Panduan dari Seorang Praktisi terhadap Alokasi Fiskal
antar-pemerintah
Anwar Shah
Transfer fiskal antar pemerintah mendanai dari sekitar 60 persen
kebutuhan atau pengeluaran untuk belanja subnasional di negara
berkembang dan negara yang berada dalam tahap transisi ekonomi dan
sekitar sepertiga dan sepertiga dari kebutuhan atau pengeluaran
belanja pada negara-negara anggota OECD (Organization for Economic
Co-operation and Development) (sebanyak 29 persen merupakan
negara-negara Nordik atau Eropa Utara, 46% merupakan negara Eropa
non-Nordik). Selain membiayai kebutuhan belanja suatu negara,
menciptakan transisi fiskal ini juga menciptakan suatu bentuk
insentif dan mekanisme akuntabilitas yang mempengaruhi manajemen
atau pengaturan fiskal, efisiensi dan ekuitas provisi pelayanan
publik dan akuntabilitas pemerintah kepada warga negaranya.Bab ini
meninjau prinsip-prinsip serta praktek-praktek dari transfer fiskal
antar pemerintah dengan suatu pandangan untuk menggambarkan
beberapa contoh dari relevansi terhadap para praktisi dan pembentuk
kebijakan di negara berkembang dan negara yang sedang mengalami
transisi ekonomi. Penjelasan tersebut menjelaskan suatu klasifikasi
dari alokasi dana yang diberikan, dampak yang mungkin timbul dalam
perilaku fiskal pada tingkat lokal dan akuntabilitas dari penerima
anggaran kepada pemerintah yang telah mengalokasikan anggaran
tersebut dan juga terhadap warga negara. Bagian pertama menjelaskan
instrumen dalam keuangan antar pemerintah (intergovernmental
finance), bagian kedua menjelaskan alokasi yang berorientasi pada
kinerja atau hasil (output-based), suatu insturmen penting untuk
akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (result-based
accountability). Bagian ketiga menjelaskan tujuan dan rancangan
dari alokasi atau transisi fiskal di beberapa negara berbeda dalam
lingkup dunia. Bagian tersebut menunjukkan bahwa di negara
berkembang dan ekonomi transisi, alokasi fiskal berfokus utama pada
distribusi pembagian pendapatan, dengan sedikit perhatian diberikan
pada tujuan nasional. Penjelasan tersebut mengambil contoh suatu
rancangan anggaran yang sederhana namun inovatif yang dapat
memenuhi tujuan dari pemberi anggaran sekaligus tetap memelihara
otonomi lokal dan membentuk terciptanya suatu lingkungan
pemerintahan publik yang responsif, bertanggungjawab, equitable dan
akuntabilitas. Bagian keempat menjelaskan susunan institusional
untuk menentukan terjadinya alokasi-alokasi tersebut. Bagian
terakhir menekankan beberapa pembahasan dari relevansi terhadap
perdebatan beberapa contoh kebijakan aktual di negara berkembang
dan ekonomi transisi. Bagian tersebut menjabarkan praktek-praktek
untuk menghindari sekaligus untuk menandingi pembentukan rancangan
dan impelementasi dari program alokasi.Instrumen dari Alokasi
Antar-PemerintahAloaksi antar-pemerintah atau grants dapat
diklasifikasikan secara luas kedalam dua kategori: tujuan umum
(general-purpose) yang bersifat unconditional atau tidak
berdasarkan kondisi tertentu serta tujuan khusus (specific-purpose)
yaitu alokasi anggaran yang bersifat kondisional atau berdasarkan
kondisi tertentu.
Alokasi Tujuan Umum (General-Purpose)Alokasi tujuan umum
dimaksudkan sebagai dukungan anggaran umum tanpa adanya ketentuan
tertentu yang harus dipenuhi. Bentuk alokasi ini biasanya
dimandatkan oleh hukum, tetapi dapat pula merupakan suatu ad hoc
atau bersifat terpisah atau tidak terikat kondisi atau ketentuan
lain. Alokasi dalam bentuk ini dimaksudkan untuk mempertahankan
otonomi lokal dan meningkatkan ekuitas interyurisdiksional. Oleh
karena itulah mengapa pasal 9 dari European Charter of Local
Self-Government atau Piagam Eropa tentang Pemerintahan Otonomi
menyebutkan bahwa sejauh mana memungkinkan, alokasi anggaran kepada
otoritas lokal sebaiknya tidak dimaksudkan untuk membiayai proyek
tertentu. Persiapan untuk menyediakan alokasi tersebut sebaiknya
tidak mengubah prinsip dasar kebebasan dari otoritas lokal untuk
menjalankan kebijakan tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak
manapun dalam ruang lingkup yuridiksi mereka masing-masing (Barati
dan Szalai 2000, hlm.21).
Alokasi tujuan umum merupakan suatu block grants dimana alokasi
tersebut digunakan untuk menyediakan dukungan luas dalam suatu
lingkup umum dalam alokasi belanja suatu anggaran (misalnya bidang
pendidikan) sementara masih memungkinan penerima alokasi tersebut
untuk mengalokasikan dana anggaran untuk penggunaan tertentu yang
lebih spesifik. Block grants sendiri merupakan konsep yang tidak
dapat dijelaskan secara jelas. Konsep tersebut terletak pada daerah
abu-abu antara alokasi dalam bentuk general-purpose dan
specific-purpose ketika alokasi dalam bentuk block-grants
menyediakan dukungan pendanaan tanpa menyebutkan batasan-batasan
secara luas tetapi dalam area yang spesifik dalam pengeluaran
subnasional (subnational expenditures).Transfer tujuan umum secara
sederhana meningkatkan sumber daya si penerima. Merka hanya
memiliki suatu dampak pada pendapatan, sebagaimana digambarkan oleh
grafik 1.2 dengan perpindahan dari garis anggaran penerima (AB)
kearah atas dan kekanan dengan jumlah anggaran (AC = BD), membentuk
garis anggaran baru CD. Karena anggaran dapat digunakan dalam
bentuk kombinasi apa saja dari barang ataupun jasa publik atau
digunakan untuk menyediakan keringanan pajak untuk masyarakat,
bantuan nonmatching umum tidak mempengaruhi harga relatif (atau
efek substitusi). Hal tersebut juga merupakan rangsangan yang tidak
signifikan untuk tingkat pembelanjaan lokal, khususnya meningkatkan
pembelanjaan tersebut kurang dari $0,50 untuk tiap tambahan $1
dalam bantuan unconditional. Dana anggaran yang ada disediakan
sebagai keringanan pajak untuk penduduk lokal dalam barang dan
pelayanan publik.Secara teori, peningkatan $1 dalam pendapatan
penduduk lokal seharusnya memiliki dampak yang sama dalam
pengeluaran publik sebagaimana menerima $1 sebagai bentuk transfer
tujuan umum: keduanya mengubah garis anggaran keluar secara
identik. Faktanya, seluruh studi empiris memperlihatkan bahwa $1
yang diterima oleh komunitas dalam bentuk transfer tujuan umum
cenderung digunakan untuk meningkatkan pembelanjan lokal dengan
peningkatan pendapatan penduduk lokal lebih dari $1 (Rosen 2005,
Oates 1999, Gramlich 1977; Bab 8 dari buku ini). Uang anggaran
cenderung menempel di tempat dimana uang tersebut pertama kali
dikeluarkan, menyebabkan bagian yang tersisa untuk keringanan pajak
lebih sedikit daripada yang diharapkan, suatu fenomena yang disebut
sebagai flypaper effect atau Dampak Pesawat Kertas. Implikasinya
berkaitan dengan alasan politis dan birokratis, anggaran untuk
pemerintah lokal cenderung untuk berujung pada pembelanjaan lokal
lebih banyak daripada yang mereka habiskan dalam transfer yang sama
yang dibuat secara langsung untuk penduduk lokal (McMillan, Shah
dan Gillen 1980). Sebuah penjelasan untuk dampak ini disebutkan
oleh hipotesis bahwa para birokrat berusaha untuk memaksimalkan
ukuran anggaran karena dengan melakukan hal tersebut akan membuat
mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar di
masyarakat (Filimon, Romer, dan Rosenthal 1982).Transfer tujuan
umum berdasarkan rumus tersebut sudah biasa digunakan. Transfer
federal dan Negara bagian kepada penduduk di Brazil merupakan
contoh dari anggaran dalam bentuk ini. Bukti-bukti temuan
menyarankan bahwa bentuk transfer demikian mendorong penduduk untuk
memperendah basis pajak mereka sendiri (Shah 1991).Transfer Tujuan
Khusus (Specific-Purpose Transfers)Transfer tujuan khusus atau
kondisional dimaksudkan untuk menyediakan insentif untuk pemerintah
untuk menjalankan program atau aktifitas tertentu. Anggaran ini
dapat diberikan secara berkala atau sesuai mandat yang diberikan
atau dapat digunakan sewaktu-waktu atau ad hoc.Transfer kondisional
secara tipikal menentukan jenis pengeluaran yang akan dibiayai
(berkaitan dengan kondisi berdasarkan input). Hal ini dapat berupa
pembelanjan modal, pengeluaran operasional atau keduanya. Transfer
kondisional dapat pula mengharuskan peroleh dari hasil tertentu
dalam pemberian layanan (secara kondisional berkaitan dengan output
atau hasil). Ketentuan kondisional berdasarkan seringkali menjadi
gangguan dan tidak produktif diamana ketentuan kondisional
berdasarkan output dapat berlaku sesuai tujuan pemberi anggaran
namun tetap mempertahankan otonomi lokal.Transfer kondisional dapat
mmasukkan kecocokan provisi dengan mengharuskan penerima anggaran
untuk mendanai presentase tertentu dari pengeluaran dengan sumbe
dana mereka sendiri. Ketentuan matching atau penyesuaian dapat
bersifat akhir terbuka (open-ended), artinya bahwa pemberi anggaran
menyesuaikan apakan tingkat sumber daya penerima cukup menyokong,
atau akhir terbuka (close-ended), artinya bahwa pemberi anggaran
menyesuaikan dana penerima hanya sampai batas tertentu.
Ketentuan penyesuaian mendorong pemeriksaan lebih lanjut dan
kepemilikan lokal dari pembiayaan yang didanai oleh anggaran;
penyesuaian close-ended cukup membantu dalam memastikan bahwa
pemberi anggaran memiliki kontrol dalam biaya dari program transfer
tersebut. Ketentuan penyesuaian, bagaimanapun juga, memperlihatkan
hambatan yang lebih besar untuk suatu yuridiksi penerima dengaan
kapasitas fiskal terbatas. Dalam pandangan ini, mungkin lebih
diharapkan untuk menyesuaikan tingkat dalam proporsi berlawanan
dengan kapasitas fiskal per kapita dari yuridiksi tersebut untuk
mendorong yuridiksi yang lebih miskin untuk berpartisipasi dalam
program yang didanai oleh anggaran.Transfer nonmatchingTransfer
kondisional nonmatching menyediakan tingkat dana yang diberikan
tanpa penyesuaian lokal, selama dana tersebut dihabiskan dalam
tujuan tertentu. Berikut anggaran (AC), garis anggaran di grafik
1.2 bergerak dari AB ke ACD diaman setidaknya OE (=AC) dari barang
publik yang disediakan akan diperoleh.
Anggaran kondisional nonmatching paling baik disesuaikan dengan
aktifitas subsidi yang mempertimbangkan prioritas tinggi dari
pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi tetapi prioritas rendah
dari pemerintah lokal. Hal ini dapat menjadi kasus jika suatu
program menghasilkan suatu derajat kelebihan sampai dengan provisi
yang diberikan (OE), setelah keuntungan eksternal dihapuskan
seketika.Untuk tingkat yang ditentukan bagi bantuan yang tersedia,
lebih memilih transfer kondisional nonmatching, yang menyediakan
fleksibilitas kepada penerima untuk mencapai tujuan mereka
masing-masing. Karena anggaran tersebut meningkatkan sumber daya
tanpa mempengaruhi pola pengeluaran (spending) mereka, hal tersebut
mengijinkan penerima untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka.
Pemberi anggaran, bagaimanapun juga dapat dipersiapkan untuk
mengorbankan beberapa kepuasan penerima untuk memastikan bahwa dana
diarahkan kepada pengeluaran dimana mereka menempatkan prioritas.
Hal ini secara khusus terjadi ketika tujuan federal
diimplementasikan sesuai dengan arahan aparat atau departemen
daripada melalui badan atau lembaga pusat, misalnya Departemen
Keuangan, dengan perintah yang lebih luas. Departemen federal tidak
menginginkan pemerintah lokal untuk memindahkan danan anggaran
program mereka ke wilayah lain. Dalam situasi seperti ini, anggaran
nonmatching (blok) kondisional (selektif) dapat memastikan bahwa
dana yang dikeluarkan dalam wilayah kepentingan departemen tersebut
(misalnya pelayanan kesehatan) tanpa mempengaruhi prioritas lokal
diantara pilihan aktifitas atau membuat alokasi yang tidak efisien
dalam wilayah pengeluaran yang ditargetkan.Transfer yang
Disesuaikan (matching transfers)Anggaran kondisional yang
disesuaikan, atau program pembagian biaya, mengharuskan bahwa dana
dikeluarkan untuk tujuan khusus dan bahwa penerima menyesuaikan
dana tersebut sampai tingkat tertentu. Gambar 1.3 memperlihatkan
dampak dari alokasi anggaran pemerintah lokal dari 25% program
subsidi untuk transportasi. AB memperlihatkan bahwa garis tanpa
subsidi kombinasi dari transportasi dan barang dan pelayanan
publoknya sebuah kota dapatkan dengan anggaran sebesar OA = OB.
Suatu subsidi federal dari 25% dari perubahan pengeluaran
transportasi (yang merupakan suatu anggaran tiap $1 untuk tiap $3
dana lokal yang dihabiskan untuk transportasi) mengubah garis
anggaran dari kombinasi yang dihasilkan AC. Dalam tingkat apa saja
dari barang dan jasa lainyya, komunitas dapat menghasilkan
sepertiga lebih banyak layanan transportasi. Jika komunitas memilih
kombinasi M sebelum anggaran, biasanya akan memilih kombinasi N
setelahnya. Pada N diperoleh transportasi lebih banyak.Subsidi
memili dua dampak, suatu dampak pendapatan dan dampak substitusi.
Subsidi memberikan komunitas sumber daya lebih banyak, beberapa
diantaranya untk mendapatkan pelayanan transportasi lebih banyak
(efek pendapatan). Karena subsidi mengurangi harga relatif
pelayanan transportasi, komunitas memperoleh pelayanan transportasi
lebih banyak dari anggaran yang diberikan (efek substitusi). Kedua
efek tersebut mendorong pengeluaran yang lebih tinggi untuk
transportasi.
Meskipun anggaran ditujukan untuk transportasi, layanan dan
barang publik lainnya dapat juga dihasilkan, meskipun mereka
menjadi relatif lebih mahal, sebagai hasil dari efek substitusi.
Jika efek pendapatan cukup besar, hal tersebut akan mendominasi dan
alokasi dana anggaran akan meningkatkan komsumsi barang dan jasa
lainyya. Sebagian besar penelitian menemukan bahwa anggaran jenis
ini, pengeluaran dalam wilayah tertentu meningkat kurang dari
jumlah anggaran, dengan sisanya digunakan untuk barang dan
pelayanan publik lainnya serta keringanan pajak (lihat bab 8 dari
buku ini). Hal ini juga disebut fungibility effect atau efek
pertukaran dari anggaran. Pertukaran yang dimiliki oleh anggaran
kondisional bregantung kepada pengeluaran baik dalam bantuan
pelayanan publik dan prioritas relatif dari pengeluaran terebut.
Misalnya, jika pengeluaran yang dibiayai sendiri oleh penerima
dalam kategori bantuan menambah jumlah dari anggaran kondisional,
tingkat kondisional dari anggaran tersebut dapat berdampak atau
tidak berdampak pada perilaku pengeluaran penerima anggaran:
seluruh, sebagian atau tidak sama sekali dari dana anggaran
tersebut dapat mengarah kebada fungsi bantuan. Shah (1985, 1988b,
1989) menemukan bahwa ketika bantuan provinsional kepada kota-kota
di Alberta untuk persinggahan publik dialihkan sebagian untuk
mendanai pelayanan lain, bantuan serupa untuk perbaikan
transportasi jalan tidak dicapai.Anggaran open-ended yang
disesuaikan, dimana tidak ada batasan dalam bantuan melalui
penyesuaian provisi, sangat sesuai untuk mengkoreksi inefisiensi
dalam provisi barang publik yang muncul dari kelebihan keuntungan,
atau eksternalitas. Kelebihan keuntungan terjadi ketika suatu
pelayanan disediakan dan didanai oleh pemerintah lokal juga
menguntungkan bagian dari pemerintah lokal lainnya yang tidak punya
andil dalam provisi tersebut. Karena pemerintah yang menyediakan
hal tersebut menanggung seluruh biaya tetapi hanya menerima sedikit
bagian dari keuntungan, hal ini cenderung untuk mengurangi barang
yang disediakan. Jika masyarakat yang terkena dampaknya tidak dapat
menegosiasikan kompensasinya, situasi ini dapat dikoreksi oleh
pemerintah yang lebih tinggi dengan mensubsidi provisi pelayanan
tersebut, dengan penambahan keuntungan menentukan derajat dari
subsidi rasio matching.Anggaran matching dapat mengkoreksi
inefisiensi dari kelebihan tetapi anggaran tersebut tidak mengatasi
kurangnya atau ketidakcukupan kapasitas fiskal yang terjadi pada
pemerintah lokal dan Negara bagian. Pemerintah lokal dengan sumber
daya yang cukup dapat mememuhi ketentuan yang disebutkan dalam
matching dan menghasilkan jumlah bantuan yang sesuai. Negara bagian
dengan kapasitas fiskal terbatas mungkin saja tidak dapat
menyesuaikan danafederal dan oleh karena itu gagal untuk
menghasilkan bantuan yang diinginkan, bahkan jika kebutuhan
pengeluaran mereka mungkin sama tau lebih besar daripada Negara
bagian lain yang lebih makmur (Shah 1991). Bentuk bantuan lain yang
dibutuhkan untuk menyamakan kapasitas fiskal dalam kasus-kasus
tersebut.
Pemberi anggaran biasanya memilih transfer matching close-ended
dimana dana disediakan untuk suatu batasan yang jelas, karena
bentuk transfer ini mengijinkan mereka untuk memperoleh kontrol
terhadap anggaran. Gambar 1.4 menunjukkan bahwa dampak anggaran
matching close-ended terhadap anggaran lokal. AB merupakan garis
anggaran yang asli. Ketika $1 dari bantuan telah tersedia untuk
setial $3 pendanaan lokal yang dihabiskan untuk suatu batas yang
sudah ditentukan, garis anggaran menjadi ACD. Biaya dibagi dalam
sepertiga : dua pertiga basis tergantung tingkat dimana batas
subsidi CG ( = CE) dicapai. Pengeluaran diatas OF tidak menerima
subsidi, jadi lengkungan pada garis anggaran kembali ke 1:1
daripada 1:3 sepanjang segmen yang disubsidi, AC.
Studi-studi empiris secara tipikal menemukan bahwa anggaran
close-ended merangsang pengeluaran dalam aktifitas yang disubsidi
lebih dari anggaran open-ended (Gramlich 1977; Shah 1994b; bagian 8
dari buku ini). Perkiraan reaksi dari tambahan $1.00 dari jenis
anggaran ini secara tipikal adalah $1.50. Faktor Institusional
dapat menjelaskan respon besar yang mengejutkan ini.
Kepana anggaran kondisional matching closed-ended menjadi suatu
hal yang biasa di Negara industri ketika rancangan anggaran ini
tampaknya mengalami kecacatan dalam memecahkan persoalan dan
inefisiensi bukanlah tujuan primer atau utama. Sebaliknya, anggaran
digunakan untuk membantu pemerintah lokal secara financial
sekaligus mendukung pengeluaran dalam aktifitas yang diprioritaskan
oleh pemberi anggaran. Aspek kondisional (selektif) dari atau
kondisi dalam pembelanjan diharapkan utnuk memastikan bahwa dana
diarahkan kepada kegiatan yang diinginkan oleh pemberi anggaran.
Hal ini, bagaimanapun juga, merupakan pandangan yang salah dalam
hal potensi untuk pertukaran dari dana tersebut. Komponen lokal
atau pembagian biaya menghasilkan kepada si pemberi suatu derajat
kontrol, mengharuskan suatu derajat akuntabilitas financial
penerima dan membuat biayanya diketahui oleh pemerintah yang
memberikan anggaran.Anggaran matching kondisional closed-ended
memiliki keuntungan dan kerugian jika ditinjau dari aspek si
pemberi. Ketika anggaran jenis ini dapat menghasilkan suatu jumlah
transfer signifikan, anggaranini juga dapat mengganggu output dan
menyebabkan inefisiensi, karena bantuan seringkali tersedia hanya
untuk beberapa aktifitas, menyebabkan kelebihan pengeluaran dalam
fungsi ini ketiak fungsi lainnya tidak memperoleh pendanaan. Jika
modal mencakup dan mensubsidi ketika biaya operasional tidak,
anggaran dapat menyebabkan alternative dalam pengeluaran padat
modal.
Anggaran matching kondisional open-ended merupakan instrument
yang paling cocok untuk mendorong pemerintahan pada tingkat yang
lebih rendah untuk meningkatkan pengeluaran dalam fungsi bantuan
(tabel 1.1). Jika tujuan yang ingin dicapai secara sederhana adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan dari penduduk lokal, Transfer
nonmatching tujuan umum cenderung lebih banyak dipilih, karena
transfer tersebut tetap mempertahankan otonomi lokal.
Untuk memsatikan akuntabilitas hasil, transfer nonmatching
kondisional berdasarkan output cenderung lebih banyak dipilih
daripada jenis transfer lainnya. Transfer berdasarkan output
menghargai otonomi lokal dan fleksibilitas penentuan anggaran
ketika tetap menyediakan insentif dan mekanisme akuntabilitas untuk
memperbaiki kinerja pemberian pelayanan. Racangan dari
transfer-transfer demikian didiskusikan dalam bagian
selanjutnya.
Mencapai Akuntabilitas Berdasarkan Hasil melalui Transfer
Berorientasi pada KinerjaPertimbangan ekonomis untuk anggaran
outpust-based (digunakan secara bergantian dengan transfer yang
berorientasi pada kinerja dalam pembahasan bab ini) menjangkau
mulai dari penekanan manajemen berdasarkan kontrak dibawah kerangka
kerja manajemen publik baru dan memperkuat permintaan atas tata
kelola pemerintahan yang baik dengan memperkecil biaya transaksi
yang dikenakan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik
berdasarkan pendekatan ekonomi institusional yang baru. Kerangka
kerja manajemen publik yang baru ini berusaha untuk memperkuat
akuntabilitas hasil dengan mengganti paradigma manajemen dalam
sektor publik dari tatanan permanen kepada tatanan kontraktual
(berdasarkan kontrak tertentu) dan keberlanjutan dari suyek
kepegawaian untuk memenuhi kontrak pemberian pelayanan. Hal ini
berusaha untuk membentuk suatu suasana pemberian pelayanan dengan
membuat ketersediaan pendanaan dalam kondisi serupa kepada seluruh
penyedia, baik pemerintah maupun non pemerintah.
Pendekatan ekonomi institusional baru ini berpendapat bahwa
disfungsi pemerintahan dalam sektor publik menghasilkan mulai dari
perilaku oportunis pegawai publik, dimana warga negara tidak
didukung untuk tetap mengawasi akuntabilitas pegawai publik yang
melakukan pelanggaran terhadap mandat yang mereka miliki atau
melakukan tindakan korupsi atau menghadapi biaya transaksi yang
tinggi untuk hal tersebut. Dalam kerangka kerja ini, warga negara
diperlakukan sebagai pemimpin dan aparat publik sebagai agen.
Pemimpin memiliki ikatan rasionalitas mereka bertindak secara
rasional berdasarkan informasi tidak lengkap yang mereka miliki.
Menghasilkan dan memproses informasi mengenai operasi tersebut
sangatlah menghabiskan biaya. Agen (aparat publik) memperoleh
informasi yang lebih baik dari para pemimpin. Kepentingan pribadi
para aparat publik tersebut memotivasi mreka untuk menyimpan
informasi dari ranah publik karena dengan memberikan informasi
tersebut berarti membantu pemimpin untuk menjaga akuntabilitas.
Ketimpangan informasi ini memberikan kesempatan pada para agen
untuk menerapkan perilaku oportunis, yang tidak akan diperiksa
karena tingginya biaya operasional yang harus dihadapi oleh
pemimpin dankurangnya keterlibatan institusi lain yang seimbang
untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Akuntabilitas berdasarkan hasil melalui anggaran output-based
memperkuat warga negara dengan meningkatkan basis informasi mereka
dan memperkecil biaya transaksi mereka dalam melakukan
tindakan.
Transfer output-based menghubungkan pendanaan anggaran dengan
kinerja pemberian pelayanan. Transfer-transfer ini menempatkan
kondisi-kondisi diatas hasil untuk dicapai ketika menyediakan
fleksibilitas penuh dalam merancang program dan mengaitkan tingkat
pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Transfer dalam
bentuk demikian membantu untuk menata ulang fokus penerima dalam
rantai results-based (gambar 1.5) dan kerangka kerja alternatif
pemberian pelayanan (kerangka kerja kompetitif untuk pemberian
pelayanan publik) untuk mencapai hasil tersebut. Untuk mencapai
tujuan pemberian anggaran, seorang manajer publik dalam pemerintah
yang menerima anggaran akan memeriksa rantai result-based untuk
menentukan apakah aktifitas program diharapkan atau tidak
diharapkan utnuk menghasilkan hasil akhir sesuai keinginan. Untuk
mencapai hal tersebut, Ia perlu melakukan pengawasan terhadap
aktifitas dan input program, termasuk input pertengahan (sumber
daya yang digunakan untuk memproduksi output), output yang
dihasilkan (kuantitas dan kualitas barang dan jasa publik yang
dihasilkan dan akses terhadap barang danjasa tersebut), hasil akhir
(konsekuensi menengah atau jangka panjang untuk konsumer dan para
pembayar pajak dari provisi pelayanan publik atau kemajuan dalam
mencapai tujuan program), dampak (tujuan program atau konsekuensi
jangka panjang dari provisi pelayanan publik) dan jangkauan (pihak
yang diuntungkan atau dirugikan oleh program tersebut). Fokus
manajerial tersebut menghadirkan kepemilikan gabungan dan
akuntabilitas dari pimpinan dan agen dalam mencapai tujuan bersama
dengan menekankan pentingnya kepercayaan bersama. Pergerakan
laporan internat dan eksternal tersebut dari fokus tradisional
dalam input kepada sebuah fokus dalam output, jangkauan dan hasil
secara khusus, output yang mempengaruhi hasil. Fleksibilitas dalam
definisi dan implementasi proyek dicapai melalui pergerakan fokus
dari pengawasan ketat dalam hal input menjadi pengawasan hasil dan
pengukuran kinerja. Melacak kemajuan atas dasar hasil yang
diharapkan dilakukan melalui indikator-indikator yang
dinegosiasikan antara penyedia layanan dan pihak pemberi dana.
Pengaturan tujuan bersama dan proses pelaporan ini membantu untuk
memastikan kepuasan klien dalam suatu basis yang sedang ebrjalan
sementara tetap membangun kerja sama dan kepemilikan ke dalam
proyek (Shah 2005b).Anggaran berdasarkan output harus memiliki
ketentuan kondisi-kondisi output tersebut sebagaimana ditentukan
oleh hasil, ketika hasil merupakan subyek daripengaruh
faktor-faktor melampaui kontrol dari manajer publik. Manajer publik
sebaiknya dijaga supaya tetap akuntabel hanya untuk faktor-faktor
di bawah kuasa kendali mereka. Kondisi berdasarkan output
membaurkan dukungan akuntabilitas untuk hasil yang ingin dicapai.
Karena kondisi anggaran berhubungan erat dengan kinerja pemberian
pelayanan berkaitan dengan kualitas dan akses output, manajer bebas
untuk memilih program dan input untuk memperoleh hasil tersebut.
Untuk mencapai hasil tersebut, Ia menghadapi insentif positif dari
kondisi anggaran yang mendukung pilihan mekanisme pemberian
pelayanan dengan cara kontrak, perekrutan atau secara sederhana
dengan mendorong terjadinya kompetisi diantara penyedia layanan
dari pemerintah dan non-pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan
mendirikan suatu tingkat lapangan permainan melalui par financing,
dengan menawarkan hak paten atau franchise melalui tender yang
kompetitif atau dengan menyediakan rewards untuk kinerja melalui
kompetisi yang sesuai. Suasana insentif seperti demikian diharapkan
untuk memberikan suatu paradigma manajemen uang menekankan
akuntabilitas berdasarkan hasil kepada klien dengan elemen-elemen
berikut: Perjanjian program atau kontrak kerja berdasarkan output
yang ditentukan dan target kinerja serta alokasi anggaran.
Penggantian dari siklus hubungan kerja jangka panjang dengan
perjanjian kontrak dengan spesialisasi tugas.
Fleksibiltias manajerial namun tetap akuntabilitas untuk
hasil.
Pendefinisian ulang dari peran sektor publik sebagai pembeli
tetapi bukan penyedia layanan publik yang signifikan.
Adopsi dari prinsip prinsip sekunder yaitu, keputusan sektor
publik yang dibuat pada tingkat pemerintahan yang paling dekat
dengan masyarakat, kecuali kasus atau pernyataan tertentu dapat
diajukan untuk mencegah hal tersebut.
Insentif untuk efisiensi biaya.
Insentif untuk transparansi dan provisi pelayanan yang
kompetitif.
Akuntabilitas terhadap pembayar pajak
Dibawah kerangka kerja tata kelola yang akuntabel tersebut,
alokasi anggaran yang didanai tersebut mendukung perjanjian kontrak
dan program kerja, yang didasarkan kepada output yang sudah
ditentukan sebelumnay dan target kinerja. Fleksibilitas penerima
alokasi dana di pemilihan input termasuk perekrutan dan pemecatan
personil dan implementasi program sangat dihargai, tetapi terdapat
akuntabilitas ketat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Insentif
dan akuntabilitas suatu rezim yang diciptakan oleh transfer
berdasarkan hasil diharapkan akan membentuk tata kelola
pemerintahan yang cepat tanggap, bertanggung jawab dan akuntabel
yang tanpa ancaman terhadap otonomi lokal. Sebaliknya anggran
kondisional tradisional dengan input yang dipengaruhi
kondisi-kondisi tertentu mengancam kelangsungan otonomi lokal dan
fleksibilitas anggaran ketika menumbuhkan budaya oprtunisme dan
pencari sewa (pencari keuntungan) (tabel 1.2).Alokasi anggaran
berdasarkan hasil menimbulkan rezim insentif yang mengedepankan
budaya akuntabilitas berdasarkan hasil. Mempertimbangkan kasus
dimana pemerintah nasional bertujuan untuk memperbaiki akses
terhadap pendidikan yang diterima masyarakat miskin dan untuk
meningkatkan kualitas pendidikan tersebut. Suatu pendekatan umum
adalah untuk menyediakan anggaran untuk sekolah pemerintah melalui
alokasi dana anggaran kondisional. Anggaran ini mengkhususkan tipe
pengeluaran yang diharuskan untuk pendanan anggaran (buku,
komputer, bantuan guru, dan lainnya) sebagaimana pelaporan
financial dan ketentuan audit. Bentuk input kondisional tersebut
menentukan otonomi dan fleksibilitas anggaran tanpa menyediakan
jaminan untuk pencapaian hasil. Lebih jauh lagi, pada prakteknya
merupakan hal yang sulit untuk mendorong, sebagaimana terdapat
kesempatan signifikan untuk alih fungsi dana tersebut. Pengalaman
memperlihatkan bahwa terdapat sebuah hubungan satu-lawan-satu
antara peningkatan pengeluaran publik dan perbaikan kinerja
pemberian pelayanan (lihat Huther, Roberts dan Shah 1997).Rancangan
output-based dari anggaran tersebut dapat membantu mencapai
akuntabilitas untuk mencapai hasil. Dengan menggunakan pendekatan
ini, pemerintah nasional mengalokasikan dana untuk pemerintah lokal
berdasarkan ukuran populasi usia sekolah. Pemerintah lokal
sebaliknya memberikan dana ini kepada penyedia layanan pemerintah
dan non-pemerintah berdasarkan dari masa kurikulum sekolah.
Penyedia layanan non-pemerintah berhak untuk menerima dana anggaran
jika mereka menerima siswa berdasarkan hak yang dimiliki dan
menyediakan suatu subsidi untuk uang gedung atau uang pangkal
sekolah untuk siswa yang orang tuanya tidak mampu membayar biaya
tersebut. Seluruh penyedia layanan diaharapkan untuk meningkatkan
atau minimal menjagai nilai dasar pencapaian hasil dalam uji coba
standar, meningkatkan tingkat kelulusan dan mengurangi tingkat
putus sekolah. Kegagalan dalam melakukan hal tersebut akan
mengundang perhatian publik dan dalam kasus ekstrim dapat
menyebabkan dana anggaran dihentikan. Dalam waktu dekat, resiko
reputasi berhubungan dengan kinerja yang buruk dapat mengurngani
kualitas masa pendidikan dan juga mengurangai anggaran yang
diterma. Sekolah mmemiliki otonomi penuh dalam menggunakan dana
angaran untuk menyimpan dana yang belum digunakan.Bentuk penggunaan
dana anggaran ini akan menciptakan suatu suasana insentif baik
untuk sekolah pemerintah maupun non-pemerintah untuk bersaing dan
melebihi satu sama lain dalam memperoleh siswa dan mendirikan
reputasi berdasarkan kualitas pendidikan, ketika pilihan orang tua
menentukan pendanaan dari dana anggaran untuk tiap sekolah. Suasana
dan lingkungan demikian secara khusus penting untuk sekolah
pemerintah, dimana karyawan memiliki perjanjian jangka panjang dan
proses pendanaan dapat dipastikan mengabaikan kinerja.
Fleksibilitas anggaran dan kemampuan menabung akan mendorong
inovasi untuk memberikan pendidikan berkualitas.Anggaran
berdasarkan output tetap mempertahankan otonomi, mendorong
kompetisi dan inovasi dan menerapkan akuntabilitas yang ketat untuk
hasil bagi masyarakat. Kebijakan untuk tetap menjaga akuntabilitas
ini dilakukan sendiri melalui pilihan konsumer (pilhan orang tua,
dalam contoh yang digunakan)
Merancang Transfer Fiskal: Membagi yang Jatah atau Membuat suatu
Bingkai Kerja untuk Pemerintahan yang Akuntabel dan
Ekuitabel?Rancangan fiscal transfers merupakan suatu hal penting
untuk memastikan efisiensi dan ekuitas dari penyediaan layanan
publik dan kesehatan fiskal dari pemerintahan subnasional (untuk
memperoleh penjelasan komprehensif dari rasionalitas ekonomi dari
alokasi fiskal antarpemerintah, lihat Broadway dan Shah yang akan
datang). Sedikit panduan dapat membantu dalam merancang alokasi
ini:
1. Kejelasan dalam tujuan pemberian alokasi anggaran. Tujuan
pemberian anggaran sebaiknya jelas dan tepat sasaran sesuai yang
disebutkan dalam rancangan pemberian alokasi anggaran.
2. Otonomi. Pemerintahan subnasional sebaiknya telah memiliki
kemerdekaan penuh dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas.
Mereka seharusnya tidak dibatasi oleh stuktur kategorisasi dari
program tertentu dan ketidakjelasan yang berhubungan dengan proses
pembentukan kebijakan di pusat. Tax-based sharing memperbolehkan
pemerintah subnasional untuk memberlakukan tingkat pajak mereka
sendiri dalam basis terpusat, formula-based revenue sharing, atau
block-grants bersifat konsisten dengan tujuan ini.3. Kecukupan
pendapatan. Pemerintah subnasional sebaiknya memiliki pendapatan
yang cukup untuk melunasi kewajiban sesuai dengan rencana
anggaran.4. Kemampuan cepat tanggap (responsiveness). Program
alokasi anggaran sebaiknya bersifat cukup fleksibel untuk
mengakomodasi perubahan yang tak terduga dalam situasi finansial
dari penerimanya.
5. Ekuitas (keadilan). Dana yang dialokasikan sebaiknya secara
langsung berbeda dengan faktor kebutuhan fiskal dan berlawanan
dengan kapasitas pajak dari tiap yuridiksi.
6. Kepastian (predictability). Mekanisme alokasi sebaiknya
memberikan kepastian dalam saham atau andil yang dimiliki oleh
pemerintah subnasional dengan menerbitkan rencana lima tahunan dari
pendanaan yang tersedia. Rumusan alokasi anggaran sebaiknya
mencakup batas terendah dan tertunggi dalam tiap fluktuasi tahunan.
Tiap perubahan besar yang mungkin saja terjadi dalam rumusan
tersebut sebaiknya didukung oleh persiapan untuk mencegah tiap
resiko yang mungkin timbul.7. Transparansi. Seluruh rumusan dan
alokasi sebaiknya disebarluaskan secara luas untuk mencapai
konsensus bersama seluas-luasnya dalam hal tujuan dan operasi dari
program tersebut.
8. Efisiensi. Rancangan alokasi anggaran sebaiknya bersifat
netral dengan perhatian pada pilihan pemerintah subnasional
mengenai alokasi sumber daya dalam beberapa sektor atau tipe atau
akifitas berbeda.
9. Kesederhanaan. Alokasi dana anggaran sebaiknya berdasarkan
faktor-faktor objektif yang mengan melampaui hal-hal dimana
individu hanya memiliki kontrol terbatas. Rumusan tersebut harus
dapat dimengerti dengan mudah untuk menghindari terbentuknya suatu
reward grantmanship.
10. Insentif. Rancangan alokasi anggaran sebaiknya menjabarkan
insentif untuk telah menjalankan manajemen fiskal dan menekan
praktek-praktek yang tidak efisien. Alokasi anggaran tertentu untu
mendanai defisit pemerintah subnasional sebaiknya tidak
dilakukan.
11. Jangkauan. Seluruh program yang dijalankan berdasarkan
anggaran yang diberikan menciptakan pemenang dan pecundang.
Pertimbangan secara matang harus diberikan untuk mengidentifikasi
keuntungan-keuntungan dan mereka yang akan secara luas terkena
dampak dari alokasi anggaran ini untuk menentukan kegunaan dan
keberlanjutan dari program tersebut.
12. Safeguarding of grantors objectives. Tujuan dari pemberi
anggaran dapat benar-benar terjaga dengan baik dengan membiarkan
kondisi dari anggaran menentukan hasil untuk dicapai (output-based
grants) dan dengan memberikan keleluasaan kepada si penerima dalam
hal penggunaan dana anggaran tersebut.13. Kemampuan
(Affordablitiy). Program alokasi anggaran harus sesuai dengan
batasan anggaran yang dimiliki oleh donor. Oleh karena itu
matching-program sebaiknya diakhiri secara jelas.
14. Fokus tunggal. Tiap program alokasi anggaran sebaiknya
berfokus pada satu tujuan tunggal.
15. Akuntabilitas hasil. Pihak pemberi anggaran harus memenuhi
asas-asas akuntabel untuk rancangan dan operasi dari program.
Penerima anggaran juga harus bersifat akuntabel kepada pihak
pemberi dan warga negaranya dalam hal integritas dan hasil
finansial yaitu, perbaikan dalam kinerja pemberian pelayanan. Hak
suara warga engara dan pilihan untuk keluar yang disebutkan dalam
rancangan program dapat membantu terciptanya tujuan akuntabilitas
dari bawah ke atas (bottom-up accountability).
Beberapa kriteria tersebut diatas mungkin berbenturan dengan
kriteria lainnya. Oleh karena itu pihak pemberi anggaran dapat
menentukan prioritas dan berbagai faktor lainnya dalam menentukan
alternatif rancangan (Shah 1994b; Canada 2006).
Untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan terhadap
konstituennya, cenderung diusulkan untuk menyesuaikan mode
pendapatan (kemampuan untuk meningkatkan pendapatan dari sumber
daya yang dimiliki) sedekat mungkin dengan kebutuhan belanja dalam
setiap tingkat pemerintahan. Bagaimanapun juga, pemerintahan dengan
tingkat lebih tinggi harus mengalokasikan akses yang lebih besar
terhadap pendapatan daripada kebutuhan untuk memenuhi kewajiban
pelayanan langsung yang mereka miliki sehingga mereka dapat
menggunakan wewenang belanja melalui alokasi fiskal untuk memenuhi
tujuan efisiensi dan ekuitas nasional dan regional.Enam tujuan luas
dari alokasi fiskal nasional dapat diidentifikasi. Setiap tujuan
ini dapat diaplikasikan dalam derajat berebeda dalam tiap negara;
tiap tujuan memiliki suatu rancangan alokasi fiskal yang spesifik.
Kurangnya perhatian dalam perencanaan rancangan alokasi sampai
penentuan tujuan yang spesifik berdampak pada persepsi negatif dari
pemberian alokasi tersebut (tabel 1.1).Menjembatani Selisih Fiskal
Vertikal
Konsep selisih fiskal vertikal (vertical fiscal gap) dan
ketimpangan fiskal vertikal (vertical fiscal imbalance) telah
banyak disalahgunakan dalam beberapa literatur yang membahas
mengenai desentralisasi fiskal. Suatu selisih fiskal vertikal
diartikan sebagai penurunan tingkat pendapatan yang diakibatkan
oleh ketidaksesuaian antara mode pendapatan dan kebutuhan
pengeluaran, biasanya terjadi pada pemerintahan yang memiliki tata
kelola kurang baik. Suatu pemerintahan nasional biasanya memiliki
pendapatan lebih besar daripada dana yang harus disediakan untuk
membiayai kewajiban pengeluaran langsung dan tidak langsung
pemerintahan tersebut. Pemerintah lokal dan regional biasanya
memiliki pendapatan yang lebih sedikit daripada kewajiban
pengeluaran yang pemerintah tersebut miliki.Empat kondisi yang
mendorong terjadinya selisih fiskal vertikal, yaitu tidak sesuainya
penentuan kewajiban, sentralisasi dari wewenang pajak, munculnya
kebijakan beggar-thy-neighbor atau pencuri dari tetangga (kompetisi
pajak yang sia-sia) yang diterapkan oleh pemerintah subnasional,
dan kurangnya ruang pajak dalam tingkat subnasional mengingat
beratnya hambatan pajak yang dibebankan oleh pemerintah pusat.
Untuk mengatasi selisih fiskal vertikal, sangat penting untuk
mengatasi sumber utama masalah tersebut secara langsung melalui
suatu kombinasi kebijakan misalnya penataan ulang kewajiban yang
dibebankan kepada suatu pemerintah subnasional, desentralisasi atau
keringanan pajak dari pusat dan pembagian berdasarkan pajak (dengan
memperbolehkan pemerintah subnasional untuk membebankan tambahan
biaya pada sebuah pajak yang ditetapkan secara nasional). Hanya
sebagai solusi terakhir yang dapat ditempuh sebaiknya pembagian
pendapatan atau transfer berdasarkan rumusan tertentu yang bersifat
tidak kondisional, kesemua hal tersebut memperlemah akuntabilitas
dari para wajib pajak tingkat lokal, harus dipertimbangkan untuk
berhadapan dengan selisih ini. Proses penetapan pajak melalui
pembagian pajak, sebagaimana yang dijalankan di Cina dan India,
merupakan suatu hal yang sebenarnya tidak dikehendaki karena hal
tersebut menciptakan insentif bagi pemberi ketika mengeluarkan
upaya yang lebih sedikit dalam mengumpulkan pajak yang terbagi-bagi
tersebut daripada jika mereka mengumpulkan pajak yang dibayarkan
secara penuh. Pada negara-negara industri, selisih fiskal selalu
berhadapan dengan desentralisasi pajak dan pembagian pajak. Kanada
dan negara-negara Nordik telah mencapai suatu harmonisasi dalam
sistem pajak pendapatan baik perorangan maupun perusahaan dengan
mengijinkan pemerintah pusat untuk menjalankan suatu bentuk
intervensi dalam hal pajak dan pemerintah subnasional untuk
membebankan biaya tambahan dalam pajak nasional. Di negara
berkembang dan ekonomi transisi, pajak baik dalam bentuk pembagian
pajak dan pembagian pendapatan umum biasanya berhadapan dengan
persoalan selisih fiskal.Persepsi Negatif yang Ditemukan dalam
Keuangan Antar-pemerintah
Persepsi yang terbentuk mengenai keuangan antar-pemerintah
biasanya berupa persepsi negatif. Sebagian besar pegawai di negara
bagian meyakini bahwa memberikan uang dan kekuasaan kepada
pemerintah subnasional adalah bagaikan memberi wiski dan kunci
mobil kepada para remaja. Mereka meyakini bahwa uang yang diberikan
mendorong pemerintah ini untuk terus memuaskan hasrat belanja
mereka, meninggalkan pemerintah pusat untuk menghadapi konsekuensi
atas perilaku belanja pengeluaran mereka yang tidak bertanggung
jawab. Perilaku belanja pegawai pemerintahan di tingkat lokal dan
provinsi di masa lalu juga menunjukkan bahwa grant money does not
buy anything atau uang yang diberikan dalam alokasi anggaran
akhirnya tidak menghasilkan apa-apa, yang diperlakukan selayaknya
hujan yang turun dan dihabiskan dengan hanya sedikit sekali hasil
ditunjukkan dalam perbaikan pelayanan yang diberikan. Warga negara
menganggap pemberian uang dalam transfer fiskal antar pemerintah
sebagai seni ajaib dalam memberikan uang dari satu pemrintah ke
pemerintah lainnya dan kemudian menyaksikan uang tersebut lenyap
ditelan udara.
Persepsi-persepsi ini terbentuk secara baik dalam negara-negara
berkembang dimana fokus utama dalam transfer fiskal adal untu
membagi-bagi jatah. Di negara berkembang (dan belum berkembang),
biasanya terdapat empat tipe utama transfer: Passing the-buck
transfers atau memberikan transfer uang, program ini merupakan
program pembagian pendapatan umum yang melibatkan faktor-faktor
yang memiliki tujuan saling bersilangan. Argentina, Brazil, India,
Filipina dan banyak negara lainnya memiliki dan menjalankan program
transfer jenis ini.
Asking for more valuable grants atau meminta dana yang lebih
berharga, pendanaan ini merupakan alokasi dana yang mendanai
defisit subnasional dalam proses untuk mendorong terciptanya
defisit yang lebih dan lebih tinggi lagi. Cina, Hungaria, dan India
menyediakan alokasi pendaan dalam tipe ini.
Pork Barrel Transfer atau transfer Pork Barrel, pemberian uang
untuk tujuan politis biasa digunakan di Brazil dan Pakistan pada
masa lampau. Praktek ini berjalan dalam bayang-bayang di India dan
negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat.
Command-and-control transfers atau transfer perintah dan
kontrol, merupakan jenis pendanaan dengan ketentuan-ketentuan di
awal. Alokasi dana dalam bentuk ini digunakan untuk mengatur dan
mengintervensi proses pembentukan kebijakan lokal dalam tataran
mikro. Praktek ini secara luas dijalankan di sebagian besar negara
industri dan negara berkembang.
Sejumlah negara, terasuk Cina, India, Malaysia, Pakistan, Afrika
Selatan dan Sri Lanka memiliki sejarah yang menyebutkan terjadinya
alokasi dana defisit untuk memenuhi kesenjangan fiskal pada tingkat
subnasional dengan hasil yang tidak diharapkan sehubungan dengan
terjadinya defisit subnasional. Alokasi dana dalam bentuk ini masih
dipraktekan secara ambigu atau tidak jelas di Cina, Hungaria dan
Afrika Selatan.Menjembatani Pembagian Fiskal Melalui Transfer
Penyamaan FiskalTransfer penyamaan fiskal (fiscal equalization
transfer) disarankan digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan
ekuitas fiskal regional. Transfer-transfer dilakukan berdasarkan
pertimbangan ekonomi dan politik.Disparitas signifikan dalam fiskal
regional dapat menimbulkan perbedaan yang bersifat politis dan
bahkan dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan (Shankar dan
Shah 2003). Ancaman yang dimiliki cukup nyata: sejak tahun 1975
sekitar 40 negara baru dibentuk setelah terjadinya kehancuran dari
konstelasi politik yang ada saat itu. Transfer penyamaan fiskal
dapat mencegah terjadinya ancaman tersebut dan membentuk suatu
perasaan partisipasi politik, sebagaimana diperlihatkan oleh dampak
transfer serupa dalam gerakan separatis di Quebec, Kanada.
Proses pembentukan kebijakan secara desentralisasi berdampak
pada perbedaan keuntungan bersih fiskal (keuntungan yang dihasilkan
dari pengeluaran publik dikurangi hambatan pajak) bagi warga negara
tergantung kepada kapasitaas fiskal yang ada di lingkungan tempat
tinggal mereka. Hal ini berdampak pada alokasi sumber daya baik
dalam ketidaksetaraan fiskal maupun inefisiensi fiskal.
Ketidaksetaraan fiskal terjadi ketika warga negara yang memiliki
pendapatan tertentu diperlakukan secara berbeda tergantung dari
tempat tinggal mereka. Inefisiensi fiskal dalam alokasi sumber daya
merupakan dampak dari masyarakat yang dalam mengambil keputusan
relokasi atau pindah tempat mempertimbangkan pendapatan kotor
(pendapatan pribadi ditambah keuntungan bersih sektor publik
dikurangi biaya kepindahan) di lokasi yang baru; efisiensi fiskal
dibutuhkan untuk mengkoreksi ketidaksetaraan dan inefisiensi fiskal
yang muncul secara alamiah dalam pemerintahan desentralisasi.
Alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal atau
negara bagian dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan dalam
keuntungan bersih fiskal jika transfer yang dilakukan bergantung
kepada kapasitas pajak yang dimiliki oleh suatu negara bagian
bersifat relatif terhadap yang lainnya serta berada dalam posisi
kebutuhan relatif terhadap dan biaya untuk menyediakan pelayanan
publik. Semakin bersifat desentralisasi suatu sistem pajak, semakin
besar kebutuhan akan transfer penyamarataan.Penghapusan dari
keuntungan bersih fiskal mengharuskan adanya suatu program
penyamaan fiskal yang komprehensif yang menyamakan kapasitas fiskal
(kemampuan untuk meningkatkan pendapatan dari basis sendiri dengan
menggunakan tingkat rata-rata pajak nasional) kepada suatu standar
rata-rata nasional dan mnyediakan kompensasi kepada kebutuhan
pengeluaran yang berbeda dan biaya yang berkaitan dengan
ketidakmampuan yang dimiliki dalam anggaran biaya daripada
perbedaan-perbedaan yang memperlihatkan kebijakan yang berbeda.
Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa jika hambatan pajak pada
sektor publik dan keuntungan pelayanan sepenuhnya dikapitalisasi
dalam nilai-nilai properti, kasus transfer penyamaan fiskal akan
semakin lemah ketika masyarakat di negara kaya membayar lebih dari
pelayanan privat dan lebih sedikit untuk pelayanan publik dan
kondisi sebaliknya di negara-negara berkembang. Berdasarkan
pandangan tersebut, penyamaan fiskal merupakan permasalahan yang
bernuansa politis. Pandangan ini telah mendorong mata uang pada
tingkat negara bagian di Amerika Serikat dan menjelaskan alasan
kenapa tidak ditemui penyamaan fiskal federal di negara-negara
bagiant ersebut. Sebaliknya, penyamaan fiskal lokal mengakibatkan
alokasi bantuan yang diberikan sebagian besar masuk ke pemerintah
lokal di Amerika Serikat, khususnya pembiayaan pendidikan (kotak
1.2.)Secara konseptual, kapitalisasi sempurna membutuhkan suatu
area kecil teruka dengan mobilitas yang tidak menggunakan biaya
apapun. Sebagian besar federasi atau negara bagian di negara-negara
besar tidak memenuhi kondisi ini. Hasilnya, kritik terhadap
penyamaan fiskal dengan menggunakan argumen kapitalisasi
hanyamemiliki dukungan empiris yang lemah (Shah 1988a).
Secara prinsipil, harus dibuat sebuah program transfer penyamaan
fiskal yang dirancang secara layak mengkoreksi penyimpangan yang
dapat menimbulkan migrasi atau kepindahan penduduk akibat persoalan
fiskal dengan menyamakan keuntungan bersih fiskal dan buaya untuk
menyediakan pelayanan publik di negara berbeda. Penyamaan
keuntungan bersih fiskal kemudian dapat dianggap sebagai
pengadopsian suatu standar penyamaan (equalization) dan menciptakan
suatu hal yang disebut membiayai transfer kebutuhan penting.
Mengukur Kapasitas Fiskal
Memperkirakan kapasitas fiskal kemampuan unit pemerintahan untuk
meningkatkan pendapatan dari sumber mereka sendiri merupakan hal
yang sulit secara empiris dan konseptual. Dua cara yang paling umum
digunakan untuk melakukan hal tersebut yaitu dengan menggunakan
indikator ekonomi makro dan sistem pajak representatif.Box 1.2
Mendanai Pendidikan di Amerika Serikat.
Amerika Serikat telah menjalankan berbagai pendekatan untuk
mendanai pendidikan. Negara bagian Hawaii, Idaho dan Washington
mendanai pendidikan primer dan sekunder secara penuh.
Delaware dan North Carolina mendanai pendidikan melalui anggaran
buku yang disesuaikan dengan populasi, GDP dan pertumbuhan tingkat
inflasi. Anggaran yang diberikan diambil dengan cara menghitung
jumlah yang sama tiap unit berdasarkan jumlah murid, guru, ruang
kelas, pelajaran, kelas dan faktor-faktor lainnya. Unit-unit ini
dapat distandarisasi melalui berbagai ukuran perbandingan, misalnya
ukuran kelas dan guru: rasio siswa. Berbagai ukuran untuk siswa
dapat digunakan, termasuk pendaftaran, rata-rata kehadiran setiap
hari, pendaftaran per tingkat, tipe-tipe program dan jumlah siswa
dengan kebutuhan khusus.Negara bagian lainnya menggunakan anggaran
penyamarataan, termasuk anggaran yayasan, presentase dana
penyamarataan dan wewenang distrik dalam anggaran
penyamarataan.
Dana yayasan bermacam-macam dan berlawanan dengan kapasitas
fiskal yang dimiliki oleh dewan pimpinan di sekolah. Alokasi dana
anggaran yang dimiliki berdasarkan kepada penerapan pendekatan
sistem pajak representatif terhadap penyamarataan kapasitas fiskal
tiap siswa melampaui distrik-distrik sekolah. Formula yang dapat
digunakan sebagai berikut:Foundation grant = (maximum per student
grant own school district contribution per student based on
mandated minimum tax rate applied to per student tax base) x
enrollmentEmpat puluh dua negara bagian telah mengadopsi variasi
dari pendekatan ini, dengan 22 negara bagian menyebutkan tingkat
pajak minimum yang telah ditentukan. Berbagai ukuran digunakan
untuk menentukan pendaftaran atau proses belajar, termasuk jumlah
siswa yang mengikutinya dalam periode waktu tertentu, rata-rata
kehadiran setiap hari dan rata-rata kehadiran dalam periode waktu
tertentu. Sebagian besar negara bagian (36) menggunakan suatu skema
yang menekankan proses belajar berdasarkan tingkat program yang
diikuti, dan ketidakmampuan yang dimiliki oleh siswa tertentu.Rhode
Island menggunakan dana percentage equalization suatu penyesuaian
dari dana penyamarataan untuk dasar anggaran pengeluaran sekolah
berdasarkan rumus berikut:Dana per siswa = [1-matching rate X (per
capita tax capacity in the district / state average district tax
capacity per capita)] X district spending per capitaDana district
power equalization digunakan di Indiana dan Washington, termasuk
insentif untuk meningkatkan kinerja pajak untuk menyamaratakan dana
tersebut. Rumus yang digunakan adalah:Dana = (per capita average
fiscal capacity per capita fiscal capacity of the district) x
district tax rate.
Berbagai ukuran dari masukan dan hasil menjadi indikator dari
kemampuan warga negara suatu negara bagian untuk menghadapi
hambatan pajak. Diantara ukuran-ukuran tersebut, yaitu:
State gross domestic product (SGDP). GDP negara bagian mewakili
nilai total dari barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara
bagian. Konsep tersebut merupakan suatu panduan yang kurang
sempurna bagi pemerintah negara bagian untuk menaikkan kepada pajak
karena porsi signifikan dari pendapatan dapat jatuh kepada pemilik
faktor-faktoUtara memiliki pendapatan perkapita tertinggi di
Austrlia tetapi diperlakukan sebagai wilayah yuridiksi paling
miskin dalam hubungan fiskal antara pusat dan negara bagian.
State factor income. Merupakan pendapatan yang diperoleh dari
faktor-faktor dalam negara bagian termasuk seluruh pendapatan modal
dan tenaga kerja yang dihasilkan di negara bagian tertentu. Hal ini
menjadikan tidak ada perbedaan antara penghasilan yang diperoleh
dan pendapatan yang disimpan oleh masyarakat. State factor income
accruing to residents only. Ukuran ini mewakili suatu ukuran yang
sangat berguna, negara bagian tertentu memiliki kemampuan untuk
menerapkan pajak pada faktor-faktor pendapatan. State personal
income. Jumlah dari seluruh pendapatan yang diperoleh oleh
masyarakat dalam suatu negara bagian merupakan ukuran yang masuk
akal dari kemampuan negara bagian dalam mengatasi hambatan pajak.
Hal ini merupakan ukuran parsial dan tidak sempurna dari kemampuan
untuk menerapkan hambatan pajak, bagaimanapun juga, dan oleh karena
itu bukan merupakan ukuran yang memuaskan untuk seluruh kapasitas
fiskal.
Personal disposable income. Pendapatan personal yang dapat
dikeluarkan sama dengan pendapatan personal dikurangi pajak
langsung dan tidak langsung ditambah transfer. Konsep ini merupakan
subyek dari batasan yang sama yang mempengaruhi pendapatan
personal.Secara umum, ukuran secara makro tidak menggambarkan
kemampuan pemerintah subnasional untuk meningkatkan pendapatan dari
sumber daya yang mereka miliki. Boadway mengkritisi penggunaan
indikator-indikator makro dalam rumus penyamarataan berkaintan
dengan dasar bahwa suatu rumus makro mengabaikan kenyataan bahwa
inefisiensi dan ketimpangan fiskal merupakan hasil dari pencampuran
pajak yang dipihil oleh pemerintah pada tingkat provinsi (Boadway
2002a, hlm. 12). Pengabaian ini mengakibatkan timbulnya resiko
pelanggaran dari prinsip penyamarataan itu sendiri. Kesulitan utama
yang kedua dalam penggunaan indikator makro adalah ketersediaan
dari data yang akurat pada tingkat subnasional. Data tersebut
tersedia dengan sedikit kemunduran atau jeda dan keakuratan data
tersebut menjadi patut dipertanyakan. Penggunaan data-data ini
dapat menimbulkan kontroversi (lihat Aubut dan Vaillancaourt 2001
untuk ilustrasi kasus di Kanada yang berkaitan dengan hal ini).
Disamping persoalan-persoalan terebut, baik Brazil maupun India
menggunakan indikator makro dalam program pembagian pendapatan di
negara bagian mereka.
Pendekatan sistem pajak representatif menguji kapasitas fiskal
dari suatu negara bagian berdasarkan pendapatan yang dapat
ditingkatkan jika pemerintah memanfaatkan seluruh sumber daya
standar dalam intensitas penggunaan rata-rata seluruh nasional.
Memperkirakan kebijakan penyamarataan menggunakan sistem pajak
representatif mengharuskan tersedianya informasi dalam hal basis
pajak dan pendapatan pajak bagi tiap negara bagian. Kapasitas
fiskal dari negara bagian yang tidak memiliki informasi tersebut
berdampak pada norma median, mean dan lainnya. Dengan menggunakan
mean atau rata-rata seluruh negara bagian sebagai standar,
kebijakan penyamarataan pada negara bagian untuk sumber pendapatan
ditentukan oleh rumus: (hlm.22)PENJELASAN RUMUS
Jumlah keseluruhan dari nilai-nilai ini mengindikasikan apakan
suatu negara bagian menerima kebijakan positif ata negatif dari
sumber pembagian pendapatan antar-negara bagian. Karena data yang
terdapat dalam dasar pajak utama dan pengumpulan pajak mengharuskan
implementasi dari sistem pajak representatif biasanya dikeluarkan
secara berkala oleh pemerintahan dalam berbagai tingkat, sistem
pajak representatif tidak menyebutkan ketentuan mengenai data baru
dan dapat diimplementasikan secara cepat di negara-negara yang
telah melakukan kewajiban desentralisasi pajak ke tingkat
subnasional, sebagaimana negara-negara ekonomi transisi juga telah
melakukan hal serupa. Tentu saja, mengimplementasikan sistem
tersebut tidak akan efektif di negara dengan desentralisasi pajak
terbatas (dengan kesenjangan fiskal vertikal sangat tinggi) atau
negara yang memiliki administrasi pajak yang buruk.
Mengukur Kebutuhan Pengeluaran
Fenomena penyetaraan fiskal berkaitan dengan penghapusan
keuntungan fiskal yang berbeda-beda dalam tiap negara bagian yang
memberikan ruang kepada perpindahan atau migrasi yang ditimbulkan
oleh alasan yang berkaitan dengan fiskal. Perbedaan dalam
keuntungan bersih fiskal tersebut dapat timnbul sebagai dampak dari
desentralisasi kebijakan dan anggaran pengeluaran publik. Perbedaan
dalam komposisi demografis dari populasi di tingkat yuridiksi akan
berdampak pada perbedaan kebutuhan dalam pelayanan publik yang
ter-desentralisasi, misalnya pendidikan, kesehatan dan
kesejahteraan sosial. Perbedaan dalam transisi tingkat usia akan
mempengaruhi kebutuhan kan sekolah, rumah sakit dan fasilitas
rekreasi. Perbedaan dalam kondisi tidak menyenangkan seperti
kemiskinan dan wabah penyakit dapat mempengaruhi tingkat kebutuhan
pendidikan, pelatihan, kesehatan, pelayanan sosial dan transfer
pembayaran (tabel 1.3). yuridiksi dengan faktor kebutuhan yang
lebih tinggi akan memiliki kebutuhan pendapatan yang lebih besar
untuk menyediakan tingkat perbandingan pelayanan publik dalam
tingkat perbandingan pajak. Perbedaan kebutuhan ini tampaknya dapat
menyebabkan variasi substansial melewati tingkat yuridiksi dan
kombinasi barang publik yang disediakan, akan berdampak pada
keuntungan bersih fiskal yang berbeda. Suatu bentuk kasus dominan
dalam penyamarataan dapat dibentuk untuk tujuan efisiansi dan
ekuitas untuk mengkompensasikan perbedaan kebutuhan yang
mengakibatkan perbedaan keuntungan bersih fiskal.
Studi federalisme fiskal menganggap perbedaan biaya secara
sinonim dengan perbedaan kebutuhan, tetapi beberapa perbedaan biaya
dapat timbul akibat pertimbangan pemerintahan subnasional dalam
proses pembentukan kebijakan daripada perbedaan kebutuhan tersebut.
Boadway (2004) berpendapat bahwa bahkan untuk kerugian biaya
alamiah, misalnya perbedaan antara wilayah kota dan desa,
keuntungan ekuitas dari provisi yang lebih setara harus
dipertimbangkan selain efisiensi biaya. Jika hal tersebut ternyata
membutuhkan biaya lebih banyak untuk memberikan pelayanan publik di
wilayah pedesaan daripada perkotaan, ahirnya menjadi tidak efisien
untuk program penyamarataan untuk menetralkan perbedaan biaya
tersebut. Bahkan di suatu negara kesatuan, tingkat pelayanan publik
di daerah terpencil, pedesaan atau pegunungan biasanya lebih rendah
daripada di wilayah perkotaan yang lebih padat penduduk. Dibawah
suatu sistem desentralisasi fiskal, sebuah pilihan kebijakan harus
dibuat sesuai standar minimum tetapi tidak ada justifikasi atau
pembenaran untuk menyediakan tingkat pelayanan yang sama di wilayah
perkotaan dan pedesaan, sebagaimana program penyerataan fiskal yang
diberlakukan di Australia. Di sisi lain, sebagaimana diusulkan oleh
Boadway, seseorang dapat membagi lokasi di seluruh wilayah
berdasarkan biaya dan menyamakan dengan wilayah lain dengan tingkat
strata yang sebanding. Dana yang disamakan tersebut sebaiknya
memenuhi secara parsial ketidakmampuan alamiah, mengesampingkan
perbedaan biaya yang merefleksikan pengambilan keputusan yang penuh
pertimbangan atau perbedaan dalam efisiensi dimana sumber daya
digunakan.
Pada prakteknya, kebetuhan untuk pengeluaran lebih sulit untuk
didefinisikan dan disimpulkan daripada kapasitas fiskal. Kesulitan
tersebut termasuk dalam hal mendefinisikan standar penyamarataan;
memahami perbedaan-perbedaan dalam hal demografi, area pelayanan,
populasi, kebutuhan lokal dan kebijakan; serta memahami perilaku
strategis dari negara bagian yang menerima transfer fiskal. Selain
kesulitan-kesulitan yang luar biasa ini, berbagai usaha telah
dilakukan untuk mengukur kebutuhan pengeluaran. Pendekatan tersebut
secara luas dapat dikategorikan menjadi tiga kategori utama:
penentuan ad hoc dari kebutuhan pengeluaran, sistem pengeluaran
representatif menggunakan metode imputation langsung dan sistem
pengeluaran representatif berdasarkan teori.penentuan ad hoc dari
kebutuhan pengeluaran menggunakan pengukuran sederhana dari
kebutuhan pengeluaran dalam transfer tujuan-umum. Penggunaan dan
pertimbangan terhadap faktor-faktor ini ditentukan secara acak.
Jerman menggunakan ukuran populasi dan penyesuaian tingkat
kepadatan populasi, Cina menggunakan sejumlah aparat publik dan
Indina menggunakan ukuran dari tingkat keterbelakangan
pertumbuhan.
Provinsi-provinsi di Kanada menggunakan ukuran sederhana dari
kebutuhan pengeluaran dalam transfer umum kepada wilayah
administratif di perkotaan. Hal ini mencakup ukuran populasi,
kepadatan populasi, faktor pertumbuhan populasi, panjang ruas
jalan, jumlah unit perumahan, faktor-faktor lokasi (misalnya lokasi
bagian utara), faktor urbanisasi (terutama populasi perkotaan dan
kelas-kelas masyarakat di desa/kota) dan bantuan sosial dalam hal
pembayaran (lihat Shah 1994b). Hal yang paling canggih dari
pendekatan-pendekatan ini adalah salah satunya yang digunakan oleh
Saskatchewan dimana standar pengeluaran masyarakat di wilayah
perkotaan dari suatu kelas di perkotaan diasumsikan menjadi sebuah
fungsi dari populasi total kelas terebut. Analisa regresi digunakan
untuk menarik standar kelolosan tabel pengeluaran per kapita dari
pemerintah perkotaan oleh kelas populasi.Sebuah contoh menarik dari
penggunaan pendekatan ini yaitu pengaplikasian di Afrika Selatan
dalam transfer pembagian yang adil terhadap provinsi-provinsi
disana (South Africa 2006). Rumus pembagian yang adil tersebut
dapat diaplikasikan untuk fokus 2006-08 dalam hampir seluruh
faktor-faktor kebutuhan dengan hanya 1 persen perhatian diberikan
kepada kebutuhan negatif (per kapita GDP). Rumus tersebut
menggunakan pembagian sebagai berikut: Pembagian dasar (sebesar 14
persen) diambil dari pembagian tiap provinsi dari seluruh populasi
nasional.
Pembagian untuk pendidikan (51 persen) berdasarkan ukuran
poplasi usia sekolah (5 7 tahun) dan jumlah rata-rata pelajar
(tingkat R 12) yang menjalani pendidikan di sekolah dasar negeri
dalam kurun waktu tiga tahun.
Pembagian untuk kesehatan (26 persen) berdasarkan proporsi dari
populasi yang memiliki atau tidak memiliki akses terhadap bantuan
medis.
Komponen institusional (5 persen) dibagi secara merata diantara
tiap provinsi.
Komponen kemiskinan (3 persen) berdasarkan tingkat kemiskinan
yang meluas.
Komponen hasil perekonomian (1 persen) berfasarkan data GDP dari
tiap wilayah.
Sistem pengeluaran representatif dengan metode pengurangan
langsung berusaha untuk menciptakan suatu sistem paralel terhadap
sistem pajak representatif di sisi pengeluaran. Hal ini dilakukan
dengan membagi pengeluaran subnasional ke dalam berbagai
fungsi,menentukan total pengeluaran yang dihasilkan oleh tiap
yuridiksi untuk tiap fungsi tersebut, mengidentifikasi faktor
biaya/kebutuhan relatif, menentukan tekanan relatif menggunakan
metode pengurangan langsung atau analisa regresi, dan
mengalokasikan seluruh pengeluaran dari seluruh yuridiksi dalam
tiap fungsi (lihat tabel 1.3 untuk kompilasi dari faktor kebutuhan
yang digunakan dalam rumus dana yang dialokasikan di negara-negara
industri).
Kelebihan dari pendekatan ini adalah bahwa pendekatan ini
mencegah kebutuhan dari faktor perhitungan yang sangat terperinci
dan asumsi-asumsi untuk mengukur provisi pelayanan dalam tingkat
yang sudah ditentukan. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan
jumlah aktual pengeluaran total sebagai dasar dari
indikator-indikator yang sudah ditentukan, termasuk batasan
kebutuhan jika diinginkan. Kelemahan dari pendekatan ini adalah
pendekatan ini tidak secara signifikan mengesampingkan pengeluaran
yang disebabkan oleh provinsi yang melebihi konsep tingkat
pelayanan publik yang masuk akal. Bagaimanapun juga, pendekatan
tersebut dapat disesuaikan untuk mengesampingkan beberapa
kelebihan-kelebihan biaya yang ditemukan dari jumlah total seluruh
pengeluaran (misalnya, standar emas untuk beberapa pelayanan atau
keuntungan yang relatif tidak dapat diupayakan oleh beberapa negara
kaya) yang berkaitan dengan kebutuhan mana yang akan
dialokasikan.Suatu variasi mutakhir dari metodologi ini digunakan
oleh Commonwealth Grants Comission of Australia yang mendefinisikan
pengeluaran sebgai biaya dari menyediakan tingkat layanan rata-rata
untuk program campuran pusat-lokal yang sedang berjalan. Kebutuhan
pengeluaran relatif ditentukan secara empiris menggunakan metode
pengurangan langsung untuk 41 pengeluaran lokal negara bagian.
Contoh hipotetikal berikut mengilustrasikan penanganan anggaran
pengeluaran kesejahteraan menggunakan suatu pendekatan kasar atau
mentah yang sama sebagaimana yang digunakan oleh Commonwealth
Grants Comission untuk menentukan kebutuhan pengeluaran menggunakan
suatu sistem pengeluaran representatif.TABEL 1.3
Asumsikan terdapat 10 negara di Grantland ynag memiliki biaya
unit kesejahteraan yang sama untuk seluruh Negara bagian dan
kebutuhan untuk kesejahteraan tersebut berbeda berdaarkan dari
presentase populasi usia kerja yang tidak bekerja, peresentasi dari
populasi yang bukan usia kerja, dan presentase dari keluarga dengan
orang tua tungal. Komisi anggaran independen memberikan 40% alokasi
untuk presentase populasi usia kerja yang tidak bekerja, 35%
alokasi untuk presentase populasi yang bukan usia kerja dan 25%
alokasi untuk presentase populasi dengan orang tua tunggal.
Asumsikan bahwa pengeluaran dari seluruh Negara bagian untuk
kesejahteraan berjumlah $5 juta dan bahwa akun A Negara bagian
utnuk 4,8 persen dari jumlah 10-negara bagian untuk faktor pertama,
3,0 persen untuk total faktor kedua dan 2,2% untuk total faktor
ketiga. Estimasi keutuhan Negara bagian A untuk pengeluaran
kesejahteraan tingkat standar akan sama dengan:$5 juta X (0,048 X
0,40) (0,03 X 0,35) + (0,022 X 0,25) = $176 juta,
atau 3,2 persen dari seluruh pengeluaran Negara bagian.
Shah (1994a) menyediakan aplikasi pendekatan ini menggunakan
fungsi pengeluaran lokal-provinsial untuk Kanada yang menggunakan
analisa kuantitatif dalam memilih dan menentukan alokasi untuk
faktor-faktor dalam fungsi pengeluaran yang berbeda (tabel
1.4).
Pendekatan ini sangat subjektif dan oleh karena itu potensial
untuk menimbulkan kontroversial. Pengalaman Australia baru-baru ini
secara samar menjelaskan permasalahan yang timbul jika pendekatan
tersebut dipraktekan, sebagaimana didiskusikan dalam bagian
selanjutnya. Beberapa tanggapan dan subjektifitas dapat dihilangkan
dengan menggunakan analisa kuantitatif dalam memilih faktor dan
menentukan alokasi, sebagaimana disebutkan oleh Shah (1994a).Sistem
pengemuaran representatif berdasarkan teori menyediakan suatu jalan
untuk perbaikan melebihi sistem pengeluaran representatif. Sistem
ini emnggunakan kerangka konseptuan yang memperlihatkan suatu
konsep yang didefinisikan secara layak dari kebutuhan fiskal dan
fungsi pengeluaran yang dispesifikasikan, perkiraan menggunakan
pendekatan objektif yang telah disesuaikan, penyetaraan pemberian
dari kategori pengeluaran i sama dengan pengeluaran potensial per
kapita Negara bagian A untuk kategori i berdasarkan faktor
kebutuhan sendiri jika hal tersebut memiliki rata-rata kapasitas
fiskal Negara dikurangi potensi pengeluaran per kapita Negara
bagian dari Negara bagian A dari kategori pengeluaran i jika
memiliki faktor kebutuhan rata-rata nasional dan rata-rata
kapasitas fiskal nasional.Pendekatan ini bahkan lebih sulit untuk
diimplementasikan daripada pendekatan yang belum disempurnakan,
tetapi memiliki keuntungan atas obyektifitas dan memungkinkan
analis untu mengambil ukuran berdasarkan perliaku aktual yang
diamati daripada pemberian nilai ad hoc. Alokasi relatif yang
ditujukan kepada faktor kebutuhan yang berbeda dan dampaknya dalam
alokasi dana anggaran ditentukan oleh analisa ekonometri. Lebih
lanjut lagi, pendekatan ini membutuhkan baik cadangan keseluruhan
dan alokasi anggaran penyetaraan kebutuhan fiskal dari seluruh unit
penerima. Metode ini membutuhkan proses pemilihan determinan untuk
tiap kategori pelayanan termasuk kapasitas fiskal yang relevan dan
variabel kebutuhan pelayanan publik. Sebuah hasil regresi yang
layak mengharuskan adanya perkiraan kuantitatif dari pengaruh yang
dimiliki tiap faktor dalam menentukan tingkat pengeluaran dari
sebuah kategori layanan publik. Informasi ini dapat dianalisa untuk
menentukan Negara bagian mana yang memiliki pengeluaran jika
memiliki rata-rata kapasitas fiskal nasional tetapi faktor
kebutuhan aktual. Jumlah total yang diperoleh dari dua kondisi
berbeda dalam kategori pengeluaran keseluruhan menentukan apakah
Negara bagian memiliki rata-rata diatas atau tidak (jika jumlahnya
positif) atau di bawah rata-rata (jika jumlahnya negative)
kebutuhan (lihat Shah 1996 untuk aplikasi pendekatan ini di
Kanada).Rumus untuk pemberian penyetaraan berdasarkan klasifikasi
pengeluaran i untuk Negara bagian x dapat disebutkan sebagai
berikut:
RUMUS
Dimana EE merupakan pemberian penyetaraan untuk klasifikasi
pengeluaran i untuk Negara bagian x, POPx merupakan populasi Negara
bagian x, PCSEx merupakan pengeluaran yang distandarisasi per
kapita oleh Negara bagian x dalam klasifikasi pendapatan i (atau
jumlah yang diperkirakan Negara bagian akan belanjakan untuk
memenuhi kebutuhan aktual jika hal tersebut memiliki kapasitas
fiskal rata-rata nasional), dan PCSEina merupakan rata-rata
nasional per kapita yang disesuaikan dengan standar pengeluaran
untuk klasifikasi i. Hal ini merupakan pengeluaran yang
diperkirakan untuk seluruh Negara bagian, berdasarkan nilai
rata-rata nasional untuk kebutuhan dan kapasitas fiskal. Pemberian
penyetaraan tersebut untuk klasifikasi pengeluaran tertentu dapat
bernilai positif, negative atau zero (netral). Total dari pemberian
ini dalam keseluruhan kategori pengeluaran dipertimbangkan untuk
penyetaraan.Sebuah sistem penyetaraan yang komprehensif menentukan
pemberian Negara bagian secara keseluruhan dengan mempertimbangkan
pemberian terpisah dari sistem pajak representatif dan sistem
pengeluaran representatif. Hanya Negara bagian dengan nilai
pemberian bersih positif yang berhak untuk memperoleh transfer dari
seluruh atau beberapa bagian dari jumlah keseluruhan dengan bagian
yang ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan ketersediaan
dana.
Hambatan Praktis dalam Menyamakan Kebutuhan Pengeluaran: Kasus
Australia.
Commonwealth Grants Comission of Australia menemukan bahwa
sistem pengeluaran representatif yang didasarkan kepada teori
ternyata sulit untuk diimplementasikan. Sistem tersebut akhirnya
dipilih sebagai sebuah pilihan sistem pengeluaran representatif
menggunakan metode pengurangan langsung yang secara sederhana
menyamakan apa yang dibelanjakan oleh tiap negara bagian. Sistem
Australia tersebut berusahal mencari perbandingan absolut untuk
seluruh 41 pelayanan lokal daripada hanya sebagai suatu pemberian
hak (beberapa pihak akan mempertanyakan apakah hal ini
perlu).Pendekatan Australia tersebut menimbulkan beberapa
pertanyaan. Apakah pemberian akses yang sama untuk seluruh
pelayanan di daerah terpencil betul-betul diinginkan? Jika sebuah
negara kaya memustukan untuk membeli limosin untuk kendaraan resmi
atau meningkatkan pembayaran kesejahteraan kepada populasi
aborigin, kenapa pembayaran penyamarataan kepada negara bagian yang
lebih miskin justru meningkat? Pendekatan tersebut mengalihkan
kemampuan negara bagian untuk menunjukkan bahwa mereka membutuhkan
lebih untuk melakukan kuran ketika rumus penyetaraan alokasi dana
memberikan kapasitas pembiayaan pengeluaran lebih tinggi dan
menekan penghematan biaya dalam memberikan pelayanan yang sudah
ditingkatkan. Sistem tersebut menghasilkan beberapa perilaku buruk,
termasuk terjadinya penggunaan beberapa pelayanan oleh
kelompok-kelompok tertentu, pengeluaran pajak oleh negara untuk
menarik modal dan tenaga kerja, dan asumsi negara atas
kewajiban-kewajiban kontingen dan non-kontingen (contingent and
noncontingent liabilities).Sebagai tambahan dalam persoalan
konseptual, program yang dijalankan di Australia tersebut memiliki
kesalahan fatal dalam persoalan pengukuran. Determinan dari
kebutuhan pengeluaran untuk beberapa kategori pengeluaran yang
berbeda akhirnya jatuh dalam penilaian yang meluas. Prosedur
arbitrary digunakan untuk memperoleh faktor-faktor penting dan
mengkombinasikan berbagai faktor ke dalam bentuk fungsional.
Ketidakmampuan negara bagian yang terdiri dari berbagai faktor
semakin dilipatgandakan. Untuk faktor-faktor yang sangat
berhubungan, ketidakmampuan tersebut terus meningkat melalui
perhitungan dan perkalian. Pengalaman atau kasus Australia tersebut
menekankan kesulitan praktis berhubungan dengan pengimplementasian
kompensasi kebutuhan fiskal sebagai bagian dari pendekatan
penyamaan fiskal secara komprehensif (lihat Shah 2004).Kesimpulan
Berdasarkan Penerapan Penyetaraan Kebutuhan FiskalPenyetaraan
kapasitas fiskal merupakan hal yang cukup jelas dan mudah
dimengerti (dengan beberapa kesulitan) untuk diimplementasikan
ketika kebijakan (politik) dibuat sesuai standar penyetaraan.
Penyetaraan kebutuhan fiskal merupakan suatu hal yang rumit dan
merupakan proporsi yang berprotensi kontroversial karena jika
melihat asal muasalnya, hal ini membutuhkan pengambilan keputusan
subjektif dan penggunaan metode analitis yang tepat. Sebuah
pendekatan analisis seperti analisa regresi menggunakan data
historis tidak cukup ketika struktur yang tidak tampak menjadi
subyek perubahan teknologi dan pertimbangan dinamis lainnya.
Perhatian yang besar dibutuhkan untuk menentukan determinan dari
tiap pelayanan.Commonwealth Grants Comission of Australia membuat
perhitungan-perhitungan ini menggunakan penilaian yang cukup luas
dan contoh-contoh pelayanan. Dengan satu perkecualan dari Wilayah
Utara, yang memiliki populasi aborigin cukup luas, terdapat sedikit
variasi antar-negara bagian berkaitan dengan kebutuhan pengeluaran
negara bagian Australia. Alokasi dana khusus untuk Wilayah Utara
akan menyederhanakan program Australia sementara tetap mencapai
tujuan penyetaraan tersebut.Sangat sedikit negara yang memilih
program komprehensif dari penyetaraan fiskal. Sebaliknya, hanya
sedikit negara industrial menggunakan program penyetaraan kapasitas
fiskal baik di negara federal (Kanada, Swiss) dan tingkat lokal
negara bagian (Kanada, Denmark, Swedia, Swiss). Kompensasi
kebutuhan fiskal merupakan hal yang penting tetapi untuk alasan
kemudahan dan objektivitas, selain mengimplementasikan pendekatan
penyetaraan kebutuhan fiskal sebagai bagian dari program
penyetaraan fiskal, akan lebih baik mencapai kompensasi kebutuhan
fiskal dalam suatu pelayanan service by service melalui alokasi
dana standar minimal ukuran standar nasional. Afrika Selatan tidak
menggunakan transfer berdasarkan ouput-based, sebaliknya memberikan
kompensasi untuk kebutuhan fiskal dalam suatu basis
service-by-service dalam menentukan jatah tiap provinsi untuk
alokasi dana dalam bentuk tujuan-umum dari pemerintah pusat kepada
pemerintah provinsi.Perhatian yang Sering Muncul dalam Merancang
Penyetaraan Transfer
Perhatian atau permasalahan yang seringkali muncul sehubungan
dengan standar penyetaraan, menentukan apakah memasukkan atau tidak
memasukkan provisi pajak, memastikan stabilitas dan menerapkan
perilaku strategis untuk menentukan transfer dalam tingkat yang
lebih tinggi. Menyamakan keuntungan bersih dari fiskal membutuhkan
sebuah standar yang tepat penyetaraan suatu tingkat dimana negara
bagian ditingkatkan untuk menyediakan keuntungan bersih pelayanan
publik per rumah tangga yang yang dapat dibandingkan dengan negara
lain. Secara sederhana menggunakan baik rata-rata atau nilai tengah
dari unit pemerintah yang digunakan sebagai standar. Nilai
rata-rata menghadirkan perwakilan yang cukup baik dari data yang
ada selama tidak ada penyimpangan dalam nilai rata-rata tersebut.
Jika nilai contoh memiliki suatu cakupan tertentu, nilai tengah,
atau rata-rata setelah mengurangi penyimpangan, menyediakan
representase dari sampel. Rata-rata tersebut dipilih untuk nilai
tengah, bagaimanapun juga, untuk menghapuskan komputasi.Sebuah
program penyetaraan fiskal ideal memiliki kemampuan self-financing
atau mampu membiayai anggarannya sendiri. Anggota pemerintahan
diperkiran terhadap pemberian positif dan negaif yang berjumlah
total zero atau benar benar nol dengan pemerintah pusat berperean
sebagai perantara (sistem ini digunakan di Jerman). Jika sebuah
sumber penyetaraan antar-negara mencipakan kesulitan administratif,
program penyetaraan (ekualisasi) dapa dibiayai melalui pendapatan
umum pusat, sebagaimana diterapkan di Kanada, diambil sebagai
bagian dari penyeteraan yang diterima oleh pemerintah.
Terdapat kesepakatan umum di dalam sumber-sumber akademis bahwa
suatu sistem penyetaraan sebaiknya memungkinkan pemerintah untuk
menyediakan sebuah paket standar mengenai pelayanan public jika
pemerintah menerapkan suatu standar pajak dalam berdasarkan
penggunaannya. Pemerintah pusat ataupun warga negaranya sebaiknya,
bagaimanapun juga, diijinkan untuk mengganti tarif pajak yang lebih
rendah untuk pelayanan yang lebih rendah pula. Dalam kasus
demikian, pembayaran dari penyetaraan sebaiknya dalam bentuk
alokasi umum, yang hanya berdampak pada pendapatan. Wilayah
pelayanan dimana terdapat alasan yang cukup untuk menetukan standar
minimum nasional lebih baik diatasi oleh alokasi kondisional
berdasarkan hasil dan program pembagan biaya. Dengan meningkatkan
kapasitas fiscal Negara bagian, alokasi penyetaraan unconditional
memungkinkan Negara bagian yang lebih miskin untuk berpartisipasi
dalam program pembagian biaya secara lebih mudah.
Memasukkan upaya pajak ke dalam rumus untuk menentukan
penyetaraan termask membuat pemberian penyetaraan tersebut sebagai
suatu fungsi dari rasio pengumpulan pajak actual terhadap dasar
yang digunakan di suatu Negara. Negara potensial non-resipien dapat
berharap untuk melihat fator tersebut dimasukkan ke dalam program
untuk menghindari Negara bagian dengan defisiensi fiskal ada di
dalam suatu wilayah pembayaran pengumpulan penyetaraan bahan jika
mereka tidak memungut pajak di suatu area. Negara resipien
potensial dapat berahrap untuk melihat upaya paja dimasukkan karena
tanpa hl ersebu, upaya pajak ekstra dalam bagian pajak mereka akan
menjadi tidak produktif dibandingkan dengan sebuah negaa lain yang
sejahtera.
Beberapa permasalahan yang timbul seiring dengan memasukan upaya
pajak ke dalam program adalah:
Penambahan upaya pajak akan mengaibatkan program untuk menjauhi
kondisi alamiahnya. suatu Negara sebaiknya bebas dari alokasi dana
substitusi untuk pendapatan dari sumber daya milik sendiri.
Jika suatu Negara meningkatkan pajak ntuk menyediakan
serangkaian pelayanan yang lebih mahal daripada standar biasanya,
Negara bagian tersebut sebaiknya tidak menerima penyetaraan untuk
hal tersebut, jadi Negara bagian lain tidak perlu membayar sebagian
besar biaya jika suatu Negara memutuskan untuk mengecat
jalanan.
Memasukkan upaya pajak mengikat pemerintah pusat kepada filosofi
pengeluaran dari beberapa Negara bagian.
Beberapa Negara bagian tidak memiliki dasar pajak di seluruh
aspek.
Menambahkan upaya paja dapat mendorong penerapan strategi oleh
suatu Negara bagian.
Dalam pandangan dari kemampuan berbeda tiap Negara bagian untuk
mengekspor pajak, penguuran upaya pajak akan menjadi mentah.
Memasukkan uaya pajak dapat menghasilkan penambahan pajak di
Negara-negara misin.
Dalam pandangan beberapa pandangan tersebu, termasuk upaya pajak
tidak akan memperbaiki suatu program pembayaran penyetaraan.
Jika penyetaraan pembayaran didasarkan pada ukuran relatif
kapasitas fiscal, mreka sebaiknya memiliki dampak stabilisasi dalam
hal pendapatan Negara bagian. Jika tingkatan pembayaran akan
bergerak dalam arah berlawanan dari kapasitas Negara bagian untuk
meningkatan pendapatan sendiri, stablisisasi maksimum dari
pendapatan lokal Negara bagian akan terjadi ketika pembayaran
didasarkan kepada seluruh sumber pendapatan, suatu standar
rata-rata nasuonal penyetaraan digunakan, siklus fluktuasi di
ekonomi tingkat provinsi kecil dan jeda waktu dalam menghitung
alokasi dana relative singkat. Ketika terdapat komponen besar dalam
jumlah dasar, misalnya pendapatan sumber daya alam, menjadi beruba,
efek destabilisasi aan besar. Dalam kasus seperti ini, beberapa
ruus rata2 yang lebih singkat sebaiknya digunakan untuk
menghilangkan hambatan yang berhubungan dengan alokasi anggaran
tingkat provinsi yang menghadapi ketidakpastian.
Strategi mengacu epada tindakan pemerintah Negara bagian /
provinsi dapat diambil untuk mempengaruhi tingkat pembayaran yang
mereka terima. Suatu program yang mendorong Negara untu menerapkan
strategi ini sangat tidak diharapkan, karena secara umum pembayaran
tambahan yang diterima mungkin tidak berhubungan dengan disparitas
/ perbedaan actual. Contohnya, suatu program yang menerapan upaya
berat di mendorong Negara untuk meningkatkan pemberian mereka
dengan mengenakan pajak berat di wilayah tersebut dimana mereka
memiliki suatu dasar pajak dibawah rata-rata nasonal. Masalah ini
tidak lebih serius pada prakteknya dibandingkan yang diarapan oleh
masyarakat karena ruang untuk penerapan tambahan pajak dari sumber
dimana tidak dijalankan oleh Negara miskin potensial dibatasi
secara ketat.
Refleksi dari Perbandingan Pratek Transfer Penyetaraan
Fiskal
Suatu jumlah kecil penambahan Negara industry dan ekonomi
transisi telah memperkenalkan program penyetaraan pajak.
Negara-negara tersebut termasuk Australia, Kanada, Cina, Denmark,
Jerman, Indonesia, Latvia, Lithuania, Polandia, Federasi Rusia,
Swedia, Swiss dan Ukraina. Seluruh program penyetaraan
mempertimbangkan ekuitas antar-yuridiksi atau ekuitas fiscal
horizontal, bukan ekuitas antar-personal (vertical). Tingkatan
pendanaan dan pengurusan oleh pemerintah yang menerapkan program
penyetaran ditentukan baik oleh konstitusi (sebagaimana di Kanada,
Jerman dan Swiss) ataupun oleh dewan legislative (sebagaimana
terjadi di Australia) (table 1.5 beserta penjelasan tabel).
Menetapkan Standar Minimum Nasional
Menetapkan standar minimum nasinal dalam pelayanan
lokal-regional dapat menjadi penting karena 3 alasan. Pertama,
terdapat keuntungan untuk Negara sebagai suatu kesatuan dari
standar tersebu, yang berkontribusi kepada aliran bebas produk,
jasa, tenaga kerja dan modal; mengurangi kompetisi pengeluaran
tingkat yuridksi yang sia-sia; dan memperaiki upaya dari
perdagangan pasar internal. Kedua, standar ini memenuhi tujuan
ekuitas nasional. Banak pelayanan publik diediakan di tingkat
subnasional, misalnya pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan
sosial di distribusikan kembali dalam distribusi yang intens dan
memenuhi kebutuhan penduduk. Dalam suatu sistem federal, provisi
dalam tingat yang lebih rendah dalam pelayanan-pelayanan tersebut
diharapkan untuk efisiensi, penyesuaian pilihan dan akuntabilitas
menciptakan kesulitan untuk memenuhi tujuan ekuitas federal.
Mobilitas factor dan kompetisi pajak menciptakan insentif yang
dominan untuk pemerintah tingkat lebih rendah untuk tidak
menyediakan peayanan tersebut dan membatasi akses dalam sebagian
besar kebutuhan dijustifikasi oleh kelemahan-kelemahan yang lebih
besar terhadap penyakit dan resiko potensial yang lebih besar untuk
pemangkasan biaya. Insentif-insentif demikian dapat dikurangi
dengan alokasi dana unconditional non-matching, dimana kondisi
tersebut menggambarkan efisiensi nasional dan perhatian teradap
ekuitas dan terdapat pula suatu pinalti finansial berkaitan dengan
kegagalan untuk bergabung dengan kondisi lain yang ada.
Kondisi-kondisi tidak diterapkan dalam penggunaan alokasi dana
anggaran secara spesifik, dimana kondisi tersebut tidak digunakan
dalam tujuan spesifik penggunaan dana anggaran tetapi dalam upaya
memperoleh standar ualitas, akses dan tingkat pelayanan. Alokasi
dana anggaran berdasarkan hasil tidak mempengaruhi insentif
pemerintah lokal untuk efisiensi biaya tetapi mereka mendorong
penggabungan secaara tujuan spesifik nasional untuk akses dan
tingkat pelayanan. Transfer kondisional berdasarkan output untuk
kasus nonmatching (tidak sesuai) dapat menciptaan insentif untuk
pendekatan yang inovatif dan kompetitif untuk meningkatkan
pemberian pelayanan. Alokasi anggaran berdasarkan input gagal untuk
menciptakan lingkungan yang akuntabilitas.
Dengan sedikit perkecualian, dicatat di bagian bawah, baik
Negara industrial maupun berkembang secara tipikal tidak
menggunakan transfer output-based unuk kebutuhan kompensasi fiskal
di anggaran sektoral. Bagaimanapun juga, Negara industrial tetap
mempertahankan kesederhanaan dalam rancangan anggaran sektoral
kondisional input-based, menggunakan faktor demografi relatif.
Sebaliknya, Negara berkembang memilih rumus yang lebih rumit,
menggunakan penerapan teknik kuantitatif (tabel 1.6).Suatu
ilustrasi yang bagus dari sistem anggaran output-based yang
sederhana namun efektif yaitu program Canadian Health Transfer atau
Transfer Kesehatan Kanada dari pemerintah federal. Program ini
memungkinkan provinsi-provinsi di Kanada untuk memastikan akses
universal terhadap pelayanan kesehatan berkualitas tinggi kepada
seluruh penduduk tanpa mempermasalahkan pendapatan ataupun tempat
tinggal mereka.Dibawah program ini pemerintah federal menyediakan
transfer per kapita untuk kesehatan kepada provinsi-provinsi dengan
tingkat pertumbuhan transfer dihubungkan ke tingkat pertumbuhan
GDP. Tidak ada kondisi yang ditekankan dalam pembelanjaan tetapi
penekanan diberikan terhadap kondisi akses terhadap pelayanan
kesehatan. Sebagai bagian dari perjanjian untuk menerima transfer
dari pemerintah federal, provinsi-provinsi tersebut diharuskan
untuk memenuhi lima kondisi yang berhubungan dengan akses
tersebut:
1. Universalitas: seluruh penduduk menikmati jangkauan pelayanan
yang sama.2. Portabilitas: Penduduk yang pindah ke provinsi lain
tetap melanjutkan pelayanan kesehatan di provinsi asal selama masa
transisi. Penduduk dengan status residen dan non-residen memiliki
hak yang sama terhadap akses tersebut.
3. Jaminan Publik dengan Provisi Publik / Privat: Provinsi
menyetujui untuk menyediakan jaminan universal kepada semuanya.
Baik penyedia publik maupun privat (swasta) diberikan penggantian
dari sistem jaminan publik menggunakan jadwal pembayaran yang sama,
yang dinegosiasikan oleh asosiasi pengobatan provinsial.
4. Opting in dan opting out (pemilihan masuk dan keluar):
Penyedia layanan berpartisipasi dalam sistem tidak dapat memberikan
tagihan secara langsung kepada pasien tetapi melalui reimburse
(penggantian) oleh provinsi. Seluruh penyedia layanan kesehatan
dapat melakukan opt out dalam sistem tersebut, memberikan tagihan
langsung kepada pasien dan tidak mengikuti jadwal yang telah
ditentukan. Pasien dari penyedia layanan tersebut kemudian
diberikan penggantian sesuai dengan jadwal pemerintah untuk
pembayaran dengan mengajukan klaim pembayaran tersebut.5. Tidak ada
biaya tambahan: Biaya yang dikenakan dalam tambahan jadwal yang
sudah ditentukan tidak diizinkan oleh penyedia layanan yang memilih
opting in dalam sistem.Kegagalan dalam memenuhi kondisi-kondisi
tersebut akan mengakibatkan penalty. Jika ada satu dari keempat
kondisi digagalkan, dana anggaran dapat dibatalkan. Jika kondisi
terakhir dibatalkan, dana anggaran akan dikurangi dalam basis dolar
ke dolar.Negara berkembang dan ekonomi transisi terkadang
menggunakan transfer kondisional nonmatching output-based untuk
memastikan standar minimumnasional dalam barang yang akan diberikan
dan kompensasi kebutuhan fiskal. Terdapat beberapa contoh dari
program yang mengawinkan ekuitas dengan orientasi kinerja dalam
alokasi anggaran. Hal ini memasukkan transfer pemerintah pusat
kepada pemerintah provinsi dan lokal untuk pendidikan dasar dan
transportasi diIndonesia (dihentikan sejak 2001), anggaran per
siswa di seluruh sekolah dan suatu 25% anggaran tambahan sebagai
bonus gaji guru di sekolah-sekolah yang memiliki kinerja terbaik di
Chili (Gonzales, 2005), anggaran pusat untuk pemerintah kota untuk
mensubsidi air dan saluran limbah digunakan oleh masyarakat miskin
di Chili (Gomez Lobo 2001), transfer pusat per kapita dalam
pendidikan di Kolombia dan Afrika Selatan, dan anggaran federal per
siswa untuk Negara bagian untuk pendidikan tingkat sekunder dan
pendidikan dasar untuk penduduk kota di Brazil (Gordon dan Vegas
2004).Anggaran pendidikan dan pemeliharaan jalan di Indonesia
tingkat distrik sebelum 2001 merupakan contoh yang rancangan
anggaran yang bagus. Anggaran operasional untuk sekolah-sekolah di
Indonesia menggunakan populasi usia sekolah (7-12) sebagai kriteria
untuk mendistribusikan dana kepada pemerintah kota. Anggaran
operasional ini diperoleh dari anggaran modal yang diseusaikan
untuk pembangunan sekolah (pemerintah lokal matching (menyediakan)
lahan untuk pembangunan sekolah) untuk mencapai standar minimum
akses terhadap pendidikan dasar (memiliki sebuah sekolah dasar yang
dapat ditempuh dengan cara berjalan kaki oleh setiap komunitas).
Anggaran ini memungkinakn Indonesia untuk mencapai keberhasilan
dalam memperbaiki tingkat buta huruf dan mencapai standar minimum
dalam akses terhadap pendidikan dasar di seluruh negeri.Sebelum
2001, Anggaran Perbaikan Jalan Kota/Kabupaten di Indonesia
menggunakan panjangjalan, kondisi, kepadatan (penggunaan lalu
lintas) dan biaya per unit sebagai kriteria untuk menyebarkan dana
anggaran. Program anggaran ini membantu untuk mengawasi kondisi
dari jaringan jalan dalam suatu basis yang berkelanjutan dan
menjaga jalan dalam kondisi kerja yang tetap layak di hampir
seluruh yuridiksi (Shah 1998).Di Cili dan Negara bagian Michigan di
Amerika Serikat, anggaran sekolah mendanai voucher untuk anak-anak
usia sekolah, memberikan pilihan kepada orang tua untuk mengirimkan
anaknya ke sekolah negeri, swasta atau paroki (agama). Anggaran
untuk pemerintah kota di Cili untuk air dan akses saluran limbah
untuk masyarakat miskin menjangkau 25 85% (nilai rata-rata yang
diuji) dari tagihan air dan saluran limbah rumah tangga sampai
dengan 15 meter kubik dalam sebulan, dengan klien membayar sisanya
(Gomez Lobo 2001).
Brazil memiliki dua program anggaran standar minimum nasional
yang layak untuk dicatat dalam bidang pendidikan dasar dan layanan
kesehatan. Berdasarkan amandemen ke-14 Konstitusi Federal,
pemerintah Negara bagian dan kota harus mengalokasikan 15% dari
sumber pendapatan utama (pajak pertambahan nilai Negara bagian dan
pembagian dari transfer pembagian pendapatan federal untuk Negara
bagian dan pajak pelayanan penduduk kota dan pembagian yang
diperoleh oleh masyarakat dari transfer pendapatan Negara bagian
untuk penduduk kota) untuk dana khusus pendidikan dasar (FUNDEF).
Jika total dari kontribusi yang harus diberikan oleh Negara bagian
dan penduduk kota dibagi dengan jumlah siswa sekolah dasar lebih
kecil dari standar nasional, pemerintah federal akan menambahkan
kekurangannya. Dana FUNDEF didistribusikan diantara penyedia
layanan Negara bagian dan kota untuk ba