RANCANGAN AKTUALISASI UPAYA MENINGKATKAN TRANSPARANSI PRODUK HUKUM MELALUI SITUS WEB RESMI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU DISUSUN OLEH : Annisa Pratiwi Bahtiar 19950630 202012 2 018 4 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU BEKERJASAMA DENGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021
59
Embed
UPAYA MENINGKATKAN TRANSPARANSI PRODUK HUKUM MELALUI …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RANCANGAN AKTUALISASI
UPAYA MENINGKATKAN TRANSPARANSI PRODUK HUKUM
MELALUI SITUS WEB RESMI BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
DISUSUN OLEH :
Annisa Pratiwi Bahtiar
19950630 202012 2 018
4
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU
BEKERJASAMA DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2021
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadiran Allah S.W.T karena dengan Rahmat dan Hidayah-
Nya saya dapat menyelesaikan Rancangan Aktualisasi. Judul Rancangan
Aktualisasi ini adalah “Upaya Meningkatkan Transparansi Produk Hukum
Melalui Situs Web Resmi Badan Keuangan Daearah Kabupaten Kapuas
Hulu”.
Penulisan rancangan ini terlaksana karena kontribusi dari berbagai pihak
sehingga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya terutama kepada:
1. Bapak H. Sarbani, S.E., M.A.P, selaku Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu yang telah
memfasilitasi kami peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Golongan III Tahun 2021 Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bapak Ruminsar Manuarang, SE, MM., selaku Coach yang telah
memberikan bimbingan, masukan, pengarahan, dan motivasi secara
menyeluruh kepada saya.
3. Bapak Sabinus Beji, SE, selaku Mentor dan Kepala Subbagian Program
yang telah memberikan bimbingan, masukan, pengarahan dan motivasi.
4. Seluruh Widyaiswara yang memberikan ilmu ANEKA dan Kedudukan dan
Peran PNS dalam NKRI selama saya mengikuti pelatihan.
5. Kedua orangtua bapak Bahtiar dan ibu Dessi Wulantari yang selalu
mengiringi setiap langkah penulis dengan doa dan motivasi.
6. Rekan peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan LXXIX.
7. Panitia Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan LXXIX Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2021 yang turut menyukseskan kegiatan ini.
Saya berupaya agar Rancangan Aktualisasi ini dapat mencapai tujuan,
sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan
penulisan ini diterima dengan terbuka. Semoga Rancangan Aktualisasi ini dapat
bermanfaat.
Putussibau, 19 April 2021
Hormat Saya,
Annisa Pratiwi Bahtiar, S.E.
NIP. 19950630 202012 2 018
ii
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN
BERITA ACARA
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR ......................................................................... i
DAFTAR ISI ...................................................................................... ii
DAFTAR GAMBAR, TABEL, DAN BAGAN ....................................... iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Tujuan Aktualisasi ......................................................................... 3
C. Tempat dan Waktu Kegiatan ......................................................... 3
D. Manfaat Aktualisasi ....................................................................... 3
BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI
A. Keadaan Organisasi ...................................................................... 5
1. Peta Organisasi ........................................................................ 5
2. Visi ............................................................................................ 5
3. Misi ........................................................................................... 6
B. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................ 7
C. Struktur Organisasi ......................................................................... 8
D. Nilai-Nilai Organisasi ..................................................................... 9
E. Uraian Tugas ................................................................................. 9
F. Tugas dan Fungsi Organisasi ........................................................ 9
G. Uraian Tugas Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan ........... 10
BAB III KONSEP DASAR APARATUR SIPIL NEGARA
A. Identifikasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS ....................................... 13
efektif/efisien, keterbukaan, non diskriminatif, persatuan dan
kesatuan, keadilan, dan kesejahteraan.
19
2. Whole Of Goverment (WoG)
WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan
yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan
sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai
tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan
pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan
interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan
yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan.
Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WoG
menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan
perhatian dari pemerintah. Pertama, adalah adanya faktor-faktor eksternal
seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program
pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan
pemerintahan yang lebih baik. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan
adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari
adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Perbedaan-
perbedaan orientasi sektor dalam pembangunan bisa menyebabkan
tumbuhnya ego sektoral (mentalitas silo) yang mendorong perilaku dan
nilai individu maupun kelompok yang menyempit pada kepentingan
sektornya. Dalam konteks kesatuan pembangunan dan negara, hal ini
jelas merugikan, karena penguatan sektoral tanpa adanya nila-nilai
kesatuan hanya akan menyebabkan persaingan sektor yang kontra
produktif terhadap tujuan-tujuan yang lebih besar atau yang berskala
nasional. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar
belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya
mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai
institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai
perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen
kebangsaan ini dalam satu frame NKRI.
Indikator Whole of Government adalah: koordinasi, integrasi,
kolaborasi, partisipasi, komunikasi, kerja sama, kemitraan,
kepentingan bersama, dan berkesinambungan.
20
3. Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
Tiga unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu pertama,
organisasi penyelenggara pelayanan publik, kedua, penerima layanan
(pelanggan) yaitu orang, masyarakat atau organisasi yang
berkepentingan, dan ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima
oleh penerima layanan (pelanggan).
Barang/jasa publik adalah barang/jasa yang memiliki rivalry (rivalitas)
dan excludability (ekskludabilitas) yang rendah. Barang/jasa publik yang
murni yang memiliki ciri-ciri: tidak dapat diproduksi oleh sektor swasta
karena adanya free rider problem, non-rivalry, dan non-excludable, serta
cara mengkonsumsinya dapat dilakukan secara kolektif.
Hal-hal fundamental dalam pelayanan publik, antara lain:
a. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat
konstitusi,
b. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh
warga Negara,
c. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-
hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang,
d. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-
kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga
berfungsi sebagai proteksi bagi warga negara.
Bentuk-bentuk patologi birokrasi antara lain: penggelembungan
organisasi, duplikasi tugas dan fungsi, red tape, konflik kewenangan,
KKN, dan enggan berubah.
Indikator nilai pelayanan publik adalah: partisipatif, transparan,
responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif/efisien,
aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan.
21
BAB IV
RANCANGAN AKTUALISASI
A. Identifikasi dan Penetapan Isu Aktual Serta Faktor Penyebabnya
1. Identifikasi Isu Aktual
Isu adalah masalah yang teridentifikasi dan dikedepankan untuk
ditanggapi. Dalam sebuah organisasi, apabila isu yang terjadi kemudian
dibiarkan begitu saja maka akan memberikan efek negatif bagi organisasi.
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan
instansi yang mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang
keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
Rancangan aktualisasi ini disusun berdasarkan identifikasi beberapa
isu yang saya temui dalam melaksanakan tugas sebagai Penyusun
Program Anggaran dan Pelaporan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu. Adapun isu-isu yang dapat ditemui di Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah:
a. Sulitnya Mengakses Produk Hukum Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Baik Perda, Perbup, Maupun SK Yang
Berkaitan Dengan Tata Cara Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Gambar 3. Bukti Isu 1 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah kantor
teknis yang membidangi keuangan dan aset daerah. BKD memiliki
beberapa produk hukum berupa Perda, Perbup, maupun SK yang
berkaitan dengan tata cara, pengelolaan, serta aturan-aturan tentang
keuangan dan aset daerah. Produk hukum tersebut digunakan oleh
BKD dan SKPD lain di Kabupaten Kapuas Hulu. Namun, belum
22
tersedia satu wadah yang digunakan sebagai tempat penyimpan
produk hukum tersebut agar kemudian dapat dengan mudah diakses
oleh banyak pihak.
b. Ketidaksesuaian Perencanaan di Renja dengan Penganggaran di
RKA
Gambar 4. Bukti Isu 2
Berdasarkan hasil evaluasi, Renja tidak semua tertampung/
terakomodir dalam RKA karena masih menyesuaikan KUA PAS. Pada
beberapa kondisi, setelah Renja disusun dan ditetapkan ternyata ada
kegiatan yang sangat mendesak untuk dilaksanakan karena adanya
perubahan atau dikarenakan kebutuhan organisasi, sedangkan
kegiatan tersebut tidak masuk ke dalam Renja yang sudah dibuat.
Sehingga data yang ada di RKA menjadi tidak sesuai dengan yang
ada di Renja.
23
c. Kurang Optimalnya Pengendalian Internal Atas Keamanan
Barang-Barang Yang Ada Di Ruangan Kantor
Gambar 5. Bukti Isu 3
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada dasarnya
sudah memiliki prosedur tehadap pengendalian resiko atas
ketidakamanan barang-barang yang ada di kantor, misalnya dengan
memastikan semua kabel listrik dalam keadaan tercabut sebelum
meninggalkan ruangan. Kemudian dari penyediaan sarana telah
terpasang CCTV disetiap sudut yang menjangkau seluruh ruangan.
Selain itu dari keamanan kantor saat bukan jam kerja juga telah
diantisipasi dengan adanya tenaga keamanan (Satpam) yang berjaga.
Hanya saja, saat ditengah-tengah jam kerja tepatnya pada waktu
istirahat seringkali ruangan dibiarkan dalam kondisi terbuka atau tidak
terkunci, sehingga resiko ketidakamanan barang-barang diruangan
menjadi meningkat.
2. Penetapan Isu Aktual
Untuk menentukan inti isu, maka digunakan analisis dengan
metode APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Layak) dengan
skala penilaian 1 sampai 5, yaitu:
a. Aktual; isu benar terjadi dan sering didiskusikan dilingkungan Badan
Keuangan Daerah dan menjadi penghambat kegiatan dan pelaporan
di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Jika isu benar-
benar Aktual maka diberikan nilai 5 (Sangat Tinggi), namun jika isu ke
Aktualan-nya sangat rendah maka diberikan nilai 1 (Sangat Rendah).
24
b. Problematik; isu memiliki dimensi masalah yang komplek
dilingkungan Badan Keuangan Daerah dan perlu dicarikan solusinya.
Jika isu benar-benar Problematik maka diberikan nilai 5 (Sangat
Tinggi), namun jika isu Problematiknya sangat rendah maka diberikan
nilai 1 (Sangat Rendah).
c. Khalayak;. Jika isu benar-benar Khalayak maka diberikan nilai 5
(Sangat Tinggi), namun jika isu Khalayaknya sangat rendah maka
diberikan nilai 1 (Sangat Rendah).
d. Layak; isu masuk akal dan realistis untuk dimunculkan inisiatif
pemecahan masalahnya dalam rangka peningkatan transparansi dan
akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Jika
isu benar-benar Layak maka diberikan nilai 5 (Sangat Tinggi), namun
jika isu ke Kelayakan-nya sangat rendah maka diberikan nilai 1
(Sangat Rendah).
Tabel 4.1 Analisis Penilaian Kualitas Isu Melalui Metode APKL
Keterangan Skala Nilai (1-5) : 1 = Rendah; 2 = Rendah; 3 = Sedang; 4 = Tinggi; 5 = Sangat Tinggi
Dari analisis isu dengan menggunakan analisis APKL di atas, maka
yang menjadi Isu Prioritas (nilai tertinggi) dan ditetapkan sebagai Isu
No ISU A P K L Jumlah
Urutan
1 Sulitnya mengakses produk hukum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu baik Perda, Perbup maupun SK yang berkaitan dengan tata cara dan pengelolaan keuangan dan aset
4 4 5 4 17 I
2 Ketidaksesuaian perencanaan di Renja dengan penganggaran di RKA
4 4 3 3 14 II
3 Kurang optimalnya pengendalian internal atas keamanan barang-barang yang ada di ruangan kantor
2 2 3 3 11 III
25
Rancangan Aktualisasi serta akan dicarikan solusi pemecahan
masalahnya adalah: “Sulitnya mengakses produk hukum Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu baik Perda, Perbup
maupun SK yang berkaitan dengan tata cara dan pengelolaan
keuangan dan aset”.
3. Penetapan Faktor Penyebab/Masalah
Berdasarkan hasil anasilis APKL sebagaimana tersebut di atas, dan
setelah saya cermati hasil dari konsultasi saya dengan mentor selaku
Kepala Subbagian Program, maka didapatkan beberapa penyebab
terjadinya kesulitan akses produk hukum Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu yang berkaitan dengan tata cara dan
pengelolaan keuangan dan aset, yaitu sebagai berikut:
a. Hardcopy Tidak Diarsipkan Dengan Baik
Gambar 6. Bukti Faktor Penyebab 1
Dari hasil pengamatan yang dilakukan, saya melihat bahwa hardcopy
produk hukum BKD tidak diarsipkan disuatu tempat/lemari khusus
arsip, melainkan seringkali diletakkan diatas meja atau lemari yang
bercampur dengan arsip lain.
26
b. Softcopy Hanya Dimiliki Oleh Orang Tertentu Saja
Gambar 7. Bukti Faktor Penyebab 5
Tidak semua orang menyimpan softcopy aturan-aturan hukum BKD,
sehingga ketika sedang dibutuhkan maka akan memakan banyak
waktu untuk bertanya dengan rekan-rekan sekantor apakah memiliki
aturan hukum yang dimaksud.
c. Belum Ada Wadah Untuk Menyimpan Produk Hukum Secara
Online Agar Dapat Diakses Oleh Semua Orang
Gambar 8. Bukti Faktor Penyebab 6
Produk hukum BKD tidak hanya dibutuhkan oleh pegawai BKD saja,
melainkan hampir seluruh SKPD di Kabupaten Kapuas Hulu
mengingat dalam memenuhi akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu untuk mengacu pada
peraturan perundang-undangan beserta turunan-turunannya yang sah
secara hukum. Oleh karena itu diperlukan suatu wadah untuk
menyimpan produk hukum tersebut secara online agar dapat diakses
oleh banyak pihak.
27
Untuk merumuskan faktor penyebab/masalah dari isu prioritas,
maka tahapan selanjutnya adalah dengan menggunakan metode USG
(Urgency, Seriousness, Growth) dengan skala penilaian 1-5, untuk
menganalisis faktor mana yang menjadi penyebab/masalah utama
terjadinya isu prioritas. Analisis tersebut yaitu:
a. Urgent, yaitu seberapa mendesak suatu masalah harus dibahas,
dianalisis, ditindaklanjuti dan diselesaikan dikaitkan dengan akibat
yang dapat ditimbulkannya dengan skala penilaian 1–5.
b. Seriousness, yaitu seberapa serius suatu masalah harus dibahas
dengan skala penilaian 1–5.
c. Growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya atau
berkembangnya masalah tersebut yang memiliki dampak terhadap
perkembangan jangka panjang yang lebih besar jika tidak ditangani
sebagaimana mestinya. Dengan skala penilaian 1–5.
Tabel 4.2 Analisa Faktor Penyebab Melalui Metode USG
No Faktor Penyebab U S G Jumlah Urutan
1 Belum ada wadah untuk menyimpan produk hukum secara online agar dapat diakses oleh semua orang
4 4 4 12 I
2 Hardcopy tidak diarsipkan dengan baik
4 3 4 11 II
3 Softcopy hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu
4 3 3 10 III
Keterangan Skala Nilai (1-5) : 1 = Sangat Rendah; 2 = Rendah; 3 = Sedang; 4 = Tinggi; 5 = Sangat Tinggi
Berdasarkan analisis menggunakan metode USG, dari ketiga faktor
penyebab terjadinya masalah tersebut yang paling dominan adalah faktor
penyebab/masalah yang memperoleh jumlah nilai 12, yaitu: “Belum ada
wadah untuk menyimpan produk hukum secara online agar bisa
diakses oleh semua orang”.
Berdasarkan isu prioritas, yaitu: “Sulitnya mengakses produk
hukum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu baik Perda,
Perbup maupun SK yang berkaitan dengan tata cara dan pengelolaan
28
keuangan dan aset”, maka dalam rangka untuk menyelesaikan isu
prioritas tersebut berupa gagasan pemecahan isu, rancangan aktualisasi
ini diberi Judul: “Upaya Meningkatkan Transparansi Produk Hukum
Melalui Situs Web Resmi Badan Keuangan Daearah Kabupaten
Kapuas Hulu”.
Judul tersebut dilandasi oleh materi Pelayanan Publik, WoG dan
Manajemen ASN, karena pada pelaksanaan pengelolaan keuangan dan
aset daerah terdapat didalamnya perwujudan dari pelaksanaan
Manajemen ASN: Kepastian Hukum dan Akuntabilitas, WoG:
Kepentingan Bersama, dan Pelayanan Publik: Transparan.
Berdasarkan judul diatas, maka Rencana Kegiatan pada
Rancangan Aktualisasi ini dapat saya rumuskan sebagai berikut:
1. Mempelajari dan mendalami cara pembuatan menu baru di halaman
situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu,
2. Menghubungi admin situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu untuk
meminta akses ke situs web tersebut,
3. Mengumpulkan produk hukum dari masing-masing subbagian dan
subbidang,
4. Mengunggah Perda, Perbup, dan SK yang berkaitan dengan tata cara
dan pengelolaan keuangan dan aset,
5. Mempromosikan menu “Produk Hukum” di sosial media milik BKD
Kabupaten Kapuas Hulu.
29
B. Rancangan Aktualisasi Kegiatan
Tabel 4.3 Rancangan Aktualisasi Kegiatan
Unit Kerja : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Identifikasi Isu : 1. Sulitnya mengakses produk hukum BKD baik Perda, Perbup maupun SK yang berkaitan
dengan tata cara dan pengelolaan keuangan dan aset
2. Belum optimalnya pengendalian intern atas keamanan barang-barang yang ada di ruangan
kantor
3. Ketidaksesuaian perencanaan di Renja dengan penganggaran di RKA
Isu yang Diangkat : Sulitnya mengakses produk hukum BKD baik Perda, Perbup maupun SK yang berkaitan dengan
tata cara dan pengelolaan keuangan dan aset
Keterkaitan Mata
Pelatihan PP, WoG,
dan MASN Dengan
Isu Yang Diangkat
dan Gagasan
Pemecahan Isu
: - Menerapkan Manajemen ASN karena produk hukum BKD dibutuhkan oleh semua pihak
dihampir seluruh SKPD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan
dan aset daerah
- Menerapkan WoG karena menyediakan wadah yang dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan produk hukum BKD.
- Pelayanan Publik karena kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut akan
dilaporkan dalam sebuah laporan pertanggungjawaban yang dapat dilihat oleh semua
stakeholder.
Gagasan Pemecahan
Isu
: Upaya Meningkatkan Transparansi Produk Hukum Melalui Situs Web Resmi Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil
Kegiatan Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan
Kontribusi Terhadap Visi
dan Misi (Motto, Komitmen,
Janji) Organisasi
Penguatan Nilai-Nilai
Organisasi
1 2 3 4 5 6 7
30
1 Mempelajari dan mendalami cara pembuatan menu baru di halaman situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu
1. Berdoa sebelum memulai kegiatan
2. Konsultasi dengan Plt. Kepala BKD Kabupaten Kapuas Hulu terkait pembuatan menu baru di situs web resmi badan
3. Konsultasi dengan rekan kerja yang memahami tentang prosedur pembuatan menu di situs web resmi BKD Kabupaten Kapuas Hulu
4. Mengumpulkan bahan materi tentang situs web di internet dan buku
5. Mempelajari prosedur pembuatan menu baru di situs web dari bahan materi yang sudah dikumpulkan
6. Menyalakan laptop 7. Menghubungkan
laptop dengan
1. Catatan hasil konsultasi dengan Plt. Kepala BKD Kabupaten Kapuas Hulu
2. Catatan hasil konsultasi dengan rekan kerja
3. Catatan materi tentang prosedur pembuatan menu situs web
4. Situs Web (untuk simulasi)
5. Foto Kegiatan
1. Saya akan berdoa sebelum memulai kegiatan Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Nasionalisme:
Religius - Etika Publik:
Integritas Tinggi, Taat Perintah
2. Saya akan melakukan konsultasi dengan Plt. Kepala BKD Kabupaten Kapuas Hulu Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Kejelasan Target - Nasionalisme:
Kerjasama - Etika Publik: Taat
Perintah - Komitmen Mutu:
Berorientasi Mutu 3. Saya akan melakukan
konsultasi dengan rekan kerja yang memahami tentang prosedur pembuatan
Dengan mempelajari dan mendalami cara pembuatan menu baru di halaman situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu, saya akan ikut berkonstribusi dalam visi Kabupaten Kapuas Hulu yaitu “Terampil”.
Dengan mempelajari dan mendalami cara pembuatan menu baru di halaman situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu, maka saya akan ikut berkontribusi dalam nilai “Profesional, integritas, cermat”.
31
internet 8. Membuka web
browser 9. Memasukkan
alamat URL 10. Membuat situs web
untuk simulasi 11. Melakukan uji coba
pembuatan menu baru di situs web
menu di situs resmi BKD Kabupaten Kapuas Hulu Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
laptop Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Konsisten - Etika Publik: Cermat - Komitmen Mutu:
Berorientasi Mutu 5. Saya akan
menghubungkan laptop dengan internet Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Konsisten - Nasionalisme:
Disiplin
32
- Etika Publik: Cermat - Komitmen Mutu:
Berorientasi Mutu - Anti Korupsi: Mandiri
6. Membuka web browser Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Konsisten - Nasionalisme:
Disiplin - Etika Publik: Cermat - Komitmen Mutu:
Berorientasi Mutu 7. Memasukkan alamat
URL Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Konsisten - Nasionalisme:
Disiplin - Etika Publik: Cermat - Komitmen Mutu:
Berorientasi Mutu 8. Saya akan
Mengumpulkan bahan materi tentang situs web di internet
33
Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Nasionalisme:
Tanggung Jawab - Etika Publik:
Integritas Tinggi - Komitmen Mutu:
Berorientasi Mutu 9. Saya akan mempelajari
prosedur pembuatan menu baru di situs web dari bahan materi yang sudah dikumpulkan Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Konsisten - Etika Publik: Cermat - Komitmen Mutu:
Berorientasi Mutu 10. Membuat situs web
untuk simulasi Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Kejelasan Target, Konsisten
- Nasionalisme: Kerja
34
Keras - Etika Publik: Cermat
11. Melakukan uji coba pembuatan menu baru di situs web Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Kejelasan Target, Konsisten
- Nasionalisme: Kerja Keras
- Etika Publik: Cermat, Disiplin
- Komitmen Mutu: Berorientasi Mutu
- Anti Korupsi: Mandiri Agenda III Saya akan mempelajari dan mendalami cara pembuatan menu baru di halaman situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu, maka saya akan melakukan Kerja Sama (WoG) dan menerapkan Profesionalisme (Manajemen ASN)
35
2 Menghubungi admin situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu untuk meminta akses ke situs web tersebut
1. Berdoa sebelum memulai kegiatan
2. Konsultasi dengan admin situs web tentang rencana pembuatan menu baru
3. Meminta username dan password situs web
4. Menyalakan laptop 5. Menyambungkan
laptop dengan internet
6. Membuka web browser
7. Memasukkan alamat URL
8. Memasukkan username dan password kemudian mengklik tombol Login
9. Membuat menu baru di halaman situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu
1. Catatan hasil konsultasi dengan admin situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu
2. Gambar tangkapan layar halaman situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu
3. Foto Kegiatan
1. Saya akan berdoa sebelum memulai kegiatan Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Nasionalisme:
Religius - Etika Publik:
Integritas Tinggi, Taat Perintah
2. Saya akan melakukan konsultasi dengan admin situs web tentang rencana pembuatan menu baru Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Kejelasan Target, Konsisten, Partisipatif
- Nasionalisme: Kerjasama, Musyawarah
- Etika Publik: Sopan - Komitmen Mutu:
Berorientasi Mutu - Anti Korupsi: Kerja
Keras
Dengan menghubungi admin situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu untuk meminta akses ke situs web tersebut, maka saya akan ikut berkontribusi dalam visi Kabupaten Kapuas Hulu yaitu “Harmonis”.
Dengan menghubungi admin situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu untuk meminta akses ke situs web tersebut, maka saya akan ikut berkontribusi dalam nilai “Ramah dan Santun”.
36
3. Saya akan meminta username dan password situs web Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Konsisten - Nasionalisme:
Kerjasama - Etika Publik: Sopan - Komitmen Mutu:
Efektif 4. Saya akan menyalakan
laptop Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Konsisten - Nasionalisme:
Disiplin - Etika Publik: Cermat - Komitmen Mutu:
Efektif 5. Saya akan
menyambungkan laptop dengan internet Nilai-nilai dasar yang terkandung:
37
Agenda II - Akuntabilitas:
Konsisten - Nasionalisme:
Disiplin - Etika Publik: Cermat - Komitmen Mutu:
Efektif - Anti Korupsi: Mandiri
6. Saya akan membuka web browser Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Kejelasan Target, Konsisten
- Nasionalisme: Disiplin
- Etika Publik: Cermat - Komitmen Mutu:
Efektif 7. Saya akan memasukkan
alamat URL Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Konsisten - Nasionalisme:
Disiplin
38
- Komitmen Mutu: Efektif
8. Saya akan memasukkan username dan password kemudian mengklik tombol Login Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Konsisten - Etika Publik: Cermat,
Disiplin 9. Saya akan membuat
menu baru di halaman situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Konsisten - Etika Publik:
Integritas Tinggi, Cermat, Taat Perintah,
- Komitmen Mutu: Efektif
- Anti Korupsi: Mandiri
39
Agenda III Saya akan menghubungi admin situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu untuk meminta akses ke situs web tersebut, maka saya melakukan Komunikasi (WoG) dan menerapkan Profesionalisme (Manajemen ASN)
3 Mengumpulkan produk hukum dari masing-masing subbagian dan subbidang
1. Berdoa sebelum memulai kegiatan
2. Konsultasi dengan rekan kerja di setiap subbagian dan subbidang
3. Memindahkan data softfcopy produk hukum dari masing-masing subbagian dan subbidang melalui flashdisk
4. Mengopi produk hukum ke laptop dalam bentuk digital jika produk hukum tersebut berbentuk hardcopy dengan menggunakan alat scanner
1. Softcopy produk hukum BKD Kabupaten Kapuas Hulu
2. Foto Kegiatan
1. Saya akan berdoa sebelum memulai kegiatan Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Nasionalisme:
Religius - Etika Publik:
Integritas Tinggi, Taat Perintah
2. Saya akan berkonsultasi dengan rekan kerja di setiap subbagian dan subbidang Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Dengan mengumpulkan produk hukum dari masing-masing subbagian dan subbidang, maka saya akan ikut berkontribusi dalam visi Kabupaten Kapuas Hulu yaitu “Amanah”.
Dengan mengumpulkan produk hukum dari masing-masing subbagian dan subbidang, maka saya akan ikut berkontribusi dalam nilai “Kerjasama”.
40
5. Menggabungkan produk hukum dalam satu folder di laptop
Kejelasan Target, Partisipasi
- Nasionalisme: Kerja Sama
- Etika Publik: Taat Perintah
- Komitmen Mutu: Berorientasi Mutu
3. Saya akan memindahkan data softfcopy produk hukum dari masing-masing subbagian dan subbidang melalui flashdisk Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Partisipatif - Nasionalisme:
Kerjasama - Etika Publik: Sopan
4. Saya akan mengopi produk hukum ke laptop dalam bentuk digital jika produk hukum tersebut berbentuk hardcopy dengan menggunakan alat scanner Nilai-nilai dasar yang
41
terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Kejelasan Target, Konsisten
- Komitmen Mutu: Efisien
- Anti Korupsi: Mandiri 5. Saya akan
menggabungkan produk hukum dalam satu folder di laptop Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Kejelasan Target, Konsisten
- Etika Publik: Cermat - Komitmen Mutu:
Efektif Agenda III: Saya akan mengumpulkan produk hukum dari masing-masing subbagian dan subbidang, maka saya akan melakukan Partisipasi (WoG)
42
4 Mengunggah Perda, Perbup, dan SK yang berkaitan dengan tata cara dan pengelolaan keuangan dan aset.
1. Menyalakan laptop 2. Menghubungkan
laptop dengan internet
3. Membuka web browser
4. Membuka alamat URL
5. Login ke dalam situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu
6. Mengunggah produk hukum
1. Gambar tangkapan layar halaman situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu
2. Foto Kegiatan
1. Saya akan menyalakan laptop Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Konsisten - Etika Publik: Cermat - Komitmen Mutu:
Efektif 2. Saya akan
menghubungkan laptop dengan internet Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Konsisten - Etika Publik: Cermat - Komitmen Mutu:
Berorientasi Mutu - Anti Korupsi: Mandiri
3. Saya akan membuka web browser Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Kejelasan Target, Konsisten
Dengan mengunggah Perda, Perbup, dan SK yang berkaitan dengan tata cara dan pengelolaan keuangan dan aset, maka saya akan ikut berkontribusi dalam misi Kabupaten Kapuas Hulu yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntanbilitas.”.
Dengan mengunggah Perda, Perbup, dan SK yang berkaitan dengan tata cara dan pengelolaan keuangan dan aset, maka saya akan ikut berkontribusi dalam nilai “Transparan”.
43
- Nasionalisme: Disiplin
- Etika Publik: Cermat - Komitmen Mutu:
Efektif 4. Saya akan login ke
dalam situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Kejelasan Target, Konsisten
- Nasionalisme: Disiplin
- Etika Publik: Cermat - Komitmen Mutu:
Efektif 5. Saya akan
mengunggah produk hukum Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Tanggung Jawab, Kejelasan Target, Konsisten
- Nasionalisme:
44
Disiplin, Amanah - Etika Publik: Cermat,
Taat Perintah - Komitmen Mutu:
Efektif, Efisien Agenda III Saya akan mengunggah Perda, Perbup, dan SK yang berkaitan dengan tata cara dan pengelolaan keuangan dan aset, maka saya akan memudahkan Akses (Pelayanan Publik)
5 Mempromosikan menu “Produk Hukum” di sosial media milik BKD Kabupaten Kapuas Hulu
1. Menghubungi admin sosial media BKD Kabupaten Kapuas Hulu
2. Konsultasi dengan Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
3. Mengirim materi (Foto tangkapan layar halaman situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu beserta caption) untuk
1. Gambar tangkapan layar feed sosial media BKD Kabupaten Kapuas Hulu
2. Foto Kegiatan
1. Saya akan menghubungi admin sosial media BKD Kabupaten Kapuas Hulu Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Konsisten, Partisipatif
- Nasionalisme: Kerjasama
- Etika Publik: Sopan 2. Saya akan melakukan
konsultasi dengan Plt.
Dengan mempromosikan menu “Produk Hukum” di sosial media milik BKD Kabupaten Kapuas Hulu, maka saya akan ikut berkontribusi dalam misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya
Dengan mempromosikan menu “Produk Hukum” di sosial media milik BKD Kabupaten Kapuas Hulu, maka saya akan ikut berkontribusi dalam nilai “Tanggung jawab”.
45
diunggah di halaman sosial media BKD Kabupeten Kapuas Hulu
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nilai-nilai dasar yang terkandung Agenda II - Akuntabilitas:
Kejelasan Target - Nasionalisme:
Kerjasama - Etika Publik: Hormat,
Sopan, Taat Perintah 3. Saya akan mengirim
materi (Foto tangkapan layar halaman situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu beserta caption) untuk diunggah di halaman sosial media BKD Kabupeten Kapuas Hulu Nilai-nilai dasar yang terkandung: Agenda II - Akuntabilitas:
Partisipatif - Nasionalisme:
Kerjasama - Etika Publik:
Tanggung Jawab,
infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntanbilitas.”.
46
Sopan - Komitmen Mutu:
Efektif Agenda III Saya akan mempromosikan menu “Produk Hukum” di sosial media milik BKD Kabupaten Kapuas Hulu, maka saya akan memberikan Transparansi (Pelayanan Publik)
47
C. Rencana Implementasi Kegiatan
Tabel 4.4 Rencana Jadwal Implementasi Kegiatan
Nama Peserta Annisa Pratiwi Bahtiar
Instansi Badan Keuangan Daerah Kab. Kapuas Hulu
Tempat Aktualisasi Subbagian Program
No Kegiatan Tanggal Pelaksanaan Output
1 Mempelajari dan mendalami cara pembuatan menu baru di halaman situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu
26 April 2021
s/d
30 April 2021
1. Catatan hasil konsultasi dengan Plt. Kepala BKD Kabupaten Kapuas Hulu
2. Catatan hasil konsultasi dengan rekan kerja
3. Catatan materi tentang prosedur pembuatan menu situs web
4. Situs Web (untuk simulasi)
5. Foto Kegiatan
2 Menghubungi admin situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu untuk meminta akses ke situs web tersebut
3 Mei 2021
s/d
4 Mei 2021
1. Catatan hasil konsultasi dengan admin situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu
2. Gambar tangkapan layar halaman situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu
3. Foto Kegiatan
3 Mengumpulkan produk hukum dari masing-masing subbagian dan subbidang
5 Mei 2021
s/d
7 Mei 2021
1. Softcopy produk hukum BKD Kabupaten Kapuas Hulu
2. Foto Kegiatan
4 Mengunggah Perda, Perbup, dan SK yang berkaitan dengan tata cara dan pengelolaan keuangan dan aset
10 Mei 2021 1. Gambar tangkapan layar halaman situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu
2. Foto Kegiatan
5 Mempromosikan menu “Produk Hukum” di sosial media milik BKD Kabupaten Kapuas Hulu
11 Mei 2021 1. Gambar tangkapan layar feed sosial media BKD Kabupaten Kapuas Hulu
2. Foto Kegiatan
48
D. Jadwal Konsultasi
49
50
KESIMPULAN SEMENTARA
Kesimpulan sementara ditemukan isu di Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu untuk diangkat dalam rancangan aktualisasi berkaitan
dengan sulitnya mengakses produk hukum Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu baik Perda, Perbup maupun SK yang berkaitan dengan tata cara
dan pengelolaan keuangan dan aset.
Saya melakukan analisis isu dengan menggunakan analisis APKL, maka
diperoleh Isu Prioritas (nilai tertinggi) dan ditetapkan sebagai Isu Rancangan
Aktualisasi, yaitu: “Sulitnya mengakses produk hukum Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu baik Perda, Perbup maupun SK yang
berkaitan dengan tata cara dan pengelolaan keuangan dan aset”.
Berdasarkan analisis menggunakan metode USG yang telah dilakukan, dapat
diketahui bahwa faktor penyebab/masalah yang paling dominan untuk diangkat
sebagai faktor penyebab/masalah prioritas, yaitu: “Belum Ada Wadah Untuk
Menyimpan Produk Hukum Secara Online Agar Dapat Diakses Oleh Semua
Orang”. Berdasarkan isu prioritas serta faktor penyebab/masalah dari isu prioritas,
maka untuk menyelesaikan isu prioritas tersebut gagasan pemecahan isu
rancangan aktualisasi ini diberi Judul: “Upaya Meningkatkan Transparansi
Produk Hukum Melalui Website Resmi Badan Keuangan Daearah Kabupaten
Kapuas Hulu”, dengan Rencana Kegiatan yang dirumuskan sebagai berikut:
1. Mempelajari dan mendalami cara pembuatan menu baru di halaman situs web
BKD Kabupaten Kapuas Hulu
2. Menghubungi admin situs web BKD Kabupaten Kapuas Hulu untuk meminta
akses ke situs web tersebut
3. Mengumpulkan produk hukum dari masing-masing subbagian dan subbidang
4. Mengunggah Perda, Perbup, dan SK yang berkaitan dengan tata cara dan
pengelolaan keuangan dan aset,
5. Mempromosikan menu “Produk Hukum” di sosial media milik BKD Kabupaten
Kapuas Hulu.
51
DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA
Erwan, Damayani. 2017. Pelayanan Publik: Modul Pelatihan Dasar Calon
PNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Kumorotomo, dkk. 2017. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Etika Publik.
Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Kusumasari, dkk. 2017. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Akuntabilitas.
Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Latif, dkk. 2017. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Nasionalisme. Jakarta:
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Suwarno, Y, & Sejati, T. A. . 2017. Whole Of Government: Modul Pelatihan
Dasar Calon PNS. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Tim Penulis Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. Modul Pelatihan Dasar
Calon PNS : Anti Korupsi. Jakarta:
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5
tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Yuniarsih, T, & Taufiq, M. 2017. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Komitmen
Mutu. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.