,34 99,98No Uraian Anggaran setelahPerubahanRealisasiJumlahGambaran angka realisasi Pendapatan Transfer secara terperinci adalah sebagaiberikut:a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana PerimbanganTransfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dengan target anggaransetelah perubahan sebesar Rp435.331.452.346,00, realisasi penerimaan35sebesar Rp432.640.066.868,00 atau 99,38%.Rincian penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dapatdilihat pada tabel berikut :Rp %1 Dana Bagi Hasil Pajak 18.988.141.176,00 20.829.477.104,00 109,702 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 9.320.311.170,00 5.839.589.764,00 62,653 Dana Alokasi Umum 372.238.000.000,00 372.238.000.000,00 100,004 Dana Alokasi Khusus 34.785.000.000,00 33.733.000.000,00 96,98435.331.452.346,00 4 32.640.066.868,00 99,38RealisasiJumlahNo Uraian Anggaran setelahPerubahan(1) Dana Bagi Hasil PajakDana Bagi Hasil Pajak dengan target anggaran setelah perubahansebesar Rp18.988.141.176,00, realisasi penerimaan sebesarRp20.829.477.104,00 atau 109,70%. Rincian penerimaan Dana BagiHasil Pajak sebagai berikut:Rp %1 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 14.003.499.114,00 16.893.099.152,00 120,632 Bea Perolehan Hak Atas Tanahdan Bangunan (BPHTB)2.550.266.000,00 2.469.018.730,00 96,813 Bagi Hasil PPh pasal 21 2.434.376.062,00 1.467.359.222,00 60,2818.988.141.176,00 20.829.477.104,00 109,70

RealisasiJumlahNo Uraian Anggaran setelahPerubahan(2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya AlamDana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dengan target anggaran setelahperubahan sebesar Rp9.320.311.170,00, realisasi penerimaan sebesarRp5.839.589.764,00 atau 62,65%. Rincian penerimaan Dana BagiHasil Pajak sebagai berikut:Rp %1 Provisi Sumber Daya Hutan 58.436.170,00 - -2 Iuran Eksploitasi (Royalty) 8.611.875.000,00 5.525.424.337,00 64,163 Penerimaan PengusahaPerikanan300.000.000,00 - -4 Penerimaan Pungutan HasilPerikanan200.000.000,00 258.029.659,00 129,015 Iuran Hasil Hutan (IHH) 150.000.000,00 56.135.768,00 37,429.320.311.170,00 5.839.589.764,00 62,65RealisasiJumlahNo Uraian Anggaran setelahPerubahan(3) Dana Alokasi UmumDana Alokasi Umum dengan target anggaran setelah perubahansebesar Rp372.238.000.000,00, realisasi penerimaan sebesar36Rp372.238.000.000,00 atau 100,00%.(4) Dana Alokasi KhususDana Alokasi Khusus dengan target anggaran setelah perubahansebesar Rp34.785.000.000,00, realisasi penerimaan sebesarRp33.733.000.000,00 atau 96,98%. Rincian Penerimaan DAK adalahsebagai berikut :Rp %1 Bidang Pendidikan 8.505.000.000,00 8.505.000.000,00 100,002 Bidang Kesehatan 7.790.000.000,00 7.011.000.000,00 90,003 Bidang Infrastruktur 11.430.000.000,00 11.430.000.000,00 100,004 Bidang Kelautan & Perikanan 2.730.000.000,00 2.457.000.000,00 90,005 Bidang Pertanian 3.530.000.000,00 3.530.000.000,00 100,006 Bidang Lingkungan Hidup 800.000.000,00 800.000.000,00 100,0034.785.000.000,00 33.733.000.000,00 96,98No Uraian Anggaran setelahPerubahanRealisasiJumlah

b) Transfer Pemerintah Pusat – LainnyaTransfer Pemerintah Pusat – Lainnya tidak dianggarkan dalam APBD tahun2006 dan tidak terdapat realisasi penerimaannya.c) Transfer Pemerintah ProvinsiTransfer Pemerintah Provinsi dengan target anggaran setelah perubahansebesar Rp9.693.497.167,00, realisasi penerimaan sebesarRp12.306.255.517,34, atau 126,95%. Rincian penerimaan Transfer PemerintahProvinsi dapat dilihat pada tabel berikut :Rp %1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 6.369.252.267,00 8.976.330.205,00 140,932 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 3.324.244.900,00 3 .329.925.312,34 1 00,179.693.497.167,00 1 2.306.255.517,34 126,95RealisasiJumlahNo Uraian Anggaran setelahPerubahan(1) Pendapatan Bagi Hasil PajakPendapatan Bagi Hasil Pajak dengan target anggaran setelah perubahansebesar Rp6.369.252.267,00, realisasi penerimaan sebesarRp8.976.330.205,00 atau 140,93%. Rincian atas penerimaanPendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:37Rp %1 Pajak Kendaraan Bermotor(PKB)1.489.248.621,00 1.573.244.366,00 105,642 Bea Balik Nama KendaraanBermotor (BBNKB)2.467.626.722,00 2.484.378.862,00 100,683 Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor (PBBKB)2.179.733.306,00 4.414.727.002,00 202,544 Pajak Pemanfaatan ABT/AP 232.643.618,00 503.979.975,00 216,636.369.252.267,00 8.976.330.205,00 140,93No Uraian Anggaran setelahPerubahanRealisasiJumlahRealisasi penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak sangat tergantungdari penerimaan tersebut pada pemerintah atasan (provinsi).(2) Pendapatan Bagi Hasil LainnyaPendapatan Bagi Hasil Lainnya dengan target anggaran setelahperubahan sebesar Rp3.324.244.900,00, realisasi penerimaan sebesarRp3.329.925.312,34 atau 100,17%. Rincian atas penerimaanPendapatan Bagi Hasil Lainnya sebagai berikut:Rp %

1 Bantuan Keuangan yg Diarahkan 2.249.494.600,00 1.149.167.324,34 51,092 Bantuan Keuangan utk SubsidiGuru Kontrak1.074.750.300,00 2.180.757.988,00 202,91Jumlah 3.324.244.900,00 3.329.925.312,34 100,17Uraian Anggaran setelahPerubahanNo Realisasi3) Lain-lain Pendapatan yang Sah, target anggaran setelah perubahan sebesarRp900.000.000 terealisasi sebesar Rp900.000.000,00 atau 100%. Rincian atasLain-lain Pendapatan yang Sah tersebut sebagai berikut:Rp %1 Dana Penyeimbang Murni - - -2 Dana Penyeimbang Kebijakan - - -3 Kompensasi PPh Pasal 21 900.000.000,00 900.000.000,00 1 00,00900.000.000,00 900.000.000,00 1 00,00No Uraian Anggaran setelahPerubahanRealisasiJumlahRealisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah secara merupakan penerimaan restitusiPPh pasal 21 dengan target anggaran setelah perubahan sebesarRp900.000.000,00, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp900.000.000,00 atau100%. Realisasi atas penerimaan atas restitusi PPh Pasal 21 tergantung daribesarnya potongan PPh Pasal 21 yang dikompensasikan.38b. BELANJABelanja daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu Belanja Operasi,Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dan Belanja TakTersangka. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-haripemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lainmeliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanjapemeliharaan, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuansosial. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap danaset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modalmeliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan,peralatan dan aset tidak berwujud. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuanganmerupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain sepertipengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil olehpemerintah daerah. Belanja Tidak Tersangka adalah pengeluaran anggaran untukkegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, sepertipenanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnyayang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahdaerah.Jumlah Belanja dalam Tahun Anggaran 2006 dengan target anggaran setelahperubahan sebesar Rp499.523.965.520,26, realisasinya sebesar

Rp462.169.135.043,95 atau 92,52%. Rincian atas jumlah pendapatan tersebut sebagaiberikut:Rp %1 Belanja Operasi 421.300.982.532,24 387.021.484.921,00 91,862 Belanja Modal 62.531.540.994,41 60.886.048.813,00 97,373 Belanja Bagi Hasil & Bant. Keuangan 13.799.678.352,00 13.654.766.309,95 98,954 Belanja Tak Tersangka 1.891.763.641,61 6 06.835.000,00 32,08Jumlah 499.523.965.520,26 462.169.135.043,95 92,52No Uraian Anggaran setelahPerubahanRealisasiGambaran angka realisasi Belanja Daerah secara terperinci adalah sebagai berikut:1) Belanja Operasi, target anggaran setelah perubahan sebesarRp421.300.982.532,24, terealisasi sebesar Rp387.021.484.921,00 atau 91,86%.Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut sebagai berikut:39Rp %1 Belanja Pegawai 269.209.804.715,51 241.642.699.457,00 89,762 Belanja Barang dan Jasa 149.611.177.816,73 142.915.809.464,00 95,523 Bantuan Sosial 2.480.000.000,00 2.462.976.000,00 99,31421.300.982.532,24 387.021.484.921,00 91,86RealisasiJumlahNo Uraian Anggaran setelahPerubahanGambaran angka realisasi Belanja Operasi secara terperinci adalah sebagaiberikut:a) Belanja PegawaiBelanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesarRp269.209.804.715,51, realisasi pengeluaran sebesar Rp241.641.699.457,00atau 89,76%, dengan rincian sebagai berikut:Rp %1 Aparatur-BAU-Belanja Pegawai/Personalia 180.095.776.092,33 160.041.548.417,00 88,862 Aparatur-BOP-Belanja Pegawai/Personalia 11.743.410.565,50 11.166.969.994,00 95,093 Publik-BAU-Belanja Pegawai/Personalia 58.597.123.432,68 52.138.231.074,00 88,984 Publik-BOP-Belanja Pegawai/Personalia 18.773.494.625,00 18.295.949.972,00 97,46269.209.804.715,51 241.642.699.457,00 89,76RealisasiJumlahNo Uraian Anggaran setelahPerubahanb) Belanja Barang dan JasaBelanja barang dan jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesarRp149.611.177.816,73, realisasi pengeluaran sebesar Rp142.915.809.464,00atau 95,52%, dengan rincian sebagai berikut:Rp %

1 Aparatur-BAU-Belanja Barang 17.810.758.450,00 16.380.871.298,00 91,972 Aparatur-BOP-Belanja Barang 11.175.302.535,28 10.184.601.813,00 91,133 Aparatur-BAU-Belanja Perjalanan Dinas 5.525.675.300,00 5.254.805.932,00 95,104 Aparatur-BOP-Belanja Perjalanan Dinas 5.792.172.600,00 5.447.841.600,00 94,065 Aparatur-BAU-Belanja Pemeliharaan 6.793.188.520,00 6.578.000.092,00 96,836 Aparatur-BOP-Belanja Pemeliharaan 584.078.000,00 556.023.891,00 95,207 Publik-BAU-Belanja Barang 21.481.164.100,00 20.834.054.442,00 96,998 Publik-BOP-Belanja Barang 51.423.683.913,45 49.563.939.621,00 96,389 Publik-BAU-Belanja Perjalanan Dinas 1.142.520.000,00 1.120.120.000,00 98,0410 Publik-BOP-Belanja Perjalanan Dinas 7.677.322.000,00 6.897.075.850,00 89,8411 Publik-BAU-Belanja Pemeliharaan 2.058.346.000,00 2.001.889.922,00 97,2612 Publik-BOP-Belanja Pemeliharaan 18.146.966.398,00 18.096.585.003,00 99,72149.611.177.816,73 142.915.809.464,00 95,52No Uraian Anggaran setelahPerubahanRealisasiJumlahc) Belanja Bantuan SosialBantuan sosial merupakan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan dengantarget anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.480.000.000,00, realisasipengeluaran sebesar Rp2.462.976.000,00 atau 99,31%.402) Belanja Modal, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp62.531.540.994,41,terealisasi sebesar Rp60.886.048.813,00 atau 97,37%. Rincian atas jumlah BelanjaModal tersebut sebagai berikut:Rp %1 Belanja Tanah 5.933.300.000,00 5.681.275.300,00 95,752 Belanja Peralatan dan Mesin 30.102.539.732,00 28.937.489.030,00 96,133 Belanja Gedung dan Bangunan 19.506.172.464,00 19.325.715.045,00 99,074 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.684.403.798,41 5.649.012.000,00 99,385 Belanja Aset Tetap Lainnya 1.305.125.000,00 1.292.557.438,00 99,046 Belanja Aset Lainnya - - -62.531.540.994,41 60.886.048.813,00 97,37No Uraian Anggaran setelahPerubahanRealisasiJumlah3) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, target anggaran setelah perubahansebesar Rp13.799.678.352,00, terealisasi sebesar Rp13.654.766.309,95 atau98,95%, dengan rincian sebagai berikut:NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %1 Belanja Bagi Hasil Retribusi KpdPemerintah Desa969.976.152,00 924.315.759,00 95,292 Belanja Bantuan KeuanganPemerintah Kabupaten/Kota

10.558.950.200,00 10.461.866.550,95 99,083 Belanja Bantuan KeuanganKepada Pemerintah Desa114.252.000,00 112.884.000,00 98,804 Bantuan Dana Stimulan KlpUsaha Ekonomi Produktif677.500.000,00 677.000.000,00 99,935 Belanja Bantuan Keuangan KpdOrg. Profesi1.479.000.000,00 1.478.700.000,00 99,98Jumlah 13.799.678.352,00 13.654.766.309,95 98,954) Belanja Tidak Tersangka, target anggaran setelah perubahan sebesarRp1.891.763.641,61, terealisasi sebesar Rp606.835.000,00 atau 32,08%.Belanja Tidak Tersangka adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yangsifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulanganbencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat41diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.Jumlah belanja tidak tersangka dalam Tahun Anggaran 2006 dengan targetanggaran setelah perubahan sebesar Rp1.891.763.641,61, terealisasi sebesarRp606.835.000,00 atau 32,08%.c. PEMBIAYAANPembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baikpenerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisitdan atau memanfaatkan surplus anggaran.1) Penerimaan PembiayaanPenerimaan pembiayaan adalah semua peneirimaan rekening kas umum daerahantara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasilprivatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikankepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan danacadangan.Jumlah penerimaan pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2006 dengan targetanggaran setelah perubahan sebesar Rp28.814.543.510,26, terealisasi sebesarRp27.568.381.460,26 atau 95,66%. Angka anggaran dan realisasi atas penerimaanpembiayaan tersebut merupakan penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggarantahun anggaran sebelumnya dan pengembalian modal usaha dari BUK se-Kabupaten Lombok Barat.2) Pengeluaran PembiayaanPengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerahantara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modalpemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggarantertentu dan pembentukan dana cadangan.Jumlah pengeluaran pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2006 dengan targetanggaran setelah perubahan sebesar Rp6.950.000.000,00, terealisasi sebesarRp6.950.000.000,00 atau 100%. Angka anggaran dan realisasi atas pengeluaran

pembiayaan tersebut terinci sebagai berikut:42Rp %1 Penyertaan Modal Pemda- PT Bank NTB Mataram 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100,00- PDAM Menang Mataram 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00- BPR LKP 750.000.000,00 750.000.000,00 100,002 Kelompok Usaha Tani Melalui DinasKoperasi2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 100,003 P 4 K (Dana Bergulir) 500.000.000,00 500.000.000,00 100,006.950.000.000,00 6.950.000.000,00 100,00No Uraian Anggaran setelahPerubahanRealisasiJumlahBerdasarkan realisasi pendapatan dan belanja serta realisasi pembiayaan nettotahun anggaran 2006, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan sebesarRp36.685.492.497,36. Jumlah tersebut merupakan saldo di kas daerah sebesarRp35.909.001.465,36 dan saldo di bendahara pengeluaran sebesarRp776.516.428,00. Selisih jumlah SiLPA menurut Neraca dengan LRA sebesarRp311.459.074,00 adalah saldo pajak yang berada di bendahara pengeluaran yangtelah dipungut namun belum disetor ke negara.433. Pos-pos Laporan Aliran Kasa. Arus Kas dari Aktivitas OperasiArus Kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkankemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untukmembiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpamengandalkan sumber pendanaan dari luar.Tahun 2006 Tahun 20051) Arus Masuk Kas Rp478.088.543.581,05 Rp330.594.846.759,20Jumlah tersebut terdiri dari:No Uraian Tahun 2006(Rp)Tahun 2005(Rp)1 Pendapatan Pajak Daerah 19.346.707.839,90 16.785.533.277,002 Pendapatan RetribusiDaerah5.498.783.313,54 4.846.808.797,843 Pendapatan Hasilpengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan2.092.812.365,00 2.060.903.335,004 Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah5.303.917.677,27 2.674.547.660,355 Dana Bagi Hasil Pajak 20.829.477.104,00 19.771.790.029,006 Dana Bagi Hasil SumberDaya Alam5.839.589.764,00 8.844.240.884,007 Dana Alokasi Umum 372.238.000.000,00 243.894.000.000,008 Dana Alokasi Khusus 33.733.000.000,00 12.590.000.000,009 Dana Penyesuaian 900.000.000,00 11.270.000.000,0010 Pendapatan Bagi HasilPajak dan BantuanKeuangan dari Provinsi8.976.330.205,00 6.844.406.576,0011 Pendapatan Bagi HasilLainnya3.329.925.312,34 1.012.616.200,00Jumlah Arus Masuk Kas 478.088.543.581,05 330.594.846.759,20Tahun 2006 Tahun 20052) Arus Keluar Kas Rp401.283.086.230,95 Rp274.824.406.374,40Jumlah tersebut terdiri dari:No Uraian Tahun 2006(Rp)Tahun 2005(Rp)1. Belanja Pegawai 241.642.699.457,00 194.277.887.023,402. Belanja Barang 142.915.809.464,00 70.128.263.053,0044No Uraian Tahun 2006(Rp)Tahun 2005(Rp)3. Bantuan Sosial 2.462.976.000,00 810.000.000,004. Belanja Tak Terduga 606.835.000,00 555.800.000,005. Bagi Hasil Retribusi 924.315.759,00 1.188.191.098,006. Bagi Hasil PendapatanLainnya12.730.450.550,95 7.864.265.200,00Jumlah Arus Keluar Kas 401.283.086.230,95 274.824.406.374,40Tahun 2006 Tahun 20053) Arus Kas Bersih Rp76.805.457.350,10 Rp55.770.440.384,80Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (1 - 2) tahun anggaran 2006 sebesarRp76.805.457.350,10 dan tahun anggaran 2005 sebesar Rp55.770.440.384,80,merupakan selisih positif dari Arus masuk kas dengan Arus keluar kas atasaktivitas operasi selama tahun anggaran 2006 dan 2005.b. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non KeuanganArus Kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas

bruto dalam rangka sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkandan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akandatang.Tahun 2006 Tahun 20051) Arus Masuk Kas Rp147.702.500,00 Rp467.108.000,00Arus masuk kas dari aktivitas investasi dalam tahun anggaran 2006 sebesarRp147.702.500,00 dan tahun anggaran 2005 sebesar Rp467.108.000,00merupakan pendapatan dari penjualan aktiva tetap kendaraa bermotor.Tahun 2006 Tahun 20052) Arus Keluar Kas Rp60.886.048.813,00 Rp37.135.796.425,00Jumlah tersebut merupakan pembelian aset tetap dalam tahun anggaran 2006dan 2005.Jumlah tersebut terdiri dari:45No Uraian Tahun 2006(Rp)Tahun 2005(Rp)1. Belanja Tanah 5.681.275.300,00 2.751.661.200,002. Belanja Peralatan danMesin 28.937.489.030,00 6.593.557.725,003. Belanja Gedung danBangunan 19.325.715.045,00 26.214.906.500,004. Belanja Jalan, Irigasi danJaringan 5.649.012.000,00 1.382.237.000,005. Belanja aset tetap lainnya 1.292.557.438,00 193.434.000,00Jumlah Arus Keluar Kas 60.886.048.813,00 37.135.796.425,00Tahun 2006 Tahun 20053) Arus Kas Bersih (Rp60.738.346.313,00) (Rp36.668.688.425,00)Arus Kas Bersih dari aktivitas Investasi (1 - 2) tahun anggaran 2006 sebesar(Rp60.738.346.313,00) dan tahun anggaran 2005 sebesar(Rp36.668.688.425,00) merupakan selisih negatif dari Arus masuk kas denganArus keluar kas atas transaksi investasi.c. Arus Kas Dari Aktivitas PembiayaanArus Kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluarankas bruto sehubungan dengan pendanaan deficit atau penggunaan surplusanggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kaspemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.Tahun 2006 Tahun 20051) Arus Masuk Kas Rp753.837.950,00 Rp2.997.983.555,00Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan tahun anggaran 2006 sebesarRp753.837.950,00 merupakan penerimaan kembali dana bergulir darikelompok tani melalui Dinas Koperasi, dan dalam tahun anggaran 2005sebesar Rp2.997.983.555,00 merupakan penerimaan kembali dari KelompokTani melalui Dinas Koperasi.46

Tahun 2006 Tahun 20052) Arus Keluar Kas Rp6.950.000.000,00 Rp3.750.000.000,00Jumlah tersebut merupakan pengeluaran penyertaan modal pada BUMD danpengeluaran dana bergulir Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang terdiri:No Uraian Tahun 2006(Rp)Tahun 2005(Rp)1. PDAM Menang Mataram 1.000.000.000,00 250.000.000,002. PT Bank NTB Mataram 2.000.000.000,00 500.000.000,003. Melalui Dinas Koperasi (DanaBergulir)2.700.000.000,002.000.000.000,004. BPR LKP 750.000.000,00 750.000.000,005. BPR Pesisir 0,00 0,006. P4K (Dana Bergulir) 500.000.000,00 250.000.000,00Jumlah 6.950.000.000,00 3.750.000.000,00Tahun 2006 Tahun 20053) Arus Kas Bersih (Rp6.196.162.050,00) (Rp752.016.445,00)Arus kas bersih dari Aktifitas Pembiayaan (1 - 2) pada tahun anggaran 2006sebesar (Rp6.196.162.050,00) dan tahun anggaran 2005 sebesar(Rp752.016.445,00) merupakan selisih negatif dari arus masuk kas denganarus keluar kas atas aktivitas pembiayaan selama tahun anggaran 2006 dan2005.d. Arus Kas Dari Aktivitas Non AnggaranArus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluarankas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, danpembiayaan pemerintah.Arus kas ini meliputi penerimaan dan pengeluaran kas dari dan untuk fihak ketiga,seperti iuran wajib pegawai, pemotongan tabungan uang muka perumahanpegawai, penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.47Tahun 2006 Tahun 20051) Arus Masuk Kas Rp37.229.621.168,00 Rp23.771.959.924,55Jumlah tersebut merupakan perhitungan fihak ketiga (PFK) yangdipungut/diterima dalam Tahun Anggaran 2006 dan 2005, terdiri dari:No Uraian Tahun 2006(Rp)Tahun 2005(Rp)1 Iuran wajib Pegawai 14.076.085.121,00 12.083.393.799,002 Tabungan perumahan pegawai 713.890.800,00 691.401.000,003 Penerimaan Pajak danPotongan Lainnya22.439.645.247,00 10.997.165.125,55

Jumlah 37.229.621.168,00 23.771.959.924,55Tahun 2006 Tahun 20052) Arus Keluar Kas Rp36.961.013.661,00 Rp23.756.376.290,55Jumlah tersebut merupakan perhitungan fihak ketiga (PFK) yang disetordalam Tahun Anggaran 2006 dan 2005, terdiri dari:No Uraian Tahun 2006(Rp)Tahun 2005(Rp)1 Iuran wajib Pegawai 14.076.085.121,00 12.083.393.799,002 Tabungan perumahan pegawai 713.890.800,00 691.401.000,003 Penyetoran Pajak danPotongan Lainnya22.171.037.740,00 10.981.584.491,55Jumlah 36.961.013.661,00 23.756.376.290,55Tahun 2006 Tahun 20053) Arus Kas Bersih Rp268.607.507,00 (Rp15.583.634,00)Arus kas bersih dari aktifitas non anggaran (1 - 2) pada tahun anggaran 2006sebesar Rp268.607.507,00 dan tahun anggaran 2005 sebesar(Rp15.583.634,00) merupakan selisih dari Arus masuk kas dengan Arus keluarkas.48Dari penjumlahan keempat aliran kas bersih tersebut di atas, maka selama tahunanggaran 2006 dan Tahun 2005 terjadi kenaikan kas masing-masing sebesarRp10.139.556.494,10 dan Rp18.365.319.148,80. sehingga saldo kas per 31 Desember2006 dan per 31 Desember 2005 masing-masing sebesar Rp36.996.976.967,36. danRp26.857.420.473,26.. yang terdiri dari kas di bank dan kas di Bendahara.Denpasar, 10 Juli 2007SEKRETARIS DAERAH LOMBOK BARATDRS. H. L. SERINATA, MMNIP. 610 006 06249GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN1. DASAR HUKUM PEMERIKSAANDasar hukum pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan PemerintahKabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:a. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;b. Pasal 56 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;c. Pasal 2 Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggungjawab Keuangan Negara;d. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan;e. Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) BPK RI Tahun Anggaran 2007.2. TUJUAN PEMERIKSAANTujuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten LombokBarat adalah untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan

yang disajikan dalam laporan keuangan mendasarkan kepada kriteria:a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah dan atau prinsip-prinsipakuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure)c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangand. Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).3. SASARAN PEMERIKSAANSasaran pemeriksaan adalah pengujian atas penyajian dan saldo akun-akunpada laporan keuangan dan pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundangundangandan sistem pengendalian intern.4. STANDAR PEMERIKSAANPemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok BaratTahun Anggaran 2006 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan BPK RINomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 505. METODA PEMERIKSAANMetoda Pemeriksaan yang digunakan dalam pemeriksaan LKPD (LaporanKeuangan Pemerintah Daerah) secara ringkas meliputi perencanaan yangdifokuskan pada pemahaman terhadap SPI, pelaksanaan pemeriksaan yangdifokuskan pada pengujian analisa, pengujian atas efektifitas SPI, pengujiansubstantif atas transaksi dan saldo akun secara uji petik dan pelaporan hasilpemeriksaan.6. WAKTU PEMERIKSAANPemeriksaan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitungmulai tanggal 11 Juni s.d. 10 Juli 2007 berdasarkan Surat TugasNo.92/ST/XIV.5/06/2007 tanggal 7 Juni 2007.7. OBYEK PEMERIKSAANObyek pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah KabupatenLombok Barat Tahun Anggaran 2006.8. BATASAN PEMERIKSAANDalam rangka pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan PemerintahDaerah, BPK RI masih menghadapi kendala bahwa Pemerintah Kabupaten LombokBarat belum sepenuhnya menerapkan sistem pembukuan berganda dan dasarpencatatan akrual untuk transaksi aktiva, hutang dan ekuitas. Sedangkan dalampelaksanaan pemeriksaan tidak ada usaha pembatasan dari auditee untuk mengaksesdokumen dan informasi baik dari Bagian Keuangan maupun unit kerja terkait.Secara umum dalam pelaksanaan pemeriksaan tim BPK RI tidak mengalamibatasan yang dapat mempengaruhi independensi pemeriksaan.PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 51BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIALAPORAN ATAS KEPATUHANDALAM KERANGKA PEMERIKSAANLAPORAN KEUANGANPEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATUNTUK TAHUN ANGGARAN 2006

DIGERUNGAUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VIPERWAKILAN BPK RI DI DENPASARNomor : 05.2.B/Pwk.BPK RI di Dps/07/2007Tanggal : 10 Juli 2007D A F T A R I S IHalamanDAFTAR ISI iRESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN 1TEMUAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN 5A. Temuan Pemeriksaan Yang Mempengaruhi Kewajaran Laporan Keuangan 51. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2006 pada 2 (dua) Dinas sebesarRp2.515.723.200,00 tidak tepat peruntukannya52. Realisasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2006 lebih disajikansebesar Rp57.870.000,0073. Belanja Bantuan Keuangan untuk Partai Politik direalisasikan tidak sesuaiketentuan sebesar Rp99.999.999,99104. Piutang Daerah atas Royalty Kemitraan dengan Pihak Ketiga atas pengelolaanLapangan Golf Golong T.A. 2006 kurang disajikan sebesar Rp9.333.333,3313B. Temuan Pemeriksaan Yang Tidak Mempengaruhi Kewajaran LaporanKeuangan161. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2006 terlambat disetorsebesar Rp573.760.814,00 dan belum disetor ke Kas Daerah sebesarRp15.841.321,00162. Realisasi Belanja Modal komputer dan alat-alat komunikasi kepada instansivertikal sebesar Rp98.597.000,00 tidak sesuai ketentuan173. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006 dibebani kegiatan Tahun Anggaran 2005sebesar Rp1.024.844.800,0019DAFTAR LAMPIRAN:Lampiran 1 Daftar salah peruntukkan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan PerternakanLampiran 2 Daftar sisa kas terlambat disetor oleh pemegang kasLampiran 3 Daftar sisa kas pada pemegang kas yang belum disetor ke Kas DaerahPERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR iBADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIARESUME LAPORAN ATAS KEPATUHANBerdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Pasal 31 Undang-Undang No.17 Tahun 2003, Pasal 56 Undang-UndangNo.1 Tahun 2004, dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, BPK RI telahmemeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Barat per 31 Desember 2006,Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuanganuntuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Tanggung jawab BPK RI adalah padapernyataan pendapat atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan yangdilakukan.Ketidakpatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakumerupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Sebagai bagiandalam pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuanganbebas dari salah saji material, BPK RI melakukan pengujian kepatuhan terhadapketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan yangberkaitan dengan pelaporan keuangan. Namun pemeriksaan yang BPK RI lakukantidak dirancang khusus untuk menemukan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturanperundang-undangan, dan BPK RI tidak mengeluarkan pendapat atas laporankepatuhan. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mengharuskan BPK RIuntuk melaporkan kepada pihak berwenang yang terkait apabila terjadiketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan sertaketidakpatutan, apabila dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuanganmenemukan hal-hal tersebut.Atas pemeriksaan tersebut, BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil PemeriksaanKeuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2006PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 1yang memuat pendapat wajar dengan pengecualian dengan nomor05.2.A/Pwk.BPK RI di Dps/07/2007 tanggal 10 Juli 2007 dan Laporan atasPengendalian Intern dalam kerangka pemeriksaan Laporan Keuangan PemerintahKabupaten Lombok Barat dengan nomor 05.2.C/Pwk.BPK RI di Dps/07/2007tanggal 10 Juli 2007.Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tersebutdilakukan berdasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yangditetapkan oleh BPK RI. Standar tersebut mengharuskan BPK RI untukmerencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaanagar memperoleh keyakinan yang memadai sebagai standar untuk memberikanpendapat. Standar tersebut juga mengharuskan BPK RI untuk mengungkapkanketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan dalampelaporan keuangan.Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,dalam pelaporan keuangan yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut :1. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2006 pada 2 (dua) Dinas sebesarRp2.515.723.200,00 tidak tepat peruntukannya;2. Realisasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2006 lebih disajikansebesar Rp57.870.000,00;3. Belanja Bantuan Keuangan untuk Partai Politik direalisasikan tidak sesuaiketentuan sebesar Rp99.999.999,99;4. Piutang Daerah atas Royalty Kemitraan dengan Pihak Ketiga atas pengelolaan

Lapangan Golf Golong T.A. 2006 kurang disajikan sebesar Rp9.333.333,33;5. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2006 terlambat disetorsebesar Rp573.760.814,00 dan belum disetor ke Kas Daerah sebesarRp15.841.321,00;6. Realisasi Belanja Modal komputer dan alat-alat komunikasi kepada instansivertikal sebesar Rp98.597.000,00 tidak sesuai ketentuan;7. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006 dibebani kegiatan Tahun Anggaran 2005sebesar Rp1.024.844.800,00.PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 2Berdasarkan temuan tersebut, BPK RI menyarankan Bupati Lombok Barat agar :1. Memberi sanksi kepada Kepala Sub Bagian Verifikasi atas kelalaiannya yangkurang memperhatikan kesesuaian antara kode rekening yang dituju denganrealisasi belanja dalam mengesahkan SPJ dan memberi sanksi kepada PemegangKas pada 2 (dua) Dinas tersebut atas kelalaiannya dalam merelisasikan anggaranbelanja tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan;2. Memberi sanksi kepada Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Kepala Sub BagianPerbendaharaan yang kurang cermat dalam menilai kelengkapan/ kebenaranbukti pertanggungjawaban pengeluaran;3. Memberi sanksi kepada Kepala Sub Bagian Perbendaharaan atas kelalaiannyayang kurang cermat dalam menilai kelengkapan bukti pendukung SPP-BTbantuan kepada parpol, memberi sanksi kepada Kepala Bagian Keuangan ataskelalaiannya yang mencairkan dan menyimpan dana bantuan keuangan walaupunpersyaratan pengajuan serta pencairan dana bantuan belum ada dan selanjutnyamemerintahkan untuk segera menyetorkan bantuan tersebut ke Kas Daerah;4. Memberi sanksi kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas kelalaiannya yangkurang aktif dalam pengurusan pendapatan dari royalty yang menjadi hakPemkab Lombok Barat dan memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Daerahuntuk berupaya mengetahui berapa royalty yang seharusnya diterima olehPemkab Lombok Barat;5. Memberi sanksi kepada para Pemegang Kas unit kerja yang terlambat menyetorsisa UUDP dan selanjutnya memerintahkan masing-masing Pemegang Kasuntuk segera menyetor sisa UUDP yang belum di setorkan ke Kas Daerah danmemberikan sanksi kepada atasan langsung para pemegang kas karena kurangnyapengawasan atas penyetoran sisa UUDP;6. Memberi sanksi kepada Panitia Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutifatas kelalaiannya yang menganggarkan dan merealisasikan belanja modal kepadainstansi vertikal;7. Dalam membuat kebijakan tentang pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkanpengeluaran/belanja daerah tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku.PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 3Secara lebih rinci akan dijelaskan pada bagian Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan.Denpasar, 10 Juli 2007BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIAPerwakilan BPK RI di DenpasarKuasa Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Drs. Imam Muslich, MSi., Ak.Akuntan, Register Negara D-6407PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 4TEMUAN PEMERIKSAANTemuan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undanganpada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2006 sebanyak 7 (tujuh) temuanpemeriksaan terdiri dari 4 (empat) temuan yang mempengaruhi kewajaran laporankeuangan dan 3 (tiga) temuan yang tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangandengan rincian sebagai berikut :A. Temuan Pemeriksaan yang mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan1. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2006 pada 2 (dua) Dinas sebesarRp2.515.723.200,00 tidak tepat peruntukannyaHasil pemeriksaan atas Surat Perintah Membayar (SPM), SuratPertanggungjawaban (SPJ) dan bukti-bukti pendukung pengeluaran Tahun Anggaran2006 khususnya pada unit kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakandan Dinas Perikanan dan Kelautan terdapat realisasi belanja daerah senilaiRp2.515.723.200,00 yang tidak tepat peruntukannya. Realisasi belanja tersebutdirinci berdasarkan unit kerja sebagai berikut:a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan PeternakanBelanja Modal Alat-Alat Pertanian, pada obyek Belanja Alat Pengolahan,dianggarkan sebesar Rp3.883.482.000,00 dan direalisasikan sebesarRp3.347.963.200,00 (86,21%) (unaudited). Dari realisasi tersebut diantaranyasebesar Rp2.485.773.200,00 tidak tepat peruntukannya, yaitu antara laindigunakan untuk Biaya Rehabilitasi dan Pembangunan Bangunan Gedung danBiaya Belanja Barang Habis Pakai. (rincian lebih lanjut pada lampiran 1)b. Dinas Perikanan dan KelautanBelanja Modal Alat-Alat Pengolahan (2.03.01.3.11.01.01.2) dianggarkan sebesarRp398.000.000,00 dan direlisasikan sebesar Rp369.800.000,00 (92,91%). Darirealisasi tersebut, terdapat realisasi sebesar Rp29.950.000,00 yang tidak tepatPERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 5peruntukkan yaitu untuk Belanja Modal Alat Bantu Penangkapan(2.03.01.3.11.02.01.2) yang telah memiliki mata anggaran tersendiri.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban KeuanganDaerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah danPenyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pasal 55 padaayat (2) yang menyatakan Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaranpengeluaranatas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.”Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Daerah Kabupaten LombokBarat sebesar Rp2.515.723.200,00 tidak mencerminkan realisasi kegiatan yangsesungguhnya.Hal tersebut terjadi karena :a. Kelalaian Kepala Sub Bagian Verifikasi yang kurang memperhatikan kesesuaianantara kode rekening yang dituju dengan realisasi belanja dalam mengesahkanSPJ.b. Kelalaian Pemegang Kas pada Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Pertanian

Tanaman Pangan dan Peternakan dalam merelisasikan/menggunakan anggaranbelanja tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan dan Kepala Dinas Pertanian TanamanPangan dan Peternakan Kabupaten Lombok Barat mengakui temuan BPK RI danmenjelaskan bahwa permasalahan tersebut dikarenakan kesalahan administrasi dalamhal penganggaran dan kedepannya akan dilakukan perbaikan dalam hal tersebut.BPK RI menyarankan Bupati Lombok Barat agar memberi sanksi kepada:a. Kepala Sub Bagian Verifikasi atas kelalaiannya yang kurang memperhatikankesesuaian antara kode rekening yang dituju dengan realisasi belanja dalammengesahkan SPJ.PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 6b. Pemegang Kas pada Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Pertanian TanamanPangan dan Peternakan atas kelalaiannya dalam merelisasikan/menggunakananggaran belanja tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.2. Realisasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2006 lebihdisajikan sebesar Rp57.870.000,00Pemeriksaan atas Neraca per 31 Desember 2006 (unaudited) menunjukkanterdapat sisa UUDP sebesar Rp883.535.774,00. Pemeriksaan lebih lanjut atasdokumen STS Tahun 2007 dan Buku Besar Penerimaan (B.IV) Tahun 2007 (Januarisampai dengan Juni 2007) diketahui setoran sisa UUDP adalah sebesarRp826.000.615,00. Dari nilai setoran tersebut diantaranya sebesar Rp57.870.000,00pada tiga satuan kerja merupakan pengembalian atas realisasi belanja T.A. 2006 yangtelah disahkan pertanggungjawabannya. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:a. Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lombok BaratBesarnya sisa UUDP (audited) pada Setda Kabupaten Lombok Barat adalahsebesar Rp55.260.014,00. Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen STS Tahun2007 dan Buku Besar Penerimaan (B.IV) Tahun 2007 (Januari sampai denganJuni 2007) diketahui setoran sisa UUDP dari Setda Kabupaten Lombok Baratadalah sebesar Rp113.815.640,00 sehingga terdapat selisih antara jumlah sisaUUDP di Neraca dengan sisa UUDP berdasarkan STS dan B.IV T.A. 2007sebesar Rp58.555.626,00 (Rp113.815.640,00- Rp55.260.014,00).Konfirmasi lebih lanjut dengan Subbag Pembukuan diperoleh informasibahwa dari jumlah sebesar Rp58.555.626,00 tersebut bukan merupakan setoransisa UUDP namun merupakan penerimaan TP TGR T.A. 2007 sebesarRp1.555.626,00 dan pengembalian atas belanja T.A. 2006 sebesarRp57.000.000,00 yang bersumber dari SPMU BT dengan nomor 7.749/BT/2006tanggal 22 Agustus 2006 yang telah diakui sebagai realisasi belanja T.A. 2006.Atas pengembalian belanja tersebut, tim pemeriksa tidak melakukan koreksi atasbelanja tersebut.PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 7b. Dinas Kelautan dan PerikananBesarnya sisa UUDP (audited) pada Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Lombok Barat adalah sebesar Rp960.500,00. Pemeriksaan lebih lanjutatas dokumen STS Tahun 2007 dan Buku Besar Penerimaan (B.IV) Tahun 2007(Januari sampai dengan Juni 2007) diketahui setoran sisa UUDP di T.A. 2007adalah sebesar Rp1.815.500,00 sehingga terdapat selisih antara jumlah sisa UUDP

di Neraca dengan sisa UUDP berdasarkan STS dan B.IV T.A. 2007 sebesarRp855.000,00 (Rp1.815.500,00- Rp960.500,00).Konfirmasi lebih lanjut dengan Pemegang Kas Dinas Kelautan danPerikanan diperoleh informasi bahwa dari jumlah sebesar Rp855.000,00 tersebutbukan merupakan setoran sisa UUDP namun merupakan pengembalian belanjaT.A. 2006 yang bersumber dari SPMU PK untuk pembayaran honor tim/panitiapembangunan pasar benih dan pembayaran honor harian tim penyusunan revisiperda yang telah diakui sebagai realisasi belanja T.A. 2006. Atas pengembalianbelanja tersebut, tim pemeriksa tidak melakukan koreksi atas belanja tersebut.c. Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok BaratBesarnya sisa UUDP (audited) pada Kecamatan Pemenang KabupatenLombok Barat adalah sebesar Rp967.271,00. Pemeriksaan lebih lanjut atasdokumen STS Tahun 2007 dan Buku Besar Penerimaan (B.IV) Tahun 2007(Januari sampai dengan Juni 2007) diketahui setoran sisa UUDP dari KecamatanPemenang Kabupaten Lombok Barat adalah sebesar Rp982.271,00 sehinggaterdapat selisih antara jumlah sisa UUDP di Neraca dengan sisa UUDPberdasarkan STS dan B.IV T.A. 2007 sebesar Rp15.000,00 (Rp982.271,00-Rp967.271,00).Konfirmasi lebih lanjut dengan Subbag Pembukuan diperoleh informasibahwa dari jumlah sebesar Rp15.000,00 tersebut bukan merupakan setoran sisaUUDP namun merupakan pengembalian kelebihan gaji sebesar Rp15.000,00 yangbersumber dari SPMU BT yang telah diakui sebagai realisasi belanja T.A. 2006.Atas pengembalian belanja tersebut, tim pemeriksa tidak melakukan koreksi atasbelanja tersebut.PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 8Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada :a. Pasal 61 Ayat 1 ”Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dansah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.b. Pasal 86 Ayat 2 ”Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumenyang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti tersebut”.Hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja pada Laporan RealisasiAnggaran Tahun 2006 tidak menggambarkan realisasi kegiatan yang sebenarnyayakni lebih sebesar Rp57.870.000,00.Kondisi tersebut terjadi karena Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Kepala SubBagian Perbendaharaan Setda Kabupaten Lombok Barat kurang cermat dalammenilai kelengkapan/ kebenaran bukti pertanggungjawaban pengeluaran.Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lombok Barat atas namaSekretaris Daerah mengakui temuan BPK dan selanjutnya akan menindaklanjutidengan melakukan evaluasi dan meningkatkan koordinasi antar sub bagian padaBagian Keuangan untuk pembenahan.BPK RI menyarankan Bupati Lombok Barat agar memberi sanksi kepadaKepala Sub Bagian Verifikasi dan Kepala Sub Bagian Perbendaharaan SetdaKabupaten Lombok Barat yang kurang cermat dalam menilai kelengkapan/ kebenaran

bukti pertanggungjawaban pengeluaran dan dimasa yang akan datang dapatmelaksanakan pekerjaan lebih cermat.PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 93. Belanja Bantuan Keuangan untuk Partai Politik direalisasikan tidak sesuaiketentuan sebesar Rp99.999.999,99Pada Tahun Anggaran (T.A.) 2006, Pemerintah Kabupaten Lombok Baratmenganggarkan Belanja Bantuan kepada Partai Politik Kabupaten Lombok Barat(2.01.03.2.1.02.01.3) sebesar Rp500.000.000,00 dan direalisasikan sebesarRp499.999.999,95. Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 12 Tahun2006 tentang pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang memperolehkursi di DPRD Kabupaten Lombok Barat diketahui banwa setiap kursi memperolehbantuan sebesar Rp11.111.111,11. Jumlah partai politik (parpol) yang mendapatbantuan pada T.A. 2006 sebanyak 13 parpol.Pemeriksaan atas Surat Perintah Membayar (SPM) dan bukti-bukti pendukungpengeluaran bantuan parpol diketahui bahwa dari realisasi sebesar Rp499.999.999,95tersebut diantaranya sebesar Rp99.999.999,99 merupakan bantuan kepada PartaiGolongan Karya (Golkar) yang memperoleh 9 kursi di DPRD dengan SPMNo.14563/BT/2006 tanggal 21 Desember 2006. Diketahui pula bahwa SPM-BTtersebut terbit tanpa didukung dengan dokumen persyaratan pengajuan dan pencairanbantuan parpol.Berdasarkan konfirmasi kepada Kepala Bagian Keuangan dan Kepala BadanKesbang dan Linmas Kabupaten Lombok Barat diketahui seluruh bantuan kepadaparpol telah diterima oleh parpol bersangkutan kecuali bantuan kepada Partai Golkaryang sampai pemeriksaan berakhir belum diterima oleh penerima bantuan. Haltersebut terjadi karena pada DPD Partai Golkar terdapat dualisme kepengurusan,yaitu kepengurusan versi Musda VII dan versi Musda VIII. Atas masalah tersebut,telah diadakan musdalub Partai Golkar Kabupaten Lombok Barat yang menetapkanDjekat sebagai Ketua DPD Partai Golkar. Namun sampai saat ini, belum adapengesahan atas hasil musdalub tersebut sehingga tim peneliti dan pemeriksakelengkapan dokumen syarat pencairan bantuan keuangan kepada parpol belum dapatmerekomendasikan untuk memberikan bantuan tersebut.Konfirmasi selanjutnya dengan Bendahara Bantuan dan Tak Tersangka,diketahui bahwa bantuan yang telah dikeluarkan untuk Partai Golkar sebesarPERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 10Rp99.999.999,99 telah direalisasikan dan masih disimpan oleh Kepala BagianKeuangan Setda Kabupaten Lombok Barat. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaanpada tanggal 10 Juli 2007, bantuan tersebut belum dikembalikan ke Kas Daerah.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :a. Kepmendagri No. 29 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata caraPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata usahaKeuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah pada pasal 49 ayat (5) yang menyatakan bahwa setiappengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hakyang diperoleh oleh pihak yang menagih.b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan KepadaPartai Politik:1) Pasal 7 yang menyebutkan bahwa penelitian dan pemeriksaan kelengkapanadministrasi pengajuan, penyerahan, dan penggunaan bantuan keuangankepada partai politik tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Tim Penelitiandan Pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan, danpenggunaan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat kabupaten/kota;2) Pasal 8 yang menyebutkan bahwa bentuk berita acara penelitian danpemeriksaan tercantum dalam Lampiran I yang mengharuskan pengajuanbantuan harus memenuhi persyaratan yang dalam Pasal 4 Ayat (1) yangmenyatakan bahwa Pengajuan bantuan keuangan Tingkat Kabupaten/Kotadisampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpiman Cabang Partai PolitikTingkat Kabupaten/Kota ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutanlainnya kepada Bupati/Walikota dengan menggunakan kop surat dan capstempel Partai Politik dengan melampirkan :a) Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunankepengurusan DPC Patrai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisirPERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 11oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutanlainnya;b) Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabant yangberwenang;c) Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politikdi DPC tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau SekretarisKomisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;d) Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuaiperaturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benaryang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatasmaterai dengan menggunakan kop surat partai politik;e) Lampiran tersebut pada huruf a, b, c, dan d dibuat dalam rangkap 2 (dua).Hal tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Bagi Hasil dan BantuanKeuangan Tahun Anggaran 2006 tidak mencerminkan realisasi yang sesungguhnyayaitu lebih sebesar Rp99.999.999,00 dan dapat membuka peluang penyalahgunaanKeuangan Daerah.Hal tersebut terjadi karena :a. Kelalaian Kepala Sub Bagian Perbendaharaan yang kurang cermat dalam menilaikelengkapan bukti pendukung SPP-BT bantuan kepada parpol sesuai ketentuan.b. Kelalaian Kepala Bagian Keuangan yang mencairkan dan menyimpan danabantuan keuangan walaupun persyaratan pengajuan dan pencairan dana bantuantidak ada.Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lombok Barat atas namaSekretaris Daerah meyatakan sependapat dengan temuan BPK RI dan menyatakanbahwa hal tersebut dikarenakan adanya dualisme kepengurusan di dalam tubuh PartaiGolkar. Namun karena adanya informasi bahwa permasalahan internal partai akandapat diselesaikan sebelum Tahun Anggaran 2006, maka dana dicairkan denganhanya memperhatikan SK Bupati No. 12 Tahun 2006 dengan catatan sebelum syarat-

PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 12syarat terpenuhi dana tersebut tidak dapat cair. Namum sampai saat pemeriksaan olehBPK, masalah tersebut belum selesai. Jika BPK merekomendasikan dana tersebutharus disetor kembali ke Kas Daerah, akan segera kami setor.BPK RI menyarankan Bupati Lombok Barat agar :a. Memberi sanksi kepada Kepala Sub Bagian Perbendaharaan atas kelalaiannyayang kurang cermat dalam menilai kelengkapan bukti pendukung SPP-BT bantuankepada parpol sesuai ketentuan.b. Memberi sanksi kepada Kepala Bagian Keuangan atas kelalaiannya yangmencairkan dan menyimpan dana bantuan keuangan walaupun persyaratanpengajuan dan pencairan dana bantuan belum ada dan selanjutnya memerintahkanuntuk segera menyetorkan bantuan tersebut ke Kas Daerah.4. Piutang Daerah atas Royalty Kemitraan dengan Pihak Ketiga atas pengelolaanLapangan Golf Golong T.A. 2006 kurang disajikan sebesar Rp9.333.333,33Dalam Konsep Neraca per 31 Desember 2006 diketahui PemerintahKabupaten (Pemkab) Lombok Barat memiliki aset dalam bentuk Kemitraan denganPihak Ketiga sebesar Rp4.473.543.950,00. Dari jumlah tersebut, diantaranya sebesarRP3.714.704.000,00 merupakan aset tanah Pemkab Lombok Barat yangdikerjasamakan bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB)untuk dikelola sebagai lapangan golf oleh PT.Green Enterprise IndonesiaCorporation. Atas pengelolaan lapangan golf tersebut, Pemkab Lombok Barat berhakatas royalty sebesar 1/3 (satu pertiga) dari royalty yang akan diterima Pemprov NTBdari PT Green Enterprise Indonesia Corporation setiap tahun.Pemeriksaan atas bukti penerimaan T.A. 2006, Konsep Neraca per 31Desember 2006 dan Catatan atas Laporan Keuangan T.A. 2006 diketahui bahwaPemkab Lombok Barat belum menerima royalty pengelolaan lapangan golf dan atasroyalty yang belum diterima tersebut belum diakui sebagai piutang oleh PemkabLombok Barat.PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 13Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pendukung hak royalty ataspengelolaan lapangan golf berupa surat perjanjian dan addendum perjanjian kotrakproduksi antara Pemkab Lombok Barat, Pemprov NTB dan PT.Green EnterpriseIndonesia Corporation diketahui bahwa jumlah hak royalty Pemkab Lombok BaratTahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp9.333.333,33 atau (Rp28.000.000,00 x 1/3).Hasil konfirmasi dengan Sub Bagian Pembukuan Setda Pemkab LombokBarat dan Pemegang Kas Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten LombokBarat diketahui bahwa penerimaan royalty dari pihak ketiga hanya diterima sekalipada tahun 2004, dan setelah itu, tidak pernah ada penerimaan royalty ataspengelolaan lapangan golf tersebut.Bagian Keuangan Pemkab Lombok Barat maupun Dipenda KabupatenLombok Barat tidak mengetahui adanya penerimaan yang bisa ditagih ataspengelolaan lapangan golf yang menjadi hak Pemkab Lombok Barat.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :a. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang PedomanPengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta TataCara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

Penyusunan Perhitungan APBD dalam:- Pasal 1 huruf w yaitu Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hakdaerah atau kewajiban pihak lain kepada sebagai akibat penyerahan uang,barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan perundangundanganyang berlaku.b. Kontrak Perjanjian Lapangan Golf Golong antara Bupati Lombok Barat denganGubernur NTB Nomor 799 Tahun 2002 dan Nomor 365 Tahun 2002 tanggal 15September 1992 yang menyatakan bahwa Pemkab Lombok Barat akan menerima1/3 (satu pertiga) dari royalty yang akan diterima Pemprov NTB dari PT GreenEnterprise Indonesia Corporation setiap tahun.c. Addendum Perjanjian Kontrak Produksi antara Pemprov NTB dengan PT GreenEnterprise Indonesia Corporation No. 39a Tahun 1993 tanggal 17 Juli 1994, yangPERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 14menyebutkan bahwa royalty yang diterima Pemprov NTB dari PT GreenEnterprise Indonesia Corporation setiap tahun adalah sebesar Rp28.000.000,00.Hal tersebut mengakibatkan Piutang Daerah yang tersaji dalam Neraca per 31Desember 2006 tidak mencerminkan saldo piutang yang sebenarnya, yaitu kurangdisajikan sebesar Rp9.333.333,33.Hal tersebut terjadi karena:a. Kelalaian Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Lombok Barat yang kurangaktif dalam pengurusan pendapatan dari royalty yang menjadi hak PemkabLombok Barat.b. Tidak adanya upaya Pemkab Lombok Barat untuk mengetahui berapa royaltyyang seharusnya diterima oleh Pemkab Lombok Barat.Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat mengakuibahwa pada tahun 2006 Pemkab hanya menunggu realisasi dari Provinsi NTB atasbagian Kabupaten Lombok Barat terhadapt royalty pengelolaan lapangan golfGolong. Dan sampai sekarang pendapatan dimaksud belum disetor ke Kas DaerahPemerintah Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya, pada tahun 2007, sudahberkoordinasi dengan Biro Keuangan Provinsi NTB untuk konfirmasi mengenaibagian kabupaten terhadap royalty tersebut namun belum mendapatkan informasi.BPK RI menyarankan Bupati Lombok Barat agar :a. Memberi sanksi kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten LombokBarat atas kelalaiannya yang kurang aktif dalam pengurusan pendapatan dariroyalty yang menjadi hak Pemkab Lombok Barat.b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Baratuntuk berupaya mengetahui berapa royalty yang seharusnya diterima olehPemkab Lombok Barat.PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 15B. Temuan Pemeriksaan yang tidak mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan1. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2006 terlambat disetorsebesar Rp573.760.814,00 dan belum disetor ke Kas Daerah sebesarRp15.841.321,00Pemeriksaan atas konsep Neraca per 31 Desember 2006 diketahui terdapatsisa kas di Bendahara Pengeluaran pada 34 satuan kerja (audited) seluruhnya sebesarRp776.516.428,00 yang sampai tahun anggaran berakhir belum disetor ke Kas

Daerah.Pemeriksaan lebih lanjut atas Surat Tanda setoran (STS) T.A. 2007 (Januari– Juni) diketahui bahwa dari sisa kas yang ada pada Bendahara Pengeluaranseluruhnya sebesar Rp776.516.428,00 tersebut, diantaranya sebesarRp186.914.293,00 disetor tepat waktu yaitu antara tanggal 1 Januari 2007 sampaidengan tanggal 10 Januari 2007, dan sebesar Rp573.760.814,00 penyetorannya tidaktepat waktu yaitu lewat dari tanggal 10 Januari 2007 yang berasal dari 14 satuankerja. Selain itu diketahui bahwa sampai pemeriksaan berakhir, tanggal 10 Juli 2007,masih terdapat sisa kas yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesarRp15.841.321,00 yang berasal dari 8 satuan kerja.Rincian Sisa Kas di Pemegang Kas Tahun Anggaran 2006 yang terlambatdisetor dan belum disetor tersebut dapat dilihat pada lampiran 2 dan lampiran 3.Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara PenyusunanAPBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan PerhitunganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 57 Ayat (2) menyebutkan bahwaSPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepadaKepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.Dengan demikian sisa kas dari Belanja yang telah di SPJ kan dimaksud harusdisetorkan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 16Hal tersebut mengakibatkan terbukanya peluang penyalahgunaan keuangandaerah pada Pemegang Kas sebesar Rp589.602.135,00Kondisi tersebut terjadi karena :a. Kelalaian 21 (dua puluh satu) Pemegang Kas dan atasan langsungnya yang tidakmenyetorkan sisa UUDP secara tepat waktu.b. Kurangnya pengawasan atasan langsung yang bersangkutan atas penyetoran sisaUUDP tersebut.Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Keuangan Kabupaten LombokBarat atas nama Sekretariat Daerah mengakui temuan BPK RI dan akan dilakukanteguran kepada SKPD yang belum menyetor sisa UUDP dan diharuskan untuk segeramenyetor sisa UUDP dimaksud.BPK RI menyarankan Bupati Lombok Barat agar :a. Memberikan sanksi kepada para Pemegang Kas unit kerja yang terlambat menyetorsisa UUDP dan selanjutnya memerintahkan masing-masing Pemegang Kas untuksegera menyetor sisa UUDP yang belum di setorkan ke Kas Daerah.b. Memberikan sanksi kepada atasan langsung para pemegang kas karena kurangnyapengawasan atas penyetoran sisa UUDP.2. Realisasi Belanja Modal komputer dan alat-alat komunikasi kepada instansivertikal sebesar Rp98.597.000,00 tidak sesuai ketentuanDalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 padaKabupaten Lombok Barat dianggarkan belanja modal pada Sekretariat Daerahsebesar Rp9.475.261.290,00 dengan realisasi sebesar Rp9.145.022.795,00 atau96,51%, dari realisasi tersebut diantaranya untuk belanja modal computer sebesarRp37.397.000,00 dan belanja modal alat-alat komunikasi sebesar Rp61.200.000,00.

Pemeriksaan terhadap DASK, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan hasilkonfirmasi dengan Kabag Umum Pemda Lombok Barat diketahui :PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 17- Belanja modal computer sebanyak 3 unit dengan harga sebesar Rp37.397.000,00direalisasikan berdasarkan SPMU Nomor: 5524/BT/2006. Atas belanja computertersebut tidak digunakan oleh Pemerintah Daerah Lombok Barat namundigunakan sebagai bantuan komputer kepada Kejaksaan Negeri Mataramsebanyak 1 unit berdasarkan berita acara serah terima barang Nomor:020/38/UM/2006 Tanggal 12 Juni 2006, kepada Kodim 1606 sebanyak 1unitberdasarkan berita acara serah terima barang Nomor: 020/38/UM/2006 Tanggal12 Juni 2006 dan kepada Polda Nusa Tengara Barat sebanyak 1 unit berdasarkanberita acara serah terima barang Nomor: 020/38/UM/2006 Tanggal 12 Juni 2006- Belanja modal alat-alat komunikasi yang terdiri atas 4 buah rage lengkap dan 10buah handy talkie berdasarkan surat perjanjian/kontrak kerja Nomor:020/2383/UM/2006 sebesar Rp61.200.000,00 direalisasikan berdasarkan atasSPMU Nomor: 14.918/BT/2006. Atas belanja modal tersebut digunakan sebagaibantuan alat komunikasi kepada Kodim 1606 Lombok Barat berdasarkan atasberita acara serah terima nomor: 020/37/UM/2006 Tanggal 14 Juli 2006.Atas pengadaan komputer dan alat-alat komunikasi tersebut Pemda LombokBarat mengakui sebagai asset pada Neraca Per 31 Desember 2006 namun telahdilakukan koreksi oleh BPK RI dengan mengurangi nilai peralatan dan mesin padaneraca sebesar Rp98.597.000,00 berdasarkan atas Berita Aacara Serah Terima(BAST).Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri DalamNegeri No.903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 Perihal Pedoman penyusunanAPBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TahunAnggaran 2005 pada lampiran II tentang belanja bantuan keuangan pada point 5 yaitu”Sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahyang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.Berdasarkan ketentuan tersebut maka pengalokasian anggaran dalam APBD yangdiperuntukkan membantu instansi vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsinyadidaerah tidak diperkenankan.PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 18Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi atas belanja modal sebesarRp98.597.000,00 tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah KabupatenLombok Barat.Hal ini terjadi karena kelalaian Panitia Anggaran Legislatif dan Tim AnggaranEksekutif yang tidak memahami ketentuan yang berlaku yaitu menganggarkan danmerealisasikan belanja modal kepada instansi vertikal.Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Lombok Barat mengakuitemuan BPK RI dan bantuan tersebut sudah merupakan kesepakatan antara Eksekutifdan Legislatif yang dituangkan dalam APBD TA 2006.BPK RI menyarankan Bupati Lombok Barat agar memberi sanksi kepadaPanitia Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif atas kelalaiannya yang tidakmemahami ketentuan yang berlaku yaitu menganggarkan dan merealisasikan belanja

modal kepada instansi vertikal.3. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006 dibebani kegiatan Tahun Anggaran2005 sebesar Rp1.024.844.800,00Hasil pemeriksaan dengan cara uji petik terhadap Surat Pertanggungjawaban(SPJ), Surat Perintah Membayar (SPM) dan bukti bukti pendukung lainnya pada unitunitkerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diketahui bahwa realisasi belanjaTahun Anggaran 2006 dibebani kegiatan Tahun Anggaran 2005.Realisasi atas belanja tersebut terjadi pada belanja Dinas PU Kimpraswiluntuk biaya pemeliharaan jalan. Pada Tahun Anggaran 2006 Biaya PemeliharaanJalan (2.15.01.2.4.02.01.2) dianggarkan sebesar Rp11.277.909.000,00 dan telahdirealisasikan sebesar Rp11.262.668.021,00 atau 99,86%. Dari realisasi sebesarRp11.262.668.021,00 tersebut diketahui terdapat realisasi biaya pemeliharaan jalanTahun Anggaran 2005 sebesar Rp1.024.844.800,00 atau 9,09% yang dibebankanpada belanja Tahun Anggaran 2006 yang terdiri atas 3 paket pekerjaan yaitu:PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 19a. Paket I Ruas Jalan Kekri-Terep, Duman-Awang Madya dan Ketejer-Bongorsenilai Rp945.083.000,00b. Paket II Ruas Jalan Keru-Sesaot senilai Rp49.781.000,00c. Paket III perbaikan duiker dan pengamanan badan jalan jurusan Karang Anyar-Gegelang senilai Rp29.980.000,00.Ketiga paket proyek tersebut tidak dianggarkan dalam APBD T.A. 2005. Realisasikegiatan atas ketiga paket pekerjaan tersebut pada T.A. 2005 terjadi karena adanyakebijakan Bupati yang telah mendapat persetujuan dari legislatif.Pemeriksaan atas Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan bukti-buktipengeluaran pada unit kerja bersangkutan diketahui atas akun belanja tersebutdianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2006.Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa ”SKPDdilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuanyang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannyadalam APBD”.b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan KeuanganDaerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan PerhitunganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada :- Pasal 1 huruf (q) yang menyatakan bahwa “Belanja Daerah adalah semuapengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yangmenjadi beban daerah”;- Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengguna Anggaran dilarangmelakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untukpengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia”.PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 20Belanja Tahun Anggaran 2006 yang dibebani belanja Tahun Anggaran 2005tersebut mengakibatkan realisasi belanja pemeliharaan jalan pada Dinas PU

Kimpraswil, tidak mencerminkan realisasi yang sesungguhnya atas kegiatan yangdilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp1.024.844.800,00.Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan Bupati Lombok Barat yangmelaksanakan kegiatan yang tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku.Kepala Dinas PU/Kimpraswil Kabupaten Lombok Barat mengakui temuanBPK RI dan menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut pembayarannya dilakukanmelalui APBD Tahun Anggaran 2006, karena penganggarannya masuk pada DASKTA 2006 yang merupakan satu item pekerjaan dengan nomor rekening2.15.01.2.4.02.01.2 dan bukan merupakan anggaran TA 2005 yang dibebankan keanggaran APBD TA 2006. Hanya saja pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yangtelah diselesaikan di Tahun 2005.BPK RI menyarankan Bupati Lombok Barat agar dalam membuat kebijakantentang pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran/belanja daerah tetapmengacu kepada ketentuan yang berlaku.PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 21Lampiran 1No. Uraian Jumlah1 3 41 12594 / BT / 2006 29 Nov 2006 Pengadaan sapi bibit betina 150 ekor dan sapi bibit jantan 15 ekor 488.250.000,002 12595 / BT / 2006 29 Nov 2006 Pengadaan peralatan kesehatan hewan 109.999.000,003 11311 / BT / 2006 11 Nov 2006 Pengadaan obat dan vaksin 41.440.000,004 14412 / BT / 2006 21 Des 2006 Pengadaan sarana IB 408.724.650,005 14947 / BT / 2006 21 Des 2006 Pembuatan Kandang Sapi 4 unit 151.809.000,006 14411 / BT / 2006 21 Des 2006 Pengadaan bibit sapi 70 ekor betina dan 10 bibit jantan 90.183.000,007 / BT / 2006 29 Nov 2006 BM Pembangunan Gedung UPTD BPSB Kab Lobar 433.333.000,008 14792 / BT / 2006 26 Des 2006 BM Pembangunan Screen House 85.817.000,009 14587 / BT / 2006 22 Des 2006 Pembangunan kandang kambing 132.683.000,0010 11330 / BT / 2006 9 Nov 2006 Pengadaan pupuk dalam rangka kegiatan Pengembangan Perbenihan dan PerbibitanTanaman Pangan Holtikultura dan Ternak Kab Lombok Barat TA 200611.541.250,0011 11332 / BT / 2006 9 Nov 2006 Biaya Rehabilitasi Gedung BBU Lingsar 34.430.000,0012 9909 / BT / 2006 07 Okt 2006 Biaya Pembelian Anakan (Batang Bawah) 27.412.500,0013 12167 / BT / 2006 23 Nov 2006 Biaya Pembelian Anakan Bibit Manggis 21.800.000,0014 12259 / BT / 2006 23 Nov 2006 Biaya pengadaan pakan tambahan UMMB 39.200.250,0015 11329 / BT / 2006 9 Nov 2006 Biaya Pengadaan sarana Surveylance Penyakit Hewan 29.901.000,0016 12590 / BT / 2006 29 Nov 2006 Biaya Pembuatan Pintu Gerbang 14.850.000,0017 14946 / BT / 2006 27 Des 2006 Biaya Pengawasan Pembuatan Kandang Kambing 9.405.000,0018 14588 / BT / 2006 22 Des 2006 Biaya Pengawasan Pembuatan Kandang Sapi 11.000.000,0019 14415 / BT / 2006 21 Des 2006 Biaya Pembelian Pakan Ternak 30.944.550,0020 12619 / BT / 2006 1 Des 2006 Biaya Pengolahan Lahan Penanaman Batang Bawah 17.600.000,00

21 14304 / BT / 2006 20 Des 2006 Biaya Rehabilitasi Gedung Kebun Dinas Suranadi 20.000.000,0022 14416 / BT / 2006 21 Des 2006 Biaya Pembangunan Rumah Mesin Pompa dan Pemasangan Instalasi Pompa 30.645.000,0023 12168 / BT / 2006 23 Nov 2006 Pengadaan Sarana Pelayanan Keswan 22.200.000,0024 14589 / BT / 2006 22 Des 2006 Pembangunan Gedung dan Kios Benih 85.155.000,0025 14590 / BT / 2006 22 Des 2006 Biaya Pemagaran Kawat Berduri 39.000.000,0026 14793 / BT / 2006 26 Des 2006 Biaya Angsuran I Pembangunan Bengkel Las dan Gudang Alsistan 93.527.500,0027 14793 / BT / 2006 26 Des 2006 Biaya Angsuran II Pembangunan Bengkel Las dan Gudang Alsistan 4.922.500,00Jumlah 2.485.773.200,00DAFTAR SALAH PERUNTUKKAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERTERNAKANNo SPMU2Lampiran 2No Jumlah1 11 jan 2007 Dinas Pertanian 40.000,002 11 jan 2007 SMP SMP 2 Gunung Sari 1.526.324,003 12 jan 2007 SMP SMP 4 Lingsar 35.315,004 12 jan 2007 Dinas Perhubungan 9.635.286,005 12 jan 2007 DPRD 344.159,006 12 jan 2007 DPRD 2.800.133,007 12 jan 2007 DPRD 483.366,008 12 jan 2007 DPRD 7.221.910,009 12 jan 2007 DPRD 10.500,0010 12 jan 2007 DPRD 253.775,0011 12 jan 2007 DPRD 361.000,0012 12 jan 2007 Diperindag 2.500,0013 15 jan 2007 SMP SMP 2 Tanjung 19.653,0014 15 jan 2007 Kecamatan Gangga 671.435,0015 15 jan 2007 SMP SMP 1 Kediri 455.955,0016 15 jan 2007 BPM PLH 4.354.134,0017 15 jan 2007 BPM PLH 3.560.000,0018 15 jan 2007 Setda Hukum 860.000,0019 15 jan 2007 SMA SMK 2 Kuripan 692.452,0020 15 jan 2007 Kantor Pelayanan Lombok Barat Bagian Utara 8.199.327,0021 16 jan 2007 SMP SMP 3 Labuan Api 211.485,0022 17 jan 2007 SMP SMP 1 Lembar 1.424.711,0023 17 jan 2007 PDK 18.787.600,0024 17 jan 2007 Setda Hukum 300.000,0025 18 jan 2007 DPRD 1.500.000,0026 18 jan 2007 SMP SMP 3 Kayangan 587.360,0027 19 jan 2007 Kecamatan Bayan 5.649.328,0028 19 jan 2007 Dinas Perikanan 600.500,00

29 19 jan 2007 SMA SMA Bayan 441.500,0030 22 jan 2007 Dispenduk 346.000,0031 23 jan 2007 Dinas Koperasi 368.000,0032 23 jan 2007 SMP SMP 1 Lingsar 200.500,0033 24 jan 2007 Setda Keu 2.685.000,0034 24 jan 2007 SMP SMP 2 Kuripan 475.824,0035 24 jan 2007 Kecamatan Kayangan 1.850.440,0036 25 jan 2007 SMP SMP 1 Kuripan 1.870.700,0037 25 jan 2007 SMA SMA Gerung 1.597.200,0038 25 jan 2007 SMP SMP 3 Gangga 430.102,0039 26 jan 2007 SMA SMK Gerung 878.610,0040 26 jan 2007 SMP SMP 3 Narmada 1.764.125,0041 29 jan 2007 SMP SMP 4 Gerung 1.002.400,0042 29 jan 2007 DPRD 280.755,0043 30 jan 2007 SMA SMA 1 Lembar 1.330.387,0044 31 jan 2007 Dinas Sosial 371.000,0045 31 jan 2007 Dinas Sosial 6.340.949,0046 31 jan 2007 Dinas Sosial 4.639.200,0047 31 jan 2007 SMP SMP 1 Gerung 6.469.015,0048 31 jan 2007 Dispenduk 615.932,0049 31 jan 2007 PDK 19.242.340,00Tanggal InstansiDAFTAR SISA KAS TERLAMBAT DISETOR OLEH PEMEGANG KASLampiran 2No Tanggal Instansi Jumlah50 31 jan 2007 SMA SMA 1 Lembar 1.450,0051 1 feb 2007 SMP SMP 1 Labuan Api 4.395.410,0052 1 feb 2007 Dinas Perikanan 360.000,0053 2 feb 2007 SMP SMP 1 Pemenang 62.435,0054 5 feb 2007 SMA SMA 1 Lembar 157.765,0055 5 feb 2007 SMP SMP 2 Gerung 858.916,0056 6 feb 2007 Dispenduk 50.000,0057 7 feb 2007 SMP SMP 4 Lingsar 2.454.340,0058 7 feb 2007 SMP SMP 2 Kediri 480.804,0059 8 feb 2007 DPRD 2.650.000,0060 9 feb 2007 SMP SMP 2 Narmada 755.041,0061 9 feb 2007 SMP SMP 2 Narmada 185.550,0062 12 feb 2007 Setda 60.000,0063 12 feb 2007 Dispenduk 10.000,0064 12 feb 2007 SMA SMK Bayan 291.650,0065 15 feb 2007 Diklat 9.025.000,0066 16 feb 2007 Setda 17.710.000,0067 16 feb 2007 Dinas Kesehatan 250.025.294,0068 16 feb 2007 Dinas Kesehatan puskesmas 90.074.859,0069 19 feb 2007 Dinas Sosial 300.000,0070 20 feb 2007 PDK 7.640.791,00

71 23 feb 2007 Setda 9.820.000,0072 28 feb 2007 Setda 7.628.400,0073 28 feb 2007 Setda 15.796.114,0074 28 feb 2007 Setda 400.000,0075 7 mar 2007 SMP SMP 4 Lingsar 307.500,0076 13 mar 2007 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 27.856.308,0077 3 apr 2007 SMP SMP 4 Lingsar 307.500,0078 4 mei 2007 SMP SMP 4 Lingsar 307.500,00Jumlah 573.760.814,00Lampiran 3DAFTAR SISA KAS PADA PEMEGANG KAS YANG BELUM DISETOR KE KAS DAERAHNo Instansi Sisa Kas menurutneraca (Rp)selisihSisa Kas(audited)(Rp)Setoran STS(Rp)Sisa Kas yangbelum disetor(Rp)Lebih ditetapkan(Rp)Kurang ditetapkan(Rp)1 2 3 4 5 6=3-(4+5) 7 81 Sekretariat Daerah 165.259.514 110.000.000,00 0,00 55.259.514,00 55.259.514,00 0,002 KPDSI 1.769.185 0,00 21.000,00 1.790.185,00 1.790.185,00 0,003 Diperindag 1.704.050 0,00 2.500,00 1.706.550,00 1.706.550,00 0,004 Dinas Pariwisata 4.360.000 0,00 2.396.350,00 6.756.350,00 6.756.350,00 0,005 BPMD 0 0,00 3.117.905,00 3.117.905,00 3.117.905,00 0,006 Dinas Koperasi 1.500.000 772.000,00 0,00 728.000,00 728.000,00 0,007 Kesbanglinmas 2.700.000 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,008 Kecamatan Gangga 1.921.435 1.250.000,00 0,00 671.435,00 671.435,00 0,009 SLTP 31.311.177 0,00 2.164.899,00 33.476.076,00 29.124.950,00 4.351.126,00Jumlah I 210.525.361,00 114.722.000,00 7.702.654,00 103.506.015,00 99.154.889,00 4.351.126,001 Sekretariat Dewan 118.344.724,00 0,00 0,00 118.344.724,00 113.815.640,00 4.529.084,002 Kec. Bayan 7.164.570,00 0,00 0,00 7.164.570,00 5.649.328,00 1.515.242,003 Kec. Kayangan 2.850.440,00 0,00 0,00 2.850.440,00 1.850.440,00 1.000.000,004 BKBKS 4.061.611,00 0,00 0,00 4.061.611,00 0,00 4.061.611,005 Balitbang 9.205.000,00 0,00 0,00 9.205.000,00 9.025.000,00 180.000,006 SMA 6.088.914,00 0,00 0,00 6.088.914,00 6.076.604,00 12.310,007 KDH 191.948,00 0,00 0,00 191.948,00 0,00 191.948,00

Jumlah II 147.907.207,00 0,00 0,00 147.907.207,00 136.417.012,00 11.490.195,00Jumlah I + II 358.432.568,00 114.722.000,00 7.702.654,00 251.413.222,00 235.571.901,00 15.841.321,00BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIALAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERNDALAM KERANGKA PEMERIKSAANLAPORAN KEUANGANPEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARATUNTUK TAHUN ANGGARAN 2006DIGERUNGAUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VIPERWAKILAN BPK RI DI DENPASARNomor : 05.2.C/Pwk.BPK RI di Dps/07/2007Tanggal : 10 Juli 2007D A F T A R I S IHalamanDAFTAR ISI iRESUME PEMERIKSAAN 1GAMBARAN UMUM PENGENDALIAN INTERN DALAM SISTEMAKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH4TEMUAN PEMERIKSAAN 6A. Temuan pemeriksaan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan1. Pelampauan anggaran belanja pada tiga satuan kerja sebesar Rp20.971.240,00 62. Penganggaran dan realisasi Biaya Dukungan pada Belanja Barang dan Jasa sebesarRp28.644.289.283,00 tidak tepat83. Penyaluran Dana Bergulir sebesar Rp1.628.492.750,00 yang direalisasikan sebagaiBelanja Modal tidak tepat124. Realisasi Belanja Modal TA 2006 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan danPeternakan sebagai Bantuan Keuangan sebesar Rp698.571.500,00 tidak tepat155. Penerimaan Pengembalian Pinjaman Modal sebesar Rp24.450.000,00 dianggarkan dandirealisasikan sebagai Pendapatan Daerah176. Realisasi Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2006 tidak didukung bukti yang memadaisebesar Rp5.081.306.100,0020B. Temuan pemeriksaan yang tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan1. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp6.950.000.000,00tidak didasari dengan peraturan daerah232. Pengelolaan Buku Kas Umum Pemerintah Kabupaten Lombok Barat oleh PT. Bank

Nusa Tenggara Barat (NTB) Cabang Mataram tidak sesuai ketentuan dan melemahkanpengendalian atas pengelolaan keuangan daerah253. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 senilai Rp3.153.934.537,00mendahului penetapan APBD Kabupaten Lombok Barat28DAFTAR LAMPIRAN:Lampiran 1 Belanja modal yang direalisasikan sebagai belanja bantuan keuanganLampiran 2 SPMU yang Mendahului Penetapan APBDPERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR iBADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIARESUME LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERNBerdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Pasal 31 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, dan Pasal 56 Undang-Undang No.1 Tahun 2004, dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 BPK RItelah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Barat per 31 Desember2006, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas LaporanKeuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalahtanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Tanggung jawab BPK RIadalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaanyang dilakukan.Atas pemeriksaan tersebut, BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil PemeriksaanKeuangan atas LKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2006 yang memuat pendapatwajar dengan pengecualian dengan nomor 05.2.A/Pwk.BPK RI di Dps/07/2007,tanggal 10 Juli 2007 dan Laporan Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan LaporanKeuangan nomor 05.2.B /Pwk.BPK RI di Dps/07/2007, tanggal 10 Juli 2007.Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tersebutdilakukan berdasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yangditetapkan oleh BPK RI. Standar tersebut mengharuskan BPK RI untukmerencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agarmemperoleh keyakinan yang memadai sebagai dasar untuk memberikan pendapat.Standar tersebut juga mengharuskan BPK RI untuk mengungkapkan kelemahan dalamsistem pengendalian intern atas pelaporan keuangan.PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 1Kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan PemerintahKabupaten Lombok Barat yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut:1. Pelampauan anggaran belanja pada tiga satuan kerja sebesar Rp20.971.240,00;2. Penganggaran dan realisasi Biaya Dukungan pada Belanja Barang dan Jasasebesar Rp28.644.289.283,00 tidak tepat;3. Penyaluran Dana Bergulir sebesar Rp1.628.492.750,00 yang direalisasikansebagai Belanja Modal tidak tepat;4. Realisasi Belanja Modal TA 2006 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan danPeternakan sebagai Bantuan Keuangan sebesar Rp698.571.500,00 tidak tepat;5. Penerimaan Pengembalian Pinjaman Modal sebesar Rp24.450.000,00 dianggarkandan direalisasikan sebagai Pendapatan Daerah;

6. Realisasi Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2006 tidak didukung bukti yangmemadai sebesar Rp5.081.306.100,00;7. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebesarRp6.950.000.000,00 tidak didasari dengan peraturan daerah;8. Pengelolaan Buku Kas Umum Pemerintah Kabupaten Lombok Barat oleh PT.Bank Nusa Tenggara Barat (NTB) Cabang Mataram tidak sesuai ketentuan danmelemahkan pengendalian atas pengelolaan keuangan daerah; dan9. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 senilai Rp3.153.934.537,00mendahului penetapan APBD Kabupaten Lombok Barat.Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI menyarankan kepada:1. Bupati Lombok Barat agar memberi sanksi kepada para Pengguna Anggaran danPemegang Kas pada Satuan Kerja yang tidak mempedomani anggaran yang telahditetapkan dalam APBD serta memberi sanksi kepada Kepala Sub BagianPerbendaharaan yang menerbitkan SPM tidak memperhatikan sisa anggaran padaDASK.2. Bupati Lombok Barat agar memberi sanksi kepada Tim Anggaran Eksekutif danKetua DPRD memberi sanksi panitia anggaran legislatif atas kelalaiannya dalammenganggarkan dan merealisasikan biaya dukungan pada belanja barang dan jasatidak mengacu kepada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.3. Bupati Lombok Barat agar memberi sanksi kepada Kepala Dinas Kelautan danPerikanan dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan selakuPengguna Anggaran serta Kepala Sub Bagian Anggaran atas kelalaiannya yangPERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 2tidak menganggarkan penyaluran dana bergulir pada akun PengeluaranPembiayaan.4. Bupati Lombok Barat agar memberi sanksi kepada Kepala Dinas PertanianTanaman Pangan dan Peternakan selaku Pengguna Anggaran serta Kepala SubBagian Anggaran atas kelalaiannya yang tidak menganggarkan belanja bantuanpada akun Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.5. Bupati Lombok Barat agar memberi sanksi kepada Kepala Sub Bagian Anggaranatas kelalaiannya yang tidak menganggarkan penerimaan pengembalian pinjamanmodal pada akun Penerimaan Pembiayaan.6. Bupati Lombok Barat segera meninjau kembali surat Keputusan Bupati tentangPerjalanan Dinas dan melampirkan tiket untuk perjalanan dinas luar daerahsebagai kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).7. Bupati Lombok Barat agar segera menyusun perda yang mengatur tentangPenyertaan Modal dan memberi sanksi Sekretaris Daerah selaku penggunaanggaran serta Kepala Sub Bagian Perbendaharaan yang tidak memperhatikanperaturan perundangan yang berlaku dalam melakukan penyertaan modalpemerintah daerah.8. Bupati Lombok Barat segera menunjuk Pejabat Bendahara Umum Daerah.9. Bupati Lombak Barat agar memberikan sanksi kepada Kabag Keuangan ataskelalaiannya dalam menerbitkan SPMU tidak memperhatikan ketentuanKepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.Secara lebih rinci akan dijelaskan pada bagian Temuan Pemeriksaan SistemPengendalian Intern.

Denpasar, 10 Juli 2007BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIAPerwakilan BPK RI di DenpasarKuasa Penanggung Jawab Pemeriksaan,Drs. Imam Muslich, MSi., Ak.Akuntan, Register Negara D-6407PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 3PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 4GAMBARAN UMUM PENGENDALIAN INTERN DALAM SISTEMAKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAHPembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah KabupatenLombok Barat dilakukan oleh Sub Bagian Pembukuan pada Bagian Keuangan sesuaiPeraturan Daerah No. 16 Tahun 2000 tanggal 16 Nopember 2000 tentang PembentukanOrganisasi Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenLombok Barat dan Kecamatan.Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah KabupatenLombok Barat Tahun Anggaran 2006 diselenggarakan dengan menggunakan sistempembukuan berpasangan dimana untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaanberbasis kas dan untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas berbasis akrual,sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang PedomanPengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata CaraPenyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan PenyusunanPerhitungan APBD dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam penyusunan LaporanKeuangan tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah melakukan konversiLaporan Keuangan dari format lama (Kepmendagri No 29 Tahun 2002) kepada formatbaru sesuai SAP.Pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum menyusun Peraturan Daerahtentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Bupati tentangSistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dalam membukukandan menyusun Laporan Keuangan Daerah hanya mengacu kepada PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah danKepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawabandan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, PelaksanaanTata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Dalampembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan, semua transaksi atau kejadiankeuangan yang menyangkut kas atau non kas oleh Sub Bagian Pembukuan dicatat kedalam Buku Besar Penerimaan dan Buku Besar Pengeluaran untuk transaksiPERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 5pendapatan maupun belanja tanpa melalui mekanisme jurnal yaitu jurnal penerimaankas, jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum. Kemudian Buku Besar tersebutdikelompokkan ke dalam kode rekening masing-masing pendapatan maupun belanjasesuai dengan satuan kerja yang mengelola.Kesalahan penerapan prosedur yang tidak sesuai tujuan pengendalian yaitu

tidak dibuatnya Jurnal Penerimaan Kas, Jurnal Pengeluaran Kas dan Jurnal Umumoleh Sub Bagian Pembukuan. Jurnal Penerimaan Kas merupakan buku yangdigunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian yangmengakibatkan terjadinya penerimaan kas. Jurnal Pengeluaran Kas merupakan bukuyang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian yangmengakibatkan terjadinya pengeluaran kas. Jurnal umum merupakan buku yangdigunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian yang tidakmengakibatkan terjadinya penerimaan dan pengeluran kas.Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkewajiban menyusun Laporan KeuanganDaerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, danCatatan Atas Laporan Keuangan Daerah. Dalam penyusunan Laporan Keuangantersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah melakukan konversi terhadapNeraca, Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran dari format lama(Kepmendagri No 29 Tahun 2002) kepada format baru sesuai SAP. Kami tidakmelakukan pemeriksaan atas Neraca Awal, pemeriksaan yang dilakukan terhadapNeraca Daerah hanya sebatas mutasi Neraca selama Tahun Anggaran 2006.TEMUAN PEMERIKSAANTemuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pada Pemerintah KabupatenLombok Barat Tahun 2006 sebanyak 9 (sembilan) temuan pemeriksaan terdiri dari 6 (enam)temuan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan dan 3 (tiga) temuan yang tidakmempengaruhi kewajaran laporan keuangan dengan rincian sebagai berikut:A. Temuan pemeriksaan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan1. Pelampauan anggaran belanja pada tiga satuan kerja sebesar Rp20.971.240,00Pemeriksaan atas Konsep Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2006, SPJ, dan bukti pendukung atas realisasibelanja, baik belanja aparatur, belanja pelayanan publik maupun belanja modal padaPemerintah Kabupaten Lombok Barat, diketahui telah terjadi pelampauan anggaran padaSekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Bayan, danSMU/Kejuruan/MA masing-masing sebesar Rp18.392.190,00, Rp1.379.500,00, danRp1.199.550,00 atau seluruhnya sebesar Rp20.971.240,00. Hal tersebut dapat dijelaskansebagai berikut :a. Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok BaratPelampauan anggaran tersebut terjadi pada Obyek Belanja Biaya Jasa Kantor(2.01.03.1.2.02.2) dimana anggaran yang tersedia pada APBD setelah perubahan sebesarRp3.595.123.600,00, akan tetapi realisasinya sebesar Rp3.613.515.790,00 atau 100,51%,sehingga terjadi pelampauan anggaran sebesar Rp18.392.190,00.b. Kecamatan BayanPelampauan anggaran tersebut terjadi pada Obyek Belanja Biaya PerjalananDinas (2.01.08A.1.3.01.1) dan Obyek Belanja Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan(2.01.08A.1.4.09.1) dimana anggaran yang tersedia pada APBD setelah perubahanmaasing-masing sebesar Rp51.900.000,00 dan Rp37.805.000,00, akan tetapi realisasinyamasing-masing sebesar Rp52.225.000,00 atau 100,63% dan Rp38.859.500,00 atauPERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 6100,79% sehingga terjadi pelampauan anggaran masing-masing sebesar Rp325.000,00dan Rp1.054.500,00 atau seluruhnya sebesar Rp1.379.500,00.

c. SMU/Kejuruan/MAPelampauan anggaran tersebut terjadi pada Obyek Belanja Biaya Bahan PakaiHabis Kantor (2.11.05.1.2.01.2), Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung(2.11.05.1.4.06.2) dan Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan RT (2.11.05.1.4.12.2)dimana anggaran yang tersedia pada APBD setelah perubahan maasing-masing sebesarRp1.481.265.850,00, Rp272.500.000,00, dan Rp109.500.000,00 akan tetapi realisasinyamasing-masing sebesar Rp1.481.571.050,00 atau 100,02%, Rp273.230.750,00 atau100,27% dan Rp109.663.600,00 atau 100,15% sehingga terjadi pelampauan anggaranmasing-masing sebesar Rp305.200,00, Rp730.750,00 dan Rp163.600,00 atau seluruhnyasebesar Rp1.199.550,00.Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Kabupaten Lombok Baratmenjelaskan bahwa pelampauan anggaran tersebut terjadi karena Bagian Perbendaharaankurang memperhatikan dan meneliti ketersediaan kredit anggaran pada saat pengajuanSPP terakhir.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban danPengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan PerhitunganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :a. Pasal 38 ayat (2) disebutkan bahwa ‘Pengguna Anggaran bertanggungjawab atastertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya’;b. Pasal 55 ayat (3) disebutkan bahwa :- Ayat (1) ‘Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkanbeban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananyatidak cukup tersedia’;- Ayat (3) ‘Jumlah kredit anggaran setiap obyek belanja perangkat daerahmerupakan batas tertinggi pengeluaran belanja’.PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 7Pelampauan anggaran tersebut mengakibatkan APBD Tahun Anggaran 2006kurang berfungsi sebagai alat pengendali dan dapat membuka peluang penyalahgunaankeuangan daerah.Kondisi tersebut terjadi karena :a. Kelalaian Pemegang Kas dan Atasan Langsungnya sebagai Pengguna Anggaran padaUnit Kerja dimaksud yang tidak mempedomani plafon anggaran yang telahditetapkan dalam APBD.b. Sub Bagian Perbendaharaan yang kurang teliti dalam meneliti ketersediaan kreditanggaran sebelum menerbitkan SPM.Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lombok Barat atas nama SekretarisDaerah menyatakan bahwa kelebihan belanja pada satuan kerja Sekretariat Daerahdiakibatkan adanya penerbitan SPMU Nihil akibat penggunaan langsung pendapatandaerah atas PPJ untuk membayar biaya listrik. Sedangkan untuk kelebihan di KecamatanBayan dan SMU/Kejuruan/MA memang murni kesalahan administrasi dalam penerbitanSPMU dan kelebihan tersebut akan disetor ke Kas Daerah.BPK RI menyarankan kepada Bupati Lombok Barat agar memberi sanksi kepada:a. Para Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas pada Satuan Kerja yang tidakmempedomani anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD;

b. Sub Bagian Perbendaharaan yang menerbitkan SPM tidak memperhatikan sisaanggaran pada DASK.2. Penganggaran dan realisasi Biaya Dukungan pada Belanja Barang dan Jasa sebesarRp28.644.289.283,00 tidak tepatHasil pemeriksaan terhadap Konsep Laporan Perhitungan APBD, DASK dan SPJsecara sampling atas biaya barang dan jasa yang digunakan sebagai biaya dukungan yangada pada beberapa dinas Tahun Anggaran 2006 diketahui bahwa:PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 8a. Sekretariat Daerah.Biaya dukungan pada unit kerja Sekretariat Daerah dianggarkan dandirealisasikan pada belanja barang dan jasa yaitu pada obyek belanja biaya jasa pihakketiga. Biaya dukungan tersebut dianggarkan pada belanja aparatur(2.01.03.2.2.02.05.1) sebesar Rp245.000.000,00 dengan realisasi sebesarRp163.000.000,00 atau 66,53% dan pada belanja publik (2.01.03.2.2.02.05.2)dianggarkan sebesar Rp2.870.396.000,00 dengan realisasi sebesarRp2.660.362.696,00 atau 92,68%.Pemeriksaan atas Buku Pembantu dan SPJ atas biaya dukungan tersebutdiketahui bahwa penggunaan atas biaya tersebut antara lain digunakan sebagaibantuan kepada masyarakat antara lain untuk bantuan TMMD, Pemilihan kepala desa,penataan sarana/prasarana pemerintah desa, silaturahmi/safari kerukunan umatberagama dan silaturahmi antara pemeluk agama cendekiawan agama dan tokohmasyarakat dan peningkatan kualitas pembinaan pelayanan, perlindungan jemaahhaji.b. Badan Perencana Pembangunan DaerahBiaya dukungan pada unit kerja Badan Perencana Pembangunan Daerahdianggarkan dan direalisasikan pada belanja barang dan jasa yaitu pada obyek belanjabiaya jasa pihak ketiga. Biaya dukungan tersebut dianggarkan pada belanja aparatur(2.01.06.2.2.02.05.1) sebesar Rp1.580.900.000,00 dengan realisasi sebesarRp1.535.900.000,00 atau 97,15% dan pada belanja publik (2.01.06.2.2.02.05.2)dianggarkan sebesar Rp930.550.360,00 dengan realisasi sebesar Rp930.550.360,00atau 100%.Pemeriksaan atas Buku Pembantu dan SPJ atas biaya dukungan tersebutdigunakan untuk membiayai kegiatan bidang ekonomi, sosial budaya, statistikpelaporan dan fisik yang ada pada Bappeda yaitu koordinasi pendidikanswasta/yayasan/ponpes, koordinasi program kinerja bidang ekonomi, koordinasiperencanaan umum, koordinasi program pembangunan fisik/prasarana serta fasilitasidan assistensi musrembang tingkat desa dan kecamatan.PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 9c. Dinas PU Kimpraswil.Biaya dukungan pada Dinas PU Kimpraswil dianggarkan dan direalisasikanpada belanja barang dan jasa yaitu pada obyek belanja biaya jasa pihak ketiga. Biayadukungan tersebut dianggarkan pada belanja publik ( 2.15.01.2.2.02.05.2) sebesarRp2.927.719.600,00 dengan realisasi sebesar Rp2.904.409.700,00 atau (99,20%).Pemeriksaan atas Buku Pembantu dan SPJ atas biaya dukungan tersebutdiketahui bahwa penggunaan atas biaya tersebut antara lain digunakan untuk kegiatanfisik yaitu pengawasan dan pembinaan teknis peningkatan dan pembangunan jalan,

pengawasan dan pembinaan teknis pergantian dan pembangunan jembatan, perbaikanperumahan dan penataan lingkungan kumuh dan stimulan jalan lingkungan.d. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.Biaya dukungan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dianggarkandan direalisasikan pada belanja aparatur dan publik pada jenis belanja barang dan jasayaitu pada obyek belanja biaya jasa pihak ketiga. Biaya dukungan tersebutdianggarkan pada belanja aparatur (2.01.10.2.2.02.05.1) sebesar Rp207.500.000,00dengan realisasi sebesar Rp206.792.000,00 atau 99,66 % dan pada belanja publik(2.01.10.2.2.02.05.2) dianggarkan sebesar Rp12.538.735.000,00 dengan realisasisebesar Rp12.529.950.227,00 atau 99,93%.Pemeriksaan atas Buku Pembantu dan SPJ atas biaya dukungan tersebutdiketahui bahwa penggunaan atas biaya tersebut antara lain digunakan sebagaibantuan kepada masyarakat dimana pencairan atas dana tersebut berdasarkan atasproposal yang diajukan oleh masyarakat kepada pemerintah Daerah Lombok Baratyaitu kegiatan alokasi dana desa untuk program pembangunan partisipatif, programpengembangan kecamatan, pendamping program penanggulangan kemiskinan diperkotaan serta revitalisasi dan pembinaan posyandu.e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.Biaya dukungan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dianggarkan dandirealisasikan pada belanja barang dan jasa yaitu pada obyek belanja biaya jasa pihakketiga. Biaya dukungan tersebut dianggarkan pada belanja aparatur(2.11.01.2.2.02.05.1) sebesar Rp30.000.000,00 dengan realisasi sebesarRp30.000.000,00 atau 100% dan belanja publik (2.11.01.2.2.02.05.1) dianggarkanPERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 10sebesar Rp7.683.355.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.683.324.300,00 atau(100%).Pemeriksaan atas Buku Pembantu dan SPJ atas biaya dukungan tersebutdiketahui bahwa penggunaan atas biaya tersebut antara lain digunakan untuk kegiatanyaitu penuntasan buta aksara, dana pendamping ADB, dukungan pada lembagaPAUD dan dukungan pembuatan lintasan atletik SMA olahraga.Dari hasil konfirmasi dengan beberapa dinas yang mengelola biaya dukungandiketahui pencairan atas biaya dukungan tersebut sebagian besar digunakan untukbantuan kepada masyarakat serta membiayai kegiatan yang ada pada dinasbersangkutan. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:29 Tahun 2002,seharusnya semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang bersifat bantuan seharusnyadianggarkan dan direalisasikan pada belanja bagi hasil dan bantuan keuangansedangkan pengeluaran pemerintah daerah yang bersifat kegiatan seharusnyadianggarkan dan direalisasikan pada belanja pemeliharaan atau belanja modal.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang PedomanPengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta TatacaraPenyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan PenyusunanPerhitungan APBD tanggal 10 Juni 2002, yaitu: Pasal 8 menyebutkan belanja bagihasil dan bantuan keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagaiberikut: tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa sperti lazimnya yangterjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan, tidak mengharapkan akan diterima

kembali dimasa yang akan datang dan tidak mengharapkan adanya hasil sepertilasimnya suatu penyertaan modal atau investasi.b. Lampiran IV Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang susunan belanja daerah yaitubiaya jasa pihak ketiga terdiri atas biaya jasa tenaga kerja non pegawai, biayatransportasi dan akomodasi, biaya dokumentasi dan biaya dekorasi.c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.903/2429/SJ tanggal 21 September 2005Perihal Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan PertanggungjawabanPelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 pada lampiran II tentang anggaran belanjaPERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 11daerah point 4 e yaitu ”Dalam rangka akuntabilitas penyediaan belanja daerah,penganggaran bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak tersangka tidakdiperkenankan dianggarkan dalam belanja satuan kerja perangkat daerah lainnyakecuali sekretariat daerah”.Permasalahan tersebut mengakibatkan Laporan Perhitungan APBD yangdisajikan tidak mencerminkan realisasi belanja barang dan jasa yang sesungguhnyasebesar Rp28.644.289.283,00.Hal ini terjadi karena kelalaian Panitia Anggaran Legislatif dan Tim AnggaranEksekutif yang tidak memahami Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dalam menyusunAPBD terkait dengan biaya barang dan jasa.Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Lombok Barat atas nama Sekretariat Daerahmengakui temuan BPK RI dan menjelaskan bahwa Belanja Dukungan tersebutdianggarkan untuk menampung Biaya Operasional/Bantuan kepada pihak ketiga yangtidak tertuang dalam suatu program di Dinas.BPK RI menyarankan kepada Bupati Lombok Barat agar memberi sanksi TimAnggaran Eksekutif dan Ketua DPRD memberi sanksi panitia anggaran legislatif ataskelalaiannya dalam menganggarkan dan merealisasikan biaya dukungan pada belanjabarang dan jasa yang tidak mengacu kepada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.3. Penyaluran Dana Bergulir sebesar Rp1.628.492.750,00 yang direalisasikan sebagaiBelanja Modal tidak tepatPemeriksaaan secara uji petik terhadap DASK dan Laporan Keadaan Kasterhadap 2 satuan kerja dan bukti-bukti pendukungnya atas Belanja Daerah TahunAnggaran 2006, menunjukkan terdapat belanja yang tidak tepat penganggaran danrealisasinya sebesar Rp1.628.492.750,00 yaitu pada Belanja Dinas Kelautan danPERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 12Perikanan sebesar Rp1.513.492.750,00 dan Belanja Dinas Pertanian Tanaman Pangandan Peternakan sebesar Rp115.000.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:a. Belanja Dinas Kelautan dan PerikananTahun Anggaran 2006, pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten LombokBarat, Belanja Modal Alat-alat Angkutan (2.03.01.3.9.2) dianggarkan sebesarRp1.381.250.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.173.642.750,00 dan Belanja ModalAlat-alat Pengolahan (2.03.01.3.11.2) dianggarkan sebesar Rp918.250.000,00 dandirealisasikan sebesar Rp853.708.435,00.Pemeriksaan atas bukti-bukti pendukung realisasi kedua belanja modal tersebutmenunjukkan bahwa realisasi belanja diantaranya sebesar Rp1.513.492.750,00 digunakanuntuk pengadaan perahu dan alat pengolahan ikan yang selanjutnya diserahkan kepadakelompok nelayan sebagai pinjaman modal. Pengembalian pinjaman modal dilakukan

dengan cara mengangsur setiap bulan. Atas pinjaman tersebut, kelompok nelayandibebani bunga pinjaman yang besarnya sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat olehmasing-masing penerima pinjaman modal dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah.b. Belanja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan PeternakanTahun Anggaran 2006, Belanja Modal Tanaman (2.02.01.3.18.02.2) pada DinasPertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Lombok Barat dianggarkansebesar Rp316.625.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp313.490.438,00 atau 99,01%.Pemeriksaan atas bukti-bukti pendukung realisasi belanja modal tersebutmenunjukkan bahwa dari realisasi belanja tersebut, diantaranya sebesarRp115.000.000,00 merupakan pemberian dana bergulir berupa penguatan modal usahapada kelompok tani. Dana bergulir yang diberikan pada Kelompok Asosiasi Manggisadalah sebesar Rp90.000.000,00 dengan SPM No.12169/BT/2006 tanggal 23 November2006 dan untuk Kelompok Tani Ternak Itik Mertak Songkan adalah sebesarRp25.000.000,00 dengan SPM No.12620/BT/2006 tanggal 1 Desember 2006.Pengeluaran belanja modal tersebut didukung dengan Perjanjian Kerjasama antara DinasPertanian Tanaman dan Peternakan Kabupaten Lombok Barat dengan penerima danapenguatan modal usaha.PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 13Dalam perjanjian dengan Kelompok Asosiasi Manggis disebutkan bahwa DanaPenguatan Modal Usaha Kelompok yang diberikan kepada kelompok tani wajibdikembalikan tanpa bunga dan selanjutnya akan digulirkan kepada petani lain disekitarwilayah atau di dalam wilayah sentra. Sedangkan dalam perjanjian dengan KelompokTani Ternak Itik Mertak Songkan disebutkan bahwa Dana Penguatan Modal UsahaKelompok wajib dikembalikan dalam jangka waktu 2 tahun.Berdasarkan APBD dan DASK T.A. 2006, keempat pengeluaran tersebutmemang dianggarkan sebagai belanja modal pada akun bersangkutan. Penelusuran lebihlanjut pada Neraca per 31 Desember 2006, keempat nilai tersebut belum diakui sebagaiInvestasi Permanen Lainnya namun diakui sebagai aset pemda. Atas investasi yangbelum diakui dan pengakuan aset tersebut, BPK RI telah melakukan koreksi atas saldoAset Tetap dan Investasi Permanen Lainnya dalam Neraca Pemerintah KabupatenLombok Barat per 31 Desember 2006.Kondisi tersebut tidak sesuai dengana. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang PedomanPengurusan, Pertangggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta TataUsaha Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan TataUsaha Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah, dalam Lampiran VIII yang menyebutkan bahwa BelanjaModal/Pembangunan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayaikegiatan investasi (menambah aset).b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahPasal 20 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Pembiayaan meliputi semua penerimaanyang akan dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik padatahun anggaran bersangkutan atau tahun-tahun berikutnya.Penyaluran Dana Bergulir yang direalisasikan dalam bentuk belanja modaltersebut mengakibatkan realisasi belanja modal lebih disajikan dan realiasi pengeluaranpembiayaan kurang disajikan masing-masing sebesar Rp1.628.492.750,00.

PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 14Hal ini disebabkan oleh kelalaian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan danKepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan selaku Pengguna Anggaranserta Kepala Sub Bagian Anggaran Setda Kabupaten Lombok Barat yang tidakmenganggarkan penyaluran dana bergulir pada akun Pengeluaran Pembiayaan.Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lombok Barat atas nama SekretarisDaerah menyatakan bahwa memang benar belanja modal tersebut digunakan untuk danabantuan kepada kelompok masyarakat yang dananya dikembalikan, namun digulirkankembali ke kelompok lainnya. Begitu juga Kepala Dinas Perikanan dan Kelautanmenyatakan sependapat dengan temuan Tim BPK namun dari realisasi tersebut, hanyabeberapa saja yang disalurkan sebagai dana bergulir.BPK RI menyarankan Bupati Lombok Barat agar memberi sanksi kepada KepalaDinas Kelautan dan Perikanan dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan danPeternakan selaku Pengguna Anggaran serta Kepala Sub Bagian Anggaran SetdaKabupaten Lombok Barat atas kelalaiannya yang tidak menganggarkan penyaluran danabergulir pada akun Pengeluaran Pembiayaan.4. Realisasi Belanja Modal TA 2006 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan danPeternakan sebagai Bantuan Keuangan sebesar Rp698.571.500,00 tidak tepatHasil pemeriksaan atas Surat Perintah Membayar (SPM), SuratPertanggungjawaban (SPJ) dan bukti-bukti pendukung pengeluaran pada Dinas PertanianTanaman Pangan dan Peternakan Tahun Anggaran 2006 terdapat realisasi belanja daerahsenilai Rp698.571.500,00 yang direalisasikan sebagai bantuan keuangan. Realisasibelanja tersebut dirinci sebagai berikut:a. Belanja Modal Alat-Alat Pertanian, pada obyek Belanja Alat Pengolahan,dianggarkan rincian obyek Belanja Sarana dan Prasarana Pertanian sebesarRp3.883.482.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.347.963.200,00 (86,21%)(unaudited). Dari realisasi tersebut, sebesar Rp440.000.000,00 digunakan untukbantuan Biaya Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa (Embung) pada Kelompok TaniPERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 15dalam rangka Peningkatan Infrastruktur Lahan Sawah dan Lahan Kering untukPeningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ternaksesuai SK Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. LombokBarat No.188.4/577/PTPP/2006 tanggal 1 Mei 2006 yang diterima tunai oleh masingmasingKetua Kelompok Tani.b. Demikian juga pada Belanja Modal Tanaman dianggarkan sebesar Rp314.625.000,00dan direalisasikan sebesar Rp313.490.438,00 (99,64%). Dari realisasi tersebut,sebesar Rp163.721.500,00 tidak tepat peruntukkannya antara lain digunakan sebagaiBantuan Langsung kepada masyarakat berupa Penguatan Modal Kelompok TanamanHoltikultura dan Pengadaan Bibit Tanaman.c. Selain itu pada Belanja Modal tersebut, pada rincian obyek Belanja Modal Hewandianggarkan sebesar Rp95.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp94.850.000,00(99,84%). Dari realisasi tersebut, seluruhnya sebesar Rp94.850.000,00 tidak tepatperuntukkannya yaitu digunakan sebagai Bantuan Langsung kepada masyarakatberupa Penguatan Modal Usaha dan Pengadaan Bibit Ternak.(rincian lebih lanjut pada lampiran 2)Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29

Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertangggungjawaban dan PengawasanKeuangan Daerah serta Tata Usaha Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah, Pelaksanaan Tata Usaha Daerah dan Penyusunan Perhitungan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah dalam :a. Pasal 8 yang menyebutkan bahwa Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangandianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :- tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yangterjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan- Tidak mengharapkan akan diterima kembali di masa yang akan datang sepertilazimnya suatu piutang- Tidak mengharapkan suatu hasil seperti lazimnya suat penyertaan modal atauinvestasiPERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 16b. Lampiran VIII yang menyebutkan bahwa Belanja Modal/Pembangunan adalahbelanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambahaset).Belanja modal yang direalisasikan sebagai belanja bantuan keuangan tersebutmengakibatkan realisasi belanja modal lebih disajikan dan realiasi bantuan keuangankurang disajikan masing-masing sebesar Rp698.571.500,00.Hal ini disebabkan oleh kelalaian Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan danPeternakan selaku Pengguna Anggaran serta Kepala Sub Bagian Anggaran SetdaKabupaten Lombok Barat yang tidak menganggarkan belanja bantuan pada akun BelanjaBagi Hasil dan Bantuan Keuangan.Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten LombokBarat mengakui temuan BPK RI dan menjelaskan bahwa permasalahan tersebutdikarenakan kesalahan administrasi dalam hal penganggaran dan kedepannya akandilakukan perbaikan dalam hal tersebut.BPK RI menyarankan Bupati Lombok Barat agar memberi sanksi kepada KepalaDinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan selaku Pengguna Anggaran sertaKepala Sub Bagian Anggaran Setda Kabupaten Lombok Barat atas kelalaiannya yangtidak menganggarkan belanja bantuan pada akun Belanja Bagi Hasil dan BantuanKeuangan.5. Penerimaan Pengembalian Pinjaman Modal sebesar Rp24.450.000,00 dianggarkandan direalisasikan sebagai Pendapatan DaerahTahun Anggaran 2006, Lain-lain PAD yang syah (1.01.03.1.4.08) padaSekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat dianggarkan sebesar Rp504.000.000,00 dandirealisasikan sebesar Rp24.450.000,00.PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 17Pemeriksaan atas bukti-bukti pendukung realisasi pendapatan tersebutmenunjukkan bahwa pendapatan sebesar Rp24.450.000,00 merupakan pengembalianpinjaman modal dari KPN Patut Patuh Patju (Perumahan) yang seharusnya merupakanpenerimaan pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:Penerimaan dari Pengembalian Pinjaman Modal T.A. 2006NO DINAS BULAN JUMLAH(Rp)1 Setda Januari 1.600.000,00

2 KIPP Februari 1.500.000,003 Setda Februari 1.600.000,004 KPDSI Maret 300.000,005 KIPP Maret 750.000,006 Kecamatan Lingsar Maret 300.000,007 KPDSI April 600.000,008 Setwan April 750.000,009 Setda April 1.200.000,0010 Setda April 1.050.000,0011 KIPP Mei 750.000,0012 Setwan Mei 700.000,0013 KIPP Juni 750.000,0014 Setwan Juni 350.000,0015 Kecamatan Lingsar Juni 300.000,0016 Setda Juli 850.000,0017 Setda Juli 1.100.000,0018 Bappeda Juli 4.200.000,0019 Bappeda Juli 1.500.000,0020 KPDSI Juli 300.000,0021 KPDSI Juli 300.000,0022 KIPP Juli 750.000,0023 Setwan Agustus 500.000,0024 KIPP Agustus 1.600.000,0025 KIPP September 850.000,00Jumlah 24.450.000,00Penerimaan pengembalian pinjaman modal dari KPN Patut Patuh Patju(Perumahan) tersebut berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten LombokBarat dengan KPN Patut Patuh Patju dengan Surat Perjanjian Nomor 571/69/Keu/2003tanggal 26 Juli 2003 tentang Bantuan Penyertaan Modal antara Pemerintah KabupatenLombok Barat dengan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Patut Patuh Patju KabupatenPERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 18Lombok Barat yang menyatakan bahwa bantuan tersebut dipergunakan untukpembangunan perumahan PNS di Gerung dan jangka waktu pengembalian adalah 10 s.d.20 tahun. Dari jumlah Pinjaman sebesar Rp10.000.000.000,00 sampai dengan 31Desember 2006 telah dilunasi sebesar Rp. 198.720.000,00.Menurut penjelasan Kasubbag Perbendaharaan Setda Kabupaten Lombok Barat,pinjaman tersebut merupakan pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada pegawaiPemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui KPN Patut Patuh Patju. Pengembalianpinjaman tersebut dilakukan dengan cara memotong langsung dari tunjangan kesrapegawai yang meminjam dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah melalui KPN Patut PatuhPatju.Berdasarkan APBD T.A. 2006, penerimaan tersebut memang dianggarkan sebagaipendapatan daerah pada akun bersangkutan. Penelusuran lebih lanjut pada Neraca per 31Desember 2006, nilai tersebut sudah diakui sebagai pengurang Pinjaman Jangka Panjangyang merupakan salah satu bentuk Investasi Jangka Panjang yang dimiliki olehPemerintah Kabupaten Lombok Barat. Saldo akun Pinjaman Jangka Panjang per 31

Desember 2006 berjumlah Rp10.001.280.000,00 merupakan saldo pinjaman yangdiberikan kepada KPN Patut Patuh Patju sebesar Rp9.801.280.000,00 dan kepadaKoperasi PLTD Sinar Abadi sebesar Rp200.000.000,00.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang PedomanPengurusan, Pertangggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta TataUsaha Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan TataUsaha Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah, dalam pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa pendapatan daerahsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua penerimaan yang merupakanhak daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahPasal 20 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Pembiayaan meliputi semua penerimaanPERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 19yang akan dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik padatahun anggaran bersangkutan atau tahun-tahun berikutnya.Penerimaan pengembalian pinjaman modal yang direalisasikan dalam bentukpendapatan daerah tersebut mengakibatkan realisasi pendapatan lebih disajikan danrealisasi penerimaan pembiayaan kurang disajikan masing-masing sebesarRp24.450.000,00.Hal ini disebabkan oleh kelalaian Kepala Sub Bagian Anggaran Setda KabupatenLombok Barat yang tidak menganggarkan penerimaan pengembalian pinjaman modalpada akun Penerimaan Pembiayaan.Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lombok Barat atas nama SekretarisDaerah mengakui memang terjadi kesalahan penganggaran atas pengembalian pinjamanmodal dari KPN Patut Patuh Patju yang seharusnya dianggarkan pada Pembiayaan(penerimaan pembiayaan).BPK RI menyarankan Bupati Lombok Barat agar memberi sanksi kepada KepalaSub Bagian Anggaran Setda Kabupaten Lombok Barat atas kelalaiannya yang tidakmenganggarkan penerimaan pengembalian pinjaman modal pada akun PenerimaanPembiayaan.6. Realisasi Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2006 tidak didukung bukti yangmemadai sebesar Rp5.081.306.100,00Dalam Laporan Perhitungan APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran2006, Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp20.137.689.900,00 dandirealisasikan sebesar Rp13.824.678.454,00 (68,65%).Berdasarkan hasil uji petik terhadap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas BiayaPerjalanan Dinas Luar Daerah jenis Belanja Aparatur dan Publik pada 6 (enam) unit kerjayaitu Sekretariat DPRD, Bappeda, Dinas Kimpraswil/PU, BPMD, Dinas Kesehatan sertaPERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 20Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diketahui pengeluaran sebesar Rp5.081.306.100,00tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang memadai yaitu tidak dilampirkannya tiketpesawat baik berangkat maupun pulang dari tempat tujuan dengan rincian sebagaiberikut:No. Instansi Realisasi (Rp)Aparatur Publik Total

1 Sekretariat DPRD BAU 894.529.000,00 253.550.000,00 1.148.079.000,00BOP 0,00 1.811.182.000,00 1.811.182.000,002 Bapeda BAU 124.715.000,00 0,00 124.715.000,00BOP 1.006.767.400,00 208.569.000,00 1.215.336.400,003 PU BAU 8.082.000,00 0,00 8.082.000,00BOP 72.798.000,00 121.721.000,00 194.519.000,004 BPMD BAU 58.850.000,00 0,00 58.850.000,00BOP 59.140.000,00 177.730.000,00 236.870.000,005 Dinkes BAU 98.203.000,00 0,00 98.203.000,006 Dinas P&K BOP 64.560.000,00 120.909.700,00 185.469.700,00Jumlah 2.387.644.400,00 2.693.661.700,00 5.081.306.100,00Di dalam pelaksanan pejalanan dinas, Pemerintah Kabupaten Lombok Baratmengacu kepada Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No.4 Tahun 2005 tanggal 30Maret 2005 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, PNS dan AnggotaDPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2005. Pemeriksaan lebih lanjutdiketahui bahwa di dalam SK mengenai perjalanan dinas tersebut persyaratan buktiperjalanan dinas hanya berupa Surat Tugas dan laporan hasil perjalanan dinas, namuntidak ada klausul yang mengatur syarat-syarat pelaporan/pertanggungjawaban Perjalanandinas berupa tiket pesawat yang merupakan bukti perjalanan dinas luar daerah benarbenardilaksanakan, sehingga Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang diserahkan keBagian Keuangan pun tanpa dilampiri tiket perjalanan dinas.Adanya pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang memadaitersebut, tidak sesuai dengan:a. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang PedomanPengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara PenyusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta tata Cara Penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah, Pasal 57 ayat (1) Pengguna Anggaran wajibPERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 21mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yangdilampiri dengan bukti-bukti yang sah;b. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahPasal 60 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pengeluaran daerah harus didukung olehbukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.Pengeluaran yang tidak didukung bukti tiket tersebut mengakibatkan belanjaPerjalanan Dinas Luar Daerah kurang dapat diyakini keabsahannya sebesarRp5.081.306.100,00.Hal tersebut disebabkan karena didalam SK Bupati No.4 Tahun 2005 tanggal 30Maret 2005 belum mengatur kelengkapan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinasberupa tiket.Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lombok Barat atas nama SekretarisDaerah meyatakan sependapat dengan temuan BPK RI dan menyatakan bahwa biayaperjalanan dinas dibayar dalam bentuk Lumpsum. Dan bukti pertanggungjawaban adalahkwitansi yang ditandatangani oleh PNS dan anggota DPRD yang melaksanakanperjalanan dinas yang memuat mengenai jumlah biaya perjalanan baik itu uang saku,transport setempat, biaya transportasi dan biaya penginapan yang besarnya sesuai dengan

SK Bupati No. 4 Tahun 2005.BPK RI menyarankan Bupati Lombok Barat segera meninjau kembali suratKeputusan Bupati tentang Perjalanan Dinas dan melampirkan tiket untuk perjalanan dinasluar daerah sebagai kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 22B. Temuan pemeriksaan yang tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan1. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebesarRp6.950.000.000,00 tidak didasari dengan peraturan daerahPemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam Tahun Anggaran 2006menganggarkan Penyertaan Modal kode rekening 3.01.03.2.2 sebesarRp6.950.000.000,00. dan sampai dengan 31 Desember 2006 telah direalisasikanseluruhnya. Pengeluaran sebesar Rp6.950.000.000,00 tersebut merupakan penyertaanmodal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat T.A. 2006 yang diberikan ke PDAMMenang Mataram sebesar Rp1.000.000.000,00, pada PT. Bank NTB sebesarRp2.000.000.000,00, ke Badan Usaha Koperasi se-Kab.Lobar sebesarRp2.700.000.000,00, pada BPR LKP sebesar Rp750.000.000,00 dan untuk P4K sebesarRp500.000.000,00.Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas pertanggungjawaban realisasi PengeluaranPembiayaan Penyertaan Modal T.A. 2006 berupa SPP, SPM dan bukti pendukunglainnya ditemukan bahwa pelaksanaan penyertaan modal tersebut seluruhnya tidakdidahului dengan penetapan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerahberkenaan walaupun diantaranya sebesar Rp3.450.000.000,00 telah didasari dengan suratkeputusan bupati tentang penetapan penerima penyertaan modal Pemerintah KabupatenLombok Barat, yaitu Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No.470/22/EKONOMI/2006tanggal 8 November 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten LombokBarat pada PD BPR LKP Kabupaten Lombok Barat T.A.2006 sebesar Rp750.000.000,00dan Keputusan Bupati Lombok Barat No.71/01/DISKOP/2006 tanggal 18 April 2006tentang Penetapan Badan Usaha Koperasi Penerima Penyertaan Modal PemerintahKabupaten Lombok Barat yang memutuskan untuk menyertakan modal PemerintahKabupaten Lombok Barat pada Badan Usaha Koperasi se Kabupaten Lombok BaratT.A.2006 sebesar Rp2.700.000.000,00.Menurut penjelasan Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lombok Baratdiketahui bahwa penyertaan modal Pemkab Lombok Barat sebesar Rp6.950.000.000,00PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 23yang belum ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai penyertaan modal pemerintahdirealisasikan hanya berdasarkan APBD T.A. 2006.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005pasal 75 yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapatdilaksanakan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telahditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.Kondisi tersebut mengakibatkan nilai penyertaan modal Pemerintah KabupatenLombok Barat kepada PDAM Menang Mataram, PT.Bank NTB, BUK se Kab.Lobar,BPR LKP dan P4K yang disajikan dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2006 sebesarRp6.950.000.000,00 tidak memiliki dasar hukum.Hal tersebut diatas disebabkan oleh kelalaian Sekretaris Daerah KabupatenLombok Barat selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Setda

Kabupaten Lombok Barat yang tidak memperhatikan peraturan perundangan yangberlaku tentang pengeluaran daerah, dalam melakukan penyertaan modal pemerintahdaerah.Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lombok Barat atas nama SekretarisDaerah mengakui bahwa memang benar pada tahun 2006 pencairan dana PenyertaanModal belum ditetapkan dengan Perda tentang Penyertaan Modal dan realisasinya hanyamenggunakan Perda APBD 2006 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2006.BPK RI menyarankan kepada Bupati Lombok Barat agar :a. Segera menyusun perda yang mengatur tentang Penyertaan Modal;b. Memberi sanksi Sekretaris Daerah selaku pengguna anggaran dan Kepala Sub BagianPerbendaharaan Setda Kabupaten Lombok Barat yang tidak memperhatikan peraturanperundangan yang berlaku tentang pengeluaran daerah, dalam melakukan penyertaanmodal pemerintah daerah.PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 242. Pengelolaan Buku Kas Umum Pemerintah Kabupaten Lombok Barat oleh PT.Bank Nusa Tenggara Barat (NTB) Cabang Mataram tidak sesuai ketentuan danmelemahkan pengendalian atas pengelolaan keuangan daerahPemeriksaan atas saldo Kas Daerah per 31 Desember 2006, diketahui bahwa saldoKas Daerah yang tercantum di Neraca Daerah Kabupaten Lombok Barat per 31Desember 2006 tidak berdasarkan Buku Kas Umum (B.IX) maupun rekening koran bank,namun menggunakan perhitungan sendiri oleh Sub Bagian Pembukuan Setda KabupatenLombok Barat. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :a. Saldo Kas Daerah di Neraca dan B.IXSaldo Kas di Kas Daerah dalam Neraca Daerah Kabupaten Lombok Barat per 31Desember 2006 adalah sebesar Rp35.908.976.069,36 sedangkan menurut B.IX diketahuibahwa saldo Kas Daerah per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp35.888.812.465,36sehingga terdapat selisih sebesar Rp20.163.604,00. Selisih tersebut terjadi karenaterdapat dua transaksi belanja yang dicatat dua kali dalam B.IX, yaitu SPMNo.14496/BT/2006 sebesar Rp19.439.000,00 dan SPM No.14770/BT/2006 sebesarRp750.000,00, namun atas hal tersebut telah dikoreksi dalam neraca. Selain itu terdapathutang PFK yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp25.396,00 namun demikian,saldo kas di neraca telah mengakui penyetoran hutang tersebut. Atas hal tersebut, BPK RItelah melakukan koreksi saldo kas di Kas Daerah dalam neraca per 31 Desember 2006.b. Saldo Kas Daerah di B.IX dan Rekening Koran BankHasil pemeriksaan selanjutnya atas hasil rekonsiliasi saldo Kas Daerah per 31Desember 2006 antara B.IX Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan rekening koranbank diketahui terdapat selisih sebesar Rp11.250.000,00, dengan rincian sebagai berikut :NO NAMA KAS NO. REK. BANK B.IX(Rp)RC Bank(Rp)Selisih(Rp)1 KASDA 21.03128.00-1 22.729.216.666,09 22.717.966.666,09 11.250.000,002 DAU 21.03197.00-8 66.044.911,00 66.044.911,00 0,003 DAK

A PENDIDIKAN 21.03286.00-4 934.708.432,00 934.708.432,00 0,00B KELAUTAN DANPERIKANAN 21.03147.01-4 22.990.585,00 22.990.585,00 0,00C PERTANIAN 21.03148.01-2 382.876.017,00 382.876.017,00 0,00PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 25NO NAMA KAS NO. REK. BANK B.IX(Rp)RC Bank(Rp)Selisih(Rp)D LINGKUNGAN HIDUP 21.03149.01-0 86.900.911,00 86.900.911,00 0,00E INFRASTRUKTUR 21.03146.01-6 1.229.014.644,00 1.229.014.644,00 0,00F KESEHATAN 21.03145.01-8 65.317.562,00 65.317.562,00 0,004 KASDA-BTN 01-30-000061-7 10.371.742.737,27 10.371.742.737,27 0,00JUMLAH 35.888.812.465,36 35.877.562.465,36 11.250.000,00Selisih tersebut terjadi karena terdapat transaksi belanja yang dicatat dua kali oleh Bankyaitu SPM No.14567/BT/2006 sebesar Rp11.250.000,00. Selain itu diketahui pula bahwakesalahan pencatatan B.IX atas dua SPM seperti yang telah diuraikan dalam paragrafsebelumnya juga dilakukan oleh Bank.Pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barattidak memiliki Bendahara Umum Daerah (BUD) yang berkewajiban melaksanakan B.IXdan sampai saat ini, B.IX dikerjakan oleh PT. Bank NTB Cabang Mataram. Dengandemikian, B.IX tersebut dibuat oleh pihak bank yang juga mengelola rekening koran.Pembuatan B.IX oleh PT. Bank NTB Cabang Mataram tidak tepat karena menurutketentuan, yang harus melaksanakan B.IX adalah BUD yang harus dijabat oleh pejabatatau pegawai daerah. B.IX seharusnya merupakan sumber internal pemerintah daerah(pemda) atas semua mutasi kas masuk dan kas keluar selama satu tahun anggaran yangdapat digunakan sebagai pengendalian atas rekening koran bank yang dibuat oleh sumbereksternal pemda.Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pembuatan B.IX oleh PT. Bank NTBtidak sesuai ketentuan dan B.IX yang dibuat oleh PT. Bank NTB tidak dapat digunakansebagai dasar rekonsiliasi terhadap saldo rekening koran yang akan digunakan untukmencatat saldo kas daerah di neraca per 31 Desember.Hasil konfirmasi dengan Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Kepala Sub BagianPerbendaharaan Setda Kabupaten Lombok Barat diperoleh informasi bahwa PemerintahKabupaten Lombok Barat tidak memiliki tenaga khusus sebagai Bendahara UmumDaerah (BUD) yang melaksanakan pembukuan B.IX sebagai pembukuan internalpemerintah daerah. Fungsi BUD dilaksanakan oleh PT. Bank NTB Cabang Mataramselaku tempat menyimpan rekening Kas Daerah. Rekonsiliasi Bank yang mencocokkansaldo menurut pembukuan BUD dengan saldo menurut Laporan Bank juga tidak pernahdisusun.PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 26Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002pada :a. Pasal 1 huruf c “Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai

Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaankeuangan daerah”.huruf e “Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenanganoleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerahuntuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah sertasegala bentuk kekayaan Daerah lainnya”.b. Pasal 31 ayat (2) yang diantaranya menyebutkan bahwa Pemegang Kekuasaan UmumPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), paling lambatsatu bulan setelah penetapan APBD, menetapkan keputusan tentang Pejabat yangdiberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segalabentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah.c. Pasal 34 ayat (1) “Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun RekonsiliasiBank yang mencocokkan Saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerahdengan saldo menurut Laporan Bank”.Kondisi tersebut diatas mengakibatkan :a. B.IX sebagai Buku Kas Umum Pemerintah Daerah tidak dapat digunakan sebagai alatpembanding dengan Rekening Kas Daerah di Bank yang dapat memberi keyakinantentang kebenaran saldo kas di akhir tahun.b. Membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah.Hal tersebut disebabkan karena Bupati Lombok Barat kurang memperhatikanketentuan yang berlaku sebagai aspek pengendalian internal untuk pengamanan kekayaandaerah dengan tidak menunjuk pejabat Bendahara Umum Daerah.Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lombok Barat atas nama SekretarisDaerah mengakui bahwa pada tahun 2006 belum ditunjuk pejabat Bendahara UmumPERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 27Daerah (BUD) sehingga pencatatan BKU masih dilaksanakan oleh PT. Bank NTB selakutempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten Lombok BaratBPK RI menyarankan Bupati Lombok Barat segera menunjuk Pejabat BendaharaUmum Daerah.3. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 senilai Rp3.153.934.537,00mendahului penetapan APBD Kabupaten Lombok BaratAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok BaratTahun Anggaran 2006 disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 padatanggal 23 Maret 2006 dan diundangkan pada tanggal 24 Maret 2006 dalam LembaranDaerah Tahun 2004 Nomor 3.Hasil pemeriksaan atas Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan SuratPertanggungjawaban (SPJ) diketahui bahwa terdapat Belanja Daerah yang realisasinyamendahului penetapan APBD yaitu dengan diterbitkannya 661 SPMU yang terdiri dariBelanja Barang Jasa, Belanja Pemeliharaan serta Belanja Perawatan dan Pengobatanseluruhnya sebesar Rp3.153.934.537,00 dengan rincian sebagai berikut:No SKPD Jumlah SPMU Jumlah(Rp)1. Kepala Daerah 20 Lembar 215.892.000,002. Sekretariat Daerah 63 Lembar 464.532.662,003. Sekretariat DPRD 23 Lembar 169.713.300,00

4. Dinas Pendapatan 14 Lembar 62.600.000,005. Bappeda 7 Lembar 47.865.000,006. Badan Pengawas Daerah 5 Lembar 47.250.000,007. Kecamatan 84 Lembar 185.768.750,008. Badan Diklat dan Litbang 3 Lembar 17.883.000,009. BPMD 10 Lembar 18.485.000,0010. Bakesbang dan Linmas 14 Lembar 20.832.000,0011. Kantor PDSI 10 Lembar 20.287.400,0012. Kantor Polisi Pamong Praja 23 Lembar 152.930.000,0013. Kantor Inkomda 10 Lembar 14.523.500,0014. Kantor Arsip 9 Lembar 31.249.500,0015. Dinas Pertanian 14 Lembar 71.013.400,0016. Dinas Kelautan & Perikanan 2 Lembar 30.120.000,00PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 28No SKPD Jumlah SPMU Jumlah(Rp)17. Dinas Pertambangan 26 Lembar 45.732.150,0018. Dishutbun 11 Lembar 57.230.000,0019. Diperindag 11 Lembar 20.460.000,0020. Dinas Koperasi 7 Lembar 17.751.000,0021. Dinas Kesehatan 11 Lembar 345.316.500,0022. Dinas P & K 5 Lembar 186.172.500,0023. SLTP 123 Lembar 317.912.500,0024. SMU 88 Lembar 230.766.050,0025. Dinas Sosial 5 Lembar 12.535.000,0026. Dinas PU 17 lembar 194.075.000,0027. Dinas Kependudukan 11 lembar 50.787.800,0028. BKBKS 4 lembar 2.900.000,0029. Dinas Pariwisata 16 lembar 35.860.000,0030. Dinas Perhubungan 6 lembar 42.330.525,0032. KIPP 9 lembar 23.160.000,00Jumlah 661 lembar 3.153.934.537,00Rincian lebih lanjut pada lampiran 1Realisasi Belanja Daerah yang mendahului penetapan APBD tersebut tidaksesuai dengan :a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan KeuanganDaerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha KeuanganDaerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 49 dalam:- ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengeluaran Kas yang mengakibatkan bebanAPBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentangAPBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.”- Ayat (2) “Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktermasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan.”b. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahPasal 60 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan

beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBDditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 29Realisasi belanja mendahului penetapan APBD tersebut mengakibatkanpenerbitan SPM sebesar Rp3.153.934.537,00 tidak mempunyai dasar hukum yang sahdan dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah.Kondisi tersebut disebabkan kelalaian Kepala Bagian Keuangan dalammenerbitkan SPMU tidak memperhatikan ketentuan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerahserta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah danPenyusunan Perhitungan APBD.Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Lombok Barat atas nama Sekretariat Daerahmengakui temuan BPK RI dan menjelaskan bahwa pengeluaran tersebut untuk keperluanyang sangat mendesak demi kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan.BPK RI menyarankan kepada Bupati Lombak Barat agar memberikan sanksikepada Kabag Keuangan atas kelalaiannya dalam menerbitkan SPMU tidakmemperhatikan ketentuan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR 30Lampiran 1No. Uraian Jumlah1 3 4I1 12171 / BT / 2006 23-Nov - 06 Bantuan Stimulan Penguatan Modal Kelompok Tanaman Holtikultura 15.000.000,002 14413 / BT / 2006 21-Des-06 Pengadaan bibit buah-buahan dm rangka HUT Kab Lobar dan Hari Lingkunganhidup TA 200649.429.000,003 14414 / BT / 2006 21-Des-06 Pengadaan bibit buah-buahan dm rangka HUT Kab Lobar dan Hari Lingkunganhidup TA 200649.429.000,004 14497 / BT / 2006 21-Des-06 Pengadaan bibit buah-buahan dm rangka HUT Kab Lobar dan Hari Lingkunganhidup TA 200649.863.500,00Jumlah 163.721.500,00II1 12259.b / BT / 2006 23-Nop-06 Bantuan Langsung Penguatan Modal Usaha Kelompok Ternak Itik 25.000.000,002 12589 / BT / 2006 29-Nop-06 Pengadaan bibit Ternak Babi 19.950.000,003 13478 / BT / 2006 11-Des-06 Pengadaan Bibit Ternak Kambing 24.950.000,004 10849 / BT / 2006 2 nov 06 Pengadaan Ternak Itik 24.950.000,00Jumlah 94.850.000,00Jumlah I + II 258.571.500,00Belanja Modal Hewan

BELANJA MODAL YANG DIREALISASIKAN SEBAGAI BELANJA BANTUAN KEUANGANBelanja Modal Tanaman HoltikulturaNo SPMU2Lampiran 2No Tanggal SKPD Uraian jumlah1 8 / BT / 06 19-Jan-06 Sekretariat DPRD Biaya Jasa Pegawai Non PNS 6.000.000,002 9 / BT / 06 19-Jan-06 Sekretariat DPRD Biaya Jasa Pegawai Non PNS 3.660.000,003 10 / BT / 06 19-Jan-06 Sekretariat DPRD Biaya Jasa Pegawai Non PNS 3.250.000,004 11 / BT / 06 19-Jan-06 Sekretariat DPRD Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 9.950.000,005 12 / BT / 06 19-Jan-06 Sekretariat DPRD Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 9.800.000,006 13 / BT / 06 19-Jan-06 Sekretariat DPRD Biaya Makan Minum Harian 9.000.000,007 14 / BT / 06 19-Jan-06 Sekretariat DPRD Biaya Makan Minum Rapat 9.000.000,008 15 / BT / 06 19-Jan-06 Sekretariat DPRD Biaya Makan Minum Rapat 9.500.000,009 16 / PK / 06 19-Jan-06 Sekretariat Daerah Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 10.000.000,0010 17 / PK / 06 19-Jan-06 Sekretariat Daerah Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 8.960.000,0011 18 / PK / 06 19-Jan-06 Sekretariat Daerah Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 1.200.000,0012 20 / PK / 06 19-Jan-06 Kecamatan Sekotong Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 2.142.500,0013 21 / PK / 06 19-Jan-06 Kecamatan Sekotong Biaya Bahan Habis Pakai 412.500,0014 21 / PK / 06 19-Jan-06 Kecamatan Sekotong Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.800.000,0015 21 / PK / 06 19-Jan-06 Kecamatan Sekotong Biaya Jasa Lainnya 435.000,0016 22 / PK / 06 26-Jan-06 Kantor Arsip Biaya Jasa Pegawai Non PNS 8.050.000,0017 23 / PK / 06 26-Jan-06 Kantor Arsip Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 1.190.000,0018 25 / PK / 06 19-Jan-06 Dishutbun Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 3.600.000,0019 27 / PK / 06 26-Jan-06 Sekretariat Daerah Biaya Jasa Pegawai Non PNS 8.000.000,0020 28 / PK / 06 26-Jan-06 Sekretariat Daerah Biaya Jasa Pegawai Non PNS 9.500.000,0021 29 / PK / 06 26-Jan-06 Sekretariat Daerah Biaya Jasa Pegawai Non PNS 8.690.000,0022 30 / PK / 06 26-Jan-06 Sekretariat Daerah Biaya Jasa Pegawai Non PNS 9.900.000,0023 31 / PK / 06 26-Jan-06 Sekretariat Daerah Biaya Jasa Pegawai Non PNS 9.900.000,0024 43 / PK / 06 26-Jan-06 Dispenduk Biaya Jasa Pegawai Non PNS 10.170.000,0025 44 / PK / 06 26-Jan-06 Dispenduk Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 4.080.000,0026 45 / PK / 06 26-Jan-06 SMAN 1 Lembar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.150.000,0027 46 / PK / 06 26-Jan-06 Kecamatan Tanjung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.600.000,0028 48 / PK / 06 26-Jan-06 SMPN 2 Lembar Biaya ATK 200.000,0029 48 / PK / 06 26-Jan-06 SMPN 2 Lembar Biaya Penyelenggaraan Sekolah 1.350.000,0030 48 / PK / 06 26-Jan-06 SMPN 2 Lembar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.050.000,0031 52 / PK / 06 26-Jan-06 Dinas Perhubungan Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 6.540.525,0032 54 / PK / 06 26-Jan-06 Dinas Pendapatan Biaya Surat Kabar 500.000,0033 54 / PK / 06 26-Jan-06 Dinas Pendapatan Biaya Faksimili 500.000,0034 55 / PK / 06 26-Jan-06 Dinas Pendapatan Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 4.300.000,0035 56 / PK / 06 26-Jan-06 Dinas Pendapatan Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 7.725.000,0036 57 / PK / 06 26-Jan-06 Dinas Pendapatan Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 9.900.000,0037 59 / PK / 06 26-Jan-06 Kecamatan Gunung Sari Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.550.000,0038 60 / PK / 06 26-Jan-06 Kecamatan Gunung Sari Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 1.140.000,00

39 61 / PK / 06 26-Jan-06 Bawasda Biaya Dukungan 5.325.000,0040 63 / PK / 06 26-Jan-06 Bawasda Biaya Jasa Pegawai Non PNS 6.260.000,0041 65 / PK / 06 26-Jan-06 Kecamatan Lingsar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.500.000,0042 65 / PK / 06 26-Jan-06 Kecamatan Lingsar Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 980.000,0043 67 / PK / 06 26-Jan-06 Dinas PU Biaya Surat Kabar 125.000,0044 68 / PK / 06 26-Jan-06 Dinas PU Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 5.812.500,0045 68 / PK / 06 26-Jan-06 Dinas PU Biaya Pemeliharaan 500.000,0046 69 / PK / 06 26-Jan-06 Dinas PU Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 8.960.000,0047 70 / PK / 06 26-Jan-06 Dinas Koperasi Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 3.337.500,0048 76 / PK / 06 26-Jan-06 SMPN 4 Lingsar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.800.000,0049 78 / PK / 06 26-Jan-06 Bakesbang Biaya Bahan Habis Pakai 1.340.000,0050 78 / PK / 06 26-Jan-06 Bakesbang Biaya Cetak dan Penggandaan 563.500,0051 79 / PK / 06 26-Jan-06 Bakesbang Biaya Surat Kabar 681.000,0052 79 / PK / 06 26-Jan-06 Bakesbang Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.790.000,0053 81 / PK / 06 26-Jan-06 Sekretariat Daerah Biaya Jasa Pegawai Non PNS 9.900.000,0054 80 / PK / 06 26-Jan-06 Bakesbang Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 2.140.000,0055 83 / PK / 06 26-Jan-06 Dinas Pertambangan Biaya Surat Kabar 150.000,0056 83 / PK / 06 26-Jan-06 Dinas Pertambangan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 3.140.000,0057 83 / PK / 06 26-Jan-06 Dinas Pertambangan Biaya Jasa Lainnya 180.000,0058 84 / PK / 06 26-Jan-06 Dinas Pertambangan Biaya Makan Minum Rapat 850.000,0059 84 / PK / 06 26-Jan-06 Dinas Pertambangan Biaya Cetak dan Penggandaan 870.000,0060 85 / PK / 06 26-Jan-06 Dinas Pertambangan Biaya Bahan Habis Pakai 1.137.500,0061 86 / PK / 06 26-Jan-06 Dinas Pertambangan Biaya Pemeliharaan 1.250.000,0062 86 / PK / 06 26-Jan-06 Dinas Pertambangan Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 4.477.500,0063 87 / PK / 06 26-Jan-07 Sekretariat Daerah Biaya Makan Minum Rapat 10.000.000,00DAFTAR SURAT PERINTAH PEMBAYARAN UANG (SPMU) YANG MENDAHULUI PENETAPAN APBDNo SPMULampiran 2No No SPMU Tanggal SKPD Uraian jumlah64 88 / PK / 06 26-Jan-07 Sekretariat Daerah Biaya Makan Minum Rapat 10.000.000,0065 89 / PK / 06 26-Jan-07 Sekretariat Daerah Biaya Makan Minum Rapat 5.707.600,0066 90 / PK / 06 26-Jan-07 Sekretariat Daerah Biaya Makan Minum Tamu 10.000.000,0067 91 / PK / 06 26-Jan-07 Sekretariat Daerah Biaya Makan Minum Tamu 10.000.000,0068 92 / PK / 06 26-Jan-07 Sekretariat Daerah Biaya Makan Minum Tamu 10.000.000,0069 93 / PK / 06 27-Jan-07 Kepala Daerah Biaya Perawatan dan Pengobatan 3.000.000,0070 94 / PK / 06 27-Jan-07 Kepala Daerah Biaya Rumah Tangga 10.000.000,0071 95 / PK / 06 27-Jan-07 Kepala Daerah Biaya Rumah Tangga 10.000.000,0072 96 / PK / 06 27-Jan-07 Kepala Daerah Biaya Pakaian Sipil Harian 2.500.000,0073 97 / PK / 06 27-Jan-07 Kepala Daerah Biaya Pemeliharaan 2.062.000,0074 98 / PK / 06 27-Jan-07 Kepala Daerah Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 7.550.000,0075 99 / PK / 06 27-Jan-07 Kecamatan Batu Layar Biaya Atk 250.000,0076 99 / PK / 06 27-Jan-07 Kecamatan Batu Layar Biaya Cetak 400.000,0077 99 / PK / 06 27-Jan-07 Kecamatan Batu Layar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.630.000,0078 99 / PK / 06 27-Jan-07 Kecamatan Batu Layar Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 1.060.000,0079 106 / PK / 06 28-Jan-06 Dinas Sosial Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.880.000,00

80 106 / PK / 06 28-Jan-06 Dinas Sosial Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 4.415.000,0081 107 / PK / 06 01-Feb-06 Kantor Inkomda Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 600.000,0082 109 / PK / 06 01-Feb-06 Kantor Inkomda Biaya Jasa Pegawai Non PNS 900.000,0083 109 / PK / 06 01-Feb-06 Kantor Inkomda Biaya Surat Kabar 65.000,0084 / PK / 06 01-Feb-06 Kecamatan Kediri Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 1.847.500,0085 112 / PK / 06 02-Feb-06 Kecamatan Gerung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 5.000.000,0086 113 / PK / 06 02-Feb-06 Kecamatan Gerung Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 1.500.000,0087 114 / PK / 06 02-Feb-06 SMAN 1 Tanjung Biaya Bahan Habis Pakai 1.100.000,0088 114 / PK / 06 02-Feb-06 SMAN 1 Tanjung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.700.000,0089 118 / PK / 06 02-Feb-06 Sekretariat Daerah Biaya Bahan Habis Pakai 7.395.800,0090 119 / PK / 06 02-Feb-06 Sekretariat Daerah Biaya ATK 1.250.000,0091 120 / PK / 06 02-Feb-06 Sekretariat Daerah Biaya Perangko 416.600,0092 121 / PK / 06 02-Feb-06 Sekretariat Daerah Biaya Cetak 2.916.000,0093 122 / PK / 06 02-Feb-06 Sekretariat Daerah Biaya Jasa Pegawai Non PNS 8.000.000,0094 123 / PK / 06 02-Feb-06 Sekretariat Daerah Biaya Jasa Pegawai Non PNS 8.690.000,0095 124 / PK / 06 02-Feb-06 Sekretariat Daerah Biaya Jasa Pegawai Non PNS 9.900.000,0096 125 / PK / 06 02-Feb-06 Sekretariat Daerah Biaya Jasa Pegawai Non PNS 9.500.000,0097 126 / PK / 06 02-Feb-06 Sekretariat Daerah Biaya Jasa Pegawai Non PNS 9.500.000,0098 127 / PK / 06 02-Feb-06 Sekretariat Daerah Biaya Jasa Pegawai Non PNS 9.900.000,0099 128 / PK / 06 02-Feb-06 Sekretariat Daerah Biaya Jasa Pegawai Non PNS 10.000.000,00100 129 / PK / 06 02-Feb-06 Sekretariat Daerah Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 8.960.000,00101 130 / PK / 06 02-Feb-06 Sekretariat Daerah Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 1.200.000,00102 131 / PK / 06 03-Feb-06 KPDSI Biaya Fotocopy 225.000,00103 131 / PK / 06 03-Feb-06 KPDSI Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 3.000.000,00104 132 / PK / 06 03-Feb-06 Satpol PP Biaya Jasa Pegawai Non PNS 9.900.000,00105 133 / PK / 06 03-Feb-06 Satpol PP Biaya Jasa Pegawai Non PNS 9.800.000,00106 134 / PK / 06 03-Feb-06 Satpol PP Biaya Makan Minum Harian 9.945.000,00107 135 / PK / 06 03-Feb-06 Satpol PP Biaya Makan Minum Harian 9.945.000,00108 136 / PK / 06 03-Feb-06 Satpol PP Biaya Makan Minum Harian 7.905.000,00109 137 / BT / 06 03-Feb-06 Dinas Kelautan dan Perikanan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 20.080.000,00110 139 / PK / 06 03-Feb-06 Kepala Daerah Biaya Perawatan dan Pengobatan 2.500.000,00111 140 / PK / 06 03-Feb-06 Kepala Daerah Biaya Rumah Tangga Bupati 10.000.000,00112 141 / PK / 06 03-Feb-06 Kepala Daerah Biaya Rumah Tangga Bupati 10.000.000,00113 142 / PK / 06 03-Feb-06 Kepala DaerahBiaya Pakaian Harian Bupati dan Wakil2.500.000,00114 143 / PK / 06 03-Feb-06 Kepala Daerah Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 8.030.000,00115 144 / BT / 06 03-Feb-06 Dinas Kesehatan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 105.960.000,00116 145 / PK / 06 03-Feb-06 Satpol PP Biaya Fotocopy 225.000,00117 145 / PK / 06 03-Feb-06 Satpol PP Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 3.500.000,00118 146 / PK / 06 03-Feb-06 Satpol PP Biaya Jasa Pegawai Non PNS 9.900.000,00119 147 / PK / 06 03-Feb-06 Satpol PP Biaya Jasa Pegawai Non PNS 9.800.000,00120 148 / PK / 06 04-Feb-06 Satpol PP Biaya Makan Minum Harian 9.945.000,00121 149 / PK / 06 04-Feb-06 Satpol PP Biaya Makan Minum Harian 9.945.000,00122 150 / PK / 06 04-Feb-06 Satpol PP Biaya Makan Minum Harian 7.905.000,00

123 150 / PK / 06 04-Feb-06 Satpol PP Biaya Makan Minum Rapat 400.000,00124 159 / PK / 06 04-Feb-06 SMPN 4 Gerung Biaya Bahan Habis Pakai 420.000,00125 159 / PK / 06 04-Feb-06 SMPN 4 Gerung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.000.000,00126 160 / PK / 06 04-Feb-06 SMAN 1 Gerung Biaya Penyelenggaraan Sekolah 208.300,00127 160 / PK / 06 04-Feb-06 SMAN 1 Gerung Biaya Bahan Habis Pakai 1.112.400,00128 160 / PK / 06 04-Feb-06 SMAN 1 Gerung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.700.000,00129 160 / PK / 06 04-Feb-06 SMAN 1 Gerung Biaya ATK 6.162.500,00Lampiran 2No No SPMU Tanggal SKPD Uraian jumlah130 163 / PK / 06 04-Feb-06 Dinas Parsenibud Biaya Pemeliharaan 650.000,00131 163 / PK / 06 04-Feb-06 Dinas Parsenibud Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 2.075.000,00132 164 / PK / 06 06-Feb-06 Dinas Parsenibud Biaya Bahan Habis Pakai 1.000.000,00133 164 / PK / 06 06-Feb-06 Dinas Parsenibud Biaya Surat Kabar 250.000,00134 164 / PK / 06 06-Feb-06 Dinas Parsenibud Biaya Jasa Lainnya 500.000,00135 164 / PK / 06 06-Feb-06 Dinas Parsenibud Biaya Cetak dan Penggandaan 400.000,00136 164 / PK / 06 06-Feb-06 Dinas Parsenibud Biaya Makan Minum Rapat 200.000,00137 165 / BT / 06 06-Feb-06 Dinas Parsenibud Biaya Jasa Pegawai Non PNS 12.630.000,00138 168 / PK / 06 06-Feb-06 Dishutbun Biaya Jasa Pegawai Non PNS 6.120.000,00139 169 / PK / 06 06-Feb-06 Dishutbun Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 9.500.000,00140 170 / PK / 06 06-Feb-06 Dishutbun Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 5.900.000,00141 171 / PK / 06 06-Feb-06 Dishutbun Biaya Pemeliharaan 2.500.000,00142 172 / PK / 06 06-Feb-06 Kecamatan Pemenang Biaya Jasa Pegawai Non PNS 4.600.000,00143 172 / PK / 06 06-Feb-06 Kecamatan Pemenang Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 2.165.000,00144 174 / BT / 06 06-Feb-06 Dispenduk Biaya Jasa Pegawai Non PNS 10.170.000,00145 175 / PK / 06 06-Feb-06 Kecamatan Gunung Sari Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 1.600.000,00146 177 / PK / 06 06-Feb-06 Kecamatan Gunung Sari Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.550.000,00147 177 / PK / 06 06-Feb-06 Kecamatan Gunung Sari Biaya Surat Kabar 200.000,00148 178 / PK / 06 06-Feb-06 SLB Negeri Pembina Biaya ATK 830.000,00149 178 / PK / 06 06-Feb-06 SLB Negeri Pembina Biaya Penyelenggaraan Sekolah 2.290.000,00150 178 / PK / 06 06-Feb-06 SLB Negeri Pembina Biaya Pemeliharaan 1.730.000,00151 178 / PK / 06 06-Feb-06 SLB Negeri Pembina Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 2.650.000,00152 180 / PK / 06 08-Feb-06 Bakesbang Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.790.000,00153 181 / PK / 06 08-Feb-06 Bakesbang Biaya Bahan Habis Pakai 1.434.000,00154 182 / PK / 06 08-Feb-06 Bakesbang Biaya Fotocopy 84.000,00155 183 / PK / 06 08-Feb-06 Bakesbang Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 2.240.000,00156 184 / PK / 06 08-Feb-06 Kecamatan Kuripan Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 2.500.000,00157 186 / PK / 06 08-Feb-06 Kecamatan Kuripan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 5.360.000,00158 187 / PK / 06 08-Feb-06 Kecamatan Kediri Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 1.847.500,00159 188 / PK / 06 08-Feb-06 Kecamatan Kediri Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.150.000,00160 190 / PK / 06 08-Feb-06 Kecamatan Bayan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.730.000,00161 190 / PK / 06 08-Feb-06 Kecamatan Bayan Biaya Makan Minum Harian 150.000,00162 190 / PK / 06 08-Feb-06 Kecamatan Bayan Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 1.300.000,00

163 191 / PK / 06 08-Feb-06 Kecamatan Bayan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.730.000,00164 191 / PK / 06 08-Feb-06 Kecamatan Bayan Biaya Makan Minum Harian 150.000,00165 191 / PK / 06 08-Feb-06 Kecamatan Bayan Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 1.300.000,00166 192 / PK / 06 08-Feb-06 SMAN 1 Bayan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.300.000,00167 193 / PK / 06 08-Feb-06 SMPN 3 Gerung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.887.000,00168 194 / PK / 06 08-Feb-06 SMPN 3 Gerung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.887.000,00169 195 / PK / 06 09-Feb-06 SMPN 1 Gunung Sari Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.800.000,00170 196 / PK / 06 09-Feb-06 SMPN 1 Gunung Sari Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.800.000,00171 197 / PK / 06 09-Feb-06 SMPN 1 Pemenang Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.100.000,00172 199 / PK / 06 09-Feb-06 KPDSI Biaya Bahan Habis Pakai 1.123.000,00173 199 / PK / 06 09-Feb-06 KPDSI Biaya Jasa Lainnya 2.660.000,00174 200 / PK / 06 09-Feb-06 KPDSI Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 958.400,00175 201 / PK / 06 09-Feb-06 KPDSI Biaya Jasa Pegawai Non PNS 3.820.000,00176 202 / PK / 06 09-Feb-06 SMPN 1 Kuripan Biaya ATK 415.000,00177 202 / PK / 06 09-Feb-06 SMPN 1 Kuripan Biaya Penyelenggaraan Sekolah 3.500.000,00178 202 / PK / 06 09-Feb-06 SMPN 1 Kuripan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.500.000,00179 203 / PK / 06 09-Feb-06 SMPN 1 Kuripan Biaya ATK 415.000,00180 203 / PK / 06 09-Feb-06 SMPN 1 Kuripan Biaya Penyelenggaraan Sekolah 3.500.000,00181 203 / PK / 06 09-Feb-06 SMPN 1 Kuripan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.500.000,00182 204 / PK / 06 09-Feb-06 SMAN 1 Kuripan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 3.400.000,00183 205 / PK / 06 09-Feb-06 SMK 1 Kuripan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 4.800.000,00184 206 / PK / 06 09-Feb-06 SMK 2 Kuripan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 5.200.000,00185 208 / PK / 06 09-Feb-06 SMPN 3 Narmada Biaya ATK 416.000,00186 208 / PK / 06 09-Feb-06 SMPN 3 Narmada Biaya Penyelenggaraan Sekolah 3.083.000,00187 208 / PK / 06 09-Feb-06 SMPN 3 Narmada Biaya Pemeliharaan 2.415.000,00188 208 / PK / 06 09-Feb-06 SMPN 3 Narmada Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.300.000,00189 209 / PK / 06 09-Feb-06 Kecamatan Batu Layar Biaya Bahan Habis Pakai 250.000,00190 209 / PK / 06 09-Feb-06 Kecamatan Batu Layar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.630.000,00191 209 / PK / 06 09-Feb-06 Kecamatan Batu Layar Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 1.060.000,00192 210 / PK / 06 09-Feb-06 Bawasda Biaya Jasa Pegawai Non PNS 6.260.000,00193 211 / PK / 06 09-Feb-06 Bawasda Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 5.025.000,00194 215 / BT / 06 09-Feb-06 Bawasda Biaya Jasa Pegawai Non PNS 24.380.000,00195 216 / PK / 06 09-Feb-06 Bappeda Biaya Surat Kabar 250.000,00196 217 / PK / 06 09-Feb-06 Bappeda Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 9.787.500,00Lampiran 2No No SPMU Tanggal SKPD Uraian jumlah197 218 / PK / 06 09-Feb-06 Bappeda Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 5.750.000,00198 219 / PK / 06 09-Feb-06 Bappeda Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 9.787.500,00199 220 / PK / 06 09-Feb-06 Kecamatan Labuan Api Biaya Jasa Pegawai Non PNS 5.260.000,00200 220 / PK / 06 09-Feb-06 Kecamatan Labuan Api Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 2.150.000,00201 223 / PK / 06 13-Feb-06 Kantor Inkomda Biaya Surat Kabar 65.000,00202 223 / PK / 06 13-Feb-06 Kantor Inkomda Biaya Jasa Pegawai Non PNS 900.000,00203 225 / PK / 06 13-Feb-06 Kantor Inkomda Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 5.249.000,00204 226 / PK / 06 13-Feb-06 SMAN 1 Lembar Biaya Penyelenggaraan Sekolah 3.000.000,00

205 226 / PK / 06 13-Feb-06 SMAN 1 Lembar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.150.000,00206 227 / PK / 06 13-Feb-06 SMAN 1 Sekotong Biaya ATK 416.000,00207 227 / PK / 06 13-Feb-06 SMAN 1 Sekotong Biaya Penyelenggaraan Sekolah 4.856.000,00208 227 / PK / 06 13-Feb-06 SMAN 1 Sekotong Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.800.000,00209 227 / PK / 06 13-Feb-06 SMAN 1 Sekotong Biaya Pemeliharaan 1.890.000,00210 228 / PK / 06 13-Feb-06 Kecamatan Lembar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 5.200.000,00211 229 / PK / 06 13-Feb-06 Kecamatan Lembar Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 4.575.000,00212 231 / PK / 06 13-Feb-06 Dinas Pendapatan Biaya ATK 1.500.000,00213 233 / PK / 06 13-Feb-06 Dinas Pendapatan Biaya Bahan Habis Pakai 5.500.000,00214 233 / PK / 06 13-Feb-06 Dinas Pendapatan Biaya Bahan Habis Pakai 500.000,00215 234 / PK / 06 13-Feb-06 Dinas Pendapatan Biaya Makan Minum Rapat 2.500.000,00216 235 / PK / 06 13-Feb-06 Dinas Pendapatan Biaya Pemeliharaan 3.100.000,00217 236 / PK / 06 13-Feb-06 Dinas Pendapatan Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 8.775.000,00218 237 / PK / 06 13-Feb-06 Dinas Pendapatan Biaya Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00219 238 / PK / 06 13-Feb-06 Dinas PU Biaya Jasa Pegawai Non PNS 75.310.000,00220 239 / PK / 06 13-Feb-06 Dinas PU Biaya Bahan Habis Pakai 2.800.000,00221 239 / PK / 06 13-Feb-06 Dinas PU Biaya Surat Kabar 125.000,00222 239 / PK / 06 13-Feb-06 Dinas PU Biaya Cetak dan Penggandaan 1.700.000,00223 239 / PK / 06 13-Feb-06 Dinas PU Biaya Makan Minum Rapat 1.000.000,00224 240 / PK / 06 13-Feb-06 Dinas PU Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 7.810.000,00225 241 / PK / 06 13-Feb-06 SMPN 1 Sekotong Biaya Jasa Pegawai Non PNS 850.000,00226 242 / PK / 06 13-Feb-06 SMPN 1 Sekotong Biaya Jasa Pegawai Non PNS 850.000,00227 243 / PK / 06 13-Feb-06 SMPN 2 Kuripan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 3.400.000,00228 244 / PK / 06 13-Feb-06 SMPN 2 Kuripan Biaya Penyelenggaraan Sekolah 416.600,00229 244 / PK / 06 13-Feb-06 SMPN 2 Kuripan Biaya Penyelenggaraan Sekolah 4.291.600,00230 244 / PK / 06 13-Feb-06 SMPN 2 Kuripan Biaya Pemeliharaan 1.958.300,00231 245 / PK / 06 13-Feb-06 SMPN 4 Lingsar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.800.000,00232 246 / PK / 06 13-Feb-06 SMAN 1 Kayangan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.450.000,00233 247 / PK / 06 13-Feb-06 Kecamatan Lingsar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.500.000,00234 247 / PK / 06 13-Feb-06 Kecamatan Lingsar Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 980.000,00235 248 / PK / 06 13-Feb-06 Dinas Sosial Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.880.000,00236 251 / PK / 06 14-Feb-06 SMAN 1 Batu Layar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 5.100.000,00237 252 / PK / 06 14-Feb-06 SMPN 2 Narmada Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.600.000,00238 253 / PK / 06 14-Feb-06 SMPN 2 Tanjung Biaya Penyelenggaraan Sekolah 6.050.000,00239 253 / PK / 06 14-Feb-06 SMPN 2 Tanjung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.000.000,00240 254 / PK / 06 14-Feb-06 SMPN 1 Gerung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.500.000,00241 255 / PK / 06 14-Feb-06 SMPN 1 Gerung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.500.000,00242 256 / PK / 06 14-Feb-06 SMPN 1 Gerung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 13.120.000,00243 259 / PK / 06 14-Feb-06 Dinas Perhubungan Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 5.567.500,00244 260 / PK / 06 14-Feb-06 Diperindag Biaya Cetak 400.000,00245 260 / PK / 06 14-Feb-06 Diperindag Biaya Surat Kabar 200.000,00246 261 / PK / 06 14-Feb-06 Diperindag Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 2.160.000,00247 262 / PK / 06 14-Feb-06 Diperindag Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 2.880.000,00248 263 / PK / 06 14-Feb-06 SMPN 1 Lingsar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.900.000,00249 264 / PK / 06 14-Feb-06 SMAN 2 Lingsar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 3.200.000,00250 265 / PK / 06 14-Feb-06 SMPN 1 Narmada Biaya Jasa Pegawai Non PNS 4.500.000,00

251 266 / PK / 06 14-Feb-06 SMPN 3 Lingsar Biaya ATK 300.000,00252 266 / PK / 06 14-Feb-06 SMPN 3 Lingsar Biaya Penyelenggaraan Sekolah 4.000.000,00253 266 / PK / 06 14-Feb-06 SMPN 3 Lingsar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.900.000,00254 266 / PK / 06 14-Feb-06 SMPN 3 Lingsar Biaya Pemeliharaan 1.700.000,00255 267 / PK / 06 15-Feb-06 SMPN 2 Gerung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 3.600.000,00256 268 / PK / 06 15-Feb-06 Dispenduk Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 7.220.000,00257 269 / PK / 06 15-Feb-06 Dinas Kesehatan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 103.360.000,00258 270 / PK / 06 15-Feb-06 Dinas Kesehatan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 400.000,00259 271 / PK / 06 15-Feb-06 KIPP Biaya Bahan Habis Pakai 500.000,00260 271 / PK / 06 15-Feb-06 KIPP Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.700.000,00261 271 / PK / 06 15-Feb-06 KIPP Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 2.000.000,00262 273 / PK / 06 15-Feb-06 Dinas Parsenibud Biaya Bahan Habis Pakai 1.000.000,00263 273 / PK / 06 15-Feb-06 Dinas Parsenibud Biaya Surat Kabar 200.000,00Lampiran 2No No SPMU Tanggal SKPD Uraian jumlah264 273 / PK / 06 15-Feb-06 Dinas Parsenibud Biaya Jasa Lainnya 500.000,00265 273 / PK / 06 15-Feb-06 Dinas Parsenibud Biaya Cetak dan Penggandaan 400.000,00266 273 / PK / 06 15-Feb-06 Dinas Parsenibud Biaya Makan Minum Rapat 200.000,00267 274 / PK / 06 15-Feb-06 Dinas Parsenibud Biaya Jasa Pegawai Non PNS 13.630.000,00268 276 / PK / 06 15-Feb-06 Dinas Parsenibud Biaya Pemeliharaan 150.000,00269 276 / PK / 06 15-Feb-06 Dinas Parsenibud Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 2.075.000,00270 277 / PK / 06 15-Feb-06 Kepala Daerah Biaya Inventaris Rumah Jabatan 10.000.000,00271 284 / PK / 06 15-Feb-06 Kecamatan Sekotong Biaya Bahan Habis Pakai 340.000,00272 284 / PK / 06 15-Feb-06 Kecamatan Sekotong Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.800.000,00273 285 / PK / 06 16-Feb-06 Kecamatan Sekotong Biaya Cetak 150.000,00274 285 / PK / 06 16-Feb-06 Kecamatan Sekotong Biaya Makan Minum Rapat 250.000,00275 285 / PK / 06 16-Feb-06 Kecamatan Sekotong Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 2.612.500,00276 286 / PK / 06 16-Feb-06 Kantor Arsip Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 2.185.000,00277 286 / PK / 06 16-Feb-06 Kantor Arsip Biaya Pemeliharaan 625.000,00278 287 / PK / 06 16-Feb-06 Kantor Arsip Biaya Jasa Pegawai Non PNS 8.050.000,00279 289 / PK / 06 16-Feb-06 Sekretariat DPRD Biaya Makan Minum Rapat 9.950.000,00280 290 / PK / 06 16-Feb-06 Sekretariat DPRD Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 9.800.000,00281 292 / PK / 06 16-Feb-06 Sekretariat DPRD Biaya Surat Kabar 500.000,00282 292 / PK / 06 16-Feb-06 Sekretariat DPRD Biaya Jasa Pegawai Non PNS 3.160.000,00283 293 / PK / 06 16-Feb-06 Sekretariat DPRD Biaya Jasa Pegawai Non PNS 9.250.000,00284 294 / PK / 06 16-Feb-06 Sekretariat DPRD Biaya Makan Minum Harian 9.000.000,00285 295 / PK / 06 16-Feb-06 Sekretariat DPRD Biaya Makan Minum Rapat 9.950.000,00286 296 / PK / 06 16-Feb-06 Sekretariat DPRD Biaya Makan Minum Rapat 9.950.000,00287 297 / PK / 06 16-Feb-06 Sekretariat DPRD Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 9.950.000,00288 298 / PK / 06 16-Feb-06 Sekretariat DPRD Biaya Pemeliharaan 1.883.300,00289 299 / PK / 06 16-Feb-06 SMAN 1 Kuripan Biaya Penyelenggaraan Sekolah 6.197.500,00290 299 / PK / 06 16-Feb-06 SMAN 1 Kuripan Biaya ATK 416.700,00291 302 / PK / 06 16-Feb-06 BPMD Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 6.160.000,00292 303 / PK / 06 16-Feb-06 BPMD Biaya Fotocopy 600.000,00293 303 / PK / 06 16-Feb-06 BPMD Biaya Surat Kabar 290.000,00

294 305 / PK / 06 16-Feb-06 BPMD Biaya ATK 1.500.000,00295 306 / PK / 06 18-Feb-06 Dinas Koperasi Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 1.736.000,00296 308 / PK / 06 18-Feb-06 Dinas Koperasi Biaya Jasa Pegawai Non PNS 3.170.000,00297 309 / PK / 06 18-Feb-06 Dinas Koperasi Biaya ATK 2.000.000,00298 311 / PK / 06 18-Feb-06 Balitbang Biaya Jasa Pegawai Non PNS 4.760.000,00299 312 / PK / 06 18-Feb-06 Balitbang Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 6.732.000,00300 313 / PK / 06 20-Feb-06 SMPN 2 Gerung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.150.000,00301 314 / PK / 06 20-Feb-06 SMPN 2 Gerung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.150.000,00302 315 / PK / 06 20-Feb-06 SMAN 1 Gerung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.700.000,00303 315 / PK / 06 20-Feb-06 SMAN 1 Gerung Biaya Penyelenggaraan Sekolah 6.162.500,00304 315 / PK / 06 20-Feb-06 SMAN 1 Gerung Biaya ATK 208.300,00305 315A / PK / 06 20-Feb-06 SMAN 1 Kediri Biaya ATK 2.700.000,00306 316 / PK / 06 20-Feb-06 SMAN 1 Kediri Biaya ATK 400.000,00307 316 / PK / 06 20-Feb-06 SMAN 1 Kediri Biaya Penyelenggaraan Sekolah 2.000.000,00308 317 / PK / 06 20-Feb-06 Dipertanak Biaya Jasa Pegawai Non PNS 9.800.000,00309 318 / PK / 06 20-Feb-06 Dipertanak Biaya Jasa Pegawai Non PNS 9.600.000,00310 319 / PK / 06 20-Feb-06 Dipertanak Biaya Jasa Pegawai Non PNS 9.000.000,00311 320 / PK / 06 20-Feb-06 Dipertanak Biaya Jasa Pegawai Non PNS 9.000.000,00312 321 / PK / 06 20-Feb-06 Dipertanak Biaya Jasa Pegawai Non PNS 6.000.000,00313 322 / PK / 06 20-Feb-06 Dipertanak Biaya Pemeliharaan ALat Angkut 7.480.000,00314 323 / PK / 06 20-Feb-06 Dipertanak Biaya ATK 473.400,00315 325 / PK / 06 20-Feb-06 Dipertanak Biaya Surat Kabar 600.000,00316 325 / PK / 06 20-Feb-06 Dipertanak Biaya Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00317 325 / PK / 06 20-Feb-06 Dipertanak Biaya Bahan Habis Pakai 1.000.000,00318 325 / PK / 06 20-Feb-06 Dipertanak Biaya Faksimili 500.000,00319 326 / PK / 06 20-Feb-06 Dipertanak Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.280.000,00320 327 / PK / 06 20-Feb-06 Dipertanak Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 5.160.000,00321 328 / PK / 06 20-Feb-06 Dipertanak Biaya Jasa Pegawai Non PNS 9.120.000,00322 329 / PK / 06 20-Feb-06 SMAN 1 Gunung Sari Biaya ATK 637.500,00323 329 / PK / 06 20-Feb-06 SMAN 1 Gunung Sari Biaya Penyelenggaraan Sekolah 4.990.000,00324 330 / PK / 06 20-Feb-06 SMAN 1 Gunung Sari Biaya Jasa Pegawai Non PNS 4.600.000,00325 330 / PK / 06 20-Feb-06 SMAN 1 Gunung Sari Biaya Pemeliharaan 990.000,00326 333 / PK / 06 20-Feb-06 SMAN 1 Gerung Biaya ATK 9.183.200,00327 335 / PK / 06 20-Feb-06 SMAN 1Bayan Biaya ATK 416.000,00328 335 / PK / 06 20-Feb-06 SMAN 1Bayan Biaya Penyelenggaraan Sekolah 6.082.000,00329 335 / PK / 06 20-Feb-06 SMAN 1Bayan Biaya Pemeliharaan 1.666.000,00330 337 / PK / 06 20-Feb-06 SMPN 1 Labuan Api Biaya Jasa Pegawai Non PNS 3.760.000,00Lampiran 2No No SPMU Tanggal SKPD Uraian jumlah331 339 / PK / 06 20-Feb-06 SMPN 2 Sekotong Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.300.000,00332 340 / PK / 06 20-Feb-06 SMPN 2 Kediri Biaya Jasa Pegawai Non PNS 3.400.000,00333 341 / PK / 06 20-Feb-06 Kepala Daerah Biaya Pemeliharaan 3.500.000,00334 342 / PK / 06 22-Feb-06 Sekretariat Daerah Biaya Makan Minum Tamu 10.000.000,00335 343 / PK / 06 22-Feb-06 Sekretariat Daerah Biaya Makan Minum Tamu 10.000.000,00336 344 / PK / 06 22-Feb-06 Sekretariat Daerah Biaya Makan Minum Tamu 10.000.000,00

337 345 / PK / 06 22-Feb-06 Sekretariat Daerah Biaya Cetak 2.673.600,00338 346 / PK / 06 22-Feb-06 Sekretariat Daerah Biaya Materai 380.000,00339 347 / PK / 06 22-Feb-06 Sekretariat Daerah Biaya ATK 1.145.800,00340 349 / PK / 06 22-Feb-06 Sekretariat Daerah Biaya Makan Minum Tamu 6.265.000,00341 351 / PK / 06 22-Feb-06 Dinas Pertambangan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.680.000,00342 351 / PK / 06 22-Feb-06 Dinas Pertambangan Biaya Jasa Lainnya 180.000,00343 352 / PK / 06 22-Feb-06 Dinas Pertambangan Biaya Bahan Habis Pakai 1.137.500,00344 352 / PK / 06 22-Feb-06 Dinas Pertambangan Biaya Makan Minum Rapat 850.000,00345 353 / PK / 06 22-Feb-06 Dinas Pertambangan Biaya Cetak dan Penggandaan 970.000,00346 354 / PK / 06 22-Feb-06 Dinas Pertambangan Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 5.827.500,00347 355 / PK / 06 22-Feb-06 SMPN 1 Labuan Api Biaya Penyelenggaraan Sekolah 6.000.000,00348 358 / PK / 06 23-Feb-06 Dinas Kesehatan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 10.000.000,00349 359 / PK / 06 23-Feb-06 Dinas Kesehatan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.000.000,00350 360 / PK / 06 23-Feb-06 Dinas Kesehatan Biaya Bahan Habis Pakai 4.475.000,00351 361 / PK / 06 23-Feb-06 Dinas Kesehatan Biaya Surat Kabar 1.000.000,00352 361 / PK / 06 23-Feb-06 Dinas Kesehatan Biaya Fotocopy 700.000,00353 361 / PK / 06 23-Feb-06 Dinas Kesehatan Biaya Makan Minum Rapat 1.100.000,00354 362 / PK / 06 23-Feb-06 Dinas Kesehatan Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 9.961.500,00355 364 / PK / 06 23-Feb-06 Sekretariat Daerah Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 4.700.000,00356 365 / PK / 06 23-Feb-06 Sekretariat Daerah Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 4.774.500,00357 366 / PK / 06 23-Feb-06 Sekretariat Daerah Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 6.400.000,00358 367 / PK / 06 23-Feb-06 Sekretariat Daerah Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 9.150.000,00359 369 / PK / 06 23-Feb-06 SMAN 1 Narmada Biaya Jasa Pegawai Non PNS 3.400.000,00360 370 / PK / 06 24-Feb-06 SMAN 1 Narmada Biaya Jasa Pegawai Non PNS 3.500.000,00361 371 / PK / 06 24-Feb-06 SMAN 2 Labuan Api Biaya Bahan Habis Pakai 2.200.000,00362 371 / PK / 06 24-Feb-06 SMAN 2 Labuan Api Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.600.000,00363 372 / PK / 06 24-Feb-06 SMAN 2 Labuan Api Biaya Pemeliharaan 1.500.000,00364 374 / PK / 06 24-Feb-06 SMAN 2 Lingsar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 3.000.000,00365 376 / PK / 06 24-Feb-06 Kecamatan Tanjung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.600.000,00366 376 / PK / 06 24-Feb-06 Kecamatan Tanjung Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 2.040.000,00367 378 / PK / 06 01-Mar-06 SMPN 4 Gerung Biaya ATK 400.000,00368 378 / PK / 06 01-Mar-06 SMPN 4 Gerung Biaya Penyelenggaraan Sekolah 3.000.000,00369 379 / PK / 06 01-Mar-06 SMPN 4 Gerung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.000.000,00370 380 / PK / 06 01-Mar-06 SMPN 4 Gerung Biaya Pemeliharaan 2.550.000,00371 389 / PK / 06 01-Mar-06 Sekretariat Daerah Biaya Akomodasi Tamu Pemda 10.000.000,00372 390 / PK / 06 01-Mar-06 Sekretariat Daerah Biaya Akomodasi Tamu Pemda 9.456.562,00373 391 / PK / 06 01-Mar-06 Sekretariat Daerah Biaya Pemeliharaan 1.600.000,00374 392 / PK / 06 01-Mar-06 Sekretariat Daerah Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 10.000.000,00375 393 / PK / 06 01-Mar-06 Sekretariat Daerah Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 9.865.000,00376 394 / PK / 06 01-Mar-06 Sekretariat Daerah Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 1.200.000,00377 395 / PK / 06 01-Mar-06 SMPN 3 Labuan Api Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.300.000,00378 396 / PK / 06 02-Mar-06 Kepala Daerah Biaya Perawatan dan Pengobatan 2.500.000,00379 397 / PK / 06 02-Mar-06 Kepala Daerah Biaya Rumah Tangga 10.000.000,00380 398 / PK / 06 02-Mar-06 Kepala Daerah Biaya Rumah Tangga 10.000.000,00381 399 / PK / 06 02-Mar-06 Kepala Daerah Biaya Pakaian Sipil Harian 2.500.000,00

382 403 / PK / 06 02-Mar-06 Sekretariat Daerah Biaya Jasa Pegawai Non PNS 9.900.000,00383 404 / PK / 06 02-Mar-06 Sekretariat Daerah Biaya Jasa Pegawai Non PNS 9.900.000,00384 405 / PK / 06 02-Mar-06 Sekretariat Daerah Biaya Jasa Pegawai Non PNS 9.900.000,00385 406 / PK / 06 02-Mar-06 Sekretariat Daerah Biaya Jasa Pegawai Non PNS 9.500.000,00386 407 / PK / 06 02-Mar-06 Sekretariat Daerah Biaya Jasa Pegawai Non PNS 8.690.000,00387 408 / PK / 06 02-Mar-06 Sekretariat Daerah Biaya Jasa Pegawai Non PNS 8.000.000,00388 410 / PK / 06 02-Mar-06 Dinas Sosial Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.880.000,00389 411 / PK / 06 02-Mar-06 Dinas Sosial Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 2.480.000,00390 412 / PK / 06 02-Mar-06 SMPN 2 Lembar Biaya ATK 200.000,00391 412 / PK / 06 02-Mar-06 SMPN 2 Lembar Biaya Penyelenggaraan Sekolah 1.350.000,00392 412 / PK / 06 02-Mar-06 SMPN 2 Lembar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.050.000,00393 413 / PK / 06 02-Mar-06 SMPN 1 Kediri Biaya Jasa Pegawai Non PNS 4.350.000,00394 414 / PK / 06 02-Mar-06 SMPN 1 Kediri Biaya Penyelenggaraan Sekolah 10.000.000,00395 416 / PK / 06 02-Mar-06 SMPN 1 Kediri Biaya ATK 500.000,00396 416 / PK / 06 02-Mar-06 SMPN 1 Kediri Biaya Pemeliharaan 3.250.000,00397 417 / PK / 06 03-Mar-06 SMPN 4 Lingsar Biaya Bahan Habis Pakai 400.000,00Lampiran 2No No SPMU Tanggal SKPD Uraian jumlah398 417 / PK / 06 03-Mar-06 SMPN 4 Lingsar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.800.000,00399 418 / PK / 06 03-Mar-06 Dishutbun Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 9.500.000,00400 419 / PK / 06 03-Mar-06 Dishutbun Biaya Pemeliharaan 2.500.000,00401 420 / PK / 06 03-Mar-06 Dishutbun Biaya Cetak dan Penggandaan 6.300.000,00402 421 / PK / 06 03-Mar-06 Dishutbun Biaya Bahan Habis Pakai 4.800.000,00403 421 / PK / 06 03-Mar-06 Dishutbun Biaya Surat Kabar 390.000,00404 422 / PK / 06 03-Mar-06 Dishutbun Biaya Jasa Pegawai Non PNS 6.120.000,00405 423A / PK / 06 03-Mar-06 Kecamatan Lingsar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.500.000,00406 423A / PK / 06 03-Mar-06 Kecamatan Lingsar Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 980.000,00407 424 / PK / 06 03-Mar-06 SMPN 3 Labuan Api Biaya ATK 400.000,00408 424 / PK / 06 03-Mar-06 SMPN 3 Labuan Api Biaya Penyelenggaraan Sekolah 6.100.000,00409 425 / PK / 06 03-Mar-06 SMPN 3 Labuan Api Biaya Pemeliharaan 2.400.000,00410 426 / PK / 06 06-Mar-06 Diperindag Biaya Jasa Pegawai Non PNS 7.080.000,00411 426 / PK / 06 06-Mar-06 Diperindag Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 2.160.000,00412 427 / PK / 06 06-Mar-06 Diperindag Biaya Bahan Habis Pakai 1.250.000,00413 427 / PK / 06 06-Mar-06 Diperindag Biaya Surat Kabar 200.000,00414 427 / PK / 06 06-Mar-06 Diperindag Biaya Fotocopy 1.000.000,00415 428 / PK / 06 06-Mar-06 Diperindag Biaya Bahan Habis Pakai 250.000,00416 428 / PK / 06 06-Mar-06 Diperindag Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 2.880.000,00417 429 / PK / 06 06-Mar-06 Kepala Daerah Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 9.250.000,00418 431 / PK / 06 06-Mar-06 Dispenduk Biaya Jasa Pegawai Non PNS 10.170.000,00419 433 / PK / 06 06-Mar-06 BPMD Biaya Surat Kabar 145.000,00420 434 / PK / 06 06-Mar-06 BPMD Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.460.000,00421 435 / PK / 06 06-Mar-06 BPMD Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 3.230.000,00422 437 / PK / 06 07-Mar-06 Bakesbang Biaya Bahan Habis Pakai 1.575.000,00423 438 / PK / 06 07-Mar-06 Bakesbang Biaya Surat Kabar 681.000,00424 438 / PK / 06 07-Mar-06 Bakesbang Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.790.000,00

425 439 / PK / 06 07-Mar-06 Bakesbang Biaya Fotocopy 83.500,00426 440 / PK / 06 07-Mar-06 Bakesbang Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 1.640.000,00427 441 / PK / 06 07-Mar-06 Sekretariat DPRD Biaya Makan Minum Harian 9.000.000,00428 442 / PK / 06 07-Mar-06 Sekretariat DPRD Biaya Makan Minum Rapat 6.000.000,00429 443 / PK / 06 07-Mar-06 Sekretariat DPRD Biaya Makan Minum Rapat 9.000.000,00430 444 / PK / 06 07-Mar-06 Sekretariat DPRD Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 9.000.000,00431 445 / PK / 06 07-Mar-06 Sekretariat DPRD Biaya Jasa Pegawai Non PNS 3.160.000,00432 446 / PK / 06 07-Mar-06 Kepala Daerah Biaya Penunjang Operasional 50.000.000,00433 447 / PK / 06 07-Mar-06 Sekretariat Daerah Biaya Makan Minum Rapat 2.633.000,00434 448 / PK / 06 07-Mar-06 Sekretariat Daerah Biaya Makan Minum Rapat 10.000.000,00435 449 / PK / 06 07-Mar-06 Sekretariat Daerah Biaya Makan Minum Rapat 10.000.000,00436 450 / PK / 06 07-Mar-06 Sekretariat Daerah Biaya Makan Minum Rapat 10.000.000,00437 451 / PK / 06 07-Mar-06 Kantor Inkomda Biaya ATK 1.500.000,00438 451 / PK / 06 07-Mar-06 Kantor Inkomda Biaya Surat Kabar 65.000,00439 451 / PK / 06 07-Mar-06 Kantor Inkomda Biaya Jasa Pegawai Non PNS 900.000,00440 452 / PK / 06 07-Mar-06 Kantor Inkomda Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 4.279.500,00441 454 / PK / 06 07-Mar-06 Kantor Arsip Biaya ATK 609.500,00442 454 / PK / 06 07-Mar-06 Kantor Arsip Biaya Jasa Pegawai Non PNS 8.050.000,00443 454 / PK / 06 07-Mar-06 Kantor Arsip Biaya Fotocopy 300.000,00444 455 / PK / 06 07-Mar-06 Kantor Arsip Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 2.190.000,00445 455 / PK / 06 07-Mar-06 Dinas PU Biaya Jasa Pegawai Non PNS 75.310.000,00446 459 / PK / 06 08-Mar-06 SMPN 1 Narmada Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.700.000,00447 460 / PK / 06 08-Mar-06 Kecamatan Gerung Biaya Bahan Habis Pakai 1.461.250,00448 460 / PK / 06 08-Mar-06 Kecamatan Gerung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.500.000,00449 460 / PK / 06 08-Mar-06 Kecamatan Gerung Biaya Cetak dan Penggandaan 575.000,00450 460 / PK / 06 08-Mar-06 Kecamatan Gerung Biaya Makan Minum Harian 500.000,00451 461 / PK / 06 08-Mar-06 Kecamatan Gerung Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 6.000.000,00452 461 / PK / 06 08-Mar-06 Kecamatan Gerung Biaya Pemeliharaan 2.500.000,00453 464 / BT / 06 08-Mar-06 Dinas Perhubungan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 13.120.000,00454 465 / PK / 06 08-Mar-06 Dinas Perhubungan Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 5.567.500,00455 467 / PK / 06 08-Mar-06 Dinas Perhubungan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 6.260.000,00456 468 / PK / 06 08-Mar-06 Dinas Perhubungan Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 5.275.000,00457 471 / PK / 06 08-Mar-06 Sekretariat Daerah Biaya Akomodasi Tamu Pemda 10.000.000,00458 472 / PK / 06 08-Mar-06 SMKN 1 Kuripan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.400.000,00459 473 / PK / 06 08-Mar-06 Sekretariat Daerah Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 1.848.500,00460 475 / PK / 06 08-Mar-06 Kecamatan Narmada Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.600.000,00461 475 / PK / 06 08-Mar-06 Kecamatan Narmada Biaya Jasa Lainnya 535.000,00462 476 / PK / 06 08-Mar-06 Kecamatan Narmada Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 1.501.000,00463 478 / PK / 06 09-Mar-06 SMKN Narmada Biaya Jasa Pegawai Non PNS 900.000,00464 480 / PK / 06 09-Mar-06 Kecamatan Gunung Sari Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 1.220.000,00Lampiran 2No No SPMU Tanggal SKPD Uraian jumlah465 481 / PK / 06 09-Mar-06 Kecamatan Gunung Sari Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.550.000,00

466 482 / PK / 06 13-Mar-06 KIPP Biaya Jasa Pegawai Non PNS 850.000,00467 485 / PK / 06 13-Mar-06 KIPP Biaya Jasa Pegawai Non PNS 6.000.000,00468 486 / PK / 06 13-Mar-06 KIPP Biaya Surat Kabar 4.950.000,00469 486 / PK / 06 13-Mar-06 KIPP Biaya Jasa Pegawai Non PNS 5.050.000,00470 488 / PK / 06 13-Mar-06 KIPP Biaya Faksimili 500.000,00471 488 / PK / 06 13-Mar-06 KIPP Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.610.000,00472 490 / PK / 06 13-Mar-06 Kecamatan Labuan Api Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 1.075.000,00473 493 / BT / 06 13-Mar-06 Kecamatan Labuan Api Biaya Jasa Pegawai Non PNS 12.630.000,00474 495 / PK / 06 13-Mar-06 SMPN 3 Tanjung Biaya ATK 625.000,00475 495 / PK / 06 13-Mar-06 SMPN 3 Tanjung Biaya Penyelenggaraan Sekolah 6.225.000,00476 496 / PK / 06 13-Mar-06 SMPN 3 Tanjung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 4.200.000,00477 497 / PK / 06 13-Mar-06 Sekretariat Daerah Biaya Fotocopy 1.603.600,00478 498 / PK / 06 13-Mar-06 Sekretariat Daerah Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 9.062.500,00479 499 / PK / 06 13-Mar-06 Dinas Kelautan dan Perikanan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 10.040.000,00480 503 / PK / 06 13-Mar-06 Balitbang Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 6.391.000,00481 504 / PK / 06 13-Mar-06 Satpol PP Biaya ATK 400.000,00482 504 / PK / 06 13-Mar-06 Satpol PP Biaya Surat Kabar 390.000,00483 504 / PK / 06 13-Mar-06 Satpol PP Biaya Cetak dan Penggandaan 675.000,00484 505 / PK / 06 13-Mar-06 Satpol PP Biaya Jasa Pegawai Non PNS 9.900.000,00485 506 / PK / 06 13-Mar-06 Satpol PP Biaya Jasa Pegawai Non PNS 9.800.000,00486 507 / PK / 06 13-Mar-06 Satpol PP Biaya Makan Minum Harian 9.945.000,00487 508 / PK / 06 13-Mar-06 Satpol PP Biaya Makan Minum Harian 9.945.000,00488 509 / PK / 06 13-Mar-06 Satpol PP Biaya Makan Minum Harian 7.905.000,00489 509 / PK / 06 13-Mar-06 Satpol PP Biaya Makan Minum Rapat 200.000,00490 510 / PK / 06 13-Mar-06 Satpol PP Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 4.655.000,00491 513 / PK / 06 13-Mar-06 Dinas Koperasi Biaya Jasa Pegawai Non PNS 3.170.000,00492 514 / PK / 06 13-Mar-06 Dinas Koperasi Biaya ATK 1.000.000,00493 515 / PK / 06 13-Mar-06 Dinas Koperasi Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 3.337.500,00494 516 / BT / 06 13-Mar-06 Dinas Kesehatan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 106.360.000,00495 517 / PK / 06 13-Mar-06 SMPN 1 Batu Layar Biaya Pemeliharan 3.525.000,00496 518 / PK / 06 13-Mar-06 SMPN 1 Batu Layar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.550.000,00497 519 / PK / 06 13-Mar-06 SMPN 1 Batu Layar Biaya ATK 625.000,00498 519 / PK / 06 13-Mar-06 SMPN 1 Batu Layar Biaya Penyelenggaraan Sekolah 4.900.000,00499 520 / PK / 06 13-Mar-06 SMPN 2 Batu Layar Biaya ATK 625.000,00500 520 / PK / 06 13-Mar-06 SMPN 2 Batu Layar Biaya Penyelenggaraan Sekolah 3.900.000,00501 521 / PK / 06 13-Mar-06 SMPN 2 Batu Layar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 3.900.000,00502 522 / PK / 06 13-Mar-06 SMPN 2 Batu Layar Biaya Pemeliharan 2.200.000,00503 523 / BT / 06 13-Mar-06 Kepala Daerah Biaya Penunjang Operasional 50.000.000,00504 524 / PK / 06 13-Mar-06 Dinas PU Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 4.337.500,00505 525 / PK / 06 13-Mar-06 Dinas PU Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 7.160.000,00506 526 / PK / 06 13-Mar-06 Dinas PU Biaya Bahan Habis Pakai 1.650.000,00507 526 / PK / 06 13-Mar-06 Dinas PU Biaya Surat Kabar 125.000,00508 526 / PK / 06 13-Mar-06 Dinas PU Biaya Cetak dan Penggandaan 850.000,00

509 526 / PK / 06 13-Mar-06 Dinas PU Biaya Makan Minum Rapat 500.000,00510 528 / BT / 06 13-Mar-06 Bappeda Biaya Jasa Pegawai Non PNS 12.190.000,00511 529 / PK / 06 13-Mar-06 SMKN Gerung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.650.000,00512 531 / PK / 06 13-Mar-06 Kecamatan Kayangan Biaya Bahan Habis Pakai 875.000,00513 531 / PK / 06 13-Mar-06 Kecamatan Kayangan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 8.340.000,00514 533 / PK / 06 13-Mar-06 Kecamatan Kayangan Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 9.357.500,00515 534 / PK / 06 13-Mar-06 SMPN 1 Sekotong Biaya Jasa Pegawai Non PNS 850.000,00516 536 / PK / 06 13-Mar-06 Kecamatan Pemenang Biaya Jasa Pegawai Non PNS 3.050.000,00517 536 / PK / 06 13-Mar-06 Kecamatan Pemenang Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 2.165.000,00518 537 / PK / 06 13-Mar-06 Kecamatan Gunung Sari Biaya Bahan Habis Pakai 1.125.000,00519 537 / PK / 06 13-Mar-06 Kecamatan Gunung Sari Biaya Cetak dan Penggandaan 750.000,00520 537 / PK / 06 13-Mar-06 Kecamatan Gunung Sari Biaya Makan Minum Rapat 450.000,00521 538 / PK / 06 13-Mar-06 Kecamatan Gunung Sari Biaya Pemeliharaan 487.500,00522 539 / PK / 06 13-Mar-06 SMPN 2 Gerung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.150.000,00523 540 / PK / 06 13-Mar-06 KPDSI Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 3.591.500,00524 541 / PK / 06 13-Mar-06 KPDSI Biaya Bahan Habis Pakai 1.669.500,00525 541 / PK / 06 13-Mar-06 KPDSI Biaya Jasa Lainnya 1.330.000,00526 543 / PK / 06 13-Mar-06 KPDSI Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.910.000,00527 544 / PK / 06 13-Mar-06 SMAN 1 Bayan Biaya ATK 209.000,00528 544 / PK / 06 13-Mar-06 SMAN 1 Bayan Biaya Penyelenggaraan Sekolah 3.043.000,00529 544 / PK / 06 13-Mar-06 SMAN 1 Bayan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.150.000,00530 544 / PK / 06 13-Mar-06 SMAN 1 Bayan Biaya Pemeliharaan 834.000,00531 545 / PK / 06 14-Mar-06 SMAN 1 Lingsar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.600.000,00

Lampiran 2

No No SPMU Tanggal SKPD Uraian jumlah532 546 / PK / 06 14-Mar-06 SMPN 1 Lingsar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.450.000,00533 547 / PK / 06 14-Mar-06 Dispenduk Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 3.207.800,00534 548 / PK / 06 14-Mar-06 Dispenduk Biaya Bahan Habis Pakai 1.745.000,00535 548 / PK / 06 14-Mar-06 Dispenduk Biaya Surat Kabar 450.000,00536 548 / PK / 06 14-Mar-06 Dispenduk Biaya Cetak dan Penggandaan 1.375.000,00537 548 / PK / 06 14-Mar-06 Dispenduk Biaya Makan Minum Rapat 1.000.000,00538 548 / PK / 06 14-Mar-06 Dispenduk Biaya Pemeliharaan 1.200.000,00539 549 / PK / 06 14-Mar-06 SMAN 1 Tanjung Biaya Bahan Habis Pakai 619.900,00540 549 / PK / 06 14-Mar-06 SMAN 1 Tanjung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.700.000,00541 550 / PK / 06 14-Mar-06 BPMD Biaya Cetak dan Penggandaan 1.250.000,00542 550 / PK / 06 14-Mar-06 BPMD Biaya Makan Minum Rapat 700.000,00543 551 / PK / 06 14-Mar-06 BPMD Biaya Bahan Habis Pakai 2.150.000,00544 554 / PK / 06 14-Mar-06 BKBKS Biaya Surat Kabar 50.000,00545 554 / PK / 06 14-Mar-06 BKBKS Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.400.000,00546 555 / PK / 06 14-Mar-06 BKBKS Biaya Surat Kabar 50.000,00547 555 / PK / 06 14-Mar-06 BKBKS Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.400.000,00548 556 / PK / 06 14-Mar-06 Kecamatan Batu Layar Biaya Perangko 250.000,00

549 556 / PK / 06 14-Mar-06 Kecamatan Batu Layar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.630.000,00550 556 / PK / 06 14-Mar-06 Kecamatan Batu Layar Biaya Cetak dan Penggandaan 750.000,00551 557 / PK / 06 14-Mar-06 Kecamatan Lembar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.600.000,00552 558 / PK / 06 14-Mar-06 Kecamatan Lembar Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 2.287.500,00553 561 / PK / 06 14-Mar-06 Kecamatan Bayan Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 4.799.000,00554 562 / PK / 06 14-Mar-06 Kecamatan Bayan Biaya Bahan Habis Pakai 1.387.500,00555 562 / PK / 06 14-Mar-06 Kecamatan Bayan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.730.000,00556 562 / PK / 06 14-Mar-06 Kecamatan Bayan Biaya Cetak dan Penggandaan 787.500,00557 562 / PK / 06 14-Mar-06 Kecamatan Bayan Biaya Makan Minum Rapat 200.000,00558 564 / PK / 06 14-Mar-06 Kecamatan Kuripan Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 2.262.500,00559 564 / PK / 06 14-Mar-06 Kecamatan Kuripan Biaya Pemeliharaan 2.500.000,00560 565 / PK / 06 14-Mar-06 Kecamatan Kuripan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.880.000,00561 566 / PK / 06 14-Mar-06 SMPN 3 Gerung Biaya ATK 209.000,00562 566 / PK / 06 14-Mar-06 SMPN 3 Gerung Biaya Penyelenggaraan Sekolah 1.229.500,00563 566 / PK / 06 14-Mar-06 SMPN 3 Gerung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.450.000,00564 567 / PK / 06 14-Mar-06 SMAN 1 Gerung Biaya ATK 208.000,00565 567 / PK / 06 14-Mar-06 SMAN 1 Gerung Biaya Penyelenggaraan Sekolah 6.162.000,00566 567 / PK / 06 14-Mar-06 SMAN 1 Gerung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.700.000,00567 568 / PK / 06 14-Mar-06 SMAN 1 Gerung Biaya ATK 211.000,00568 568 / PK / 06 14-Mar-06 SMAN 1 Gerung Biaya Penyelenggaraan Sekolah 5.625.000,00569 568 / PK / 06 14-Mar-06 SMAN 1 Gerung Biaya Pemeliharaan 950.000,00570 569 / PK / 06 16-Mar-06 SMPN 3 Labuan Api Biaya ATK 287.500,00571 569 / PK / 06 16-Mar-06 SMPN 3 Labuan Api Biaya Penyelenggaraan Sekolah 4.605.500,00572 570 / PK / 06 16-Mar-06 SMPN 3 Labuan Api Biaya ATK 350.000,00573 570 / PK / 06 16-Mar-06 SMPN 3 Labuan Api Biaya Penyelenggaraan Sekolah 2.950.000,00574 571 / PK / 06 16-Mar-06 SMPN 3 Labuan Api Biaya Pemeliharaan 1.893.600,00575 572 / PK / 06 16-Mar-06 SMAN 1 Gunung Sari Biaya Pemeliharaan 1.545.500,00576 573 / PK / 06 16-Mar-06 SMAN 1 Gunung Sari Biaya Penyelenggaraan Sekolah 4.894.500,00577 573 / PK / 06 16-Mar-06 SMAN 1 Gunung Sari Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.300.000,00578 574 / PK / 06 16-Mar-06 SMPN 2 Lingsar Biaya Penyelenggaraan Sekolah 5.874.900,00579 575 / PK / 06 16-Mar-06 SMPN 2 Lingsar Biaya ATK 624.900,00580 575 / PK / 06 16-Mar-06 SMPN 2 Lingsar Biaya Penyelenggaraan Sekolah 9.000.000,00581 576 / PK / 06 16-Mar-06 SMPN 2 Lingsar Biaya Pemeliharaan 4.874.900,00582 577 / PK / 06 16-Mar-06 SMPN 2 Lingsar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.812.500,00583 578 / PK / 06 16-Mar-06 SMKN Narmada Biaya ATK 624.900,00584 578 / PK / 06 16-Mar-06 SMKN Narmada Biaya Penyelenggaraan Sekolah 1.875.000,00585 578 / PK / 06 16-Mar-06 SMKN Narmada Biaya Jasa Pegawai Non PNS 62.400,00586 578 / PK / 06 16-Mar-06 SMKN Narmada Biaya Pemeliharaan 1.500.000,00587 579 / PK / 06 16-Mar-06 SMAN 1 Lingsar Biaya Penyelenggaraan Sekolah 5.390.000,00588 579 / PK / 06 16-Mar-06 SMAN 1 Lingsar Biaya Pemeliharaan 3.650.000,00589 580 / PK / 06 16-Mar-06 SMAN 1 Lingsar Biaya ATK 624.000,00590 580 / PK / 06 16-Mar-06 SMAN 1 Lingsar Biaya Penyelenggaraan Sekolah 6.671.500,00591 580 / PK / 06 16-Mar-06 SMAN 1 Lingsar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.400.000,00

592 581 / PK / 06 16-Mar-06 SMAN 1 Lingsar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 312.500,00593 582 / PK / 06 16-Mar-06 SMAN 1 Lingsar Biaya Penyelenggaraan Sekolah 10.000.000,00594 583 / PK / 06 16-Mar-06 SMPN 1 Lingsar Biaya ATK 624.900,00595 583 / PK / 06 16-Mar-06 SMPN 1 Lingsar Biaya Penyelenggaraan Sekolah 937.400,00596 583 / PK / 06 16-Mar-06 SMPN 1 Lingsar Biaya Pemeliharaan 4.574.900,00597 584 / PK / 06 18-Mar-06 SMAN 1 Pemenang Biaya ATK 750.000,00598 584 / PK / 06 18-Mar-06 SMAN 1 Pemenang Biaya Penyelenggaraan Sekolah 3.845.500,00Lampiran 2

No No SPMU Tanggal SKPD Uraian jumlah599 584 / PK / 06 18-Mar-06 SMAN 1 Pemenang Biaya Jasa Pegawai Non PNS 900.000,00600 584 / PK / 06 18-Mar-06 SMAN 1 Pemenang Biaya Pemeliharaan 1.790.000,00601 585 / PK / 06 20-Mar-06 Bappeda Biaya Surat Kabar 100.000,00602 586 / PK / 06 20-Mar-06 Bappeda Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 10.000.000,00603 587 / PK / 06 20-Mar-06 SMPN 1 Kuripan Biaya ATK 130.000,00604 587 / PK / 06 20-Mar-06 SMPN 1 Kuripan Biaya Penyelenggaraan Sekolah 1.858.125,00605 588 / PK / 06 20-Mar-06 SMPN Kuripan Biaya ATK 415.000,00606 588 / PK / 06 20-Mar-06 SMPN Kuripan Biaya Penyelenggaraan Sekolah 3.500.000,00607 588 / PK / 06 20-Mar-06 SMPN Kuripan Biaya Surat Kabar 291.000,00608 588 / PK / 06 20-Mar-06 SMPN Kuripan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.500.000,00609 589 / PK / 06 20-Mar-06 SMAN 1 Kayangan Biaya Bahan Habis Pakai 8.917.700,00610 590 / PK / 06 20-Mar-06 SMAN 1 Kayangan Biaya Penyelenggaraan Sekolah 10.000.000,00611 591 / PK / 06 20-Mar-06 SMAN 1 Kayangan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 3.962.500,00612 592 / PK / 06 20-Mar-06 SMKN 1 Tanjung Biaya ATK 750.000,00613 592 / PK / 06 20-Mar-06 SMKN 1 Tanjung Biaya Penyelenggaraan Sekolah 2.625.000,00614 592 / PK / 06 20-Mar-06 SMKN 1 Tanjung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 750.000,00615 592 / PK / 06 20-Mar-06 SMKN 1 Tanjung Biaya Pemeliharaan 1.775.000,00616 593 / PK / 06 20-Mar-06 SMPN 1 Tanjung Biaya ATK 687.500,00617 593 / PK / 06 20-Mar-06 SMPN 1 Tanjung Biaya Penyelenggaraan Sekolah 5.166.125,00618 594 / PK / 06 20-Mar-06 SMPN 1 Tanjung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 4.200.000,00619 595 / PK / 06 20-Mar-06 SMPN 1 Tanjung Biaya Penyelenggaraan Sekolah 10.000.000,00620 596 / BT / 06 20-Mar-06 SMPN 1 Tanjung Biaya Pemeliharaan 4.653.600,00621 598 / PK / 06 20-Mar-06 SMPN 1 Lembar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 5.490.000,00622 599 / PK / 06 20-Mar-06 SMPN 1 Lembar Biaya Penyelenggaraan Sekolah 10.000.000,00623 600 / PK / 06 20-Mar-06 SMAN 1 Batu Layar Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.550.000,00624 605 / PK / 06 20-Mar-06 Sekretariat Daerah Biaya Pemeliharaan 6.248.900,00625 606 / PK / 06 20-Mar-06 Sekretariat Daerah Biaya Pemeliharaan 8.749.900,00626 607 / PK / 06 20-Mar-06 Sekretariat Daerah Biaya Pemeliharaan 1.500.000,00627 608 / PK / 06 20-Mar-06 Sekretariat Daerah Biaya Pemeliharaan 9.999.800,00628 610 / PK / 06 20-Mar-06 SMPN 1 Labuan Api Biaya Jasa Pegawai Non PNS 4.340.000,00629 611 / PK / 06 20-Mar-06 SMPN 1 Labuan Api Biaya ATK 500.000,00630 611 / PK / 06 20-Mar-06 SMPN 1 Labuan Api Biaya Penyelenggaraan Sekolah 4.500.000,00631 612 / PK / 06 20-Mar-06 SMPN 1 Labuan Api Biaya Pemeliharaan 3.500.000,00632 613 / PK / 06 20-Mar-06 SMAN 2 Labuan Api Biaya ATK 350.000,00

633 613 / PK / 06 20-Mar-06 SMAN 2 Labuan Api Biaya Penyelenggaraan Sekolah 1.587.750,00634 614 / PK / 06 20-Mar-06 SMAN 2 Labuan Api Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.225.000,00635 615 / PK / 06 20-Mar-06 SMAN 2 Labuan Api Biaya Pemeliharaan 930.500,00636 616 / PK / 06 20-Mar-06 SMPN 1 Gunung Sari Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.800.000,00637 617 / PK / 06 20-Mar-06 SMPN 2 Gunung Sari Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.800.000,00638 619 / PK / 06 20-Mar-06 Dinas Pendapatan Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 6.525.000,00639 620 / PK / 06 20-Mar-06 Dinas Pendapatan Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 8.775.000,00640 621 / BT / 06 22-Mar-06 Dinas P & K Biaya Jasa Pegawai Non PNS 130.320.000,00641 622 / PK / 06 22-Mar-06 SMPN 4 Gerung Biaya ATK 287.500,00642 622 / PK / 06 22-Mar-06 SMPN 4 Gerung Biaya Penyelenggaraan Sekolah 2.996.250,00643 622 / PK / 06 22-Mar-06 SMPN 4 Gerung Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.000.000,00644 622 / PK / 06 22-Mar-06 SMPN 4 Gerung Biaya Pemeliharaan 1.988.400,00645 623 / BT / 06 22-Mar-06 Dinas P & K Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 42.852.500,00646 624 / PK / 06 22-Mar-06 Dinas P & K Biaya Bahan Habis Pakai 10.000.000,00647 626 / PK / 06 22-Mar-06 Dinas P & K Biaya Bahan Habis Pakai 1.000.000,00648 626 / PK / 06 22-Mar-06 Dinas P & K Biaya Surat Kabar 2.000.000,00649 627 / PK / 06 22-Mar-06 SMPN 2 Kediri Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.700.000,00650 629 / PK / 06 22-Mar-06 Dinas Pertambangan Biaya Surat Kabar 150.000,00651 629 / PK / 06 22-Mar-06 Dinas Pertambangan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 2.680.000,00652 629 / PK / 06 22-Mar-06 Dinas Pertambangan Biaya Jasa Lainnya 180.000,00653 630 / PK / 06 22-Mar-06 Dinas Pertambangan Biaya Makan Minum Rapat 850.000,00654 630 / PK / 06 22-Mar-06 Dinas Pertambangan Biaya Cetak dan Penggandaan 970.000,00655 631 / PK / 06 22-Mar-06 Dinas Pertambangan Biaya Bahan Habis Pakai 1.137.500,00656 632 / PK / 06 22-Mar-06 Dinas Pertambangan Biaya Pemeliharaan Alat Angkut 6.027.500,00657 632 / PK / 06 22-Mar-06 Dinas Pertambangan Biaya Pemeliharaan 2.000.000,00658 633 / PK / 06 22-Mar-06 Dinas Pertambangan Biaya ATK 624.900,00659 633 / PK / 06 22-Mar-06 Dinas Pertambangan Biaya Penyelenggaraan Sekolah 3.962.550,00660 633 / PK / 06 22-Mar-06 Dinas Pertambangan Biaya Jasa Pegawai Non PNS 1.050.000,00661 633 / PK / 06 22-Mar-06 Dinas Pertambangan Biaya Pemeliharaan 2.399.700,00Jumlah 3.153.934.537,00