-1- WALIKOTA PALU KEPUTUSAN WALIKOTA PALU NOMOR : TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK WALIKOTA PALU, Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelayanan Publik yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, perlu disusun Standar Pelayanan Publik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Standar Pelayanan Publik pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
90
Embed
WALIKOTA PALU KEPUTUSAN WALIKOTA PALU …...Dengan arti bahwa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu berupaya melaksanakan pelayanan perizinan secara : Cepat yang bermakna pelayanan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
- 1 -
WALIKOTA PALU
KEPUTUSAN WALIKOTA PALUNOMOR :
TENTANGSTANDAR PELAYANAN PUBLIK
WALIKOTA PALU,Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelayanan Publik
yang transparan dan akuntabel serta
efektif dan efisien, perlu disusun Standar
Pelayanan Publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a, agar
pelaksanaannya dapat berdayaguna dan
berhasilguna, maka perlu menetapkan
Keputusan Walikota tentang Standar
Pelayanan Publik pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Palu;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994
tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat II Palu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
38, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3555);
- 2 -
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1994
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari
korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
4.
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang
– Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang keterbukaan informasi publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara RI Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5038);
- 3 -
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan PenerapanStandar
Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri di Kabupaten/Kota;
Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
KeputusanMenteriPendayagunaan;
Aparatur Negara Nomor
25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman
Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat;
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3
Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kota palu
(Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3
Tahun 2008, tambahan Lembaran Daerah
Kota Palu Nomor 3);
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kota Palu
(Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6
Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Palu Nomor 6);
- 4 -
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Standar Pelayanan Publik Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Palu, sebagaimana
disebut dalam Lampiran Keputusan ini
KEDUA : Standar Pelayanan Publik Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Palu, sebagaimana
dalam diktum PERTAMA meliputi :
1. Jenis - Jenis Pelayanan/Produk
Pelayanan
2. Persyaratan, Waktu dan Biaya
Pelayanan
3. Mekanisme/Prosedur Pelayanan
4. Sarana dan Prasarana Pelayanan
5. Kompetensi Sumber Daya Manusia
(SDM) Petugas Pelayanan
6. Pelayanan Informasi dan Penanganan
Pengaduan
7. Evaluasi dan Pengendalian Pelayanan
8. Penilaian Kepuasan Pelanggan
9. Pelayanan Aparatur/Petugas Pelayanan
KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA
dipergunakan sebagai acuan yang harus
dilaksanakan oleh Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Palu.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 5 -
Ditetapkan di Palupada tanggal
WALIKOTA PALU,
H. RUSDY MASTURA
- 6 -
Lampiran Keputusan Walikota PaluNomor :Tanggal : … … … … 2013Tentang : Standar Pelayanan Publik (SPP) Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Palu
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara
berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga Negara
melalui suatu system pemerintahan yang mendukung
terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima
dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil
setiap warga atas barang publik, jasa publik dan pelayanan
administratif.
Penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada
kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan
diberbagai bidang kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dari
masih banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat baik
itu disampaikan secara langsung maupun lewat media massa,
untuk itu diperlukan komitmen yang tegas dan jelas dari
pemerintah.
Sebagai upaya untuk mengefektifkan peningkatan kualitas
pelayanan publik dengan melalui penyusunan standar
pelayanan publik yang akan dijadikan pedoman baik bagi
pemberi pelayanan maupun bagi penerima pelayanan.
- 7 -
B. Visi Misi
Visi
Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut
kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan
agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis,
antisipatif, inovatif serta produktif. Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu memiliki visi yang jelas yaitu :
” TERWUJUDNYA KUALITAS PELAYANAN PRIMAKEPADA MASYARAKAT ”
yakni memberikan pelayanan perizinan secara terpadu dalam
satu tempat yang berorientasi kepada konsumen yang dapat
mencerminkan bentuk pelayanan prima yang memenuhi
prinsip-prinsip pelayanan, yaitu :
a. Kesederhanaan, prosedur pelayanan diselenggarakan
secara mudah, cepat dan tidak berbelit-belit;
b. Kejelasan dan Kepastian, prosedur pelayanan,
rincian biaya dan jadwal waktu penyelesaian memiliki
kepastian;
c. Keamanan, proses dan hasil pelayanan memiliki
kepastian hukum dan rasa aman;
d. Keterbukaan, masyarakat mudah memahami proses
pelayana;
e. Efisiensi, biaya pelayanan diterapkan secara wajar
dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan
pengguna jasa;
f. Ketepatan Waktu, pelayanan masyarakat dapat
diselesaikan dalam waktu yang tepat.
Adapun peran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai
visi, yaitu sebagai pelopor pelaksanaan pelayanan perizinan
- 8 -
secara terpadu dalam satu tempat yang menangani layanan
perizinan.
Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan pelayanan Perizinan
Terpadu mengemban misi sebagai berikut :
a. Penerapan sistem dan manajemen pelayanan perizinan
yang baik dan profesional;
b. Meningkatkan pelayanan prima perizinan usaha guna
mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing untuk
menghadapi tantangan masa depan.
C. Filosofi, Moto dan Komitmen Pelayanan
Filosofi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu, yaitu :
“ Ramah dalam Pelayanan sertaCepat dalam Pelaksanaan “
Moto Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu adalah :
“ C E M E R L A N G ”
Dengan arti bahwa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Palu berupaya melaksanakan pelayanan perizinan secara :
Cepat yang bermakna pelayanan yang sigap dan
tanggap;
Efektif bermakna pelayanan dengan hasil yang
memuaskan;
Mudah bermaksud pelayanan yang diberikan tidak
menyulitkan;
Efisien bermakna pelayanan yang diberikan akan
menghemat waktu dan biaya;
Ramah bermaksud sopan santun dalam memberikan
pelayanan dengan senyum, salam, dan sapa;
- 9 -
Lancar mempunyai arti pelayanan yang
berkesinambungan;
Aman bermakna memberikan rasa aman dalam
pelayanan serta mendengarkan keluhan masyarakat;
Nyaman yang bermakna memberikan pelayanan
dengan lingkungan yang bersih, indah, dan penuh
kekeluargaan;
Gairah bermakna pelayanan yang diberikan dengan
semangat disiplin disertai rasa senang dan gembira.
Komitmen/janji Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Palu
a. Siap memberikan pelayanan terbaik dan tercepat
untuk mencapai kepuasan masyarakat dalam
perizinan;
b. Siap mengikuti globalisasi dalam pelayanan perizinan;
c. Siap menjadikan motor dalam menggerakkan arus
investasi di Kota Palu dalam perizinan;
d. Siap menjalankan perizinan terpadu di Kota Palu.
D. Ruang Lingkup Tugas
Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Palu secara lengkap dapat dilihat gambar berikut :
- 10 -
Adapun Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu,
terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
b. Unsur Pembantu
1. Sekretaris
a. Sub Bagian Keuangan dan Asset
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
c. Sub Bagian Perencanaan Program
2. Bidang Pelayanan Administrasi dan Koordinasi, terdiri dari :
- 11 -
a. Sub Bidang Koordinasi
b. Sub Bidang Pelayanan Administrasi
3. Bidang Penetapan dan Penerbitan, terdiri dari :
a. Sub Bidang Penetapan
b. Sub Bidang Penerbitan
4. Bidang Pemantauan dan Pengaduan, terdiri dari :
a. Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi
b. Sub Bidang Informasi dan Pengaduan
Badan Pelayanan Perizinan Kota Palu, melalui Peraturan Walikota
Palu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Satuan Organisasi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu,
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah
dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan
dibidang administrasi pelayanan perizinan serta tugas
Pembantuan sesuai denganketentuan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Badan
menyelenggarakan fungsi
a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang
pelayanan perizinan;
b. Penyelenggaraan pembinaan, pengumpulan dan pengolahan
data, penyusunan rencana dan program bidang pelayanan
perizinan;
c. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta
evaluasi pelaksanaan tugas bidang pelayanan perizinan;
- 12 -
d. Pengelolaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang
Pelayanan perizinan;
e. Penyelenggaraan ketatausahaan dan tatalaksana;
f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
sesuai tugas pokok dan fungsi.
Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan
dalam rangka penyusunan program dan tugas pelayanan
administrasi secara terpadu dan terkoordinasi dengan bidang-
bidang sesuai ruang lingkup tugas satuan organisasi di
lingkungan badan.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan
fungsi :
a. Pelaksanaan perencanaan program kerja;
b. Pengelolaan keuangan dan aset;
c. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan umum;
d. Pelaksanaan urusan evaluasi dan pelaporan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris dibantu oleh :
(1) Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas pokok dan
fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data,
minimal Pejabat Esselon IV.a Kasubid Informasi dan
Pengaduan di ruang/loket pengaduan Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu
- 78 -
2. Untuk mendapatkan layanan pengaduan tidak
dikenakan biaya. Biaya yang timbul adalah hanya untuk
akses internet
3. Berdasarkan pencatatan tersebut diatas, Kasubid
Informasi dan Pengaduan menyampaikan/koordinasi
kepada bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan
masyarakat yang masuk
4. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan
ringan, maka Kasubid Informasi dan Pengaduan akan
menjawab secara langsung
5. Pengaduan melalui surat/tertulis, akan langsung dibalas
melalui surat atau telepon dengan yang bersangkutan
(pihak pengadu)
6. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori sedang,
maka masalah yang ada perlu dikoordinasikan dengan
Kepala Bidang yang bersangkutan dan Kepala Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu. Hasil keputusan dari
koordinasi akan disampaikan kepada yang
bersangkutan.
7. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka
masalah – masalah yang ada akan dikoordinasikan
antara Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
dengan SKPD Teknis terkait dan Walikota Cq Sekretaris
Daerah. Hasil Koordinasi akan disampaikan secara
langsung kepada yang bersangkutan.
8. Pengaduan masyarakat baik secara tertulis, melalui
internet, via telepon maupun secara langsung akan
dicatat dan dipilah oleh Kepala Sub Bidang Informasi
dan Pengaduan dan dicatat dalam buku pengaduan yang
terdiri dari tanggal pengaduan, identitas pengadu, jenis
pengaduan dan bobot pengaduan yang kemudian
diserahkan kepada Kepala Bidang untuk diperiksa dan
- 79 -
apabila perlu perbaikan maka laporan tersebut
diserahkan kembali kepada Kasubid Informasi dan
Pengaduan untuk diperbaiki dan diperiksa kembali dan
selanjutnya disetujui oleh Kepala Bidang yang
bersangkutan.
9. Asas dan prinsip penanganan pengaduan :
a. Asas
Asas keprofesionalan, yakni pelaksana
pelayanan harus memiliki kompetensi yang
sesuai dengan bidang tugas
Asas persamaan perlakun, yakni setiap
penerima pelayanan berhak mendapatkan yang
adil
Asas keterbukaan, yakni setiap penerima
pelayanan dapat dengan mudah mengakses
dan memperoleh informasi terkait pelayanan
penanganan pengaduan
Asas akuntabilitas, yakni proses
penyelenggaraan pelayanan pengaduan harus
dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana
ketentuan peraturan perundang-undangan
Asas kecepatan, kemudahan, dan
keterjangkauan, yakni pelayanan pengaduan
diselenggarakan secara cepat, mudah, dan
terjangkau
b. Prinsip
Obyektivitas, yakni kegiatan penanganan
pengaduan harus berdasarkan fakta atau bukti
yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu
Koordinasi, yakni kegiatan penanganan
pengaduan harus dilaksanakan dengan
- 80 -
kerjasama yang baik antar pejabat yang
berwenang dan terkait berdasarkan
mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang
berlaku
Efektivitas dan efesiensi, yakni kegiatan
penanganan pengaduan harus dilaksanakan
secara tepat sasaran, hemat waktu, dan biaya
Kehati-hatian, yakni penanganan terhadap
suatu pengaduan dilakukan secara berhati-hati
dan apabila dibutuhkan harus dijaga
kerahasiaannya sebagaimana ketentuan
peraturan perundang-undangan
10. Ruang lingkup
Penyalahgunaan wewenang
Hambatan dalam pelayanan masyarakat
Korupsi, kolusi, dan nepotisme
Pelanggaran disiplin pegawai
11. Setiap hasil kegiatan penanganan pengaduan
masyarakat dicatat dalam betuk laporan kepada Kepala
Bidang Pemantauan dan Pengaduan dan akan
diserahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu sebagai laporan bulanan.
C. Evaluasi dan Pengendalian Pelayanan
Evaluasi dan pengendalian pelayanan yang ada di Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu dilaksanakan oleh Sub
Bidang Pemantauan dan Evaluasi terutama pada :
1.Evaluasi Waktu Penyelesaian Izin
Evaluasi waktu penyelesaian izin ini didapat dari Kartu
Monitoring dan Evaluasi perjalanan berkas permohonan
tiap izin yang telah diisi oleh tiap petugas (tanggal kirim
- 81 -
dan tanggal terima) sesuai mekanisme/alur perjalanan
berkas permohonan yang dibuat rangkap 2 (dua), yaitu
melekat pada berkas permohonan izin tersebut dan Untuk
Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi. Sehingga dari Kartu
tersebut akan dikumpulkan setiap waktu apabila
permohonan tersebut sudah ditanda tangani oleh Kepala
Badan untuk mengetahui waktu penyelesaian izin, dan
akan diketahui pula apabila permohonan izin tersebut
terlambat dari standar waktu yang telah ditetapkan maka
akan diketahui keterlambatannya di bagian/petugas yang
mana.
2.Evaluasi permohonan izin yang tidak dapat diproses ini
untuk mengetahui kendala - kendalanya, apakah di
persyaratannya atau di ketentuan perizinan berdasarkan
peraturan yang berlaku (Perda/Perwali), sehingga dengan
evaluasi ini akan di minimalisasi permohonan izin yang
nantinya tidak dapat di proses/ditolak sejak berada di loket
permohonan izin.
a. Pengendalian pelayanan perizinan di Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu di utamakan
pada pelaksanaan sebagai berikut mengirimkan
surat pemberitahuan kepada pemohon dimana SK
Izin sudah terbit belum diambil oleh pemohon yang
sebelumnya sudah ada pemberitahuan lewat
telepon.
b. Mendatangi secara langsung pemohon, jika SK Izin
sudah terbit, tetapi dalam waktu 1 (satu) bulan SK
Izin sudah terbit tersebut belum diambil.
c. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon
yang masa berlaku SK Izin telah habis,
pemberitahuan dilakukan 1 (satu) bulan sebelum
masa berlaku berakhir.
- 82 -
D. Kepuasan pelanggan
Kepuasan pelanggan ini di dapat berdasarkan hasil kuesioner
yang disebar pada masyarakat/pemohon yang datang di
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu baik yang
akan mengambil izin maupun yang akan memasukan
permohonan izin. Adapun ketentuan untuk mendapatkan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Palu sebagai berikut :
1) Penyebaran kuesioner dilakukan dalam waktu 6 (enam)
bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
2) Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh
pelanggan/pemohon dengan penjelasan dari petugas
atau sebaliknya. Pengumpulan data kuesioner mengacu
pada Petunjuk Teknis Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM), petugas loket mengumpulkan kuesioner setelah
kuesioner terisi.
3) Kuesioner yang sudah diisi diserahkan oleh petugas
loket kepada Sub Bidang Pemantauan dan Eavaluasi
untuk diproses lebih lanjut.
4) Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi menganalisa hasil
kuesioner tersebut untuk memperoleh gambaran tingkat
pemenuhan kepuasan pelanggan terhadap produk dan
pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Palu.
5) Berdasarkan Pedoman Pengolahan Data IKM akan
diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang kenyatakan
tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu.
6) Hasil analisa dapat disajikan dalam nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat yang dipantau dari berbagai
unsur.
- 83 -
7) Jika dari hasil pengolahan data diperoleh Nilai Indeks <
2.51 atau 62.51 (kurang baik), maka diperlukan
tindakan perbaikan dengan meminta bagian terkait
mengisi formulir permintaan tindakan koreksi.
8) Pelaksanaan tindakan perbaikan untuk menjaga tingkat
kepuasan pelanggan ini dilakukan dengan mengacu
pada tindakan koreksi.
9) Dari hasil analisa data yang telah dilakukan, untuk
menjaga agar tingkat kepuasan pelanggan dapat
dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, dibuat
perencanaan tindak lanjut untuk terus-menerus
melakukan perbaikan.
10) Target nilai capaian IKM ini minimal adalah 75 %.
E. Pelayanan Aparatur/Petugas
Pelayanan aparatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Palu merupakan penjabaran uraian tugas petugas Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu berdasarkan
Keputusan Walikota Palu Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota sebagai berikut
- 84 -
A. Bagian SekretariatSub Bagian Kepegawaian dan UmumStaf /Petugas Penomoran SK dan Pengambilan Izin diLoket Pengambilan dan Legalisir Izin.Standar Pelayanan Kerja :
a. Pemberian Nomor SK semua jenis perizinan secaramanual dan setelah ditandatangani oleh KepalaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu
b. Membukukan tiap jenis izin yang diambil olehpemohon dalam Buku Ekspedisi Pengambilan Izinsetelah membayar retribusi/pajak di LoketPembayaran (Bank Sulteng)
c. Membuat Buku Laporan tiap bulan untuk setiapjenis izin yang diterbitkan/diberi Nomor SK, baikyang telah diserahkan ke Pemohon, atau yang belum
d. Memberikan informasi kepada pemohon untukpermohonan izin yang sudah terbit/yang sudahdiberi Nomor SK
e. Legalisir Izin yang diterbitkan oleh Badan PelayananPerizinan Terpadu dengan menunjukan aslinya,kemudian diserahkan ke Kepala Sub Kepegawaiandan Umum dan atau Sekretaris untukditandatangani
f. Mengagendakan legalisir izin yang dikeluarkan olehBadan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palukedalam Buku Legalisir Surat Izin (dibedakan untuktiap jenis izin)
g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh KasubagKepegawaian dan Umum
Staf/Petugas Ketatausahaan, Ketatalaksanaan danKearsipanStandar Pelayanan Kerja :
a. Menerima surat dan membukukan ke dalam BukuPenerimaan Surat Masuk
b. Menyiapkan surat masuk untuk diajukan ke KepalaSub Bagian Kepegawaian dan Umum untukdimintakan disposisi kepada Kepala Badan melaluiSekretaris
c. Mengarsipkan surat masuk dan hasil disposisiketempat yang aman secara rapi dan mudah dicariapabila diperlukan (arsip surat masuk di arsip perbulan)
d. Memberi nomor surat keluar sesuai dengan sifat danjenis surat ke dalam Buku Surat Keluar
e. Memberi salinan kepada Bidang pembuat surat(pengolah) setelah diberi nomor surat keluar dan
- 85 -
mengarsipkan surat keluar ketempat yang aman danmudah dicari (arsip surat keluar diarsip perbulan)
f. Membuat Buku Ekspedisi dan atau Tanda TerimaPenerima Surat Keluar yang akan dibawa olehPetugas yang mengantar Surat Keluar tersebutsesuai dengan tujuan surat
g. Mengetik surat untuk kebutuhan tata usaha BadanPelayanan Perizinan Terpadu atas perintah KepalaSub Bagian Kepegawaian dan Umum
Staf/Petugas Pelaksana Administrasi Kepegawaian,Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan PerlengkapanStandar Pelayanan Kerja :
a. Melaksanakan tugas administrasi kepegawaian (gajiberkala, kenaikan pangkat, DP3, cuti, arsip file tiappegawai, absensi/daftar hadir, dls)
b. Menghimpun dan menyusun dan membuat laporantiap bulan kebutuhan perkantoran tiap Bidang
c. Mengagendakan semua kebutuhan bidang di dalamBuku Rumah Tangga
d. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Subbagian Umum
Sub Bagian Keuangan dan Aset
Staf/Petugas Bendahara PengeluaranStandar Pelayanan Kerja :
a. Membuat SPP & SPM Badan Pelayanan PerizinanTerpadu
b. Buku Pembantu Bendahara Pengeluaranc. Buku Besar, Buku Besar Pembantu, Laporan
Keuangand. Membuat kelengkapan SPP-L5 pengadaan barang &
jasae. Melaksanakan akuntansi Badan Pelayanan Perizinan
Terpaduf. Membuat Laporan Keuangan dan Aset Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu.g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala
Sub.Bag.Keuangan
Staf/Petugas Pembantu Bendahara PengeluaranStandar Pelayanan Kerja :
a. Melaksanakan tugas Bendahara Gajib. Membantu beban tugas Bendahara Pengeluaranc. Membuat Jurnal, Buku Besar, Buku Besar
e. Inventaris barang yang ada di Kantor BadanPelayanan Perizinan Terpadu
f. Mengagendakan Keluar - Masuk PeralatanPerkantoran dalam Buku Keluar - Masuk Barangyang tiap bulan dilaporkan ke atasan langsung
d. Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan KepalaSub Bag Keuangan dan asset
Sub Bagian Perencanaan Program
Staf/Petugas Perencanaa ProgramStandar Pelayanan Kerja :
a. Menyusun Renstra dan Renjab. Menyusun RKA dan DPAc. Menyusun Penetapan Kinerja ( PK )d. Menyusun Laporan dan Dokumentasi Pelaksanaan
Program dan Kegiatane. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan
Publik (SPP)f. Menyusun LAKIPg. Menyampaikan data hasil pembangunan dan
informasi terkait pelayanan perizinan melaluiWebsite Badan Pelayanan Perizinan Terpadu danPemerintah Daerah
h. Melaksanakan tugas Kepala Sub Bag PerencanaanProgram
B. Bidang Pelayanan
Staf /Petugas Pelayanan di Loket Penerimaan PermohonanIzinStandar Pelayanan Kerja :
a. Memberikan formulir dan menginformasikan tatacara pengisian formulir dan kelengkapanpersyaratan permohonan Izin kepada pemohon
b. Menerima permohonan izin dan memeriksaPersyaratan administrasi dan teknis sesuaiketentuan yang berlaku di Kota Palu
c. Menolak permohonan izin yang tidak lengkappersyaratan administrasi dan teknis sesuaiketentuan
d. Memasukan data permohonan ke Program AplikasiPerizinan Perizinan
e. Memberi Tanda Terima Permohonan ke pemohonyang mengajukan Izin
f. Mendata/mengagendakan permohonan izin kedalam Buku Permohonan untuk setiap izin pada
- 87 -
hari kerja dan diserahkan ke Bagian Pemrosesanbersamaan dengan berkas permohonan izin untukdilanjutkan ke Kepala Sub Bidang Pelayanan
g. Membuat Laporan Penerimaan Permohonan tiapjenis izin setiap bulan yang diketahui oleh KepalaBidang
h. Memanggil pemohon untuk dilengkapi bagipermohonan izin yang kurang persyaratanadministrasi maupun kesalahan teknis perizinanberdasarkan masukan dari Kepala Bidang atau TimTehnis Perizinan
i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh KepalaBidang
Petugas Penerimaan izin semuanya berada di LoketPenerimaan untuk menangani semua permohonan izinyang didelegasikan Walikota kepada Badan PelayananPerizinan Terpadu Kota Palu, yaitu :
1. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )2. Izin Gangguan ( IG/HO )3. Izin Trayek4. Izin Reklame5. Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK )6. Izin SIUP7. Tanda Daftar Perusahaan8. Surat Izin Usaha Industri9. Tanda Daftar Usaha Parawisata10. Izin Praktek Tenaga Kesehatan dan Sarana
Kesehatan11. Tanda Daftar Gudang12. Izin SIUP MB13. Izin Penanaman Modal.
Staf /Petugas Koordinasi.Standar Pelayanan Kerja :
a. Menerima, memeriksa kelengkapan danmemverifikasi keabsahan berkas permohonan izindari pemohon
b. Mencatat dan memberi nomor pendaftaran padaberkas permohonan izin
c. Menerima berkas permohonan izin untuk diverifikasilebih lanjut, jika tidak sesuai dikembalikan ke stafpelayanan administrasi jika sesuai diserahkan keKabid Pelayanan Administrasi dan Koordinasi
d. Menerima berkas permohonan izin untuk disetujuie. Mengantar dan menyerahkan berkas permohonan
- 88 -
izin ke instansi teknis terkait setelah di registeruntuk diproses lebih lanjut hingga pencetakkan izin
f. Membuat Laporan Koordinasi tiap jenis izin setiapbulan yang diketahui oleh Kepala Bidang
c. Bidang Penetapan dan Penerbitan
Petugas Penetapan IzinStandar Pelayanan Kerja :
a. Memproses SKRD dan bukti bayar sesuai denganketetapan
b. Mencetak SKRD dan bukti bayar sesuai denganketetapan Retribusi Daerah
c. Menyusun Laporan Penetapan sesuai izin yang telahditetapkan
d. Melaporkan dan menyusun laporan penerimaanberdasarkan izin ketetapan Retribusi Daerah
Petugas Penerbitan IzinStandar Pelayanan Kerja :
a. Pengecekan kembali kelengkapan administrasi danpersyaratan teknis, memproses surat keputusanatas penerbitan izin, menyerahkan danmengarsipkan dokumen izin yang diterbitkan
b. Mencetak izinc. Penyusunan Laporan Penerbitan izin yang
diterbitkand. Melaporkan dan menyusun laporan berdasarkan
jenis-jenis izin
D Bidang Pemantauan dan Pengaduan
Staf/Petugas PemantauanStandar Pelayanan Kerja :
a. Melaksanakan fasilitasi pengukuran IKM dan IPMb. Evaluasi pelaksanaan pelayananc. Evaluasi ketepatan waktu penyelesaian izind. Melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang
Pemantauan dan Evaluasi
Staf/Petugas Informasi dan PengaduanStandar Pelayanan Kerja :
a. Memberikan informasi terkait perizinan, minimalpada persyaratan izin, mekanisme perizinan, biayadan waktu penyelesaian izin baik melalui medialangsung maupun telp
- 89 -
IV. PENUTUP
Sesuai dengan semangat Otonomi Daerah, maka peningkatan
pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah bersama aparaturnya
merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan. Penyusunan
Standar Pelayanan Publik (SPP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Palu merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Palu dalam
meningkatkan kualitas kinerja pelayanan kepada masyarakat,
khususnya dibidang pelayanan perizinan.
Standar Pelayanan Publik (SPP) merupakan pedoman baku bagi
organisasi Pemerintah dan Aparatur Pemerintah Kota Palu
khususnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu dalam
menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien
sehingga menjamin kualitas layanan sesuai dengan Perundang-
undangan yang berlaku. Standar Pelayanan Publik (SPP) ini
mencakup jenis pelayanan perizinan yang didalamnya berisi
penjelasan tentang dasar hukum, persyaratan,
mekanisme/prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk
layanan, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan
b. Mengarahkan tamu yang ada keperluan denganBadan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu
c. Membantu pemohon terkait tata cara mengajukanpermohonan izin sesuai dengan ketentuan terutamadidalam memperoleh persyaratan
d. Menerima telp dan mengarahkannyae. Menyelesaikan permasalahan pengaduanf. Melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Pengaduan
dan Informasig. Menyampaikan data hasil pembangunan dan
informasi terkait pelayanan perizinanh. Menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi secara