Struktur ketatanegaraan

Struktur KetatanegaraanStruktur Ketatanegaraan(Sl Witma & JJ Wuest)(Sl Witma & JJ Wuest)

Struktur Ketatanegaraan

Supra struktur Politik Infra struktur Politik

Supra Struktur PolitikSupra Struktur Politik

• Struktur ketatanegaraan konkret suatu negara (alat-alat perlengkapan negara temasuk segala hal yang berhubungan dengannya).

• Konkretisasi dilihat dari kedudukan, tugas, kekuasaan dan wewenang, pembentukan, serta hubungan antar alat perlengkapan itu satu sama lain.

Infra struktur politikInfra struktur politik

• Struktur politik yang berada di bawah permukaan (di masyarakat), meliputi :

• Partai politik,

• Golongan kepentingan,

• Golongan penekan,

• Alat komunikasi politik,

• Tokoh politik

Instrumen Struktur KetatanegaraanInstrumen Struktur Ketatanegaraan

((The agents an tools of govermenThe agents an tools of goverment)t) : :

• The Constitution

• The Electorate

• The Judiciary

• The Political Parties

• The Legislature

• The Executive

• The Intergovernmental Relationship

POLA KETATANEGARAN :POLA KETATANEGARAN :Demokrasi Dan DiktaturDemokrasi Dan Diktatur

• International comission of jurist dalam konferensi bangkok (1965), negara yang menganut azas demokrasi disebut :

Representatives Government

POLA LANJUTANPOLA LANJUTAN

Representatives Government

• “Is a government deriving its power and authority from the people, which power and authority are exercised through representative freely chosen and responsible to them”.

SYARAT-SYARATSYARAT-SYARATRepresentatif Government :Representatif Government :

• Adanya proteksi konstitusionil;

• Adanay kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak;

• Adanya pemilihan umum yang bebas;

• Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat;

• Adanya tugas-tugas oposisi; dan

• Adanya pendidikan civics.

Pola Ketatanegaraan Pola Ketatanegaraan C. F. StrongC. F. Strong

• The nature of the state to which the constitution itself;

• The nature of the constitution itself;

• The nature of the legislatur;

• The nature of the executive;

• The nature of the judiciary.

HAKEKAT NEGARA HAKEKAT NEGARA TEMPAT KONSTITUSI BERLAKUTEMPAT KONSTITUSI BERLAKU

• Negara kesatuanMempunyai 2 ciri-ciri :

1. Adanya supremasi parlemen/lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat; dan

2. Tidak adanya badan-badan bawahan yang mempunyai kedaulatan (the absence of subsidiary soverign bodies)

• Negara serikat/FederalMempunyai 3 Ciri-ciri :

1. Adanya supremasi konstitusi penyebab federasi itu terwujud;

2. Adanya pembagian kekuasaan antara negara federal dengan negara-negara bagian; dan

3. Adanya suatu lembaga yang diberi wewenag untuk menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian.

2 CARA / MODEL PEMBAGIAN 2 CARA / MODEL PEMBAGIAN KEKUASAAN DI NEGARA FEDERASIKEKUASAAN DI NEGARA FEDERASI

• Model AS, konstitusi negara federal menetapkan secara limitatif kekuasaan-kekuasaan negara federal, sisa kekuasaan di pemerintah negara bagian

• Model Australia, konstitusi negara federal, menetapkan secara limitatif kekuasaan-kekuasaan negara bagian, sisa kekuasaan (the reserve powers) Untuk pemerintah negara bagian

HAKEKAT KONSTITUSI ITU SENDIRIHAKEKAT KONSTITUSI ITU SENDIRI

• Written constitution and Unwritten constitution

• Documentary constitution and Nondocumentary constituion.

HAKEKAT KEKUASAAN LEGISLATIFHAKEKAT KEKUASAAN LEGISLATIF

• Sistem kamar :

• Negara yang menganut sistem satu kamar.

• Negara yang menganut sistem dua kamar.

• Sistem pemilu,

• Susunan keanggotaan,

• Pengisian Badan Legislatif.

HAKEKAT KEKUASAAN EKSEKUTIFHAKEKAT KEKUASAAN EKSEKUTIF

• Adanya pertanggungjawaban Badan Eksekutif Kepala Badan legislatif/Parlemen.

• Badan eksekutif mendapat pengawasan dalam bentuk lain, seperti pemilihan secara periodik.

KATEGORI SISTEM PEMERINTAHAN KATEGORI SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA-NEGARANEGARA-NEGARA

• Sistem pemerintahan parlementer (The parliementary Executive system)

• Sistem Pemerintahan Presidensiil (The Non- parliementary system of The fixed Exekutive system)

• Sistem pemerintahan campuran.

HAKEKAT KEKUASAAN PERADILANHAKEKAT KEKUASAAN PERADILAN

• Common law states, in which the executive, being subject to the operation of the rule of law;dan

• Prerogatives states, in which the executive is protected by a special system of administrative law.

POLA KETATANEGARAANPOLA KETATANEGARAAN(Maurice Duverger)(Maurice Duverger)

• Negara berdasarkan sistem pemilihan pejabat negara.

• Negara berdasarkan sistem pemerintahan masing-masing.

• Negara berdasarkan sistem kepartaian.

• Negara berdasarkan pada kekuasaan para pejabat negara (pangreh).

• Negara berdasarkan pola negara.

Negara Berdasarkan Sistem Negara Berdasarkan Sistem Pemilihan Pejabat NegaraPemilihan Pejabat Negara

• Sistem pemilihan bebas,

• Sistem pemilihan terpimpin,

• Sistem pemilihan secara plebisit,

• Tanpa pemilihan.

Negara Berdasarkan Sistem Negara Berdasarkan Sistem PemerintahanPemerintahan

• Negara dengan sistem pemerintahan parlementer,

• Negara dengan sistem pemerintahan presidensiil,

• Negara dengan sistem pemerintahan campuran,

• Negara dengan sistem pemerintahan badan perwakilan,

Negara Berdasarkan Sistem Negara Berdasarkan Sistem KepartaianKepartaian

• Negara dengan sistem satu partai (one party system)

• Negara dengan sistem dua partai (two party system)

• Negara dengan sistem banyak partai (Multi party system)

Negara Berdasarkan Pada Kekuasaan Negara Berdasarkan Pada Kekuasaan Pejabat Negara (Pangreh)Pejabat Negara (Pangreh)

• Negara dengan sistem pemerintahan bebas (para pejabat negara dipilih dalam pemilihan umum yang bebas).

• Negara dengan sistem pemerintahan setengah bebas (para pejabat negara tidak dipilih dalam suatu pemilihan).

• Negara dengan sistem pemerintahan totaliter atau kolektif (para pejabat negara mempunyai kekuasaan yang tak terbatas terhadap warganegaranya).

Negara Berdasarkan Pola NegaraNegara Berdasarkan Pola Negara

• Pola dasar negara Inggris

• Pola dasar negara Amerika Serikat

• Pola dasar negara Uni sovyet

• Pola dasar negara Swiss