TINDAKAN HUKUM ADMINISTRASI (NEGARA) PERPAJAKAN …

Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 1 (2018): 110-136

ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online)

Tersedia versi daring: http://jhp.ui.ac.id

DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol.48.no.1.1598

TINDAKAN HUKUM ADMINISTRASI (NEGARA) PERPAJAKAN

YANG DAPAT BERAKIBAT PADA TINDAKAN PIDANA

Harsanto Nursadi*

*Dosen Fakultas Hukum Uniersitas Indonesia

Korespondensi:[email protected]

Naskah dikirim:4 Januari 2018

Naskah diterima untuk diterbitkan: 21 Maret 2018

Abstract

The enormous authority possessed by the fiscus in various matters, particularly

in establishing tax reduction or abolition, is prone to abuse. Administrative act

in the form of tax decision shall end up as a criminal offense of it is an abuse of

authority or unlawful. In fact, there are many fiscus who perform taxation

administrative acts that stray beyond the authority for their own personal

interests or that of taxpayers. Certainly, theycause state loss; therefore, they can

qualify as a criminal offense. Thesebeg a question: which taxation

administrative acts are lawful and which ones constitute criminal offense?

Keywords: tax, taxation administrative act, criminal offense.

Abstrak

Kewenangan besar yang dimiliki oleh fiskus dalam berbagai hal, terutama dalam

menetapkan pengurangan atau penghapusan pajak, rentan terhadap pelecehan.

Tindakan administratif dalam bentuk keputusan pajak akan berakhir sebagai

tindak pidana jika itu merupakan penyalahgunaan wewenang atau melanggar

hukum. Bahkan, ada banyak fiskus yang melakukan tindakan administrative

perpajakan yang menyimpang diluarotoritas untuk kepentingan pribadi mereka

sendiri atau dari pembayar pajak. Tentu saja, hal ini menghasilkan kerugian

negara yang memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Ini menimbulkan

pertanyaan: Tindakan administratif perpajakan mana yang sah dan mana yang

merupakan tindak pidana?

Kata Kunci: pajak, tindakan administratif perpajakan, tindak pidana.

111 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48 No.1Januari-Maret 2018

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan pajak memiliki peran/pengaruh yang sangat besar terhadap

penerimaan negara keseluruhan dibandingkan dengan penerimaan negara dari

sumber lainnya, sperti SDA, Bagian laba BUMN, PNBP lainnya dan Pendapatan

dari BLU. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak merupakan hal yang penting

bagi kelangsungan kehidupan negara ini. Grafik 1.1. menunjukkan hal tersebut.

Dari Grafik 1.1. tersebut menunjukkan bahwa pajak menjadi tulang

punggung kehidupan bangsa dari sisi pendapatan negara.

Tabel. 1.1.

Persentase Penerimaan Negara 2009-2017 (%)

Penerimaan

Negara

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Pajak 73.18 75.05 77.55 78.49 75.22 74.21 82.91 86.26 78.48

Penerimaan

SDA

16.4 16.63 14.61 13.38 15.81 15.58 6.75 5.07 7.19

Bagian laba

BUMN

3.08 2.98 2.46 2.14 2.38 2.61 2.52 1.91 3.4

PNBP lainnya 6.35 4.39 4.01 4.21 4.86 3.68 5.46 4.71 7.56

Pendapatan

BLU

0.99 0.96 1.38 1.38 1.72 1.92 2.36 2.03 3.37

*Sep; Sumber: Laporan APBN 2009-2017; diolah

Dari tabel 1.1. menunjukkan bahwa sejak 2009 sampai dengan

September 2017, penerimaan negara dari sektor pajak sangan dominan, di atas

847,

096.

40

990,

500.

60

1,08

2,62

8.10

1,29

2,05

2.60

1,43

2,12

8.50

1,54

5,45

6.20

1,49

6,04

7.34

1,78

4,24

9.70

1,11

6,94

2.90

619,

922.

20

743,

325.

90

839,

540.

40

1,01

9,3

32.4

0

1,07

7,30

6.60

1,14

6,86

5.70

1,2

40,4

18.8

6

1,53

9,16

6.20

876,

580.

00

138,

959.

20

164,

726.

70

158,

173.

70

172,

870.

80

226,

476.

20

240,

848.

30

100,

971.

87

90,5

24.3

0

80,2

73.9

0

26,0

49.5

0

29,5

00.0

0

26,5

90.0

0

27,5

90.0

0

34,0

25.6

0

40,3

14.4

0

37,6

43.7

2

34,1

64.0

0

38,0

00.0

0

53,7

96.0

0

43,4

62.0

0

43,4

29.0

0

54,3

98.3

0

69,6

71.9

0

87,7

46.8

0

81,6

97.4

3

84,1

24.0

0

84,4

30.7

0

8,36

9.50

9,48

6.00

14,8

95.0

0

17,8

61.1

0

24,6

48.2

0

29,6

81.0

0

35,3

15.4

6

36,2

71.2

0

37,6

58.3

0

-

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

1,600,000.00

1,800,000.00

2,000,000.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(Sep)

Grafik 1.1.

Penerimaan Negara 2009-2017

PENERIMAAN NEGARA Pajak Penerimaan SDA

Bagian laba BUMN PNBP lainnya Pendapatan BLU

Sumber: Laporan APBN 2009-2017, diolah penulis

Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan, Harsanto Nursadi 112

73%. Sumber pendapatan lain diluar pajak terbagi dengan penerimaan SDA, laba

BUMN, PNBP lainnya dan pendapatan BLU, yang persentasenya di bawah

16.63% yang terjadi pada tahun 2010, dengan kecenderungan menurun pada

tahun-tahun berikutnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan yang berasal dari sektor

pajak harus terus dijaga sehingga bisa terus meningkat optimalisasinya,

termasuk dalam hal tax ratio1-nya

Pada grafik 1.2. menunjukkan penggunaan hasil pajak bagi berbagai

sektor kehidupan di Indonesia

Dana Alokasi Umum yang ditransfer ke Daerah-daerah mendapatkan

porsi terbesar dan Dana Keistimewaan Yogyakarta menjadi porsi terkecil.

Besarnya peran pajak dalam kehidupan bernegara ini tentunya harus

dijaga dengan sepenuh usaha, supaya tidak dimanfaatkan oleh fihak-fihak lain

sebagai pemanfaat hasil pajak melalui APBN dan dalam hal internal perpajakan,

yaitu Pejabat Administrasi Pemerintahan di bidang perpajakan yang kemudian

disebut dengan (pegawai pajak) Fiscus, wajib pajak (WP) dan pihak ketiga yang

terkait dengan pelaksanaan perpajakan.

Masih lekat diingatan kita, bagaimana terjadi kecurangan-kecurangan

yang dilakukan oleh Fiscus sehingga negara dirugikan milyaran rupiah. Kasus

paling fenomenal adalah yang dilakukan oleh Gayus Tambunan dengan jumlah

mencapai 28M2. Dhana Widyatmika manarima uang 3,4 miliar rupiah,

1Tax Ratio adalah ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara. Namun, dari

berbagai literature, tax ratio bukanlah satu-satunya indikator yang digunakan dalam mengukur

kinerja pajak. Secara sederhana definisi dari tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan

pajak yang dikumpulkan pada suatu masa dengan Produk Domestik Bruto (PDB)1 di masa yang

sama. Tax Ratio = Jumlah Penerimaan Pajak/PDB. Angka tax ratio digunakan untuk mengukur

optimalisasi kapasitas administrasi perpajakan di suatu negara dalam rangka menghimpun

penerimaan pajak di suatu negara. Dalam mengukur rasio pajak, pada umumnya Indonesia hanya

memasukkan unsur penerimaan pajak pusat saja, yakni pajak-pajak yang dihimpun oleh

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Lihat https://news.ddtc.co.id/kamus-pajak-memahami-arti-

tax-ratio-9895 2 https://nasional.tempo.co/read/702697/hartanya-disita-hingga-rp-74-m-gayus-masih-

miliarder.

Pelayanan Umum, 170,640.00

Pertahanan, 51,824.00

Ketertiban dan Keamanan, 58,144.00

Ekonomi, 149,152.00

Perlindungan LH, 5,688.00 Perumahan dan Fasum, …Kesehatan, 29,704.00 Pariwisata, 2,528.00 Agama, 4,424.00

Pendidikan, 68,888.00

Perlindungan Sosial, 75,840.00 Ke Daerah, 0

DAU, 197,616.00

DBH, 44,528.00

DAK Fisik, 27,968.00

DAN No-Fisik, 55,200.00

Keistimewaan Yogya, 368.00 Dana Otsus, 9,200.00 Dana Insentif Daerah,

3,680.00 Dana Desa, 28,704.00

PEMANFAATAN PAJAK DI BERBAGAI SEKTOR

Grafik1.2


Bahasyim Assifie, hartanya dirampas sejumlah 60, 9 miliar rupiah dan US$

681.147, Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Eko Darmayanto sebesar 3,25

miliar rupiah dan US$150 ribu, Tommy Hendratno, 280 juta rupiah, Pargono

Riyadi sebesar 600 juta rupiah.3 Angka-angka fantastis tersebut adalah yang

diterima oleh oknum-oknum Fiscus tersebut dalam mengurus WP. Lantas berapa

besar kerugian nyata yang dialami Negara? Dapat diasumsikan jauh lebih tinggi

dari yang diterima oleh Fiscus tersebut.

Semua yang dilakukan oleh Fiscus merupakan tindakan hukum

administrasi (negara) perpajakan (selanjutnya disebut tindakan administrasi

perpajakan), yaitu berupa keputusan, yang menjadi kewenangannya. Artinya,

kewenangan yang dimiki oleh Fiscus tersebut dilakukan dengan

menyalahgunaan wewenang dari kewenangan yang dimilikinya berdasarkan

peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan wewenang tersebut, yang

dilakukan dalam suatu tindakan administrasi perpajakan yang telah melewati

batasan administrasinya, dan dapat (telah) memenuhi unsur-unsur pidana UU

Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), dan juga merugikan keuangan negara

bila dilihat dari UU Korupsi.

Tindakan administrasi perpajakan hanya dilakukan oleh Fiscus dan dapat

berdampak pidana, tetapi WP dan pihak terkait lainnya juga dapat terkait dengan

pidana perpajakan. Terdapat tiga kemungkinan tindak pidana perpajakan, yaitu

yang dilakukan oleh Wajib Pajak, oleh Fiscus dan oleh pihak ketiga. Dalam

tulisan ini, hanya akan dibahas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh

Fiscus dalam tindakan administrasi negaranya.

B. Permasalahan

Dari latar belakang yang ada, maka perpajakan adalah kegiatan hukum

administrasi negara di bidang perpajakan, yang berupa tindakan-tindakan,

a. Bagaimanakah bentuk tikdakan administrasi negara dalam pelaksanaan

perpajakan?

b. Bagaimanakah bentuk tindakan administrasi negara yang dapat berdampak

pada hukum pidana?

II. PERPAJAKAN

A. Subyek hukum pajak

Subekti menyebutkan bahwa dalam hukum, orang (persoon) berarti

pembawa hak atau subyek dalam hukum. Seseorang dikatakan sebagai subyek

hukum dimulai dari ia dilahirkan dan berakhirnya saat ia meninggal. Dalam hal

Menurut putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap, harta mantan pegawai

Direktorat Jenderal Pajak itu yang disita negara senilai Rp 74 miliar. Angka itu terdiri atas

pecahan dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, 31 logam mulia. Menurut Kepala Kejaksaan

Negeri Jakarta Pusat saat itu, Datas Ginting, eksekusi yang dilakukan pihaknya belum mencapai

50 persen dari total harta yang dimiliki Gayus 3 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161122162351-12-174492/rentetan-

kasus-korupsi-yang-menjerat-pegawai-pajak


waris, janin dalam kandungan merupakan subyek hukum asal kemudian

dilahirkan dalam keadaan hidup. Selain orang, Badan-badan hukum atau

perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti orang.

Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri,

ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat,

dan dapat juga menggugat di muka hakim. Badan atau perkumpulan tersebut

harus dibentuk oleh hukum (rechtspersoon), misalnya Perseroan Terbatas,

Koperasi atau Yayasan.

Dalam perpajakan, maka subyek hukumnya adalah

Tabel 3.1.

Subyek Hukum Pajak

Undang-undang Subyek hukum Keterangan

Pemungutan PPh 1. Semua orang

(WP; orang

pribadi)

2. WP Badan

Pajak Pertambahan

Nilai (PPN)

Setiap orang Pajak Objektif, ditujukan pada Pengusaha

Kena Pajak (PKP)

Pajak Bumi

Bangunan

1. Orang

2. Badan

Secara nyata mempunyai:

suatu hak atas bumi dan atau memperoleh

manfaat atas bumi dan atau memiliki,

menguasai dan atau memperoleh manfaat

atas bangunan

Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan atau

Bangunan

(BPHTB)

1. Orang

2. Badan

bea yang dikenakan atas perolehan hak atas

tanah dan atau bangunan

Pajak Daerah

(tergantung jenis

pajaknya)

1. Orang

2. Badan

1. Pembayar pajak

2. Pemotong pajak

3. Pemungut pajak

Sumber: berbagai UU Perpajakan

Dalam konteks pidana, maka Wirjono Projodikoro dalam bukunya Asas-

asas Hukum Pidana4 menyebutkan bahwa yang dapat menjadi subjek tindak

pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-

perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir

sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud

hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman

penjara, kurungan, dan denda. Selain itu, dalam ilmu hukum pidana, gambaran

tentang pelaku tindak pidana (kejahatan) masih sering dikaitkan dengan

perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku (fysieke dader). Oleh karenya

Karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia

(direksi; manajemen), maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen

(manusia; natural person), menjadi perbuatan korporasi (badan hukum; legal

4 Wirjono Prodjodikoro, “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”, (Bandung: Refika

Aditama, 2003) hal. 59


person) dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas

kemasyarakatan berlaku sebagai perbuatan korporasi. Ini yang dikenal sebagai

konsep hukum tentang pelaku fungsional (functionele dader).

KUHP belum menerima pemikiran di atas dan menyatakan bahwa hanya

pengurus (direksi) korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

pidana (criminal liability). Namun, pada perkembangannya korporasi juga dapat

dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Beberapa UU sudah

menetapkan bahwa Badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

(corporate crime liability).

B. Obyek hukum pajak

Pengertian dasar dari objek hukum pajak adalah pajak yang harus dibayar

oleh WP. Lebih lanjut dapat dijabarkan segala sesuatu yang karena undang-

undang dapat dikenakan pajak. Kata “dapat” dikenakan pajak mengandung

makna bahwa objek pajak boleh atau tidak boleh kena pajak. Pengenaan pajak

terhadap suatu objek harus dipertimbangkan secara maksimal agar tidak

menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penentuan suatu

objek untuk dikenakan pajak lebih dahulu dilakukan penelitian sehingga dapat

menciptakan kemanfaatan bagi negara maupun daerah selaku pihak yang

membutuhkan pajak.

Rochmat Soemitro yang menyatakan bahwa yang dapat dijadikan objek

pajak banyak sekali macamnya. Segala sesuatu yang ada dalam masyaraat dapat

dijadikan sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun dalam

peristiwa tertentu. Dalam bahasa Jerman disebut sebagai tatbestand, contohnya

sebagai berikut.

1) Keadaan, misalnya kekayaan seseorang pada suatu saat tertentu misalnya,

memiliki kendaraan bermotor, radio, televisi, memiliki tanah dan atau

barang tak bergerak lainnya, menempati rumah tertentu (kebanyakan secara

statis atau tetap).

2) Perbuatan, misalnya melakukan penyerahan barang karena perjanjian,

mendirikan rumah dan atau gedung, mengadakan pertunjukan atau

keramaian, memperoleh penghasilan, bepergian ke luar negeri.

3) Peristiwa, misalnya kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak,

anugerah yang diperoleh karena yang secara tidak terduga, pokoknya segala

sesuatu yang terjadi diluar kehendak manusia.

Objek yang dapat dikenakan pajak terlalu banyak, tergantung dari

pembuat undang-undang untuk menjaringnya, sepanjang objek itu tidak

melanggar kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat. Dalam arti, masih

terdapat beberapa pembatasan yang harus ditaati oleh pembuat undang-undang

untuk menentukan suatu objek sebagai objek pajak.


Tabel 3.2.

Objek Pajak

Jenis Pajak Objek Keterangan

Pajak Penghasilan

(PPh)

Penghasilan itu sendiri setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau

diperoleh WP baik yang berasal

dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia yang dapat dipakai

untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan WP dengan

nama dan dalam bentuk apapun

Pajak

Pertambahan Nilai

(PPN)

1. Barang kena pajak5 di

dalam daerah pabean

2. Impor barang kena pajak

3. Penyerahan barang kena

pajak yang dilakukan di

dalam daerah pabean

a. Jasa yang diserahkan

merupakan jasa kena pajak,

b. Penyerahan yang dilakukan

harus di dalam daerah

pabean,

c. Penyerahan yang dilakukan

harus dalam kegiatan usaha

atau pekerjaannya.

4. Pemanfaatan barang kena

pajak tidak berwujud dari

luar ke dalam daerah

pabean

5. Pemanfaatan jasa kena

pajak6 dari luar ke dalam

daerah pabean

6. Pemanfaatan jasa kena

pajak dari luar ke dalam

daerah pabean

7. Ekspor barang kena pajak

oleh pengusaha kena pajak

8. Objek kegiatan;

membangun sendiri yang

dilakukan tidak di dalam

lingkungan perusahaan

atau pekerjaannya, oleh

orang pribadi atau badan,

baik yang hasilnya akan

5 Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat

berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan

PPN. Pada dasarnya semua barang merupakan Barang Kena Pajak kecuali yang diatur lain oleh

Undang-Undang Nomor PPN itu sendiri. Barang Kena Pajak tersebut terdiri dari barang

berwujud (bergerak dan tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (hak cipta, merek dagang,

paten, dll. 6 Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan

atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak

tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan

atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan PPN, Contohnya:

jasa konstruksi, jasa sewa ruangan, jasa konsultan, jasa perantara, dll


Tabel 3.2.

Objek Pajak

Jenis Pajak Objek Keterangan

digunakan sendiri atau

pihak lain

Objek kegiatan;

penyerahan aktiva oleh

pengusaha kena pajak yang

menurut tujuan semula

tidak untuk

diperjualbelikan sepanjang

PPN yang dibayar pada saat

perolehannya dapat

dikreditkan.

Pajak Bumi dan

Bangunan

1. Bangunan tempat tinggal

2. Gedung kantor

3. Hotel

4. Pabrik

5. Emplasemen

objek pajak adalah bumi dan/atau

bangunan. Pengertian bumi disini

adalah permukaan bumi yang

meliputi tanah dan perairan

pedalaman, serta laut wilayah

Indonesia, dan tubuh bumi yang

ada di bawahnya.

Sementara itu, bangunan adalah

konstruksi teknik yang ditananm

atau dilekatkan secara tetap pada

tanah atau perairan

BPHTB 1. Pemindahan hak

2. Pemberian hak baru

Pungutan atas perolehan hak atas

tanah dan atau bangunan.

Perolehan hak atas tanah dan atau

bangunan adalah perbuatan atau

peristiwa hukum yang

mengakibatkan diperolehnya hak

atas dan atau bangunan oleh orang

pribadi atau badan

Bea Materai 1. Surat Perjanjian

2. Akta-akta notaris

3. Akta-akta yang dibuat

PPAT

4. Surat yang memuat jumlah

uang

5. Surat berharga

6. Dokumen yang akan

digunakan sebagai

pembuktian di muka

pengadilan

Sumber: UU KUP, diolah penulis

C. Hak dan Kewajiban


Tabel 3.3.

Hak dan Kewajiban Perpajakan

Hak Perpajakan Kewajiban Perpajakan

Membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) Mendaftarkan diri

Mengangsur dan Menunda pembayaran pajak Mengisi dan menyampaikan SPT

Mendapatkan pengembalian pajak (restitusi) Membayar Pajak

Mengajukan gugatan Membayar Denda

Mengajukan keberatan Melakukan Pembukuan dan

Pencatatan

Mengajukan banding Menyerahkan dokumen pada saat

pemeriksaan

Perlindungan terhadap rahasia WP

Mendapatkan pengurangan atau pembatalan

Mendapatkan Pengurangan atau pembatalan

sanksi administrasi

Sumber: UU KUP

D. Peristiwa hukum

Peristiwa hukum pajak terjadi ketika

1) Pemenuhan kewajiban WP terhadap objek pajaknya di Kantor Pajak (atau

melalui online) dan sudah diverifikasi oleh Pejabat Pajak, sehingga sudah

menimbulkan hak dan kewajiban bagi WP.

2) Terjadi tindakan hukum Pejabat Pajak kepada WP, misal dalam hal

peringatan, penerimaan, pemotongan atau pemungutan yang sudah dalam

bentuk dokumen hukum, termasuk Keputusan-keputusan (juga Surat (dalam

pengertian UU 30/2014)) yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi

Pejabat Pajak dan WP.

E. Hubungan hukum dalam kegiatan perpajakan

Hubungan hukum perpajakn terjadi bila telah terjadi peristiwa hukum

pajak, maka pada saat itulah terjadi hubungan hukum antar subjek pajak dan

subjek pajak dengan objeknya.

III. TINDAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PERPAJAKAN

A. Tindakan Pemerintah dan Tindakan Orang Perorangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian tindakan adalah

sesuatu yang dilakukan; perbuatan, atau tindakan yang dilaksanakan untuk

mengatasi sesuatu.7 Bila hanya kata “tindak” yang dipakai, maka berarti langkah

atau perbuatan. Setiap subyek hukum pendukung/penyandang hak dan

kewajiban dapat melakukan tindakan.

7 https://kbbi.web.id/tindak


1. Tindakan Pemerintah

Pemerintah atau administrasi negara atau administrasi pemerintahan,8

sebagai dragger van de rechten en plichten, atau pendukung hak dan kewajiban.

Sebagai subjek hukum, pemerintah melakukan berbagai tindakan, yaitu

a) tindakan nyata (feitelijkhandelingen) dan

b) tindakan hukum (rechtshandelingen).

Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya

dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum.9

R.J.H.M. Hiusman,10 merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya

dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, atau tindakan tersebut dimaksudkan

untuk menciptakan hak dan kewajiban.11 Romeijn menyebutkan bahwa tindakan

hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ

administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat

hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara. Akibat yang timbul memiliki

relevansi dengan hukum, seperti penciptaan hubungan hukum baru, perubahan

atau pengakhiran hubungan hukum yang ada.12

Pengertian tindakan (atau berdasarkan UU adalah tindakan administrasi

pemerintahan) adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara

negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan kongkret

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.13

2. Tindakan setiap orang dan pihak ketiga14

Orang atau pihak ketiga merupakan subyek hukum, sehingga memiliki

hak dan kewajiban untuk bertindak. Tindakan setiap orang atau pihak ketiga

tersebut dapat berupa tindakan nyata dan tindakan hukum. Pada tindakan nyata

tidak terkait atau tidak ada relevansinya dengan hukum dan pada tindakan

hukum, berupa pemenuhan hak dan kewajibannya yang terdapat peristiwa

hukumnya, seperti kontrak, jual-beli, sewa menyewa, dan peristiwa hukum

terkait dengan kewajibannya terhadap pemerintah dalam hal perpajakan,

8 Indonesia, Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI)Tahun Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara

(TLN) Nomor 5601. 9 Ridwan H.R., “Hukum Administrasi Negara”, edisi revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada, 2006), hal 109, mengutip C.J.N Versteden dan H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt. 10 Huisman, R.J.H.M. “Algemeen Bestuursrecht, een Inleiding”, (Kobra, Amsterdam,

tt), hal 13. 11Op., cit., hal 110. 12Ibid., hal 111. 13Op., Cit., Pasal 1 angka 8. 14 Pihak ketiga adalah Bank, Akuntan publik, Notaris, Konsultan pajak, Kantor

administrasi, Pihak ketiga lainnya yang memiliki hubungan dengan WP; Pihak ketiga, terkait

dengan informasi yang dibutuhkan oleh Pejabat Pajak dengan kewenangan yang dimiliki. Dalam

hal pihak ketiga memberikan informasi dalam bentuk surat (Keputusan) atau hanya berupa surat

(yang bersifat deklarasi), maka pada tahap inilah tindakan hukum pihak ketiga berlaku. Tetapi

bila hanya dokumen saja, maka bukan berua tindakan hukum, hanya tindakan nyata saja dri pihak

ketiga.


misalnya kewajiban memiliki NPWP, mengisi SPT, membayar pajak dan

lainnya.

B. Batasan Tindakan Pejabat Administrasi Negara

Keabsahan tindakan Pejabat Administrasi Negara dalam penggunaan

wewenang menurut Van der Pot harus memenuhi 4 (empat) syarat15 terdiri dari,

yaitu:

1) Ketetapan harus dibuat oleh alat (organ) yang berkuasa

membuatnya;

2) Ketetapan tersebut merupakan suatu pernyataan kehendak

(wilsverklaring), maka pembentukan kehendaknya itu tidak

boleh memuat kekurangan juridis (geen juridische gebreken in

de wilsvorming);

3) Ketetapan harus memiliki bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam

peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya harus juga

memperhatikan cara (procedure) membuat ketetapan itu,

bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar

tersebut;

4) Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan

peraturan dasar.

Kewenangan publik menurut Peter Leyland mempunyai dua ciri utama,

yaitu setiap Keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai

kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat (harus dipatuhi oleh

seluruh anggota masyarakat) dan setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat

pemerintah mempunyai fungsi publik (melakukan public service).16 Prajudi

Atmosudirjo menyebutkan bahwa kewenangan yang terdiri atas beberapa

wewenang merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau

kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan yang berlandaskan peraturan

perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan kesewenang-wenangan.17

Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan

(bevoeg) adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau

penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.18

Selanjutnya pengertian wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil

keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.19

15 E. Utrecht, “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, (Surabaya: Pustaka Tinta

Mas, 1986), hal. 118. 16 Peter Leyland and Terry Woods, “Administrative Laws”, 3rd ed., (London:

Blackstone Press Limited, 1999), hal. 157. 17 Prajudi Admosudirjo, “Hukum Administrasi Negara”, (Jakarta: Ghali Indonesia,

1988), hal. 76. 18 Op., Cit., Pasal 1 angka 6. 19 Ibid, Pasal 1 angka 5


1. Batasan Kewenangan

Badan atau Administrasi Pemerintahan memiliki Batasan dalam

menjalankan kewenangannya, yaitu harus sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang memberikan kewenangan tersebut. Batasannya20 adalah

(1) masa atau tenggang waktu Wewenang (onbevoegdheid ratione

temporis atau onbevoegheid naar tijd);

(2) wilayah atau daerah berlakunya Wewenang (onbevoegdheid

ratione loci atau onbevoegdheid naar plaats); dan

(3) cakupan bidang atau materi Wewenang (onbevoegdheid ratione

materie atau onbevoegheid naar materie).

Bila Pejabat atau Administrasi Pemerintahan tersebut melaksanakan

tugasnya tetapi tidak berdasarkan atas Batasan-batasan tersebut, makayang

terjadi adalah menjadi tidak berwenang (onbevoeg).

Dalam konteks pejabat pajak, misal bila sudah ada Batasan waktu, bahwa

Surat Permohonan WP kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu

paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan

diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan

Wajib Pajak,21 maka apabila jangka waktu telah lewat, tetapi Direktur Jenderal

Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan

tersebut dianggap dikabulkan. Hal tersebut sangat definitif, dan mendasar,

karena filosofi keluarnya pengaturan ini adalah perlindungan tindakan (atau

tidak bertindak) Pejabat Publik (Fiscus) dalam menjawab permohonan warga

masyarakat. Ketentuan bahwa, dianggap dikabulkan adalah hal positif

berikutnya, yaitu memenuhi asas fiktif positif (tanpa adanya tindakan hukum dari

Pejabat Pemerintah, sudah didapatkan hasilnya berdasarkan tenggat waktu yang

ditentukan oleh undang-undang).

2. Melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan/atau

bertindak sewenang-wenang

(1) Melampaui wewenang22

Apabila tindakan yang dilakukan

i. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;

ii. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau

iii. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Mencampuradukkan wewenang23 dan/atau

i. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan;

dan/atau

20Ibid, Pasal 15 ayat (1) 21 Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,

Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran

Negara (TLN) Nomor 4724. Pasal 16 ayat (2). 22Op., Cit., Pasal 18 ayat (1). 23Ibid., Pasal 18 ayat (2).


ii. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

(3) Bertindak sewenang-wenang24

i. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau

ii. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap.

C. Tindakan Hukum Pejabat Pajak (Fiscus), Setiap Orang dan Pihak

Ketiga yang Terkait

Seperti sudah disebutkan pada sub sebelumnya, tindakan hukum adalah

tindakan yang akan menimbulkan akibat hukum dan hak dan kewajiban tertentu

dibidang hukum. Terdapat empat variasi dari tindakan hukum, yaitu

1) Norma hukum Umum dan Abstrak (algemeene-abstrac), yang diartikan

oleh Ten Berge25 sebagai

(a) Dari segi waktu, tidak hanya berlaku pada waktu tertentu (untuk

seluruh waktu selama tindakan hukum tersebut masih berlaku;

bukan hanya waktu tertentu saja)

(b) Tempat, tidak terbatas pada tempat tertentu (di seluruh wilayah

negara; bukan di daerah tertentu)

(c) Orang, tidak hanya berlaku untuk orang tertentu (semua subyek

hukum; bukan individu-individu tertentu)

(d) Fakta hukum yang luas dan berulang-ulang (bukan hanya fakta

hukum tertentu dan dalam peristiwa yang khusus/hanya satu

saja).

Bentuk norma hukum umum-abstrak adalah Undang-undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala

Daerah.

2) Norma hukum Umum dan Abstrak dalam situasi Individual dan Kongkret

(Individuele-concrete).

Norma hukum Individual ini merupakan penerapan dari norma hukum

Umum-Abstrak tersebut. Dalam literature norma individual-kongkret ini

disebut dengan Keputusan (beschikking)26 dalam Bahasa Belanda atau

verwaltung dalam Bahasa Jerman). Istilah beschikking ini juga dapat

diterjemahkan menjadi Penetapan.27 H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt

menyebutkan bahwa beschikking bersifat kongkret dan individual (tidak

ditujukan untuk umum), dan merupakan instrument yuridis yang utama dari

24Ibid., Pasal 18 ayat (3). 25Op., Cit., hal 131-132, mengutip J.B.J.M. Ten Berge, Bescherming Tegen Overheid,

(W.E.J. Tjeenk Willink, Zwole, 1995) hal 150 26 Istilah beschikking diperkenalkan oleh van Vollenhoven d. C.W. van der Pot, yang

oleh beberapa penulis, seperti AM. Donner, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, dan lain-lain,

dianggap sebagai "de vader van het moderne beschikkingsbegrip (bapak dari konsep beschikking

yang modern). Dikutip oleh Ridwan HR, hal 140. 27 Produk hukum MPR disebut dengan Ketetapan atau disebut TAP MPR, sehingga

stilah yang dipergunakan sebaiknya adalah Keputusan, untuk menghindari kerancuan

penggunaan istilah.


Pemerintah. Sehingga pada dasarnya, beschikking merupakan konsep inti

dalam Hukum Administrasi Negara.

Keputusan dalam norma yang diatur oleh undang-undang, terdapat pada UU

PTUN, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis

yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.28

Dalam perkembangannya, pada tahun 2014, terbit UU Administrasi

Pemerintahan, yang merombak pengertian Keputusan pada UU PTUN

tersebut, menjadi Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut

Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang

selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan

oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan

pemerintahan.29 Definisi Keputusan pada UU PTUN harus dimaknai dengan

definisi yang terdapat pada UU Administrasi Pemerintahan ini.30

3) Norma hukum Umum dan Kongkret

Suatu norma hukum yang ditunjukan untuk umum dan perbuatannya sudah

tertentu, misalnya penerapan rambu lalulintas. Rambu itu untuk umum

(kendaraan bermesin) tetapi di titik rambu tersebut ada larangan atau

kebolehan yang kongkret.

4) Norma hukum Individual dan Abstrak

Suatu norma hukum yang ditunjukan untuk seseorang atau orang-orang

tertentu dan perbuatannya bersifat abstrak.31

Tindakan hukum yang dibahas dalam sub-sub bab ini hanya terkait

dengan norma Individual-Kongkret, yaitu Keputusan yang dikeluarkan oleh

Ditjen Pajak, melalui pejabatnya kepada WP.

1) Fiscus

Tindakan Hukum Pejabat Pajak dalam melaksanakan tugasnya berupa

tindakan nyata dan tindakan hukum.

(a) Tindakan Nyata Pejabat Pajak

Tindakan nyata Pejabat Pajak dilakukan dalam hal Pembinaan dan

Pengawasan kepada WP. Dalam hal Pejabat melakukan pemeriksaan, WP

yang konsultasi, melakukan penghitungan, dan seluruh kegiatan

administrasi perpajakan.

(b) Tindakan Hukum Pejabat Pajak

28 Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan

Lembaran Negara (TLN) Nomor 3344, Pasal 1 angka 3. 29Op., Cit., Pasal 1 angka 7. 30Ibid., Pasal 87 31 Contoh paling klasik dari norma ini adalah Izin Gangguan (berasal dari Hinder

Ordonansi=Ordonansi (UU yang berlaku di Hindia Belanda) tentang Gangguan). Saat ini Izin

Gangguan menjadi kewenangan Bupati/Walikota untuk menerbitkannya; dan yang banyak diatur

dalam Perda pada umumnya adalah Retribusi Izin Gangguan. Jadi keluarnya Izin Gangguan ini

dikenakan Retribusi tertentu.


Tindakan Hukum Pajak Pejabat Pajak baru dilakukan bila Pejabat Pajak

tersebut dengan kewenangannya mengeluarkan suatu Keputusan. Dalam

Perpajakan Keputusan lebih sering disebut dengan penetapan.

Tabel 4.1.

Keputusan dan Surat Keputusan (Penetapan) Pajak

Jenis Keputusan Ketetapan/

Surat

Sebuah

Keputusan

Surat Tagihan Pajak (STP) Surat

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Ketetapan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

(SKPKBT)

Ketetapan

Surat Keputusan Pembetulan Keputusan

Surat Keputusan Keberatan Keputusan

Surat Keputusan Pembetulan Keputusan

Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi Keputusan

Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Keputusan

Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Keputusan

Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Keputusan

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan

Kelebihan Pajak

Keputusan

Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Keputusan

Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB) Surat

Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan Kurang Bayar (SKBPKB)

Ketetapan

Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBPKBT)

Ketetapan

Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (STB)

Surat

Sumber: UU KUP, http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-utang-pajak-dan-penagihannya;

diolah, dianalisa penulis

Dalam Sub-Sub tentang Norma hukum Umum dan Abstrak dalam situasi

Individual dan Kongkret, sudah dijelaskan adanya perluasan arti Keputusan,

yang dapat mencakup Surat (misal Tagihan).

Surat Ketetapan (atau juga disebut sebagai Keputusan=beschikking) dari

Pejabat Pajak sesuai dengan kewenangannya tersebut memenuhi norma

Individual dan Kongkret, yaitu Wajab Pajak Tertentu (WO OP (hanya satu

orang) atau WP Badan) yang menjadi WP. Surat Ketetapan bagi WP dari WP

OP “A” berbeda dengan Surat Ketetapan Pajak bagi WP OP “B,” paling tidak

berbeda dari jumlah yang dibayarkan atau kurang bayar.

2) Setiap WP OP dan WP Badan

Tindakan hukum yang dilakukan oleh WP OP dan WP Badan berupa

penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Kantor Pajak, baik secara

manual maupun online. SPT tersebut adalah suatu sarana untuk melaporkan dan

mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang. Dengan

penyerahan SPT tersebut, maka WP sudah memenuhi hak dan kewajibannya

sebagai subyek hukum pajak. SPT ini juga memenuhi norma individual-konkret,

yaitu WP OP tertentu atau WP Badan tertentu saja yang menyerahkan SPT-nya.


SPT WP OP/WP Badan “A” dengan WP OP/WP Badan “B” tentunya sangat

berbeda, karena merupakan subyek hukum pajak (individual) yang berbeda. Tabel 4.2.

SPT Masa dan SPT Tahunan

SPT Masa (tertentu; bulanan) SPT Tahunan

(1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (2) SPT Tahunan PPh WP

Badan

(3) PPh Pasal 22 (2) SPT Tahunan WP OP

(4) PPh Pasal 23

(5) PPh Pasal 25

(6) PPh Pasal 26

(7) PPh Pasal 4 (2)

(8) PPh Pasal 15

(9) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM) dan

(10) Pemungut PPN

Walaupun SPT belum final, karena mungkin saja terjadi kurang bayar,

tetapi SPT tersebut merupakan suatu tindakan hukum berupa “Keputusan” dari

WP kepada Pejabat Pajak (Dirjen Pajak), bahwa itulah hasil self assessment-nya

yang menjadi tanggungjawabnya, dan merupakan pelaksanana dari hak dan

kewajibannya sebagai WP.

D. Tindakan Kewenangan Spesialitet Dalam Hukum Pajak

Sesuai dengan filosofinya, pengelolaan pajak pada dasarnya adalah

kegiatan Hukum Administrasi Negara dalam kewenangan khusus, yaitu

perpajakan. Walau Perpajakan sudah memiliki Perundang-undangan Perpajakan

yang khusus (lex specialis legi generalis), tetapi semua sistem administrasinya

tetap tunduk pada UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Karena Ditjen Pajak merupakan Organisasi Administrasi Negara (OAN) yang

merupakan bagian dari administrasi negara itu sendiri.

Pejabat Pajak adalah Pejabat Administrasi Pemerintahan dengan

kekhususan (spesialitet) bidang perpajakan. Terkait dengan kewenangan yang

sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, maka dapat dibuat suatu batasan,

tindakan administrasi yang murni masih dalam prosedural administrasi atau

sudah dilandasi oleh kepentingan lain yang dapat masuk dalam kategori

perbuatan pidana pajak atau pidana korupsi.

Tabel 4.3.

Tindakan hukum, Parameter norma dan Keinginan


Tindakan hukum Parameter norma Ukuran/parameter keinginan

(mens rea)32

Sewenang-wenang Per-UU-an Rasionalitas

Penyalahgunaan

wewenang

AUPB Tujuan (berlaku asas

spesialitet)

Sumber: Philipus M. Hadjon, dkk, Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana

Korupsi, “Kisi-kisi Hukum Administrasi Dalam Konteks Tindak Pidana

Korupsi,” (Yogya, Gadjah Mada University Press, 2011), hal. 15.

IV. TINDAKAN HUKUM ADMINISTRASI YANG BERAKIBAT

TINDAK PIDANA

Tindak pidana perpajakan, dalam beberapa literature menyebutkan

dikategorikan sebagai salah satu bentuk perlawanan WP, khususnya perlawanan

aktif. R. Santoso Brotodihardjo, sebaimana dikutip Nugroho33 menyebutkan

bahwa pwerlawanan aktif WP sebagai semua usaha dan perbuatan yang secara

langsung ditujukan pada Fiscus dengan maksud untuk menghindari pajak.

Dalam hal perlawanan pasif, mencakup hambatan-hambatan pemungutan

pajakyang disebabkan oleh struktur ekonomi, intelektualitas dan moral

penduduk, serta Teknik pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara.

Nugroho menyebutkan, bahwa sebenarnya yang terjadi adalah

penghindaran pajak (tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax evasion).

Perbedaannya adalah: Tabel 5.1.

Perbandingan Penghindaran dan Pengelakan Pajak

penghindaran pajak (tax avoidance) pengelakan pajak

(tax evasion)

a. Utang pajak (tax liability) belum timbul

karena kewajiban subjektif dan/atau

kewajiban objektifnya belum terpenuhi

b. Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban

tersebut dilakukan dengan cara yang tidak

sesuai dengan maksud dan tujuan dari

peraturan perundang-undangan perpajakan,

tetapi belum memenuhi delik pidana. Hal

tersebut terjadi karena pemanfaatan celah-

celah hukum yang terdapat dalam

peraturan-peraturan tersebut, atau bahkan

yang terdapat dalam konsep dan

rasionalisasi adanya kebijakan-kebijakan di

bidang perpajakan.

c. Pemanfatan celah-celah hukum tersebut

memuat elemen artificiality atau buatan,

artinya yang dilakukan WP sebenarnya

a. Utang pajak sudah

timbul, karena kewajiban

subjektif dan/atau

kewajiban objektifnya

sudah terpenuhi

b. Terpenuhinya kewajiban-

kewajiban yang

dilakukan secara

melawan hukum

perundang-undangan

perpajakan

c. Dilakukan secara sengaja

berdasarkan data-data

yang ada

32 Sikap batin pelaku perbuatan pidana (niat jahat); mencakup unsur-unsur pembuat

tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan

psikis pembuat 33 Andrianto Dwi Nugroho, “Hukum Pidana Pajak Indonesia”, (Bandung: Citra Aditya

Bakti), hal 1


Tabel 5.1.

Perbandingan Penghindaran dan Pengelakan Pajak

penghindaran pajak (tax avoidance) pengelakan pajak

(tax evasion)

tidak mencerminkan keadaan ekonomis

yang sebenarnya atau seharusnya terjadi.

Sumber: Andrianto Dwi Nugroho, Hukum Pidana Pajak Indonesia, hal 3-4

Terdapat pula perundang-undangan diluar yang perpajakan, mengatur

pidana pajak, yaitu pada penjelasan UU Penanaman Modal,34 yaitu “Yang

dimaksud dengan Tindak Pidana Perpajakan adalah informasi yang tidak benar

mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan

surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau

melampirkan keterangan-keterangan yang tidak benar sehingga dapat

menimbulkan kerugian pada Negara dan kejahatan lain yang diatur dalam

undang-undang yang mengatur Perpajakan.” Begitu pula dalam hal pencucian

uang disebutkan bahwa harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana salah

satunya berupa tindak pidana perpajakan.35

A. Tindakan Administrasi Yang Dilakukan Oleh Fiscus

Kegiatan perpajakan adalah kegiatan administrasi, sehingga sanksi yang

dijatuhkan berupa kesalahan administrasi. Pidana pada dasarnya hanya

digunakan sebagai ultimum remedium dalam peraturan perundang-undangan

perpajakan. Ultimum remedium adalah merupakan upaya terakhir, dan disinilah

pidana berperan.

Fiscus sebagai unsur pelaksana dari undang-undang perpajakan tentunya

sangat diharapkan melakukan tugas dan fungsinya sesuai yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan. Pada faktanya, mungkin saja terjadi Fiscus

melakukan tindakan-tindakan yang berdampak merugikan, baik bagi WP,

Negara, dan pihak ketiga lainnya, dan hal tersebut diacam dengan pidana.

Tabel 5.2.

Fiscus, Tindakan Administrasi dan Ancaman Pidana

Fiscus Tindakan administrasi Berdasar PerUU Perpajakan

Fiscus 1. Kelalaian

2. Dengan sengaja

Menghitung

atau

menetapkan

Fiscus Bertindak diluar kewenangannya Kemenkeu yang mengawasi,

mengevaluasi dan memberi

sanksi

34 Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,


Negara (TLN) Nomor 4740, Penjelasan Pasal 33 ayat (3). 35 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan

Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI)

Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5164.Pasal 2 ayat (1) huruf

v.


Tabel 5.2.

Fiscus, Tindakan Administrasi dan Ancaman Pidana

Fiscus Tindakan administrasi Berdasar PerUU Perpajakan

Fiscus 1. Pemerasan

2. Pengancaman

Kepada WP untuk menguntungkan diri

sendiri secara melawan hukum

Tunduk pada pasal 368 KUHP

Fiscus Memaksa WP untuk:

1. memberikan sesuatu,

2. membayar, atau

3. menerima pembayaran, atau

4. mengerjakan sesuatu

Untuk dirinya sendiri dalam bentuk

menyalagunakan kekuasaannya untuk

menguntungkan dirinya sendiri

Dipidana berdasarkan UU

Korupsi

Fiscus Melaksanakan tugasnya didasarkan

pada:

1. itikad baik,

2. peraturan perundang-undangan

Tidak dapat digugat perdata

atau dituntut pidana

Sumber: UU KUP, diolah oleh penulis

B. Tindakan Administrasi Yang Dapat Berdampak Pada Pidana,

Dilakukan Oleh WP

1) Tindak pidana SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan)

SPT tidak disampaikan, atau disampaikan tidak sesuai dengan batas

waktu yang ditetapkan36:

(a) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh)

hari setelah akhir Masa Pajak;

(b) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 (tiga)

bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Tindak pidana yang dilakukan adalah

Karena kealpaan (Ps 38; UU

16/2000)

Karena sengaja (Ps 39; UU

16/2000)

(a) Tidak menyampaikan SPT; (a) tidak menyampaikan

SPT; atau

(b) Menyampaikan SPT tetapi

isinya tidak benar atau tidak

lengkap, atau melampirkan

keterangan yang tidak benar

(b) menyampaikan Surat

Pemberitahuan dan

atau keterangan yang

isinya tidak benar atau

tidak lengkap; atau

36 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2000 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan

Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2000 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3984, Pasal 3 ayat (3)


dapat menimbulkan kerugian

pada pendapatan negara

dapat menimbulkan

kerugian pada pendapatan

negara

2) Tindak pidana NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

NPWP mulai diatur pada UU No 6 Tahun 1983, yaitu Setiap WP wajib

mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya diberikan

Nomor Pokok Wajib Pajak37 adalah dalam rangka self assessment. Self

assessment tersebut dilakukan dengan filosofi pemberian keparcayaan kepada

masyarakat WP untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui

sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak terhutang.

Fungsi NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipakai

sebagai tanda pengenal WP, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak

serta pengawasan administrasi perpajakan. Tindak Pidana NPWP yaitu:

Dengan sengaja (Pasal 39 ayat (1)) UU No 16/2000

a. tidak mendaftarkan diri, atau

menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor

Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau

dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Dalam hal tidak mendaftarkan diri, pidana terhadap NPWP hampir tidak

dapat dilakukan karena adanya unsur kesengajaan yang harus dibuktikan dalam

tindak pidana tersebut. Apabila perbuatan tidak mendaftarkan/

menyalahgunakan tanpa hak NPWP sebagai suatu kelalaian, maka unsur

kesengajaannya tidak akan terpenuhi.

3) Tindak pidana pembukuan

Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan

keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak atau harga

perolahan dan penyerahan barang atau jasa guna penghitungan jumlah pajak

terhitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.38

Pembukuan tersebut dimaksudkan agar dapat dilakukan perhitungan berapa

jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh WP.

37 Indonesia, Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata

Cara, , Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara (TLN) Nomor 3262, Pasal 2

Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Dengan diperolehnya

Nomor Pokok Wajib Pajak, berarti Wajib Pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut selain dipergunakan untuk mengetahui

identitas Wajib Pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk menjaga ketertiban dalam

pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Setiap Wajib Pajak dalam

hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan Nomor Pokok

Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk

mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan sanksi pidana. 38Ibid., Pasal 28


Selain itu, WP dalam negeri yang menerima atau memperoleh

penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, wajib menyelenggarakan

pembukuan di Indonesia, sehingga dari pembukuan tersebut dapat dihitung

besarnya penghasilan kena pajak.39 Pembukuan harus didasarkan pada suatu cara

yang lazim dipakai di Indonesia.

Dengan sengaja (Pasal 39 ayat (1) huruf e dan f; UU 16 Tahun 2000

e. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain

yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau

f. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak

memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau

dokumen lainnya;


4) Tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

Terdapat tiga cara untuk melunasi pajak penghasilan,40 yaitu

(a) Pemotongan oleh pihak lain,41

i. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, dan honorarium

dengan nama apapun, sebagai imbalan atas pekerjaan yang

dilakukan oleh pegawai atau orang lain yang dilakukan di

Indonesia;

ii. bendaharawan Pemerintah yang membayar gaji, upah,

honorarium, tunjangan tetap, dan pembayaran lain, dengan

nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan

yang dibebankan kepada Keuangan Negara;

iii. badan dana pensiun yang membayarkan uang pension;

iv. perusahaan dan badan-badan yang membayar honorarium

atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa yang

dilakukan di Indonesia oleh tenaga ahli dan/atau

persekutuan tenaga ahli sebagai WP dalam negeri yang

melakukan pekerjaan bebas (sampai dengan ditetapkan di

dalam Pasal 21 ayat 1 UU N0 6 Tahun 1983)

v. WP atas deviden, bunga, sewa, royalty, imbalan, atau jasa

Teknik dan jasa manajemen. WP tersebut perorangan,

pemerintah dan swasta.42

vi. Orang pribadi yang memotong PPh dari WP Luar Negeri

yang menerima pembayaran bunga, deviden dan

sebagainya.43

(b) Pemungutan oleh pihak lain, dan

39Indonesia, Undang-Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Lembaran

Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara (TLN)

Nomor 3262,Pasal 13 40Ibid., Pasal 20 ayat (1) 41Ibid., Pasal 21 42Ibid., Pasal 23 43Ibid., Pasal 26


i. Bendaharawan Pemerintah untuk pembayaran barang dan

jasa dan APBN dan APBD.

ii. Dirjen Bea dan Cukai untuk kegiatan impor, Dirjen

Anggaran dan Badan-badan lain untuk pembayaran barang

dan jasa yang memperoleh pembayaran dari Belanja

Negara dan Belanja Daerah.44

(c) Pembayaran pajak oleh WP sendiri

Orang atau Badan-badan yang disebutkan pada bagian

sebelumnya yang dapat tidak menyetorkan atau kurang

menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut.

Dengan sengaja (Pasal 39 ayat (1) huruf g; UU 16 Tahun 2000

g. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau

dipungut


5) Tindak pidana pembocoran rahasia

Pidana ini ditujukan pada Pejabat dan tenaga ahli yang diperbantukan

karena kealpaan atau sengaja45 untuk merahasiakan (tidak memberitahukan

kepada siapapun) mengenai segala sesuatuyang diketahui atau diberitahukan

kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan

ketentuan perundang-undangan perpajakan.46

Tujuan dari larangan dan ancaman pidana pembocoran tersebut adalah

untuk mencegah disalahgunakannya bahan keterangan WP, dalam persaingan

dagang atau mengungkapkan keadaan asal usul kekayaan atau penghasilan yang

diperoleh, yang pada hakekatnya merupakan rahasia pribadi, berdasarkan asas

hukum pajak.47

6) Tindak pidana tidak membayar pajak

WP telah melampaui batas waktu penyetoran pajak tertuang yang

tercantum dalam SPT, yaitu tiga bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak, atau

bahkan melampaui waktu setelah itu.

UU 6/83 tidak mengatur pidana sanksi pidana terhadap WP yang tidak

membayar pajaknya,48 sehingga sanksinya merujuk pada KUHP. Uang yang

seharusnya disetor kepada Negara, dan kemudian dipakai untuk keperluan WP

sendiri, dapat disebut sebagai tindakan penggelapan uang pajak. KUHP

mengatur masalah penggelapan pada pasal 374.

Selain penggelapan yang diancam dalam KUHP, maka bila ternyata

merugikan keuangan negara (karena tidak membayar pajak), maka dapat

berubah menjadi tindak pidana korupsi. Unsur kerugian keuangan negara

44Ibid., Pasal 22 jo PP No 36 Tahun 1983 dan Kemenkeu RI No 965/KMK.04/1983. 45 Indonesia, Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,


Negara (TLN) Nomor 4740, Pasal 41 ayat (1) dan (2) 46Ibid., Pasal 34 ayat (1) 47Ibid., Penjelasan pasal 34 dan 41 48Loc., Cit., Pasal 38 dan pasal 39


dapat terpenuhi dalam hal ini (pajak dan korupsi memiliki unsur kerugian

negara).

C. Tindakan Administrasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga

Pihak ketiga dalam hal ini adalah yang terkait dengan kegiatan

perpajakan.

Tabel 5.3.

Tindakan Administrasi yang dilakukan Pihak Ketiga

Dapat berdampak pada hukum pidana

Kegiatan Pihak ketiga

Kewajiban

merahasiakan (berdasar

UU) ditiadakan

Dirjen Menkeu

Pemeriksaan

pajak, penagihan

pajak, atau

penyidikan tindak

pidana perpajakan

Bank

Akuntan public

Notaris

Konsultan pajak

Kantor administrasi

Pihak ketiga lainnya yang

memiliki hubungan dengan

WP

Pihak ketiga wajib untuk memberikan keterangan atau bukti yang

diminta

Sumber: KMK dan Kep Dirjen, diolah penulis

Pihak ketiga wajib memberikan keterangan atau bukti dengan

permintaan tertulis Dirjen Pajak atau Menteri sesuai dengan kewenangannya.

V. BEBERAPA KASUS TINDAKAN ADMINISTRASI

PERPAJAKAN YANG BERDAMPAK PIDANA

1. Handang Soekarno (Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan

Hukum Ditjen Pajak), Handang terkait menerima suap Rp 1,9 miliar untuk

memainkan nilai wajib pajak PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia.

Hamdamh dituntut 15 tahun penjara.

2. Gayus Halomoan Partahanan Tambunan. (Direktorat Banding dan

Keberatan Pajak, PNS golongan IIIA) memainkan nilai pajak PT Surya

Alam Tunggal (SAT). Dinyakan bersalah melakukan Korupsi karena

menerima suap senilai Rp 925 juta dari Roberto Santonius, konsultan PT

Metropolitan Retailmart untuk pengurusan keberatan pajak. Gayus juga

terbukti menerima gratifikasi di kasus lain sebesar US$659.800 dan Sin$9,6

jutaAwalnya ia divonis bebas oleh PN Tangerang, yang belakangan

terungkap ia menyuap majelis hakim. Gayus pun akhirnya diadili lagi di PN

Jaksel dan dituntut 20 tahun penjara. Sayang, majelis yang diketuai

Albertina Ho hanya menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara.

3. Bahasyim. (Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII).

Selama menjabat sejak 2004-2010, Bahasyim dinilai merugikan keuangan


negara sebanyak Rp 64 miliar. Bahasyim menerima suap Rp 1 miliar dari

wajib pajak Kartini Mulyadi. Ia divonis penjara 12 tahun dan harta

Bahasyiem Rp 60,9 miliar dan US$ 681.147 dirampas untuk negara Jaksa

mengajukan tuntutan 15 tahun penjara dan MA menjatuhkan hukuman 12

tahun penjara ke Bahasyim.

4. Dhana Widyatmika. Kasus terjadi saat menangani pengurusan pajak PT

Mutiara Virgo. PT Mutiara Virgo membayar pajak Rp 120 miliar, tapi hasil

lobi-lobi jahat menyepakati PT Mutiara Virgo cukup membayar Rp 30

miliar. Permainan Dhana terbongkar atas kejelian Kejaksaan Agung

(Kejagung) mengusut kasus itu. Pegawai Ditjen Pajak tersebut bekerja sama

dengan Herly Isdiharsono. Dhana akhirnya dituntut 12 tahun penjara. Di

tingkat kasasi, Dhana divonis 13 tahun penjara. Tapi hukuman Dhana

ringankan menjadi 10 tahun penjara.

5. Herly Isdiharsono (Koordinator Pelaksana PPn Perdagangan Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Palmerah, Jakarta Barat ) juga terseret ikut

mengakali kewajiban pajak PT Mutiara Virgo. Awalnya Herly hanya

dituntut 8 tahun penjara tapi hukumannya diperberat menjadi 12 tahun

penjara oleh Artidjo Alkostar-MS Lumme dan LL Hutagalung.

6. Tommy Hindratno (mantan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan), dituntut 5 tahun

penjara. Ia menerima suap sebesar Rp 280 juta terkait pengurusan restitusi

pajak PT Bhakti Investama, James Gunardjo. Uang itu untuk menyelesaikan

restitusi pajak perusahaan berkode emiten BHIT tersebut. Dalam kasus ini

baik James maupun Tommy divonis tiga tahun enam bulan kurungan dan

denda Rp 100 juta subsider kurungan tiga bulan oleh Pengadilan Tipikor

Jakarta.

7. Pargono Riyadi, (penyidik PNS Ditjen Pajak), pada 9 April 2013 ditangkap

saat menerima uang senilai Rp 125 juta dari seorang kurir bernama

Rukimin. Uang tersebut diduga diberikan oleh mantan pembalap Asep

Hendra guna pengurusan pajak pribadinya.

8. Muhammad Dian Indra dan Eko Darmayanto, (dua orang pemeriksa pajak

di DJP Jakarta Timur), 15 Mei 2013, ditangkap di terminal 3 Bandara

Soekarno Hatta. Keduanya ditangkap bersama seorang kurir bernama Tedy

ketika hendak mengambil uang sebesar Sin$ 300.000 yang sudah diletakkan

dalam mobil di parkiran bandara. Pada Desember 2013, Mereka terbukti

menerima suap Sin$600 ribu untuk pengurusan pajak PT The Master Steel,

Rp 3,25 miliar terkait pengurusan pajak PT Delta Internusa, dan sebesar

US$ 150.000 untuk pengurusan kasus pajak PT Nusa Raya Cipta. Keduanya

divonis sembilan tahun penjara.

9. Anggrah Pratama, (Kepala Kantor Pajak Pratama Bogor), 13 Juli 2012.

diciduk saat menerima uang suap sebesar Rp 300 juta dari karyawan

perusahaan tambang PT Gunung Emas Abadi Endang Dyah Lestari di

Perumahan Legenda Wisata dan Kota Wisata Cibubur, Jakarta Timur.

Anggrah divonis bersalah dengan hukuman selama 6 tahun penjara dan

denda Rp 200 juta.


VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk tindakan administrasi negara dalam perpajakan adalah keluarnya

penetapan berupa Surat dan/atau Surat Keputusan dari Fiscus tentang

berbagai macam kegiatan perpajakan, seperti Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi

Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat

Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian

Pendahuluan Kelebihan Pajak, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga,

Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB), Surat Ketetapan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBPKB), Surat

Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar

Tambahan (SKBPKBT), Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (STB). Keputusan

2. Bentuk tindakan administrasi negara yang dapat berdampak pada hukum

pidana adalah bila Fiscus, dengan wewenangnya menetapkan surat dan/atau

keputusan pajak dengan melawan hukum atau bertindak di luar

kewenangannya. Melawan hukum yang dilakukan adalah berupa tindakan

administrasi perpajakan yang menguntungkan pihak tertentu, yaitu WP

dan/atau diri Fiscus sendiri. Tindakan administrasi perpajakannya berupa:

a. Karena kelalaiannya atau dengan sengaja, menghitung atau menetapkan

nilai pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

b. Bertindak di luar kewenangannya

c. Melakukan pemerasan, pengancaman kepada WP untuk keuntungan

disi sendiri secara melawan hukum

d. Memaksa WP untuk: memberikan sesuatu, membayar, menerima

pembayaran, atau mengerjakan sesuatu Untuk dirinya sendiri dalam

bentuk menyalagunakan kekuasaannya untuk menguntungkan dirinya

sendiri.

Bentuk dari tindakan administrasi perpajakannya adalah penetapan surat

dan/atau Surat Keputusan.

B. Saran

1. Pajak, yang merupakan tulang punggung penerimaan negara, menempatkan

pajak menjadi objek yang sangat penting. Segala upaya harus dilakukan oleh

Negara/Pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan administrasi

perpajakan yang prudent, walaupun untuk menuju hal tersebut harus

disisihkan anggaran yang besar, dalam bentuk investasi sistem, SDM dan

kontrol yang baik. Masyarakat akan menerima dan melaksanakan kewajiban


pajaknya, bila yakin penerimaan dan penggunannya dapat dilaksanakan

secara transparan, akuntabel dan memiliki responsibility yang tinggi.

2. Perhitungan pajak, termasuk dalam hal pengurangan atau penghapusan

dilakukan secara on-line, dan terbuka dalam arti terdapat akses yang mudah

untuk pengaduan, serta akuntabel, terhitung secara jelas semua komponen-

komponennya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Admosudirjo, Prajudi. “Hukum Administrasi Negara”, Jakarta: Ghali Indonesia,

1988.

H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, “Hoofdstukken van Administratief Recht”,

Utrecht: Uitgeverij Lemma BV., 1995.

Hadjon, Philipus M., dkk. “Kisi-kisi Hukum Administrasi Dalam Konteks Tindak

Pidana Korupsi”,”Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi”.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press2011.

Huisman, R.J.H.M. tt. “Algemeen Bestuursrecht, een Inleiding”. Kobra:

Amsterdam2002.

Kanter, EY dan SR Sianturi, “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan

Penerapannya”. Jakarta: Storia Grafika.

Leyland, Peter and Terry Woods. “Administrative Laws,” 3rd ed..London:

Blackstone Press Limited, 1999.

Nugroho, Andrianto Dwi. “Hukum Pidana Pajak Indonesia”, Bandung: Citra

Aditya Bakti, 2010.

Prodjodikoro, Wirjono. “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”, Bandung:

Refika Aditama, 2003.

Ridwan H.R. “Hukum Administrasi Negara”, edisi revisi, Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2006.

Santoso Brotohadihardjo, R. “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”, Bandung: PT

Eresco, 1991.

Soemitro, Rochmat. “Asas dan Dasar Perpajakan II”, Bandung: PT Eresco,

1991.

Utrecht, E. “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”. Surabaya: Pustaka

Tinta Mas, 1986.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5601.

Indonesia, Undang-Uundang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara

Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara (TLN) Nomor 5164.


Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,

Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 67,

Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4724.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum

Dan Tata Cara Perpajakan,Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI)

Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor

4740.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua

Atas Indonesia, Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun

2000 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor3984.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun1986

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3344, Pasal 1

angka 3.

Indonesia, Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan

Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI)

Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor

3262.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan,

Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1983 Nomor 50,

Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3263.

Website

https://news.ddtc.co.id/kamus-pajak-memahami-arti-tax-ratio-9895

https://nasional.tempo.co/read/702697/hartanya-disita-hingga-rp-74-m-gayus-

masih-miliarder

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161122162351-12-174492/rentetan-

kasus-korupsi-yang-menjerat-pegawai-pajak

https://kbbi.web.id/tindak

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161122162351-12-174492/rentetan-kasus-korupsi-yang-menjerat-pegawai-pajak

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161122162351-12-174492/rentetan-kasus-korupsi-yang-menjerat-pegawai-pajak

TINDAKAN HUKUM ADMINISTRASI (NEGARA) PERPAJAKAN …

Documents