Analisis kelembagaan pangan (yuti)

• 1. Melakukan Analisis Kelembagaan (Institutionan Analysis) Syahyuti-26 Juli 2013

2. Institutional analysis di wikipeda: is that part of the social sciences which studies how institutionsi.e., structures and mechanisms of social order and cooperation governing the behavior of two or more individualsbehave and function according to both empirical rules (informal rules-in-use and norms) and also theoretical rules (formal rules and law). how individuals and groups construct institutions, how institutions function in practice, and the effects of institutions on society. institutional analysis = focused on the systematic study of people's collective behaviour, its ability to explain major political, social, or historical.... 2 3. Apa itu Kelembagaan? Definisi menurut ahli ekonomi kelembagaan: Douglass C. North: institutions = the long-standing rules and rights governing social and productive behavior, atau the rules of the game organizations = the 'players' and structures, or "groups of individuals bound together by some common purpose to achieve objectives", atau their entrepreneurs are the players. kelembagaan ekonomi dibentuk oleh aturan-aturan formal (formal constraints) berupa rules, laws, dan constitutions; dan aturan informal (informal constraints) berupa norma, kesepakatan, dan lain-lain. Seluruhnya merupakan penentu bagaimana terbentuknya struktur masyarakat dan kinerja ekonominya yang spesifik. 3 4. Di bidang sosiologi, lembaga (institution) dan organisasi (organization): Lembaga = 1. are composed of cultured-cognitive, normative, and regulative elements that, together with associated activities and resources, provide stability and meaning of social live. 2. are social structures that have attained a high degree of resilience. 3. are transmitted by various types of carriers, including symbolic systems, relational systems, routines, and artifacts. 4. operate at multiple levels of jurisdiction, from the world system to localized interpersonal relationships. 5. connote stabiliy but are subject to change processes, both incremental and discontinuous. unsur-unsur utama lembaga = rules, norms, and cultural cognitif Lembaga = ditentukan oleh batasan legal, prosedural, moral dan kultural yang memiliki legitimasi. 4 5. Kekeliruan yang sering terjadi: 1. Menyebut lembaga sama dengan organisasi 2. Menganggap dengan membuat organisasi telah menyelesaikan masalah kelembagaan 3. Menganggap dengan mempelajari organisasi telah melakukan ANALISIS KELEMBAGAAN 4. Kajian kelembagaan biasanya baru terbatas pada mempelajari kebijakan-kebijakan (regulasi) 6. Paham kelembagaan baru (New Institutionalism): .....institution are comprised of regulative, normative and cultural-cognitive elements that, together with associated activities and resources, provide stability and meaning to social life (Richard Scott, 2008: 48): Jadi, ada 3 pilar dalam lembaga: 1. Regulative pillar 2. Normative pillar 3. Cultural-cognitive pillar 6 7. (1) Regulative pillar: rule setting, monitoring, sanksi kapasitas untuk menegakkan aturan reward and punishment caranya: melalui mekanisme informal (folkways) dan formal (polisi, pengeadilan) represi dan constraint institution memberikan constraint dan juga empower aktor 7 8. (2) Normative pillar: Tokohnya: Durkheim, Parson, Selznick norma menghasilkan preskripsi (=lebih dari antisipasi dan prediksi), evaluatif, dan tanggung jawab dalam kehidupan mencakup: value (= prefered and desirable) dan norm (how things should be done) Gunanya: agar tahu apa goal dan objectives kita, dan bagaimana cara mencapainya Juga meng-constraint dan meng-empower aktor rules define relationship among role 8 9. (3) Cultural-cognitive pillar: Tokohnya: Geertz, Douglass, Berger, Goffman, Meyer, DiMaggio, Powel, Scott Intinya: MEANING Konsep bersama tentang kehidupan sosial dan kerangka dimana makna-makna diproduksi Sedmintasi makna dan kristalisasi makna dalam bentuk objektif Berisi proses interpretatif internal yang dibentuk oleh kerangka kultural eksternal Situation shared secara kolektif Bersifat indivdual (individu dan individual organization) dan variatif Culture = what is and what should be 9 10. Untuk organisasi: Pedoman singkat untuk menilai sebuah organisasi (Short Guide for Organizational Assessment): 1. Kinerja organisasi (Organizational Performance) 2. Kemampuan organisasi tumbuh di lingkungannya (The Enabling Environment and Organizational Performance) 3. Motivasi organisasi (Organizational Motivation) 4. Kapasitas Organisasi (Organizational Capacity) 10 11. In English Biasa diterjemahkan menjadi Terminologi semestinya Batasan dan materinya 1. institution Kelembagaan, institusi Lembaga norma, regulasi, pengetahuan- kultural. Menjadi pedoman dalam berperilaku aktor 2. institutional Kelembagaan, institusi Kelembagaa n Hal-hal berkenaan dengan lembaga. 3. organization Organisasi, lembaga , kelembagaan Organisasi social group, yg sengaja dibentuk, punya anggota, utk mencapai tujuan tertentu, aturan dinyatakan tegas. (kelompok tani, koperasi, Gapoktan) 4. organizational Keorganisasia n, kelembagaan Keorganisasi an Hal-hal berkenaan dengan organisasi (struktur org, anggota, kepemimpinannya, Rekonseptualisasi Lembaga dan Organisasi 11 12. Institutions (Lembaga) = norma + aturan + cultural cognitive Organization = organisasi Network = individu 12 13. Penggunaan kata lembaga, kelembagaan dan organisasi dalam UU 18/2012: Tidak ada batasan tentang lembaga, kelembagaan dan organisasi. Bagian Penjelasan (pasal 21): Yang dimaksud dengan kelembagaan Pangan masyarakat adalah organisasi dan/atau norma Penyelenggaraan Pangan yang berlaku di masyarakat. 14. Penggunaan kata lembaga: Pasal 36, ayat 3: Kecukupan Produksi Pangan Pokok dalam negeri dan Cadangan Pangan Pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan. Pasal 49 ayat 4: Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan lembaga distribusi Pangan masyarakat. Pasal 86 ayat 4: Pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah dapat memberikan sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. Pasal 108 ayat 3: Pengawasan terhadap: a. Ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan; b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan untuk pangan olahan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan c. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan untuk Pangan Segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan. Pasal 109: Dalam melaksanakan pengawasan, lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) sesuai dengan urusan dan/atau tugas serta kewenangan, masingmasing mengangkat pengawas. 15. Kata lembaga: Pasal 119 ayat 2: Pemerintah mendorong dan menyinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan Pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, Pelaku Usaha Pangan, dan masyarakat. Pasal 120: Penelitian dan pengembangan Pangan dapat dilakukan secara mandiri dan/atau melalui kerja sama dengan lembaga penelitian internasional.... Pasal 122: Kerja sama internasional untuk pengembangan Pangan Lokal dapat dilakukan apabila diinisiasi oleh lembaga di dalam negeri setelah mendapat izin menteri yang membidangi penelitian. Pasal 149: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang sudah ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 151: Lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan harus telah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. 16. Kata kelembagaan : Bagian menimbang: (b). bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Pasal 11: Rencana Pangan nasional sekurang-kurangnya memuat: (l) kelembagaan pangan. Pasal 12: Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan: (a). mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Pasal 16: Pengembangan potensi Produksi Pangan dilakukan dengan memanfaatkan (f) kelembagaan pangan. Pasal 21: Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan kelembagaan Pangan masyarakat untuk meningkatkan Produksi Pangan. 17. Pasal 32: ayat 1. Pemerintah menugasi kelembagaan Pemerintah yang bergerak di bidang Pangan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Kelembagaan Pemerintah didukung dengan sarana, jaringan, daninfrastruktur secara nasional. Ayat 3. Dalam pengelolaan cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat menunjuk kelembagaan daerah dan/atau bekerja sama dengan kelembagaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . Pasal 118: Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: ayat 2.c. merekayasa inovasi teknologi dan kelembagaan sistem budi daya tanaman, hewan, dan ikan sebagai sumber Pangan yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing, serta melestarikan keanekaragaman hayati; 2.d. merekayasa inovasi teknologi dan kelembagaan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil untuk mengembangkan produk Pangan Olahan berbasis Pangan Lokal, peningkatan nilai tambah, pengembangan bisnis Pangan, dan pengayaan komposisi kandungan Gizi Pangan yang aman dikonsumsi; Kata kelembagaan: 18. BAB XII: KELEMBAGAAN PANGAN Pasal 126: Dalam hal mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan nasional, dibentuk lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 127: Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan. Pasal 128: Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik negara di bidang Pangan untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 129: Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai Pasal 128 diatur dengan Peraturan Presiden. Kata kelembagaan: 19. Kata organisasi: Pasal 129: Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja lembaga Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 21: Yang dimaksud dengan kelembagaan Pangan masyarakat adalah organisasi dan/atau norma Penyelenggaraan Pangan yang berlaku di masyarakat. 20. Istilah dalam UU 18/2012 Pengertian dalam keilmuan (semestinya) Lembaga pemerintah Lembaga distribusi pangan Lembaga pendidikan, lembaga penelitian Lembaga di dalam negeri kelembagaan Pemerintah = organisasi Memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal kelembagaan sistem budi daya tanaman, hewan, dan ikan kelembagaan pascapanen KELEMBAGAAN PANGAN (bab XII) Kelembagaan pangan masyarakat Pengembangan potensi produksi memanfaatkan kelembagaan pangan = kelembagaan (normatif, regulatif, kultural-kognitif, dan organisasi) organisasi dan tata kerja lembaga Pemerintah = organisasi organisasi dan/atau norma Penyelenggaraan Pangan = kelembagaan 21. Analisis KELEMBAGAAN PANGAN 22. Aspek Kondisi dan permasalahan Normatif Keberpihakan UU Pangan pada petani kecil, pelaku perdagangan kecil, dst Keberpihakan pada petani vs konsumen Tidak membedakan pelaku pangan besar dan kecil (Ps 17) Menggabungkan ideologi yang bertentangan (ketahanan pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan) Regulatif Tidak menimbang UUPA 5/1960 Tidak menimbang UU 11/2005 ttg hak-hak ekosob UUD 1945 hanya menjadi hal teknis Inkosistensi (Mis. ketahanan pangan dan kedaulatan pangan) Hak atas pangan tidak diatur Kultural-kognitif Impor pangan masih dijadikan pilihan (bukan hanya pada kondisi krisis) Di daerah, pangan dan pertanian bukan perhatian utama pangan murah bisa dari impor pangan murah vs kesejahteraan petani 23. Aspek Kondisi dan permasalahan Organisasi (dan Keorganisasian), mencakup tata relasi organisasi, jaringan organisasi, dst. Bab XII: organisasi dimaksud kurang jelas Organisasi vs kepemimpinan nasional Pelaku pusat = Badan Otorita Pangan Nasional (BPON), Badan Ketahanan Pangan Nasional (BKPN), atau Kementerian Koordinator Pangan Legalitas, power dan sumber daya yang diberikan kepada pelaku Tata hubungan antar pelaku Pelaku sebagai regulator vs operator Pelaku di pusat dan daerah Relasi antara pelaku pemerintah vs masyarakat 24. Aspek Ketahanan pangan Kedaulatan pangan 1. Model produksi pertanian Fokus pada produksi atau bertipe industrial Agro-ekologis 2. Model perdagangan pertanian Liberalisasi Proteksionis 3. organisasi yang memimpin WTO Via Campesina 4. Instrumen yang digunakan AoA, TRIPS, SPS IPC 5. Pendekatan terhadap sumberdaya genetis tanaman Hak penguasaan individual Anti hak paten, penguasaan secara komunal 6. Wacana tentang lingkungan Rasionalis ekonomis Rasionalisme hijau (green rationalism) 7. Nuansa Teknis Politis-humanis 25. TERIMA KASIH