Tugas Makalah E-GOVERMEN - Nurul Akromah

E – GOVERNMENTdisusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi semester

5 yang dibimbing oleh Ibu Riani Lubis, S. T., M. T.

oleh :

Ronan D Malelak (10108561)

Nurul Akromah (10108566)

R. Mochamad Reza N. H. (10108567)

Rizky Dinung Utami (10108583)

Emil Solecha (10108598)

IF – 12 / V

TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

BANDUNG

2010

KATA PENGANTAR

ي�م� ح� الر� م�ن� ح� الر� الله� م� ب�س�

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan

Makalah Sistem Informasi mengenai E - Government ini dengan baik.

Tugas Sistem Informasi mengenai E - Government ini ditujukan untuk

memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi semester 5 Fakultas

Teknik Jurusan Teknik Informatika yang dibimbing oleh Ibu Riani Lubis, S. T.,

M. T.

Untuk itu, kami haturkan terima kasih pada pihak-pihak yang baik secara

langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga terselesaikannya

makalah ini.

Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan

makalah ini terdapat kesalahan dan kekurangan, karena keterbatasan dan

kekurangan yang ada pada diri kami, sehingga saran dan kritik yang membangun

sangat kami harapkan. Besar harapan kami agar makalah ini dapat bermanfaat

bagi kami sebagai penulis, khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Bandung, Oktober 2010

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................. i

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1

1.2 Pembatasan Masalah ................................................................................. 2

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................. 2

1.4 Manfaat dan Kegunaan ..................................................................... 3

1.5 Sistematika Penulisan ................................................................................. 3

BAB II ISI ......................................................................................................... 5

2.1 Definisi E – Government ..................................................................... 5

2.1.1 Definisi Lembaga dan Institusi Non-Pemerintah ................................. 5

2.1.2 Definisi Beragam dari Pemerintah ............................................. 5

2.2 Tujuan E – Government ..................................................................... 7

2.3 Empat Tipe Relasi E – Government dan Aplikasinya ..................... 7

2.3.1 G2C (Government to Citizen or Government to Customer) ......... 7

2.3.2 G2B (Government to Business Enterprises) ................................. 8

2.3.3 G2G (Government to Government) ............................................. 9

2.3.4 G2E (Government to Employees) ........................................... 10

2.4 Manfaat E – Government ................................................................... 11

2.5 Non-internet E – Government ................................................................... 12

2.6 Inisiatif E – Government di Indonesia ........................................... 12

2.7 Hambatan dalam Mengimplementasikan E – Government ................... 13

2.8 Menuju E – Government ................................................................... 14

2.8.1 Transformasi Fungsi Pemerintahan ........................................... 15

2.8.2 Kerangka Arsitektur E – Government ........................................... 15

2.8.3 Tingkatan E-Government ....................................................... 16

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................... 17

3.1 Kesimpulan ........................................................................................... 17

3.2 Saran ....................................................................................................... 17

DAFTAR PUSTAKA ................................................................... 18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Information and

Communication Technology/ICT) di dunia telah semakin luas. Hal ini dapat

dilihat dari penggunaan ICT yang tidak terbatas pada bidang perdagangan saja,

melainkan juga dalam bidang-bidang lainnya, seperti pendidikan, pertahanan dan

keamanan negara, sosial, dan sebagainya. ICT ini dipergunakan karena memiliki

berbagai kelebihan yang menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan cara

tradisional dalam melakukan interaksi dalam hal kecepatan, kemudahan dan biaya

yang lebih murah.

Dengam kelebihan-kelebihannya maka dapat dikatakan bahwa dengam

menggunakan ICT maka efisiensi dalam gerak kehidupan manusia dalam

berinteraksi dengan sesamanya dapat terwujud. Efisiensi ini sendiri berpengaruh

terhadap kualitas dan kuantitas dari interaksi yang terjadi, karena dengan

menggunakan ICT dalam interaksi yang terjadi maka dengan mempertimbangkan

keuntungan-keuntungan yang didapat dari penerapan ICT ini dapat semakin

meningkatkan kuantitas dan kualitas dari interaksi tersebut. Oleh sebab itu,

banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia dan dengan

keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi ini maka mulai

diterapkan dalam praktek pemerintahan.

Pemerintah adalah pengurus harian suatu negara dan merupakan

keseluruhan dari jabatan-jabatan dalam suatu negara yang mempunyai tugas dan

wewenang politik negara dan pemerintahan. Pemerintahan dalam suatu negara

mempunyai wewenang terhadap semua urusan yang berada dalam lingkup hukum

publik yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, menciptakan

kesejahteraan bagi rakyatnya dan memberikan pelayanan yang baik kepada

masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, pemerintah

memerlukan semua informasi yang ada dan kemudian akan digunakan untuk

menjalankan fungsi-fungsinya seperti perencanaan, pembuatan kebijakan,

administrasi negara, dan sebagainya. Informasi yang terkait dalam pelaksanaan

fungsi dan wewenang pemerintah diproses oleh suatu sistem informasi yang

merupakan kumpulan dari sistem-sistem yang digunakan untuk mengumpulkan

informasi, mengklasifikasikan informasi, mengolah informasi,

menginterpretasikan informasi, mengambil informasi dari tempat penyimpanan,

transmisi (penyampaian), penggunaan informasi.

Sistem informasi yang telah disebutkan sebelumnya dipergunakan dalam

praktek lembaga pemerintahan dalam semua bidang tugas dan fungsi

pemerintahan yang di dalamnya terdiri dari beberapa segi, antara lain

pemerintahan, tata usaha negara, pengurusan rumah tangga negara dan

pembangunan. Sistem informasi dalam praktek pemerintahan merupakan sistem

informasi manajemen dimana di dalamnya terdapat proses pengolahan suatu

informasi yang diperuntukkan untuk keperluan pengambilan keputusan dari suatu

lembaga pemerintahan, dan karena peran pemerintahan berkaitan dengan

kepentingan publik maka segala sistem informasi yang dipergunakan harus

memenuhi syarat efisien, efektif dan ekonomis. Dari konsep demikianlah maka

mulai diterapkan penggunaan teknologi dalam sistem informasi pemerintahan.

1.2 Pembatasan Masalah

Dalam laporan ini kami membahas tentang definisi E-Government yang

meliputi definisi dari non-pemerintah dan definisi menurut pemerintah, tentang

tujuan dan manfaat e-government serta berbagai contoh implementasi dari e-

government beserta hambatan dalam pengimplementasiannya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Makalah ini dimaksudkan untuk memberikan sedikit pengetahuan

mengenai e-government dalam definisi e-government, tujuan e-government,

manfaat e-government serta hambatan dalam mengimplementasikan

e-government.

Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas

mata kuliah Sistem Informasi semester 5 Fakultas Teknik Jurusan Teknik

Informatika mengenai E-Government yang dibimbing oleh Ibu Riani Lubis, S. T.,

M. T.

1.4 Manfaat atau Kegunaan

Dengan adanya e-government ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan

akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintahan dapat dilakukan

melalui teknologi informasi. Koordinasi dan diskusi antara pemerintah pusat

dengan pimpinan daerah dapat dilakukan tapa harus berada pada lokasi fisik yang

sama.

1.5 Sistematika Penulisan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.6 Latar Belakang

1.7 Pembatasan Masalah

1.8 Maksud dan Tujuan

1.9 Manfaat dan Kegunaan

1.10Sistematika Penulisan

BAB II ISI

2.1 Definisi E – Government

2.1.1 Definisi Lembaga dan Institusi Non-Pemerintah

2.1.2 Definisi Beragam dari Pemerintah

2.3 Tujuan E – Government

2.3 Empat Tipe Relasi E – Government dan Aplikasinya

2.4 Manfaat E – Government

2.5 Non-internet E – Government

2.6 Inisiatif E – Government di Indonesia

2.7 Hambatan dalam Mengimplementasikan E – Government

2.8 Menuju E – Government

2.8.1 Transformasi Fungsi Pemerintahan

2.8.2 Kerangka Arsitektur E – Government

2.8.3 Tingkatan E-Government

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

ISI

2.1 Definisi E – Government

2.1.1 Definisi Lembaga dan Institusi Non-Pemerintah

Pertama-tama marilah kita kaji terlebih dahulu bagaimana lembaga-

lembaga non-pemerintah memandang ruang lingkup dari e-Government.

The World Bank Group mendefinisikan e-Government sebagai :

E-Government mengarahkan untuk penggunakan TI oleh semua agen

pemerintahaan (seperti WAN, internet, mobile computing) yang mempunyai

kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak

yang terkait dengan pemerintahan.

Definisi lain dari referensi [1] :

Electronic government, or "e-government," is the process of transacting business

between the public and government through the use of automated systems and

the Internet network, more commonly referred to as the World Wide Web.

Di sisi lain, UNDP (United Nation Development Programme) dalam suatu

kesempatan mendefinisikan secara lebih sederhana, yaitu :

e-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

(ICT-Information and Communication Technology) oleh pihak

pemerintah.

2.1.2 Definisi Beragam dari Pemerintah

Setelah melihat bagaimana lembaga-lembaga atau institusi-institusi

mendefinisikan e-Government, ada baiknya dikaji pula bagaimana sebuah

pemerintahan menggambarkannya.

Pemerintah federal Amerika Serikat mendefinisikan e-Government secara

ringkas, padat dan jelas, yaitu:

E-Government mengacu kepada penyampaian informasi dan pelayanan

online pemerintahan melalui internet atau media digital lainnya.

Italia mungkin termasuk salah satu negara yang paling lengkap dan detail

dalam mendefinisikan e-Government, yaitu:

Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Information

and Communication Technology-ICT) yang moderen pada

pengadministrasian kita, dapat dibandingkan menurut kelas aksi di bawah

ini:

1. Desain komputerisasi untuk tambahan efisiensi operasional dengan

inividu tiap departemen dan divisi.

2. Pelayanan komputerisasi untuk masyarakat dan perusahaan, sering

kali mengimplementasi integrasi pelayanan pada departemen dan divisi

yang berbeda.

3. Ketetapan akses ICT untuk pengguna akhir dari layanan informasi

pemerintahan.

Pada intinya e-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang

dapat meningkatkan hubungan antar Pemerintah dan pihak-pihak lain.

Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk

baru seperti [2]:

G2C (Government to Citizen or Government to Customer),

G2B (Government to Business Enterprises),

G2G (Government to Government) dan

G2E (Government to Employees).

2.2 Tujuan E – Government

Konsep e-government diterapkan dengan tujuan bahwa hubungan

pemerintahan baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat

berlangsung secara efisien, efektif dan ekonomis. Hal ini diperlukan mengingat

dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini sehingga pemerintah harus dapat

menyesuaikan fungsinya dalam negara agar masyarakat dapat menikmati haknya

dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman, yang semuanya itu

dicapai dengan pembenahan sistem dari pemerintahan itu sendiri dimana salah

satunya adalah melalui e-government.

Selain itu, tujuan e-government adalah untuk mencapai suatu tata

pemerintahan yang baik (good governance). Pemikiran ini didasarkan pada cara

berfikir bahwa e-government diterapkan untuk meningkatkan hubungan antara

pemerintahan dengan masyarakat dan pelaku bisnis dengan dasar efisien, efektif

dan ekonomis. Inisiatif dari pemerintah untuk menerapkan konsep e-government

ini adalah suatu cara untuk meningkatkan kualitas dari tata pemerintahnya

sehingga menjadi lebih baik.

2.3 Empat Tipe Relasi E – Government dan Aplikasinya

2.3.1 G2C (Government to Citizen or Government to Customer)

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi e-Government yang paling umum,

yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio

teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi

dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya

aplikasi e-Government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah

dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat

dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan

pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut:

Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat

Ijin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui

internet dengan maksud untuk mendekatkan aparat administrasi kepolisian

dengan komunitas para pemilik kendaraan bermotor dan para pengemudi,

sehingga yang bersangkutan tidak harus bersusah payah datang ke Komdak

dan antre untuk memperoleh pelayanan;

Kantor Imigrasi bekerja sama dengan Bandara Udara Internasional

Soekarno-Hatta dan sejumlah bank-bank swasta membangun jaringan

teknologi informasi sehingga para turis lokal yang ingin melanglang buana

dapat membayar fiskal melalui mesin-mesin ATM sehingga tidak perlu

harus meluangkan waktu lebih awal dan antre di bandara udara;

Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat

untuk melangsungkan ibadah haji di tahun-tahun tertentu sehingga

pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan

perjalanan yang sesuai;

Bagi masyarakat yang memiliki keahlian tertentu dan berniat untuk mencari

pekerjaan di luar negeri (menjadi Tenaga Kerja Indonesia), maka yang

bersangkutan dapat dengan mudah mendaftarkan diri dari Warnet (Warung

Internet) terdekat ke Departemen Tenaga Kerja secara gratis); dan lain

sebagainya.

2.3.2 G2B (Government to Business Enterprises)

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk

sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekenomian sebuah negara

dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya,

entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan

informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga

harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan

hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit.

Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak

saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda

perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan

pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri

swasta. Contoh dari aplikasi e-Government berjenis G-to-B ini adalah sebagai

berikut:

Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi

berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke

pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet;

Proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak

swasta dapat dilakukan melalui website (sehingga menghemat biaya

transportasi dan komunikasi), mulai dari proses pengambilan dan pembelian

formulir tender, pengambilan formulir informasi TOR (Term of Reference),

sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir

dengan pengumuman pemenang tender;

Proses pengadaan dan pembelian barang kebutuhan sehari-hari lembaga

pemerintahan (misalnya untuk back-office dan administrasi) dapat

dilakukan secara efisien jika konsep semacam e-procurement diterapkan

(menghubungkan antara kantor-kantor pemerintah dengan para supplier-

nya);

Perusahaan yang ingin melakukan proses semacam merger dan akuisisi

dapat dengan mudah berkonsultasi sehubungan dengan aspek-aspek regulasi

dan hukumnya dengan berbagai lembaga pemerintahan terkait; dan lain

sebagainya.

2.3.3 G2G (Government to Government)

Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara

untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk

berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya

berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk

memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara

(masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang

berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme

hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Berbagai penerapan e-

Government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal luas antara lain:

Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan

sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu

penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga

negara asing yang sedang berada di tanah air;

Aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintah setempat dengan

bank-bank asing milik pemerintah di negara lain dimana pemerintah

setempat menabung dan menanamkan uangnya;

Pengembangan suatu sistem basis data intelijen yang berfungsi untuk

mendeteksi mereka yang tidak boleh masuk atau keluar dari wilayah negara

(cegah dan tangkal);

Sistem informasi di bidang hak cipta intelektual untuk pengecekan dan

pendaftaran terhadap karya-karya tertentu yang ingin memperoleh hak paten

internasional; dan lain sebagainya.

2.3.4 G2E (Government to Employees)

Pada akhirnya, aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk

meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan

pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakan format G-to-E

ini antara lain:

Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan

untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia,

diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan

promosi seluruh karyawan pemerintahan;

Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan yang

merupakan hak dari pegawai pemerintahan sehingga yang bersangkutan

dapat terlindungi hak-hak individualnya;

Sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan

yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit,

poliklinik, apotik, dan lain sebagainya) dan institusi-institusi pendidikan

(sekolah, perguruan tinggi, kejuruan, dan lain-lain) untuk menjamin tingkat

kesejahteraan karyawan beserta keluarganya;

Aplikasi yang dapat membantu karyawan pemerintah dalam membantu

untuk melakukan perencanaan terhadap aspek finansial keluarganya

termasuk di dalamnya masalah tabungan dan dana pensiun; dan lain

sebagainya.

2.4 Manfaat E-Government

E-Government ini membawa banyak manfaat, antara lain:

Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat

disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu

dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus

secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat

umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara

berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling

curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.

Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan

adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat

menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah

kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat

ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan

sekolah yang pas untuk anaknya.

Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi

pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing.

Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu.

Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan

tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi

semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung

satu atau dua jam, misalnya.

2.5 Non – Internet E – Government

While e-government is often thought of as "online government" or "Internet-based

government," many non-Internet "electronic government" technologies can be

used in this context. E-government sering dianggap sebagai "online pemerintah"

atau "pemerintah berbasis internet," banyak non-Internet "pemerintahan

elektronik" teknologi yang dapat digunakan dalam konteks ini. Some non-Internet

forms include telephone, fax, , text messaging, , wireless networks and services,

, , tracking systems, , identification, road traffic management and regulatory

enforcement, , and other applications; polling station technology (where non-

online is being considered), TV and radio-based delivery of government services,

email, facilities, and , , and technologies. Beberapa bentuk non-internet

termasuk telepon, fax, PDA, SMS pesan teks, MMS, jaringan nirkabel dan

layanan, Bluetooth, CCTV, sistem pelacakan, RFID, biometrik identifikasi,

manajemen lalu lintas jalan dan penegakan peraturan, kartu identitas, smart card

dan lainnya Dekat Bidang Komunikasi aplikasi; polling stasiun teknologi (dimana

non-online e-voting sedang dipertimbangkan), TV dan radio berbasis

penyampaian pelayanan pemerintah, email, komunitas online fasilitas, newsgroup

dan mailing list elektronik, chat online, dan instant messaging teknologi.

2.6 Inisiatif E – Government di Indonesia

Sebetulnya inisiatif E-Government di Indonesia sudah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu. Dalam inisiatif Nusantara 21, Telematika, dan saat ini Telematika versi dua (Tim Koordinasi Telematika Indonesia) topik E-Government sudah muncul. Inisiatif implementasi E-Government di Indonesia antara lain:

Penayangan hasil pemilu 1999 secara on-line dan real time.

RI-Net. Sistem ini menyediakan email dan akses Internet kepada para pejabat. Informasi lengkap dapat diperoleh di http://www.ri.go.id

Info RI. Penyedia informasi dari BIKN.

Penggunaan berbagai media komunikasi elektronik (Internet) di beberapa pemerintah daerah tempat.

2.7 Hambatan dalam Mengimplementasikan E-Government di Indonesia

Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan

mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo

yang mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak

oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan

informasi ini.

Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang

kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja).

Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan

juga menjadi bagian dari standar software engineering.

Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah

bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang

handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di

lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu

penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali kekurangan

kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan

menjual solusi yang salah dan mahal.

Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur

telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di

berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau

bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif

mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk

keperluan ini.

Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses

informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri,

pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access

point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library). Di

Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan

tempat-tempat umum lainnya.

2.8 Menuju E – Government [3]

Gambar 1. Transformasi Menuju e-Government

Transformasi

Manajemen Perubahan Perubahan Budaya Kerja Perubahan Proses Kerja SOP dan Kebijakan Politik Peraturan dan Perundangan Leadership

Pemanfaatan ICT

Penggunaan Internet Penggunaan Infrastruktur Telematika Penggunaan Sistem Aplikasi Standarisasi Metadata Transaksi Elektronik Electronic Data Interchange Electronic Documentation

Melaksanakan E-Government artinya menyelenggarakan roda

pemerintahan dengan bantuan (memanfaatkan) teknologi IT. Dalam arti kata

lain adalah melakukan transformasi sistem proses kerja ke sistem yang berbasis

elektronik. Beberapa organisasi yang pada awalnya disusun untuk keperluan

proses kerja secara manual pada akhirnya bisa jadi perlu dirubah dan

disesuaikan untuk memungkinkan berjalannya sistem elektronik secara efektif

dan optimal.

Tentu saja tidak semua proses kerja dapat ditransformsi ke dalam

sistem elektronik. Ada beberapa yang masih harus mengunakan sistem manual,

tetapi ada sebagian besar lainnya yang dapat dikerjakan dengan lebih cepat,

efektif dan efisien melalui bantuan sistem elektronik.

PenyelenggaraanPemerintahan Secara

MANUAL

Government to e-Government

TRANSFORMASIPenyelenggaraan

Pemerintahan

Berbasis ICT

Beberapa contoh fungsi kepemerintahan yang penyelenggaraannya

dapat dibantu melalui sistem elektronik adalah,

Pelayanan Masyarakat

Kepegawaian

Keuangan Daerah

Pengelolaan Aset, dan sebagainya.

2.8.1 Transformasi Fungsi Pemerintahan

Berikut ini adalah beberapa hal yang mengalami perubahan

diakibatkan terjadinya transformasi sistem kerja dari manual ke elektronik, oleh

karena itu proses perubahannya perlu dikelola dengan baik sehingga

transisinya bisa berjalan lancar.

Perubahan Budaya Kerja

Perubahan Proses Kerja (Bisnis

Proses)

SOP dan Kebijakan Politik

Peraturan dan Perundangan

Leadership

2.8.2 Kerangka Arsitektur E – Government

Salah satu kata kunci e-government adalah pemanfaatan ICT. Ini artinya

bahwa akan ada unsur-unsur ICT seperti sistem aplikasi, sistem infrastruktur,

jaringan telematika dan lain-lain yang dipakai dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan. Beberapa hal mendasar tentang pemanfaatan ICT ini berkaitan

dengan :

Penggunaan Internet

Penggunaan Infrastruktur Telematika

Penggunaan Sistem Aplikasi

Standarisasi Metadata

Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik

Sistem Dokumentasi Elektronik

2.8.3 Tingkatan E-Government

Untuk membangun e-government, Inpres No. 3/2003 juga menjelaskan

beberapa strategi yang bisa diimplementasikan, salah satu diantaranya adalah

membangun e-government secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan

sasaran yang terukur, sehingga mudah difahami dan diikuti oleh semua pihak.

Pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat)

tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya, diperlukan dukungan sistem manajemen,

proses kerja dan transaksi informasi antar instansi yang semakin kompleks pula.

Upaya untuk menaikkan tingkatan tanpa dukungan memadai, berpotensi untuk

mengalami kegagalan.

Tingkat 1 – Persiapan, yang meliputi pembuatan situs informasi di setiap

lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah misalnya

warnet.

Tingkat 2 – Pematangan, yang meliputi pembuatan situs informasi publik

interaktif dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.

Tingkat 3 – Pemantapan, yang meliputi pembuatan situs transaksi

pelayanan publik dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan

lembaga lain.

Tingkat 4 – Pemanfaatan, yang meliputi pembuatan situs aplikasi untuk

pelayanan yang bersifat G2G, G2B, dan G2C yang terintegrasi.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari laporan ini antara lain :

1. E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat

meningkatkan hubungan antar Pemerintah dan pihak-pihak lain.

2. Penggunaan E-Government mempunyai empat tipe relasi yaitu G2C, G2B,

G2G, G2E.

3. Pengimplementasian E-Government di Indonesia masih mempunyai

banyak hambatan.

4. Pengembangan E-Government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat)

tingkatan yaitu persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan.

3.2 Saran

Saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Sebaiknya E-Government di Indonesia diterapkan dengan sistem ICT

yang lebih baik, agar komunikasi antara kalangan masyarakat, bisnis dan

pemerintah berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Dalam pengimplementasian E-Government sebaiknya lebih berani

melakukan eksperimen-eksperimen baru agar segala hambatan bisa diatasi

dan penerapan E-Government bisa berjalan dengan baik sesuai dengan

kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Legislative Analyst’s Office, “E-Government in California: Providing

Services to Citizens Through the Internet”, 24 January 2001.

http://www.lao.ca.gov/2001/012401_egovernment.html

Dikunjungi 6 Oktober 2001.

[2] Wikipedia, “E – Government”,

http://docs.docstoc.com/orig/262256/1b895aaa-de03-4dcf-8a55-

776be47fe5bc.pdf

Dikunjungi 6 Oktober 2010.

[3] Depatemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta, 2004

http://docs.google.com/viewer?

a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=12bab588a082b3dc&mt=application/

pdf&url=http://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik

%3D9da446c912%26view%3Datt%26th%3D12bab588a082b3dc%26attid

%3D0.1%26disp%3Dattd

%26zw&sig=AHIEtbR5l9zHopusA2iMXMcequ53pQNSsA&pli=1

Dikunjungi 11 Oktober 2010