Tugas kelompok hukbis revisi

HUKUM BISNIS1. ANNISA DIANDRA 11110110162. MEGA NANDA SAPUTRA 11110110853. NI WAYAN SRI AYU MS 11110110974. NUR OCTARINA SEKAR ARUM 11110111005. OSSY DWI SETYA 11110111026. SITI LATIFAH DESTIKASARI 11110111337. VILLICITA INDAH FAUSTINA 1111011148

PENGERTIAN HUKUMMarcus Tullius Cicero (Romawi)Hukum adalah akal tertinggi (the higest reason) yang ditanamkan oleh akal dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Rudolf von Jhering (Jerman)Hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa (compulsary rules) yang berlaku dalam suatu negara.

Mochtar Kusumaatmadja (Indonesia)Hukum tidak hanya perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan mencakup pula lembaga-lembaga (intitutions).

PENGERTIAN HUKUMHukum : aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan/diterapkan untuk mengatur hubungan hubungan antar manusia dan antara manusia dan masyarakatnya.

TUJUAN HUKUM- Keadilan (arti sempit)- Kepastian Hukum- Kemanfaatan/Kedayagunaan

PENGERTIAN BISNISKESELURUHAN KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN OLEH ORANG ATAU BADAN SECARA TERATUR DAN TERUS-MENERUS, BERUPA KEGIATAN MENGADAKAN BARANG-BARANG ATAU JASA-JASA MAUPUN FASILITAS-FASILITAS UNTUK DIPERJUALBELIKAN, DIPERTUKARKAN ATAU DISEWAGUNAKAN DENGAN TUJUAN MENDAPATKAN KEUNTUNGAN

PENGERTIAN HUKUM BISNISKESELURUHAN NORMA YANG MENGATUR SEMUA KEGIATAN BISNIS, INDUSTRI ATAU KEUANGAN, SEMUA KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUKSI DAN PERTUKARAN BARANG ATAU JASA, SEMUA URUSAN KEUANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN BISNIS DAN KEGIATAN LAINNYA.

PENERAPAN HUKUM BISNIS1. Penentuan Jenis Bisnis

Peraturan yang mengatur:UU No.3 tahun 1982 pasal 27 dan 29 tentang wajib daftar perusahaan

2. Penentuan Bentuk Badan UsahaPeraturan yang mengatur: - Keputusan Menperindag No.408 tahun 1997ketentuan pasal 6 tentang kepemilikan SIUP- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611)

BERBAGAI BENTUK PERUSAHAAN : PERSEROAN TERBATAS (PT) FIRMA (Fa) COMMANDITAIRE VENNOCCTSCHAP (Cv) USAHA DAGANG (UD) BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) KOPERASI YAYASAN

Aturan tentang PT:- UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATASBERLAKU SEJAK DIUNDANGKAN TANGGAL 16 AGUSTUS 2007

- UU NO. 40 TH 2007 MENGGANTIKAN BERLAKUNYA UU NO 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Proses pendirian PT:1. TAHAP AKTA NOTARIS2. TAHAP PENGESAHAN3. TAHAP PENDAFTARAN DALAM DAFTAR

PERUSAHAAN4. TAHAP PENGUMUMAN DALAM

BERITA NEGARA

Aturan pendirian Fa:Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan pasal-pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Proses pendirian Fa:1. TAHAP AKTA OTENTIK2. TAHAP PENDAFTARAN AKTA FIRMA3. TAHAP PENGUMUMAN DALAM BERITA

NEGARA.

Aturan pendirian CV:Pasal 20 – 21 KUHD

Aturan pendirian koperasi:UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

3. Pemilihan lokasi bisnisAturan yang mengatur:

- UU No. 5 tahun 1960 tentang hukum agraria- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara BerlebihanKeputusan Menteri Perdagangan N0.1458/Kp/XII/84 tanggal 19 Desember 1984

4. Pengadaan prasarana dan saranaAturan yang mengatur :

- Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen

- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur

5. Penyusunan organisasi dan manajemen Aturan yang mengatur :- UU No.1/95 tentang kepengurusan PT- Peraturan Mendagri No.17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat- PP 41/2007 Tentang organisasi perangkat daerah

6. Pengelolaana. Pengelolaan ProduksiAturan yang mengatur :

- UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial- UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b. Pengelolaan PemasaranAturan yang mengatur :

- UU No.14 Tahun 1997 pasal 73 tentang merek dagang- Undang-undang republik indonesiaNomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan praktek monopoli dan persainganUsaha tidak sehat

c. Pengelolaan KeuanganAturan yang mengatur :

- Undang-undang republik indonesiaNomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi- Undang – undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara- Undang – undang No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

d. Pengelolaan Sumber Daya ManusiaAturan yang mengatur :

- Undang- Undang Ketenegaraan BAB III Pasal 5 dan 6 Mengenai kesempatan dan perlakuan samaUU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan UUD pasal 27 ayat 2 tentang tenaga kerja

- UU No. 21/54 tentang perjanjian perburuhan- UU No. 80/57 tentang pengupahan- UU No. 12/64 tentang Pemutusan Hub. Kerja.- UU No. 5/86 tentang PTUN- UU No. 3/96 tentang Jamsostek- UU No. 21/96 tentang Keselamatan Kerja.- UU No.25/97 tentang Ketentuan Pokok T.K.

e. Pengelolaan AdministrasiAturan yang mengatur :- UU No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan- Undang – Undang No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara

7. Pengembangan BisnisPengembangan bisnis bisa dilakukan melalui perjanjian.Aturan yang mengatur:BUKU III KUH PERDATA (BW) TENTANG PERIKATAN YG MELIPUTI PASAL 1313 - 1351

8. Pembubaran BisnisAturan yang mengatur :- UU No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan peniadaan kewajiban pembayaran utang- UU No.1 tahun 1995 tentang pembubaran perseroan terbatas- Ketentuan Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata dan Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 KUHD tentang pembubaran firma (Fa)

CONTOH KASUS

CONTOH KASUSKFC (Kentucky Fried Chicken) Indonesia

Sebagai pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia, PT Fast Food Indonesia Tbk didirikan oleh Keluarga Gelael pada 1978. Pada 1979, Perseroan mendapatkan akuisisi waralaba dengan pembukaan gerai pertama pada bulan Oktober di Jalan Melawai di Jakarta.

Pembukaan gerai pertama terbukti sukses dan diikuti dengan pembukaan gerai - gerai selanjutnya di Jakarta dan ekspansi hingga ke sejumlah kota besar lainnya di Indonesia antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Sukses membangun merek ini, menanamkan KFC dalam benak konsumennya sebagai merek waralaba cepat saji yang terkenal dan dominan di Indonesia.

Penentuan Jenis BisnisKFC Indonesia menentukan jenis bisnisnya bergerak di bidang perniagaan (makanan). KFC merupakan restoran cepat saji.

Penentuan Bentuk Badan UsahaBentuk badan usaha KFC adalah waralaba (franchise). Tonggak kepastian hukum akan format waralaba di Indonesia dimulai pada tanggal 18 Juni 1997, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan pemerintah Republik Indonesia (PP) No.16 tahun 1997 tentang Waralaba, yang kemudian dicabut dan telah diganti dengan PP No. 42/ 2007 tentang Waralaba.

Selanjutnya ketentuan lain yang mendukung kepastian hukum untuk format waralaba adalah:

Kepmen Perindustrian dan Perdagangan RI No.259/ MPP/KEP/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 

Undang Undang no 14 tahun 2001 tentang Hak Paten 

Undang Undang no. 15 tahun 2001 tentang Merek 

Undang Undang no 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 

Pemilihan lokasi bisnisLokasi bisnis KFC Indonesia tersebar di berbagai wilayah. Untuk di daerah Bandar Lampung lokasi KFC antara lain terletak di Jl. ZA Pagar Alam, Way Halim, Chandra Departement Store, dan Mall Kartini.

Pengadaan prasarana dan sarana bisnisPrasarana dan sarana yang tersedia di semua gerai KFC sudah merupakan standar fasilitas dari pusat KFC Indonesia.

Penyusunan organisasi dan manejemenStruktur Organisasi KFC Indonesia

shareholder

Board of commisioner

Board of directors

Chief Operating Officer

General Manager Operations

General Manager Bussiness Development

General Manager Finance & Administration

THANKS FOR YOUR ATTENTION