Workshop swasta role (yuti)

Swasta untuk Kedaulatan Pangan:

justifikasi, fakta, dan potensinya

Swasta untuk Kedaulatan Pangan:

justifikasi, fakta, dan potensinya

Oleh: Syahyuti(email: [email protected])

Apa sih “Swasta” ? private sector = … part of the economy which is both run for

private profit and is not controlled by the state”. Badan Usaha = adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan

ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Tipe swasta: BUMN = swasta yang dimiliki negara. perusahaan publik = swasta yang kepemilikan sahamnya inklusif. Perum = profit oriented pegawainya adalah pegawai pemerintah Persero = dikelola negara atau daerah, utk mencari keuntungan

dan yang pelayanan umum. Badan Usaha Milik Swasta = sepenuhnya dikelola dan

permodalannya dari pihak swasta.

Karakter swasta Spirit kapitalisme = karakter pokok dari swasta. Capitalism = “the social system based upon private ownership of

the means of production which entails a completely uncontrolled and unregulated economy where all land is privately owned”.

Karakternya:

= kepemilikan pribadi alat-alat produksi = doktrin hak-hak individu. = penciptaan harmoni sosial melalui pengejaran kepentingan diri

sendiri.

Pasar bebas = ketika satu orang menciptakan lebih banyak kekayaan untuk dirinya sendiri, ia sekaligus menciptakan lebih banyak kekayaan dan kesempatan bagi orang lain.

Persepsi dan fakta terhadap swasta:

Persepsi negatif thd swasta: 1. pengimpor beras ilegal yang merusak pasar beras dalam negeri2. pedagang beras besar bertanggung jawab atas rendahnya harga

yang diterima petani, serta suka mempermainkan harga. 3. kemampuannya yang besar secara ekonomi dan politik,

dikhawatirkan akan menyingkirkan petani kecil. 4. Pasar yang terlalu berkuasa hanya akan meminggirkan penduduk

miskin dan petani kecil.

Fakta: 1. negara dan FAO = memberi peluang kepada swasta untuk terlibat

dalam pertanian pangan. 2. Kita menginginkan agar organisasi-organisasi milik petani seperti

koperasi, kelompok tani, dan Gapoktan; berperilaku sebagaimana layaknya swasta (=berkarakter ”kapitalis”).

Liberalisasi pasar ala WTO

Paradigma WTO, Bank Dunia, dan IMF = liberalisasi pasar. Pro pasar, pro swasta. Peran negara minimal.

IMF mengkebiri Bulog melalui LoI 1998 utk monopoli pengaturan stok dan harga beras.

WTO = proposal perlindungan dalam Special Product/Special Safeguard Mechanism (SP/SSM) ditolak. Menolak perlindungan pasar, pemberian mekanisme harga pada pasar, dibukanya keran impor seluas-luasnya.

Komitmen FAO thd swasta untuk Pangan

Pertemuan di Milan pada 12-13 November 2009, pada acara World Summit on Food Security. Ada Private Sector Forum yg dihadiri perusahaan-perusahaan besar, dengan memberi kesempatan kepadanya untuk berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi, resiko, dan peluang-peluang untuk mengatasi krisis pangan di masa depan, serta apa yang bisa dilakukan perusahaan-perusahaan.

Lahir Private Sector Statement to World Summit on Food Security (http://www.fao.org/...... /milanstatement.pdf)

Private Sector Statement to World Summit on Food Security

Ada 19 point, antara lain:

Swasta meyakini perlu terlibat secara terintegrasi dengan pelaku lain dalam ketahanan pangan.

Swasta mengklaim telah berperan secara nyata bersama-sama petani kecil dan telah memberi nilai tambah untuk petani.

Yakin mampu mengurangi food insecurity di negara berkembang dengan menyediakan input secara lebih efisien, murah dan berkelanjutan.

Mengklaim telah mampu memperbaiki supply chains yang kurang efisien. Berkomitmen untuk pertanian ramah lingkungan, berkelanjutan, dan pro

biodiversity Melalui partnerships siap meningkatkan nilai tambah untuk petani. Berinvestasi dalam penelitian dan transfer teknologi.

Point ke-15 = “The private sector can contribute but cannot do this alone. All stakeholders need to commit to collaboration and partnership. Ideological barriers that have impeded such partnerships in the past must be overcome”.

“The ten principles of the United Nations Global Compact”

Disusun atas azas human right, labour, lingkungan, dan anti korupsi.

Dalam First UN Private Sector Forum, New York 24 Sept 2008, PBB telah mengeluarkan New Guide to Food Sustainability and the Role of the Private Sector yang. Sebuah publikasi memuat 37 contoh kasus keberhasilan pembangunan pangan oleh swasta mencakup manajemen pengairan, prasarana dan input, enegi dan bahan bakan nabati, peran informasi dan komunikasi teknologi, dan peningkatan kesempatan kerja di pedesaan.

“…business also has a vital role to play in partnership with others to develop and implement innovative responses”.

Pakar yang pro: Scott Jerbi “Food Security and the Private Sector: Thinking about human rights:

“… it seems a useful moment to take stock of the private sector role in food security strategies and consider some of the human rights implications for efforts to address hunger and food insecurity”. Terlibatnya swasta dalam pangan = sejalan dengan kerangka HAM.

Dr Marco Ferroni seorang ahli dalam pertanian dan pembangunan berkelanjutan pada pertemuan Crawford Fund International Conference “World Food Security: Can Private Sector R&D Feed the Poor?” October 2009. = Swasta dapat berperan positif dan berkerja sama dengan petani kecil. Membantu dalam pengetahuan dan teknologi.

Dr Nitish Sengupta = optimis terhadap kapasitas sektor swasta untuk memberikan teknologi baru. Sektor swasta domestik harus diperbolehkan untuk memasuki semua bidang pertanian, termasuk budidaya. Partisipasi sektor swasta akan sangat baik bagi pengembangan daerah kritis. Supply chain vital untuk pertanian. Untuk memperbaiki secara dramatis, maka sektor swasta harus didorong untuk memasukkan wilayah pertanian.

Kerjasama NGO dan swasta dinyatakan cukup berhasil dalam beberapa kasus di India. (Bharat Ramaswami. Involve The Private Sector And NGOs. http://www.outlookindia.com/....)

Pakar yang kontra:

Hellin et al. (2007) = swasta berpotensi mendistorsi harga pasar.

Bourgeois et al. (2003) = peran swasta akan efisien hanya bila organisasi petani dapat berkerjasama dengan swasta secara berimbang.

Trend Penguasaan Lahan oleh Swasta Asing di Negara Berkembang

Akibat krisis 2008, negara kaya importir pangan mendorong perusahaan mereka berinvestasi di sektor pangan di negara miskin dan berkembang.

Contoh: Investor Saudi Arabia menguasai lahan di Ethiopia dan Sudan untuk gandum Investor China di Aljasair dan Zimbabwe. Investor Mesir di Kenya, Tanzania Uganda untuk jagung dan gandum. Beberapa negara Timur Tengah di Pakistan.

Indonesia: Kebijakan membuka lebar investasi asing di segala sektor. Undang Undang Penanaman Modal = dibuka kemungkinan penguasaan lahan

oleh perusahaan skala besar dalam jangka waktu 90 tahun, bisa diperpanjang. Liberalisasi penanaman modal Investor Saudi Arabia di Merauke.

Kerjasama NGO-swasta (di level dunia)

NGO - Private Sector Partnershipsoleh ADB untuk poverty reduction, Maret 2004 in Pattaya, Thailand.

sebuah kesepakatan untuk menjalankan kemitraan antara swasta dan NGO

tujuannya = untuk mencapai sustainable development di Asia dan Pacific

Dalam pertemuan ini = pemaparan case studies, menyusun guidance, tempat untuk menyampaikan kisah sukses partnerships, dan untuk memperkuat partnerships

Sepanjang 2005-2007, telah berjalan dalam aktivitas berbagi informasi dan menjalankan kemitraan

Pada April 2007 telah memiliki 573 members.

Laporan riset ttg NGOs and the private sector

Tujuan: menghitung costs and benefits kerjasama public-private partnership termasuk NGO; dan mempersiapkan pedoman.

Peran public private sec teoritis = pendanaan atau mencarikan dana, menegosiasikan harga yang lebih rendah, kerjsama riset, konsultasi dan diskusi, CSR, kerjasama dalam pelayanan publik.

Faktanya = fundraising or 'resource mobilisation', negotiations for lower product prices, research collaborations, consultations or discussions, arrangements to implement codes of conduct, corporate social responsibility marketing projects, and contracting out public services.

Negative aspects of partnership:

Private sector: menggunakan untuk keuntungan politik dan pasar, ia menjadi akses pada new 'untouched' markets

dimana NGO akses sebelumnya menggunakan relasi ini untuk menyusun agenda

politik global riset digunakan bias untuk kepentingan mereka meningkatkan imagenya di depan publik persyaratan dalam penggunaan dana mungkin

menyulitkan bagi NGO

Positive aspects of partnership:

provide financial support. award grants or donations without criteria for use or

other restrictions. increase availability and access to various contacts,

political influences and technical expertise. develop internal and external organisations for

education, awareness and advocacy. initiate and develop policy-making opportunities for

the NGO.

Hati-hati !

understanding the private sector and its motivations,

calculating potential positive and negative effects,

determining whether benefit exceeds cost may provide NGOs with guidelines and strategies for developing a positive, beneficial, and rewarding relationship with the business sector.

Swasta di Indonesia:

Dari sisi konstitusi :

Ada empat karakter konstitusi ekonomi (KE) di dunia:1. KE liberal-kapitalis = AS, Australia, Belanda, dan Jerman.

Mengatur hak milik individual, swasta dan pasar dibebaskan, negara minimalis

2. KE negara sosialisme dan komunisme = Uni Soviet, China, Vietnam dan Korea Utara. Pemerintah = aktor tunggal dalam perekonomian

3. KE negara eks komunis = Rusia. Terjadi liberalisasi konstitusi ekonomi.

4. KE negara nonkomunis = Perancis, Portugal, Spanyol, Filipina, dan Brasil. Peranan negara dan swasta dalam perekonomian diatur secara berimbang. (= Indonesia)

Dalam UUD 1945 = peranan negara dan swasta dalam perekonomian sama-sama diakomodasi.

Ekonom idealis = Mubyarto, Dawam Rahardjo, dan Sri-Edi Swasono (pasal 33 cukup ayat 1-3 saja)

Ekonom pragmatis = Boediono, Sri Mulyani, Syahrir, dan Sri Adiningsih. Pro neo liberal, privatisasi, swastanisasi, komersialisasi, dan deregulasi. Tujuan: agar perekonomian Indonesia mudah berintegrasi dengan dunia.

Pasal 33 UUD 1945 ayat 1, 2, dan 3 asli = ekonomi tidak pro liberal

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

ayat (4) = Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam UU.

Keberatan thd pelibatan swasta dalam pertanian pangan di Indonesia

Pertanian pangan dipersepsikan sebagai pertanian rakyat. Masuknya swasta yg lebih efisien akan meminggirkan petani-petani kecil.

Terjadi pemindahan penguasaan lahan ke tangan swasta. Penggunaan teknologi pertanian padat modal lebih menguntungkan

swasta. Praktek pertanian besar ala swasta penyebab kerusakan lingkungan,

misal di komoditas sawit. (UU 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, kegiatan pertanian secara intensif berpotensi mengubah bentuk lahan dan bentang alam, eksploitasi sumber daya alam, dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya).

Bustanul Arifin dalam diskusi di Bulog = peran negara dan sektor swasta dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia perlu diperjelas. Posisi dan peran negara serta swasta secara lebih adil.

Pertanian adalah bisnis, namun untuk pangan (secara sempit untuk beras), masih belum diperoleh kesepakatan.

Swasta dalam kebijakan pemerintah:

Kadin pernah mengusulkan pembentukan Komite Percepatan Produktivitas Sektor Pangan (KPPSP). Kadin pun telah membuat roadmap. Ada tiga isu yang akan dijalankan: masalah lahan, investasi, dan distribusi pangan dalam negeri.

Secara legal, swasta merupakan salah satu pelaku yang diakui. Dalam Program Aksi Desa Mandiri Pangan 2009 = keinginan

agar pelaku distribusi adalah petani itu sendiri, bukan swasta. Namun, untuk permodalan, diakui perlunya dukungan swasta.

UU No 7 tahun 1996 tentang Pangan = dibuat untuk mengendalikan dan mengontrol pelaku swasta.

Dalam PNPM Mandiri. Pada bagian Strategi Dasar = “Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat”. Pada bagian Strategi Operasional, = mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, ... swasta ... dst.

Hasil2 riset:

Swasta (pedagang padi dan beras) adalah pelaku utama yang riel sehari-hari.

Program “E-farm” (2005) = kerja sama BUMN Pertanian dengan Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).

Ekspor perdana beras Indonesia tahun 2009 = untuk di Tasikmalaya melibatkan PT Bloom Agro.

Esensialitas peran swasta dalam tata niaga beras di Indonesia

Harga Dasar Pembelian Pemerintah” (HDPP) = harga terendah yang harus dijamin oleh pemerintah dalam rangka stabilisasi pendapatan petani

Mulai 2005, menjadi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) = jaminan harga semakin lemah.

Penelitian Jamal et al. (2006) = HPP berpengaruh nyata terhadap GKP di tingkat petani, dengan parameter bernilai 0,8325 (sangat nyata).

Kebijakan HPP akan efektif bila dikombinasikan dengan kebijakan pembatasan impor beras dan pengenaan bea masuk beras.

Penelitian Saliem et al. (2004) = meskipun pembelian Bulog hanya 8 persen, namun secara psikologis cukup mempengaruhi, karena melakukan pembelian saat panen raya di lokasi sentra padi.

Peran pelaku swasta dalam perdagangan beras

Sistem perdagangan beras saat ini = tradisional - nonformal. Titik sentral sistem = “pedagang besar beras” (pedagang pengumpul

besar, pedagang pengumpul kabupaten, pedagang antar wilayah, broker)

Umumnya memiliki usaha penggilingan sendiri. Pelaku perdagangan beras yang berbadan hukum = Asosiasi

Penggilingan Padi Madina (Sumut); Lampung Timur = PT Mekar Sari, PT Tunas Tani dan PT Aneka Mitra; Alor (NTT) = PT Mutiara Harapan, PT Pelangi, dan PT Indah Nusa.

Di Papua dan Ambon = Bulog merupakan pemasok utama beras Penyerapan beras oleh Bulog = 7 sampai 8 persen. Zaman Orde Baru = tugas Bulog adalah

menetapkan dan mempertahankan harga minimum, agar petani mau berproduksi maksimum, dan memberi jaminan pendapatan yang layak (keuntungan minimum), yakni sekitar 30 persen

mempertahankan batasan harga maksimum yang layak bagi konsumen. Saat ini, Bulog kehilangan tiga pilarnya = kredit likuiditas BI, monopoli

impor, dan captive market bagi PNS dan TNI.

Peran Pemda dalam Tataniaga Beras

Peran Pemda (institusi pemerintah) sebatas yudikatif atau pengaturan, serta pelayanan (misal perbaikan infrastruktur)

Sebagai pelaku = BUMD. Menteri pertanian pernah mengeluarkan imabuan agar pemerintah daerah ikut membeli gabah petani, dengan melibatkan BUMD.

Pemda Kabupaten Blitar, Peraturan Bupati No 4 tahun 2006 tentang HET beras

Kabupaten Sikka mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Pengawasan Sembako dan Raskin.

Pemda Jayapura (Papua) melakukan pemotongan pajak untuk kegiatan distribusi beras di wilayahnya.

Peran Swasta pada Ekspor Beras Organik Tasikmalaya:

Perkembangan padi organik di Tasikmalaya:

Mulai tahun 2002, menerapkan SRI (System of Rice Interfication) = prinsip-prinsip kesehatan lingkungan, rendah input, dan produksi tinggi.

Budidaya padi organik mulai tahun 2003, dari program SLPHT. Pemasaran beras organik sebelumnya untuk memenuhi pasar lokal,

(swalayan dan pasar modern lain). Agustus 2009, berhasil mengekspor beras organik ke AS,

Hongkong, Singapura, dan Malaysia Para petani tergabung dalam kelompok tani sistem pertanian

organik yaitu “Gapoktan Simpatik”. Gapoktan memiliki anggota yang tersebar di 11 kecamatan yang

mencakup wilayah kota dan kabupaten Tasikmalaya.

Perkembangan pertanaman padi organik di Tasikmalaya

Tahun Luas (ha) Produktivitas (ku/ha)

Total produksi

(ton)

Sebaran wilayah

2003 45 69,56 311 11 kecamatan

2004 145 tad Tad Tad

2005 346 tad Tad Tad

2006 691 tad Tad Tad

2007 1619 tad Tad Tad

2008 5.074 73,80 25.802 Seluruh kec (39 kec)

2009 7.000 (target) Tad 20.000 (sementara)

Seluruh kec

2010 9.000 (target)

Sumber: kompilasi dari berbagai sumber

Proses perolehan sertfikasi organik

Sertifikasi hanya dapat diperoleh jika ditanam pada lahan yang juga memperoleh sertifikat organik dengan memenuhi prinsip efisiensi dalam proses budidaya, keamanan pangan, dan keberlanjutan.

Tahun 2009 = sudah 320,33 ha lahan sawah memperoleh sertifikat organik. Lahan tersebar pada 28 kelompok tani di 8 kecamatan.

Untuk mendapatkan pengakuan ini telah dipenuhi serangkaian prosedur, misalnya pengujian kadar air dan uji kandungan gizi beras ke Jerman.

Sertifikat “Fair Trade” juga telah dikantongi oleh PT Bloom Agro atas kerjasama dengan Gapoktan Simpatik.

Artinya, sistem perdagangan berkeadilan, dan berpihak kepada petani, eksportir tidak bisa terlalu menekan harga beli beras.

Sertifikasi organik diperoleh dari Institute for Marketecology (IMO) di Swiss, yang merupakan satu dari 100 lembaga sertifikasi dunia

Sertifikat IMO berlaku untuk tiga negara, yakni AS (US Department of Agricultural National Organic Program), Uni Eropa (European Union Organic), dan Jepang (Japanese Agricultural Standard /JAS).

Juga telah dikantoingi sertifikat dari NOP yang kerap dianggap sebagai pemberi sertifikasi urusan pangan organik terkemuka di dunia.

Pengurusan sertifikat dilakukan sendiri oleh PT Bloom Agro mulai pada awal tahun 2008, membutuhkan waktu 3 bulan.

Agustus 2009 = ekspor beras kualitas premium sebanyak 18 ton (= 1 peti kemas), lalu 19 ton ke Malaysia.

Cek dan uji kualitas dilakukan PT Sucofindo.

Rincian harga dan biaya pemasaran beras organik skema ekspor

Tahap Harga/Biaya (Rp/kg)

Nilai kumulatif (Rp/kg)

Keterangan

1.panen GKG oleh petani 4.000 4.000 Harga biasa Rp 2.700 /kg

2. Biaya angkut GKG ke gudang

100 4.100

3. Jasa pengeringan dan penggilingan

50 4.150

4. Nilai setara beras (rasio konversi = 0,68)

--- 6100

5. Marjin untuk Gapoktan 1.900

6. Harga beras oleh eksportir -- 8.000 Harga biasa Rp 5000/kg

7. Marjin untuk eksportir -- 22.000 – 32.000

8. Harga beras di luar negeri -- 30.000-40.000 Harga beras organik DN Rp. 8000/kg

Telaah implikatif tata niaga gabah/beras yang lebih adil dan menguntungkan:

Dasar berfikir: Swasta = pelaku utama dalam tata niaga beras di

Indonesia. Swasta merupakan andalan bagi petani untuk

menjual gabah atau berasnya. Pemerintah terbelit dalam dua kepentingan

sekaligus = kepentingan produsen (petani) dan kepentingan konsumen. Petani kecil dan buruh tani adalah konsumen (”net consumer”).

Fakta positif dan negatif keterlibatan swasta dalam perdagangan, serta kondisi ideal yang potensial

Aspek Fakta positif dan negatif Pola perbaikan yang dapat dijalankan

1. penyerapan hasil panen petani

+menyerap gabah petani dalam semua kualitas, di semua wilayah-harga tidak stabil, cenderung rendah

perlu perlindungan harga untuk gabah yang sangat basah, terutama saat musim hujan

2. posisi tawar petani

+petani bebas menjual ke pedagang manapun -lemah, apalagi dalam bentuk pembelian secara tebasan

pembelian secara tebasan mestinya dihapus, karena tidak adil dan sulit dikalkulasikan

3. tingkat harga yang terjadi

+dalam 3 tahun terakhir, harga di atas HPP-tidak ada batasan harga untuk GKP berkadar air tinggi

Bulog dgn fasilitas cukup semestinya membeli gabah petani sebasah apapun

Aspek Fakta positif dan negatif Pola perbaikan yang dapat dijalankan

4. penyediaan infrastruktur

+pedagang mandiri (transportasi, pengeringan, penggilingan)-karena itu, daya tawar pedagang besar

pemerintah dapat menyediakan beberapa infrastruktur di tingkat petani, mis truk, pengeringan, dan gudang

5. rantai tata niaga + panjang, namun efektif- rantai panjang, marjin besar

pemerintah perlu menyusun pola tata niaga antar wilayah yang efisien, sesuai dengan dinamika produksi antar wilayah dan antar waktu

6. marjin tata niaga +marjin besar, shg pasar cukup bersaing-marjin cenderung besar di musim hujan

marjin bisa ditekan bila pemerintah mampu menurunkan biaya beberapa pos kegiatan

7. kemampuan distribusi gabah/beras

+sangat besar, mencakup hampir seluruh wilayah- pola transportasi tidak efisien, rentang jalur terlalu jauh scr geografis

untuk memperpendek jalur dan mengefisienkan, pemerintah menyediakan jasa pergudangan untuk pedagang

Catatan Penutup

Swasta = institusi ekonomi yg tidak bisa dihilangkan keberadaannya

Indonesia memberi swasta peran yang cukup Swasta (pedagang) telah lama memainkan peran

langsung dalam pertanian pangan Di FAO = swasta telah diberikan kesempatan yang

lebih luas Berbagai perbaikan tata niaga beras yang lebih adil

dan saling menguntungkan masih dapat dicapai, meskipun tetap dengan menjadikan swasta sebagai pelaku perdagangan.

Sikap pemerintah (dan NGO) yang ”menolak” keberadaan swasta, perlu difikirkan ulang.

Sekian, terima kasih

(www.websyahyuti.blogspot.com)