Tata Cara Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan Hibah Penelitian ...

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PELAPORAN KEUANGANHIBAH PENELITIAN DARI DIKTI

TAHUN ANGGARAN 2016

OLEH : SUROSO, S.H., MM

TARYA SUTARYO, S.SOS

KOPERTIS WIL. IV TAHUN 2016

I. Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang

Keuangan Negara2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang

pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara

3. Perpres nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

4. PMK nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2016

5. Pedoman Penelitian tahun 2016. 6. Peraturan perpajakan

II. Definisi (1)Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 ayat 1 UU No. 17 tahun 2003)

Pengeluaran Negara adalah uang yang keluar dari kas Negara (Pasal 1 ayat 10 UU No. 17 tahun 2003)

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang –undangan, efisien, ekonomis, efektiif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Pasal 3 ayat 1 UU No. 17 tahun 2003).

Definisi (2)Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember ( Pasal 4 UU No. 17 tahun 2003)

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara ( Pasal 1 ayat 1 UU No. 15 tahun 2004).

Dokumen adalah data, catatan, dan/ atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk corak apapun ( Pasal 1 ayat 10 UU No. 15 tahun 2004).

Definisi (3)Standar biaya masukan tahun anggaran 2016 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga tahun anggaran 2016 (Pasal 1 PMK nomor 65/PMK.02/2015)

Standar biaya masukan tahun anggaran 2016 berfungsi sebagai :a. Batas tertinggi; ataub. estimasi

Deinisi (3-Lanjutan)Standar biaya masukan tahun anggaran 2016 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini (Pasal 3 ayat 1 PMK nomor 65/PMK.02/2015).

Standar biaya masukan tahun anggaran 2016 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini ( Pasal 3 ayat 2 PMK nomor 65/PMK.02/2015).

PELAKSANAAN PENGGUNAAN KEUANGAN HIBAH PENELITIAN ( Pedoman Penelitian 2016)

1. Honorarium untuk pelaksana, petugas Lab, pengumpul data, penganalisis data, operator dan pembuat sistem. Maksimum 30 %

2. Bahan habis pakai, ATK, poto copy, surat menyurat, penyusun laporan, cetak,

penjilidan laporan, publikasi, pulsa, internet, bahan lab, langganan internet, bahan lab, langganan jurnal. Maksimum 60 %

3. Perjalanan untuk survei/sampling data, seminar/worshop DN,LN, biaya akomodasi, konsumsi, perdiem/lumpsum, transport. Maksimum 40 %

4. Sewa untuk peralatan/mesin laboratorium, kendaraan, kebun percobaan, peralatan penunjang penelitian lainnya. Maksimum 40 %

1. Penggunaan Keuangan Untuk Biaya Honorarium ( Lampiran 1 PMK Nomor 65/PMK.02/2015)

Honorarium Penunjang Penelitian/PerekayasaanUraian Satuan Biaya TA 2016

Pengolah data Penelitian/Perekayasaan Rp. 1.540.000Koordinator Peneliti/Perekayasa

OB Rp. 420.000

Sekretariat Peneliti OB Rp. 300.000Pembantu Lapangan OH Rp. 80.000Pembantu Peneliti/Perekayasa

OJ Rp. 25.000

Petugas Survey OR Rp. 8.000

Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, coordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/ perekayasaan, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan berdasarkan perintah pejabat yang berwenang

2. Penggunaan Keuangan Untuk Biaya Pengadaan Barang/Jasa (Alat Tulis Kantor dan lainnya)

Pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp. 2.000.000,00 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur. (tidak dilakukan Pemungutan PPh Pasal 22)

Pembelian barang dengan nilai pembelian lebih dari Rp. 2.000.000,00 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur. (dikenakan Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPn)

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut adalah 1,5% x harga beli (tidak termasuk PPN)

Sumber: Dirjen Pajak Buku II Bendahara Mahir pajak Edisi Revisi

CONTOH PEMBELIAN BARANG

No Nama Barang SatuanHarga Satuan Jumlah Jumlah Harga

1 Kertas HVS RIM Rp 25.500 4 Rp

102.000

2 Tinta Printer Buah Rp 450.000 4Rp

1.800.000

3 Bulpoint Buah Rp 5.500 12 Rp

66.000

4 Pensil Buah Rp 2.500 6 Rp

15.000

5 Penggaris Buah Rp 10.000 2 Rp

20.000

6 Spidol Buah Rp 20.000 6 Rp

120.000            

Jumlah Harga Rp

2.123.000,00

PPn=10/11*Jumlah Harga Rp

193.000,00

PPh Pasal 22 (1,5%*Dasar Pengenaan Pajak) Rp

28.950,00

Pajak yang disetorkan ke kas negara Rp

221.950,00

Biaya setelah dipotong Pajak (dibayarkan ke pihak-3) Rp

1.901.050,00

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

No Provinsi Satuan Luar Kota Dalam Kota > 8

Jam

Diklat

1. ACEH OH 360.000 140.000 110.0002. SUMATERA UTARA OH 370.000 150.000 110.0003. RIAU OH 370.000 150.000 110.0004. KEPULAUAN RIAU OH 370.000 150.000 110.0005. JAMBI OH 370.000 150.000 110.0006. SUMATERA BARAT OH 380.000 150.000 110.0007. SUMATERA SELATAN OH 380.000 150.000 110.0008. LAMPUNG OH 380.000 150.000 110.0009. BENGKULU OH 380.000 150.000 110.00010. BANGKA BELITUNG OH 410.000 160.000 120.000

Sumber: PMK nomor 65/PMK.02/2015

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (1)

3. Penggunaan Keuangan Untuk Biaya Perjalanan Dinas

No Provinsi Satuan Luar Kota

Dalam kota

Lebih dari 8 jam

Diklat

11.

BANTEN OH 370.000 150.000 110.000

12.

JAWA BARAT OH 430.000 170.000 130.000

13.

D.K.I. JAKARTA OH 530.000 210.000 160.000

14.

JAWA TENGAH OH 370.000 150.000 110.000

15.

D.I. YOGYAKARTA OH 420.000 170.000 130.000

16.

JAWA TIMUR OH 410.000 160.000 120.000

17.

BALI OH 480.000 190.000 140.000

18.

NUSA TENGGARA BARAT OH 440.000 180.000 130.000

19.

NUSA TENGGARA TIMUR OH 430.000 170.000 130.000

20.

KALIMANTAN BARAT OH 380.000 150.000 110.000

21.

KALIMANTEN TENGAH OH 360.000 140.000 110.000

22.

KALIMANTAN SELATAN OH 380.000 150.000 110.000

23.

KALIMANTAN TIMUR OH 430.000 170.000 130.000

24.

KALIMANTAN UTARA OH 430.000 170.000 130.000

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (2)

No Provinsi Satuan Luar Kota Dalam kota

Lebih dari 8 jam

Diklat

25.

SULAWESI UTARA OH 370.000 150.000 110.000

26.

GORONTALO OH 370.000 150.000 110.000

27.

SULAWESI BARAT OH 410.000 160.000 120.000

28.

SULAWESI SELATAN OH 430.000 170.000 130.000

29.

SULAWESI TENGAH OH 370.000 150.000 110.000

30.

SULAWESI TENGGARA

OH 380.000 150.000 110.000

31.

MALUKU OH 380.000 150.000 110.000

32.

MALUKU UTARA OH 430.000 170.000 130.000

33.

PAPUA OH 580.000 230.000 170.000

34.

PAPUA BARAT OH 480.000 190.000 140.000

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (3)

No Uraian Satuan Luar Kota Dalam kotaLebih dari 8

jam1. PEJABAT NEGARA OH 250.000 125.0002. PEJABAT ESELON I OH 200.000 100.0003. PEJABAT ESELON

IIOH 150.000 75.000

B. UANG REPRESENTASI

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai aparatur sipil Negara/TNI/Polri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat Negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi Negara, Menteri, serta setingkat Menteri), pejabat eselon 1 dan eselon 2 yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri.

4. Laporan KeuanganLaporan Realisasi Penggunaan Dana

1. Mencatat semua transaksi belanja berdasarkan tanggal

2. Uraian Laporan Realisasi Penggunaan dana Rekapitulasi per akun besar

3. Cashflow

Bukti-bukti Penggunaan DanaHonorarium:1. Kuitansi atau daftar penerima honor2. Surat Setor PajakPengadaan Barang/Jasa:1. Kuitansi/tanda pembayaran peralatan penunjang2. BA Pemeriksaan dan Serah Terima3. Fisik barang4. Surat Setor PajakPerjalanan Dinas1. SPPD yang sudah dilegalisasi2. Kuitansi hotel, tiket, boarding pass, dllBiaya Operasional lain1. Biaya rapat:

- Daftar hadir peserta- Kuitansi pembelian konsumsi

2. Fotocopy: - Kuitansi (materai, stempel toko, nama terang)

PMK 65/PMK.02/2015 tentang standar Biaya

Masukan Tahun Anggaran 2016

Berdasarkan Perpres 54/2010 dan

perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

PMK 65/PMK.02/2015 ttg standar Biaya Masukan TA

2015 dan PMK No. 262/PMK.03/2010 ttg Pajak

KETENTUAN PERPAJAKAN

Pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah.

Pasal Tanggal Penyetoran Tanggal PelaporanPPh Pasal 21 Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak

berakhirPaling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

PPh Pasal 22 Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran

Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir

PPh Pasal 23 Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

PPh Pasal 4 ayat (2)

Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

PPN a. Bendahara pengeluaran sebagai Pemungut PPN paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;

b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

a. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;

b. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Melakukan Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh, PPN dan Bea MateraiKewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Meterai adalah pemotongan dan/ atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Meterai.1. Pemotongan PPh Pasal 21

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21. Pembayaran Penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh bendahara pemerintah antara lain adalah pembayaran atas gaji, tunjangan, honorarium, upah, uang makan dan pembayaran lainnya (tidak termasuk pembayaran biaya perjalanan dinas), baik kepada pegawai maupun bukan pegawai.

Catatan: apabila penerima penghasilan adalah selain Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya, pemotongan PPh Pasal 21 mengacu pada ketentuan umum pemotongan PPh Pasal 21.

2. Pemungutan PPh Pasal 22Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti: komputer, meubeler, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penyedia barang. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh:a. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak

pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;

b. bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan apabila:

a.pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp2.000.000,00 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur;

b.pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/ PDAM dan benda-benda pos; dan

c.pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut adalah:

1,5% x harga beli (tidak termasuk PPN)

Potongan Pajak Untuk Honorarium- Potong Pajak Penghasilan Pasal 21 - Tarif pajak berdasarkan PMK No.

262/PMK.03/2010 - Gol IV : 15%- Gol III : 5%- Gol II dan I : tidak dikenakan

Potongan Pajak Untuk Pengadaan Barang/JasaPotong Pajak Pertambah Nilai (PPN) 10% dari

nilai kena pajak dan PPh 22 sebesar 1,5%

1. Pembayaran honorarium melebihi porsi yang seharusnya (30%)2. Pada kuitansi pembelian bahan tidak dilampirkan nota dari toko3. Ketidaksesuaian antara bahan yang dibeli dengan kualifikasi toko4. Pembelian belanja modal (investasi) tidak diperkenankan5. Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif6. Kelebihan pembayaran perjalanan7. Pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai dengan ketentuan8. Bukti pengeluaran sebelum tanggal kontrak

PERMASALAHAN LAPORAN KEUANGAN

TERIMA KASIH