STRUKTUR KETATANEGARAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia terjadi tuntutan reformasi pada tahun

1998 yang dilakukan oleh sebagian elemen masyarakat,

antara lain para politikus, birokrat, mahasiswa dan

masyarakat umum. Tuntutan reformasi, antara lain

amandemen UUD 1945, penghapusan doktrin dwi fungsi

ABRI, penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN,

otonomi daerah, kebebasan Pers, serta mewujudkan

kehidupan demokrasi

Sebelum perubahan, di dalam UUD 1945 terdapat

Pembukaan, Batang Tubuh 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4

pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan, serta

Penjelasan. Latar belakang perubahan UUD 1945, antara

lain kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang

sangat besar pada Presiden, pasal-pasal yang terlalu

”luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir,

kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting

dengan undang-undang, dan rumusan UUD 1945 tentang

semangat penyelenggara negara belum cukup didukung

ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945, antara lain

menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara,

kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan,

kesejahteraan sosial, eksistensi negara demokrasi dan

1

negara hukum, serta hal-hal lain sesuai dengan

perkembangan aspirasi dan kebutuhan negara. Dasar

yuridis perubahan UUD 1945, antara lain pasal 3 UUD

1945, pasal 37 UUD 1945, TAP MPR No.IX/MPR/1999, TAP

MPR No.IX/MPR/2000, dan TAP MPR No.XI/MPR/2001.

Kesepakatan dasar perubahan UUD 1945, antara lain

tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan

Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem

presidensiil, Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal

normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal,

perubahan dilakukan dengan cara ”adendum”. Sidang MPR

dalam perubahan UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali,

antara lain Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober

1999, Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus

2000, Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November

2001, dan Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus

2002. Dalam sidang MPR tersebut menghasilkan perubahan

UUD 1945, antara lain Pembukaan, Pasal-pasal 21 bab, 73

pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal

aturan Tambahan (MPR RI, 2002: 1).

Dengan terjadinya perubahan UUD 1945, kedudukan

dan fungsi lembaga-lembaga negara menjadi berubah.

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, di sini penulis

tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai kedudukan

dan fungsi lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945 yang

telah diamandemen.

1.2 Rumusan Masalah

2

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah

dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah dari karya

tulis ini, antara lain:

1. Bagaimana perubahan kedudukan lembaga-lembaga

negara dari sebelum sampai setelah UUD 1945

diamandemen?

2. Bagaimana fungsi masing-masing lembaga-lembaga

negara dari sebelum sampai setelah UUD 1945

diamandemen?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan

sebelumnya, maka tujuan penulisan dari karya tulis ini,

antara lain:

1. Lembaga-lembaga negara mampu melaksanakan tugasnya

sesuai UUD 1945 yang telah diamandemen.

2. Masyarakat mengatahui dan memahami kedudukan dan

fungsi lembaga-lembaga negara baik sebelum maupun

setelah UUD 1945 diamandemen.

3

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Perubahan Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara dari

Sebelum sampai Setelah UUD 1945 diamandemen

2.1.1 Sebelum UUD 1945 Diamandemen

UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak empat

kali tepatnya, antara lain Sidang Umum MPR 1999 tanggal

14-21 Oktober 1999, Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-

18 Agustus 2000, Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9

November 2001, dan Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1-11

Agustus 2002. Hal tersebut telah merubah kedudukan dan

fungsi lembaga-lembaga negara di Indonesia baik MPR,

DPR, Presiden, BPK, DPA maupun MA.

Berikut ini struktur ketatanegaraan sebelum perubahan

UUD 1945.

Bagan 1: Struktur Ketatanegaraan sebelum Perubahan UUD

1945

(MPR RI, 2004: 40)

MPRUUD 1945

DPR BPK DPA MAPRESIDEN

4

Berdasarkan bagan struktur ketatanegaraan sebelum

perubahan UUD 1945 di atas menunjukkan bahwa Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan UUD 1945 menduduki

posisi paling tertinggi di dalam tata pemerintahan di

Indonesia. Anggota MPR terdiri dari seluruh wakil

rakyat yang terpilih yaitu DPR, Utusan Golongan yang

ada dalam masyarakat menurut ketentuan peundang-

undangan yang berlaku, Utusan daerah seluruh Indonesia

menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku

(Rahmat Bagja, 2003: 49).

Di bawah MPR terdapat Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR). DPR di ketatanegaraan dapat mengajukan rancangan

undang-undang serta memberi persetujuan rancangan

undang-undang yang dibentuk oleh Presiden. Presiden

memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 (pasal

4 ayat 1). Dalam Penjelasan ditegaskan bahwa “Presiden

ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah

Majelis. Dalam menjalankan pemerintahan negara,

kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan Presiden”.

Presiden dengan demikian pemegang dan mempunyai

kekuasaan riil atas pemerintahan (the real executive) dan

bukan Presiden yang sekedar memegang dan mempunyai

kekuasaan nominal (the nominal executive). Sebagai pemegang

kekuasaan pemerintahan (eksekutif) tertinggi, Presiden

menjalankan kekuasaan dalam bidang pemerintahan

(eksekutif), kekuasaan Presiden di bidang perundang-

undangan, dan kekuasaan di bidang kekuasaan Kehakiman

5

Selanjutnya tedapat lembaga pemeriksa keuangan

negara yaitu BPK. BPK adalah Lembaga Negara yang

diadakan “untuk memeriksa tanggung jawab tentang

keuangan negara” dan adalah badan yang merdeka lepas

dari pengaruh, dan kekuasaan pemerintah. Maksudnya,

dalam menjalankan tugasnya (memeriksa tanggung jawab

keuangan negara), BPK harus terjamin lepas dari

pengaruh dan campur tangan Pemerintah, termasuk dari

semua unsur-unsur kekuasaan negara lainnya. Tidak ada

penjelasan mengenai pengertian “keuangan negara”. Dalam

penjelasan pasal 23 ayat (5) UUD 1945 disebutkan antara

lain “Cara pemerintah mempergunakan uang belanja yang

sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, harus

sepadan dengan keputusan tersebut”. Penjelasan tersebut

menunjukkan Pertama; “tangung jawab keuangan negara”

adalah tanggung jawab keuangan sebagaimana diatur dalam

APBN. Kedua, karena yang melaksanakan APBN adalah

Pemerintah, maka yang bertanggung jawab atas keuangan

negara adalah Pemerintah.

Di dalam tata pemerintahan negara Indonesia,

terdapat dewan penasehat Presiden yaitu DPA. UUD 1945

menetapkan bahwa susunan Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

diatur dengan undang-undang. Sedangkan mengenai hak dan

kewajiban disebutkan bahwa “DPA berkewajiban memberi

jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan

usul kepada Pemerintah”. Dalam penjelasan disebutkan

bahwa DPA adalah “sebuah council of State yang berkewajiban

6

memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah. Ia

sebuah badan penasehat belaka”.

Dan yang terakhir di dalam ketatanegaraan sebelum

perubahan UUD 1945 terdapat lembaga yudikatif. Mahkamah

Agung (MA) adalah lembaga negara yang menjalankan

kekuasaan kehakiman tertinggi di negara RI. Mahkamah

Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua

badan peradilan di Indonesia. Semua badan peradilan

berpuncak pada Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman

diatur dalam berbagai undang-undang sesuai dengan

lingkungan peradilan masing-masing. Ketentuan umum

kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No.14 Tahun 1970.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka,

artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah

(Penjelasan UUD 1945). Dalam UU No.14 Tahun 1970 (pasal

1), diberi batasan mengenai ruang lingkup “merdeka”

yaitu “merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

(Philipus M. Hadjon dkk, 2005: 80-89).

2.1.2 Setelah UUD 1945 Diamandemen

Setelah dijabarkan mengenai kedudukan lembaga-

lembaga negara sebelum UUD 1945 diamandemen di atas,

maka selanjutnya akan dijabarkan mengenai kedudukan

lembaga-lembaga negara setelah UUD 1945 diamandemen.

Berikut ini struktur ketatanegaraan setelah perubahan

UUD 1945.

7

Legislatif Eksekutif

Yudikatif

Bagan 2: Struktur Ketatanegaraan setelah Perubahan UUD

1945

(MPR RI, 2004: 40)

Berdasarkan bagan struktur ketatanegaraan setelah

perubahan UUD 1945 di atas menunjukkan bahwa UUD 1945

menduduki posisi paling tertinggi di dalam

ketatanegaraan di Indonesia. Jadi kedudukan tertinggi

di ketatanegaraan negara Republik Indonesia adalah UUD

1945 saja, bukan dengan MPR seperti pada struktur

ketatanegaraan sebelum UUD 1945 diamandemen.

Dibawah UUD 1945 terdapat Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK). Berdasarkan UUD 1945 bab VIIIA pasal 23F tentang

Badan Pemeriksa Keuangan, dijelaskan bahwa anggota

Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan

Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan

MPRDPD DPR

KEKUASAAAN KEHAKIMANMK MA KY

BPK

8

PRESIDENWAPRES

UUD 1945

Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,

pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dari dan oleh

anggota. Dan pasal 23G menjelaskan bahwa Badan

Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara, dan

memiliki perwakilan di setiap provinsi (MPR RI, 2004:

16)

Selanjutnya tedapat lembaga negara Majelis

Permusyawaratan rakyat (MPR). Berdasarkan UUD 1945 bab

II pasal 2 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

dijelaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri

atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan

Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum

dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Majelis

Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali

dalam lima tahun di ibukota negara. Segala putusan

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara

terbanyak (MPR RI, 2004: 3).

Berdasarkan UUD 1945 bab VIIA pasal 22C tentang

Dewan Perwakilan Daerah, dijelaskan bahwa anggota Dewan

Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui

pemilihan umum. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari

setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh

anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari

sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan

Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam

setahun. Berdasarkan UUD 1945 bab VII pasal 19 tentang

Dewan Perwakilan Rakyat, menjelaskan bahwa anggota

9

Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali

dalam setahun (MPR RI, 2004: 11-13).

Berdasarkan UUD 1945 bab III pasal 4 tentang Dewan

Kekuasaan Pemerintahan Negara, dijelaskan bahwa

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan menurut

Undang-Undang Dasar. Dalam melaksanakan kewajibannya

Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Dan

pasal 6 menjelaskan bahwa Presiden berhak mengajukan

rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk

menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (MPR RI,

2004: 4)

Di dalam ketatanegaraan sesudah UUD 1945

diamandemen terdapat kekuasaan kehakiman. Kekuasaan

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada

dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah

Mahkamah Konstitusi.

Hakim Agung harus memiliki integritas dan

kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan

berpengalaman di bidang hukum. Calon hakim agung

diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan perwakilan

10

Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya

ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Ketua dan

wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim

agung. Untuk selanjutnya Anggota Komisi Yudisial harus

mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum

serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak

tercela. Anggota Komisi yudisialdiangkat dan

diberhentikan oleh Presiden dengan dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan Mahkamah Konstitusi

mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang

ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing

tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan

perwakilan rakyat, dan tiga orang oleh presiden. Ketua

dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan

oleh hakim konstitusi. Hakim konstitusi harus memiliki

integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,

negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan,

serta tidak merangkap sebagai pejabat negara (MPR RI,

2004: 16-18).

2.2 Fungsi Masing-Masing Lembaga-Lembaga Negara dari

Sebelum sampai Setelah UUD 1945 diamandemen

2.2.1 Sebelum UUD 1945 diamandemen

Pada bagian ini akan dipaparkan secara jelas

mengenai fungsi lembaga-lembaga negara sebelum UUD 1945

diamandemen. Berikut ini penjelasan fungsi masing-

masing lembaga-lembaga negara sebelum UUD 1945

diamandemen. MPR melakukan sepenuhnya

11

kedaulatan rakyat, karena itu memegang kekuasaan

tertinggi Sebagai badan yang melakukan kedaulatan

rakyat, MPR memegang kekuasaan negara tertinggi

(Penjelasan Umum UUD 1945). Bahkan dalam Penjelasan

Pasal 3 dikatakan,”Oleh karena Majelis Permusyawaratan

Rakyat memegang kedaulatan negara kekuasaannya tidak

terbatas...”.

Mengenai kekuasaan, UUD 1945 memuat 4 kekuasaan

pokok MPR yaitu menetapkan UUD, menetapkan GBHN,

memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, dan

mengubah UUD. Dalam ketetapan MPR (antara lain TAP

No.I/MPR/1983) kekuasaan ini dibagi menjadi dua

kelompok yaitu kelompok tugas dan kelompok wewenang.

Yang termasuk tugas MPR adalah menetapkan UUD,

menetapkan GBHN, memilih dan mengangkat Presiden dan

Wakil Presiden. Sedangkan kekuasaan mengubah UUD

dikelompokkan sebagai wewenang. Selain mengubah UUD,

Ketetapan MPR tersebut menentukan juga wewenang lain

yang tidak diatur secara tegas dalam UUD yaitu:

1. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat

dibatalkan oleh lembaga-lembaga negara yang lain

2. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran

atas putusan-putusan Majelis

3. Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat

Presiden dan Wakil Presiden

12

4. Meminta pertanggungjawaban Presiden/Mandataris

mengenai pelaksanaan GBHN dan menilai

pertanggungjawaban tersebut

5. Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dalam

masa jabatannya apabila Presiden/Mandataris

sunggu-sungguh melanggar Haluan Negara dan/atau

UUD

6. Menetapkan Tata Tertib Majelis

7. Menetapkan pimpinan Majelis yang dipilih dari dan

oleh anggota

8. Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang

melanggar sumpah/janji

Sistem ketatanegaraan R.I berdasarkan UUD 1945

memiliki dua badan perwakilan rakyat tingkat Pusat –

MPR dan DPR. Kedua badan perwakilan ini secara

kelembagaan terpisah satu sama lain – yang satu tidak

merupakan bagian dari yang lain. Sistim perwakilan yang

unik, karena tidak dijumpai pada sistem ketatanegaraan

di negara lain. Tiap-tiap undang-undang menghendaki

persetujuan DPR. (Pasal 20 ayat 1). Ketetapan ini erat

berkaitan dengan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang

dengan persetujuan DPR”.

Pasal 5 ayat (1) menunjukkan adanya kekuasaan

bersama, “Shared power”, antar Presiden dan DPR dalam

membentuk undang-undang. Demikian, persetujuan DPR

bukanlah menunjukkan bahwa Presiden mempunyai kekuasaan

13

lebih besar dari DPR dalam membentuk undang-undang. DPR

mempunyai hak inisiatif untuk mengajukan Rancangan

Undang-undang. DPR juga memberikan persetujuan dalam

hal Presiden membuat perjanjian dengan negara lain

(dalam bidang-bidang tertentu). Tugas umum lain DPR

adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Untuk

menjalankan tugas dan kewajiabannya, DPR dilengkapi

dengan berbagai hak yaitu hak meminta keterangan kepada

Presiden, hak mengadakan penyelidikan, hak mengadakan

perubahan atas RUU, hak mengajukan pernyataan pendapat,

hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan

oleh suatu Peraturan Perudang-undangan, hak budget dan

hak mengajukan Rancangan Undang-undang. Sedangkan hak-

hak anggota adalah hak mengajukan pertanyaan, hak

protokol dan hak keuangan/administratif.

Selanjutnya terdapat eksekutif yaitu Presiden.

Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif)

tertinggi, Presiden menjalankan kekuasaan dalam bidang

pemerintahan (eksekutif). Sebagai pemegang kekuasaan

eksekutif, Presiden beserta seluruh unsur administrasi

negara lainnya, menyelenggarakan pemerintahan sehar-

hari. Penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari mencakup

semua lapangan administrasi negara, baik yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,

ketentuan-ketentuan tidak tertulis maupun berdasarkan

kebebasan bertindak untuk mencapai tujuan pembentukan

pemerintahan seperti diamanatkan oleh Pembukaan UUD,

14

yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadialna sosial”.

Pada saat itu, menjalankan pemerintahan termasuk

menyelenggarakan pembangunan nasional secara berencana

yang dituangkan dalam REPELITA, yang ditetapkan dengan

Keputusan Presiden. REPELITA disusun berdasarkan GBHN.

Pelaksaan tahunan REPELITA dituangkan dalam UU APBN.

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan, MPR

memberikan tugas dan wewenang khusus kepada Presiden

(terakhir diatur dalam TAP No.VI/MPR/1988) untuk:

1. Meneruskan pelaksanaan pembangunan lima tahun

2. Meneruskan penertiban dan pendayagunaan aparatur

negara

3. Meneruskan menata dan membina kehidupan

masyarakat agar sesuai dengan Demokrasi Pancasila

4. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan

aktif dengan orientasi pada kepentingan nasional

5. Mengambil segala langkah yang perlu demi

penyelamatan dan terpeliharanya persatuan dan

kesatuan bangsa serta mencegah dan

tertanggulanginya gejolak-gejolak sosial dan

bahaya terulangnya G-30-S/PKI dan bahaya

subversi lainnya.

15

Khusus mengenai penggunaan wewenang tersebut angka

(5), diatur pula pembatasan-pembatasanya, yaitu:

1. Mengindahkan hak warga negara serta ketentuan

hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945

2. Segara diberitahukan kepada DPR dan

dipertanggungjawabkan kepada MPR

Kekuasaan Presiden dibidang perundang-undangan

menjelma dalam berbagai bentuk, yaitu pembentukan

Undang-undang, pembentukan Peraturan Pemerintah

(sebagai) Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan

Pemerintah (PP), dan Keputusan Presiden (Keppres).

Kemudian kekuasaan di bidang kekuasaan kehakiman,

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan

rehabilitasi.

Di dalam ketatanegaraan di Indonesia terdapat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tugas BPK secara jelas

diatur dalam Pasal 23 ayat (5) dan yang diatur dalam

Penjelasan, dijadikan tugas-tugas yang terpisah. Pasal

2 UU No.5 Tahun 1973 menentukan (antara lain):

1. Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa

tanggung jawab Pemerintah tentang keuangan negara.

2. Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa

semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.

Dari ketentuan di atas, ada dua tugas pokok BPK,

yaitu: Pertama; memeriksa tangung jawab keuangan

negara. Kedua; memeriksa tanggung jawab pelaksanaan

16

APBN. Kedua tugas pokok tersebut diatur (ditegaskan)

dalam TAP No.VI/MPR/1973 (antara lain):

1. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan yang

memerikasa tanggung jawab tentang keuangan negara,

yang dalam pelaksanaan tugasnya lepas dari

pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi

tidak berdiri sendiri di atas Pemerintah.

2. Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.

Lembaga negara di ketatanegaraan R.I terdapat

Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Dalam rangka mengatur

susuna DPA yang lebih sesuai dengan UUD 1945,

ditetapkan UU No.3 Tahun 1967 jo.UU No.4 Tahun1978 dan

Tap No. III/MPR/1978 (Tap No.VI/MPR/1973). Tap MPR ini

sekedar menegaskan ketentuan UUD 1945 yaitu:

1. DPA adalah sebuah Badan Penasehat Pemerintah

2. DPA berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan

Presiden

3. DPA berhak mengajukan usul dan wajib memberikan

pertimbangan kepada pemerintah

Nasehat atau usuk-usukl DPA tidak mengikat (secara

hukum) Presiden atau Pemerintah.

Dan yang terakhir di dalam ketatanegaraan R..I

adalah Mahkamah Agung (MA). Pelaksanaan UU No.14 Tahun

1970, khususnya tentang Mahkamah Agung diatur dalam UU

17

No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Wewenang

Mahkamah Agung adalah:

1. Memeriksa dan memutus:

a) permohonan kasasi

b) sengketa kewenangan

c) permohonan peninjauan kembali putusan

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap.

2. Menguji secara materiil peraturan perundang-

undangan yang tingkatannya lebih rendah dari

undang-undang

3. Memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir

semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal

asing dan muatannya oleh kapal perang R.I

4. Memberi nasehat hukum kepada Presiden dalam rangka

pemberian grasi

5. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik

diminta atau tidak diminta kepada Lembaga Tinggi

Negara yang lain.

6. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap

penyelenggaraan peradilan, meminta keterangan

mengenai hal-hal teknis peradilan, memberi

petunjuk, tegoran atau peringatan pada semua

lingkungan peradilan (Philipus M. Hadjon dkk,

2005: 80-89).

2.2.2 Setelah UUD 1945 diamandemen

18

Pada bagian ini akan dipaparkan secara jelas

mengenai fungsi lembaga-lembaga negara setelah UUD 1945

diamandemen. Berikut ini penjelasan fungsi masing-

masing lembaga-lembaga negara sebelum UUD 1945

diamandemen.

Di dalam ketatanegaraan negara Republik Indonesia

yang menduduki posisi tertinggi adalah UUD 1945.

Selanjutnya terdapat lembaga negara yang memeriksa

keuangan negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan UUD 1945 bab VIIIA pasal 23E tentang Badan

Pemeriksa Keuangan, dijelaskan bahwa untuk memeriksa

keuangan dan tanggung jawab tentang keuangan negara

diadakan satu Badan Pemeriksaan Keuangan yang bebas dan

mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan

kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai

dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut

ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan/atau badan

sesuai dengan undang-undang (MPR RI, 2004: 15).

Lembaga negara selanjutnya adalah Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR). Beberapa wewenang MPR

adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

[Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37], melantik Presiden

dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)],

Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil presiden dalam

masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 3

ayat (3)], memilih Wakil Presiden dari dua calon yang

19

diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan

wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)], memilih Presiden dan

Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan

Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden

dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama

dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai

berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil

Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak

dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya

secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)] (MPR RI, 2002: 7).

Di dalam MPR terdapat Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan UUD 1945 bab VIIA

pasal 22D tentang Dewan Perwakilan Daerah, dijelaskan

bahwa Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan

daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan

perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dewan Perwakilan

Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang

berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan

daerah; pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah;

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;

serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan

20

Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan

dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Dewan

Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas

pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah,

pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah,

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan

hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat

sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti (MPR

RI, 2004: 13-14).

Fungsi, wewenang, dan hak Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) ,antara lain memiliki fungsi legislasi, fungsi

anggaran, dan fungsi pengawasan [Pasal 20A (1)],

mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak

menyatakan pendapat [Pasal 20A (2), mengajukan usul

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal

7B (1)], persetujuan dalam menyatakan perang, membuat

perdamaian dan perjanjian [Pasal 11 (1) dan (2)],

pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam menerima

penempatan duta negara lain [Pasal 13 (3)], pemberian

pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti

dan abolisi [Pasal 14 (2)], Persetujuan atas perpu

[Pasal 22 (2)], pembahasan dan persetujuan atas RAPBN

yang diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)],

pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan

21

DPD [Pasal 23F (1)], persetujuan calon hakim agung yang

diusulkan oleh KY [Pasal 24A (3)], persetujuan

pengangkatan dan pemberhentian anggota KY [Pasal 24B

(3)], pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi

[Pasal 24C (3)] (MPR RI, 2002: 17).

Pejabat eksekutif di ketatanegaran R.I adalah

Presiden dan Wakil Presiden. Wewenang, kewajiban, dan

hak Presiden dan Wakil Presiden, antara lain memegang

kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)],

berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)],

menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)], memegang

teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya

dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan

Bangsa [Pasal 9 (1)], memegang kekuasaan yang tertinggi

atas AD, AL, dan AU (Pasal 10), menyatakan perang,

membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain

dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (1)], membuat

perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan

akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat

yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau

mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang

harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal

11 (2)], menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12),

mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)] dalam

mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan

DPR [Pasal 13 (2)], menerima penempatan duta negara

lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13

22

(3)], memberi grasi dan rehabilitasi dengan

memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)], memberi

amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan

DPR [Pasal 14 (2)], memberi gelar, tanda jasa, dan

lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam UU (Pasal

15), membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas

memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

(Pasal 16), pengangkatan dan pemberhentian menteri-

menteri [Pasal 17 (2)], pembahasan dan pemberian

persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)] serta

mengesahkan RUU [Pasal 20 (4)], hak menetapkan

peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam

kepentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)], pengajukan RUU

APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan

pertimbangan DPD (Pasal 23 (2)], peresmian keanggotaan

BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan

pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)], penetapan hakim agung

dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR

[Pasal 24A (3)], pengangkatan dan perberhentian anggota

KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)], pengajuan

tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan

sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)]

(MPR RI, 2002: 8).

Di ketatanegaran R.I terdapat kekuasaan kehakiman,

diantaranya adalah Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah

Agung (MA), dan Komisi Yudisial. Menurut Undang-Undang

Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MK adalah berwenang

23

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan

oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan

memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum

[Pasal 24C (1)]. Wajib memberi putusan atas pendapat

Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran

oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945

[Pasal 24C (2)] (http://id.wikipedia.org).

MA membawahi Peradilan Umum, Peradilan Agama,

Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kewajiban MA adalah berwenang mengadili pada tingkat

kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang

diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)].

Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal

24C (3)]. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden

memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)] (MPR RI,

2002: 29).

KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung

[Pasal 24B (1)], mempunyai wewenang lain dalam rangka

menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat,

serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)] (MPR RI, 2002:

31). Tugas Komisi Yudisial adalah mengusulkan

Pengangkatan Hakim Agung yaitu melakukan pendaftaran

calon Hakim Agung, melakukan seleksi terhadap calon

24

Hakim Agung, menetapkan calon Hakim Agung; dan

mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Menjaga dan

Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta

Perilaku Hakim yaitu menerima laporan pengaduan

masyarakat tentang perilaku hakim, melakukan

pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim,

dan membuat laporan hasil pemeriksaan berupa

rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan

tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. Komisi

Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui DPR,

dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka

akses informasi secara lengkap dan akurat.

Pernyataan visi adalah perwujudan harapan

tertinggi yang diupayakan untuk terwujud dengan

mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia di

Komisi Yudisial melalui serangkaian tindakan yang

dilakukan secara terus menerus berdasarkan amanat

konstitusi dan Undang-Undang. Visi Komisi Yudisial

adalah terwujudnya penyelenggara kekuasaan kehakiman

yang jujur, bersih, transparan, dan profesional.

Pernyataan misi adalah komitmen, tindakan, dan

semangat sehari-hari seluruh sumber daya manusia di

Komisi Yudisial yang diarahkan untuk mencapai visi

Komisi Yudisial. Misi Komisi Yudisial adalah menyiapkan

calon hakim agung yang berakhlak mulia, jujur, berani

dan kompeten. Mendorong pengembangan sumber daya hakim

menjadi insan yang mengabdi dan menegakkan hukum dan

25

keadilan. Melaksanakan pengawasan penyelenggara

kekuasaan kehakiman yang efektif, terbuka dan dapat

dipercaya.

Tujuan Komisi Yudisial adalah agar dapat melakukan

monitoring secara intensif terhadap penyelenggaraan

kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur

masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektifitas

kekuasaan kehakiman baik yang menyangkut rekruitmen

hakim agung maupun monitoring perilaku hakim, menjaga

kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan,

karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga

yang benar-benar independen, menjadi penghubung antara

kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman untuk

menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman (www.komisi

yudisial.go.id).

26

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Ketatanegaraan Republik Indonesia pada waktu

sebelum UUD 1945 diamanden sebanyak empat kali,

yang menempati posisi tertinggi adalah Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan UUD 1945.

Kemudian yang menempati posisi di bawahnya antara

lain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden,

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Pertimbangan

Agung (DPA), dan Mahkamah Agung (MA). Setelah UUD

27

1945 diamandemen, kedudukan lembaga-lembaga negara

menjadi berubah. Perubahan tersebut antara lain

yang menempati posisi tertinggi adalah UUD 1945.

Kemudian yang menempati posisi dibawahnya antara

lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang di dalamnya

terdapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden dan Wakil

Presiden, Kekuasaan Kehakiman yaitu Mahkamah

Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi

Yudisial (KY). Jadi di dalam ketatanegaraan

Republik Indonesia hanya UUD 1945 yang menempati

posisi tertinggi bukan bersama MPR; DPA dihapus;

kekuasaan kehakiman sebelum UUD 1945 diamandemen

hanya terdapat MA sedangkan setelah UUD 1945

diamandemen, kekusaan kehakiman terdapat tiga

lembaga diantaranya MK, MA, dan KY.

2. Ketatanegaraan Republik Indonesia pada waktu

sebelum UUD 1945 diamanden sebanyak empat kali,

MPR mempunyai fungsi untuk menetapkan UUD,

menetapkan GBHN, memilih dan mengangkat Presiden

dan Wakil Presiden, dan mengubah UUD. DPR

mempunyai fungsi untuk mengajukan RUU, memberikan

persetujuan dalam hal Presiden membuat perjanjian

dengan negara lain (dalam bidang-bidang tertentu),

dan mengawasi jalannya pemerintahan. Presiden

mempunyai fungsi untuk menjalankan kekuasaan dalam

28

bidang pemerintahan (eksekutif); kekuasaan

Presiden dibidang perundang-undangan menjelma

dalam berbagai bentuk, yaitu pembentukan UU,

Perpu, PP, Keppres; dan kekuasaan di bidang

kekuasaan kehakiman, Presiden memberi grasi,

amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. BPK mempunyai

fungsi untuk memeriksa tangung jawab keuangan

negara dan tanggung jawab pelaksanaan APBN. DPA

mempunyai fungsi untuk imemberi jawab atas

pertanyaan Presiden dan mengajukan usul dan wajib

memberikan pertimbangan kepada pemerintah. MA

mempunyai fungsi untuk memeriksa dan memutus

permohonan kasasi, sengketa kewenangan, permohonan

peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap; menguji secara

materiil peraturan perundang-undangan yang

tingkatannya lebih rendah dari undang-undang;

memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir

semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal

asing dan muatannya oleh kapal perang R.I; memberi

nasehat hukum kepada Presiden dalam rangka

pemberian grasi; memberikan pertimbangan dalam

bidang hukum baik diminta atau tidak diminta

kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain; melakukan

pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan

peradilan, meminta keterangan mengenai hal-hal

teknis peradilan, memberi petunjuk, tegoran atau

29

peringatan pada semua lingkungan peradilan.

Setelah UUD 1945 diamandemen, fungsi masing-masing

lembaga-lembaga negara menjadi berubah. Perubahan

tersebut antara lain BPK mempunyai fungsi

memeriksa keuangan dan tanggung jawab tentang

keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara

diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai

dengan kewenangannya kemudian ditindak lanjuti

oleh lembaga perwakilan/atau badan sesuai dengan

undang-undang. MPR mempunyai fungsi mengubah dan

menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil

Presiden , Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil

presiden dalam masa jabatannya menurut UUD,

memilih Wakil Presiden dari dua calon yang

diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi

kekosongan wakil Presiden, memilih Presiden dan

Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden

dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai

politik atau gabungan partai politik yang pasangan

calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara

terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum

sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika

Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti,

diberhentikan atau tidak dapat melakukan

kewajibannya dalam masa jabatannya secara

bersamaan. DPD mempunyai fungsi mengajukan,

membahas dan mengawasi RUU kepada DPR yang

30

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat

dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam

dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan

daerah dan memberikan pertimbangan kepada DPR atas

RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak,

pendidikan, dan agama. DPR mempunyai fungsi

legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan,

mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak

menyatakan pendapat mengajukan usul pemberhentian

Presiden dan/atau Wakil Presiden, persetujuan

dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan

perjanjian, pemberian pertimbangan kepada Presiden

dalam menerima penempatan duta negara lain,

pemberian amnesti dan abolisi, Persetujuan atas

perpu, pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang

diajukan oleh Presiden, pemilihan anggota BPK

dengan memperhatikan pertimbangan DPD, persetujuan

calon hakim agung yang diusulkan oleh KY,

persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota

KY, pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi.

Presiden dan Wakil Presiden berfungsi untuk

memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD,

berhak mengajukan RUU kepada DPR, menetapkan

peraturan pemerintah, memegang teguh UUD dan

menjalankan segala UU dan peraturannya dengan

31

selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan

Bangsa, memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD,

AL, dan AU, menyatakan perang, membuat perdamaian

dan perjanjian dengan negara lain dengan

persetujuan DPR, membuat perjanjian internasional

lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan

mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan

beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan

perubahan atau pembentukan UU harus dengan

persetujuan DPR, menyatakan keadaan bahaya,

mengangkat duta dan konsul dalam mengangkat duta,

Presiden memperhatikan pertimbangan DPR, menerima

penempatan duta negara lain dengan memperhatikan

pertimbangan DPR, memberi grasi dan rehabilitasi

dengan memperhatikan pertimbangan MA, memberi

amnesti dan abolisi dengan memperhatikan

pertimbangan DPR, memberi gelar, tanda jasa, dan

lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam UU,

membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas

memberikan nasihat dan pertimbangan kepada

Presiden, pengangkatan dan pemberhentian menteri-

menteri, pembahasan dan pemberian persetujuan atas

RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU, hak

menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti

UU dalam kepentingan yang memaksa, pengajukan RUU

APBN untuk dibahas bersama DPR dengan

memperhatikan pertimbangan DPD, peresmian

32

keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan

memperhatikan pertimbangan DPD, penetapan hakim

agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan

disetujui DPR, pengangkatan dan perberhentian

anggota KY dengan persetujuan DPR, pengajuan tiga

orang calon hakim konstitusi dan penetapan

sembilan orang anggota hakim konstitusi. MK

mempunyai fungsi mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran

parpol, dan memutus perselisihan tentang hasil

pemilu, memberi putusan atas pendapat DPR mengenai

dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil

Presiden menurut UUD 1945. MA mempunyai fungsi

mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan

perundang-undangan di bawah UU, dan mempunyai

wewenang lainnya yang diberikan oleh UU,

mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi,

memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi

grasi dan rehabilitasi. KY mempunyai fungsi

mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan

menegakkan kehormatan keluhuran martabat, serta

perilaku hakim.

3.2 Saran

33

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan

sebelumnya, di sini Penulis memberi saran atau

rekomendasi diantaranya sebagai berikut:

1. Lembaga-lembaga negara melaksanakan fungsinya

masing-masing sesuai dengan UUD 1945 yang telah

diamandemen.

2. Menyelesaikan setiap masalah dan konflik baik yang

ada di dalam masing-masing lembaga negara maupun

antar lembaga negara.

3. Melakukan kegiatan kerjasama, silahturahmi, studi

banding dan koordinasi antar lembaga negara.

4. Menghindarkan dari tindakan korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN).

5. Melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan,

keputusan, dan tindakan.

34

35