Tugas Pak Irwan 123

8/18/2019 Tugas Pak Irwan 123

1/43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi,

pola pikir masyarakat juga mengalami peningkatan ke arah yang lebih

baik. Masyarakat menuntut banyak hal, termasuk pelayanan kesehatan

yang optimal.

Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat membuat

peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat. Sisi negatifnya adalah

adanya kecenderungan meningkatnya kasus malpraktek di instansi

pelayanan kesehatan baik yang dilakukan oleh tenaga medis, paramedis,

diadukan atau bahkan dituntut pasien yang akibatnya seringkali membekas

bahkan mencekam tenaga kesehatan yang pada gilirannya akan

mempengaruhi proses pelayanan kesehatan dimasa yang akan datang.

Masalahnya tidak setiap upaya pelayanan kesehatan hasilnya selalu

memuaskan semua pihak terutama pasien, yang pada gilirannya dengan

mudah menimpakan beban kepada pasien bahwa telah terjadi malpraktek.

Kasus malpraktek yang sering dipahami sebagai kelalaian tenaga medis

dan paramedis juga harus dianalisis lebih dalam terkait alat-alat

kedokteran yang menjadi penunjang keberhasilan pada proses pelayanan

kesehatan. Mengingat semakin maraknya kemunculan kasus-kasus

malpraktek yang terjadi akhir-akhir ini bersamaan dengan semakin

meningkatnya kemajuan dalam pelayanan medis, maka kasus malpraktek

ini harus dikaji sebagai sebuah kasus kriminalitas yang terjadi akibatsuatu kelalaian dan profesionalitas tenaga medis.

Pengertian hukum sangat luas dan banyak seginya, sulit disatukan

dalam satu rumusan yang merangkum semua rumusan. Kita mengenal

hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara serta hukum

Administrasi egara. !ungsi yang terkait dalam hukum tersebut adalah

berbagai delik, sengketa,gugat-menggugat, legal opinion, hukum kontrak,

ketidakpuasan yang akan diselesaikan oleh aturan-aturan yang dimuat

1


2/43

dalam masing-masing hukum tersebut sesuai kaitan nya masing-masing.

Sehingga dalam mengambil pemahaman hukum secara garis besar adalah

kumpulan pasal-pasal yang termuat dalam peraturan peraturan perundang-

undangan baik hukum pidana, hukum perdata, hukum tata, negara hukum

administrasi. "ukum kesehatan bersifat khusus, dimana di dalamnya juga

termuat aspek hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi.

Apabila terdapat suatu yang diatur lebih dari satu perundang-undangan

maka biasanya diberlakukan aturan yang bersifat khusus.

#eberapa filsuf hukum menganggap persoalan-persoalan Apa yang

dimaksud dengan hukum$% dan bagaimana "akim harus memutus

perkara$% dengan kata lain, pandangan mereka tentang hukum dan tentang

ajudikasi nya tidaklah sama, dan mereka menganggap bahwa dalam

menyelesaikan masalah yang dihadapkan kepada mereka, kekuasaan

"akim lebih luas daripada sekedar upaya untuk menentukan Apa itu

hukum bagi permasalahan terhadap kasus yang ditangani. beberapa filsuf

lain menyatakan &e'tra legal confederation( harus dipergunakan, dan

hakim boleh menggunakan diskresi untuk mengubah hukum yang ada atau

mengisi celah-celah di mana hukum tidak mempunyai aturan yang cukup

jelas. akhirnya, pada situasi dan kondisi tertentu, "akim harus

mempertimbangkan semua hal, dimana "akim tidak boleh memutus

perkara berdasarkan hukum yang seperti itu, tetapi malah sebaliknya

"akim harus menolak untuk menerapkan hukum seperti itu.

B. Tujuan Penulisan

). *ujuan +mum

+ntuk mengetahui dan memahami tentang proses penanganan kasusdilihat dari perspektif hukum kesehatan

. *ujuan Khusus

a. +ntuk mengetahui proses penanganan kasus hukum yang terjadi di

#idan Praktik Mandiri

b. +ntuk mengetahui proses penanganan kasus hukum yang terjadi di

pelayanan kesehatan tertier

C. Rumusan Masalah

). #agaimana caranya menangani kasus hukum yang dialami oleh

seorang indiidu dengan pusat pelayanan kesehatan tertier

2


3/43

. #agaimana caranya menangani kasus hukum yang dialami oleh pasien

dengan bidan sebagai pemberi pelayanan kesehatan di #idan Praktik

Mandiri

3


4/43

BAB II

PEMBAHASAN ASUS

A. Analisa asus

asus !

Pasien seorang wanita umur / tahun, menderita sakit perut disertai

demam selama 0 hari dan tidak bisa buang air besar.

Kemudian dengan diatur oleh semuanya diperiksa di 1umah Sakit Swasta

terdekat, Setelah ditangani oleh dokter umum yang jaga saat itu didiagnosa

sebagai kehamilan e'topic yang terganggu &K2*(, dan dianjurkan untuk

opname dan diarahkan untuk dirawat oleh dokter spesialis Kandungan dan

Kebidanan &3bstetri dan 4inekologi(. 3leh dokter Spesialis tersebut, atas

perjuangan suaminya, dilakukan operasi.

*etapi saat dilakukan pembedahan ternyata tidak ditemukan kehamilan

ektopik yang tergangg, justru yang ditemukan adalah appendi' yang

membengkak penuh nanah. 3leh dokter Spesialis Kandungan dan

Kebidanan, appendi' tersebut diangkat dan berhasil dengan baik, tetapi

selang beberapa hari kemudian terdengar oleh koleganya dokter spesialis bedah, dan terjadilah keributan kecil antara dokter spesialis kandungan dan

kebidanan dengan dokter spesialis bedah.

!. Pr"se#ur $ S%P

Pada kasus ini, tindakan atau prosedur yang dilakukan oleh dokter

umum dan dokter spesialis tidak sesuai dengan S3P, dimana kesalahan

prosedur S3P yang dilakukan yaitu5

). Pada dokter umum

6okter memeriksa pasien dan mencatat resumen medic pasien di rekam

medis, tetapi pada kasus ini dokter melakukan kesalahan dalam anamnesa

pasien. Sehingga diagnose dari dokter umum pada pasien ini, yaitu

kehamilan ektopik pada pasien ini tidak menderita kehamilan ektopik,

tetapi diagnose yang ditegakkan adalah apendik. #erarti disini terjadi

kelalaian dalam anamnesa yang dilakukan oleh dokter.

. 7nformed consent

4


5/43

Pada kasus ini, informed consent memang telah dilakukan oleh dokter

umum dan dokter spesialis, tetapi isi dari informed consent tersebut

berbeda dengan diagnose yang telah diungkapkan oleh dokter, dimana

diagnose awal oleh dokter umum adalah K2*, kemudian tanpa melakukan

pemeriksaan lebih lanjut, dokter 3bgyn langsung melakukan tindakan

operasi, dan ternyata pasien tersebut bukan mengalami K2* melainkan

apendik

. 6alam point konsultasi medis di rumah sakit

*idak ada kolaborasi pada dokter spesialis 3bgyn dengan dokter spesialis

bedah. 6imana pada kasus ini saat kasus cyto seharusnya dokter spesialis

bedah harus dating dan memeriksa pasien terlebih dahulu baru dilakukan

operasi. *etapi disini tidak dilakukan Karena dokter 3bgyn tidak

konsultasi dengan dokter bedah.

&. Stan#ar "m'etensi D"kter

Standar Kompetensi 6okter 7ndonesia *ahun /)5

). Masalah terkait profesi dokter pada kasus ini5

a. 6okter 3bgyn Melakukan praktik kedokteran tidak sesusai dengan

kompetensinya

b. 6okter 3bgyn dan dokter bedah #ertengkar dengan tenaga

kesehatan lain atau dengan tenaga non kesehatan di institusi

kesehatan

c. 6okter 3bgyn *idak melakukan informed consent dengan

semestinya

d. 6okter obgyn *idak mengikuti prosedur operasionan standar atau

standar pelayanan monilal yang jelas

. Kompetensi dokter

a. Pada kasus ini, dokter 3bgyn tidak mampu melakukan prosedur

klinis yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan menerapkan

prinsip keselamatan pasien, keselamayan diri sendiri, dan

keselamatan orang lain

b. Melakukan prosedur diagnosis

• 6okter umum dan dokter 3bgyn melakukan dan

menginterpretasikan hasil auto-, allo- dan hetero anamnesis,

pemeriksaan fisik umum dan khusus sesuai dengan masalah

pasien

5


6/43

• 6okter obgyn tidak melakukan dan menginterpretasikan

pemeriksaan penunjang dasar dan mengususlkan pemeriksaan

penunjang lainnya yang rasional

c. *etapi pada kasus ini dokter 3bgyn melakukan tindakan medis

pada kedaruratan klinis dengan menerapkan prinsip keselamatan

pasien

d. *idak melakukan tindakan medis dengan pendekatan medikolegal

terhadap masalah kesehatan yang berhubungan dengan hukum

e. *idak mengkonsultasikan dan8atau merujuk sesuai dengan standar

pelayanan medis yang berlaku

f. *idak melakukan anamnesis secara sistematis

g. *idak mempunyai teknik keterampilan dasar pengelolaan informasi

h. *idak sesuai dengan prinsip dan keterampilan anamnesis dan

pemeriksaan fisik, laboratorium dasar, pemeriksaan penunjang

lainnya.

(. Stan#ar Pela)anan e#"kteran

Adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam

menyelenggarakan praktik kedokteran sesuai dengan peraturan Menteri

Kesehatan.

Kepatuhan kepada standar dan penyangkalan &disclaimer(5

). 6okter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan lainnya di fasilitasi

pelayanan kesehatan harus mematuhi PPK &Pedoman Asional

P2layanan Kedokteran( dan SP3 &Standar Prosedur 3perasional( sesuai

dengan keputusan klinis yang diambilnya

. Kepatuhan kepada PPK dan SP3 menjamin pemberian pelayanan

kesehatan dengan upaya terbaik difasilitas pelayanan kesehatan, tetapi

tiodak menjamin keberhasilan upaya atau kesembuhan pasien. Memodifikasi terhadap PPK dan SP3 hanya dapat dilakukan atas dasar

keadaan yang memaksa atas kepentingan pasien, antara lain keadaan

khusus pasien, kedaruratan dan keterbatasan sumber daya

9. Modifikasi PPK dan SP3 sebagai mana dimaksud pada ayat harus

dicatat didalam rekam medis *idak sesuai dengan standar pelayanan pada

ayat &)(5

6ikatakan harus mematuhi PPK dan SP3 sesuai dengan keputusan

klinis yang diambil. Sementara disini dokter spesialis 3bgyn melakukan

6


7/43

tindakan tidak sesuai dengan keputusan klinis yang diputuskan sebelumnya,

pada awalnya diputuskan akan operasi K2*, tetapi fakta yang dilakukan

adalah tindakan apendik tomi. :alaupun pada ayat &(, dikatakan boleh

dilakukan modifikasi terhadap PPK dan SP3 atas dasar keadaan yang

memaksa untuk kepentingan pasien, tetapi tetap saja hal ini dilakukan diluar

wewenang dokter 3bgyn tersebut dan seharunya dilakukan kolaborasi

bersama dengan dokter spesialis bedah untuk melakukan tindakan apendik

tomi tersebut.

*. Etika Pr"+esi

Kode etik kedokteran diatur melalui keputusan Menteri Kesehatan 17

o.998Menkes8SK8;8)


8/43

3rganisasi yang solid memungkinkan mengambil tindakan atas dasar

pelanggaran yang dilakukan penyandang profesi.

,. Alur Menga#u

Penyelesaian kasus ini ada cara sebagai berikut 5

A. >alur non litigasi

a. Melalui mediasi yaitu 5 orang-orang yang mempunyai pengaruh

atau ada pihak ketiga yang berperan serta yang termasuk

diantaranya adalah 5

• Kepala ruangan atau kepala instalasi

• 6irektur rumah sakit

b. egosiasi dan Konsiliasi disini ada proses mufakat atau berdamai

antara dokter umum, dokter 3#4? , dokter bedah, untuk

mencapai kesepakatan tersebut dibantu oleh orang-orang yang

berepengaruh tersebut. +ntuk mencapai ini juga diperlukan

komunikasi yang baik.

#. >alur litigasi

a. Perdata

6ari kasus ini, bila masuk keperdata yang terkait adalah 5 masalah

kerugian & harta benda(. 6imana pekerjaaan yang dilakukan oleh

dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat,kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur etis. ?ang

dirugikan disini adalah dokter bedah.

b. Pidana

Pada hokum pidana dikenal adanya ajaran mengenai kesalahan

&schuld( baik yang berupa kesengajaan &op@et,dolus( maupun

kelalaian dari kealpaan &culpa(. Pada kasus ini masuk dalam

kelalaian. Pelanggaran yang dilakukan dokter umum, dokter

3#?4 yang sesuai dengan tolak ukur Kelalaian berat atau

culpa lata . ketentuan yang mengatur pelanggaran pidana dalam

bentuk kelalaian ditemukan dalam hal 5

- *erjadi kelalaian8kealfaan yang menyebabkan kematian orang

lain &pada pasal 0< K+"P(

- *erjadi kelalaian8kealfaan yang menyebabkan orang lain luka

berat atau sakit &pasal B/ K+"P(

- 6alam hal tindakan dilakukan oleh dokter dalam menjalankan

suatu jabatan atau pencaharian, maka pidana ditambah dengan

8


9/43

sepertiga dan ia dapat dicabut hak nya untuk menjalankan dan

hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan

&pasal B) K+"P(

Pada kasus ini dokter umum dan dokter obgyn masuk pada

kategori kelalaian yaitu

- *idak melakukan diagnose atau pemeriksaan ulang

- Ketika operasi berlangsung setelah diketahui kesalahan

diagnose dari Kehamilan 2ktopik *erganggu ternyata

Appendiks disini tidak ada kolaborasi dengan dokter bedah.

Menurut tanggung jawab hukum administrasi dan undang-undang

kesehatan terdapat beberapa pasal yang mengatur sebagai berikut 5

). Pasal )== ayat &( ++ o.B tahun //< tentang kesehatan 5

Ctenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar

ketentuan yang diatur dalam ++ dapat diambil tindakan administrasi

berupa 5

a. Peringatan secara tertulis

b. Pencabutan i@in sementara atau i@in tetap

. Pasal ayat &( o. tahun )


10/43

6okter Spesialis #edah

Melaksanakan tugas terhadap pembedahan pasien. Pembedahan disini

lebih ke umum seperti saluran cerna, abdomen dan isinya, payudara, kulit dan

jaringan lunak, kepala dan leher, pembuluh darah, endokrin, kelainan bawaan

dan tumor.

. Pen#elegasian /e0enang

Pendelegasian wewenang merupakan pelimpahan tugas tenaga

kesehatan kepada tenaga kesehatan lain yang dilakukan secara tertulis. 6alam

kasus ini pendelegasian wewenang seharusnya dilakukan dari dokter spesialis

kandungan ke dokter spesialis bedah. Pendelegasian memperhatikan

wewenang dari si penerima delegasi. Sesuai dengan syarat pendelegasian

wewenang bahwa dokter spesialis bedah memilki kompetensi untuk

melakukan prosedur pembedahan atau operasi apendiks. #erawal dari

kelalaian dokter spesialis kandungan yang tidak melakukan prosedur

pemeriksaan untuk memastikan diagnose pasien yang dikirim oleh dokter

umum untuk menentukan prosedur tindakan berikutnya, maka keadaan darurat

yang dialami setelah operasi atau pembedahan dilakukan adalah kolaborasi

dengan dokter spesialis bedah untuk pendelegasian wewenang. >ika

seandainya dokter bedah tidak ditempat atau tidak bisa menuju ketempat

operasi makak pendelegasian tertulis dari dokter bedah kepada dokter spesialis

kandungan dapat dilakukan.

AF+1 8SK2MA

6okter umum merujuk

dokter kebidanan rujukan Pendelegasian

6okter Spesialis #edah1. Hal2 hal )ang #i'erhatikan #alam neg"siasi

egosiasi sebagai suatu fungsi dan sarana. 7stilah negosiasi sebenarnya

berawal dari dunia diplomasi, yaitu dunia yang digeluti oleh para diplomat

&dubes, duta, kuasa usaha, konsul, dll( dalam melakukan kegiatan sesuai

kepemtingan negaranya di egara mana mereka bertugas.

Kata kunci negosiasi, Cpersetujuan yang dapat diterima oleh para

pihak. Kata kunci ini berlaku bagi berbagai macam negosiasi.

10


11/43

Strategi negosiasi yang dipakai adalah5

). egosiator harus tahu persis target &objektif( yang ingin dicapai, artinya

kedua belah pihak sudah mempunyai target8tujuan yaitu memecahkan

kasus yang terjadi

. egosiator harus memmiliki wewenang untuk melakukan negosiasi.

Artinya semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, baik dari dokter bedah

maupun dokter 3bgyn berhak ikut negosiasi

. egosiator harus mendalami masalah-masalah yang dirundingkan dengan

baik

9. egosiator harus mengenali mitra rundingnya dengan baik

0. egosiator harus memahami hal-hal prinsip dan bukan prinsip

Prinsip dasar negosiasi adalah). Perlunya kejelasan kapasitas, posisi, otoritas, dan kewenangan negosiator

. Mengutamakan kepentingan organisasi, lembaga atau perusahaan yang

diwakili ketimbang kepentingan paham dan ego pribadi

. Kesejajaran dalam kedudukan di dalam meja perundingan

9. Komunikasi dua arah yang berjalan dengan lancar tanpa tekanan

0. Penggunaan bahasa yang dapat dimengerti dan diterima pihak yang

bernegosiasi

B. Prinsip menang-menang &win-win(

6alam negosiasi perlu diperhatikan prinsip dan strategi bernegosiasi untuk

mendapatkan titik temu dalam bernegosiasi dan menguntungkan kedua

belah pihak adalah kedua b elah pihak menggunakan prinsip menang-

menang yang memberikan kesempatan pada lawan negosiasi untuk

menang, bukan menang sendiri. 6engan menerapkan prinsip dan strategi

ini diharapkan bisa saling menguntung kedua belah pihak.

3. Rekam Me#ik

). 1ekam medis pasien rawat jalan yang dilakukan oleh dokter umum

seharusnya dengan kenyataan 5

a. 7dentitas pasien

b. *anggal dan waktu

c. Anamnesis 5 sakit perut disertai demam selama 0 hari dan tidak bisa

buang air besar

d. "asil pemeriksaaan fisik dan penunjang medis5 dari hasil pemeriksaan

fisik dan anamnesis tidak ada yang ciri atau tanda yang mengarah

kepada kehamilan bahkan K2*

e. 6iagnose

11


12/43

6iagnose ditegakkan tanpa dasar yang kuat, seharusnya dilakukan

terlebih dahulu pemeriksaan fisik yang lebih mendetile seperti5

• +kuran perut &bagian rahim( yang membesar dicurigai tidak #A#

selama 0 hari dan sehingga lebih memungkinkan masalah berada di

usus bukan uterus

• Pemeriksaan ginekologi tidak dilakukan

• Pemeriksaan penunjang seperti cek laboratorium dan +S4 tidak

dilakukan

f. 1encana penatalaksanaan 8 tripment planning

g. Pengobatan dan atau tindakan

h. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien

i. +ntuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik dan

j. Persetujuan tindakan bila perlu. 1ekan medis pasien gawat darurat yang dilakukan oleh dokter 3bgyn.

6ata untuk pasien gwat darurat yang harus dimasukkan dalam medical

record sekurang-kurangnya antara lain5

a. 7dentitas pasien

b. Kondisi saat pasien tiba disarana pelayanan kesehatan

c. 7dentitas pengantar pasien

d. *anggal dan waktu

e. "asil anamnesa

f. "asil pemeriksaan fisik dan penunjang medis

g. 6iagnosish. Pengobatan dan atau tindakan

i. 1ingkasan kondisi pasien sebelum meninggalklan pelayanan unit gawat

darurat dan rencana tindak lanjut

j. ama dan tanda tangan dokter yang memberikan pelayanan

k. Sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan

kesarana pelayanan kesehatan lain

l. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien

!4. In+"rme# C"nsent

7nformed consent yang diberi oleh dokter umum belum jelas, yang

didahului oleh formulir informed consent yang penting dan sangat menolong

pada saat perlindungan hukum, tetapi penandatanganan formulir informed

consent itu todak mencukupi atas semua informasi. ?ang akan dilakukan

tindakan kesehatan. ?ang paling penting sekali adalah mengadakan diskusi

yang rinci dengan pasien atau keluarga pasien, dan didokumentasi di dalam

rekam medis.

12


13/43

Pemberian informasi kepada pasien berdasarkan pasa +0 ++PK

&Permenkes 0=08)


14/43

menjelaskan kepada pasien tindakan apa yang harus dilakukan terhadap

dirinya. Serta dokter Sp34 seharusnya melakukan kolaborasi dengan

dokter spesialis bedah untuk tindakan operasi appendik yang akan

dilakukan sehingga tidak terjadi masalah.

9. 7nformed consent tidak sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan

6iawal informed consent yang diketahui pasien dia akan dioperasi oleh

dokter Sp3g dengan diagnose yang ditegakkan oleh dokter umum adalah

operasi K2*, ternyata pada saat operasi ditemukan appendik yang bengkak

dan bernanah, ternyata pasien tidak mengetahui sebelumya, sehingga

antara dokter dan pasien tidak ada informed consent tindakan apa yang

dilakukan kepada pasien.

0. Pekerjaan obgyn G melakukan tindakan bedahSeharusnya pada saat melakukan operasi appendik dokter obgyn harus

melakukan kolaborasi dengan dokter bedah &bisa ia telefon( masalah apa

yang terjadi pada pasien tersebut. 6okter obgyn seharusnya tidak

melakukan pekerjaan sendiri yang dapat menyebabkan keributan kecil

antara dokter obgyn dengan dokter spesialis bedah.

B. 6okter obgyn tidak kolaborasi dengan dokter bedah

Seharusnya dokter obgyn harus berkolaborasi dengan dokter spesialis

bedah dalam melakukan tindakan operasi appendik karena operasi

appendik bukan wewenang dokter obgyn untuk melakukan tindakan

tersebut. :alaupun diagnose sebelumnya adalah K2* tapi pada saat

operasi ditemukan appendik yang membengkak dan bernanah dari obgyn

seharunya berkolaborasi ia telefon dengan dokter bedah

E. Komunikasi antar profesi tidak baik

Komunikasi antara dokter obgyn dan dokter bedah tidak baik sehingga

melakukan tindakan operasi kepada pasien dokter bedah tidak

mengetahuinya. >adi selang beberapa hari baru terdengar oleh kolega

dokter bedah dan terjadilah keributan kecil antara dokter obgyn dan dokter

bedah

=. Mal prektek dokter umum dan dokter Sp34

6iagnose yang ditegakkan oleh dokter umum salah karna tidak sesuai

dengan S3P, setelah dirujuk ke dokter Sp34 tidak melakukan pemerisaan

kembali diagnose itu betul apa salah, dokter Spo4 langsuang melakukan

tindakan operasi, sehingga pada saat operasi ternyata bukan K2* tetapi

appendik yang membengkak dan bernanah. >adi disini salah dignosa yang

14


15/43

dilakukan oleh dokter umum dan dokter Sp34 bisa disebut mal praktek,

mencakup kesalahan doagnosa.

!&. U'a)a Hukum

+paya hukum adalah upaya yang diberikan +ndang-+ndang kepada

seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu melawan putusan hakim.

#anding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh

salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap sesuatu putusan

pengadilan negeri. Para pihak mengajukan banding bilamerasa tidak puas

dengan isi Putusan egeri &P( kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan

negeri dimana putusan tersebut putusan tersebut dijatuhkan.

Pada kasus ini, dokter spesialis 3bgyn berhak mengajukan banding

bila seandainya putusan dari pengadilan negeri dianggap tidak sesuai dengan

yang seharusnya. +paya banding ini harus dilakukan dokter spesialis 3bgyn

)9 hari sejak putusan dibacakan. Ketentuan ini diatur dalam pasal E ayat ) dan

+ndang-+ndang o./8)


16/43

pelanggaran disiplin kedokteran, tidak merujuk pasien kepada dokter yang

memiliki kompetensi sesuai.

+paya pewujudan dapat tidak dilakukan bila5

). Kondisi pasien tidak memungkinkan untuk dirujuk

. Keberadaan dokter yang sesuai8 yang dimaksud sulit untuk dijangkau atau

didatangkan

. Atas kehendak pasien

6asarnya ada pada5

• ++ o < *ahun //9 tentang Praktek Kedokteran Pasal 0) b

!*. Etika

Pengaduan Masalah 2tika 6alam 1umah Sakit

1umah sakit merupakan suatu lembaga yang merupakan bagian dari

system pelayanan kesehtan yang menjalankan rawat inap, rawat jalan,dan

rehabilitasi berikut segala penunjangnya. 6alam rumah sakit memiliki tim

etika rumah sakit &*21S(, ters berusaha menyelesaikan masalah etika yang

terjadi di dalam rumah sakit. *21S bertugas untuk membantu para dokter

perawat dan anggota tim kesehatan dirumah sakit dalam menghadapi masalah

Imasalah etika.

Manfaat *21S antara lainnya 5

). *21S merupakan sumber informasi yang relean untuk penyelesaian

masalah etika dirumah sakit.

. Masalah-masalah etika dapat diidentifikasi sehingga *21S sekaligus dapat

memberikan gambaran penyelesaian dari masalah tersebut.

. *21S member jalan kepada kepal atau pemimpin untuk meneruskan atau

tidak meneruskan maslah etika melalui pengadilan

B. Pertan)aan asus

!. Langkah2langkah hukum )ang ter5aik sau#ari 'ilih #alam

meme6ahkan 'ers"alan ini 7atas keri5utan ke6il antar 'r"+esi89

Fangkah-langkah hukum yang terbaik dalam memecahkan masalah

&keributan kecil antar profesi(

- Menyiapkan telaah

&legal opinion( lingkup biokratis

- Penanganan kasus

16


17/43

on litigasi Fitigasi

*elaah

- Kumpulan data8info lengkap

- 7ndentifikasi pokok masalah yang dipersoalkan

- 1umuskan fakta-fakta yang dipersoalkan

- Kaji peraturan atau ketentuan yang berlaku yang ada kaitannya dengan

masalah yang dipersoalkan

- Susun telaah secara sisteatis, logis, dilengkapi saran tindak lanjut

>alur

on litigasi litigasi- Mediasi - perdata

- egosiasi - *+

- Konsiliasi &sifat take and gie( - pidana

&. Setelah memilih langkah2langkah hukum )ang sau#ara angga'

ter5aik kemu#ian 'r"ses #an 'r"se#ur a'a )ang sau#ari harus

lakukan sesuai #engan 'ilihan sau#ari9

Prosedur yang dilakukan

Mediasi negosiasi konsilasi jalur litigasi

Mediasi Melibatkan 3rang #erpengaruh &Majelis 2tika 1s(

6alam proses mediasi dilakukan proses penengahan masalah antara

profesi spesialis kandungan dan spesialis bedah untuk dapat ditemukan

solusi perdamaian dan masalah. >ika jalur medias tidak dapat

menghasilkan jalan tengah atau solusi maka masuk kejalur negosiasi.

243S7AS7

egosiasi sebagai suatu fungsi dan sarana. 7stilah negosiasi sebenarnya

berawal dari dunia diplomasi, yaitu dunia yang digeluti oleh para

diplomat &dubes, duta, kuasa usaha, konsul, dll( dalam melakukan

kegiatan sesuai kepemtingan negaranya di egara mana mereka

bertugas.

Kata kunci negosiasi, Cpersetujuan yang dapat diterima oleh para

pihak. Kata kunci ini berlaku bagi berbagai macam negosiasi. Strategi

negosiasi yang dipakai adalah5

17


18/43

). egosiator harus tahu persis target &objektif( yang ingin dicapai,

artinya kedua belah pihak sudah mempunyai target8tujuan yaitu

memecahkan kasus yang terjadi

. egosiator harus memmiliki wewenang untuk melakukan

negosiasi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, baik

dari dokter bedah maupun dokter 3bgyn berhak ikut negosiasi

. egosiator harus mendalami masalah-masalah yang dirundingkan

dengan baik

9. egosiator harus mengenali mitra rundingnya dengan baik

0. egosiator harus memahami hal-hal prinsip dan bukan prinsip

Prinsip dasar negosiasi adalah

). Perlunya kejelasan kapasitas, posisi, otoritas, dan kewenangannegosiator

. Mengutamakan kepentingan organisasi, lembaga atau perusahaan

yang diwakili ketimbang kepentingan paham dan ego pribadi

. Kesejajaran dalam kedudukan di dalam meja perundingan

9. Komunikasi dua arah yang berjalan dengan lancar tanpa tekanan

0. Penggunaan bahasa yang dapat dimengerti dan diterima pihak yang

bernegosiasi

B. Prinsip menang-menang &win-win(

6alam negosiasi perlu diperhatikan prinsip dan strategi bernegosiasi

untuk mendapatkan titik temu dalam bernegosiasi dan

menguntungkan kedua belah pihak adalah kedua b elah pihak

menggunakan prinsip menang-menang yang memberikan

kesempatan pada lawan negosiasi untuk menang, bukan menang

sendiri. 6engan menerapkan prinsip dan strategi ini diharapkan bisa

saling menguntung kedua belah pihak.

>ika proses negosiasi tidak dapat dijalani dengan baik maka

dilibatkan jalur konsilasi.

K3S7FAS7

Prinsip dar prosedur konsilasi adalah penggantian kerugian melalui

take and gie. >adi pihak yang merugikan harus membayar ganti rugi

kepada pihak yang merasa dirugikan.

>ika proses non ligase tidak dapat dilalui dengan baik maka masuk kejalur

litigasi, melalui5

7. Perdata dan pidana

Penyelesaian kasus ini ada cara sebagai berikut 5

18


19/43

J. >alur non litigasi

c. Melalui mediasi yaitu 5 orang-orang yang mempunyai

pengaruh atau ada pihak ketiga yang berperan serta yang

termasuk diantaranya adalah5- Kepala ruangan atau kepala instalasi

- 6irektur rumah sakit

d. egosiasi dan Konsiliasi disini ada proses mufakat atau

berdamai antara dokter umum, dokter 3#4? , dokter

bedah, untuk mencapai kesepakatan tersebut dibantu oleh

orang-orang yang berepengaruh tersebut. +ntuk mencapai

ini juga diperlukan komunikasi yang baik.

6. >alur litigasi

c. Perdata6ari kasus ini, bila masuk keperdata yang terkait adalah 5

masalah kerugian & harta benda(. 6imana pekerjaaan yang

dilakukan oleh dokter tidak boleh mengambil alih pasien

dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan atau

berdasarkan prosedur etis. ?ang dirugikan disini adalah

dokter bedah.

d. Pidana

Pada hokum pidana dikenal adanya ajaran mengenai

kesalahan &schuld( baik yang berupa kesengajaan

&op@et,dolus( maupun kelalaian dari kealpaan &culpa(. Pada

kasus ini masuk dalam kelalaian. Pelanggaran yang

dilakukan dokter umum, dokter 3#?4 yang sesuai dengan

tolak ukur Kelalaian berat atau culpa lata . ketentuan yang

mengatur pelanggaran pidana dalam bentuk kelalaian

ditemukan dalam hal 5- *erjadi kelalaian8kealfaan yang menyebabkan kematian

orang lain &pada pasal 0< K+"P(

- *erjadi kelalaian8kealfaan yang menyebabkan orang lain

luka berat atau sakit &pasal B/ K+"P(

- 6alam hal tindakan dilakukan oleh dokter dalam

menjalankan suatu jabatan atau pencaharian, maka

pidana ditambah dengan sepertiga dan ia dapat dicabut

hak nya untuk menjalankan dan hakim dapat

19


20/43

memerintahkan supaya putusannya diumumkan &pasal

B) K+"P(

Pada kasus ini dokter umum dan dokter obgyn masuk

pada kategori kelalaian yaitu- *idak melakukan diagnose atau pemeriksaan ulang

- Ketika operasi berlangsung setelah diketahui kesalahan

diagnose dari Kehamilan 2ktopik *erganggu ternyata

Appendiks disini tidak ada kolaborasi dengan dokter

bedah.

77. *+ dan +ndang-undang kesehatan

Menurut tanggung jawab hukum administrasi dan undang-

undang kesehatan terdapat beberapa pasal yang mengatur

sebagai berikut 5

. Pasal )== ayat &( ++ o.B tahun //< tentang

kesehatan 5

Ctenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan

yang melanggar ketentuan yang diatur dalam ++ dapat

diambil tindakan administrasi berupa 5

c. Peringatan secara tertulis

d. Pencabutan i@in sementara atau i@in tetap

9. Pasal ayat &( o. tahun )


21/43


22/43

rujukan8pendelegasian wewenang kepada dokter bedah secara tertulis,

meskipun diawal dengan telepon. >ika dokter spesialis bedah tidak

berada ditempat atau tidak dapat menuju ketempat operasi, maka dalam

keadaan darurat dokter spesialis kebidanan boleh melakukan tindakan

setelah ada pendelegasian dari dokter bedah.

9. Mendelegasikan wewenang ke dokter bedah

Ketika mengetahui kasus ini bukan merupakan kasus obstetric, maka

langkah selanjutnya yang bisa dolakukan oleh dokter spesialis

kebidanan adalah mendelegasikan wewenang kepada dokter spesialis

bedah. Proses ini dapat dimulai dengan menelpon atau menghubungi

dokter spesialis bedah yang sedang bertugas.

*. A'a )ang #ilanggar "leh #"kter s'esialis ke5i#anan 5erkaitan kasus

terse5ut #iatas9

?ang dilanggar adalah kode etik profesi kedokteran

Kode etik kedokteran diatur melalui keputusan Menteri Kesehatan

17 o.998Menkes8SK8;8)


23/43

. Kewajiban dokter terhadap teman sejawat pada pasal )0 yang

berbunyi 5 setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman

sejawat, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang

etis.

,. Terha#a' 'elanggaran )ang #i#uga #ilakukan "leh #"kter s'esialis

ke5i#anan: kemana kasus terse5ut #ila'"rkan: #an sia'a )ang harus

#ila'"rkan9

Kasus dilaporan ke majelis etik profesi rumah sakit dan profesi 767 yang

harus dilaporkan direktor rumah sakit. 1umah sakit merupakan suatu

lembaga yang merupakan bagian dari system pelayanan kesehtan yang

menjalankan rawat inap, rawat jalan,dan rehabilitasi berikut segala

penunjangnya. 6alam rumah sakit memiliki tim etika rumah sakit &*21S(,

ters berusaha menyelesaikan masalah etika yang terjadi di dalam rumah

sakit. *21S bertugas untuk membantu para dokter perawat dan anggota tim

kesehatan dirumah sakit dalam menghadapi masalah Imasalah etika.

Manfaat *21S antara lainnya 5

a. *21S merupakan sumber informasi yang relean untuk penyelesaian

masalah etika dirumah sakit.

b. Masalah-masalah etika dapat diidentifikasi sehingga *21S sekaligus

dapat memberikan gambaran penyelesaian dari masalah tersebut.

c. *21S member jalan kepada kepal atau pemimpin untuk meneruskan

atau tidak meneruskan maslah etika melalui pengadilan

-. A'a kemungkinan sangsi )ang #a'at #i5erikan ke'a#a #"kter

s'esialis ke5i#anan )ang telah melakukan 'elanggaran hukum #an

sia'a )ang 5er0enang mem5erikan sangsi9

Sanksi yang diberikan oleh profesi kepada dokter spesialis kebidanan

yang telah melakukan pelanggran hukum bisa berupa pencabutan i@in

pratek atau bisa juga berupa kembali kependidikan &belajar kembali(.

Sanksi profesi Secara interen, organisasi profesi dapat memberikan

sanksi yang disepakati bersama. 6isepakati bersama kepada anggota yang

melanggar. 3rganisasi yang solid memungkinkan mengambil tindakan atas

dasar pelanggaran yang dilakukan penyandang profesi.

23


24/43

asus &

Seorang calon legislatif berinisial Mr. C; diharuskan memenuhi

persyaratan pemeriksaan kesehatan oleh KP+, kemudian oleh induk organisasi

partainya secara kolektif akan dilakukan medical check up di 1umah Sakit yang

ditunjuk oleh organisasi partainya.

Pemeriksaan tersebut meliputi cek jasmani &fisik(, mental &kejiwaan(

maupun laboratorium. "asilnya secara fisik dan kejiwaan baik, tetapi hasil

laboratorium "7H dinyatakan positif. Kemudian pada saat penentuan calon tetap

legislatif, orang tersebut atau M1. C; dicoret dari daftar pencalonan oleh induk

organisasi partainya dengan alasan bahwa hasil laboratorium "7H ternyata positif

dan ini diumumkan didepan forum terbuka Konferensi Jabang partai saat penentuan calon tetap.

Karena kurang yakin caleg tersebut mendatangi lagi ke 1umah Sakit C?

yang melakukan pemeriksaan, oleh dokter dianjurkan periksa ulang di 1umah

Sakit C. *ernyata hasilnya on reaktif, karena sudah terlanjur banyak yang

tahu permasalahan tersebut sehingga caleg tersebut dikucilkan oleh teman-

24


25/43

temannya dan yang lebih menyakitkan istrinya pun minta cerai karena takut

ketularan "7H8A76S.

Karena merasa dirugikan caleg tersebut melalui penasehat hukumnya

menuntut 1umah Sakit C? untuk bertanggung jawab atas keteledorannya

sehingga caleg tersebut tidak dirugikan , baik moril maupun materil.

Pertan)aan ;

). Menurut saurada apa saja yang sudah benar dilakukan 1umah Sakit dan apa

saja yang dilanggar rumah sakit, masing-masing jelaskan argumentasi

hukumnya L

. #erkaitan dengan niat caleg untuk menggugat 1umah Sakit C? melalui penasehat hukumnya, apa langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pihak

1umah Sakit$

. Seandainya peluang untuk negosiasi terbuka, apa saja yang perlu diperhatikan

oleh 1umah Sakit C? agar negosiasi tidak gagal $

9. Apabila langkah negosiasi gagal, upaya apa yang perlu dilakukan 1umah

Sakit$

0. Apakah anda yakin dalam gugatan caleg ini 1umah Sakit C? akan menang ,

kalau yakin jelaskan alasan hukumnyaL


26/43

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat &)( didasarkan pada kompetensi

dan kewenangan sesuai dengan bidang dan keilmuan yang dimiliki.

?ang dilanggar pihak 1umah Sakit adalah

Malpraktik 5 yaitu berupa kelalaian dari seorang dokter yang salah

melakukan diagnosis terhadap pasien yaitu menyatakan bahwa pasien

Mr.; terdiagnosis "7H berdasarkan hasil labor

1umah Sakit melanggar etika rumah sakit karena sebelum memberikan

hasil pemeriksaan, sebaiknya pihak 1umah Sakit hendaknya melakukan

pertemuan dengan pihak induk organisasi partai agar hasil pemeriksaan

tidak dupublikasikan didepan umum8forum terbuka karena hasil

pemeriksaan tersebut bersifat rahasia.

Argumentasi hukum

- +ndang-undang o.B *ahun //


27/43

ama dan tanda tangan dokter yang memeriksa Mr.;

b. 7dentifikasi pokok masalah yang di persoalkan5"asil laboratorium menyatakan Mr.; "7H positif &(

c. 1umusan fakta-fakta yang dipersoalkan5

"asil pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan

hasilnya pun sudah diberikan ke induk organisasi partai selaku

pemberi rekomendasi pada Mr. ; untuk melakukan pemeriksaan

kesehatan.

Mr.; telah mengatahui hasil tersebut.

Kajian peraturan8 ketentuan yang berlaku yang ada kaitannya dengan masalahyang di persoalkan adalah sesuai dengan ++ no.99 tahun //< *entang

1umah Sakit yakni 5

1umah Sakit yang telah melakukan kewajiban yang sesuai prosedur,

diantaranya Pasal < yang berbunyi 5

Menyelenggarakan rekam medis

Melaksanakan etika rumah sakit

Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit

kepada masyarakatd. Susunan telaahan secara sistematis, logis, dilengkapi saran tindak lanut

Penanganan kasus5

a. >alur non litigasi &luar peradilan(

)( Mediasi

Pihak 1umah Sakit ? dengan Mr.; membicarakan permasalah

tersebut dengan alur perdamaian."al ini sesuai dengan pasal < ++ no.B tahun //


28/43

1S dan Mr ; mencapai sebuah kesepakatan, tanpa merugikan kedua

belah pihak. ?ang dimana negosiasi terdapat pada pasal B ayat ++

o / tahun )


29/43

9. Ketika langkah negosiasi dianggap gagal upaya yang dapat dilakukan rumah

sakit ? adalah 5

+paya konsiliasi 8 perdamaian dimana antara pihak rumah sakit ? dan pihak

Mr. ; setuju untuk memanfaatkan jasa seorang konsiliator yang kemudian

bertemu dengan pihak Ipihak secara terpisah dalam upaya untuk

menyelesaikan perbedaan mereka.yang mana konsiliator di sini tidak

memiliki kewenangan untuk mencari bukti atau memanggil saksi I saksi

tetapi mencari titik temu dari perbedaan pandangan dari sisi rumah sakit

maupum Mr. ;.

C"nt"h ;

Mr ; bersedia diadakan perdamaian bersyarat yakni Mr ; menginginkan

pihak rumah sakit mengakui kesalahan di depan publik dan meralat hasil

diagnosa yang telah ditegakkan serta dikeluarkan yang pada akhirnya

diumumkan oleh induk organisasi partai yang bersangkutan. Keinginan Mr ;

disanggupi oleh pihak rumah sakit.

>ika konsiliasi dianggap gagal maka upaya rumah sakit selanjutnya adalah

berupa upaya dijalur litigasi atau penyelesaian kasus dijalur hukum & didalam

pengadilan.dasar hukum rumah sakit yang menempuh jalur peradilan perdata

adalah 5 pasal / tentang "ak rumah sakit pada point & f ( ++ o 99 *ahun

//< yakni 5 mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan

pelayanan kesehatan.

0. 1umah Sakit C? dalam kasus ini terhadap gugatan Mr. C; hasil kasusnya

menang atau tidak 5

*idak, karena dalam hal ini 1umah Sakit telah melakukan kelalaian

&culpa( yang dapat mengakibatkan kerugian kepada caleg. Salah satu

kewajiban yang harus dipenuhi 1umah Sakit adalah memberikan

pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, antidiskriminatif, efektif

dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar

pelayanan 1umah Sakit. "ak-hak pasien yang dilanggar menurut

29


30/43

undang-undang no 99 tahun //< adalah pasien mendapatkan priasi dan

kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. 3leh

karena itu pasien berhak mengadukan kualitas pelayanan, mengeluhkan

pelayanan 1umah Sakit yang tidak sesuai dan menggugat atau menuntut

1umah Sakit tersebut.

6alam kasus ini 1umah Sakit telah lalai dalam melakukan pemeriksaan

"7H 8 A76S terhadap pasien &caleg(. 3leh karena itu rumah sakit telah

melanggar5

a( Pasal )B0 K+"P,

*iap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada

orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu mengganti kerugian. b( Pasal )BB K+"P,

Perdata menyebutkan setiap orang bertanggung jawab tidak saja

untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk

kerugian yang disebabkan karena kelalaian 8 kurang hati-hati

c( Pasal )BB K+"P,

Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang

disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian

yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi

tanggungannya.

Jaleg memiliki alasan-alasan gugatan yang kuat untuk menuntut rumah

sakit ?. salah satunya yaitu dengan mengemukakan hasil pemeriksaan

"7H 8A76S 6ari rumah sakit .

asus (

y. S.A umur )< tahun, pada tanggal < 3ktober )


31/43

diatasi dengan memberikan suntikan Jymadril /,0 ml, di samping itu

korban diberi minum air gula, tetapi pasien tetap muntah-muntah sehingga

bidan memutuskan untuk dibawa ke 1umah Sakit yang prasarananya lebih

lengkap yang jaraknya dari rumah #idan S cukup jauh, namun nyawa

pasien tidak bisa ditolong lagi.

A. Pertan)aan

). Apakah bidan bertindak sesuai dengan kompetensinya$ >elaskan alasan

hukumnyaL

. +paya bidan dalam mengatasi anafilaktik syok, apakah sudah sesuai

dengan S3P$ jelaskanL

. *erhadap kasus di atas, untuk antisipasi, langkah-langkah apa yang

perlu dilakukan oleh #idan S$

9. #agaimana sikap yang harus diambil oleh organisasi profesi &7#7(,

terhadap kasus ini $ jelaskan secara prosedural langkah-langkah

hukum dan argumentasinyaL

0. *erhadap kasus di atas dapat digugat di ranah hukum apa saja$ dan

jelaskan syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus dipenuhi agar

gugatan dikabulkan.

B.


32/43

d. #idan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap tehadap

budaya setempat selama persalinan, memimpin suatu persalinan

yang bersih dan aman, menangani situasi kegawatdaruratan tertentu

untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayi baru lahir.

e. #idan dapat memberikan asuhan pada ibu nifas dan menyusui yang

bermutu tinggi serta tanggap terhadap budaya setempat.

f. #idan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komprehensif

pada bayi baru lahir #F( sehat sampai usia ) bulan.

g. #idan memberikan asuhan yang brmutu tinggi dan komprehensif

pada bayi dan balita sehat.

h. #idan memberikan asuhan yang brmutu tinggi dan komprehensif

pada keluarga dan kelompok.i. #idan mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita8 ibu

dengan ganguan sistem reproduksi.

6ari < kompetensi bidan jelas tampak bahwa pasien yang datang ke rumah

bidan dengan mengeluhkan haid yang terlalu banyak keluar darah bukan

merupakan kewenangan seorang bidan. "al ini sesuai dengan Permenkes

o. )9B9 tahun /)/ tentang i@in dan penyelenggaraan praktik bidan

kewenangan yang dimiliki bidan meliputi kewenangan normal,

kewenangan dalam menjalankan program pemerintah, serta kewenangan

bidan dalam menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter.

>ika dilihat dari standar pelayanan kebidanan yaitu 5

Standar ) 5 Persiapan untuk kehidupan keluarga sehat

Standar 5 Pencatatan dan pelaporan

Standar 5 7dentifikasi ibu hamil

Standar 9 5 Pemeriksaan dan pemantauan antenatal

Standar 0 5 Palpasi abdominal

Standar B 5 Pengelolaan anemia pada kehamilan

Standar E 5 Pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan

Standar = 5 Persiapan persalinan

Standar < 5 Asuhan persalinan kala satu

Standar )/ 5 Persalinan kala dua yang aman

Standar )) 5 Penatalaksanaan aktif persalinan kala 777

32


33/43


34/43

pemeriksaan fisik yang menyeluruh, dan ditambah dengan

pemeriksaan penunjang seperti pengukuran kadar "emoglobin.

S3P yang benar tentang anafilaktik syok yang seharusnya dilakukan

bidan yaitu 5

a. Penanganan +tama dan segera 5

)( "entikan pemberian obat 8 antigen penyebab.

( #aringkan penderita dengan posisi tungkai lebih tinggi dari

kepala.

( #erikan Adrenalin ) 5 )/// & ) mg8ml (

Segera secara 7M pada otot deltoideus, dengan dosis /, I /,0

ml &anak 5 /,/) ml8kgbb(, dapat diulang tiap lima menit, pada

tempat suntikan atau sengatan dapat diberikan /,) I /, ml.

Pemberian adrenalin 7H apabila terjadi tidak ada respon pada

pemberian secara 7M, atau terjadi kegagalan sirkulasi dan syok,

dengan dosis & dewasa( 5 /,0 ml adrenalin ) 5 )/// & ) mg 8 ml

diencerkan dalam )/ ml larutan garam faali dan diberikan

selama )/ menit.

9( #ebaskan jalan napas dan awasi ital sign & *ensi, adi,

1espirasi ( sampai syok teratasi.0( Pasang infus dengan larutan 4lukosa faali bila tekanan darah

systole kurang dari )// mm"g.

B( Pemberian oksigen 0-)/ F8menit

E( #ila diperlukan rujuk pasien ke 1S+ terdekat dengan

pengawasan tenaga medis.

b. Penanganan *ambahan 5

)( Pemberian Antihistamin 5

6ifenhidramin injeksi 0/ mg, dapat diberikan bila timbul

urtikaria.

( Pemberian Kortikosteroid 5

"ydrokortison inj E I )/ mg 8 kg ##, dilanjutkan 0 mg 8 kg ##

setiap B jam atau deksametason -B mg8kgbb. untuk mencegah

reaksi berulang. Antihistamin dan Kortikosteroid tidak untuk

mengatasi syok anafilaktik.

( Pemberian Aminofilin 7H, 9-E mg8kgbb selama )/-/ menit bila

terjadi tanda I tanda bronkospasme, dapat diikuti dengan infuse

34


35/43

/,B mg 8kgbb8jam, atau brokodilatator aerosol &terbutalin,

salbutamol(.

c. Penanganan penunjang 5

)( *enangkan penderita, istirahat dan hindarkan pemanasan.

( Pantau tanda-tanda ital secara ketat sedikitnya pada jam

pertama

. Fangkah-langkah yang diperlukan oleh bidan S yaitu mempersiapkan

kelengkapan administrasi pasien secara lengkap, mempersiapkan

dokumen pasien baik itu rekam medis secara lengkap sesuai dengan

prosedur yang telah diberikan mulai dari anamnesis, pemeriksaan dll,

informed consent atas tindakan yang dilakukan bidan kepada pasien.

Melaporkan kepada 7#7 atas kejadian yang terjadi, dan meminta

bantuan kepada 7#7 apabila terjadi gugatan nantinya.

9. Sikap yang harus diambil oleh organisasi profesi 7#7 yaitu 5

a. ?ang pertama pihak organisasi 7#7 melakukan pengecekan apakah

bidan S telah terdaftar sebagai anggota 7#7

b. Melakukan pengecekan dokumen administrasi bidan S apakah S7#

dan S7P# nya masih berlaku atau tidak

6alam organisasi profesi kebidanan terdapat Majelis

Pertimbangan 2tika #idan &MP2#( dan Majelis Pembelaan Anggota

&MPA(

MP2# secara internal memberikan saran, pendapat, dan buah

pikiran tentang masalah pelik yang sedang dihadapi, khususnya yang

menyangkut pelaksanaan kode etik bidan dan pembelaan anggota.

MP2# dan MPA, bertugas mengkaji, menangani dan

mendampingi anggota yang mengalami permasalahan dan praktik

kebidanan serta masalah hukum.

*ugas dan wewenang MPA dan MP2# adalah memberikan

bimbingan dan pembinaan serta pengawasan etik profesi, meneliti dan

menentukan adanya kesalahan atau kelalaian bidan dalam memberikan

pelayanan.

c. Kasus bidan S merupakan salah satu pelanggran etik profesi, oleh

karena itu 7#7 melalui MPA dan MP2# melakukan penilaian terlebih

35


36/43

dahulu apakah bidan tersebut telah benar-benar melakukan kesalahan.

Apabila menurut penilaian MPA dan MP2# kesalahan atau kelalaian

tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian bidan,

dan bidan tersebut telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar

profesi, maka 7#7 melalui MPA wajib memberikan bantuan hukum

kepada bidan tersebut dalam menghadapi tuntutan atau gugatan di

pengadilan

d. >ika kasus bidan S sampai ke tindak pidana yang telah masuk ke

pengadilan, semua tergantung kepada pertimbangan hakim yang

menangani kasus tersebut untuk menentukan apakah kasus yang

ditanganinya termasuk kedalam malpraktek atau tidak. Atau apakah si pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana atau tidak

0. Kasus pada bidan S dapat digugat dalam ranah hukum perdata, pidana,

dan tata usaha negara.

"ukum perdata karena merupakan kelalaian yang merugikan pasien

dan menyebabkan ketidakpuasan pada keluarga pasien. "ukum pidana

karena telah menghilangkan nyawa seseorang dan ini melanggar pasal

0< K+"P, dan hukum perdata karena telah melanggar S3P yang ada

dan apabila dijatuhkan sanksi surat ijin praktik bisa dicabut.

Syarat agar gugatan dikabulkan pada hukum perdata 5

S)arat ="rmil

Syarat formal dari suatu gugatan, dapat dirinci sebagai berikut 5

a. Tem'at #an tanggal 'em5uatan surat gugatan

dalam surat gugatan biasanya disebutkan secara tegas tempat dimana

gugatan itu dibuat. Misalnya apakah gugatan dibuat di tempat domicili

penggugat atau di tempat kuasanya. Selanjutnya disebutkan tanggal,

bulan dan tahun pembuatan gugatan itu. *anggal yang termuat pada

kanan atas surat gugatan itu hendaklah sama dengan tanggal yang

dimuat pada materai surat gugatan. Apabila terdapat perbedaan

tanggal, maka tanggal pada materai yang dianggap benar.

5. Materai

dalam prakteknya, surat gugatan wajib diberi materai secukupnya.

Suatu surat gugatan yang tidak dideri materai bukan berarti batal,

36


37/43

tetapi akan dikembalikan untuk diberi materai. Pada materai itu

kemudian diberi tanggal, bulan dan tahun pembuatan atau

didaftarkannya gugatan itu di Kepaniteraan Perdata Pengadilan

egeri.

6. Tan#a Tangan

*anda tangan (handtekening) dalam Surat 4ugatan merupakan syarat

formil sebagaimana ditegaskan oleh Pasal ))= ayat &)( "71, bahwa

bentuk surat permohonan ditandatangani penggugat atau kuasanya.

Menurut Pasal St. )empol selanjutnya dilegalisir di pejabat yang

berwenang N misalnya Jamat, otaris, Panitera N, namun bukan hal

yang 7mperatif mengakibatkan (rechts gevolg) gugatan menjadi

cacat hukum secara formil, sebagaimana tertuang dalam Putusan

Mahkamah Agung o. EB< K8Sip8)


38/43

Atau ada kalanya kedudukan sebagai penggugat atau tergugat itu

dilakukan oleh cabang dari badan hukum itu, maka harus secara jelas

disebutkan mengenai identitas badan hukum itu.

Penyebutan identitas para pihak dalam gugatan. Penyebutan ini

merupakan syarat mutlak (absolute) keabsahan Surat 4ugatan, yang

apabila tidak dicamtumkan berimplikasi pada gugatan cacat hukum.

Fandasarn yuridis keharusan pencamtuman identitas adalah untuk

penyampaian panggilan dan pemberitahuan.

5. Dasar2#asar gugatan 7=un#amentum Peten#i$P"sita8

6asar gugatan & grondslag van de lis ( adalah landasan pemeriksaan

dan penyelesaian perkara yang wajib dibuktikan oleh Penggugat

sebagaimana yang digariskan oleh Pasal )=B0 K+" Perdata dan Pasal

)B "71, yang menegaskan bahwa, setiap orang yang mendalilkan

suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak

orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

Mengenai 6asar 4ugatan, muncul dua teori5 ertama, Substantierings

*heori. *eori ini mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya

merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi

juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum

yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebutO dan

!edua, 7ndiidualisering *heori. *eori ini menjelaskan bahwa

peristiwa hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas

memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi

dasar gugatan. amun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah

terjadinya hubungan hukum, karena itu dapat diajukan berikutnyadalam proses pemeriksaan. "al ini sesuai dengan Putusan Mahkamah

Agung o. 09E K8Sep8)


39/43

9(. +raian Kerugian

0(. "ubungan Posita 6engan Petitum.

6. Petitum

6alam Pasal = omor 1#g disebutkan bahwa petitum adalah apa

yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh

hakim dalam persidangan. *untutan ini akan terjawab di dalam amar

putusan. 3leh karena itu petitum harus dirumuskan secara jelas,

singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya dapat

mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh

hakim. 6isamping itu petitum harus berdasarkan hukum dan harus

didukung pula oleh posita. Posita yang tidak didukung oleh petitum

akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitum

yang tidak sesuai dengan posita maka akibatnya tuntutan ditolak oleh

hakim.

6alam praktek peradilan, petitum dapat terbagi ke dalam tiga bagian

yaitu5

)(. Petitum PrimerO

Petitum ini merupakan tuntutan yang sebenarnya atau apa yang

diminta oleh penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita.

"akim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta atau

dituntut.

(. Petitum *ambahanO

Merupakan tuntutan pelengkap dari pada tuntutan primer.

#iasanya dapat berupa5

•

*untutan agar tergugat membayar biaya perkaraO

• *untutan uitoerbaar bij oorraad, yaitu tuntutan agar putusan

dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada

perlawanan, banding dan kasasiO

• *untutan proisionil, yaitu hal yang dimintakan oleh penggugat

agar dilaksanakan tindakan sementara yang sangat mendesak sebelum

putusan akhir diucapkanO

• *untutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga muratoirO

39


40/43


41/43

BAB III

PENUTUP

A. esim'ulan

Seiring dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, arus

informasi yang mudah diakses dan meningkatnya kesadaran hukum

masyarakat, tentunya dibutuhkan keterampilan tenaga kesehatan yang

berkompeten dibidangnya. Sekaligus memahami bagaimana caranya

menangani sebuah kasus hukum baik yang dialami oleh perorangan,

sekelompok orang, maupun yang terkait dengan instansi pelayanan

kesehatan.Penanganan kasus hukum bidang kesehatan tidak akan terlepas

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga seorang

tenaga kesehatan mampu memilah dan memilih serta mampu memandang

sebuah kasus secara objektif agar tidak terjerat dalam kasus hukum

dibidang kesehatan.

*enaga Kesehatan seperti bidan dalam memberikan pelayanan

kesehatan selalu berpegang teguh kepada standar pelayanan kebidanan,

wewenang bidan sesuai Permenkes )9B9 tahun /)/, serta tidak

melanggar kode etik profesi.

*indakan yang dilakukan tenaga kesehatn kepada pasien

disesuaikan dengan S3P yang terstandar. #ertindak dalam memberikan

pelayanan dalam siklus kehidupan wanita berpegang kepada aturan

perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa memilah dan memilih

tindakan apa yang menjadi kompetensi8wewenang seorang tenaga

kesehatan, agar tidak mendapatkan kasus hukum atas kelalaian, kesalahan,

ataupun gugatan dari pasien. 3rganisasi profesi tidak akan lepas tangan

terhadap anggota profesinya. amun, organisasi selalu akan memantau

dan melakukan audit kepada anggotanya yang berpraktik.

B. Saran

41


42/43

Sebagai tenaga kesehatan baik yang bekerja di pelayanan primer,

sekunder, dan tertier selain memiliki kompetensi dan pengetahuan

dibidangnya, hendaknya juga memiliki kemampuan dan pemahaman yang

lebih dalam tentang aturan yang mengatur tugas pokok dan fungsinya yang

telah banyak dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

DA=TAR PUSTAA

42


43/43

Tugas Pak Irwan 123

Documents