Page 1
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 1 -
LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR :
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA PALU
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kegiatan pelayanan publik atau disebut juga dengan pelayanan
umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah masih dinilai
kurang dapat memenuhi tugasnya sesuai dengan harapan
masyarakat dan salah satu yang menjadi penyebabnya adalah
birokrat dan bentuk birokrasinya yang berbelit-belit. Hal itu
terlihat dari banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat baik
itu disampaikan secara langsung maupun lewat media massa,
olehnya itu diperlukan komitmen yang tegas dan jelas dari
pemerintah.
Dengan pendelegasian kewenangan dan penyusunan Standar
Pelayanan sangat diharapkan agar penyelenggaraan pelayanan
bisa dilaksanakan secara efektif dan efesien serta membuka
peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan investasi
dan melakukan inovasi serta peningkatan kualitas pelayanan.
B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan standar pelayanan adalah memberikan kepastian,
meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan
penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Sasaran standar pelayanan adalah agar penyelenggara pelayanan
mampu menerapkan standar pelayanan dengan baik dan
konsisten.
Page 2
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 2 -
C. Pengertian
1) Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
2) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut
penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara,
koorporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan Dinas
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan
pelayanan publik;
3) Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya
disebut penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara
pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi
penyelenggara negara, koorporasi, lembaga independen yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan
pelayanan publik dan Dinas hukum lain yang dibentuk
semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
4) Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi
keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam
standar pelayanan;
5) Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun
penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun Dinas
hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat
pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak
langsung.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup standar pelayanan ini meliputi :
1. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Perizinan
2. Standar Pelayanan Perizinan
3. Informasi, Prosedur Pengaduan dan Evaluasi Pelayanan
Perizinan.
Page 3
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 3 -
BAB II
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN
PELAYANAN PERIZINAN
A. VISI
Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan agar dapat berkarya
secara konsisten, antisipatif dan inovatif. Berdasarkan kondisi
umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi
kedepan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Palu memiliki visi sebagai berikut :
PELAYANAN TERPADU BERDAYA SAING
Hal tersebut sebagai upaya untuk merealisasikan harapan dan
tujuan yang tertuang dalam visi, maka sumber daya aparatur
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Palu harus dapat memahami secara utuh pokok sorotan dalam
pemahaman visi 2016 – 2021 yaitu:
1) Pelayanan Perizinan Terpadu menggambarkan model pelayanan
yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan
proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap
penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
2) Berdaya saing merupakan kemampuan menghadapi tantangan
persaingan baik tingkat nasional maupun internasional.
B. MISI
Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh
organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil
dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh
pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal
organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta
hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Sehubungan hal
tersebut,
Page 4
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 4 -
maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu mempunyai misi sebagai berikut :
1. MENINGKATKAN KUALITAS APARATUR DALAM
PELAYANAN
2. MENINGKATKAN PELUANG INVESTASI DAN
MENDORONG TERWUJUDNYA IKLIM PENANAMAN
MODAL
Hal tersebut mencerminkan bentuk pelayanan secara paripurna
yang memenuhi prinsip-prinsip pelayanan. Prinsip – prinsip
pelayanan dimaksud yaitu :
1) Keterpaduan, Pelaksanaan pelayanan mulai dari proses
penerimaan berkas sampai dengan penandatanganan
dilaksanakan dalam satu OPD, dan atau terpadu dalam satu
tempat;
2) Ekonomis, Biaya yang dikeluarkan lebih kecil atau lebih
rendah;
3) Koordinasi, Proses atau cara pelaksanaan pelayanan tidak
saling bertentangan;
4) Pendelegasian atau Pelimpahan Kewenangan,
Penyederhanaan tugas, hak, wewenang, kewajiban dan
pertanggungjawaban oleh Wali Kota kepada Kepala PTSP yang
ditetapkan dalam suatu penjabaran tugas secara jelas;
5) Akuntabilitas, keadaan untuk dipertanggungjawabkan, setiap
kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan;
dan
6) Aksesibilitas, Kemudahan yang diperoleh seseorang terhadap
suatu objek pelayanan.
C. MOTO DAN KOMITMEN PELAYANAN
Moto Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu, yaitu :
“ KAMAI RI PALU ”
Page 5
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 5 -
Dengan arti sebagai berikut :
KAMAI, yang bermakna :
Kami Melayani Anda Dengan Integritas;
RI yang bermakna :
Ramah dan Ikhlas.
PALU yang bermakna :
Pasti, Akuntabel, Profesional dan Unggul.
Komitmen/ janji Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Palu :
Siap memberikan pelayanan terbaik dan tercepat untuk
mencapai kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan;
Siap mengikuti setiap peraturan perundang-undangan dalam
pelaksanaan pelayanan perizinan;
Siap menjadi penggerak investasi di Kota Palu dalam proses
pelayanan perizinan.
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 14 Tahun 2017
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Struktur Organisasi
dapat dilihat pada gambar berikut :
Page 6
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 6 -
Page 7
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 7 -
Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
A. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
B. Unsur Pembantu
1) Sekretaris, terdiri dari :
a. Sub Bagian Keuangan
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
c. Sub Bagian Perencanaan dan Program
2) Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari :
a. Seksi Pelayanan Administrasi
b. Seksi Validasi Data, Peninjauan Lapangan dan Penetapan;
c. Seksi Penerbitan;
3) Bidang Pengendalian Penanaman Modal terdiri dari :
a. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penananaman Modal;
b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
c. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
4) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Investasi
Daerah terdiri dari :
a. Seksi Informasi dan Promosi Investasi;
b. Seksi Pengembangan Iklim Investasi;
c. Seksi Perencanaan Potensi Investasil;
5) Bidang Sistim Informasi, Regulasi dan Evaluasi terdiri dari :
a. Seksi sistem Informasi dan Pegolahan Data
b. Seksi Regulasi dan Dokumentasi;
c. Seksi Evaluasi dan Pegaduan
Page 8
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 8 -
Dengan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
KEPALA DINAS
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Daerah di bindang penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas
menyelenggarakan fungsi :
a) Perumusan kebiajakan urusan penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;
b) Pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d) Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
e) Pelaksnaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait
dengan tugas dan fungsing;
SEKRETARIS
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,
pelaksanaan dan pemberiaan dukungan administrasi kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan bahan perumusan rencana kerja pengelolaan
kepegawaian dan umum, keuangan dan asset serta
perencanaan dan program;
b) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pengelolaan
kepegawaian dan umum, keuangan dan aseet serta
perencanaan dan program
c) Penyiapan bahan pembinaan tekhnis operasional, pelayanan
administrasi, keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan
umum;
Page 9
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 9 -
d) Penyiapan bahan pengendaliaan dan pemantauan
penyelenggaraan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian,
rumah tangga dan umum;
e) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan
kesekretarian;
f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.;
Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris dibantu oleh :
1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas meliputi:
a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub
Bagian kepagawaian dan umum;
b. Melaksanakan urusan surat-menyurat dokumentasi dan
kearsipan;
c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan urusan rumah
tangga, perlengkapan, kebersihan, keamanan, dan ketertiban
kantor;
d. Melaksanakan penyusunan bahan ketatalaksanaan tugas
dinas;
e. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian
berkenaan dengan informasi kepegawaian, kenaikan pangkat,
gaji berkala, pensiun, pegawai, kartu istri/kartu suami,
tabungan dan asuransi pegawai, penghargaan, peningkatan
kesejahteraan pegawai, menyiapkan bahan mengikuti
pendidikan pelatihan, dan ujian dinas;
f. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaran
rapat-rapat dinas;
g. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap
Aparatur yang melaksanakan pelanggaran disiplin sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian
Kepegawaian Umum; dan
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Page 10
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 10 -
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas, meliputi:
a. Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program dan
kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Asset;
b. Melaksanakan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan,
akutansi, pembukuan keuangan, dan pelaporan keuangan,
serta penyusunan bahan tanggapan pemeriksaan;
c. Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi
pertanggungjawaban keuangan;
d. Melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan
daftar gaji serta tambahan penghasilan;
e. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
f. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap
aparatur yang melaksanakan pelanggaran disiplin sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan
prasarana perlengkapan kantor serta pengadaan,
penyimpanan, pendistribusian serta inventarisasi;
h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian
Keuangan dan Asset; dan
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
3. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas, meliputi;
a. Melaksanakan penyiapan penyusupan rencana program dan
kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program;
b. Melaksanakan koordinasi penyiapan penyusunan rencana
strategis dan program kerja;
c. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap
Aparatur yang melaksanakan pelanggaran disiplin sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian
Perencanaan Program; dan
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Page 11
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 11 -
BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Daerah
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan,
Pengembangan dan Informasi Potensi Daerah.
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Daerah dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi, meliputi :
a. Penyiapan penyusunan rencana dan program kerja bidang
perencanaan dan pengembangan potensi daerah;
b. Penyiapan pelaksanaan perencanaan program kerja bidang
perencanaan dan pengembangan potensi daerah;
c. Penyiapan bahan pengkajian kebijakan dan rencana
penanaman dan pengembangan potensi daerah;
d. Penyiapan perumusan dan pengusulan kebijakan, pedoman
dan rencana kebijakan pelayanan dan usaha penanaman
modal;
e. Penyiapan bahan pengembangan peluang dan potensi
penanaman modal;
f. Penyiapan, pengoordinasiaan, pengkajian, perumusan dan
penyusunan materi promosi usaha dan penanaman modal;
g. Penyiapan kegiatan pameran, misi investasi dan promosi
lainnya serta mengoordinasikan pihak – pihak tersebut;
h. Penyiapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur
yang melakukan pelanggaran disiplin terkait peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pelayanan dibantu
oleh :
1. Seksi Perencanaan Potensi Investasi mempunyai tugas,
meliputi :
a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan
seksi perencanaan potensi investasi;
b. Melaksanakan pengkajian data dan informasi bahan
penyiapan penyusunan rencana penanaman modal;
Page 12
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 12 -
c. Melaksanakan penyusunan rencana peluan dan potensi
investasi serta pengembangan iklim investasi;
d. Melaksanakan penyusunan rencana terpadu penanaman
modal serta;
e. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap
aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin terkait
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi
Perencanaan Potensi dan Investasi; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Seksi Pengembangan Iklim Investasi mempunyai tugas,
meliputi :
a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan
Seksi Pengembangan Iklim Investasi;
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian
bahan/data untuk penyusunan pengembangan iklim
investasi;
c. Melaksanakan, menganalisa dan mengembangkan peluang
investasi serta mengoordinasikannya ke pihak terkait;
d. Melaksankan penyiapan usulan bidang usaha yang perlu
dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan
mendapat prioritas tinggi;
e. Melaksanakan usulan dan pemberiaan fasilitas penanaman
modal diluar Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal nasional;
f. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap
aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin terkait
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi
Pengembangan Iklim Investasi; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Seksi Informasi dan Promosi Investasi mempunyai tugas,
meliputi :
a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan
Seksi Informasi dan Promosi Investasi;
b. Melaksanakan kegiatan promosi dalam rangka
mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal;
Page 13
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 13 -
c. Mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah terkait
dalam pameran promosi daerah;
d. Melaksanakan kegiatan pameran, misi investasi dan
promosi lainnya serta mengoordinasikan dengan pihak
terkait;
e. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap
aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin terkait
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi
Informasi dan Promosi Investasi; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN
Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang
pelayanan perizinan dan non perizinan.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pelayanan Perizinan
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja
bidang pelayanan perizinan;
b. Penyiapan pelaksanaan perencanaan program kerja bidang
pelayanan perizinan;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi
pelayanan perizinan, penetapan dan penerbitan;
d. Penyiapan pelaksanaan validasi data dan peninjauan lapangan;
e. Penyiapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur
yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
f. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja
Bidang Pelayanan Perizinan; dan
g. Penyiapan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Page 14
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 14 -
Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pelayanan dibantu oleh
1. Seksi pelayanan Administrasi mempunyai tugas, meliputi:
a. Melaksanakan Penyusunan rencana program dan kegiatan
Seksi Pelayanan Administrasi;
b. Melaksanakan pemberian informasi dan formulir yang terkait
dengan persyaratan perizinan;
c. Melaksanakan Pelayanan penerimaan pengajuan permohonan
perizinan dan penyerahan izin;
d. Melaksanakan penelitian dan pengecekan kelengkapan
persyaratan perizinan;
e. Melaksanakan penolakan, pembatalan, dan pencabutan izin;
f. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap
Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pelayanan
Adminstrasi; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Seksi validasi Data,Peninjauan Lapangan dan Penetapan
peninjauan lapangan dan penetapan mempunyai tugas, meliputi:
a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan Kegiatan
Seksi Validasi data, Peninjauan Lapangan, dan Penetapan;
b. Melaksanakan koordinasi tim teknis berkaitan dengan kegiatan
pelayanan perizinan;
c. Melaksanakan validasi terhadap proses dan mekanisme
pemberian pelayanan perizinan;
d. Melaksanakan verifikasi data dan peninjauan lapangan;
e. Melaksanakan penyiapan berita acara hasil penelitian
lapangan;
f. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi penerbitan,
penolakan, pembatalan dan pencabutan izin;
g. Melaksanakan penelitian, pemeriksaan, serta keabsahan
besaran biaya perizinan;
h. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap
Aparatur yang melakukan pelangaran disiplin sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
Page 15
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 15 -
i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Validasi
data, Peninjauan lapangan dan Penetapan; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Seksi penerbitan mempunyai tugas, meliputi:
a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan
Seksi Penerbitan;
b. Melaksanakan penetapan keputusan penerbitan surat izin;
c. Melaksanakan pembatalan dan pencabutan izin;
d. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap
Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja seksi penerbitan;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
BIDANG PENGENDALIAN DAN PENANAMAN MODAL
Bidang Pengendalian dan Penanaman Modal mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan
Pemerintahan dibidang pengendalian penanaman modal,
memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan evaluasi
terhadap penyelenggaraan kebijakan dan kegiatan.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengendalian
Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan penyusunan rencana dan program kerja bidang
pengendalian penanaman modal;
b. Penyiapan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan
bidang pengendalian penanaman modal;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan fasilitas
bantuan penyelesaian masalah penanaman modal;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan kegiatan
penanaman modal;
e. Penyiapan penjatuhan hukuman displin terhadap Aparatur
yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
Page 16
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 16 -
f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja bidang
pengendalian Penanaman; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya.
Dalam Pelaksanaan Tugasnya Kepala Bidang Pengembangan
Investasi dan Pengendalian dan Penanaman Modal dibantu Oleh :
1. Seksi pemantauan penanaman modal mempunyai tugas pokok,
meliputi:
a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan
Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pemantauan
pelaksanaan penanaman modal;
c. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan penanaman
modal yang telah mendapatkan persetujuan prinsip
berdasarkan laporan kegiatan perkembangan pelaksanaan
penanaman modal;
d. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap
Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai
peraturan perundang-undang yang berlaku;
e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi
pemantauan Pelaksanaan Penanaman modal; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Seksi pembinaan pelaksanaan penanaman modal mempunyai
tugas, meliputi:
a. Melaksanakan Penyusunan rencana program dan kegiatan
Seksi Pembianaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
b. Melaksanakan pembinaan perkembangan pelaksanaan
penanaman modal;
c. Melaksanakan fasilitas atas masalah yang timbul dalam
rangka pelaksanaan penanaman modal;
d. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanan penanaman
modal;
e. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap
Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Page 17
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 17 -
f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi
Pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Seksi pengawasan penanaman modal mempunyai tugas,
meliputi:
a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan
Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penanaman modal;
c. Melaksanakan kajian indikasi penyimpangan ketentuan
penanaman modal;
d. Melaksanakan penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk;
e. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap
Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai
peraturan perundang-undang yang berlaku;
f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
BIDANG SISTEM INFORMASI, REGULASI DAN EVALUASI
Bidang Sistem Informasi, Regulasi dan Evaluasi mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggaraan
urusan pemerintahan dibidang sistem teknologi informasi,
pengolahan data, regulasi, dokumentasi, evaluasi dan pengaduan.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Sistem Informasi,
Regulasi dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang
sistem informasi, regulasi, dan evaluasi;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan dan
pengembangan sistem teknologi informasi manajemen
pelayanan perizinan terpadu;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan atas berjalannya
program aplikasi pelayanan terpadu;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan
data base perizinan dan pemeliharaan data base perizinan;
Page 18
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 18 -
e. Penyiapan bahan penyusunan prosedur, mekanisme,
persyaratan sebagai dasar pelaksanaan untuk meningkatkan
pelayanan perizinan;
f. Penyiapan bahan koordinasi penyelesaian pengaduan dan
melakukan klarifikasi pengaduan;
g. Penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang
melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-
undang yang berlaku;
h. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang
Sistem Informasi, Regulasi, dan Evaluasi; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Sistem Informasi,
Regulasi dan Evaluasi dibantu oleh :
1. Seksi Sistem Informasi dan Pengolahan Data mempunyai
tugas, meliputi:
a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan
Seksi Sistem Informasi, regulasi, dan Evaluasi;
b. Melaksanakan Inventarisasi permasalahan dan pemecahannya
yang berhubungan dengan pengembangan teknologi informasi
dan sistema pelayanan;
c. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan penyusunan
data base perizinan sistema informasi manajemen pelayanan
perizinan terpadu;
d. Melaksanakan pengawasan atas berjalannya program aplikasi
pelayanan terpadu;
e. Melaksanakan evaluasi secara periodik terhadap Aparatur yang
melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku
f. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap
Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Sistem
Informasi dan pengolahan data; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Page 19
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 19 -
2. Seksi Regulasi dan Dokumentasi mempunyai tugas, meliputi:
a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan
Seksi Regulasi dan Dokumentasi;
b. Melaksanakan kajian dan menyiapkan bahan perumusan
regulasi;
c. Melaksanakan penyusunan prosedur, mekanisme, persyaratan
pelayanan perizinan;
d. Melaksanakan pengumpulan data, informasi peraturan
perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan
dengan data dan dokumentasi;
e. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan koordinasi
dengan instansi dan atau lembaga lainnya terkait regulasi;
f. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap
Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Regulasi
dan Dokumentasi; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Seksi Evaluasi dan pengaduan mempunyai tugas, meliputi:
a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan
Seksi Evaluasi dan Pengaduan;
b. Melaksanakan pengumpulan, pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan;
c. Melaksanakan survey kepuasan pelayanan;
d. Melaksanakan, menampung dan menindaklanjuti pengaduan
dari masyarakat;
e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelesaian
pengaduan dan melakukan klarifikasi pengaduan;
f. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap
Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai
peraturan perundang-undang yang berlaku;
g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Evaluasi
dan Pengaduan; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Page 20
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 20 -
E. Jenis - Jenis Pelayanan
1. Jenis Pelayanan Perizinan
Jenis pelayanan izin yang diselenggarakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Palu mulai dari penerimaan permohonan, pemrosesan dan
penandatanganan izin sejumlah 37 (Tiga Puluh tujuh) jenis.
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2017
terdiri dari :
1. Izin Mendirikan Bangunan;
2. Izin Gangguan;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Lingkungan
5. Izin Trayek/Operasi;
6. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB);
7. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
8. Surat Izin Usaha Peradagangan (SIUP);
9. Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
11. Tanda Daftar Gudang (TDG);
12. Izin Usaha Toko Modern;
13. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
15. Izin Praktik /Kerja Tenaga Kesehatan;
a. Izin Praktik Tenaga Medis :
- Dokter
- Dokter Gigi,
- Dokter Spesialis, dan
- Dokter Gigi spesialis
b. Izin Praktik /kerja Tenaga Psikologi klinis;
c. Izin Praktik/kerja tenaga keperawatan
d. Izin Praktik /kerja Tenaga kebidanan;
e. Izin Praktik /kerja Tenaga kefarmasian;
- Apoteker, dan
- Tenaga teknis kefarmasian
f. Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat :
- Epidemiolog Kesehatan,
Page 21
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 21 -
- Tenaga Promosi kesehatan dan Ilmu perilaku,
- Pembimbing kesehatan kerja,
- Tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan,
- Tenaga biostatistik dan kependudukan, dan
- Tenaga Kesehatan Dan Reproduksi Keluarga;
g. Izin kerja Tenaga kesehatan lingkungan
- Tenaga sanitasi lingkungan,
- Entomolog kesehatan, dan
- Mikrobiologi kesehatan
h. Izin Praktik /kerja Tenaga Gizi :
- Nutrisonis, dan
- Dietisien;
i. Izin Praktik/kerja keterapian fisik :
- Terapis Wicara,
- Fisioterapi,
- Akupuntur, dan
- Okupasi Terapi
j. Izin Praktik / kerja Keteknisian Medis :
- Refraksionis Optisien,
- Perekam medis dan informasi kesehatan,
- Teknik kardiovaskuler,
- Teknisi Pelayanan Darah,
- Teknisi Gigi,
- Penata Anastesi,
- Terapis Gigi dan Mulut,
- Audiologis;
k. Izin Praktik/kerja tenaga teknik biomedika :
- Radigrafer
- Elektromedis,
- Ahli teknologi Laboratorium Medik,
- Fisikawan Medik,
- Radioterapis,
- Ortotik Prostetik;
l. Izin Praktik/kerja tenaga Kesehatan Tradisional :
- Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan,
- Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;
Page 22
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 22 -
16. Izin Sarana Kesehatan :
a. Izin Apotek;
b. Izin Toko Obat;
c. Izin Optikal;
d. Izin Toko Alat kesehatan;
e. Izin Laboratorium Klinik Umum;
f. Izin Laboratorium Klinik Khusus;
g. Izin Mendirikan/Operasional Rumah Sakit Umum Kelas
C dan D
h. Izin Mendirikan/Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas
C
i. Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas)
j. Izin Mendirikan/Operasional Klinik
17. Izin Penyelenggaraan Reklame;
18. Tanda Daftar Usaha Parawisata;
a. Usaha Daya Tarik Wisata,
b. Usaha Kawasan Pariwisata,
c. Usaha Jasa Pramuwisata,
d. Usaha Jasa Informasi Pariwisata,
e. Usaha Penyediaan Akomodasi
f. Usaha Jasa Perjalanan Wisata
g. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
konferensi dan Pameran Dagang
h. Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
i. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
j. Usaha Jasa Transportasi Wisata;
k. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
l. Usaha Wisata Tirta;
m. Usaha Spa
19. Izin Klinik Hewan
20.Izin Pet Shop;
21.Izin Poultri Shop;
22.Izin Praktik Dokter Hewan;
23.Izin Rumah Sakit Hewan /Laboratorium Hewan;
24.Izin Rumah Potong Hewan/Unggas;
Page 23
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 23 -
25.Izin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas;
26.Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
27.Izin Toko Obat Hewan;
28.Izin Usaha Peternakan;
29.Izin Usaha Perikanan;
30.Izin Usaha Perpanjangan Izin mempekerjakaKerja asing,
31.Izin Prinsip PMDN
32.Izin Prinsip Perluasan PMDN;
33.Izin Prinsip Perubahan PMDN;
34.Izin Usaha PMDN;
35.Izin Usaha Perluasan PMDN;
36.Izin Usaha Perubahan PMDN; dan
37.Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri;
2. Loket Pelayanan Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu dalam pelaksanaan pelayanan menyediakan loket
yang terdiri dari :
a. Loket Informasi dan Pengaduan : petugas yang berada di
loket ini mempunyai tugas untuk menyediakan dan
melayani pemberian formulir permohonan izin, memberikan
informasi kepada pemohon terkait pelayanan perizinan
meliputi persyaratan administrasi, mekanisme pelayanan,
waktu penyelesaian, dan ketentuan retribusi bagi pemohon
yang akan mengajukan permohonan pemrosesan izin, serta
keterangan tentang izin yang masih dalam proses maupun
yang sudah diterbitkan. Petugas yang berada di loket ini
juga mempunyai tugas untuk menerima dan
menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan secara
langsung oleh pemohon sebagaimana ketentuan peraturan
dengan sikap yang ramah, komunikatif dan bersahabat.
b. Loket Pendaftaran Izin : petugas yang berada di loket ini
mempunyai tugas untuk menerima dan memeriksa
permohonan izin beserta kelengkapannya, mengembalikan
permohonan izin yang tidak lengkap kepada pemohon
untuk dilengkapi.
Page 24
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 24 -
Petugas diloket ini juga bertugas memverifikasi, mencatat
dan memberikan nomor register terhadap permohonan izin
yang dinyatakan lengkap dan memberi tanda terima berkas
permohonan kepada pemohon, serta menyerahkan berkas
permohonan izin kepada petugas pemrosesan untuk
diproses sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
c. Loket Penetapan Retribusi : petugas yang berada di loket ini
mempunyai tugas untuk mencetak Surat Ketetapan
Retribusi Daerah (SKRD) yang telah ditetapkan untuk
disampaikan kepada pemohon sebagai dasar pembayaran
retribusi.
d. Loket Pembayaran Retribusi : petugas yang berada di loket
ini bertugas untuk mencetak Surat Setoran Retribusi
Daerah (SSRD) yang kemudian diserahkan kepada
pemohon untuk dibayarkan ke loket Bank Sulteng.
e. Loket Penyerahan Izin dan Legalisasi : petugas yang berada
di loket ini mempunyai tugas menyerahkan izin yang telah
diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
Petugas diloket ini juga melayani legalisasi fotokopi izin
sesuai ketentuan yang berlaku.
Page 25
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 25 -
BAB III
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
A. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
Komponen Standar Pelayanan Yang Berkaitan Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) untuk IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN, meliputi :
1 Persyaratan : a. Syarat Administrasi :
1) Mengisi formulir permohonan
izin; 2) Data pemilik bangunan / foto
copy KTP;
3) Tanda bukti status kepemilikan
hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
4) Data kondisi / situasi tanah
(letak / lokasi dan topografi);
5) Surat persetujuan Lurah dan
masyarakat di sekitarnya; 6) Foto Copy Bukti Lunas PBB;
7) Dokumen analisis mengenai
dampak dan gangguan terhadap
lingkungan, atau upaya pemantauan lingkungan /
upaya pengelolaan lingkungan
bagi yang terkena kewajiban.
b. Syarat Teknis:
1) Gambar rencana / arsitektur
bangunan; 2) Gambar sistem struktur;
3) Gambar sistem utilitas;
4) Perhitunganstruktur dan/atau
bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah
bagi bangunan 3 (tiga) lantai
atau lebihbagi bangunan yang
kompleks;
5) Perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan
hunian rumah tinggal;
6) Data penyedia jasa perencanaan
bagi bangunan kompleks.
c. Syarat Penerbitan Duplikat IMB :
1) KTP;
2) Foto Copy Izin IMB Lama bila
ada; 3) PBB;
4) Surat Keterangan Hilang dari
Kepolisian Asli.
Page 26
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 26 -
3 Sistem,
Mekanisme dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan persyaratan,
biaya dan waktu yang
dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan
perizinan; 2) Pemohon mengisi formulir
dilengkapi persyaratan yang
telah ditetapkan;
3) Pemohon memasukkan formulir
dan persyaratan yang diperlukan ke loket
pendaftaran;
4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan
persyaratan;
5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon
untuk dilengkapi; 6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda
terima berkas
b. Tim kerja teknis OPD melakukan peninjauan
lapangan
c. Permohonan yang tidak
memenuhi syarat teknis,
berkasnya di kembalikan kepada pemohon
7) Jika permohonan disetujui,
maka :
a. Petugas menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD) berdasarkan
rekomendasi dan
menyerahkan kepada
pemohon untuk membayar ke loket Bank.
b. Petugas penerbitan
melakukan entry data untuk
proses penerbitan dokumen
perizinan yang selanjutnya ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu. 8) Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan.
Page 27
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 27 -
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: Jangka Waktu Penyelesaian Izin dan
Masa Berlaku 1) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu menerbitkan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB)
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja untuk bangunan
sederhana dan 21 (dua puluh
satu) hari kerja untuk
bangunan kompleks;
2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berlaku selama bangunan
tersebut tidak mengalami
perombakan, penambahan,
balik nama kepemilikan atau beralih fungsi.
5 Biaya / Tarif : 1) Biaya administrasi pendaftaran ditetapkan sebesar Rp. 10.000,-
/unit;
2) Biaya pembuatan duplikat
IMB/legalisasi ditetapkan
sebesar 15% dari biaya retribusi IMB;
3) Biaya pemutakhiran data/balik
nama ditetapkan sebesar 50%
dari biaya retribusi IMB; 4) Biaya papan dan plat IMB
masing-masing ditetapkan
sebesar Rp. 35.000,-/buah
Rumus Retribusi Bangunan L x It x Tk x HS
Prasarana Gedung
V x It x Tk x HS
Ket : L = Luas (m2)
It = Indeks Terintegrasi
Tk = Tingkat Kerusakan
HS = Harga Satuan (Rp.) V = Volume (m, m2, m3, unit)
1. Gedung
2. Prasarana Gedung
a. Konstruksi Pembatas/Penahan/ Pengaman
Tanggul/Retaining Wall
Tanggul/Retaining Wal
Turap Batas Kavling/Persil
Page 28
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 28 -
b. Konstruksi Penanda Masuk Lokasi
Gapura
Gerbang
c. Konstruksi Perkerasan
Jalan
Lapangan Upacara
Lapangan Olah Raga Terbuka
Parkir
Carport
Tempat Jemur
d. Konstruksi Penghubung
Jembatan
Box Culvert
e. Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah
Tanah
Kolam Renang
Kolam Pengolahan Air
Reservoir Bawah Tanah
Septic Tank
f. Konstruksi Menara
Menara Antena
Menara Reservoir
Cerobong
g. Konstruksi Monumen
Tugu
Patung
h. Konstruksi Instalasi/Gardu Listrik
Instalasi Listrik
Instalasi Telepon/Komunikasi
Instalasi Pengolahan
i. Konstruksi Reklame/Papan Nama
Billboard
Papan Iklan
Papan Nama (berdiri sendiri atau
berupa tembok pagar)
6 Produk Pelayanan : Izin Mendirikan Bangunan
7 Penanganan
Pengaduan,Saran
dan Masukkan.
: 1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id 3) Email:
[email protected]
Page 29
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 29 -
Komponen Standar Pelayanan Yang Berkaitan Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) untuk IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-undang No. 26 tahun
2007 Tentang Penataan ruang;
2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor
5048);
3) Peraturan Menteri dalam
Negeri No 32 Tahun 2010 tentang pedoman Pemberian
Izin mendirikan Bangunan;
4) Permen PUPR No.
05/PRT/M/2016 tentang Izin
Mendirikan Bangunan Gedung 5) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Bangunan Gedung;
6) Peraturan Daerah Kota Palu No. 13 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah No. 9 Tahun
2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu; 7) Peraturan Daerah Kota Palu
No. 16 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang diwilayah
Kota Palu;
8) Peraturan Daerah Kota Palu No. 10 Tahun 2012 Tentang
Izin mendirikan Bangunan;
9) Peraturan Wali Kota Palu
Nomor 14 Tahun 2012 tentang penyesuain tarif retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.
10) Peraturan Daerah No. 10
Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11) Peraturan Wali Kota Palu
Nomor 1 tahun 2017 tentang
pendelegasian Kewenangan perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;
Page 30
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 30 -
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC 2) Loket informasi dan pengaduan
3) Loket pelayanan
4) Loket penyerahan dan legalitas
5) Ruang arsip
6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan
Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana
5 orang
6 Jaminan
Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan
Keamanan dan
keselamatan pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN LOKASI, meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Lokasi
2 Persyaratan 1) Surat Permohonan Bermaterai
6000
2) Foto Copy KTP
3) Foto Copy Legalitas Usaha
4) Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan dan /atau
perubahannya, khusus bagi
perusahaan yang berbentuk
Perseroan Terbatas akte tersebut teloah disahkan Oleh
Menteri Hukum dan HAM
5) Foto Copy Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
6) Rekomendasi Pemanfaatan Ruang dari Dinas Penataan
Ruang dan Perumahan
7) Surat Pernyataan Kesanggupan
untuk memberi ganti rugi atau bermitra atau menyediakan
tempat bagi pemilik tanah /
tang berhak atas tanah
8) Surat Persetujuan dari BKPMD
bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas PMDN
atau PMA
Page 31
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 31 -
3 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan persyaratan dan
waktu yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan
perizinan;
2) Pemohon mengisi formulir dilengkapi persyaratan yang
telah ditetapkan;
3) Pemohon memasukkan formulir
dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran;
4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan persyaratan;
5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon
untuk dilengkapi;
6) Jika lengkap, maka : a. Pemohon menerima tanda
terima berkas
b. Permohonan yang tidak di
setujui dikembalikan kepada pemohon
7) Jika permohonan disetujui,
maka :
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data untuk proses penerbitan dokumen
perizinan
b. Jika dokumen perizinan telah
dicetak oleh petugas penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu. 8) Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan.
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu menerbitkan Izin
Lokasi Paling Lambat 7 (Tujuh)
Hari Kerja. 2) Izin Lokasi berlaku selama
usaha tersebut tidak mengalami
perubahan.
Page 32
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 32 -
5 Biaya/Tarif : Rp 0 (Nol Rupiah)
6 Produk Pelayanan : Izin Lokasi
7 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukkan
: 1. SMS Center 08114501142
2. Web dpmptsp.palukota.go.id
3. Email
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN LOKASI, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-undang nomor 4 Tahun
1994 tentang Pembentukkan kota Palu;
2) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3) Undang – undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 Tentang
Penatagunaan tanah. 5) Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No. 02 Tahun 1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang
Izin Lokasi. 6) Peraturan Daerah kota Palu Nomor
16 tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang wilayah Kota Palu tahun 2010-2030.
7) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi.
8) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 tahun 2014 Tentang Izin Lokasi.
9) Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 tahun 2017 tentang pendelegasian
Kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
2) Loket Informasi dan Pengaduan 3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip
6) WC
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
Page 33
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 33 -
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 3 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN LINGKUNGAN, meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Lingkungan
2 Persyaratan 1) Foto kopi KTP 2) Akte Pendirian Perusahaan
3) Surat Keterangan Usaha
4) Dokumen Amdal dan/atau
Dokumen UKL/UPL serta SPPL 5) Profil Usaha dan atau kegiatan
6) Foto Kopi Sertifikat (bukti
kepemilikan tanah) untuk
Lokasi Usaha / Kegiatan yang
dimaksud)
3 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan persyaratan dan
waktu yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan
perizinan; 2) Pemohon mengisi formulir
dilengkapi persyaratan yang
telah ditetapkan;
3) Pemohon memasukkan formulir
dan persyaratan yang diperlukan ke loket
pendaftaran;
4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan
persyaratan;
5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon
untuk dilengkapi; 6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda
terima berkas.
b. Tim kerja teknis OPD
melakukan peninjauan lapangan.
Page 34
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 34 -
c. Permohonan yang tidak
memenuhi syarat teknis di kembalikan kepada pemohon
7) Jika telah mendapatkan
rekomendasi dari OPD teknis,
maka Petugas penerbitan
melakukan entry data untuk proses penerbitan dokumen
perizinan yang selanjutnya
ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu.
8) Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan.
4 Jangka Waktu
Pelayanan : 3 (Tiga) Hari Kerja
5 Biaya/Tarif : Rp 0 (Nol Rupiah)
6 Produk Pelayanan : Izin Lingkungan
7 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukkan
: 1. SMS Center 08114501142
2. Web dpmptsp.palukota.go.id 3. Email
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN LINGKUNGAN,
meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang – undang nomor 32
tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup
2) Peraturan Pemerintah nomor 27
tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan 3) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
4) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 tahun 2017 tentang
pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
2 Sarana dan Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC
2) Loket Informasi dan Pengaduan
3) Loket Pelayanan
Page 35
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 35 -
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip 6) WC
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 3 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Berkaitan Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan ( Service Delivery) IZIN TRAYEK, meliputi :
1 Jenis Pelayanan IZIN TRAYEK
2 Persyaratan : Permohonan Baru :
1) Mengisi Formulir Pendaftaran; 2) Kendaraan Laik Jalan (bukti
Buku Keur);
3) Memiliki Izin Usaha Angkutan;
4) Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kota Palu.;
5) Surat Kuasa apabila
dikuasakan;
6) Foto Copy STNK dengan
menunjukan STNK asli. Permohonan Pembaharuan :
1) Rekomendasi dari Dinas
Perhubungan Kota Palu;
2) Kartu Pengawasan.
2 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan
perizinan; 2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah
ditetapkan;
3) Petugas di loket pendaftaran melakukan pengimputan data;
4) Pemohon menerima tanda
terima berkas;
5) Petugas menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
Page 36
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 36 -
(SKRD) berdasarkan
Rekomendasi dan menyerahkan kepada pemohon
untuk membayar ke loket
Bank Sulteng;
6) Petugas penerbitan melakukan
entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan
dokumen perizinan
a. Jika dokumen perizinan
telah selesai dicetak oleh
petugas penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh
Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Palu;
b. Pemohon dapat
mengambil dokumen izin
pada loket penyerahan.
3 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian Izin Trayek sejak
permohonan diterima lengkap adalah 3 (tiga) hari kerja
2) Izin Trayek berlaku untuk 1
(satu) kendaraan selama 5
(lima) tahun
4 Biaya/Tarif : 1) Mobil penumpang dalam
trayek
Rp.35.000,-/ tahun; 2) Mobil penumpang tidak dalam
trayek
Rp. 45.000,- / tahun;
3) Memindahtangankan izin
trayek Rp. 75.000,- 4) Merubah rute trayek Rp.
125.000,-
6 Produk Pelayanan : Izin Trayek Angkutan Umum
7 Penanganan
Pengaduan,saran
dan Masukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web:
www.dpmptsp.palukota.go.id 3) Email:
[email protected]
Page 37
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 37 -
Komponen Standar Pelayanan Yang Berkaitan Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) untuk IZIN TRAYEK, meliputi
1 Dasar Hukum : 1) Undang-undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5048);
2) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu
3) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
5 Tahun 2012 tentang izin
angkutan umum 4) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan perizinan dan non
perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2 Sarana dan
Prasarana
dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
2) Loket informasi dan pengaduan 3) Loket pelayanan
4) Loket penyerahan dan legalitas
5) Ruang arsip
6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan
Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan
Keamanan dan
keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana Indeks Kepuasan Masyarakat
Page 38
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 38 -
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) SURAT IZIN USAHA
TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITP-MB), meliputi
1 Jenis Pelayanan : SIUTP MB
2 Persyaratan : Persyaratan SIUTP MB Untuk Distributor :
1) Mengisi formulir
2) Akte pendirian Perusahaan
bagi yang berbadan Hukum
dan Persekutuan 3) Akte perubahan jika ada
4) Surat Penunjukan sebagai
distributor dari produsen .
5) Materai 6000 6) Pengesahan Kementrian
Hukum dan HAM bagi PT
7) Foto Copy SIUP, TDP, TDG.
8) Foto Copy NPWP
9) Foto Copy KTP Penanggung Jawab Perusahaan.
10) Pas Foto Ukuran 3 x 4
Berwarna 2 Lembar.
11) Foto Copy NIPBKC ,bagi
perusahaan yang memperpanjang Izin SIUP MB.
12) Surat Pernyataan diatas
Meterai, yang menyatakan
hanya akan menjual minuman beralkohol kepada Sub
distributor, pengecer, atau
penjual langsung yang
ditunjuk /memiliki Izin
13) Rekomendasi dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat
setempat
14) Berita Acara Peninjauan
Lapangan dari Tim Teknis.
4 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1. Pemohon mencari informasi
untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan
perizinan; 2. Pemohon mengisi formulir
dilengkapi persyaratan yang
telah ditetapkan;
3. Pemohon memasukkan formulir dan persyaratan
yang diperlukan ke loket
pendaftaran;
Page 39
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 39 -
4. Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan
kelengkapan persyaratan;
5. Jika tidak lengkap, maka
berkas dikembalikan pada
pemohon untuk dilengkapi; 6. Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda
terima berkas
b. Tim kerja teknis OPD
melakukan peninjauan lapangan
c. Permohonan yang tidak
memenuhi syarat teknis
di kembalikan kepada pemohon
7. Jika permohonan disetujui,
maka:
a. Petugas menerbitkan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
berdasarkan rekomendasi
dan menyerahkan kepada
pemohon untuk membayar ke loket Bank
b. Petugas penerbitan
melakukan entry data
untuk proses penerbitan dokumen perizinan yang
selanjutnya
ditandatangani oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota
Palu.
8. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket penyerahan.
5 Waktu Pelayanan : Izin usaha tempat penjualan
minuman beralkohol berlaku selama 1 (satu) tahun
6 Tarif/Biaya : 1. Golongan A kadar etanol 0%
s/d 5%, tempat penjualan perusahaan, toko, hotel,
restoran/rumah makan,
diskotik, pub, bar dan karaoke
sebesar Rp. 8.000.000
(delapan juta rupiah. 2. Golongan B kadar etanol di
atas 5% s/d 20%, tempat
penjualan perusahaan, toko,
hotel, restoran/rumah makan,
Page 40
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 40 -
diskotik, pub, bar dan karaoke
sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
3. Golongan C kadar etanol di
atas 20% s/d 55%, tempat
penjualan perusahaan, toko,
hotel, restoran/rumah makan, diskotik, pub, bar dan karaoke
sebesar Rp. 12.000.000 (dua
belas juta rupiah)
8 Produk : Izin Usaha Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol
9 Pengelolaan
Pengaduan
: 1) SMS Center 08114501142 2) Web: dpmptsp.palukota.go.id
3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) SURAT IZIN USAHA
TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL, meliputi
1 Dasar Hukum : 1) Undang-undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
2) Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor
20/m-dag/per/4/2014 tentang
Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan , Peredaran
dan Penjualan Minuman
Beralkohol.
3) Peraturan Menteri Perdagangan
R.I No.06/M-DAG/PER/I/2015 tentang perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Perdagangan
No.20/M-DAG/PER/2/2014
tentang pengendalian dan Pengawasan Terhadap
pengadaan,Peredaran, dan
penjualan minuman Beralkohol
4) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Page 41
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 41 -
5) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
1 tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
2) Loket Informasi dan Pengaduan 3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip
6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana
1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 3 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL, meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Perdagangan Minuman
Beralkohol
2 Persyaratan : 1) Mengisi formulir 2) Akte pendirian Perusahaan
bagi yang ber Dinas Hukum
dan Persekutuan
3) Akte perubahan jika ada
4) Matersi 6000 5) Pengesahan Dinas Hukum
bagi PT dan Koperasi
6) Ho, SIUP, TDP dan TDG
7) Rekomendasi dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat
setempat
8) Berita Acara Peninjauan
Lapangan dari Tim Teknis
3 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan
Page 42
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 42 -
perizinan
2) Pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah
ditetapkan
3) Pemohon mengajukan/
memasukkan formulir dan persyaratan yang diperlukan
ke loket pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan
berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka
berkas dikembalikan pada
pemohon untuk dilengkapi 6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda
terima berkas
b. Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta melakukan
pembahasan
c. Permohonan yang
disetujui/tidak disetujui akan tetap diterbitkan
rekomendasi OPD teknis
d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon 7) Jika permohonan disetujui,
maka :
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data pemohon dan melakukan
proses penerbitan
dokumen perizinan
b. Jika dokumen perizinan
telah selesai dicetak oleh petugas penerbitan,
selanjutnya
ditandatangani oleh
Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Palu
c. Pemohon dapat
mengambil dokumen izin pada loket penyerahan
Page 43
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 43 -
4 Waktu Pelayanan : 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin usaha tempat penjualan minuman beralkohol
sejak permohonan diterima
lengkap adalah 5 (lima) hari
kerja
2) Izin usaha tempat penjualan minuman beralkohol berlaku
selama 1 (satu) tahun
5 Tarif/Biaya : Rp. 0 (Nol)
6 Produk : Surat Izin Usaha Perdagangan –
Minuman Beralkohol.
7 Pengelolaan
Pengaduan
: 1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id
3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
15/m-dag/per/3/2006 tentang
Pengawasan dan pengendalian
impor, pengedaran dan
penjualan, dan perizinan Minuman beralkohol
2) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Perubahan Peraturan Daerah
Kota Palu Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengaturan,
Pengendalian dan Pengawasan
Peredaran Serta Penjualan
Minuman Beralkohol 3) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu
4) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
5) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
1 tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
2) Loket Informasi dan Pengaduan 3) Loket Pelayanan
Page 44
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 44 -
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip 6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana
1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 3 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN (SIUP) SIMULTAN, meliputi :
1 Persyaratan : 1. Mengisi formulir
2. Bukti Pelunasan PBB tahun
terakhir
3. Akte pendirian Perusahaan bagi yang berbadan Hukum dan
Persekutuan
4. Akte perubahan jika ada
5. Materai 6000
6. Pengesahan Badan Hukum bagi PT dan Koperasi
7. Pas Foto 3 4
8. Foto Copy KTP, NPWP
9. Surat permohonan perubahan
kegiatan usaha
2 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan 2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah
ditetapkan
3) Pemohon mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan
persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
Page 45
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 45 -
6) Jika lengkap, maka :
Pemohon menerima tanda terima berkas
7) Jika permohonan disetujui,
maka :
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen
perizinan
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan
5 Waktu Pelayanan : 1. Jangka waktu proses
penyelesaian izin Usaha
Perdagangan sejak permohonan
diterima lengkap adalah 2 (dua) hari kerja
2. Izin Usaha Perdagangan berlaku
untuk melakukan usaha
perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, Selama
Perusahaan Perdagangan Masih
Menjalankan Kegiatan Usaha.
3. Tanda Daftar Perusahaan wajib
melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun
6 Tarif/Biaya : Rp. 0 (Nol)
8 Produk : Surat Izin Usaha Perdagangan
Simultan
9 Pengelolaan Pengaduan
: 1) SMS Center 08114501142 2) Website dpmptsp.palukota.go.id
3) Email
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) SIMULTAN, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor
14/M-DAG/PER/3/2016 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia 77/2013
Page 46
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 46 -
tentang penerbitan SIUP dan
TDP secara Simultan 2) Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor
08/M-DAG/PER/2/2017
tentang perubahan kedua atas
Peraturan menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007
tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Perusahan
3) Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4) Peraturan Walikota palu Nomor 1 tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan
dibidang Perizinan dan Non
perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC 2) Loket Informasi dan
Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip
6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana
1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 3 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Page 47
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 47 -
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) SURAT IZIN USAHA
INDUSTRI , meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
2 Persyaratan : 1) Mengisi formulir 2) Akte pendirian Perusahaan
bagi yang ber Dinas Hukum
dan Persekutuan
3) Akte perubahan jika ada 4) Materai 6000
5) Pengesahan Dinas Hukum
bagi PT dan Koperasi
6) Neraca perubahan, KTP,
NPWP. 7) Surat permohonan perubahan
kegiatan usaha
3 Sistem, mekanisme dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan
perizinan
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi persyaratan yang telah
ditetapkan
3) Pemohon
mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang diperlukan ke loket
pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan
kelengkapan persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka
berkas dikembalikan pada
pemohon untuk dilengkapi 6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda
terima berkas
b. Tim teknis melakukan peninjauan lapangan
serta melakukan
pembahasan
c. Permohonan yang
disetujui/tidak disetujui akan tetap diterbitkan
rekomendasi OPD teknis
d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
Page 48
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 48 -
kepada pemohon
7) Jika permohonan disetujui, maka :
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen perizinan
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh
petugas penerbitan,
selanjutnya ditandatangani oleh
Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palu
c. Pemohon dapat
mengambil dokumen izin
pada loket penyerahan
4 Waktu Pelayanan : 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin Usaha
Perdagangan sejak
permohonan diterima lengkap adalah 3 (tiga) hari kerja
2) Izin Usaha Perdagangan wajib
melakukan pendaftaran ulang
setiap 5 (lima) tahun
5 Tarif/Biaya : Rp. 0 (Nol)
6 Produk : SIUI
7 Pengelolaan
Pengaduan
: 1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id
3) Email: [email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) SURAT IZIN USAHA
INDUSTRI, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Perubahan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 41 /
M.IND / PER / 6 / 2008 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pemberian Izin Usaha
Industri, Izin Perluasan dan
Tanda Daftar Industri. 2) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Page 49
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 49 -
3) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 tahun 2017 tentang
pendelegasian Kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
2) Loket Informasi dan
Pengaduan 3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan
Legalitas
5) Ruang Arsip
6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana
1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 3 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) TANDA DAFTAR
PERUSAHAAN, meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
2 Persyaratan : 1) Mengisi formulir
2) Akte pendirian Perusahaan
bagi yang ber Dinas Hukum
dan Persekutuan
3) Akte perubahan jika ada 4) Materai 6000
5) Pengesahan Dinas Hukum
bagi PT dari menteri
kehakiman 6) Foto Copy HO
7) Foto Copy NPWP
8) Foto Copy KTP Penanggung
jawab.
9) Izin Teknis dari Instansi Terkait
10) Surat Penunjukan Pimpinan
Cabang bagi Perusahaan
Yang membuka cabang.
Page 50
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 50 -
11) Foto Copy TDP Pusatbagio
Perusahaan cabang yang telah dilegalisir
12) TDP asli bagi yang
memperbaharui.
3 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan
perizinan
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi persyaratan yang
telah ditetapkan
3) Pemohon
mengajukan/memasukkan formulir dan persyaratan
yang diperlukan ke loket
pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan
kelengkapan persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka
berkas dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda
terima berkas
b. Tim teknis melakukan peninjauan lapangan
serta melakukan
pembahasan
c. Permohonan yang
disetujui/tidak disetujui akan tetap diterbitkan
rekomendasi OPD teknis
d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan kepada pemohon
7) Jika permohonan disetujui,
maka :
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data pemohon dan melakukan
proses penerbitan
dokumen perizinan
b. Dokumen perizinan yang selesai dicetak oleh
petugas penerbitan,
selanjutnya
Page 51
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 51 -
ditandatangani oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota
Palu
c. Pemohon dapat
mengambil dokumen izin pada loket penyerahan
4 Waktu Pelayanan : 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin Tanda Daftar Gudang sejak
permohonan diterima lengkap
oleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu adalah 5 (lima) hari kerja
2) Izin Tanda Daftar Gudang
berlaku untuk 5 (lima) tahun
5 Tarif/Biaya : Rp. 0 (Nol)
6 Produk Layanan : Izin Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
7 Pengelolaan
Pengaduan
1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id
3) Email: [email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) TANDA DAFTAR
PERUSAHAAN, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang – Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun
1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan. 2) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
3) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC 2) Loket Informasi dan Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip 6) Toilet
Page 52
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 52 -
3 Kompetensi
Pelaksana
1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 3 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) TANDA DAFTAR
GUDANG, meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Tanda Daftar Gudang
2 Persyaratan : 1) Mengisi formulir 2) Akte pendirian Perusahaan
bagi yang berbadan Hukum
dan Persekutuan
3) Fotocopy Paspor dan KITAS bagi penanggungjawab
perusahaan jasa pergudangan
berkewarganegaraan asing
4) Akte perubahan jika ada
5) Materai 6000 6) Pengesahan Dinas Hukum
bagi PT dan Koperasi
7) Neraca perubahan, KTP,
NPWP, SIUP, dan TDP
8) Surat permohonan perubahan kegiatan usaha
9) Fotocopy Izin Prinsip bagi
Penanaman Modal Asing
10) Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan
11) Pas foto ukuran 4 x 6 dua
lembar
3 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan
perizinan
2) Pemohon mengisi formulir permohonan dengan
dilengkapi persyaratan yang
telah ditetapkan
Page 53
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 53 -
3) Pemohon
mengajukan/memasukkan formulir dan persyaratan
yang diperlukan ke loket
pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan
kelengkapan persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka
berkas dikembalikan pada
pemohon untuk dilengkapi 6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda
terima berkas
b. Tim teknis melakukan peninjauan lapangan
serta melakukan
pembahasan
c. Permohonan yang
disetujui/tidak disetujui akan tetap diterbitkan
rekomendasi OPD teknis
d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan kepada pemohon
8) Jika permohonan disetujui,
maka :
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data pemohon dan melakukan
proses penerbitan
dokumen perizinan
b. Dokumen perizinan yang selesai dicetak oleh
petugas penerbitan,
selanjutnya
ditandatangani oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota
Palu
c. Pemohon dapat
mengambil dokumen izin pada loket penyerahan
4 Waktu Pelayanan : 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin Usaha Perdagangan sejak
permohonan diterima lengkap
adalah 3 (tiga) hari kerja
2) Izin Usaha Perdagangan wajib melakukan pendaftaran ulang
setiap 5 (lima) tahun
Page 54
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 54 -
5 Tarif/Biaya : Rp. 0 (Nol)
6 Produk : Tanda Daftar Gudang
7 Pengelolaan
Pengaduan
: 1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id 3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) TANDA DAFTAR GUDANG,
meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Perubahan Peraturan Menteri
Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 90/M-Dag/Per/12/2014 tentang
Penataan dan Pembinaan
Pergudangan
2) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
3) Peraturan Walikota palu Nomor 1 tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan
dibidang Perizinan dan Non
perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC 2) Loket Informasi dan
Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip
6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana
1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 3 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Page 55
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 55 -
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN TOKO MODERN,
meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Toko Moderen
2 Persyaratan : Izin Usaha Toko Moderen Yang
Berdiri Sendiri :
1. Mengisi formulir 2. Izin Prinsip
3. Izin Lokasi dari Instansi
Berwenang
4. Foto Copy HO yang masih
berlaku 5. Foto Copy IMB yang Masih
berlaku.
6. Akte pendirian/Perubahan
Perusahaan bagi yang ber
Dinas Hukum dan Persekutuan.
7. Pengesahan Dinas Hukum
bagi PT dan Koperasi.
8. Rencana Kemitraan Dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (
UMKM )
Izin Usaha Toko Moderen yang
terintegrasi Dengan Pusat
Perbelanjaan atau Bangunan /
Kawasan Lain :
1. Hasil Analisa Kondisi sosial
Ekonomi Masyarakat Serta
Rekomendasi dari Instansi
yang Berwenang.
2. Foto Copy Izin Usaha Pusat
Perbelanjaan / Bangunan
Lainnya tempat berdirinya
Pasar tradicional atau Toko Moderen.
3. Foto Copy akte Pendirian
/Perubahan perusahaan.
4. Pengesahan Dinas Hukum
bagi PT dan Koperasi. 5. Rencana Kemitraan dengan
Usaha Menengah Kecil
Menengah (UMKM).
3 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1. Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan
2. Pemohon mengisi formulir
Page 56
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 56 -
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah ditetapkan
3. Pemohon
mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran 4. Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan
persyaratan
5. Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan pada pemohon
untuk dilengkapi
6. Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda terima berkas
b. Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan
c. Permohonan yang disetujui/tidak disetujui akan
tetap diterbitkan rekomendasi
OPD teknis
d. Permohonan yang tidak disetujui dikembalikan kepada
pemohon
7. Jika permohonan disetujui,
maka :
a. Petugas penerbitan melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen
perizinan b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu
c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan
4 Waktu Pelayanan : 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin Usaha
Perdagangan sejak permohonan diterima lengkap adalah 3 (tiga)
hari kerja
2) Izin Usaha Perdagangan wajib
melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun
5 Tarif/Biaya : Rp. 0 (Nol)
6 Produk : Surat Izin Usaha Toko Moderen
Page 57
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 57 -
7 Pengelolaan
Pengaduan
: 1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id 3) Email :
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN TOKO MODERN,
meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 112 Tahun
2007 Tentang Pembinaan Pasar
Tradisional , Pusat Perbelanjaan Dan Toko Moderen.
2) Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 53/M-
DAG/12/2008 Tentang Penataan
Dan Pembinaan Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan
Dan Toko Moderen.
3) Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang
Pedoman Penataan Dan
Pembinaan Pasar
Tradisional,Pusat Perbelanjaan
Dan Toko Moderen 4) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
5) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC 2) Loket Informasi dan Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip 6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana
1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 3 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Page 58
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 58 -
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA, meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Surat Tanda Usaha Pendaftaran waralaba
2 Persyaratan : Permohonan Baru STPW Pemberi
waralaba
1) Mengisi formulir .
2) Foto Copy Prospektus
Penawaran waralaba 3) Foto Copy Perjanjian
waralaba
4) Foto Copy Izin Usaha
5) Foto copy Tanda Bukti
Pendaftaran HKI 6) Komposisi Penggunaan
Tenaga Kerja
7) Komposisi Barang Dan Bahan
Baku Yang Diwaralabakan
Permohonan Baru STPW
Penerima waralaba.
1) Foto Copy Izin Usaha.
2) Foto Copy Prospektus
Penawaran waralaba dari
penerima Waralaba. 3) Foto Copy Perjanjian
waralaba
4) Foto Copy STPW pemberi
waralaba 5) Foto Copy akte Pendian
Usaha
6) Foto Copy akte pendirian
Atau Akte Perubahan yang
mendapat Pengesahan Dari instansi Berwenang.
7) Foto Copy KTP Pemilik
/Penaggung Jawab
Perusahaan
8) Komposisi Penggunaan Tenaga Kerja
9) Komposisi Barang Dan Bahan
Baku Yang Diwaralabakan
Permohonan Baru STPW Pemberi waralaba Lanjutan.
1) Fotokopi Izin Usaha.
2) Fotokopi Prospektus
Penawaran Waralaba dari
Pemberi Waralaba.
Page 59
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 59 -
3) Fotokopi Prospektus
Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba Lanjutan.
4) Fotokopi Perjanjian Waralaba.
5) Fotokopi STPW Pemberi
Waralaba.
6) Fotokopi STPW Pemberi Waralaba Lanjutan.
7) Fotokopi Akta Pendirian
Perusahaan dan/atau Akta
Perubahan yang mendapat
Pengesahan dari Instansi Berwenang. (khusus
Perusahaan yang Ber Dinas
Hukum).
8) Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI.
9) Fotokopi KTP Pemilik/
Penanggung Jawab
Perusahaan.
10) Komposisi Penggunaan Tenaga Kerja.
11) Komposisi Barang/ Bahan
Baku yang Diwaralabakan.
3 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah
ditetapkan
3) Pemohon
mengajukan/memasukkan formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan
persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda
terima berkas b. Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan
Page 60
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 60 -
c. Permohonan yang disetujui
/ tidak disetujui akan tetap diterbitkan rekomendasi
OPD teknis
d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon 7) Jika permohonan disetujui,
maka:
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan proses penerbitan
dokumen perizinan
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas penerbitan,
selanjutnya
ditandatangani oleh
Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Palu
c. Pemohon dapat
mengambil dokumen izin pada loket penyerahan
4 Waktu Pelayanan : 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin Usaha Perdagangan sejak permohonan
diterima lengkap adalah 3 (tiga)
hari kerja
2) Izin Usaha Perdagangan wajib
melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun
5 Tarif/Biaya : Rp. 0 (Nol)
6 Produk : Surat Izin Usaha Toko Moderen
7 Pengelolaan
Pengaduan
: 1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id 3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) SURAT IZIN TANDA USAHA
PENDAFTARAN WARALABA, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012,
tentang Penyelenggaraan
waralaba.
Page 61
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 61 -
2) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
3) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1
tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
2) Loket Informasi dan Pengaduan
3) Loket Pelayanan 4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip
6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana
1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 3 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI, meliputi :
1 Jenis Pelayanan SURAT IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI (SIUJK)
2 Persyaratan : 1) Mengisi formulir permohonan
2) Rekaman akta pendirian BUJK
3) Rekaman pengesahan
kehakiman perusahaan bagi
BUJK yang berbentuk perseorangan
4) Rekaman Sertifikat Dinas
Usaha yang masih berlaku dan
telah diregistrasi lembaga 5) Rekaman Kartu
Penanggungjawab Teknik Dinas
Usaha
6) Rekaman sertifikat Keahlian
dan/atau sertifikat keterampilan dari
penanggungjawab teknik Dinas
usaha yang telah diregistrasi
oleh Lembaga.
Page 62
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 62 -
7) Daftar riwayat hidup
penanggungjawab Dinas usaha 8) Rekaman KTP penanggungjawab
Dinas usaha
9) Rekaman KTP, NPWP, ijazah
pendidikan formal, SKA, SKT
tenaga ahli/terampil BUJK 10) Rekaman kartu tanda anggota
perusahaan bila BUJK yang
bersangkutan tergabung dalam
asosiasi
11) Rekaman surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan
dileges kelurahan
12) Menyerahkan surat
rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau
Pejabat yang ditunjuk Jasa
Konstruksi (bila pemberian
IUJK dilaksanakan oleh unit
kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa
konstruksi)
13) Menyerahkan surat kuasa dari
penanggungjawab Dinas usaha bila pengurusan permohonan
izin baru dikuasakan
14) Surat Pernyataan Keabsahan
dan Kebenaran Dokumen
15) Menunjukkan dokumen asli semua rekaman tersebut di atas
16) Melampirkan rekaman Pajak
terakhir (SPT tahunan)
3 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan
2) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan
persyaratan
3) Petugas diloket pendataan
mengimput data kedalam sistem
sirindu. 4) Pemohon menerima tanda
terima berkas
a. Tim teknis melakukan
peninjauan Layak dan tidaknya Izin dikeluarkan.
Page 63
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 63 -
b. Permohonan yang disetujui
akan diterbitkan rekomendasi OPD teknis
c. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon
5) Petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan
melakukan proses penerbitan
dokumen perizinan
a. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
b. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian Izin Usaha Jasa
Konstruksi sejak permohonan
diterima lengkap oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu adalah 5 ( Lima ) hari
kerja 2) Masa berlaku Izin Usaha Jasa
Konstruksi ditentukan selama 3
(tiga) Tahun
5 Biaya/Tarif : [email protected]
6 Produk Pelayanan : Izin Usaha Jasa Konstruksi
7
Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Website dpmptsp.palukota.go.id
3) Email
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Izin Usaha Jasa Konstruksi. 2) Perda No.10 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 tahun 2017 tentang pendelegasian
Kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Page 64
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 64 -
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC 2) Loket informasi dan pengaduan
3) Loket pelayanan
4) Loket penyerahan dan legalitas
5) Ruang arsip
6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana
1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan
Internal
Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 4 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRAKTIK DOKTER
UMUM, GIGI, SPESIALIS meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Praktik Dokter Umum, Gigi,
Spesialis
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan
2) Foto copy tanda penduduk (KTP)
3) Foto Copy Surat Tanda
Regristrasi Dokter atau Surat
Tanda Regristrasi Dokter Gigi yang diterbitkan dan dilegalisir
asli oleh Konsil Kedokteran
Indonesia yang masih berlaku (3
lembar) 4) Surat Pernyataan mempunyai
tempat Praktik atau surat
keterangan dari sarana
pelayanan kesehatan sebagai
tempat Praktiknya 5) Surat pernyataan bersedia
membuat laporan data kesakitan
(LB1) diatas materai Rp.6000,-)
6) Surat rekomendasi dari organisasi profesi di wilayah
tempat akan Praktik.
7) Surat keterangan dari pimpinan
tempat kerja tentang kebutuhan
tenaga (Permohonan Baru)
Page 65
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 65 -
8) Surat keterangan aktif kerja dari
pimpinan tempat kerja (perpanjangan)
9) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6
cm sebanyak 4 (empat) lembar
untuk dokter spesialis
10)Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar
untuk dokter umum/gigi
11)Surat persetujuan dari atasan
langsung bagi Dokter dan Dokter
Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan
kesehatan pemerintah atau pada
instansi/fasilitas pelayanan
kesehatan lain secara purna waktu.
3 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi pada
loket informasi untuk mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan 2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah
ditetapkan 3) Pemohon
mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan
persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda
terima berkas b. Permohonan yang
disetujui/tidak disetujui akan
tetap diterbitkan rekomendasi
OPD teknis
c. Permohonan yang tidak disetujui dikembalikan
kepada pemohon
Page 66
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 66 -
7) Jika permohonan disetujui, maka
: a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen
perizinan b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Pejabat
yang berwenang c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan.
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin Praktik tenaga
Kesehatan sejak permohonan
diterima lengkap oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palu
adalah 7 (Tujuh) hari kerja
2) Masa berlaku izin Praktik tenaga
Kesehatan ditentukan selama 5 (lima) Tahun
5 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
6 Produk : Izin Praktik Dokter Umum, Gigi,
Spesialis
7 Pengelolaan
Pengaduan
1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id
3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM, GIGI, SPESIALIS meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran
2) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan. 3) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan
4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 /
Menkes / Per / X / 2011 tentang
Izin Praktik dan Pelaksanaan
Praktik Kedokteran.
Page 67
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 67 -
5) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
4 Tahun 2012 tentang Izin Praktik Tenaga Kesehatan dan
Sarana Kesehatan.
6) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7) Peraturan Walikota palu Nomor 1
tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan
dibidang Perizinan dan Non
perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
2 Sarana dan Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC 2) Loket informasi dan pengaduan
3) Loket pelayanan
4) Loket penyerahan dan legalitas
5) Ruang arsip 6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan
Internal
Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 4 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRAKTIK/KERJA
TENAGA PSIKOLOGI KLINIS meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Praktik/Kerja tenaga Psikologi
Klinis
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan 2) Fotocopy KTP
3) Fotocopy Ijazah Tenaga Psikologi
Klinis atau ijazah pendidikan
dengan kompotensi lebih tinggi
yang diakui oleh pemerintah 4) Fotocopy Surat Tanda Registrasi
(STR) yang masih berlaku
5) Surat keterangan sehat dari
dokter yang mempunyai Surat
Izin Praktik 6) Pas fotoberwarnaukuran 4 x 6
cm sebanyak 4(empat) lembar.
Page 68
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 68 -
7) Surat keterangan dari pimpinan
tempat kerja tentang kebutuhan tenaga (Permohonan Baru)
8) Surat keterangan aktif kerja dari
pimpinan tempat kerja
(perpanjangan)
9) Rekomendasi dari organisasi profesi
10) Surat Pernyataan Memiliki
Tempat Praktik mandiri atau
difasilitas Pelayanan Kesehatan
diluar Praktik mandiri.
3 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi pada
loket informasi untuk
mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan 2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah
ditetapkan
3) Pemohon mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan
persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda
terima berkas
b. Tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan
c. Permohonan yang
disetujui/tidak disetujui akan tetap diterbitkan rekomendasi
OPD teknis
d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan kepada
pemohon 7) Jika permohonan disetujui,
maka:
a. Petugas penerbitan melakukan
entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan
dokumen perizinan
Page 69
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 69 -
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Pejabat
yang berwenang
8) Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket penyerahan
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin Praktik tenaga Kesehatan sejak permohonan
diterima lengkap oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palu
adalah 7 ( tujuh ) hari kerja 2) Masa berlaku izin Praktik tenaga
Kesehatan ditentukan selama 5
(lima) Tahun
5 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
6 Produk : Izin Praktik/Kerja Tenaga Psikologi
Klinis
7 Pengelolaan
Pengaduan
1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id
3) Email: [email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PRAKTIK/KERJA
TENAGA PSIKOLOGI KLINIS meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan.
2) Undang-Undang No.18 tahun
2014 tentang kesehatan jiwa. 3) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun
2014 tentang tenaga Kesehatan
4) PeraturanWali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin
Praktik Kesehatan dan Sarana
Kesehatan.
5) Peraturan Daerah No.10 tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu
6) Peraturan Walikota palu Nomor
1 tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non
perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Page 70
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 70 -
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC
2) Loket informasi dan pengaduan 3) Loket pelayanan
4) Loket penyerahan dan legalitas
5) Ruang arsip
6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal
Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 4 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRAKTIK / KERJA
TENAGA KEPERAWATAN meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin praktik /Kerja Perawat
2 Persyaratan : 1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Ijazah keperawatan
atau ijazah pendidikan dengan kompotensi lebih tinggi yang
diakui oleh pemerintah
4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi
(STR) yang masih berlaku
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat
Izin Praktik
6. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6
cm sebanyak 4(empat) lembar 7. Surat keterangan dari pimpinan
tempat kerja tentang kebutuhan
tenaga (Permohonan Baru)
8. Surat keterangan aktif kerja dari
pimpinan tempat kerja (perpanjangan)
9. Rekomendasi dari organisasi
profesi
10. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik mandiri atau
difasilitas Pelayanan
Kesehatan diluar Praktik
mandiri.
Page 71
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 71 -
4 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi pada
loket informasi untuk mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan 2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah
ditetapkan
3) Pemohon mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan
persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda
terima berkas b. Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan
c. Permohonan yang
disetujui/tidak disetujui akan tetap diterbitkan rekomendasi
OPD teknis
d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan kepada pemohon
7) Jika permohonan disetujui, maka
:
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen
perizinan
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Pejabat
yang berwenang
c. Pemohon dapat mengambil dokumen izin pada loket
penyerahan
Page 72
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 72 -
5 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin Praktik tenaga Kesehatan sejak permohonan
diterima lengkap oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palu
adalah 7 ( tujuh )) hari kerja 2) Masa berlaku izin Praktik tenaga
kesehatan ditentukan selama 5
(lima) Tahun
6 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
7 Produk Pelayanan : Izin Praktik / Kerja Perawat
8 Penanganan
Pengaduan,saran
dan masukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id
3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PRAKTIK / KERJA
TENAGA KEPERAWATAN meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan. 2) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
tentang tenaga Kesehatan
3) Undang-Undang republik
Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
4) Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 17 tahun 2013 tentang
Izin Praktik Perawat 5) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
4 Tahun 2012 tentang Izin
Praktik Kesehatan dan Sarana
Kesehatan.
6) Peraturan Daerah No. 10 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu satu pintu
7) Peraturan Walikota palu Nomor 1
tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan
dibidang Perizinan dan Non
perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC
2) Loket informasi dan pengaduan
3) Loket pelayanan 4) Loket penyerahan dan legalitas
5) Ruang arsip
6) Toilet
Page 73
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 73 -
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan
Internal
Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 4 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRAKTIK/KERJA
TENAGA KEBIDANAN meliputi :
1 JenisPelayanan : Izin Praktik/Kerja Tenaga Kebidanan
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir
Permohonan 2) Fotocopy STR yang masih
berlaku dan dilegalisasi
3) Fotocopy Ijazah Bidan
4) Fotocopy KTP 5) Surat pernyataan memiliki
tempat kerja di fasilitas
pelayanan kesehatan atau
tempat Praktik
6) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki
Surat Izin Praktik
7) Surat keterangan dari
pimpinan tempat kerja tentang kebutuhan tenaga
(Permohonan Baru)
8) Surat keterangan aktif
kerja dari pimpinan tempat
kerja (perpanjangan) 9) Pas fotoberwarnaukuran 3
x 4 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar
10) Rekomendasi dari organisasi Profesi
3 Sistem,MekanismedanProsedur
: 1) Pemohon mencari informasi pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan
waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan
layanan perizinan
Page 74
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 74 -
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi persyaratan
yang telah ditetapkan
3) Pemohon
mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang diperlukan ke loket
pendaftaran
4) Petugas di loket
pendaftaran melakukan
pemeriksaan berkas permohonan dan
kelengkapan persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka
berkas dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima
tanda terima berkas
b. Tim teknis melakukan peninjauan lapangan
serta melakukan
pembahasan
c. Permohonan yang disetujui/tidak disetujui
akan tetap diterbitkan
rekomendasi OPD teknis
d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan kepada pemohon
7) Jika permohonan disetujui,
maka :
a. Petugas penerbitan melakukan entry data
pemohon dan
melakukan proses
penerbitan dokumen
perizinan b. Dokumen perizinan
yang selesai dicetak oleh
petugas penerbitan,
selanjutnya di tanda
tangani oleh Pejabat yang berwenang.
c. Pemohon dapat
mengambil dokumen
izin pada loket penyerahan
Page 75
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 75 -
5 JangkaWaktuPelayanan : 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin Praktik tenaga Kesehatan sejak
permohonan diterima
lengkap oleh Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu adalah 7 (
tujuh ) hari kerja
2) Masa berlaku izin Praktik
tenaga Kesehatan di
tentukan selama 5 (lima) Tahun
6 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
7 ProdukPelayanan : Izin praktik / Kerja Bidan
8 PenangananPengaduan, saran danmasukkan
1) SMS Center 08114501142 2) Web:dpmptsp.palukota.go.id
3) Email:
[email protected]
m
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PRAKTIK/KERJA
TENAGA KEBIDANAN meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang - Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan
2) Undang-Undang No.36 Tahun
2014 tentang Tenaga Kesehatan
3) Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
1464/Menkes/Per/2010
tentang Izin Dan
Penyelenggaraan Praktik Bidan.
4) Peraturan Menteri Kesehatan
No. 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga kesehatan.
5) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Sistim Kesehatan Daerah
6) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
4 Tahun 2012 tentang Izin
Praktik Kesehatan dan Sarana
Kesehatan
7) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Page 76
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 76 -
8) Peraturan Walikota Nomor 1
Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan
Perizinan dan Non Perizinan
kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC 2) Loket informasi dan pengaduan
3) Loket pelayanan
4) Loket penyerahan dan legalitas
5) Ruang arsip 6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 4 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRAKTIK
APOTEKER meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Praktik Apoteker
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan.
2) Fotocopy KTP. 3) Fotocopy ijazah terakhir.
4) Fotocopy naskah sumpah.
5) Fotocopy Surat Tanda Registrasi
Apoteker (STRA) yang dilegalisir
oleh KFN. 6) Surat keterangan sehat dan tidak
buta warna dari dokter yang
memiliki SIP.
7) Surat pernyataan mempunyai
tempat Praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan
fasilitas pelayanan kefarmasian
atau dari pimpinan fasilitas
produksi atau distribusi/penyaluran
Page 77
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 77 -
8) Permohonan SIPA sebagai
Apoteker pendaping harus dinyatakan secara tegas
permintaan SIPA untuk tempat
pekerjaan kefarmasian
pertama,kedua atau ketiga
9) Surat rekomendasi dari organisasi profesi (IAI)
10) Surat Izin Kerja/Praktik Apoteker
asli (Untuk Perpanjangan Izin)
11) Surat keterangan dari pimpinan
tempat kerja tentang kebutuhan tenaga (Permohonan Baru)
12) Surat keterangan aktif kerja dari
pimpinan tempat kerja
(perpanjangan) 13) Surat pernyataan tidak bekerja
sebagai penanggung jawab di
sarana/fasilitas kefarmasian
yang lain (bagi apoteker
penanggungjawab) 14) Pas foto berwarna ukuran 3 x 4
cm sebanyak 4 (empat) lembar
3 Sistem. Mekanisme dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah ditetapkan
3) Pemohon mengajukan /
memasukkan formulir dan
persyaratan yang diperlukan ke
loket pendaftaran 4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan
persyaratan 5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon
untuk dilengkapi
6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda terima berkas
b. Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan
Page 78
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 78 -
c. Permohonan yang
disetujui/tidak disetujui akan tetap diterbitkan
rekomendasi OPD teknis
d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon 7) Jika permohonan disetujui,
maka :
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen
perizinan
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Pejabat
yang berwenang
8) Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket penyerahan
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin Praktik tenaga Kesehatan sejak permohonan
diterima lengkap, adalah 7
( tujuh) hari kerja
2) Masa berlaku izin Praktik tenaga kefarmasian ditentukan
selama 5 (lima) Tahun
5 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
6 Produk Pelayanan : Izin Praktik Apoteker
7 Penanganan Pengaduan, saran
dan masukkan
1) SMS Center 08114501142 2) Web: dpmptsp.palukota.go.id
3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PRAKTIK APOTEKER
meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan
2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014
Tentang Tenaga Kesehatan.
3) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
tentang Pekerjaan Kefarmasian.
Page 79
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 79 -
4) Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011
tentang Registrasi, Izin
Praktik,dan Izin Kerja Tenaga
Kefarmasian.
5) Peraturan Menteri Kesehatan No.46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan.
6) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 1 Tahun 2010 tentang
sistem Kesehatan Daerah. 7) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
4 Tahun 2012 tentang Izin
Praktik Kesehatan dan Sarana
Kesehatan. 8) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9) Peraturan Walikota palu Nomor
1 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan
dibidang Perizinan dan Non
perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC 2) Loket informasi dan pengaduan
3) Loket pelayanan
4) Loket penyerahan dan legalitas
5) Ruang arsip
6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 4 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Page 80
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 80 -
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN TENAGA TEKNIS
KEFARMASIAN, meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin kerja Tenaga Teknis
Kefarmasian
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan
2) Fotocopy KTP
3) Fotocopy ijazah terakhir
4) Fotocopy naskah sumpah 5) Fotocopy Surat Tanda Registrasi
Tenaga Teknis Kefarmasian
(SIKTTK)
6) Surat pernyataan Apoteker atau
Pimpinan tempat Pemohon melaksanakan Pekerjaan
Kefarmasian
7) Surat keterangan sehat dan tidak
buta warna dari dokter yang memiliki SIP
8) Surat rekomendasi dari
organisasi profesi (PAFI)
9) Surat Izin Kerja Tenaga Teknis
Kefarmasian (SIKTTK) asli (Untuk Perpanjangan Izin)
10) Surat keterangan dari
pimpinan tempat kerja tentang
kebutuhan tenaga (Permohonan Baru)
11) Surat keterangan aktif kerja
dari pimpinan tempat kerja
(perpanjangan)
12) Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar, 3x4
cm sebanyak 2 (dua) lembar
3 Sistem, mekanisme dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah ditetapkan
3) Pemohon
mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran 4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan
persyaratan
Page 81
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 81 -
5) Jika tidak lengkap, maka
berkas dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda
terima berkas
b. Tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan
c. Permohonan yang
disetujui/tidak disetujui
akan tetap diterbitkan rekomendasi OPD teknis
d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon 7) Jika permohonan disetujui,
maka :
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen
perizinan
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Pejabat
yang berwenang
c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket penyerahan
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin Praktik tenaga Kesehatan sejak permohonan
diterima lengkap oleh Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu adalah 7 (tujuh) hari kerja
2) Masa berlaku izin Praktik
tenaga Kesehatan ditentukan
selama 5 (lima) Tahun
5 Tarif/Biaya : Rp. 0 (Nol)
6 Produk Pelayanan : Izin kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
7 Penanganan
Pengaduan, saran dan masukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id 3) Email:
[email protected]
Page 82
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 82 -
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN TENAGA TEKNIS
KEFARMASIAN meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan 2) Undang-Undang Republik
Indonesia No. 36 Tahun 2014
Tentang Tenaga Kesehatan.
3) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian.
4) Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 889 / Menkes / Per / V / 2011
tentang Registrasi,Izin
Praktik,dan Izin Kerja Tenaga
Kefarmasian.
5) Peraturan Menteri Kesehatan No.46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan.
6) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 1 Tahun 2010 tentang sistem Kesehatan Daerah.
7) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
4 Tahun 2012 tentang Izin
Praktik Kesehatan dan Sarana
Kesehatan. 8) Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9) Peraturan Walikota palu Nomor
1 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan
dibidang Perizinan dan Non
perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC 2) Loket informasi dan pengaduan
3) Loket pelayanan
4) Loket penyerahan dan legalitas
5) Ruang arsip
6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 4 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
Page 83
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 83 -
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRAKTIK / KERJA
TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT,meliputi :
1 JenisPelayanan :
Izin Praktik/kerja Tenaga Kesehatan
Masyarakat (Epidemiologi Kesehatan, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu
Perilaku, Pembimbing Kesehatan
Kerja, Tenaga Administrasi dan
kebijakan Kesehatan, Tenaga
Biostatik dan kependudukan, dan Tenaga Kesehatan Reproduksi dan
Keluarga.
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan 2) Fotocopy KTP
3) Fotocopy Ijazah Kesehatan
Masyarakat / Profesi atau ijazah
pendidikan dengan kompotensi
lebih tinggi yang diakui oleh pemerintah
4) Fotocopy Surat Tanda Registrasi
(STR) yang masih berlaku
5) Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin
Praktik
6) Surat keterangan dari pimpinan
tempat kerja tentang kebutuhan
tenaga (Permohonan Baru) 7) Surat keterangan aktif kerja dari
pimpinan tempat kerja
(perpanjangan)
8) Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4(empat) lembar
9) Rekomendasi dari organisasi
profesi
3 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi pada
loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah ditetapkan
Page 84
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 84 -
3) Pemohon
mengajukan/memasukkan formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon
untuk dilengkapi
6) Jika lengkap, maka : a. Pemohon menerima tanda
terima berkas
b. Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan
c. Permohonan yang
disetujui/tidak disetujui
akan tetap diterbitkan
rekomendasi OPD teknis d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon
7) Jika permohonan disetujui, maka :
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen perizinan
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya ditandatangani oleh Pejabat
yang berwenang
c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan
4 JangkaWaktuPelaya
nan
: 1) Jangka waktu proses penyelesaia
nizin Praktik tenaga Kesehatan
sejak permohonan diterima lengkap oleh DinasPenanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Palu adalah 7
(tujuh) hari kerja
2) Masa berlaku izin Praktik tenaga kesehatan ditentukan selama 5
(lima) Tahun
5 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
6 ProdukPelayanan : Izin Praktik / kerja Tenaga Kesehatan
Masyarakat
Page 85
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 85 -
8 PenangananPengadu
an,sarandanmasukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web dpmptsp.palukota.go.id 3) Email
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Manufactoring Delivery) IZIN PRAKTIK / KERJA TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan.
2) Undang-Undang Republik
Indonesia No. 36 Tahun 2014
Tentang Tenaga Kesehatan. 3) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
PelayananTerpadu Satu Pintu
4) Peraturan Wali Kota Palu
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Praktik Kesehatan dan
Sarana Kesehatan.
5) Peraturan Wali Kota Palu
Nomor 1 tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
2) Loket informasi dan pengaduan 3) Loket pelayanan
4) Loket penyerahan dan legalitas
5) Ruang arsip
6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana
1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 4 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana Indeks Kepuasan Masyarakat
Page 86
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 86 -
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRAKTIK / KERJA
TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN, meliputi :
1 JenisPelayanan :
Izin Praktik / Kerja Kesehatan
Sanitasi Lingkungan (Tenaga
Sanitasi Lingkungan, Entomolog Kesehatan, Mikrobiologi Kesehatan)
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan
2) Fotocopy KTP 3) Fotocopy Ijazah Sanitasi
Lingkungan atau ijazah
pendidikan dengan kompotensi
lebih tinggi yang diakui oleh
pemerintah 4) Fotocopy Surat Tanda Registrasi
(STR) yang masih berlaku
5) Surat keterangan sehat dari
dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik
6) Surat keterangan dari pimpinan
tempat kerja tentang kebutuhan
tenaga (Permohonan Baru)
7) Surat keterangan aktif kerja dari pimpinan tempat kerja
(perpanjangan)
8) Pas foto berwarna ukuran 3 x 4
cm sebanyak 4(empat) lembar 9) Rekomendasi dari organisasi
profesi
3 Sistem,Mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah
ditetapkan 3) Pemohon
mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran 4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan
persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan pada pemohon
untuk dilengkapi
Page 87
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 87 -
6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda terima berkas
b. Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan
c. Permohonan yang disetujui/tidak disetujui akan
tetap diterbitkan rekomendasi
OPD teknis
d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan kepada pemohon
7) Jika permohonan disetujui,
maka :
a. Petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan
melakukan proses penerbitan
dokumen perizinan
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Pejabat
yang berwenang
c. Pemohon dapat mengambil dokumen izin pada loket
penyerahan
4 JangkaWaktuPelayanan
: 1) Jangka waktu proses penyelesaian izin Praktik tenaga
Kesehatan sejak permohonan
diterima lengkap oleh Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu adalah 7 (tujuh)
harikerja
2) Masa berlaku izin Praktik tenaga
kesehatan ditentukan selama 5
(lima) Tahun
5 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
6 Produk Pelayanan : Izin Praktik/Kerja Tenaga Kesehatan
Sanitasi Lingkungan
8 Penanganan Pengaduan, saran
dan masukkan
1) SMS Center 08114501142 2) Webdpmptsp.palukota.go.id
3) Email
[email protected]
Page 88
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 88 -
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PRAKTIK / KERJA
TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan. 2) Undang-Undang Republik
Indonesia No. 36 Tahun 2014
Tentang Tenaga Kesehatan.
3) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan PelayananTerpadu Satu Pintu
4) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
4 Tahun 2012 tentang Izin
Praktik Kesehatan dan Sarana Kesehatan.
5) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
1 tahun 2017 tentang
pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
2) Loket informasi dan pengaduan
3) Loket pelayanan 4) Loket penyerahan dan legalitas
5) Ruang arsip
6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana
1) Sarjana 2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 4 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana Indeks Kepuasan Masyarakat
Page 89
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 89 -
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN KERJA / PRAKTIK
TENAGA GIZI meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Kerja / Praktik Tenaga Gizi
Nutrisionis dan Dietisien
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan.
2) Fotocopy KTP.
3) fotokopi ijazah yang dilegalisir;
4) fotokopi STR Tenaga Gizi yang masih berlaku;
5) surat keterangan sehat dari
dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik;
6) Surat keterangan dari pimpinan tempat kerja tentang kebutuhan
tenaga (Permohonan Baru)
7) Surat keterangan aktif kerja dari
pimpinan tempat kerja (perpanjangan)
8) surat pernyataan memiliki
tempat kerja di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan atau
tempat Praktik Pelayanan Gizi secara mandiri;
9) Pas foto terbaru ukuran 4X6 cm
sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar
belakang merah; 10) Rekomendasi dari Organisasi
Profesi.
3 Sistem. Mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan
perizinan.
2) Pemohon mengajukan /
memasukkan formulir dan
persyaratan yang diperlukan ke loket pendaftaran.
3) Petugas di loket pendataan
melakukan pengimputan
kedalam Sistem serindu. 4) Pemohon menerima tanda
terima berkas.
5) Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan a. Permohonan yang disetujui
/tidak disetujui akan tetap
diterbitkan rekomendasi
OPD teknis
Page 90
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 90 -
b. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan kepada pemohon
6) Jika permohonan disetujui ,
maka:
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen
perizinan
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Pejabat
yang berwenang
c. Pemohon dapat mengambil dokumen izin pada loket
penyerahan
4 Jangka Waktu Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses penyelesaian izin kerja/Praktik
tenaga Gizi sejak permohonan
diterima lengkap, adalah 7
(Tujuh) hari kerja
2) Masa berlaku izin Praktik tenaga gizi ditentukan selama 5
(lima) Tahun
5 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
6 Produk Pelayanan : Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi
Nutrisionis dan Dietisien
7 Penanganan
Pengaduan, saran
dan mekanisme
1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id
3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN KERJA / PRAKTIK
TENAGA GIZI, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan.
2) Undang-Undang Republik
Indonesia No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
3) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
PelayananTerpadu Satu Pintu 4) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
4 Tahun 2012 tentang Izin
Praktik Kesehatan dan Sarana
Kesehatan.
Page 91
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 91 -
5) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
1 tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
7) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
8) Loket informasi dan pengaduan 9) Loket pelayanan
10) Loket penyerahan dan legalitas
11) Ruang arsip
12) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana 3) Sarjana
4) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 4 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRAKTIK / KERJA
KETERAPIAN FISIK meliputi :
1 Jenis Pelayanan :
Izin Praktik / Kerja Keterapian Fisik
(Terapis Wicara, Fisioterapi,
Akupunktur, dan Okupasi Terapi)
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan
2) Fotocopy KTP
3) Fotocopy ijazah yang disahkan
oleh pimpinan penyelenggara
pendidikan Keterapian Fisik 4) Surat keterangan sehat dari
dokter yang memiliki SIP
5) Surat keterangan dari pimpinan
tempat kerja tentang kebutuhan tenaga (Permohonan Baru)
6) Surat keterangan aktif kerja dari
pimpinan tempat kerja
(perpanjangan)
7) Pas foto 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar
3 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi pada
loket informasi untuk mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
Page 92
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 92 -
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan 2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah
ditetapkan
3) Pemohon mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan
persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda
terima berkas
b. Tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan
c. Permohonan yang
disetujui/tidak disetujui akan tetap diterbitkan rekomendasi
OPD teknis
d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon 7) Jika permohonan disetujui, maka
:
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen
perizinan
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Pejabat
yang berwenang
c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket penyerahan
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin Praktik tenaga Kesehatan sejak permohonan
diterima lengkap oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palu adalah 7 (tujuh) hari kerja
Page 93
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 93 -
2) Masa berlaku izin Praktik tenaga
kesehatan ditentukan selama 5 (lima) Tahun
6 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
7 Produk Pelayanan : Izin Praktik Terapis Wicara
8 Penanganan
Pengaduan, saran dan masukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id 3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PRAKTIK / KERJA KETERAPIAN FISIK meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan
2) Undang-Undang No.36 Tahun
2014 tentang tenaga kesehatan
3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 867 /
Menkes / Per/ VIII / 2004 tentang
Registrasi dan Praktik Terapis
Wicara 4) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Sistim Kesehatan Daerah
5) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4
Tahun 2012 tentang Izin Praktik Kesehatan dan Sarana Kesehatan
6) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1
tahun 2017 tentang pendelegasian
Kewenangan perizinan dan non
perizinan kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC
2) Loket informasi dan pengaduan 3) Loket pelayanan
4) Loket penyerahan dan legalitas
5) Ruang arsip
6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan
Internal
Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 4 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
Page 94
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 94 -
7 Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRAKTIK / KERJA KETEKNISIAN MEDIS meliputi :
1 Jenis Pelayanan :
Izin Praktik / Kerja Keteknisian Medis (Refraksionis Optisien,
Perekam Medis dan Informasi
Kesehatan, Teknik Kardiovaskuler,
Teknisi Pelayanan darah, Teknisi
Gigi, Penata Anastesi, Terapis Gigi dan Mulut, Audiologis)
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan
2) Fotocopy KTP 3) Fotocopy ijazah pendidikan
Keteknisian Medis
4) Surat keterangan sehat dari
dokter yang memiliki SIP
5) Surat Izin Praktik / Kerja Asli (bagi Perpanjangan) (Untuk
semua Izin Praktik / Kerja)
6) Surat keterangan dari pimpinan
tempat kerja tentang kebutuhan tenaga (Permohonan Baru)
7) Surat keterangan aktif kerja dari
pimpinan tempat kerja
(perpanjangan)
8) Rekomendasi dari organisasi profesi
9) Pas foto berwarna ukuran 3 x 4
cm sebanyak 4 (empat) lembar.
3 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi pada
loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi persyaratan yang telah
ditetapkan
3) Pemohon
mengajukan/memasukkan formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
Page 95
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 95 -
4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan
persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon
untuk dilengkapi 6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda
terima berkas
b. Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan
c. Permohonan yang
disetujui/tidak disetujui akan
tetap diterbitkan rekomendasi OPD teknis
d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon
7) Jika permohonan disetujui, maka a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen perizinan
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang
c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin Praktik tenaga
Kesehatan sejak permohonan
diterima lengkap oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palu
adalah 7 (Tujuh) hari kerja
2) Masa berlaku izin Praktik tenaga kesehatan ditentukan selama 5
(lima) Tahun
5 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
6 Produk Pelayanan : Izin Praktik / Kerja Keteknisian
Medis
7 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id
3) Email:
[email protected]
Page 96
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 96 -
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PRAKTIK / KERJA
KETEKNISIAN MEDIS meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan
2) Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
3) Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 544
/ Menkes / SK / vi / 2002 tentang Registrasi dan Izin
Kerja Refraksionis Optisien
4) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Sistim Kesehatan Daerah 5) Peraturan Wali Kota Palu
Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Izin Praktik Kesehatan dan
Sarana Kesehatan.
6) Peraturan Daerah No.10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7) Peraturan Wali Kota Palu
Nomor 1 tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
2) Loket informasi dan pengaduan 3) Loket pelayanan
4) Loket penyerahan dan legalitas
5) Ruang arsip
6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 4 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana Indeks Kepuasan Masyarakat
Page 97
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 97 -
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRAKTIK / KERJA
TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, meliputi :
1 Jenis Pelayanan
:
Izin Praktik / Kerja Tenaga Teknik
Biomedika (Radiografer,
Elektromedis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Fisikawan
Medik, Radioterapis, Ortotik
Prostetik)
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan
2) Fotocopy KTP
3) Fotocopy Ijazah Tenaga Teknik
Biomedika
4) Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
5) Surat keterangan dari pimpinan
tempat kerja tentang kebutuhan
tenaga (Permohonan Baru) 6) Surat keterangan aktif kerja dari
pimpinan tempat kerja
(perpanjangan)
7) Rekomendasi organisasi profesi
3 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi pada
loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi persyaratan yang telah
ditetapkan
3) Pemohon mengajukan /
memasukkan formulir dan persyaratan yang diperlukan ke
loket pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon
untuk dilengkapi 6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda
terima berkas
b. Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan
Page 98
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 98 -
c. Permohonan yang
disetujui/tidak disetujui akan tetap diterbitkan
rekomendasi OPD teknis
d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon 7) Jika permohonan disetujui,
maka:
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen
perizinan
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Pejabat
yang berwenang
c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket penyerahan
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin Praktik tenaga Kesehatan sejak permohonan
diterima lengkap oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palu adalah 7 (tujuh) hari kerja
2) Masa berlaku izin Praktik tenaga
Kesehatan ditentukan selama 5
(lima) Tahun
5 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
6 Produk Pelayanan : Izin Praktik / Kerja Tenaga Teknik Biomedika
7 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id
3) Email: [email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PRAKTIK / KERJA
TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan
2) Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
3) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Sistem Kesehatan Daerah
Page 99
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 99 -
4) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
4 Tahun 2012 tentang Izin Praktik Kesehatan dan Sarana
Kesehatan.
5) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
1 tahun 2017 tentang
pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
2 Sarana dan Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC
2) Loket informasi dan pengaduan
3) Loket pelayanan
4) Loket penyerahan dan legalitas 5) Ruang arsip
6) Toilet
3 Kompetensi Pelaksana
1) Sarjana 2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 4 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRAKTIK / KERJA
TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL, meliputi :
1 JenisPelayanan :
Izin Praktik / Kerja Tenaga
Kesehatan Tradisional (Tenaga
Kesehatan Tradisional Ramuan,
Tenaga Kesehatan Tradisional
Keterampilan)
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan
2) Fotocopy KTP
3) Fotocopy Ijazah Tenaga Kesehatan Tradisional
4) Surat Keterangan sehat dari
dokter yang memiliki SIP
5) Surat keterangan dari pimpinan
tempat kerja tentang kebutuhan tenaga (Permohonan Baru)
6) Surat keterangan aktif kerja dari
pimpinan tempat kerja
(perpanjangan)
Page 100
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 100 -
7) Rekomendasi organisasi profesi
yang diakui kementrian kesehatan
8) Pas foto berwarna ukuran 3x4
sebanyak 2 lembar
3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah ditetapkan
3) Pemohon
mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang diperlukan ke loket pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan
persyaratan 5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon
untuk dilengkapi
6) Jika lengkap, maka : a. Pemohon menerima tanda
terima berkas
b. Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan c. Permohonan yang
disetujui/tidak disetujui akan
tetap diterbitkan rekomendasi
OPD teknis
d. Permohonan yang tidak disetujui dikembalikan kepada
pemohon
7) Jika permohonan disetujui,
maka: a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen
perizinan b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang
Page 101
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 101 -
c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket penyerahan
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin Praktik / kerja
tenaga Kesehatan sejak permohonan diterima lengkap
oleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu adalah 7 (Tujuh) hari kerja
2) Masa berlaku izin Praktik tenaga
Kesehatan ditentukan selama 5
(lima) Tahun
5 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
6 ProdukPelayanan : Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
7 PenangananPengadu
an, saran danmasukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web:dpmptsp.palukota.go.id 3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PRAKTIK / KERJA TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan
2) Undang-Undang No.36 Tahun 2014
tentang tenaga kesehatan
3) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan
Kesehatan Tradisional
4) Peraturan Daerah Kota PaluNomor
1 Tahun 2010 tentang Sistim Kesehatan Daerah
5) PeraturanWali Kota PaluNomor 4
Tahun 2012 tentang Izin Praktik
Kesehatan dan Sarana Kesehatan.
6) Peraturan Daerah No.10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1
tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan perizinan dan non
perizinan kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
2 Sarana dan
Prasarana
dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC
2) Loket informasi dan pengaduan
3) Loket pelayanan
4) Loket penyerahan dan legalitas
Page 102
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 102 -
5) Ruang arsip
6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan
Internal
Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 4 orang
6 Jaminan
Pelayanan
Kode Etik Pegawai
7 Jaminan
Keamanan dan
keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN SARANA APOTEK,
meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Sarana Apotek
2 Persyaratan : 1) Mengisi formulir permohonan 2) Foto copy Surat Izin Kerja
Apoteker (SIKA) yang masih
berlaku
3) Foto copy KTP 4) Foto copy denah bangunan
5) Fotocopy Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
6) Surat yang menyatakan status
bangunan dalam bentuk akte hak milik / sewa / kontrak
7) Daftar asisten apoteker dengan
mencantumkan nama alamat,
tanggal lulus dan nomor Surat Izin Kerja Asisten Apoteker
(SIKAA)
8) Asli dan fotocopy daftar
terperinci alat perlengkapan
Apotek 9) Surat pernyataan dari Apoteker
Pengelola Apotek bahwa tidak
bekerja tetap pada perusahaan
farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek di
Apotek lain
10) Foto copy surat izin atasan
bagi pemohon Pegawai Negeri,
anggota ABRI, dan pegawai Instansi Pemerintah lainnya
Page 103
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 103 -
11) Akte perjanjian kerja sama
Apoteker Pengelola Apotek dengan pemilik sarana Apotek
12) Surat pernyataan pemilik
sarana tidak terlibat
pelanggaran Peraturan
Perundang-undangan dibidan obat
13) Surat Izin Apotek Asli
3 Sistem, mekanisme dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah ditetapkan
3) Pemohon
mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran 4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan
persyaratan 5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon
untuk dilengkapi
6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda terima berkas
b. Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan
c. Permohonan yang disetujui/tidak disetujui
akan tetap diterbitkan
rekomendasi OPD teknis
d. Permohonan yang tidak disetujui dikembalikan
kepada pemohon
7) Jika permohonan disetujui,
maka :
a. Petugas penerbitan melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen
perizinan
Page 104
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 104 -
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin sarana
Kesehatan sejak permohonan
diterima lengkap oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu adalah 10 (Sepuluh)
hari kerja
2) Masa berlaku izin sarana kesehatan ditentukan selama 5
(lima) Tahun
5 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
6 Produk Pelayanan : Izin Sarana Apotek
7 Penanganan Pengaduan, saran
dan masukkan
1) SMS Center 08114501142 2) Web: dpmptsp.palukota.go.id
3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN SARANA APOTEK,
meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang - undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika
2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5062);
3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang
Pengamanan sediaan farmasi
Dan alat Kesehatan ( Lembaran
Negara Nomor 138 tahun 1998
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
4) Peraturan Meteri Kesehatan
Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Apotik.
Page 105
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 105 -
5) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6) Peraturan Walikota Nomor 1
Tahun 2017 tentang
Pendelegasiaan Kewenangan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.
2 Sarana dan
Prasarana
dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC
2) Loket Informasi dan Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip 6) WC
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan
Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai
Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN SARANA TOKO
OBAT, meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Sarana Toko Obat
2 Persyaratan : 1) Mengisi formulir permohonan
2) Foto copy KTP pemilik toko obat
3) Foto copy KTP penanggung
jawab toko obat 4) Foto copy Ijazah dan Surat Izin
Kerja Asisten Apoteker (SIKAA)
yang masih berlaku
5) Surat pernyataan kesediaan
bekerja Asisten Apoteker sebagai penaggung jawab teknis
6) Surat Izin Toko Obat asli (bila
perpanjangan izin)
3 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk
Page 106
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 106 -
mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah
ditetapkan
3) Pemohon
mengajukan/memasukkan formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon
untuk dilengkapi 6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda
terima berkas
b. Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan
c. Permohonan yang
disetujui/tidak disetujui
akan tetap diterbitkan rekomendasi OPD teknis
d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon
7) Jika permohonan disetujui, maka :
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen
perizinan
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu
c. Pemohon dapat mengambil dokumen izin pada loket
penyerahan
4 Jangka Waktu Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses penyelesaian izin sarana
Kesehatan sejak permohonan
diterima lengkap oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu adalah 10 (Sepuluh)
hari kerja
Page 107
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 107 -
2) Masa berlaku izin sarana
kesehatan ditentukan selama 5 (lima) Tahun
5 Biaya/tarif : Rp. 0 (Nol)
6 Produk Pelayanan : Izin Sarana Toko Obat
7 Penanganan
Pengaduan, saran dan masukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id 3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN SARANA TOKO OBAT,
meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 36 tahun 2009
tentang Kesehatan
2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika.
3) Undang-undang No 36 Tahun
2014 tentang tenaga kesehatan. 4) Undang-undang No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika.
5) Peraturan pemerintah Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 1998
tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
6) Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor: 331 /
Menkes / SK /X/2002. Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
167/kab/b.viii/1972 tentang
pedagang eceran obat. 7) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Sistem Kesehatan Daerah.
8) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
4 Tahun 2012 tentang Izin Praktik Kesehatan dan Sarana
Kesehatan
9) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10) Peraturan Walikota Nomor 1
Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.
Page 108
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 108 -
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC
2) Loket Informasi dan Pengaduan 3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip
6) WC
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal
Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan
Kode Etik Pegawai
7 Jaminan
Keamanan dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai
Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA SARANA
OPTICAL, meliputi :
1 JenisPelayanan : Izin Usaha Sarana Optical
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan
2) Foto copy KTP pemilik sarana
optikal
3) Surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien untuk
menjadi penanggung jawab
pada optikal/laboratorium
optik yang akan didirikan
dengan kelengkapan : a. Surat perjanjian pemilik
sarana dengan
refraksionis optisien
tersebut b. Foto copy KTP
refraksionis optisien
c. Foto copy ijazah
refraksionis optisien yang
dilegalisir d. Surat keterangan sehat
dari Dokter
e. Pas foto ukuran 4 x 6
sebanyak 3 lembar 4) Surat pernyataan kerjasama
dari Laboratorium optik
tempat pemprosesan lensa-
lensa pesanan, bila optikal
tidak memiliki laboratorium sendiri
Page 109
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 109 -
5) Daftar sarana dan peralatan
yang digunakan 6) Denah ruangan dibuat dengan
skala 1 : 100
3 Sistem, mekanisme dan
Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan
perizinan
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan
dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan
3) Pemohon
mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang diperlukan ke loket
pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan
berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka
berkas dikembalikan pada
pemohon untuk dilengkapi 6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda
terima berkas
b. Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan
c. Permohonan yang disetujui
/ tidak disetujui akan
tetap diterbitkan
rekomendasi OPD teknis d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon
7) Jika permohonan disetujui, maka :
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen perizinan
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh
petugas penerbitan, selanjutnya ditandatangani
oleh Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Page 110
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 110 -
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan
4 JangkaWaktuPelayanan : 1) Jangkawaktu proses penyelesaianizinsaranaKesehat
ansejakpermohonanditerimale
ngkapolehDinasPenanaman
Modal danPelayananTerpaduSatuPint
u Kota Palu adalah 10
(Sepuluh) harikerja
2) Masa berlaku izin sarana
kesehatan ditentukan selama 5 (lima)Tahun
5 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
6 ProdukPelayanan : Izin Sarana Optical
7 PenangananPengaduan, saran danmasukkan
1) SMS Center 08114501142 2) Web:dpmptsp.palukota.go.id
3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN SARANA OPTICAL,
meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen
3) Undang - undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4) Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
24/Menkes/sk/XI/2002 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Optikal
5) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Sistem Kesehatan Daerah 6) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
4 Tahun 2012 tentang Izin
Praktik Kesehatan dan Sarana
Kesehatan. 7) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Page 111
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 111 -
8) Peraturan Walikota Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada dinas penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu
2 Sarana dan
Prasarana
dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC
2) Loket Informasi dan Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas 5) Ruang Arsip
6) WC
3 Kompetensi Pelaksana
1) Sarjana 2) SMA
4 Pengawasan
Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan
Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan
Keamanan dan
keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai
Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN TOKO ALAT
KESEHATAN, meliputi :
1 JenisPelayanan : Izin Toko Alat Kesehatan
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan 2) Foto copy KTPyang berlaku
3) Foto copy bukti kepemilikan
sarana sewa atau kontrak
4) Foto copy izin IMD
5) Peta lokasi dan denah lingkungan
3 Sistem, mekanisme dan
Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan
perizinan
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan
dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan
Page 112
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 112 -
3) Pemohon
mengajukan/memasukkan formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket
pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan
kelengkapan persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka
berkas dikembalikan pada
pemohon untuk dilengkapi 6) Jika lengkap, maka :
a.Pemohon menerima tanda
terima berkas
b.Tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan
c. Permohonan yang disetujui
/ tidak disetujui akan tetap
diterbitkan rekomendasi OPD teknis
d.Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon 7) Jika permohonan disetujui,
maka :
d. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan proses penerbitan
dokumen perizinan
e. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas penerbitan,
selanjutnya
ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
f. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin sarana
Kesehatan sejak permohonan
diterima lengkap oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu adalah 7 (tujuh)
hari kerja
Page 113
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 113 -
2) Masa berlaku izin sarana
kesehatan ditentukan selama 5 (lima) Tahun
5 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
6 ProdukPelayanan : IzinToko Alat Kesehatan
7 PenangananPengaduan,
saran danmasukkan
4) SMS Center 08114501142
5) Web:dpmptsp.palukota.go.id 6) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN TOKO ALAT
KESEHATAN, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan
2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen
3) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Daerah
4) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
4 Tahun 2012 tentang Izin
Praktik Kesehatan dan Sarana
Kesehatan. 5) Permenkes no.1191 tahun 2010
tentang izin toko alat kesehatan
6) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7) Peraturan Walikota Nomor 1
Tahun 2017 tentang
Pendelegasiaan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
2 Sarana dan Prasarana
dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC
2) Loket Informasi dan Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip 6) WC
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan
Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan
Pelayanan Kode Etik Pegawai
Page 114
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 114 -
7 Jaminan
Keamanan dan
keselamatan pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai
Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN LABORATORIUM
KLINIK UMUM , meliputi :
1 JenisPelayanan : IzinLaboratorium KlinikUmum
2 Persyaratan : 1) Mengisi formulir permohonan
2) Fotocopy KTP 3) SIP dokter penanggung jawab
dan SIP paramedis
4) Kopian pendirian badan usaha
kecuali untuk kepemilikan perorangan
5) SIP dokter ahli
penanggungjawab sesuai
dengan pelayanan yang
dilakukan(Khusus Klinik Utama)
6) Surat pernyataan dokter
penanggung jawab klinik
bertanggung jawab penuh
terhadap penyelenggara klinik secara medis dan administratif
7) Denah bangunan yang
merupakan tempat Praktik
yang menetap yang terdiri dari : ruang periksa, ruang tunggu,
ruang kamar mandi/WC
8) Rekomendasi dari dinas
kesehatan setempat
9) Surat pernyataan bersedia membantu puskesmas
setempat menangani
wabah/kejadian luar biasa
(KLB) 10) Rekomendasi Kelayakan
Lingkungan
(AMDAL/UKL/UPL)
11) Akte Pendirian Perusahaan
12) Keterangan domisili perusahaan yang ber Dinas
hukum
13) Fotocopy Izin Gangguan (HO)
Page 115
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 115 -
14) Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) 15) Surat pernyataan
melaksanakan kegiatan
rujukan
16) Profil Klinik yang didalamya
memuat tentang semua peralatan diagnostik dan terapi
sederhana, peralatan gawat
darurat sederhana, dan obat-
obatan pelayanan medik dasar
serta daftar tenaga medis, paramedis dan ketenagaan non
medis)
17) Bukti hak kepemilikan/Surat
pernyataan sewa bangunan minimal 5 tahun apabila
bangunan belum milik pribadi
18) Surat keterangan persetujuan
lokasi dari pemerintah daerah
setempat 19) Persyaratan administrasi lain
sesuai dengan ketentuan
peraturan UU.
20) Dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya
pemantauan lingkungan (UPL)
4 Sistem, mekanisme dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah
ditetapkan 3) Pemohon
mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran 4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan
persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan pada pemohon
untuk dilengkapi
6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda terima berkas
Page 116
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 116 -
b. Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan
c. Permohonan yang
disetujui/tidak disetujui
akan tetap diterbitkan
rekomendasi OPD teknis
d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon
7) Jika permohonan disetujui, maka :
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen
perizinan
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan
5 JangkaWaktuPelayana
n
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin sarana Klinik
Kesehatan sejak permohonan
diterima lengkap oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu adalah7 (tujuh) hari
kerja
2) Masa berlaku Izin sarana Klinik
Kesehatan ditentukan selama 5 (lima) Tahun
6 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
7 ProdukPelayanan : Izin Laboratorium Klinik Umum
8 PenangananPengaduan, saran danmasukkan
1) SMS Center 08114501142 2) Web:dpmptsp.palukota.go.id
3) Email:
[email protected]
Page 117
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 117 -
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN LABORATORIUM
KLINIK UMUM , meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-UndangNomor 4 tahun
1994 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Palu ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor
38,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3555);
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (lembaran
Negara RepublikndonesiaTahun
2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3495 );
3) Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2014 tentang Klinik. 4) Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
920/MENKES/PER/XII/1986
tentang Upaya Pelayanan Kesehatan swasta dibidang
medik,Jo.PeraturanMenteriKeseh
atan R.I Nomor
084/Menkes/Per/II/1990
tentang Perubahanatas Permenkes
920/MENKES/PER/XII/1986.
5) KeputusanMenteriKesehatan R.I
Nomor 030/Dirhub/1972 tanggal
04 September 1972 tentang standarisasi Obat-obat dan alat –
alat kedokteran;
6) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 25 Tahun 2001 tentang Hygiene dan sanitasi.
7) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 660.1/145/tahun 2003
tentang Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL)/upaya pemantauan Lingkungan (UPL).
8) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
1 tahun 2017 tentang
pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Page 118
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 118 -
Pintu
2 Sarana dan
Prasarana
dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC
2) Loket Informasi dan Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip 6) WC
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan
Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan
Keamanan dan
keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN LABORATORIUM
KLINIK KHUSUS, meliputi :
1 JenisPelayanan : IzinLaboratorium KlinikKhusus
2 Persyaratan : 1) Mengisi formulir permohonan
2) Fotocopy KTP 3) SIP dokter penanggung jawab
dan SIP paramedis
4) Kopian pendirian badan usaha
kecuali untuk kepemilikan perorangan
5) SIP dokter ahli
penanggungjawab sesuai
dengan pelayanan yang
dilakukan(Khusus Klinik Utama)
6) Surat pernyataan dokter
penanggung jawab klinik
bertanggung jawab penuh
terhadap penyelenggara klinik secara medis dan administratif
7) Denah bangunan yang
merupakan tempat Praktik yang
menetap yang terdiri dari : ruang periksa, ruang tunggu,
ruang kamar mandi/WC
Page 119
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 119 -
8) Rekomendasi dari dinas
kesehatan setempat 9) Surat pernyataan bersedia
membantu puskesmas setempat
menangani wabah/kejadian luar
biasa (KLB)
10) Rekomendasi Kelayakan Lingkungan
(AMDAL/UKL/UPL)
11) Akte Pendirian Perusahaan
12) Keterangan domisili
perusahaan yang ber Dinas hukum
13) Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
14) Surat pernyataan melaksanakan kegiatan
rujukan
15) Profil Klinik yang didalamya
memuat tentang semua
peralatan diagnostik dan terapi sederhana, peralatan gawat
darurat sederhana, dan obat-
obatan pelayanan medik dasar
serta daftar tenaga medis, paramedis dan ketenagaan non
medis)
16) Bukti hak kepemilikan/Surat
pernyataan sewa bangunan
minimal 5 tahun apabila bangunan belum milik
pribadi
17) Surat keterangan persetujuan
lokasi dari pemerintah daerah setempat
18) Persyaratan administrasi lain
sesuai dengan ketentuan
peraturan UU.
19) Dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya
pemantauan lingkungan
(UPL)
4 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi persyaratan yang telah
ditetapkan
Page 120
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 120 -
3) Pemohon
mengajukan/memasukkan formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon
untuk dilengkapi
6) Jika lengkap, maka : a. Pemohon menerima tanda
terima berkas
b. Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan
c. Permohonan yang
disetujui/tidak disetujui akan
tetap diterbitkan rekomendasi
OPD teknis d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon
7) Jika permohonan disetujui, maka :
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen perizinan
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu
c. Pemohon dapat mengambil dokumen izin pada loket
penyerahan
5 Jangka Waktu Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses penyelesaian izin sarana Klinik
Kesehatan sejak permohonan
diterima lengkap oleh Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Paluadalah 7 (tujuh) hari
kerja
2) Masa berlaku Izin sarana Klinik
Kesehatan ditentukan selama 5 (lima) Tahun
Page 121
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 121 -
6 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
7 ProdukPelayanan : Izin Laboratorium Klinik Khusus
8 PenangananPengadua
n, saran danmasukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web:dpmptsp.palukota.go.id 3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN LABORATORIUM KLINIK KHUSUS, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-UndangNomor 4 tahun 1994
tentangPembentukanKotamadya
Daerah Tingkat II Palu ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 38,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3555);
2) Undang-UndangRepublik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan (lembaran
Negara RepublikndonesiaTahun
2009 Nomor 144,Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3495 ); 3) PeraturanMenteriKesehatanRepubl
ik Indonesia Nomor 9 Tahun
2014 tentangKlinik.
4) PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor
920/MENKES/PER/XII/1986
tentangUpayaPelayananKesehatan
swastadibidangmedik,Jo.Peratura
nMenteriKesehatan R.I Nomor 084/Menkes/Per/II/1990
tentangPerubahanatasPermenkes
920/MENKES/PER/XII/1986.
5) KeputusanMenteriKesehatan R.I Nomor 030/Dirhub/1972 tanggal
04 September 1972 tentang
standarisasi Obat-obat dan alat –
alat kedokteran;
6) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 25 Tahun 2001 tentang
Hygiene dan sanitasi.
7) Peraturan Daerah Kota PaluNomor
660.1/145/tahun 2003 tentang
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/upaya pemantauan
Lingkungan (UPL).
Page 122
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 122 -
8) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9) Peraturan Walikota Nomor 1
Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan kepada dinas penanaman modal
dan pelayanan perizinan terpadu
satu pintu.
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC
2) Loket Informasi dan Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip 6) WC
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN MENDIRIKAN
RUMAH SAKIT UMUM KELAS C DAN D, meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Mendirikan Rumah Sakit
Umum Kelas C Dan D
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan 2) Foto Copy Akte Pendirian yang
ber Dinas hukum, Kecuali
Instansi pemerintah /
Pemerintah daerah. 3) Studi Kelayakan
4) Denah bangunan teknis
5) Dokumen Pengelolaan Dan
Pemantauan Lingkungan
6) Foto Copy Sertifikat Kepemilikan Tanah.
7) Foto Copy IMB.
8) Rekomendasi Dari pejabat Yang
Berwenang di bidang Kesehatan.
3 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi pada
loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan persyaratan, biaya dan waktu
Page 123
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 123 -
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan 2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah
ditetapkan
3) Pemohon mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan
persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda
terima berkas
b. Tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan
c. Permohonan yang
disetujui/tidak disetujui akan tetap diterbitkan
rekomendasi OPD teknis
d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon 7) Jika permohonan disetujui, maka
:
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen
perizinan
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin sarana
Kesehatan sejak permohonan
diterima lengkap adalah 20 (Dua Puluh) hari kerja
2) Masa berlaku 1 (satu) Tahun
Selama Masih Melakukan
Page 124
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 124 -
Kegiatan Pendirian Bangunan
5 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
6 Produk Pelayanan : Izin Mendirikan Rumah Sakit
Umum Kelas C Dan D
7 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web:bp2t.palukota.go.id
3) Email: [email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN MENDIRIKAN RUMAH
SAKIT UMUM KELAS C DAN D, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang - Undang Nomor 44
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan
3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.
4) Peraturam Menteri Kesehatan
Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan perizinan
Rumah sakit
5) Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 134/ Menkes / SK / IV /
78 Tahun 1978 Tentang susunan Organisasi Rumah
Sakit.
6) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 25 Tahun 2001 tentang Hygiene dan sanitasi.
7) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 10 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu. 8) Peraturan Walikota Nomor 1
Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan kepada dinas penanaman modal
dan pelayanan perizinan
terpadu satu pintu.
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
2) Loket informasi dan pengaduan
3) Loket pelayanan
4) Loket penyerahan dan legalitas 5) Ruang arsip
6) Toilet
3 Kompetensi 1) Sarjana
Page 125
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 125 -
Pelaksana 2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 4 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN OPERASIONAL
RUMAH SAKIT UMUM KELAS C DAN D, meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Oprasional Rumah Sakit Umum
Kelas C Dan D
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan
2) Foto Copy Akte Pendirian yang
ber Dinas hukum,Kecuali
Instansi pemerintah /
Pemerintah daerah. 3) Studi Kelayakan
4) Denah bangunan teknis
5) Dokumen Pengelolaan Dan
Pemantauan Lingkungan
6) Foto Copy Sertifikat Kepemilikan Tanah.
7) Foto Copy IMB.
8) Rekomendasi Dari pejabat Yang
Berwenang di bidang Kesehatan.
3 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi pada
loket informasi untuk
mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah
ditetapkan
3) Pemohon mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan
persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon
Page 126
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 126 -
untuk dilengkapi
6) Jika lengkap, maka : a. Pemohon menerima tanda
terima berkas
b. Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan c. Permohonan yang
disetujui/tidak disetujui akan
tetap diterbitkan rekomendasi
OPD teknis
d. Permohonan yang tidak disetujui dikembalikan kepada
pemohon
7) Jika permohonan disetujui,
maka: a. Petugas penerbitan melakukan
entry data pemohon dan
melakukan proses penerbitan
dokumen perizinan
b. Dokumen perizinan yang selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu
c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin sarana
Kesehatan sejak permohonan diterima lengkap adalah 20 (Dua
Puluh) hari kerja
2) Masa berlaku 5 (lima) Tahun
Untuk Kegiatan Operasional
Bangunan
5 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
6 Produk Pelayanan : Izin Operasional Rumah Sakit
Umum Kelas C Dan D
7 Penanganan Pengaduan, saran
dan masukkan
1) SMS Center 08114501142 2) Web:dpmptsp.palukota.go.id
3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN OPERASIONAL RUMAH
SAKIT UMUM KELAS C DAN D, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang - Undang Nomor 44
Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit
Page 127
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 127 -
2) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3) Undang – Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.
4) Peraturam Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang
Klasifikasi Dan perizinan
Rumah sakit
5) Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 134/ Menkes / SK / IV / 78 Tahun 1978 Tentang
susunan Organisasi Rumah
Sakit.
6) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 25 Tahun 2001 tentang
Hygiene dan sanitasi.
7) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 10 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8) Peraturan Walikota Nomor 1
Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan perizinan dan non perizinan
kepada dinas penanaman modal
dan pelayanan perizinan
terpadu satu pintu.
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
2) Loket informasi dan pengaduan
3) Loket pelayanan 4) Loket penyerahan dan legalitas
5) Ruang arsip
6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 4 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana Indeks Kepuasan Masyarakat
Page 128
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 128 -
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN MENDIRIKAN
RUMAH SAKIT KHUSUS KELAS C meliputi :
1 JenisPelayanan : IzinMendirikan Rumah Sakit
Khusus Kelas C
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan
2) Foto Copy Akte Pendirian yang
berDinashukum,KecualiInstansi
pemerintah / Pemerintahdaerah.
3) Studi Kelayakan
4) Denah bangunan teknis
5) Dokumen Pengelolaan Dan
Pemantauan Lingkungan 6) Foto Copy SertifikatKepemilikan
Tanah.
7) SuratIzinTempat Usaha.
8) Foto Copy IMB. 9) Rekomendasi Dari pejabat Yang
Berwenang di bidangKesehatan.
3 Sistem, mekanisme dan
Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi persyaratan yang telah
ditetapkan
3) Pemohon
mengajukan/memasukkan formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka
berkas dikembalikan pada
pemohon untuk dilengkapi 6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda
terima berkas
b. Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan
Page 129
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 129 -
c. Permohonan yang
disetujui/tidak disetujui akan tetap diterbitkan
rekomendasi OPD teknis
d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon 7) Jika permohonan disetujui,
maka :
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen
perizinan
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan
4 JangkaWaktuPelayanan : 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin sarana
Kesehatan sejak permohonan
diterima lengkap adalah 20 (DuaPuluh) hari kerja
2) Masa berlaku 1 (satu) Tahun
Selama Masih Melakukan
Kegiatan Pendirian Bangunan
5 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
6 ProdukPelayanan : Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas C
7 PenangananPengaduan,
saran danmasukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web:dpmptsp.palukota.go.id
3) Email: [email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KHUSUS KELAS C meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit
2) Undang - undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan 3) Undang – UndangNomor 23
Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.
Page 130
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 130 -
4) Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan perizinan
Rumah sakit
5) Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 134/ Menkes / SK / IV
/ 78 Tahun 1978 Tentang susunan Organisasi Rumah
Sakit.
6) Peraturan Daerah Kota
PaluNomor 25 Tahun 2001
tentang Hygiene dan sanitasi. 7) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 10 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu. 8) Peraturan Walikota Nomor 1
Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan
terpadu satu pintu.
2 Sarana dan Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC
2) Loket informasi dan
pengaduan
3) Loket pelayanan 4) Loket penyerahan dan legalitas
5) Ruang arsip
6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 4 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN OPRASIONAL
RUMAH SAKIT KHUSUS KELAS C meliputi :
1 JenisPelayanan : Izin Oprasional Rumah Sakit
Khusus Kelas C
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan
2) Foto Copy Akte Pendirian yang
ber Dinas hukum, Kecuali
Page 131
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 131 -
Instansi pemerintah /
Pemerintah daerah. 3) Studi Kelayakan
4) Denah bangunan teknis
5) Dokumen Pengelolaan Dan
Pemantauan Lingkungan
6) Foto Copy SertifikatKepemilikan Tanah.
7) Surat Izin Tempat Usaha.
8) Foto Copy IMB.
9) Rekomendasi Dari pejabat Yang
Berwenang di bidangKesehatan.
3 Sistem, mekanisme dan
Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah
ditetapkan 3) Pemohon
mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran 4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan
persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan pada
pemohon untuk dilengkapi
6) Jika lengkap, maka :
e. Pemohon menerima tanda
terima berkas f. Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan
g. Permohonan yang disetujui/tidak disetujui
akan tetap diterbitkan
rekomendasi OPD teknis
h. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan kepada pemohon
7) Jika permohonan disetujui,
maka :
d. Petugas penerbitan melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen
Page 132
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 132 -
perizinan
e. Dokumen perizinan yang selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
f. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan
4 JangkaWaktuPelayanan : 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin sarana
Kesehatan sejak permohonan
diterima lengkap adalah 20 (DuaPuluh) hari kerja
2) Masa berlaku 5 (Lima ) Tahun
5 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
6 ProdukPelayanan : Izin Oprasional Rumah Sakit
Khusus Kelas C
7 PenangananPengaduan,
saran danmasukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web:dpmptsp.palukota.go.id
3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KHUSUS KELAS C meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit
2) Undang - undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan 3) Undang – UndangNomor 23
Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.
4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang
Klasifikasi Dan perizinan
Rumah sakit
5) Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 134/ Menkes / SK / IV / 78 Tahun 1978 Tentang
susunan Organisasi Rumah
Sakit.
6) Peraturan Daerah Kota PaluNomor 25 Tahun 2001
tentang Hygiene dan sanitasi.
7) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 10 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Page 133
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 133 -
8) Peraturan Walikota Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada dinas penanaman modal
dan pelayanan perizinan
terpadu satu pintu.
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
2) Loket informasi dan pengaduan 3) Loket pelayanan
4) Loket penyerahan dan legalitas
5) Ruang arsip
6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana 3) Sarjana
4) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 4 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
(PUSKESMAS) meliputi :
1 JenisPelayanan : Izin Penyelenggaraan Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
2 Persyaratan : 1) Isianformulirpermohonan, 2) Foto Copy KTP pemilikklinik;
3) Foto copy sertifikat tanah atau
bukti lain kepemilikan tanah
4) Foto copy IMB
5) Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
6) Surat keputusan dari bupati/Wali
Kota terkait kateegori puskesmas 7) Studi kelayakan untuk puskesmas
yang baru akan didirikan atau
Page 134
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 134 -
akan dikembangkan
8) Profil puskesmas meliputi aspek : lokasi,bangunan prasarana,
peralatan kesehatan, ketenagaan,
dan pengorganisasian untuk
puskesmas yang mengajukan
permohonan perpanjangan izin 9) Persyaratan lainya sesuai dengan
daerah setempat
3 Sistem, mekanisme dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu yang
dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah ditetapkan 3) Pemohon
mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan
persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan pada pemohon
untuk dilengkapi
6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda
terima berkas
b. Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan
c. Permohonan yang
disetujui/tidak disetujui akan
tetap diterbitkan rekomendasi OPD teknis
d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon
7) Jika permohonan disetujui, maka : a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen perizinan
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas
Page 135
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 135 -
penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu
c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket penyerahan
4 JangkaWaktuPelaya
nan
: 1) Jangka waktu proses penyelesaian
izin Operasional Klinik Kesehatan Umum sejak permohonan diterima
lengkap oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Palu adalah 20
(Dua Puluh) hari kerja 2) Masa berlaku izin sarana
kesehatan ditentukan selama 5
(lima) Tahun
5 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
6 ProdukPelayanan : Izin Penyelenggaraan Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
8 PenangananPengadu
an, saran
danmasukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web:dpmptsp.palukota.go.id
3) Email: [email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS), meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang - Undang Nomor 4
tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Palu (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
38,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
3555); 2) Undang - Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan
(lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3495 );
Page 136
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 136 -
3) Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.
4) Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
920/MENKES/PER/XII/1986
tentang Upaya Pelayanan Kesehatan swasta dibidang
medik, Jo. Peraturan Menteri
Kesehatan R.I Nomor 084/
Menkes/Per/II/1990 tentang
Perubahan atas Permenkes 920/MENKES/PER/XII/1986
5) Keputusan Menteri Kesehatan
R.I Nomor 030/Dirhub/1972
tanggal 04 September 1972 tentang standarisasi Obat-obat
dan alat – alat kedokteran;
6) Peraturan Daerah Kota
PaluNomor 25 Tahun 2001
tentang Hygienedansanitasi. 7) Peraturan Daerah Kota
PaluNomor 660.1/145/tahun
2003 tentang Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL)/ upaya pemantauan Lingkungan
(UPL).
8) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9) Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada dinas penanaman modal
dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC 2) Loket Informasi dan Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip
6) WC
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
Page 137
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 137 -
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN MENDIRIKAN
KLINIK meliputi :
1 JenisPelayanan : Izin Mendirikan Klinik
2 Persyaratan : 1) Mengisi formulir permohonan
2) Fotocopy KTP
3) Foto Copy IMB
4) SIP dokter penanggung jawab dan SIP paramedis
5) SIP dokter ahli
penanggungjawab sesuai
dengan pelayanan yang dilakukan(Khusus Klinik
Utama)
6) Surat pernyataan dokter
penanggung jawab klinik
bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggara klinik
secara medis dan administratif
7) Denah bangunan yang
merupakan tempat Praktik yang menetap yang terdiri dari
: ruang periksa, ruang tunggu,
ruang kamar mandi/WC
8) Rekomendasi dari Kepala
Puskesmas setempat
9) Surat pernyataan bersedia
membantu puskesmas
setempat menangani wabah/kejadian luar biasa
(KLB)
10) Rekomendasi Kelayakan
Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL)
11) Akte Pendirian Perusahaan
12) Keterangan domisili
perusahaan yang ber Dinas
hukum 13) Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
14) Surat pernyataan
melaksanakan kegiatan rujukan
15) Profil Klinik yang didalamya
memuat tentang semua
Page 138
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 138 -
peralatan diagnostik dan terapi
sederhana, peralatan gawat darurat sederhana, dan obat-
obatan pelayanan medik dasar
serta daftar tenaga medis,
paramedis dan ketenagaan non
medis) 16) Fotocopy surat kerjasama
(MOU) tentang pembuangan
limbah medis dengan sarana
kesehatan lain yang
mempunyai incenerator
4 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan 2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah
ditetapkan
3) Pemohon mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan
persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda
terima berkas
b. Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan
c. Permohonan yang disetujui/tidak disetujui akan
tetap diterbitkan rekomendasi
OPD teknis
d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan kepada pemohon
7) Jika permohonan disetujui,
maka:
a. Petugas penerbitan melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen
Page 139
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 139 -
perizinan
b. Dokumen perizinan yang selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan
5 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin sarana Klinik
Kesehatan sejak permohonan
diterima lengkap oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu adalah 7 (tujuh) hari
kerja 2) Masa berlaku Izin pendirian
Klinik Kesehatan selama 1
(Satu) Tahun
6 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
7 ProdukPelayanan : Izin Mendirikan Klinik
8 PenangananPengadua
n, saran danmasukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web:dpmptsp.palukota.go.id
3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN MENDIRIKAN KLINIK,
meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-UndangNomor 4 tahun
1994
tentangPembentukanKotamadya
Daerah Tingkat II Palu (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
38,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
3555); 2) Undang-UndangRepublik
Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentangKesehatan
(lembaran Negara
RepublikndonesiaTahun 2009 Nomor 144,Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3495 );
Page 140
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 140 -
3) PeraturanMenteriKesehatanRep
ublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentangKlinik.
4) PeraturanMenteriKesehatanRep
ublik Indonesia Nomor
920/MENKES/PER/XII/1986
tentangUpayaPelayananKesehatanswastadibidangmedik,Jo.Pera
turanMenteriKesehatan R.I
Nomor
084/Menkes/Per/II/1990
tentangPerubahanatasPermenkes 920/MENKES/PER/XII/1986.
5) KeputusanMenteriKesehatan R.I
Nomor 030/Dirhub/1972
tanggal 04 September 1972 tentangstandarisasiObat-
obatdanalat – alatkedokteran;
6) Keputusan menteri kesehatan
nomor 411 tahun 2010 tentang
izin laboratorium klinik umum. 7) Peraturan Daerah Kota
PaluNomor 25 Tahun 2001
tentang Hygienedansanitasi.
8) Peraturan Daerah Kota PaluNomor 660.1/145/tahun
2003 tentang Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL) /
upaya pemantauan Lingkungan
(UPL). 9) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu SatuPintu
10) Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada dinas penanaman modal
dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC 2) Loket Informasi dan Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip
6) WC
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
Page 141
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 141 -
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN OPERASIONAL
KLINIK meliputi :
1 JenisPelayanan : Izin Operasional Klinik
2 Persyaratan : 1) Mengisi formulir permohonan
2) Fotocopy KTP
3) Foto Copy IMB
4) SIP dokter penanggung jawab dan SIP paramedis
5) SIP dokter ahli
penanggungjawab sesuai
dengan pelayanan yang
dilakukan(Khusus Klinik Utama)
6) Surat pernyataan dokter
penanggung jawab klinik
bertanggung jawab penuh
terhadap penyelenggara klinik secara medis dan administratif
7) Denah bangunan yang
merupakan tempat Praktik
yang menetap yang terdiri dari : ruang periksa, ruang tunggu,
ruang kamar mandi/WC
8) Rekomendasi dari Kepala
Puskesmas setempat 9) Surat pernyataan bersedia
membantu puskesmas
setempat menangani
wabah/kejadian luar biasa (KLB)
10) Rekomendasi Kelayakan
Lingkungan
(AMDAL/UKL/UPL)
11) Akte Pendirian Perusahaan 12) Keterangan domisili
perusahaan yang ber Dinas
hukum
13) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
14) Surat pernyataan
melaksanakan kegiatan
rujukan
15) Profil Klinik yang didalamya memuat tentang semua
Page 142
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 142 -
peralatan diagnostik dan terapi
sederhana, peralatan gawat darurat sederhana, dan obat-
obatan pelayanan medik dasar
serta daftar tenaga medis,
paramedis dan ketenagaan non
medis) 16) Fotocopy surat kerjasama
(MOU) tentang pembuangan
limbah medis dengan sarana
kesehatan lain yang
mempunyai incenerator
4 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan 2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah
ditetapkan
3) Pemohon mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan
persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda
terima berkas
b. Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan
c. Permohonan yang disetujui/tidak disetujui akan
tetap diterbitkan rekomendasi
OPD teknis
d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan kepada pemohon
7) Jika permohonan disetujui,
maka:
a. Petugas penerbitan melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen
Page 143
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 143 -
perizinan
b. Dokumen perizinan yang selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan
5 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin sarana Klinik
Kesehatan sejak permohonan
diterima lengkap oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu adalah 7 (tujuh) hari
kerja 2) Masa berlaku Izin Operasional
Klinik Kesehatan selama 5
(lima) Tahun
6 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
7 ProdukPelayanan : Izin Operasional Klinik
8 Penanganan
Pengaduan, saran dan
masukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web:dpmptsp.palukota.go.id
3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN OPERASIONAL KLINIK, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-UndangNomor 4 tahun 1994
tentangPembentukanKotamadya
Daerah Tingkat II Palu (
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 38,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
3555);
2) Undang-UndangRepublik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan
(lembaran Negara
RepublikndonesiaTahun 2009
Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik
Page 144
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 144 -
Indonesia Nomor 3495 );
3) PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor 9
Tahun 2014 tentangKlinik.
4) PeraturanMenteriKesehatanRep
ublik Indonesia Nomor
920/MENKES/PER/XII/1986 tentangUpayaPelayananKesehat
answastadibidangmedik,Jo.Pera
turanMenteriKesehatan R.I
Nomor
084/Menkes/Per/II/1990 tentangPerubahanatasPermenke
s 920/MENKES/PER/XII/1986.
5) KeputusanMenteriKesehatan R.I
Nomor 030/Dirhub/1972 tanggal 04 September 1972
tentangstandarisasiObat-
obatdanalat – alatkedokteran;
6) Keputusan menteri kesehatan
nomor 411 tahun 2010 tentang izin laboratorium klinik umum.
7) Peraturan Daerah Kota
PaluNomor 25 Tahun 2001
tentang Hygiene dan sanitasi. 8) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 660.1/145/tahun 2003
tentang Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) / upaya
pemantauan Lingkungan (UPL). 9) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10) Peraturan Walikota Nomor 1
Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan
terpadu satu pintu.
2 Sarana dan Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC
2) Loket Informasi dan Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip 6) WC
3 Kompetensi
Pelaksana 3) Sarjana
4) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
Page 145
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 145 -
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PENYELENGGARA
REKLAME TETAP , meliputi :
1 JenisPelayanan : Izin Penyelenggara Reklame Tetap
2 Persyaratan : 1) Reklame Tetap wajib
melampirkan :
a. Foto copy KTP
b. Foto copy bukti kepemilikan tanah /
surat sewa lahan dan
atau surat pernyataan
tidak keberatan dari pemilik lahan
c. Foto copy bukti / izin
penggunaan lahan dari
Dinas / Instansi yang
berwenang jika reklame berdiri diatas milik
Negara dan atau tanah
milik Dinas Usaha
Negara / Daerah d. Rencana tema (narasi)
yang akan digunakan
dalam reklame
e. Foto copy IMB
f. Surat keterangan dari Asosiasi (APR).
g. Melampirkan Surat
Rekomendasidari Dinas
PU Provinsi Sulawesi
Tengah (jika lokasi pemasangan reklame
berada di jalan Provinsi)
h. Melampirkan Surat
Rekomendasi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan
Nasional VI Makassar
(jika lokasi pemasangan
reklame berada di jalan
Nasional) i. Bukti lunas pajak
reklame tahun berjalan
2) Surat persyaratan untuk izin
perpanjangan wajib
Page 146
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 146 -
melampirkan:
a. Foto copy KTP b. Foto copy surat izin yang
lama
c. Foto copy pelunasan
pajak tahun sebelumnya
d. Tema dari reklame e. Surat rekomendasi dari
Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Palu
f. Bukti lunas pajak
reklame tahun berjalan g. Foto copy bukti/izin
penggunaan lahan dari
Dinas/Instansi yang
berwenang jika reklame berdiri diatas milik
Negara dan atau tanah
milik Dinas Usaha
Negara/Daerah
3 Sistem, mekanisme dan
Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan
perizinan 2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan
dilengkapi persyaratan yang
telah ditetapkan
3) Pemohon
mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang diperlukan ke loket
pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan
kelengkapan persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka
berkas dikembalikan pada
pemohon untuk dilengkapi 6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima
tanda terima berkas
b. Tim teknis melakukan peninjauan lapangan
serta melakukan
pembahasan
Page 147
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 147 -
c. Permohonan yang
disetujui/tidak disetujui akan tetap diterbitkan
rekomendasi OPD teknis
d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon 7) Jika permohonan disetujui,
maka :
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan proses
penerbitan dokumen
perizinan
b. Dokumen perizinan yang selesai dicetak oleh
petugas penerbitan,
selanjutnya
ditandatangani oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu
c. Pemohon dapat mengambil dokumen izin
pada loket penyerahan
4 Jangka Waktu Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses penyelesaian Izin
Penyelenggara Reklame Tetap
sejak permohonan diterima
lengkap adalah 5 (lima) hari
kerja
2) Masa berlaku Izin
Penyelenggara Reklame Tetap
ditentukan selama 1 (satu) tahun
5 Biaya/Tarif : [email protected]
6 ProdukPelayanan : IzinPenyelenggaraReklameTetap
7 PenangananPengaduan,
saran danmasukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web:dpmptsp.palukota.go.id
3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PENYELENGGARAAN
REKLAME TETAP , meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang – undang Nomor 4
Page 148
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 148 -
Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
2) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
8 Tahun 2012 tentang Izin
Penyelenggaraan Reklame.
3) Peraturan Daerah No.10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
1 tahun 2017 tentang
pendelegasian Kewenangan perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
2) Loket Informasi dan Pengaduan 3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip
6) WC
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)IZIN PENYELENGGARAAN
REKLAME INSEDENTIL, meliputi :
1 JenisPelayanan : IzinPenyelenggaraReklameInsidentil
2 Persyaratan : 1) Foto copy KTP
2) Denah lokasi
3) Gambar / Brand yang akan
dipasang 4) Surat kuasa
5) Foto copy pelunasan pajak
tahun berjalan
3 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mengambil dan
mengisi formulir di DPMPTSP
kemudian membayar pajak sesuai jumlah reklame yang
Page 149
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 149 -
akan dipasang dan
melampirkan bukti lunas pembayaran pajak ketika akan
memasukkan formulir ke BP2T
2) Setelah izin diterbitkan oleh
BP2T, pemohon wajib
menyerahkan tembusan ke Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Palu yang
kemudian pemohon akan
diberikan stiker IPR (Izin
Penyelenggaraan Reklame) yang wajib dipasang pada setiap
reklame yang akan dipasang.
3) Apabila ada reklame yang tidak
terpasang stiker IPR maka Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Palu berhak
menurunkan reklame tersebut
tanpa tuntutan dari pemohon
dan kemudian reklame tersebut akan menjadi milik Pemerintah
Daerah
4 JangkaWaktuPelayanan
: 1) Jangka waktu proses penyelesaian Izin Penyelenggara
Reklame Insidentil sejak
permohonan diterima lengkap
adalah 1 (satu) hari kerja 2) Masa berlaku Izin
Penyelenggara Reklame
Insidentil ditetapkan
berdasarkan waktu yang
dibutuhkan oleh Pemohon
5 Biaya/Tarif : [email protected]
6 Produk : Izin Penyelenggara Reklame
Insidentil
7 PengelolaanPengadu
an
1) SMS Center 08114501142
2) Web:dpmptsp.palukota.go.id
3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME INSEDENTIL, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin
Penyelenggaraan Reklame
2) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1
Page 150
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 150 -
tahun 2017 tentang pendelegasian
Kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
2 Sarana dan Prasarana
dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC 2) Loket Informasi dan Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip 6) WC
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan
Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan
Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan
Keamanan dan
keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai
Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA DAYA TARIK
WISATA, meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Daya Tarik Wisata
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan
2) Fotocopy KTP penanggung jawab / pengurus
3) Fotocopy bukti hak
pengelolaan dari pemilik daya
tarik wisata
4) Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen
5) Menyerahkan surat kuasa bila
pengurusan permohonan izin
dikuasakan
6) Bukti Lunas Retribusi
Kebersihan
3 Sistem, mekanisme dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi pada loket informasi untuk
Page 151
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 151 -
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan
perizinan
2) Pemohon mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket
pendaftaran.
3) Petugas di loket pendataan melakukan pengimputan
kedalam sistem serindu.
4) Pemohon menerima tanda
terima berkas. 5) Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan
a. Permohonan yang
disetujui / tidak disetujui akan diterbitkan
rekomendasi OPD teknis
b. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan kepada pemohon.
6) Jika permohonan
disetujui,maka:
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data pemohon dan melakukan
proses penerbitan
dokumen perizinan.
b. Dokumen perizinan yang selesai dicetak oleh
petugas penerbitan,
selanjutnya
ditandatangani oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota
Palu
c. Pemohon dapat
mengambil dokumen izin pada loket penyerahan
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin usaha Daya Tarik wisata sejak permohonan
diterima lengkap adalah 3 (Tiga)
hari kerja
2) Izin usaha Daya Tarik Wisata berlaku selama usaha tersebut
tetap berjalan dan tidak
mengalami perubahan
Page 152
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 152 -
5 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
6 Produk Pelayanan : Izin Usaha Daya Tarik Wisata
8 Penanganan
Pengaduan, saran dan masukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id 3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA DAYA TARIK WISATA, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2009 tentang
Kepariwisataan,PM.86/HK,501/
MKP/2010 tentang tata cara
Pendaftaran Usaha Penyedia akomodasi.
2) Peraturan Wali Kota palu Nomor
22 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Usaha Pariwisata.
3) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 tahun 2017 tentang
pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2 Sarana dan Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC
2) Loket Informasi dan Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip 6) WC
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
Page 153
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 153 -
Pelaksana
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA KAWASAN
PARAWISATA, meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Kawasan Pariwisata
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan
2) Fotocopy akta pendirian
Dinas usaha yang
mencantumkan usaha
kawasan pariwisata 3) Fotocopy KTP penanggung
jawab/pengurus
4) Fotocopy bukti atas hak tanah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5) Fotocopy izin teknis dan
dokumen lingkungan hidup
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan :
a. Bukti Lunas PBB Tahun
Terakhir b. Bukti Lunas Retribusi
Kebersihan
c. Kajian lingkungan
AMDAL
UKL / UPL
SPPL
6) Surat Pernyataan Keabsahan
dan Kebenaran Dokumen
7) Menyerahkan surat kuasa bila
pengurusan permohonan izin dikuasakan
3 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan
perizinan
2) Pemohon
mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang diperlukan ke loket
pendaftaran.
3) Petugas di loket pendataan
melakukan pengimputan kedalam sistem serindu.
4) Pemohon menerima tanda
terima berkas.
Page 154
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 154 -
5) Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan
a. Permohonan yang
disetujui / tidak
disetujui akan tetap
diterbitkan rekomendasi OPD teknis
b. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon.
6) Jika permohonan disetujui,maka:
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan proses penerbitan
dokumen perizinan.
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh
petugas penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh
Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu.
c. Pemohon dapat
mengambil dokumen
izin pada loket penyerahan
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian Izin Usaha
Kawasan Pariwisata sejak
permohonan diterima lengkap
adalah 3 (tiga) hari kerja 2) Izin Usaha Kawasan
Pariwisata berlaku selama
usaha tersebut tetap berjalan
dan tidak mengalami perubahan
6 Tarif/Biaya : [email protected]
7 Produk : Izin Usaha Kawasan Pariwisata
8 Pengelolaan
Pengaduan
1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id 3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA KAWASAN
PARIWISATA, meliputi :
Page 155
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 155 -
1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan, PM.86 /
HK, 501 / MKP/2010 tentang
tata cara Pendaftaran Usaha
Penyedia akomodasi. 2) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
22 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran
Usaha Pariwisata.
3) Peraturan Daerah No.10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
1 tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
2) Loket Informasi dan Pengaduan 3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip
6) WC
3 Kompetensi
Pelaksana
1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA JASA
PRAMUWISATA, meliputi :
1 Jenis Pelayanan Izin Usaha Jasa Pramuwisata
2 Persyaratan 1) Mengisi Formulir Permohonan
2) Fotocopy akta pendirian Dinas
usaha 3) Fotocopy KTP penanggung
jawab/pengurus
4) Fotokopi izin teknis dan
dokumen lingkungan hidup
Page 156
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 156 -
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan : a. Bukti Lunas PBB Tahun
Terakhir
b. Bukti Lunas Retribusi
Kebersihan
c. Kajian lingkungan
AMDAL
UKL / UPL
SPPL
6) Surat Pernyataan Keabsahan
dan Kebenaran Dokumen 7) Menyerahkan surat kuasa bila
pengurusan permohonan izin
dikuasakan
3 Sistem,
mekanisme dan
Prosedur
1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon mengajukan /
memasukkan formulir dan persyaratan yang diperlukan ke
loket pendaftaran.
3) Petugas di loket pendataan
melakukan pengimputan kedalam sistem serindu.
4) Pemohon menerima tanda
terima berkas.
5) Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan.
a. Permohonan yang disetujui /
tidak disetujui akan
diterbitkan rekomendasi
OPD teknis. b. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon.
6) Jika permohonan disetujui, maka :
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen perizinan.
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Page 157
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 157 -
Pintu Kota Palu.
c. Pemohon dapat mengambil dokumen izin pada loket
penyerahan.
4 Jangka Waktu
Pelayanan
1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin usaha Jasa Pramuwisata sejak permohonan
diterima lengkap adalah 3 (tiga)
hari kerja
2) Izin usaha Jasa pramuwisata berlaku selama usaha tersebut
tetap berjalan dan tidak
mengalami perubahan
5 Tarif/Biaya [email protected]
6 Produk Izin Usaha Jasa Pramuwisata
7 Pengelolaan
Pengaduan
1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id
3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA JASA PRAMUWISATA, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2009 tentang Kepariwisataan,
PM.86 / HK, 501 /
MKP/2010 tentang tata cara
Pendaftaran Usaha Penyedia akomodasi.
2) Peraturan Wali Kota Palu
Nomor 22 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Usaha
Pariwisata.
3) Peraturan Daerah No.10
Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
4) Peraturan Wali Kota Palu
Nomor 1 tahun 2017 tentang
pendelegasian Kewenangan perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang
dilengkapi AC
2) Loket Informasi dan Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan
Page 158
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 158 -
Legalitas
5) Ruang Arsip 6) WC
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN JASA INFORMASI
PARAWISATA, meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Jasa Informasi Pariwisata
2 Persyaratan : 1) Foto copy KTP penanggung
jawab/pengurus
2) Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen
3) Menyerahkan surat kuasa bila
pengurusan permohonan izin
dikuasakan. 4) Bukti Lunas Retribusi
Kebersihan
3 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan
perizinan 2) Pemohon
mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket
pendaftaran. 3) Petugas di loket pendataan
melakukan pengimputan
kedalam sistem serindu.
4) Pemohon menerima tanda
terima berkas. 5) Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan
a. Permohonan yang
Page 159
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 159 -
disetujui / tidak
disetujui akan tetap diterbitkan rekomendasi
OPD teknis
b. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon. 6) Jika permohonan disetujui,
maka :
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan proses penerbitan
dokumen perizinan.
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas penerbitan,
selanjutnya
ditandatangani oleh
Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu.
c. Pemohon dapat
mengambil dokumen izin pada loket penyerahan
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin Jasa Informasi Pariwisata sejak
permohonan diterima lengkap
adalah 3 (Tiga) hari kerja
2) Izin Jasa Informasi Pariwisata berlaku selama usaha tersebut
tetap berjalan dan tidak
mengalami perubahan
5 Biaya/Tarif : Rp. 0
6 Produk Pelayanan : Izin Jasa Informasi Pariwisata
7 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id
3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN JASA INFORMASI PARAWISATA, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2009 tentang
Kepariwisataan,PM.86/HK,501/
MKP/2010 tentang tata cara
Pendaftaran Usaha Penyedia akomodasi.
Page 160
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 160 -
2) Peraturan Wali Kota palu Nomor
22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Usaha Pariwisata.
3) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
1 tahun 2017 tentang
pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2 Sarana dan Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC
2) Loket Informasi dan Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas 5) Ruang Arsip
6) WC
3 Kompetensi Pelaksana
1) Sarjana 2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PENYEDIAAN
AKOMODASI, meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Penyediaan Akomodasi
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan 2) Fotocopy KTP penanggung
jawab/pengurus
3) Foto Copy HO / SITU
4) Keterangan tertulis pengusaha
tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang
dinyatakan dalam jumlah
kamar
5) Keterangan tertulis pengusaha
tentang fasilitas yang ada 6) Surat Pernyataan Keabsahan
dan Kebenaran Dokumen
7) Menyerahkan surat kuasa bila
pengurusan permohonan izin
Page 161
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 161 -
dikuasakan.
8) Bukti Lunas Retribusi Kebersihan
3 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan.
2) Pemohon mengajukan /
memasukkan formulir dan
persyaratan yang diperlukan
ke loket pendaftaran. 3) Petugas di loket pendataan
melakukan pengimputan
kedalam sistem serindu
4) Pemohon menerima tanda terima berkas.
5) Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan
a. Permohonan yang disetujui / tidak
disetujui akan tetap
diterbitkan rekomendasi
OPD teknis b. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon.
6) Jika permohonan disetujui,
maka : a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan
dokumen perizinan b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh
petugas penerbitan,
selanjutnya ditandatangani oleh
Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu c. Pemohon dapat
mengambil dokumen izin
pada loket penyerahan
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin Usaha
Penyediaan Akomodasi sejak
permohonan diterima lengkap
Page 162
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 162 -
adalah 3 (Tiga) hari kerja
2) Izin usaha penyediaan akomodasi berlaku selama
usaha tersebut tetap berjalan
dan tidak mengalami
perubahan.
5 Biaya/Tarif : Rp.0
6 Produk Pelayanan : Izin Usaha Penyediaan Akomodasi
7 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id
3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2009 tentang
Kepariwisataan,PM.86/HK,501
/MKP/2010 tentang tata cara Pendaftaran Usaha Penyedia
akomodasi.
2) Peraturan Wali Kota palu
Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Usaha Pariwisata.
3) Peraturan Daerah No.10
Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4) Peraturan Wali Kota Palu
Nomor 1 tahun 2017 tentang
pendelegasian Kewenangan perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
2) Loket Informasi dan
Pengaduan 3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan
Legalitas
5) Ruang Arsip 6) WC
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
Page 163
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 163 -
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA JASA
PERJALANAN WISATA, meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan
2) Fotocopy akta pendirian Dinas
usaha (untuk pengusaha yang
berbentuk Dinas usaha) 3) Fotocopy KTP penanggung
jawab/pengurus
4) Fotocopy izin teknis dan
dokumen lingkungan hidup
sesuai peraturan perundang-undangan :
a. Bukti Lunas PBB Tahun
Terakhir
b. Bukti Lunas Retribusi Kebersihan
c. Kajian lingkungan
AMDAL
UKL / UPL
SPPL
5) Pernyataan Keabsahan dan
Kebenaran Dokumen
6) Menyerahkan surat kuasa bila pengurusan permohonan izin
dikuasakan
3 Sistem, mekanisme dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon mengajukan /
memasukkan formulir dan
persyaratan yang diperlukan ke
loket pendaftaran. 3) Petugas di loket pendataan
melakukan pengimputan
kedalam sistem serindu.
4) Pemohon menerima tanda
Page 164
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 164 -
terima berkas.
5) Tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan
a. Permohonan yang disetujui
/ tidak disetujui akan tetap
diterbitkan rekomendasi OPD teknis
b. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon.
6) Jika permohonan disetujui,maka:
a. Penerbitan melakukan
entry data pemohon dan
melakukan proses penerbitan dokumen
perizinan.
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Palu. c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin usaha
perjalanan wisata sejak permohonan diterima lengkap
adalah 3 (tiga) hari kerja
2) Izin usaha Perjalanan wisata
berlaku selama usaha tersebut
tetap berjalan dan tidak mengalami perubahan
5 Tarif/Biaya : Rp. 0
6 Produk : Izin Usaha jasa Perjalanan Wisata
7 Pengelolaan Pengaduan
1) SMS Center 08114501142 2) Web: dpmptsp.palukota.go.id
3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA JASA
PERJALANAN WISATA, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Page 165
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 165 -
Kepariwisataan,PM.86/HK,501/
MKP/2010 tentang tata cara Pendaftaran Usaha Penyedia
akomodasi.
2) Peraturan Wali Kota palu Nomor
22 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Usaha Pariwisata.
3) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 tahun 2017 tentang
pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2 Sarana dan Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC
2) Loket Informasi dan Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip 6) WC
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA JASA
PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF,
KONFERENSI DAN PAMERAN, meliputi :
1 Jenis
Pelayanan :
Izin Usaha Jasa Penyelenggaraan
Pertemuan, Perjalanan insentif, Konferensi
dan Pameran
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan
2) Fotocopy akta pendirian Dinas usaha
3) Fotocopy KTP penanggung
jawab/pengurus 4) Fotocopy izin teknis dan dokumen
lingkungan hidup sesuai peraturan
perundang-undangan :
a. Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir
Page 166
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 166 -
b. Bukti Lunas Retribusi
Kebersihan c. Kajian lingkungan
AMDAL
UKL / UPL
SPPL
5) Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen
6) Menyerahkan surat kuasa bila
pengurusan permohonan izin
dikuasakan
3 Sistem,
mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi pada loket
informasi untuk mendapatkan
informasi (penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan
layanan perizinan
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan
3) Pemohon mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan
persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan pada pemohon untuk
dilengkapi
6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda terima
berkas b. Tim teknis melakukan peninjauan
lapangan serta melakukan
pembahasan
c. Permohonan yang disetujui/tidak
disetujui akan tetap diterbitkan rekomendasi OPD teknis
d. Permohonan yang tidak disetujui
dikembalikan kepada pemohon
7) Jika permohonan disetujui, maka : a. Petugas penerbitan melakukan
entry data pemohon dan
melakukan proses penerbitan
dokumen perizinan
b. Dokumen perizinan yang selesai dicetak oleh petugas penerbitan,
selanjutnya ditandatangani oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
Page 167
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 167 -
penyerahan
4 Jangka
Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses penyelesaian izin
usaha pariwisata sejak permohonan
diterima lengkap adalah 4 (empat)
hari kerja
2) Izin usaha pariwisata berlaku selama usaha tersebut tetap berjalan dan
tidak mengalami perubahan
6 Biaya/Tarif : Rp. 0
7 Produk
Pelayanan
: Izin Usaha Jasa Penyelenggaraan
Pertemuan,Perjalanan Insentif,Konferensi
dan pameran
9 Penanganan
Pengaduan,
saran dan masukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id
3) Email: [email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA JASA
PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF,
KONFERENSI DAN PAMERAN, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan,PM.86/HK,50
1/MKP/2010 tentang tata
cara Pendaftaran Usaha
Penyedia akomodasi. 2) Peraturan Wali Kota palu
Nomor 22 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Usaha
Pariwisata. 3) Peraturan Daerah No. 10
Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu 4) Peraturan Wali Kota Palu
Nomor 1 tahun 2017 tentang
pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2 Sarana dan Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC
2) Loket Informasi dan
Pengaduan
3) Loket Pelayanan 4) Loket Penyerahan dan
Legalitas
5) Ruang Arsip
Page 168
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 168 -
6) WC
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA JASA
MAKANAN DAN MINUMAN , meliputi
1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Jasa Makanan Dan
Minuman
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan
2) Fotocopy akta pendirian Dinas
usaha (untuk pengusaha yang
berbentuk Dinas usaha) 3) Fotocopy KTP penanggung
jawab/pengurus
4) Fotocopy izin teknis dan
dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-
undangan :
a. Bukti Lunas PBB Tahun
Terakhir
b. Bukti Lunas Retribusi Kebersihan
c. Kajian lingkungan
AMDAL
UKL / UPL
SPPL
5) Keterangan tertulis dari
pengusaha tentang perkiraan
kapasitas jasa makanan dan
minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi untuk
restoran, rumah makan,
bar/rumah minum, kafe, dan
pusat makanan 6) Surat Pernyataan Keabsahan
dan Kebenaran Dokumen
7) Menyerahkan surat kuasa bila
pengurusan permohonan izin
dikuasakan.
3 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
Page 169
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 169 -
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan
perizinan
2) Pemohon
mengajukan/memasukkan formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket
pendaftaran
3) Petugas di loket pendataan
melakukan pengimputan kedalam sistem serindu.
4) Pemohon menerima tanda
terima berkas.
5) Tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan.
a. Permohonan yang disetujui
/ tidak disetujui akan tetap
diterbitkan rekomendasi OPD teknis.
b. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon.
6) Jika permohonan disetujui,
maka :
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data pemohon dan melakukan
proses penerbitan
dokumen perizinan.
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Palu. c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan.
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin usaha Jasa
Makan Dan Minum sejak
permohonan diterima lengkap adalah 3 (tiga) hari kerja
2) Izin usaha Jasa Makan Dan
Minum berlaku selama usaha
Page 170
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 170 -
tersebut tetap berjalan dan
tidak mengalami perubahan
5 Biaya/Tarif : Rp. 0
6 Produk Pelayanan : Izin Usaha Jasa makan dan Minum
7 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id
3) Email: [email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA JASA
MAKANAN DAN MINUMAN, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun
2009 tentang
Kepariwisataan,PM.86/HK,501/MKP/2010 tentang tata cara
Pendaftaran Usaha Penyedia
akomodasi.
2) Peraturan Wali Kota palu Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran
Usaha Pariwisata.
3) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
1 tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC 2) Loket Informasi dan Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip
6) WC
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
Page 171
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 171 -
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI , meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan
2) Fotocopy akta pendirian Dinas usaha (untuk usaha yang
berbentuk Dinas usaha)
3) Fotocopy KTP penanggung
jawab/pengurus 4) Fotokopi izin teknis dan
dokumen lingkungan hidup
sesuai peraturan perundang-
undangan:
a. Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir
b. Bukti Lunas Retribusi
Kebersihan
c. Kajian lingkungan
AMDAL
UKL / UPL
SPPL
5) Surat Pernyataan Keabsahan
dan Kebenaran Dokumen
6) Menyerahkan surat kuasa bila
pengurusan permohonan izin
dikuasakan
3 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan 2) Pemohon
mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket
pendaftaran. 3) Petugas di loket pendataan
melakukan pengimputan
kedalam sistem serindu.
4) Pemohon menerima tanda terima berkas.
5) Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta
Page 172
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 172 -
melakukan pembahasan
a. Permohonan yang disetujuai/tidak disetujui
akan tetap diterbirkan
rekomendasi.
b. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan kepada pemohon
6) Jika permohonan
disetujui,maka:
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data pemohon dan melakukan
proses penerbitan
dokumen perizinan.
b. Dokumen perizinan yang selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu.
c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian Izin Usaha
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sejak
permohonan diterima lengkap
adalah 3 (tiga) hari kerja
2) Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
berlaku selama usaha tersebut
tetap berjalan dan tidak
mengalami perubahan
5 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
6 Produk : Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
7 Pengelolaan
Pengaduan
1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id 3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI,
meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun
2009 tentang Kepariwisataan, PM. 86 / HK , 501 / MKP /
Page 173
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 173 -
2010 tentang tata cara
Pendaftaran Usaha Penyedia akomodasi.
2) Peraturan Wali Kota palu Nomor
22 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran
Usaha Pariwisata. 3) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
1 tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC 2) Loket Informasi dan Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip
6) WC
3 Kompetensi
Pelaksana
1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI ,
meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Penyelenggaraan
Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan
2) Fotocopy akta pendirian Dinas
usaha (untuk usaha yang
berbentuk Dinas usaha) 3) Fotocopy KTP penanggung
jawab/pengurus
4) Fotokopi izin teknis dan
dokumen lingkungan hidup
Page 174
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 174 -
sesuai peraturan perundang-
undangan: d. Bukti Lunas PBB Tahun
Terakhir
e. Bukti Lunas Retribusi
Kebersihan
f. Kajian lingkungan
AMDAL
UKL / UPL
SPPL
5) Surat Pernyataan Keabsahan
dan Kebenaran Dokumen 6) Menyerahkan surat kuasa bila
pengurusan permohonan izin
dikuasakan
3 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon
mengajukan/memasukkan formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket
pendaftaran.
3) Petugas di loket pendataan melakukan pengimputan
kedalam sistem serindu.
4) Pemohon menerima tanda
terima berkas.
5) Tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan
a. Permohonan yang
disetujuai/tidak disetujui
akan tetap diterbirkan rekomendasi.
b. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon 6) Jika permohonan
disetujui,maka:
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan proses penerbitan
dokumen perizinan.
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal
Page 175
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 175 -
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Palu. c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan
4 Jangka Waktu Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses penyelesaian Izin Usaha
Penyelenggaraan Kegiatan
Hiburan dan Rekreasi
sejak permohonan diterima lengkap adalah 3 (tiga) hari
kerja
2) Izin Usaha Penyelenggaraan
Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
berlaku selama usaha tersebut tetap berjalan dan tidak
mengalami perubahan
5 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
6 Produk : Izin Usaha Penyelenggaraan
Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
7 Pengelolaan
Pengaduan
4) SMS Center 08114501142
5) Web: dpmptsp.palukota.go.id
6) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2009 tentang Kepariwisataan,
PM. 86 / HK , 501 / MKP /
2010 tentang tata cara Pendaftaran Usaha Penyedia
akomodasi.
2) Peraturan Wali Kota palu Nomor
22 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Usaha Pariwisata.
3) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 4) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
1 tahun 2017 tentang
pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Page 176
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 176 -
Satu Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
2) Loket Informasi dan Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas 5) Ruang Arsip
6) WC
3 Kompetensi Pelaksana
1) Sarjana 2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA JASA
KONSULTAN PARAWISATA, meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Jasa Konsultan
Pariwisata
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan
2) Fotocopy akta pendirian Dinas
usaha 3) Fotocopy KTP penanggung
jawab/pengurus
4) Fotokopi izin teknis dan
dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-
undangan :
a. Bukti Lunas PBB Tahun
Terakhir
b. Bukti Lunas Retribusi Kebersihan
c. Kajian lingkungan
AMDAL
UKL / UPL
SPPL 5) Surat Pernyataan Keabsahan
dan Kebenaran Dokumen.
6) Menyerahkan surat kuasa bila
pengurusan permohonan izin
Page 177
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 177 -
dikuasakan.
3 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon
mengajukan/memasukkan formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket
pendaftaran.
3) Petugas di loket pendataan
melakukan pengimputan kedalam sistem serindu
4) Pemohon menerima tanda
terima berkas.
5) Tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan
a. Permohonan yang
disetujui / tidak disetujui
akan tetap diterbitkan rekomendasi OPD teknis
b. Permohonan yang tidak disetujui dikembalikan
kepada pemohon.
6) Jika permohonan disetujui,
maka :
a. Petugas penerbitan melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan
dokumen perizinan.
b. Dokumen perizinan yang selesai dicetak oleh
petugas penerbitan,
selanjutnya
ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota
Palu.
c. Pemohon dapat mengambil dokumen izin
pada loket penyerahan.
4 Jangka Waktu Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses penyelesaian izin usaha Jasa
Konsultan pariwisata sejak
permohonan diterima lengkap
adalah 3 (tiga) hari kerja
Page 178
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 178 -
2) Izin usaha Jasa Konsultan
pariwisata berlaku selama usaha tersebut tetap berjalan
dan tidak mengalami perubahan
5 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
6 Produk Pelayanan : Izin Usaha Jasa Konsultan
Pariwisata
7 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id
3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA JASA KONSULTAN PARAWISATA, meliputi:
1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2009 tentang
Kepariwisataan,PM.86/HK,501/
MKP/2010 tentang tata cara Pendaftaran Usaha Penyedia
akomodasi.
2) Peraturan Wali Kota palu Nomor
22 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran
Usaha Pariwisata.
3) Peraturan Daerah No.10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
1 tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
2) Loket Informasi dan Pengaduan 3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip 6) WC
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
Page 179
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 179 -
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN JASA WISATA
TIRTA, meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Jasa Wisata Tirta
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan
2) Fotocopy akta pendirian Dinas usaha (untuk pengusaha yang
berbentuk Dinas usaha)
3) Fotocopy KTP penanggung
jawab/pengurus
4) Fotocopy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup
sesuai peraturan perundang-
undangan :
a. Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir
b. Bukti Lunas Retribusi
Kebersihan
c. Kajian lingkungan
AMDAL
UKL / UPL
SPPL
5) Fotocopy izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan (khusus
untuk sub jenis usaha dermaga
bahari)
6) Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen
7) Menyerahkan surat kuasa bila
pengurusan permohonan izin
dikuasakan
3 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon mengajukan / memasukkan formulir dan
persyaratan yang diperlukan ke
loket pendaftaran.
Page 180
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 180 -
3) Petugas di loket pendataan
melakukan pengimputan kedalam sistem serindu.
4) Pemohon menerima tanda
terima berkas.
5) Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan
a. Permohonan yang disetujui
/ tidak disetujui akan tetap
diterbitkan rekomendasi
OPD teknis b. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan
kepada pemohon.
6) Jika permohonan disetujui,maka:
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen perizinan.
b. Dokumen perizinan yang
selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya ditandatangani oleh Pejabat
yang berwenang.
c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian izin Jasa Wisata
Tirta sejak permohonan diterima lengkap adalah 3
(tiga) hari kerja
2) Izin Jasa Wisata Tirta berlaku
selama usaha tersebut tetap
berjalan dan tidak mengalami perubahan
5 Tarif/Biaya : Rp. 0 (Nol)
6 Produk : Izin Jasa Wisata Tirta
7 Pengelolaan Pengaduan
1) SMS Center 08114501142 2) Web: dpmptsp.palukota.go.id
3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN JASA WISATA TIRTA,
meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun
2009 tentang Kepariwisataan,PM.86/HK,501/
Page 181
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 181 -
MKP/2010 tentang tata cara
Pendaftaran Usaha Penyedia akomodasi.
2) Peraturan Wali Kota palu
Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran
Usaha Pariwisata. 3) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4) Peraturan Wali Kota Palu
Nomor 1 tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC 2) Loket Informasi dan
Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan
Legalitas 5) Ruang Arsip
6) WC
3 Kompetensi Pelaksana
1) Sarjana 2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SPA meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan SPA
2 Persyaratan : 1) Mengisi Formulir Permohonan
2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3) Fotokopi akta pendirian Dinas
usaha;
4) Fotokopi STPT dan/atau SIP tenaga yang akan memberikan pelayanan;
5) Fotokopi dokumen lingkungan
Page 182
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 182 -
sesuai dengan ketentuan peraturan
daerah setempat; 6) Fotokopi izin lokasi sesuai ketentuan
peraturan yang dikeluarkan oleh
peraturan pemerintah daerah
masing-masing;
7) Fotokopi profil griya SPA yang meliputi pengorganisasian, lokasi,
dan klasifikasi Griya SPA; dan
8) Mengisi daftar assessment yang
disediakan.
3 Sistem,
mekanisme dan
Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi pada
loket informasi untuk mendapatkan
informasi (penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan
layanan perizinan
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan
3) Pemohon mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan
persyaratan
5) Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan pada pemohon untuk
dilengkapi
6) Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda
terima berkas b. Tim teknis melakukan
peninjauan lapangan serta
melakukan pembahasan
c. Permohonan yang
disetujui/tidak disetujui akan tetap diterbitkan rekomendasi
OPD teknis
d. Permohonan yang tidak
disetujui dikembalikan kepada pemohon
7) Jika permohonan disetujui, maka :
a. Petugas penerbitan melakukan
entry data pemohon dan
melakukan proses penerbitan dokumen perizinan
b. Dokumen perizinan yang selesai
dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala
Dinas elayanan Perizinan
Terpadu Kota Palu
Page 183
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 183 -
c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket penyerahan
5 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses penyelesaian
izin teknis penyelenggaraan
pelayanan kesehatan SPA sejak permohonan diterima lengkap oleh
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Palu adalah 14 (empat belas) hari kerja
2) Masa berlaku izin Praktik tenaga
kesehatan ditentukan selama 5
(lima) Tahun
6 Biaya/Tarif : Rp. 0 (Nol)
7 Produk Pelayanan
: Izin Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan SPA
8 Penanganan
Pengaduan, saran dan
masukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id 3) Email:[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SPA, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);
2) Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5063); 3) Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor
061/Menkes/PER/I/1991
tentang Persyaratan Kolam
Renang, SPA dan Pemandian Umum;
4) Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Page 184
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 184 -
Pelayanan Kesehatan SPA;
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun
2014 tentang Pelayanan
Kesehatan Tradisional.
6) Peraturan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata Nomor PM.97 / HK.501 / MKP / 2010 tentang
Tata Cara Pendaftaran Usaha
SPA;
7) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 1 Tahun 2010 tentang sistem Kesehatan Daerah.
8) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
4 Tahun 2012 tentang Izin
Praktik Kesehatan dan Sarana Kesehatan.
9) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 tahun 2017 tentang
pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2 Sarana dan Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC
2) Loket informasi dan pengaduan
3) Loket pelayanan
4) Loket penyerahan dan legalitas
5) Ruang arsip 6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 4 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN KLINIK HEWAN,
meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Klinik Hewan
2 Persyaratan : 1) Mengisi formulir/surat permohonan
2) Foto copy KTP.
Page 185
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 185 -
3) Foto Copy NPWP
4) Surat Keterangan Domisili Usaha dari kelurahan .
5) Ijazah Dokter Hewan.
6) Rekomendasi PDHI
7) Foto Copy SIUP
8) Foto Copy IMB 9) Denah Lokasi usaha.
10) Daftar Pegawai.
11) UKL /UPL
12) Rekomendasi Dari Dinas
Teknis.
3 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon
mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
3) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pengimputan kedalan sistem Serindu
4) Pemohon menerima tanda
terima berkas.
5) Tim teknis melakukan
peninjauan layak atau tidak dikeluarkannya izin.
6) Jika permohonan disetujui,
maka :
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data pemohon dan melakukan
proses pen erbitan
dokumen perizinan
b. Jika dokumen perizinan telah selesai dicetak oleh
petugas penerbitan,
selanjutnya
ditandatangani oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota
Palu
c. Pemohon dapat mengambil dokumen izin
pada loket penyerahan.
4 Jangka Waktu : 1) Dinas Penanaman Modal dan
Page 186
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 186 -
Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu menerbitkan Izin Klinik Hewan paling lambat 6
(Enam) hari kerja
2) Izin Klinik Hewan berlaku
selama 5 (lima) tahun.
5 Biaya/Tarif Rp. 0 (Nol)
6 Produk Pelayanan : Izin Klinik Hewan
7 Pengelolaan
Pengaduan
1) SMS Center 08114501142
2) Web: dpmptsp.palukota.go.id
3) Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN KLINIK HEWAN, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1. Undang – Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan.
2. Peraturan Pemerintah No. 15
Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan
Pengobatan Penyakit Hewan.
3. Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesmavet
dan Kesrawan.
4. Peraturan Menteri Pertanian No.2
/ Permantan / OT.140 / 2010
Tentang Pedoman Pelayanan Jasa medik Veteriner.
5. Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Peraturan Walikota palu Nomor 1
tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan
dibidang Perizinan dan Non
perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
2 Sarana dan Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC
2) Loket Informasi dan Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas 5) Ruang Arsip
6) WC
3 Kompetensi Pelaksana
1) Sarjana 2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
Page 187
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 187 -
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA PET SHOP ,
meliputi:
1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Pet Shop
2 Persyaratan : 1) Mengisi formulir / surat permohonan
2) Foto copy KTP.
3) Foto Copy NPWP
4) Surat Keterangan Domisili
Usaha dari kelurahan . 5) Foto Copy IMB
6) Daftar Jenis Obat dan
Pemasaran.
7) Rekomendasi Dari Dinas Teknis.
3 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1. Pemohon mencari informasi pada
loket informasi untuk mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2. Pemohon memasukkan formulir
dan persyaratan yang diperlukan
ke loket pendaftaran
3. Petugas di loket pendaftaran melakukan pengimputan kedalan
sistem Serindu
4. Pemohon menerima tanda terima
berkas. 5. Tim teknis melakukan
peninjauan layak atau tidakx
dikeluarkannya izin.
6. Jika permohonan disetujui, maka :
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan proses pen erbitan dokumen
perizinan
b. Jika dokumen perizinan telah
Page 188
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 188 -
selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu
c. Pemohon dapat mengambil dokumen izin pada loket
penyerahan
4 Jangka Waktu Pelayanan
: 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu menerbitkan Izin
Usaha Pet Shop paling lambat 6
(Enam) hari kerja
2. Izin Usaha Pet Shop berlaku selama 2 tahun.
5 Biaya/Tarif Rp. 0 (Nol)
6 Produk Pelayanan : Izin Usaha pet Shop
7 Penanganan Pengaduan, saran
dan masukkan
1. SMS Center 08114501142 2. Web: dpmptsp.palukota.go.id
3. Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA PET SHOP , meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang – Undang No.18 tahun 2009 Tentang Peternakan Dan
Kesehatan Hewan.
2) Permentan No.74 / Permentan /
OT.140 / 12 / 2007 Tentang
syarat dan tata cara Pemberian Izin Usaha Obat
3) Permentan No.18 / Permentan /
OT.140 / 4 / 2009 Tentang
syarat Dan tata cara Pemberian Izin Usaha Obat.
4) Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5) Peraturan Walikota palu Nomor 1 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC 2) Loket Informasi dan Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas
Page 189
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 189 -
5) Ruang Arsip
6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN POULTRY SHOP ,
meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Poultry Shop
2 Persyaratan : 1. Mengisi formulir
2. Foto copy KTP.
3. Foto Copy NPWP
4. Surat Keterangan Domisili Usaha dari kelurahan .
5. Foto Copy IMB
6. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.
3 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1. Pemohon mencari informasi pada
loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan
2. Petugas di loket pendaftaran
melakukan pengimputan kedalan sistem Serindu
3. Pemohon menerima tanda terima
berkas.
4. Tim teknis melakukan peninjauan layak atau tidakx
dikeluarkannya izin.
5. Jika permohonan disetujui, maka
: a. Petugas penerbitan
Page 190
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 190 -
melakukan entry data
pemohon dan melakukan proses pen erbitan
dokumen perizinan
b. Jika dokumen perizinan
telah selesai dicetak oleh
petugas penerbitan, selanjutnya ditandatangani
oleh Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan
4 Waktu Pelayanan : 1. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu menerbitkan Izin
Poultry Shop paling lambat 6 ( Enam ) hari kerja
2. Izin Poultry Shop berlaku selama
2 tahun.
5 Biaya/Tarif Rp. 0 (Nol)
6 Produk Pelayanan : Izin Poultry Shop
7 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukkan
1. SMS Center 08114501142
2. Web: dpmptsp.palukota.go.id
3. Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN POULTRY SHOP,
meliputi :
1 Dasar Hukum : 1. Undang – Undang N0. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan
Kesehatan Hewan.
2. Peraturan Pemerintah No. 78
tahun 1992 Tentang Obat Hewan.
3. Permentan RI No.19 / Permentan
/ OT 140 / 4 / 2009 /tentang
syarat dan tata cara pendaftaran
pakan ternak. 4. Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Peraturan Walikota palu Nomor 1 tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan
dibidang Perizinan dan Non
perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Page 191
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 191 -
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau fasilitas
1. Ruang tunggu yang dilengkapi
AC 2. Loket Informasi dan Pengaduan
3. Loket Pelayanan
4. Loket Penyerahan dan Legalitas
5. Ruang Arsip
6. WC
3 Kompetensi
Pelaksana 1. Sarjana
2. SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRAKTIK DOKTER
HEWAN, meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Praktik Dokter Hewan
2 Persyaratan : 1. Mengisi formulir / surat permohonan
2. Foto copy KTP.
3. Ijazah Dokter Hewan
4. Rekomendasi dari Pengurus
Cabang Organisasi Profesi Dokter Hewan.
5. Surat Keterangan Sehat.
6. Surat Pernyataan mematuhi kode
etik dan sumpah Dokter Hewan.
7. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.
3 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1. Pemohon mencari informasi pada
loket informasi untuk mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2. Pemohon
mengajukan/memasukkan formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
3. Petugas di loket pendataan
melakukan pengimputan Kedalam Sistem Serindu .
Page 192
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 192 -
4. Pemohon menerima tanda terima
berkas . 5. Tim teknis melakukan
peninjauan dilapangan layak
atau tidakx dikeluarkannya izin.
6. Jika permohonan disetujui, maka
: a. Petugas penerbitan melakukan
entry data pemohon dan
melakukan proses penerbitan
dokumen perizinan
b. Jika dokumen perizinan telah selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu
c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu menerbitkan Izin Praktik Dokter Hewan paling
lambat 6 (Enam) hari kerja
2. Izin Praktik Dokter Hewan
berlaku selama 5 tahun.
5 Biaya/Tarif Rp. 0 (Nol)
6 Produk Pelayanan : Izin Praktik Dokter Hewan
7 Penangana
Pengaduan, saran
dan masukkan
1. SMS Center 08114501142
2. Web: dpmptsp.palukota.go.id
3. Email: [email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PRAKTIK DOKTER
HEWAN, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1. Undang – undang No. 18 tahun
2009 tentang Peternakan Dan
Kesehatan Hewan.
2. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan,
Pencegahan, Pemberantasan dan
Pengobatan Penyakit Hewan.
3. Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesmavet
dan Kesrawan.
4. Peraturan Menteri Pertanian No.
2 / Permantan / OT.140 / 2010
Tentang Pedoman Pelayanan Jasa medik Veteriner.
Page 193
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 193 -
5. Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Peraturan Walikota palu Nomor 1
tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan
dibidang Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1. Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
2. Loket Informasi dan Pengaduan
3. Loket Pelayanan
4. Loket Penyerahan dan Legalitas 5. Ruang Arsip
6. WC
3 Kompetensi Pelaksana
1. Sarjana 2. SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA RUMAH
SAKIT HEWAN/LABORATORIUM HEWAN, meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Rumah Sakit Hewan /
Usaha Laboratorium Hewan.
2 Persyaratan : 1. Mengisi formulir / surat
permohonan
2. Foto copy KTP.
3. Akte Pendirian Usaha 4. Foto Copy NPWP
5. Surat Keterangan Domisili
Usaha dari kelurahan .
6. Ijazah Dokter Hewan. 7. Rekomendasi PDHI
8. Foto Copy SIUP
9. Foto Copy IMB
10. Denah Lokasi Usaha
11. Daftar Pegawai 12. Rekomendasi Dinas Teknis
13. UKL / UPL
3 Sistem, mekanisme dan Prosedur
: 1. Pemohon mencari informasi pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
Page 194
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 194 -
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan
2. Pemohon mememasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran. 3. Petugas di loket pendataan
menginput kedalam sistem
Serindu
4. Pemohon menerima tanda
terima berkas. 5. Tim teknis melakukan
peninjauan dilapangan layak
atau tidaknya dikeluarkannya
izin dan apabila Permohonan tidak memenuhi persyaratan
dilapangan berkas akan
dikembalikan ke pemohon.
6. Jika permohonan disetujui,
maka : a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen perizinan
b. Jika dokumen perizinan telah
selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu
c. Pemohon dapat mengambil dokumen izin pada loket
penyerahan
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu menerbitkan Izin Usaha
Rumah Sakit Hewan / Usaha
Laboratorium Hewan. paling
lambat 6 ( Enam ) hari kerja 2. Izin Usaha Rumah Sakit Hewan /
Usaha Laboratorium Hewan
berlaku selama 5 tahun.
5 Biaya/Tarif Rp. 0 (Nol)
6 Produk Pelayanan : Izin Usaha Rumah Sakit Hewan /
Usaha Laboratorium Hewan.
7 Penanganan Pengaduan, saran
dan masukkan
1. SMS Center 08114501142 2. Web: dpmptsp.palukota.go.id
3. Email:
[email protected]
Page 195
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 195 -
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA RUMAH
SAKIT HEWAN/USAHA LABORATORIUM HEWAN, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1. Permentan RI No.13 / Permentan
/ T.140 / I / 2010 tentang persyaratan Rumah Potong
Hewan dan Unit Penanganan
Daging.
2. SK.Mentan No.557 / Kpts /
TN.210 / 1987 tentang syarat-syarat Rumah Potong Unggas
dan ijin Usaha Pemotongan
Unggas.
3. SK.Mentan No.555 / Kpts 240 / 9 / 1995 tentang syarat RPH dan
Usaha Pemotongan Hewan.
4. SK.Mentan No.557 / Kpts 240 / 9
/ 1986 tentang syarat RPH dan
Usaha Pemotongan Hewan. 5. Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Peraturan Walikota palu Nomor 1 tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan
dibidang Perizinan dan Non
perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau fasilitas
1. Ruang tunggu yang dilengkapi
AC 2. Loket Informasi dan Pengaduan
3. Loket Pelayanan
4. Loket Penyerahan dan Legalitas
5. Ruang Arsip
6. WC
3 Kompetensi
Pelaksana 1. Sarjana
2. SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Page 196
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 196 -
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN RUMAH POTONG
HEWAN/ UNGGAS (RPH/RPU), meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Rumah Potong Hewan / Unggas
( RPH /RPU )
2 Persyaratan : 1. Mengisi formulir / surat
permohonan
2. Foto copy KTP.
3. Akte Pendirian Usaha 4. Foto Copy NPWP
5. Surat Keterangan Domisili Usaha
dari kelurahan .
6. Ijazah Dokter Hewan.
7. Foto Copy IMB 8. Denah Lokasi usaha.
9. Daftar Pegawai.
10. UKL /UPL
11. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.
3 Sistem, mekanisme dan Prosedur
: 1. Pemohon mencari informasi pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2. Pemohon
mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran 3. Petugas di loket pendataan
melakukan pengimputan
Kedalam Sistem Serindu .
4. Pemohon menerima tanda terima berkas .
5. Tim teknis melakukan
peninjauan dilapangan layak
atau tidaknya dikeluarkannya
izin dan apabila Permohonan tidak memenuhi persyaratan,
dilapangan berkas akan
dikembalikan ke pemohon.
6. Jika permohonan disetujui, maka :
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen perizinan
b. Jika dokumen perizinan telah
selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya
Page 197
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 197 -
ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu
c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu menerbitkan Izin Rumah Potong Hewan/Unggas
(RPH/RPU) paling lambat 6 (
Enam ) hari kerja
2. Izin Rumah Potong Hewan /
Unggas berlaku selama 5 tahun.
5 Biaya/Tarif Rp. 0 (Nol)
6 Produk Pelayanan : Izin Rumah Potong Hewan / Unggas
( RPH /RPU )
7 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukkan
1. SMS Center 08114501142
2. Web: dpmptsp.palukota.go.id
3. Email: [email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN RUMAH POTONG
HEWAN/ UNGGAS (RPH/RPU), meliputi :
1 Dasar Hukum : 1. Kermentan RI No.13 / Permentan
/ T.140 / I / 2010 tentang
persyaratan Rumah Potong
Hewan dan Unit Penanganan
Daging. 2. SK.Mentan No.557 / Kpts /
TN.210 / 1987 tentang syarat-
syarat Rumah Potong Unggas
dan ijin Usaha Pemotongan Unggas.
3. SK.Mentan No.555 / Kpts 240 /
9 / 1995 tentang syarat RPH dan
Usaha Pemotongan Hewan.
4. SK.Mentan No.557 / Kpts 240 / 9 / 1986 tentang syarat RPH dan
Usaha Pemotongan Hewan.
5. Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Peraturan Walikota palu Nomor 1
tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan
dibidang Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala Dinas
Page 198
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 198 -
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1. Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
2. Loket Informasi dan Pengaduan
3. Loket Pelayanan 4. Loket Penyerahan dan Legalitas
5. Ruang Arsip
6. WC
3 Kompetensi
Pelaksana 1. Sarjana
2. SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA
PEMOTONGAN HEWAN/UNGGAS, meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Pemotongan
Hewan/Unggas
2 Persyaratan : 1. Mengisi formulir / surat
permohonan
2. Foto copy KTP.
3. Foto Copy NPWP
4. Surat Keterangan Usaha dari kelurahan .
5. Daftar Jumlah Tenaga Kerja.
6. UKL- UPL
7. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.
3 Sistem, mekanisme
dan prosedur
: 1. Pemohon mencari informasi pada
loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan
2. Pemohon mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
3. Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon
untuk dilengkapi
Page 199
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 199 -
4. Jika lengkap, maka :
a. Pemohon menerima tanda terima berkas
b. Tim teknis melakukan
peninjauan dilapangan layak
atau tidaknya dikeluarkannya
izindan apabila permohonan yang tidak memenuhi
persyaratan dilapangan
berkas akan dikembalikan ke
pemohon.
7. Jika permohonan disetujui, maka a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen perizinan
b. Jika dokumen perizinan telah
selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu
c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket penyerahan
5 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu menerbitkan Izin
Usaha Pemotongan
Hewan/Unggas paling lambat 6
(Enam) hari kerja
2. Izin Usaha Pemotongan Hewan berlaku selama 1 tahun.
6 Biaya/Tarif Rp.0
7 Produk Pelayanan : Izin Usaha Pemotongan Hewan
/Unggas
9 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukkan
1. SMS Center 08114501142
2. Web: dpmptsp.palukota.go.id
3. Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN/UNGGAS, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1. Permentan RI No.13 / Permentan / T.140/I/2010 tentang
Page 200
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 200 -
persyaratan Rumah Potong
Hewan dan Unit Penanganan Daging.
2. SK.Mentan No.557 / Kpts /
TN.210 / 1987 tentang syarat-
syarat Rumah Potong Unggas
dan ijin Usaha Pemotongan Unggas.
3. SK.Mentan No.555 / Kpts 240 /
9 / 1995 tentang syarat RPH dan
Usaha Pemotongan Hewan.
4. SK.Mentan No.557 / Kpts 240 / 9 / 1986 tentang syarat RPH dan
Usaha Pemotongan Hewan.
5. Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Peraturan Walikota palu Nomor 1
tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan
dibidang Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1. Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
2. Loket Informasi dan Pengaduan
3. Loket Pelayanan 4. Loket Penyerahan dan Legalitas
5. Ruang Arsip
6. WC
3 Kompetensi
Pelaksana 1. Sarjana
2. SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) TANDA DAFTAR
PETERNAKAN RAKYAT, meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Tanda Daftar Peternakan Rakyat
2 Persyaratan : 1. Mengisi formulir / surat permohonan
2. Foto copy KTP.
3. Foto Copy NPWP
Page 201
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 201 -
4. Surat Keterangan Usaha dari
kelurahan 5. Foto Copy IMB
6. SPPL
7. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.
3 Sistem, mekanisme dan Prosedur
: 1. Pemohon mencari informasi pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan
2. Pemohon
mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang diperlukan ke loket pendaftaran
3. Petugas di loket pendataan
melakukan pengimputan Kedalam
Sistem Serindu . 4. Pemohon menerima tanda terima
berkas.
5. Tim teknis melakukan peninjauan
dilapangan layak atau tidakx
dikeluarkannya izin dan apabila permohonan tidak memenuhi
persyaratan, dilapangan berkas
akan dikembalikan ke pemohon.
6. Jika permohonan disetujui, maka :
a. Petugas penerbitan melakukan
entry data pemohon dan
melakukan proses penerbitan
dokumen perizinan b. Jika dokumen perizinan telah
selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu
c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket penyerahan.
4 Waktu Pelayanan : 1. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu menerbitkan
permohonan Tanda Daftar
Peternakan paling lambat 6 (Enam) hari kerja terhitung sejak
tanda bukti pembayaran retribusi
diterima
2. Tanda Daftar Peternakan berlaku
Page 202
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 202 -
selama 2 ( Dua) tahun.
5 Biaya/Tarif Rp. 0 (Nol)
6 Produk Pelayanan : Tanda Daftar Peternakan Rakyat.
7 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukkan
1. SMS Center 08114501142
2. Web: dpmptsp.palukota.go.id
3. Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) TANDA DAFTAR
PETERNAKAN RAKYAT, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1. Keputusan Menteri Pertanian
Nomor : 404 /KPTS
/OT.210/6/2002 tentang
Pedoman perizinan dan
Pendaftaran Usaha Peternakan. 2. Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Peraturan Walikota palu Nomor 1 tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan
dibidang Perizinan dan Non
perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau fasilitas
1. Ruang tunggu yang dilengkapi
AC 2. Loket Informasi dan Pengaduan
3. Loket Pelayanan
4. Loket Penyerahan dan Legalitas
5. Ruang Arsip
6. WC
3 Kompetensi
Pelaksana 1. Sarjana
2. SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN TOKO OBAT HEWAN, meliputi :
Page 203
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 203 -
1 Jenis Pelayanan : Izin Toko Obat Hewan
2 Persyaratan : 1. Mengisi formulir / surat
permohonan
2. Foto copy KTP.
3. Foto Copy NPWP 4. Surat Keterangan Domisili Usaha
dari kelurahan .
5. Foto Copy IMB
6. Daftar Jenis Obat dan Pemasaran.
7. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.
3 Sistem, mekanisme dan Prosedur
: 1. Pemohon mencari informasi pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2. Pemohon memasukkan formulir
dan persyaratan yang diperlukan
ke loket pendaftaran 3. Petugas di loket pendaftaran
melakukan pengimputan kedalan
sistem Serindu
4. Pemohon menerima tanda terima
berkas. 5. Tim teknis melakukan
peninjauan layak atau tidaknya
dikeluarkannya izin.
6. Jika permohonan disetujui, maka :
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses pen erbitan dokumen perizinan
b. Jika dokumen perizinan
telah selesai dicetak oleh
petugas penerbitan,
selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Palu
c. Pemohon dapat mengambil dokumen izin pada loket
penyerahan.
4 Jangka Waktu Pelayanan
: 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu menerbitkan Izin Toko
Obat Hewan paling lambat 6 (
Enam ) hari kerja .
2. Izin Toko Obat Hewan berlaku selama 2 tahun.
Page 204
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 204 -
5 Biaya/Tarif Rp. 0 (Nol)
5 Produk Pelayanan : Izin Toko Obat Hewan
6 Penanganan
Pengaduan, saran dan masukkan
1. SMS Center 08114501142
2. Web: dpmptsp.palukota.go.id 3. Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN TOKO OBAT HEWAN,
meliputi :
1 Dasar Hukum : 1. Undang – Undang No.18 tahun
2009 Tentang Peternakan Dan
Kesehatan Hewan. 2. Permentan No.74 / Permentan /
OT.140 / 12 / 2007 Tentang
3. Permentan No.18 / Permentan /
OT.140 / 4 / 2009 Tentang syarat Dan tata cara Pemberian
Izin Usaha Obat.
4. Peraturan Daerah No.10 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 5. Peraturan Wali Kota Palu Nomor
1 tahun 2017 tentang
pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
2 Sarana dan Prasarana dan/atau
fasilitas
1. Ruang tunggu yang dilengkapi AC
2. Loket Informasi dan Pengaduan
3. Loket Pelayanan
4. Loket Penyerahan dan Legalitas 5. Ruang Arsip
6. WC
3 Kompetensi Pelaksana
1. Sarjana 2. SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA
PETERNAKAN, meliputi :
Page 205
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 205 -
1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Peternakan
2 Persyaratan : 1. Mengisi formulir / surat
permohonan
2. Foto copy KTP.
3. Foto Copy NPWP 4. Surat Keterangan Usaha dari
kelurahan
5. Akte Pendirian Perusahaan (
Bagi Perusahaan Yang berbadan Hukum)
6. Foto Copy IMB
7. UKL / UPL
8. Rekomendasi Dari Dinas Teknis.
3 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1. Pemohon mencari informasi pada
loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan
2. Pemohon mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
3. Petugas di loket pendaftaran
melakukan pengimputan kedalan sistem Serindu
4. Pemohon menerima tanda terima
berkas.
5. Tim teknis melakukan peninjauan layak atau tidaknya
dikeluarkannya izin.
6. Jika permohonan disetujui, maka
:
a. Petugas penerbitan melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses pen erbitan dokumen
perizinan
b. Jika dokumen perizinan telah selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya
ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu.
c. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan.
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu menerbitkan permohonan Izin Usaha
Page 206
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 206 -
Peternakan paling lambat 6
(Enam) hari kerja . 2. Izin Usaha Peternakan berlaku
selama 5 ( lima ) tahun.
5 Biaya/Tarif Rp. 0 (Nol)
5 Produk Pelayanan : Izin Usaha Peternakan
6 Penanganan Pengaduan, saran
dan masukkan
1. SMS Center 08114501142 2. Web: dpmptsp.palukota.go.id
3. Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA
PETERNAKAN, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1. Keputusan Menteri Pertanian
Nomor : 404 / KPTS / OT.210 / 6 / 2002 tentang Pedoman
perizinan dan Pendaftaran Usaha
Peternakan.
2. Peraturan Daerah No.10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Peraturan Walikota palu Nomor 1
tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non
perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1. Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
2. Loket Informasi dan Pengaduan
3. Loket Pelayanan 4. Loket Penyerahan dan Legalitas
5. Ruang Arsip
6. WC
3 Kompetensi
Pelaksana 1. Sarjana
2. SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA PERIKANAN, meliputi :
Page 207
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 207 -
1 Jenis Pelayanan : Izin Usaha Perikanan
2 Persyaratan : 1. Copy KTP
2. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak. 3. Pas Photo berwarna 5 (lima) lembar
ukuran 3 X 4 Cm 4. Surat Pernyataan kebenaran
Dokumen (bermaterai) 5. Akte Pendirian Perusahaan dan
Pengesahan. 6. Surat Keterangan Domisili
Perusahaan/SKTU 7. Keterangan Sarana dan Prasarana
yang dimiliki
8. UPL-UKL untuk usaha Pengolahan dan Pemasaran / Amdal
9. Rekomendasi Lokasi Operasional
Kegiatan dari Pemprov.Atau Kab/Kota
10. Copy IMB
11. Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
3 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1. Pemohon mencari informasi pada
loket informasi untuk
mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan 2. Pemohon
mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
3. Petugas di loket pendaftaran melakukan pengimputan kedalan
sistem Serindu
4. Pemohon menerima tanda terima
berkas. 5. Tim teknis melakukan
peninjauan layak atau tidaknya
dikeluarkannya izin.
6. Jika permohonan disetujui, maka:
a. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses pen erbitan dokumen perizinan
b. Jika dokumen perizinan telah
selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Page 208
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 208 -
Pintu Kota Palu.
c. Pemohon dapat mengambil dokumen izin pada loket
penyerahan.
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu menerbitkan
permohonan Izin Usaha
Peternakan paling lambat 6
(Enam) hari kerja . 2. Izin Usaha Peternakan berlaku
selama 5 ( lima ) tahun.
5 Biaya/Tarif Berbayar
5 Produk Pelayanan : Izin Usaha Perikanan
6 Penanganan Pengaduan, saran
dan masukkan
1. SMS Center 08114501142 2. Web: dpmptsp.palukota.go.id
3. Email:
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA PERIKANAN, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (lembaran Negara Republik Indonesia No.443);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun2008 No 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4844
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
392/KPTS/IK.120/4/99 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan
5. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER
12 MEN/2009 6. Peraturan Daerah No. 10 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Peraturan Wali Kota Palu Nomor
1 tahun 2017 tentang
Page 209
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 209 -
pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
2 Sarana dan Prasarana dan/atau
fasilitas
1. Ruang tunggu yang dilengkapi AC
2. Loket Informasi dan Pengaduan
3. Loket Pelayanan
4. Loket Penyerahan dan Legalitas 5. Ruang Arsip
6. WC
3 Kompetensi Pelaksana
1. Sarjana 2. SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) PERPANJANGAN IZIN
MEMPERKERJAKAN TENAGA ASING, meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Perpanjangan Izin Memperkerjakan
Tenaga Asing
2 Persyaratan 1. Foto copy IMTA yang masih
berlaku
2. Foto copy polis asuransi
3. Foto copy sertifikat pelatihan tenaga pendamping
4. Foto copy surat penunjukan
tenaga pendamping
5. Foto copy sertifikat pelatihan / keahlian tenaga kerja asing
(TKA)
6. Foto copy bukti pembayaran
DPKK
7. Foto copy keputusan RPTKA 8. Foto copy ijazah atau
keterangan pengalaman kerja
TKA
9. Pas foto berwarna uk. 4x6, 2
lembar 10. Foto copy KITAS / Passport TKA
11. Materai 6000
3 Sistem, mekanisme dan Prosedur
: 1. Pemohon mencari informasi pada loket informasi untuk
Page 210
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 210 -
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk
mendapatkan layanan perizinan
2. Petugas Pendaftaran Memeriksa
kelengkapan Persyaratan Izin yang akan diajukan.
3. Petugas di loket pendataan
melakukan Pengimputan
Kedalam Sistem Serindu.
4. Pemohon menerima tanda terima berkas.
5. Jika permohonan disetujui,
maka :
a. Petugas menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD) berdasarkan
rekomendasi dan
menyerahkan kepada
pemohon untuk membayar ke loket Bank Sulteng
b. Petugas penerbitan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen
perizinan
c. Jika dokumen perizinan telah
selesai dicetak oleh petugas
penerbitan, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu d. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan
4 Waktu Pelayanan : 1. Jangka waktu proses penyelesaian Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Asing
sejak permohonan diterima
lengkap oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Palu adalah 5 (
Lima ) hari kerja
2. Masa berlaku Perpanjangan Izin
Memperkerjakan Tenaga Asing ditentukan selama 1 (satu) Tahun
5 Tarif/Biaya : $ 100 (USD) perorang/perbulan
6 Produk Pelayanan : Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Asing
7 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukkan
1. SMS Center 08114501142
2. Website dpmptsp.palukota.go.id
3. Email
Page 211
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 211 -
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) PERPANJANGAN IZIN
MEMPERKERJAKAN TENAGA ASING, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Peraturan Presiden RI Nomor 72
Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta
Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Tenaga Kerja
Pendamping. 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2009
Nomor 130, Tambahan lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5048);
3) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 13 Tahun 2013 tentang perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan
Tertentu.
4) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
2) Loket Informasi dan Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan Legalitas 5) Ruang Arsip
6) Toilet
3 Kompetensi Pelaksana
1) Sarjana 2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 5 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRINSIP , meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Prinsip
2 Persyaratan : 1) Foto Copy Kartu Tanda
Page 212
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 212 -
Penduduk
2) Akte pendirian Perusahaan 3) Pengesahan dari kementrian
hukum dan HAM Untuk PT,
Koperasi, Yayasan.
4) Foto Copy Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) 5) Gambar Letak Lokasi /Denah
Lokasi yang dimohon
6) Surat Kuasa Asli Bermaterai
(bila di wakili)
7) Rencana dan uraian lengkap usaha, termasuk biaya modal
usaha yang digunakan dan
tenaga kerja yang digunakan
3 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mendapatkan
informasi pada loket informasi
tentang penjelasan persyaratan,
biaya dan waktu Perizinan dan Non Perizinan.
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah
ditetapkan. 3) Pemohon
mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran 4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan
persyaratan.
5) Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan pada pemohon
untuk dilengkapi dan jika
lengkap dan benar Pemohon
menerima tanda terima berkas.
6) Jika permohonan disetujui, maka:
a. Petugas pengimputan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen
perizinan.
b. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan.
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian Izin Prinsip
sejak permohonan diterima lengkap adalah 3 (Tiga) hari
kerja
2) Izin Prinsip berlaku selama 1
(satu) sampai 5 (Lima) tahun
Page 213
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 213 -
5 Biaya/Tarif Rp. 0 (Nol)
6 Produk : Izin Prinsip
7 Pengelolaan
Pengaduan
1) SMS Center 08114501142
2) Website dpmptsp.palukota.go.id
3) Email
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PRINSIP , meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal.
2) Perka No 15 Tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata
Cara Perizinan dan Non
Perizinan Penanaman Modal.
3) Perka BKPM No 17 Tahun
2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal
4) Perka BKPM No. 18 tahun
2015 tentang Perubahan atas perkaBKPM no. 8 tahun 2015
tentang tatacara permohonan
fasilitas pajak penghasilan
untuk penanaman modal di
bidang-bidang usaha tertentu dan/ atau didaerah-daerah
tertentu (taks allowance)
5) Perka BKPM No. 19 tahun
2015 tentang perubahan atas Perka BKPM No. 13 tahun
2015 tentang tata cara
pemohonan pemberian
fasilitas pengurangan Pajak
Penghasilan Badan. 6) Perka BKPM No. 6 Tahun
2016 tentang perubahan atas
Perka BKPM No. 14 Tahun
2015 tentang pedoman dan tata cara Izin Prinsip
Penanaman Modal.
7) Perda Kota Palu No.17 Tahun
2012 tentang Penanaman
Modal. 8) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 10 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan
Page 214
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 214 -
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu. 9) Perwali No. 1 tahun 2017
tentang pendelegasian
Kewenangan perizinan dan
non perizinan kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang
dilengkapi AC 2) Loket Informasi dan
Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan
Legalitas 5) Ruang Arsip
6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 4 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRINSIP
PERLUASAN PMDN, meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Prinsip Perluasan Penanaman
Modal Dalam Negeri.
2 Persyaratan : 1) Foto Copy Kartu Tanda
Penduduk
2) Foto Copy Izin Prinsip 3) Akte Pendirian Perusahaan
4) Pengesahan dari kementrian
hukum dan HAM Untuk PT
5) Foto Copy Nomor Pokok Wajib
Pajak 6) Gambar Letak Lokasi /Denah
Lokasi yang dimohon
7) Surat Kuasa Asli Bermeteri ( bila
direktur tidak datang sendiri) 8) Rencana dan uraian lengkap
usaha, termasuk biaya modal
Page 215
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 215 -
usaha yang digunakan dan
tenaga kerja yang digunakan
3 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mendapatkan
informasi pada loket informasi
tentang penjelasan persyaratan,
biaya dan waktu Perizinan dan
Non Perizinan.
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah
ditetapkan
3) Pemohon mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan persyaratan.
5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon
untuk dilengkapi.Dan jika
lengkap Pemohon menerima tanda terima berkas.
6) Petugas Tehnis melakukan
Verifikasi Keabsahan berkas.
7) Jika permohonan disetujui, maka:
a. Petugas pengimputan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen perizinan.
b. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan.
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian Izin Prinsip
Perluasan sejak permohonan diterima lengkap adalah 3
(Tiga) hari kerja
2) Izin Prinsip Perluasan berlaku
selama 1 (satu) tahun sampai
dengan 5 (Lima) tahun.
5 Biaya/Tarif Rp. 0 (Nol)
6 Produk : Izin Prinsip Perluasan
7 Pengelolaan
Pengaduan
1) SMS Center 08114501142
2) Website
dpmptsp.palukota.go.id
Page 216
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 216 -
3) Email
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN PRINSIP PERLUASAN
PMDN, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang –UndangNomor 25
Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
2) Perturan Presiden No.98
tahun 2014 tentang
Perizinan Untuk UMK 3) Perka No 3 Tahun 2012
tentang Pedoman dan Tata
Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal 4) Perka No.14 Tahun 2015
tentang Izin Prinsip.
5) Perka No 15 Tahun 2015
tentang Perizinan dan Non Perizinan.
6) Perda Kota Palu No.17 Tahun
2012 tentang Penanaman
Modal.
7) Peraturan Wali Kota Palu No.16 Tahun 2015 tentang
Rencana Umum Penanaman
Modal Kota Palu Tahun 2015
-2025.
8) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu. 9) Peraturan Wali Kota Palu
Nomor 1 tahun 2017 tentang
pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;
2 Sarana dan Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi AC
2) Loket Informasi dan
Pengaduan
3) Loket Pelayanan 4) Loket Penyerahan dan
Legalitas
5) Ruang Arsip
6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
Page 217
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 217 -
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 3 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN PRINSIP
PERUBAHAN PMDN, meliputi :
1 Jenis Pelayanan Izin Prinsip Perubahan
2 Persyaratan : 1) Foto Copy Kartu Tanda
Penduduk
2) Akte apendirian Perusahaan
3) Pengesahan dari kementrian hukum dan HAM Untuk PT
4) Foto Copy Nomor Pokok Wajib
Pajak
5) Gambar Letak Lokasi /Denah Lokasi yang dimohon
6) Surat Kuasa Asli Bermeteri (
bila direktur tidak datang
sendiri)
7) Rencana dan uraian lengkap usaha , termasuk biaya modal
usaha yang digunakan dan
tenaga kerja yang digunakan
3 Sistem, mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan persyaratan, biaya dan waktu
yang
dibutuhkanuntukmendapatkanl
ayananperizinan
2) Pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah
ditetapkan
3) Pemohon
mengajukan/memasukkan formulir dan persyaratan yang
Page 218
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 218 -
diperlukan ke loket pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan
persyaratan.
5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi.Dan jika
lengkap Pemohon menerima
tanda terima berkas.
6) Petugas Tehnis melakukan
Verifikasi Keabsahan berkas.
7) Jika permohonan disetujui,
maka :
a. Petugas pengimputan melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan
dokumen perizinan. b. Pemohon dapat
mengambil dokumen izin
pada loket penyerahan.
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian Izin Prinsip
Perubahan sejak permohonan
diterima lengkap adalah 3 (Tiga)
hari kerja 2) Izin Prinsip berlaku selama 1
(satu) tahun
5 Biaya/Tarif Rp. 0 (Nol)
6 Produk : Izin Prinsip Perubahan
7 Pengelolaan Pengaduan
1) SMS Center 08114501142 2) Website dpmptsp.palukota.go.id
3) Email
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA PENANAMAN
MODAL DALAM NEGERI, meliputi :
1 Jenis Pelayanan : Izin Usahja Penanaman Modal
Dalam Negeri
2 Persyaratan : 1) Foto Copy Kartu Tanda
Penduduk
2) Akte apendirian Perusahaan 3) Pengesahan dari kementrian
hukum dan HAM Untuk PT
4) Foto Copy Nomor Pokok Wajib
Page 219
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 219 -
Pajak
5) Gambar Letak Lokasi /Denah Lokasi yang dimohon
6) Surat Kuasa Asli Bermeteri (
bila direktur tidak datang
sendiri)
7) Rencana dan uraian lengkap usaha, termasuk biaya modal
usaha yang digunakan dan
tenaga kerja yang digunakan.
8) Foto Copy Izin Prinsip.
9) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
2 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah
ditetapkan 3) Pemohon
mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran 4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan
persyaratan.
5) Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan pada pemohon
untuk dilengkapi. Dan jika
lengkap Pemohon menerima
tanda terima berkas.
6) Petugas Tehnis melakukan Verifikasi Keabsahan berkas.
7) Jika permohonan disetujui,
maka :
c. Petugas pengimputan melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen
perizinan.
d. Pemohon dapat mengambil dokumen izin pada loket
penyerahan.
3 Jangka Waktu Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses penyelesaian Izin Usaha
Penanaman Modal Dalam Negeri
sejak permohonan diterima
lengkap adalah 3 (Tiga) hari
Page 220
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 220 -
kerja
2) Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri berlaku selama 1
(satu) tahun
4 Biaya/Tarif Rp. 0 (Nol)
4 Produk Pelayanan : Izin Usaha Penanaman Modal
Dalam Negeri
5 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Website dpmptsp.palukota.go.id
3) Email
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA PENANAMAN
MODAL DALAM NEGERI, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang – UndangNomor 25
Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
2) Perturan Presiden No.98
tahun 2014 tentang
Perizinan Untuk UMK
3) Perka No 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal
4) Perka No.14 Tahun 2015 tentang Izin Prinsip.
5) Perka No 15 Tahun 2015
tentang Perizinan dan Non
Perizinan. 6) Perda Kota Palu No.17 Tahun
2012 tentang Penanaman
Modal.
7) Peraturan Wali Kota Palu
No.16 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman
Modal Kota Palu Tahun 2015
-2025.
8) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.
9) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 tahun 2017 tentang
pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman
Page 221
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 221 -
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang
dilengkapi AC
2) Loket Informasi dan
Pengaduan 3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan
Legalitas
5) Ruang Arsip 6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 3 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA PERLUASAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, meliputi :
1 Jenis Pelayanan Izin Usaha Perluasan Penanaman
Modal Dalam Negeri .
2 Persyaratan : 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
2) Akte apendirian Perusahaan
3) Pengesahan dari kementrian
hukum dan HAM Untuk PT
4) Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak
5) Gambar Letak Lokasi /Denah
Lokasi yang dimohon
6) Surat Kuasa Asli Bermeteri ( bila direktur tidak datang sendiri)
7) Rencana dan uraian lengkap
usaha, termasuk biaya modal
usaha yang digunakan dan
tenaga kerja yang digunakan. 8) Foto Copy Izin Prinsip.
9) Laporan Kegiatan Penanaman
Modal ( LKPM).
3 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi pada
loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu yang
Page 222
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 222 -
dibutuhkanuntukmendapatkanla
yananperizinan 2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah
ditetapkan
3) Pemohon mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan
persyaratan.
5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon
untuk dilengkapi.Dan jika
lengkap Pemohon menerima
tanda terima berkas. 6) Petugas Tehnis melakukan
Verifikasi Keabsahan berkas.
7) Jika permohonan disetujui, maka
a. Petugas pengimputan melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen
perizinan.
b. Pemohon dapat mengambil dokumen izin pada loket
penyerahan.
4 Jangka Waktu Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses penyelesaian Izin Usaha
Perluasan Penanaman Modal;
Dalam Negeri sejak
permohonan diterima lengkap
adalah 3 (Tiga) hari kerja 2) Izin Usaha Perluasan
Penanaman Modal Dalam
Negeri berlaku selama 1 (satu)
tahun
5 Biaya/Tarif Rp. 0 (Nol)
6 Produk Pelayanan : Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri
5 Penanganan
Pengaduan, saran dan masukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web dpmptsp.palukota.go.id 3) Email
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA PERLUASAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, meliputi :
Page 223
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 223 -
1 Dasar Hukum : 1) Undang –UndangNomor 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal.
2) Perturan Presiden No.98 tahun
2014 tentang Perizinan Untuk
UMK 3) Perka No 3 Tahun 2012
tentang Pedoman dan Tata
Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal 4) Perka No.14 Tahun 2015
tentang Izin Prinsip.
5) Perka No 15 Tahun 2015
tentang Perizinan dan Non
Perizinan.
6) Perda Kota Palu No.17 Tahun
2012 tentang Penanaman Modal.
7) Peraturan Wali Kota Palu
No.16 Tahun 2015 tentang
Rencana Umum Penanaman Modal Kota Palu Tahun 2015 -
2025.
8) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9) Peraturan Wali Kota Palu
Nomor 1 tahun 2017 tentang
pendelegasian Kewenangan perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
2) Loket Informasi dan
Pengaduan 3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan
Legalitas
5) Ruang Arsip 6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 3 orang
Page 224
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 224 -
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, meliputi :
1 Jenis Pelayanan Izin Usaha Perubahan Penanaman
Modal Dalam Negeri .
2 Persyaratan : 1) Foto Copy Kartu Tanda
Penduduk
2) Akte pendirian Perusahaan
3) Pengesahan dari kementrian hukum dan HAM Untuk PT
4) Foto Copy Nomor Pokok Wajib
Pajak
5) Gambar Letak Lokasi /Denah
Lokasi yang dimohon 6) Surat Kuasa Asli Bermeteri (
bila direktur tidak datang
sendiri)
7) Rencana dan uraian lengkap usaha, termasuk biaya modal
usaha yang digunakan dan
tenaga kerja yang digunakan.
8) Foto Copy Izin Prinsip.
9) Laporan Kegiatan Penanaman Modal ( LKPM).
3 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi
pada loket informasi untuk mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah
ditetapkan 3) Pemohon
mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
Page 225
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 225 -
diperlukan ke loket pendaftaran
4) Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan
persyaratan.
5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi.Dan jika
lengkap Pemohon menerima
tanda terima berkas.
6) Petugas Tehnis melakukan
Verifikasi Keabsahan berkas.
7) Jika permohonan disetujui, maka :
e. Petugas pengimputan
melakukan entry data
pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen perizinan.
f. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket
penyerahan.
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian Izin Usaha
Perubahan Penanaman Modal; Dalam Negeri sejak
permohonan diterima lengkap
adalah 3 (Tiga) hari kerja
2) Izin Usaha Perubahan
Penanaman Modal Dalam Negeri berlaku selama 1
(satu) tahun
5 Biaya/Tarif Rp. 0 (Nol)
6 Produk Pelayanan : Izin Usaha Perubahan Penanaman
Modal Dalam Negeri
5 Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web dpmptsp.palukota.go.id
3) Email
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang –UndangNomor 25
Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal.
2) Perturan Presiden No.98 tahun
2014 tentang Perizinan Untuk UMK
Page 226
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 226 -
3) Perka No 3 Tahun 2012
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal
4) Perka No.14 Tahun 2015
tentang Izin Prinsip. 5) Perka No 15 Tahun 2015
tentang Perizinan dan Non
Perizinan.
6) Perda Kota Palu No.17 Tahun
2012 tentang Penanaman Modal.
7) Peraturan Wali Kota Palu No.16 Tahun 2015 tentang
Rencana Umum Penanaman
Modal Kota Palu Tahun 2015 -
2025.
8) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
9) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 tahun 2017 tentang
pendelegasian Kewenangan
perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC 2) Loket Informasi dan
Pengaduan
3) Loket Pelayanan
4) Loket Penyerahan dan
Legalitas 5) Ruang Arsip
6) Toilet
3 Kompetensi Pelaksana
1) Sarjana 2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 3 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
Page 227
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 227 -
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) IZIN USAHA
PENGGABUNGAN ( MERGER ) PENANAMAN MODAL DALAM
NEGERI, meliputi :
1 Jenis Pelayanan Izin Usaha Penggabungan
Penanaman Modal Dalam Negeri .
2 Persyaratan : 1) Foto Copy Kartu Tanda
Penduduk
2) Akte apendirian Perusahaan 3) Pengesahan dari kementrian
hukum dan HAM Untuk PT
4) Foto Copy Nomor Pokok Wajib
Pajak
5) Gambar Letak Lokasi /Denah
Lokasi yang dimohon
6) Surat Kuasa Asli Bermeteri ( bila
direktur tidak datang sendiri) 7) Rencana dan uraian lengkap
usaha, termasuk biaya modal
usaha yang digunakan dan
tenaga kerja yang digunakan.
8) Foto Copy Izin Prinsip. 9) Laporan Kegiatan Penanaman
Modal ( LKPM).
3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
: 1) Pemohon mencari informasi pada loket informasi untuk
mendapatkan informasi
(penjelasan) terkait dengan
persyaratan, biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2) Pemohon mengisi formulir
permohonan dengan dilengkapi
persyaratan yang telah ditetapkan
3) Pemohon
mengajukan/memasukkan
formulir dan persyaratan yang
diperlukan ke loket pendaftaran 4) Petugas di loket pendaftaran
melakukan pemeriksaan berkas
permohonan dan kelengkapan
persyaratan. 5) Jika tidak lengkap, maka berkas
dikembalikan pada pemohon
untuk dilengkapi.Dan jika
lengkap Pemohon menerima
tanda terima berkas. 6) Petugas Tehnis melakukan
Verifikasi Keabsahan berkas.
7) Jika permohonan disetujui,
maka:
Page 228
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 228 -
a. Petugas pengimputan
melakukan entry data pemohon dan melakukan
proses penerbitan dokumen
perizinan.
b. Pemohon dapat mengambil
dokumen izin pada loket penyerahan.
4 Jangka Waktu
Pelayanan
: 1) Jangka waktu proses
penyelesaian Izin Usaha Penggabungan Penanaman
Modal; Dalam Negeri sejak
permohonan diterima lengkap
adalah 3 (Tiga) hari kerja
2) Izin Usaha Penggabungan
Penanaman Modal Dalam
Negeri berlaku selama 1 (satu)
tahun
5 Biaya/Tarif Rp. 0 (Nol)
6 Produk Pelayanan : Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri
5 Penanganan
Pengaduan, saran dan masukkan
1) SMS Center 08114501142
2) Web dpmptsp.palukota.go.id 3) Email
[email protected]
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) IZIN USAHA
PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, meliputi :
1 Dasar Hukum : 1) Undang –UndangNomor 25
Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal. 2) Perturan Presiden No.98 tahun
2014 tentang Perizinan Untuk
UMK
3) Perka No 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal
4) Perka No.14 Tahun 2015 tentang
Izin Prinsip. 5) Perka No 15 Tahun 2015 tentang
Perizinan dan Non Perizinan.
6) Perda Kota Palu No.17 Tahun
2012 tentang Penanaman Modal. 7) Peraturan Wali Kota Palu No.16
Tahun 2015 tentang Rencana
Umum Penanaman Modal Kota
Palu Tahun 2015 -2025.
Page 229
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 229 -
8) Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
9) Peraturan Wali Kota Palu Nomor
1 tahun 2017 tentang
pendelegasian Kewenangan perizinan dan non perizinan
kepada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
2 Sarana dan
Prasarana dan/atau
fasilitas
1) Ruang tunggu yang dilengkapi
AC
2) Loket Informasi dan Pengaduan
3) Loket Pelayanan 4) Loket Penyerahan dan Legalitas
5) Ruang Arsip
6) Toilet
3 Kompetensi
Pelaksana 1) Sarjana
2) SMA
4 Pengawasan Internal Survey Kepuasan Masyarakat
5 Jumlah Pelaksana 3 orang
6 Jaminan Pelayanan Kode Etik Pegawai
7 Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Sarana dan Prasarana Yang
Memadai Kepada Masyarakat
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Indeks Kepuasan Masyarakat
B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN
Sarana dan prasarana utama pelayanan publik yang ada di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
terdiri atas :
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu beralamat di Jl. Balai Kota Selatan Nomor
01 Palu.
Adapun Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palu terbagi atas :
a. Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi
dengan AC.
b. Loket Perizinan (Loket Informasi dan Pengaduan,
Loket Pendaftaran Izin, Loket Penetapan, Loket
Pembayaran (Bank Sulteng), dan Loket Penyerahan
Izin.
Page 230
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 230 -
c. Ruang Kepala Dinas
d. Ruang Sekretaris
e. Ruang Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
f. Ruang Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
g. Ruang Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
h. Ruang Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
i. Ruang Server
j. Ruang Kepala Seksi Pelayanan Administrasi dan
Ruang Kepala Seksi Validasi Data, Peninjauan
Lapangan dan Penetapan
k. Ruang Kepala Seksi Penerbitan
l. Ruang Kepala Bidang Pengendalian dan Penanaman
Modal
m. Ruang Kepala Seksi Pemantauan dan Penanaman
Modal, Ruang Kepala Seksi Pembinaan Penanaman
Modal dan Ruang Kepala Seksi Pengawasan
Penanaman Modal
n. Ruang Kepala Bidang Sistem Informasi, Regulasi dan
Evaluasi
o. Ruang Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pengolahan
Data, Ruang Kepala Seksi Regulasi dan
Dokumentasi,Ruang Kepala Seksi Evaluasi dan
Pengaduan
p. Ruang Staf Kepegawaian dan Umum
q. Ruang Rapat
r. Ruang Arsip
s. Peralatan Perkantoran Utama
Mobil
Sepeda Motor
Komputer
Notebook
Server Administrasi
Meja dan Kursi Kerja
Page 231
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 231 -
C. SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan ketersedian
Sumber Daya Manusia (SDM) terutama terkait kualitasnya
merupakan salah satu indikator yang sangat menunjang di
dalam penyelanggaraan pelayanan di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu.
Adapun jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berstatus
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu sebanyak
43 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari :
1. Kepala Dinas
◘ Jumlah : 1 Orang
◘ Pendidikan : S2
◘ Golongan : IV
2. Sekretariat
◘ Jumlah : 12 Orang ◘ Pendidikan
S2 : 4 Orang
S1 : 3 Orang
D2/D3 : -
SMU/SMK : 5 Orang ◘ Golongan
IV : 1 Orang
III : 7 Orang
II : 4 Orang
3. Bidang Pelayanan Perizinan
◘ Jumlah : 11 Orang ◘ Pendidikan
S2 : 2 Orang
S1 : 6 Orang
D2/D3 : -
SMU/SMK : 3 Orang ◘ Golongan
IV : 2 Orang
III : -
II : 3 Orang
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
◘ Jumlah : 7 Orang
◘ Pendidikan
S2 : 3 Orang
S1 : 3 Orang
D2/D3 : - SMU/SMK : 1 Orang
Page 232
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 232 -
◘ Golongan
IV : 1 Orang
III : 5 Orang II : 1 Orang
5. Bidang Sistem Informasi, Regulasi dan Evaluasi
◘ Jumlah : 6 Orang
◘ Pendidikan
S2 : 1 Orang S1 : 5 Orang
D2/D3 : -
SMU/SMK : -
◘ Golongan :
IV : 1 Orang III : 2 Orang
II : 2 Orang
6. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Daerah
◘ Jumlah : 5 Orang ◘ Pendidikan
S2 : 1 Orang
S1 : 4 Orang
D2/D3 : - SMU/SMK : 1 Orang
◘ Golongan :
IV : 1 Orang
III : 4 Orang
II : -
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Palu adalah sebagai lembaga ujung tombak dalam pelayanan
perizinan di Kota Palu, sehingga diperlukan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang memiliki kompentensi di dalam melaksanakan tugas.
Kompetensi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palu diharuskan mempunyai hal – hal
sebagai berikut :
1. Petugas Pelayanan
◘ Disiplin
◘ Memahami dan mengerti aturan perizinan
◘ Tanggung Jawab ◘ Jujur
◘ Kerjasama
◘ Prakarsa/Inisiatif
◘ Loyal Kepada Atasan
◘ Ramah dan Bersahabat Terhadap pemohon
Page 233
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 233 -
2. Klasifikasi Formal/Informal dan Diklat
◘ S2, S1, D3 dan SLTA
◘ Diklatpim II, III dan IV
◘ Pelatihan Etika Pelayanan
◘ Pelatihan Teknis Perizinan
◘ Pelatihan Teknis Penanaman Modal
Pelayanan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Palu merupakan penjabaran uraian tugas petugas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Palu berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
sebagai berikut :
1. Bagian Sekretariat
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Staf/Petugas Penomoran SK dan Legalisir Izin, Standar
Pelayanan Kerja adalah sebagai berikut :
1) Memfasilitasi Legalisir Izin sesuai ketentuan yang berlaku,
kemudian diserahkan ke Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
dan atau Sekretaris untuk ditandatangani.
2) Mengagendakan dokumen izin yang dilegalisir kedalam Buku
Legalisir Surat Izin (dibedakan untuk tiap jenis izin).
3) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kasubag
Kepegawaian dan Umum
Staf / Petugas Ketatausahaan, Ketatalaksanaan dan Kearsipan,
Standar Pelayanan Kerja adalah sebagai berikut :
1) Menerima surat dan membukukan ke dalam Buku Penerimaan
Surat Masuk
2) Menyiapkan surat masuk untuk diajukan ke Kepala Sub
Bagian Kepegawaian dan Umum untuk dimintakan disposisi
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris
3) Mengarsipkan surat masuk dan hasil disposisi ketempat yang
aman secara rapi dan mudah dicari apabila diperlukan (arsip
surat masuk di arsipkan per bulan).
4) Memberi nomor surat keluar sesuai dengan sifat dan jenis
surat ke dalam Buku Surat Keluar.
Page 234
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 234 -
5) Memberi salinan kepada Bidang pembuat surat (pengolah)
setelah diberi nomor surat keluar dan mengarsipkan surat
keluar ketempat yang aman dan mudah dicari (arsip surat
keluar diarsip perbulan)
6) Membuat Buku Ekspedisi dan atau Tanda Terima Penerimaan
Surat Keluar.
7) Mengetik surat untuk kebutuhan tata usaha Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Paluatas
perintah Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Staf/Petugas Pelaksana Administrasi Kepegawaian, Pelaksanaan
Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan, Standar Pelayanan
Kerja adalah sebagai berikut :
1) Melaksanakan tugas administrasi kepegawaian (gaji berkala,
kenaikan pangkat, DP3, cuti, arsip f ile tiap pegawai,
absensi/daftar hadir, dls)
2) Mengagendakan semua kebutuhan bidang di dalam Buku
Rumah Tangga.
3) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sub bagian
Kepegawaian dan Umum.
Sub Bagian Keuangan
Staf/Petugas Bendahara Pengeluaran, Standar Pelayanan Kerja
adalah sebagai berikut :
1) Membuat Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran
2) Membuat Buku Besar, Buku Besar Pembantu, Laporan
Keuangan
3) Membuat kelengkapan SPP-Ls pengadaan barang & jasa
4) Melaksanakan akuntansi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kota Palu
5) Membuat Laporan Keuangan dan Aset Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kota Palu
6) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Bag
Keuangan
Page 235
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 235 -
Staf/Petugas Pembantu Bendahara Pengeluaran. Standar
Pelayanan Kerja adalah sebagai berikut :
1) Melaksanakan tugas Bendahara Gaji
2) Membantu beban tugas Bendahara Pengeluaran
3) Membuat Jurnal, Buku Besar, Buku Besar Pembantu, Neraca
Saldo, Laporan Aset, Laporan Keuangan
4) Inventaris barang yang ada di Kantor Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5) Mengagendakan Keluar - Masuk Peralatan Perkantoran dalam
Buku Keluar - Masuk Barang yang tiap bulan dilaporkan ke
atasan langsung.
6) Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Kepala Sub Bag
Keuangan dan Aset.
Sub Bagian Perencanaan Program
Staf/Petugas Perencanaan Program, Standar Pelayanan Kerja
adalah sebagai berikut :
1) Menyusun Renstra dan Renja
2) Menyusun RKA dan DPA
3) Menyusun Penetapan Kinerja ( PK )
4) Menyusun Laporan dan Dokumentasi Pelaksanaan Program
dan Kegiatan
5) Menyusun LAKIP
6) Melaksanakan tugas Kepala Sub Bag Perencanaan Program
2. Bidang Pelayanan Perizinan
Staf /Petugas Pelayanan di Loket Penerimaan Permohonan Izin,
Standar Pelayanan Kerja adalah sebagai berikut :
1) Menerima permohonan izin dan memeriksa Persyaratan
administrasi dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
2) Menolak permohonan izin yang tidak lengkap persyaratan
administrasi dan teknis sesuai ketentuan.
3) Entry data permohonan ke Program Aplikasi Perizinan.
4) Memberi Tanda Terima berkas Permohonan ke pemohon yang
mengajukan Izin
Page 236
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 236 -
5) Memverifikasi dan mencatat permohonan izin ke dalam Buku
register dan diserahkan ke Bagian entry data kemudian
dilanjutkan ke Kepala Sub Bidang Pelayanan
6) Membuat Laporan Penerimaan Permohonan tiap jenis izin
setiap bulan yang diketahui oleh Kepala Bidang.
7) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas
Staf/Petugas Validasi Data dan Peninjauan Lapangan Standar
Pelayanan Kerja adalah sebagai berikut :
1) Memverifikasi berkas permohonan izin, jika tidak sesuai
dikembalikan ke loket informasi dan jika sesuai diserahkan ke
Tim Tekhnis apabila membutuhkan peninjauan lapangan.
2) Menerima berkas permohonan izin yang telah
direkomendasikan dan dilakukan entry data kemudian
dilanjutkan ke bidang Pengendalian dan Penanaman Modal
untuk diterbitkan Surat Keputusan.
3) Membuat Laporan Koordinasi tiap jenis izin setiap bulan yang
diketahui oleh Kepala Dinas.
Staf/Petugas Penetapan izin, Standar Pelayanan Kerja adalah
sebagai berikut :
1) Mencetak SKRD sesuai dengan ketetapan
2) Mencetak SSRD dan menerima bukti bayar SSRD dari Bank
3) Melaporkan dan menyusun laporan penerimaan berdasarkan
izin ketetapan Retribusi Daerah.
Petugas Penerbitan izin, Standar Pelayanan Kerja adalah sebagai
berikut :
1) Pengecekan kembali kelengkapan administrasi dan persyaratan
teknis, memproses surat keputusan atas penerbitan izin,
penomoran izin, provorasi, menyerahkan dan mengarsipkan
dokumen izin yang diterbitkan
2) Mencetak izin
3) Melaporkan dan menyusun laporan penerbitan berdasarkan
jenis-jenis izin.
Page 237
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 237 -
3. Bidang Pengendalian dan Penanaman Modal
Staf/Petugas Pembinaan, Standar Pelayanan Kerja adalah
sebagai berikut :
1) Membantu menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi
Pembinaan dan Penanaman Modal
2) Membantu membimbing bawahan dalam Pelaksanaan Tugas
3) Membantu Mengelola Data dan Informasi Pembinaan dan
Pelaksanaan Modal
4) Membantu Melaksanakan bimbingan Teknis Ketentuan
Pelaksanaan Modal
5) Membantu mengadakan Konsultasi Pelaksananan Penanaman
Modal
6) Membantu Memfasilitasi Penyelesaian masalah/hambatan
Penanaman Modal
7) Membantu Mengkoordinasikan, mengkonsultasikan dan
memfasilitasi pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal
PMA/PMDN
8) Membantu Menyusun laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pembinaan PMA/PMDN
9) Membantu Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan
10) Membantu Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh
Pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Staf/Petugas Pengawasan, Standar Pelayanan Kerja adalah
sebagai berikut :
1) Membantu Membuat Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)
2) Membantu Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Penanaman
Modal
3) Membantu Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman
Modal
Fasilitas fiskal dan Non Fiskal serta melakukan tindak lanjut
atas hasil pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan
Page 238
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 238 -
Staf/Petugas Pemantauan, Standar Pelayanan Kerja adalah
sebagai berikut :
1) Membantu Membuat Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)
2) Membantu Mengolah Data dan Informasi Pemantauan
Pelaksanaan Penanaman Modal
3) Membantu Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan
penanaman modal yang telah mendapat persetujuan Izin
Prinsip
4. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Daerah
Staf/Petugas Perencanaan dan Pengembangan Potensi Daerah,
Standar Pelayanan Kerja adalah sebagai berikut:
1) Membantu mempersiapkan bahan Pameran EXPO 2017
2) Membantu menyusun penyediaan barang cetakan dan
pengadaan kegiatan Pameran SULTENG EXPO 2017
3) Mempersiapkan undangan ke instansi terkait dalam rangka
persiapan Pameran SULTENG EXPO 2017
4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
Staf/Petugas Seksi Pengembangan Sistem Investasi, Standar
Pelayanan Kerja adalah sebagai berikut:
1) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian
bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan
2) Melaksanakan, menganalisa dan mengembangkan peluang
investasi serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait
3) Melaksanakan penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang
perlu dipertimbangkan
4) Melaksanakan penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang
perlu dipertimbangkan terbuka dengan masyarakat
5) Melaksanakan penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang
perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi
6) Melaksanakan usulan dan pemberian fasilitas penanaman
modal diluar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional
7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
Page 239
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 239 -
Staf/Petugas Seksi Pengembangan Sistem Investasi, Standar
Pelayanan Kerja adalah sebagai berikut:
1) Melaksanakan tugas-tugas pokok pada bidang Perencanaan
dan Pengembangan Potensi Daerah
2) Operator Penyusunan SIPID
3) Sebagai operator komputer menyangkut urusan bidang
Perencanaan dan Pengembangan Daerah
4) Membantu penyusunan profil investasi
5) Membantu merapikan berkas pada bidang Perencanaan dan
Pengembangan Potensi Daerah
6) Melaksnakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
5. Bidang Sistem Informasi, Regulasi dan Evaluasi
Staf/Petugas Evaluasi dan Pengaduan, Standar Pelayanan Kerja
adalah sebagai berikut :
1) Melaksanakan fasilitas pengukuran IKM.
2) Evaluasi pelaksanaan pelayanan
3) Melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengaduan dan Evaluasi
4) Menyelesaikan permasalahan pengaduan
5) Membuat laporan pengaduan.
Staf/Petugas Sistem Informasi Standar Pelayanan Kerja adalah
sebagai berikut :
1) Memberikan informasi terkait perizinan, minimal pada
persyaratan izin, mekanisme perizinan, biaya dan waktu
penyelesaian izin baik melalui media langsung maupun telepon
2) Membantu pemohon terkait tata cara mengajukan permohonan
izin sesuai dengan ketentuan terutama didalam memperoleh
persyaratan
3) Menyampaikan data hasil perkembangan Perizinan dan
informasi terkait pelayanan perizinan.
4) Menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi secara
berkesinambungan
Page 240
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 240 -
Staf/Petugas Seksi Regulasi dan Dokumentasi, Standar
Pelayanan Kerja adalah sebagai berikut:
1) Mengumpulkan bahan-bahan Peraturan Perundang-Undangan
yang terkait dengan perizinan, data informasi kebijakan teknis
2) Membantu Menyusun Rancangan Standar Pelayanan Publik
3) Membantu Menyusun Rancangan Standar Operasional
Prosedur
4) Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pengelolaan
Dokumentasi dan Koordinasi
5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
Page 241
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 241 -
BAB V
INFORMASI, PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN DAN
EVALUASI PELAYANAN PERIZINAN
A. INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN
Informasi Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
terutama terkait dengan persyaratan, waktu penyelesaian izin,
prosedur/mekanisme perizinan dan biaya perizinan dilaksanakan
melalui beberapa media, yaitu :
1. Langsung ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palu di Jl. Balai Kota Selatan Nomor
1 yang akan di terima oleh petugas loket informasi yang akan
menjelaskan terkait perizinan.
2. Melalui telepon (0451) 428334 yang akan dijawab langsung
oleh petugas informasi.
3. Melalui internet pada website Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
dpmptsp.palukota.go.id
4. Melalui Email Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Palu [email protected]
5. Melalui SMS Getway ke nomor 0811 450 1 142
6. E KIOS Perizinan
7. Sosialisasi/Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Palu tiap tahun di wilayah Kota Palu.
B. PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN
PERIZINAN
1. Prosedur Penerimaan pengaduan langsung kepada
penyelenggara publik meliputi:
a) Petugas informasi / pengelola pengaduan menerima
pengadu (Masyarakat) di loket Unit Pengelolaan Pengaduan
(UP3).
b) Petugas informasi / pengelola pengaduan menerima dan
memeriksa dokumen seperti kartu indentitas, surat kuasa
(jika pengadu memberikan kuasa kepada orang lain) surat
Page 242
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 242 -
pengaduan yang dilengkapi dengan kronologis pengaduan,
tanda tangan dan pendukung lainnya.
c) Petugas pengelola pengaduan mencatat setiap pengaduan
yang masuk dalam buku register pencatatan pengaduan,
data indentitas, kronologi kejadian, waktu dan tempat
d) Petugas informasi melaporkan hasil pencatatan pengaduan
kepada Koordinator I dan II
e) Koordinator I dan II menerima laporan dari staf informasi,
mempelajari, Membuat berita acara pemeriksaan
pengaduan serta membuat telaan kepada Ketua Unit
Pengelolaan Pengaduan (UP3).
f) Ketua UP3 menerima laporan Koordinator I dan II,
mempelajari dan membuat telaan kepada bidang tehnis
terkait untuk penyelesaian pengaduan,
g) Bidang Tehnis menyimpulkan dan melakukan penetapan
tindakan penyelesaian pengaduan dan membuat telaan
hasil laporan pengaduan dan melaporkan kepada Ketua
Unit Pengelolaan Pengaduan (UP3).
h) Ketua Unit Pengelolaan Pengaduan (UP3) melaporkan
laporan hasil penyelesaian pengaduan kepada Kepala Dinas
sebagai bahan evaluasi pimpinan
i) Hasil Laporan Penyelesaian Pengaduan diberikan ke bagian
loket informasi dan staf pengelola pengaduan
menyampaikan kepada pemohon pengaduan.
2. Prosedur Penerimaan Pengaduan Tidak Langsung kepada
penyelenggara publik sebagai berikut :
a) Petugas pengelola pengaduan menerima dan memeriksa
dan mencatat / menginput di sistem pengaduan atas
subtansi pengaduan dari media yang digunakan oleh
masyarakat pengadu serta melaporkan kepada Koordinator
I dan II
b) Koordinator I dan II menerima laporan dari staf informasi ,
mempelajari, Membuat berita acara pemeriksaan
pengaduan serta membuat telaan kepada Ketua Unit
Pengelolaan Pengaduan (UP3).
Page 243
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 243 -
c) Ketua UP3 menerima laporan Koordinator I dan II,
mempelajari dan membuat telaan kepada bidang tehnis
terkait untuk penyelesaian pengaduan,
d) Bidang Tehnis menyimpulkan dan melakukan penetapan
tindakan penyelesaian pengaduan dan membuat telaan
hasil laporan pengaduan dan melaporkan kepada Ketua
Unit Pengelolaan Pengaduan (UP3)
e) Ketua Unit Pengelolaan Pengaduan (UP3) Pelayanan
Perizinan melaporkan laporan hasil penyelesaian
pengaduan kepada Kepala Dinas sebagai bahan evaluasi
pimpinan
f) Hasil Laporan Penyelesaian Pengaduan diberikan ke bagian
loket informasi dan staf pengelola pengaduan
menyampaikan kepada pemohon pengaduan .
Page 244
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 244 -
3. Alur dan Bagan Pengaduan
Alur dan Bagan Pengaduan Langsung
Petugas
Informasi
Koordinator Ketua UP3 Bidang Pembina
Page 245
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 245 -
Alur dan Bagan Pengaduan Tidak Langsung
Petugas Informasi
Koordinator Ketua UP3 Bidang Pembina
Page 246
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 246 -
C. EVALUASI DAN PENGENDALIAN PELAYANAN PERIZINAN
Evaluasi dan pengendalian pelayanan yang ada di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
dilaksanakan oleh Seksi Pegaduan dan Evaluasi melalui Survey
Kepuasan Masyarakat yang meliputi, Persyaratan, Prosedur,
Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Spesifikasi Jenis Pelayanan,
Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan
dan Evaluasi Penanganan Pengaduan dan tindak lanjut
pengaduan.
Adapun ketentuan teknik melakukan Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) adalah sebagai berikut :
1) Kusioner dengan wawancara tatap muka.
2) Kusioner melalui pengisian sendiri, kusioner elektronik atau
diskusi kelompok.
3) Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh
pelanggan/pemohon dengan penjelasan dari petugas atau
sebaliknya. Pengumpulan data kuesioner mengacu pada
Petunjuk Teknis pembuatan laporan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) dan petugas loket mengumpulkan kuesioner
setelah kuesioner terisi.
4) Kuesioner yang sudah diisi diserahkan oleh petugas loket
kepada Seksi Pengaduan dan Evaluasi untuk diproses lebih
lanjut.
5) Seksi Pengaduan dan Evaluasi menganalisa hasil kuesioner
tersebut untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan
pelanggan terhadap produk dan pelayanan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu.
Berdasarkan Pedoman Pengolahan Data melalui Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) akan diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM), dimaksudkan untuk :
1) Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing – masing
unit penyelenggara publik.
2) Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang
telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.
3) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan
langkah perbaikan pelayanan.
Page 247
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 247 -
Bagan dan Alur Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan
MASYARAKAT
STAF EVALUASI
KASUB EVALUASI
KABID PEMANTAUAN DAN
PENGADUAN
KEPALA BADAN
Masy arakat mengisi kuesioner SKM saat pemgambilan Izin
Staf Sub Bidang Pemantauan dan
Evaluasi menerima kuesioner yang diisi
oleh masyarakat
Staf Sub Ev aluasi
mengimput data kuesioner hasil surv er
kepuasan masy arakat..
Kepala Sub Bidang
pemantauan dan ev aluasi menerima
,mempelajari dan menv erifikasi data
kuesioner surv ey kepuasan masy arakat.
Kepala Bidang pemantauan dan
pengaduan menerima laporan ,mempelajari
serta manindaklanjuti hasil surv ey kepuasan
masy arakat.
Kepala Badan menerima
hasil surv ey kepuasan
masy arakat dan meny ampaikan kepada
Prmpinan Daerah
Page 248
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ST
AN
DA
R P
EL
AY
AN
AN
- 248 -
BAB VI
PENUTUP
Sesuai dengan semangat Otonomi Daerah, maka peningkatan
pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah bersama aparaturnya
merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan. Penyusunan
Standar Pelayanan (SP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palu merupakan salah satu upaya
Pemerintah Kota Palu dalam meningkatkan kualitas kinerja
pelayanan kepada masyarakat.
Standar Pelayanan (SP) merupakan pedoman baku bagi organisasi
Pemerintah dan Aparatur Pemerintah Kota Palu khususnya Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien
sehingga menjamin kualitas layanan sesuai dengan Perundang-
undangan yang berlaku. Standar Pelayanan (SP) ini mencakup jenis
pelayanan perizinan yang didalamnya berisi penjelasan tentang dasar
hukum, persyaratan, mekanisme/prosedur, jangka waktu
penyelesaian, biaya, produk layanan, sarana dan prasarana,
kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan
pengaduan, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, dan evaluasi
kinerja pelaksana.
Dengan tersusunnya Standar Pelayanan (SP) ini diharapkan dapat
dipahami dan menjadi pedoman baku bagi unit kerja dan aparatur
yang bertugas dibidang Pelayanan Perizinan.
Diharapkan dengan diterapkannya Standar Pelayanan (SP) ini dapat
memaksimalkan sistem pelayanan dan bisa memberi kepuasan
kepada masyarakat, serta semoga dapat memberikan peningkatan
nilai investasi yang baik kepada Pemerintah Kota Palu.