Analisis Dampak Sanksi Administrasi Perpajakan Pada Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan) SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd) Oleh: Singgih Nugroho NIM: 11140150000013 PROGAM STUDI TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS ILMU TERBIYAH DAN KEGURUAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2019/1440
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Analisis Dampak Sanksi Administrasi Perpajakan Pada Kesadaran danKepatuhan Wajib Pajak
(Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan)
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd)
Oleh:
Singgih Nugroho NIM: 11140150000013
PROGAM STUDI TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU TERBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2019/1440
BAB I
PENDAHAULUAN
A. Latar Belakang
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting sebagai sumber pemasukan
negara, anggaran yang diperoleh dari dana pajak digunakan untuk pembiayaan
pembangunan negara dan sarana peningkatan kualitas masyarakat seperti dibidang
pendidikan, bidang kesehatan, serta memberikan subsidi demi kesejahteraan rakyat.
Pengelolaan pajak harus dilakukan dengan baik dan menjadi prioritas pemerintah
karena hal tersebut berkaitan dengan terkumpulnya dana dari sektor pajak, apabila
pemasukan pajak terhambat maka akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional.
Sebagaimana yang ditulis oleh Siti Resmi dalam bukunya bahwa dalam
memenuhi kewajiban membayar pajak, Wajib Pajak (WP) harus berlandaskan pada
prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan arah tujuan perubahan undang-
undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.1 Masyarakat harus mempunyai
pengetahuan yang cukup tentang Peraturan Perpapajakan sehingga dapat menjalankan
kewajibanya sebagai warga negara yang baik sesuai dengan prosedur perpajakan.
Perundang-undangan perpajakan yang dikutip dalam buku Siti Resmi
menjelaskan bahwa seringkali perundang-undangan perpajakan mengalami
perubahan, sehingga WP harus selalu mengikuti peraturan perpajakan yang baru.
Sedangkan yang dibahas dalam Peraturan Perpajakan mengenai Pajak Penghasilan di
Indonesia yaitu UU no 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7
Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36
Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri
1 Siti Resmi, Perpajakan Edisi 10 Buku 1 (Teori & Kasus), (Jakarta: Salemba Empat 2017),h.17
1
2
Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jendral
Pajak.2
Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut
pajak dengan rakyat sebagai WP. Hukum pajak dibagi menjadi dua yaitu:
1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain
keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek
pajak),siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang
dikenakan (tarif pajak), utang pajak dan terhapusnya utang pajak, dan
hubungan hukum perpajakan antara pemerintah dan WP. Contohnya:
Undang-Undang Pajak Penghasilan.3
2. Hukum pajak formil, merupakan peraturan-peraturan mengenal berbagai cara
untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan. Bagian hukum ini
memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak,
kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para WP
(sebelum dan menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan
prosedur dalam pemungutanya.4
Hukum formil berfungsi untuk melindungi fiskus dan WP, tujuanya
adalah agar WP tidak mendapatkan kesewenang-wenangan oleh fiskus dalam
pemungutan pajak, beberapa undang-undang perpajak dibuat untuk
menjalankan hukum pajak formil seperti Undang-undang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa, dan Undang-undang Peradilan Pajak.
2 Ibid h.703 Mardiasmo, Perpajakan (Yogyakarta: C.V Andi Offset 2016) Edisi 2016, h. 74 Siti Resmi, Perpajakan Teori & Kasus, (Jakarta: Salemba Empat 2017) Edisi 10 Buku 1 h.5
3
Berdasarkan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (NK
APBN) 2017 menjelaskan bahwa Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar
Rp.787.7 miliar sedangkan APBN 2016 Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar
Rp.855.8 miliar, artinya Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) 2017 mengalami
penurunan.
Grafik 1.1
Sumber: Kementrian Keuangan5
Sistem perpajakan Indonesia menganut self assessment system dimana negara
memberikan kepecayaan penuh kepada WP untuk mendaftar, menghitung,
5 Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Nota Keuangan dan APBN Tahun 2017(Indonesia : Kementrian Keuangan) hal. II.3.7
4
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara
mandiri. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus memiliki pengetahuan yang
cukup untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sebagai salah
satu perwujudan kepatuhan terhadap pemerintah.
Permasalahan yang dihadapi Direktur Jendral Pajak (DJP) saat ini adalah masih
rendahnya kesadaran perpajakan para WP secara khusus, maupun masyarakat
Indonesia secara umum. Data menunjukkan bahwa baru 11% masyarakat Indonesia
yang sudah terdaftar sebagai WP, baru 5% masyarakat Indonesia yang sudah
melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), serta baru 0,1% masyarakat Indonesia yang
sudah membayar pajak. Untuk itu, diperlukan pola yang sistematis untuk mengubah
perilaku masyarakat agar sadar dan taat pajak, yaitu melalui pendidikan. Kesadaran
perpajakan perlu ditanamkan dalam pendidikan melalui inklusi dalam materi
pembelajaran maupun kegiatan kemahasiswaan.6
Kepatuhan pajak juga menjadi salah satu sikap WP yang perlu diperhatikan oleh
pemerintah, apabila pemeritah mampu menjalankan peraturan dengan adil dan tegas
maka WP akan mematuhi peraturan yang telah dibuat dan akan terbiasa membayar
pajak secara disiplin, serta mempunyai kesadaran akan pentingnya membayar pajak
seperti dimulai dari mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan
melaporkan SPT secara mandiri dan jujur.
Berdasarkan Observasi pada awal penelitian yang penulis lakukan pada tanggal
10 September 2018 diperoleh informasi dari bagian pengawasan dan konsultasi
bahwa kebanyakan WP terkena denda karena telat melaporkan Surat Pemberitahuan
(SPT). Diperoleh juga informasi dari WP yang sedang menunggu nomor antrian di
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bahwa WP kurang memahami Ketentuan Umum
Perpajakan (KUP) sehingga dikenakan denda kareana kelalaianya tidak
menyampaikan SPT. Oleh karena itu, peneliti ingin menganalis kecenderungan
6 Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jender al Pajak, Materi Terbuka Kesadaran Pajak untukPerguruan Tinggi (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia2016) Cet. ke-1 h. VIII
5
masyarakat sebagai WP yang mempunyai kesadaran dan kepatuhan dalam membayar
pajak.
Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk menggali dan mengkaji
informasi terkait dampak Sanksi Administrasi Perpajakan pada kesadaran dan
kepatuhan WP. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Jakarta Pesanggrahan. Penelitian tersebut diberi judul ”Analisis Dampak
Sanksi Administrasi Perpajakan Pada Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak
(Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan”
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat
diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Rendahnya tingkat kesadaran WP dalam melaksanakan kewajibannya untuk
melapor SPT.
2. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak pada Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).
3. Kurangnya Pengetahuan Wajib Pajak mengenai sanksi administrasi perpajakan.
C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan keterbatasan penulis, maka yang
pertama penulis membatasi penelitian dengan hanya meneliti yang kaitanya
dengan pengetahuan Wajib Pajak mengenai sanksi administrasi perpajakan yang
berdampak pada kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, yang kedua agar lebih
terfokuskan kembali penelitian ini hanya dikenakan terhadap subjek pajak atas
Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi di KPP Pratama Jakarta
Pesanggrahan.
D. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah dan batasan masalah di atas,
maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “
6
Bagaimana Analisis Dampak Sanksi Administrasi Perpajakan Pada Kesadaran
dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan?”
E. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis
Dampak Sanksi Administrasi Perpajakan Pada Kesadaran dan Kepatuhan WP di
KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan.
F. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini, antara lain:
1. Manfaat bagi akademik
Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan Pengaruh
Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan
WP. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal
tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian. .
2. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu
pengetahuan.
b. Untuk menambah koleksi pengetahuan mahasiswa lain, serta sebagai acuan
untuk penelitian berikutnya.
c. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa
perkuliahan di UIN Syarif Hiyatullah Jakarta dengan kenyataan yang ada
dilapangan.
3. Manfaat praktis
Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan WP dengan mengetahui
pentingnya Peraturan perpajakan sehingga memunculkan kesadaran, kepatuhan,
7
pengetahuan dan pemahamaan WP. Sekurang-kurangnya, WP mematuhi
peraturan administrasi perpajakan.
BAB II
KAJIAN TEORI
A. Kajian Teori
1. Perpajakan
a. Pengertian Pajak
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat
berperan penting sebagai pembiayaan pembangunan negara. Ada beberapa
macam pengertian pajak menurut para ahli.
Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, Pajak adalah iuran masyarakat kepadanegara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajibmembayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang)dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukdan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaranumum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.1
Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa masyarakat wajib membayar
pajak kepada negara dan dapat dipaksakan. Undang-Undang perpajakan
dijadikan landasan hukum agar WP membayar pajak dan apabila WP tidak
mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Umum Perpajakan.
Menurut S. I. Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkansebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan,kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapibukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintahserta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secaralangsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.2
1 Thomas Sumarsan, Perpajak Indonesia ( Pedoman Perpajakan Lengkap BerdasarkanUndang-Undang Terbaru), ( Jakarta: Indeks, 2015) Edisi ke-4, h.3
Perpajakan di Indonesia dijalankan bukan karena sebab hukuman,
melaikan kewajiban sebagai warga negara yang mempunyai kesadaran akan
kewajibanya membayar pajak, serta mengikuti peraturan perpajakan yang
berlaku. Oleh karenanya, warga negara yang tidak membayarkan pajak akan
diberikan hukuman tertentu atau dalam pembahasan penelitian ini yaitu
berupa sanksi administrasi perpajakan sesuai dengan Undang-Undang
perpajakan yang berlaku, sehingga WP diharapkan memiliki kepatuhan
membayar pajak sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajakadalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh OrangPribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dandigunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuranrakyat.3
Dari beberapa pertanyaan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan
tentang definisi pajak:
1) Warga negara wajib memberikan iuran kepada negara.
2) Warga negara tidak mendapatkan imbalan secara langsung (kontraprestasi).
3) Kesadaran dalam membayar pajak diperlukan, supaya warga negara
mempunyai kejujuran dalam melaporkan dan menghitung harta yang
dimiliki.
4) Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah menurut perundang-
undangan perpajakan yang berlaku, sehingga warga negara dituntut untuk
patuh dalam membayarkanya.
5) Pajak digunakan sebagai kas negara untuk menjalankan APBN.
a. untuk Surat Pembetritahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari
setelah masa akhir pajak.
b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WP orang
pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WP badan,
paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.19
Sanksi administrasi terdapat tiga ancaman yaitu sanksi bunga
administrasi, sanksi denda administrasi, dan sanksi kenaikan
administrasi.20
1) Bunga 2% per bulan
Tabel 2.2 Sanksi Administrasi Berupa Bunga
No. Masalah Cara Membayar
atau Menagih1. Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau
SPT Masa) tetapi belum diperiksa
SSP/STP
2. Dari Penelitian Rutin:
PPh pasal 25 tidak/kurang dibayar
PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26 serta PPn yang
terlambat dibayar.
SKPKB, SPT, SKPKBT tidak/kurang
dibayar atau terlambat dibayar.
SPT salah tulis atau salah hitung.
SSP/STP
SSP/SPT
SSP/SPT
SSP/SPT
3. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar
(maksimum 24 bulan)
SSP/SPKB
19 Undang-Undang Republik Indonesia KUP No. 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan, (Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2018), h.8
1. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga
pembayaran, bunga penagihan, dan bunga ketetapan.
2. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang
ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT
dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan
umumnya ditagih dengan SPT (lihat pasal 19 (1) KUP).
3. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimaksudkan dalam surat
ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan
dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya
ditagih dengan SKPKB (lihat pasal 13 (2) KUP).
2) Denda Administrasi Perpajakan
Tabel 2.3 Sanksi Administrasi Berupa Denda
No
.
Masalah Cara Membayar
atau Menagih1. Tidak/terlambat
memasukkan/menyampaikan SPT
SPT ditambah
Rp. 100.000,00
atau RP.
500.000,00 atau
Rp.1.000.000,00
32
2. Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT
masa tetapi belum disidik
SPP ditambah
150%3. Khusus PPN:
a. Tidak melaporkan usaha
b. Tidak membuat/mengisi faktur
c. Melanggar larangan membuat faktur
(PKP yang tidak dikukuhkan)
SPP/SPKPB
(ditambah 2%
denda dari dasar
pengenaan)4. Khusus PBB:
a. SPT, SKPKB, tidak/kurang bayar
atau terlambat dibayar.
b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang
bayar
SPT+denda 2%
(maksimum 24
bulan).
SKPKB+denda
administrasi dari
selisih pajak
yang terutang.
3) Kenaikan 50% dan 100%
Tabel 2.4
Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan Pajak
No
.
Masalah Cara Membayar
atau Menagih1. Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan
secara jabatan:
a. Tidak memasukan SPT:
1) SPT tahunan (PPh 29)
SKPKB ditambah
50%
33
2) SPT tahunan (PPh 21, 23, 26, dan
PPN)
b. Tidak menyelenggarakan pembukuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 28
KUP
c.Tidak memperlihatkan buku/dokumen,
tidak memberi keterangan, tidak memberi
bantuan guna kelancaran pemeriksaan,
sebagaimana pasal 29
d. Pengajuan keberatan ditolak/ditambah
e. Pengajuan banding ditolak/ditambah
SKPKB ditambah
100%
SKPKB
50% PPh pasal 29
100% PPh pasal
21, 23, 26, dan
PPN
SKPKB
50% PPh pasal 29
100% PPh pasal
21, 23, 26, dan
PPN
SKPKB ditambah
kenaikan 50%
SKPKB ditambah
kenaikan 100%2. Dikeluarkan SKPKB karena: ditemukan data
baru, data semula yang belum terungkap
setelah dikeluarkan SKPKB
SKPKBT 100%
3. Khusus PPN:
Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan,
dimana PKP tidak seharusnya
mengkompensasi selesih lebih, menghitung
tarif 0% diberi restitusi pajak.
SKPKBT 100%
Sanksi Administrasi berupa denda tersebut tidak dikenakan terhadap:
1) Wajib Orang Pribadi yang telah meninggal dunia, maka kewajiban
dianggap gugur dalam kewajiban membayar pajak.
34
2) WP Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas, atau usahanya sudah tutup.
3) WP Orang Pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang
tidak tinggal lagi di Indonesia, atau sudah pulang kenegaranya tanpa
meninggalkan usaha tetap di Indonesia.
4) Bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.
5) WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum
dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi, atau tidak pada
jabatanya.
7) WP yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan
peraturan Menteri Keuangan (yang dimaksud dengan bencana adalah
bencana nasional atau bencana yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan), sehingga kehilangan baik harta maupun kekayaan.
8) WP lain yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang
menyatakan bahwa WP tidak mempunyai kewajiban lagi dalam
membayar pajak.21
3. Kesadaran Wajib Pajak
Setiap warga negara diharapkan mempunyai kesadaran dalam
menjalankan kewajiban membayar pajak dengan Syarat dan Ketentuan
tertentu. Kesadaran dalam membayar pajak mempunyai pengaruh yang
sangat besar dalam memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak,
maka pemerintah berusaha memberikan pemahaman dan pengetahuan pajak
serta memberikan sanksi tertentu bagi yang tidak membayar pajak.
Menurut Nasution, kesadaran WP merupakan sikap WP yang mengerti
akan kewajibanya sebagai warga negara dan melaporkan semua penghasilan
21 Anastasia Diana dkk., Perpajakan ( Teori dan Peraturan Terkini), (Yogyakarta: C.V AndiOffset, 2014), h.99-100
35
kena pajak serta membayarnya tanpa membuat kecurangan sesuai dengan
syarat dan ketentuan perpajakan.22
Menurut Siahaan dalam bukunya mengatakan bahwa kesadaran
membayar pajak sangat penting, apabila warga negara tidak mempunyai
kesadaran berwarga negara maka masyarakat kurang dapat mengenal dan
menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional,
merasakan keamanan dan kenyamanan, dan ketertiban serta kurang
menikmati manfaat pengeluaran pemerintah sehingga kesadaran membayar
pajak juga berkurang.23 Pemberian timbal balik dalam membayar pajak tidak
diperoleh secara langsung, melainkan dalam bentuk pembangunan fasilitas
umum.
Masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran atas perpajakan sehingga
meningkatkan kepatuhan WP. Masyarakat yang mempunyai tingkat
kesadaran yang tinggi akan memahami fungsi pajak bagi negara serta
mengetahui peranan warga negara terhadap kemajuan pembangunan negara
tersebut sehingga meningkatkan kepatuhan WP. Indikator kesadaran
perpajakan menurut Manik Astri diantaranaya WP mengetahui Undang-
Undang Perpajakan, memahami fungsi pajak bagi negara, memahami
Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), membayar pajak secara benar dan
sukarela.24
4. Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan perpajakan sangat berperan penting, WP harus patuh pada
peraturan perpajakan yang berlaku dengan menyetorkan besarnya pajak
dengan adil dan jujur secara patuh terhadap pemerintah sebagai sumber
22 Nasution, Perpajakan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.6223 Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Grafindo Persada,
2010), h.106 24 http://repository.widyanata.ac.id>hadle diakses hari Rabu, tanggal 1 Mei 2019 pada pukul
09.44
36
pembiayaan negara. Kepatuhan yang diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2-18 tentang Tata Cara
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bab III Pasal 3
ayat (3) sebagai berikut:
a. WP telah menyampaikan SPT Tahunan dalam 3 (tiga) Tahun Pajak
terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum
penetapan WP Kriteria Tertentu, dengan tepat waktu;
b. WP telah menyampaikan SPT Masa atas Masa Pajak Januari sampai
dengan November dalam Tahunan Pajak terakhir sebelum penetapan
WP Kriteria Tertentu; dan
c. dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian SPT Masa
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, keterlambatan tersebut harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak serta
tidak berturut-turut; dan
2. tidak lewat dari batas penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak
berikutnya.25
Kepatuhan menurut Nurmantu dalam bukunya Pengantar
Perpajakan, mengatakan bahwa kepatuhan adalah sebagai suatu keadaan
dimana WP memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan dan
melaksanakan hak perpajakanya sesuai dengan ketentuan umum yang
berlaku.26 WP tunduk, taat, dan patuh terhadap peraturan yang ada,
sehingga WP dikatakan patuh terhadap peraturan tersebut.
25 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018, Tentang TataCara Pengembalian Pendahuuan Kelebihan Pembayaran Pajak, (Jakarta: menteri Keuangan, 2018), h.8
26 Nurmantu, Pengantar Perpajakan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h.138
37
Definisi menurut Devano dan Rahayu mengatakan bahwa
kepatuhan WP adalah tindakan WP dalam pemenuhan kewajiban
perpajakanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan dan peraturan pelaksanaan perpajakanya yang berlaku dalam
suatu negara yang harus dipatuhi oleh WP.27 Kepatuhan pajak menjadi
catatan penting bagi fiskus agar tidak memberikan pengenaan sanksi
administrasi perpajakan berupa bunga, denda, maupun kenaikan pajak.
Kepatuhan Wajib Pajak menurut D. Nowak dalam Moh.Zain mempunyai
indikator sebagai berikut:
a) Wajib Pajak berusaha memahami KUP.
b) Mengisi formulir pajak dengan yang terutang dan benar
c) Menghitung jumlah pajak terutang
d) Membayar pajak dengan tepat waktu.28
B. Penelitian Relevan
Tabel. 2. 5
Penelitian Relevan
No Nama
Peneliti /
Tahun
Penelitian
Judul Penelitian Persamaan dan Perbedaan
Penelitian
1. Sri Putri Tita
Mutia (2014)
Pengaruh sanksi perpajakan,
kesadaran perpajakan,
Persamaanya yaitu untuk
mengetahui kepatuhan Wajib
27 Devano dkk., Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup,2006), h.112
28 http://repository.widyatama.ac.id>handle diakses hari Rabu, tanggal 1 Mei 2018 pada pukul 10.44
38
pelayanan fiskus, dan
tingkat pemahaman
terhadap kepatuhan WP di
KPP Pratama Padang
Pajak. Perbedaanya penelitian
tersebut menggunakan
metode statistik mengetahui
tingkat kepatuahan dan
kesadaran sebagai ariabel x.2. Putri Gantine
Lestari (2015)
Pengaruh sanksi
administrasi perpajakan dan
biaya kepatuhan terhadap
kepatuhan WP orang pribadi
di KPP Pratama Bandung
Tegalega.
Persamaanya untuk
mengetahui kepatuhan Wajib
Pajak dan perbedaanya
penelitian tersebut
menggunakan metode
kuantitatif.3. Fadradilla
Savitri dan
Elva Nuraina
(2016)
Pengaruh Sanksi Perpajakan
Terhadap Kepatuhan WP
Orang Pribadi di KPP
Pratama Madiun.
Persamaanya adalah untuk
mengetahui tingkat kepatuhan
Wajib Pajak. perbedaanya
yaitu pada sanksi perpajakan
bukan hanya administrasi
tetapi ditambah dengan sanksi
pidana, dan metode penelitian
berupa metode kuantitatif.4. Nadwatul
Khoiroh
(2017)
Pengaruh Sanksi,
Sosialisasi, dan Pendapatan
Wajib Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak
dalam Membayar Pajak
Bumi dan Bangunan di
Desa Gandaria.
Persamaanya untuk
mengetahui tingkat kepatuhan
Wajib Pajak. perbedaanya
yaitu pajak yang diterapkan
berupa pajak bumi dan
bangunan dan menggunakan
metode kuantitatif.
39
Berdasarkan pemikiran diatas makan peneliti menyajikan bagan teori
sebagai berikut:
Bagan 2.1 Kerangka Berfikir
Sanksi Administrasi Perpajakan, Kesadaran, dan Kepatuhan
KESADARAN DENDA
100K/+WP PRIBADI
SAPNON SAP
JENIS SANKSI
SANKSI
PERPAJAKAN
JENIS PAJAK
PAJAK
SUBJEK PAJAK
FUNGSI PAJAK
OBJEK PAJAK
PAJAK PENGHASILAN
UMUM
TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta
Pesanggrahan beralamat di Jalan Ciputat Raya No. 8 RT.002 RW.006 Pondok
Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12190. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Jakarta Pesanggrahan merupakan cabang dari KPP Pratama Kebayoran
Baru Dua berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti, masih rendahnya
kesadaran WP dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Selain itu
belum pernah ada yang meneliti tentang kesadaran dan kepatuhanWP di KPP
Jakarta Pesanggrahan. Penelitian ini disusun pada saat peneliti semester 9,
dimulai dari 3 Mei 2018 sampai dengan 1 September 2018. Berikut Penulis
kelompokan dalam bentuk tabel dibawah ini:
Tabel 3.1
Pelaksanaan Penelitian
No
.Tahap Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Mei Juni Juli Agustus September1 Perencanaan
2 Studi Lapangan
3 Pengumpulan
Data4 Pengolahan Data
5 Pelaporan Akhir
Masa Dospem
B. Metode Penelitian
41
42
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan metode yang
digunakan yaitu metode Description Research (Penelitian Deskriptif) yang mana
dalam hal ini sebagai cara untuk menggambarkan keadaan, kondisi, situasi,
peristiwa, kegiatan, dan lain sebagainya, sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh penulis digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel
atau lebih. Sehingga penulis dapat mengetahui hubungan atau pengaruh antara
variabel dengan variabel lainya yang akan di teliti.
Penelitian yang berjudul analisis dampak sanksi administrasi perpajakan pada
kesadaran dan kepatuhan WP ini peneliti mempunyai asumsi atau perkiraan bahwa
jika WP mengikuti peraturan administrasi perpajakan, diharapkan WP membayar
pajak secara sadar dan patuh sehingga perpajakan negara berjalan dengan
maksimal secara jujur, dan disiplin sesuai dengan peraturan perpajakan.
Penelitian ini menganalisis dampak sanksi administrasi perpajakan pada
kesadaran dan kepatuhan WP, atau sanksi administrasi menjadi penyebab,
sedangkan kesadaran dan kepatuhan menjadi akibat. Maka, penelitian ini disebut
penelitian korelasi sebab-akibat, karena sanksi administrasi perpajakan
diasumsikan dapat berakibat pada kesadaran dan kepatuhan WP.
C. Objek dan Subjek Penelitian
Subjek adalah wilayah regeneralisasi yang terdiri atas objek atau subjek dapat
berupa orang, benda, tumbuhan, dan hewan, yang mempunyai karakteristik
tertentu yang akan diteliti dan ditarik kesimpulanya. Subjek yang diambil dari
peristiwa sanksi administrasi perpajakan yang diasumsikan mempunyai dampak
pada kesadaran dan kepatuhan WP.
Sedangkan Subjek penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang
dimiliki oleh Objek tersebut.1 Subjek penelitian ini ditetapkan dengan
menggunakan teknik Subjek Insidental pada WP di KPP Pratama Jakarta
1 Ibid, h.81
43
Pesanggrahan. Dengan demikian penentuan subjek berdasarkan kebetulan, yaitu
siapa saja yang bertemu dengan peneliti dan mempunyai karakteristik yang sesuai
dengan harapan peneliti yang nantinya akan dijadikan sumber data.
Penelitian ini, Subjek yang diambil oleh peneliti yaitu WP (WP) dengan
Objek yang diambil berdasarkan metode snowball, dan Fiskus yang berjumlah
dua orang yaitu bagian pelayanaan dan konsultasi.
D. Fokus Penelitian
Fokus penelitian dinyatakan sebagai faktor-faktor yang berperan dalam
peristiwa atau gejala yang menjadi dampak subjek yang akan diteliti, subjek bisa
dinyatakan pula sebagai objek yang diamati dalam penelitian. Dalam penelitian
ini ada tiga subjek yang akan diamati, yang pertama yaitu sanksi administrasi
perpajakan, tingkat kesadaran, dan kepatuhan WP.
E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik
pengumpulan data triangulasi yaitu teknik pengumpulan data dengan
penggabungan metode satu dengan metode yang lainnya, dalam hal ini adalah
metode yang digunakan oleh peneliti dikelompokkan menjadi dua yaitu
pengumpulan data penelitian lapangan (metode observasi, wawancara, angket)
dan Penelitian Kepustakaan (dokumentasi). Dengan menggunakan metode ini
diharapkan peneliti dapat menganalisis dampak sanksi administrasi perpajakan
pada kesadaran dan kepatuhan WP. Berikut ini adalah pengertian dari metode
yang digunakan:
1) Penelitian lapangan yaitu penulis mengadakan penelitian langsung terhadap
objek sasaran penelitian. Untuk memperoleh data-data lapangan maka
ditempuh teknik-teknik sebagai berikut:
a) Observasi menurut Sutrisno Hadi dalam buku Sugiyono menjelaskan
bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yaitu proses
44
biologis dan psikologis yang berhubungan dengan perilaku manusia,
proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak
terlalu besar.2 Dalam mengadakan observasi ini, penulis menganalisis
pengaruh sanksi administrasi perpajakan terhadap tingkat kesadaran dan
kepatuhan WP di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan.
b) Wawancara yaitu melakukan kegiatan pengumpulan langsung terhadap
narasumber (WP) sesuai dengan kebutuhan yang diteliti penulis berupa
wawancara terbuka.
c) Angket yaitu Teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan
kepada responden untuk dijawabnya.
d) Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen
rapat, lengger agenda, dan sebagainya.3 Dokumentasi yang penulis teliti
diantaranya berupa photo wawancara, trasnskip wawancara, transkip
observasi yang dipresentasikan, dan catatan lapangan selama penelitian.
F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan untuk menganalisis dampak sanksi
administrasi perpajakan pada kesadaran dan kepatuhan WP terdiri dari observasi,
wawancara, dan dokumentasi di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan. Observasi
dan Wawancara yang digunakan terdiri dari 16 butir soal yang ditujukan kepada
responden (WP), dalam pengambilan subjek menggunakan teknik subjek
insidental dan kemudian peneliti menggunakan teknik snowball sampling dengan
ditemukan kejenuhan data yaitu dimana data selanjutnya akan mempunyai
kesamaan dengan data yang sebelumnya.
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011),cet.4, h.145