Top Banner
STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) ( Studi di Pasar Talang Banjar Kota Jambi Provinsi Jambi ) SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Syarat - Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1 ) Dalam Ilmu Pemerintahan Oleh: SELI PITRIANI NIM: SIP162469 PEMBIMBING Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos,M.Si Muhammad Aiman, S.H.,M.H JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 1442 H/2021 M
112

STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

Nov 12, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN

DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

( Studi di Pasar Talang Banjar Kota Jambi

Provinsi Jambi )

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat - Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1 )

Dalam Ilmu Pemerintahan

Oleh:

SELI PITRIANI

NIM: SIP162469

PEMBIMBING

Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos,M.Si

Muhammad Aiman, S.H.,M.H

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

1442 H/2021 M

Page 2: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

ii

Page 3: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

iii

Page 4: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

iv

Page 5: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

v

MOTTO

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S. An-Nisa : 29)1

1 Al-Qur‟an dan Terjemahan, Surat An-Nisa (29)

Page 6: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

vi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr, Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelasaikan penulisan skripsi

ini yang berjudul : Strategi Pemerintah Kota Jambi dalam Penertiban dan

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) ( Studi Di Pasar Talang Banjar kota

Jambi Provinsi Jambi).

Kemudian tidak lupa pula penulis haturkan Sholawat beriring salam kepada

Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita petunjuk dari alam kebodohan

menuju alam yang terang benerang yakni “Minadzulumati ilan Nur” Seperti kita

rasakan pada saat sekarang ini, terang bukan lampu yang menyinari dan bukan pula

karena bulan dan matahari akan tetapi terangnya karena ilmu pengetahuan serta

keimanannya.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam rangka

menyelesaikan Studi Sarjana Satu (S1) pada Fakultas Syari‟ah UIN STS JAMBI.

Terwujudnya skripsi ini selain merupakan upaya kerja ilmiah penulis sendiri juga

tidak terlepas dari arahan, bimbingan dan motivasi berbagai pihak yang terkait dengan

penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis merasa sangat perlu menyampaikan ucapan

terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Su‟aidi Asy‟ari, MA. Ph. D Selaku Rektor UIN Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi.

2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., MH Selaku Dekan Fakultas Syari‟ah UIN

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Bapak Agus Salim, M.A., M.IR., Ph. D Wakil Dekan Bidang Akademik.dan

kelembagaan, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH,. MH Wakil Dekan Bidang

Administrasi Umum Keuangan dan Perencanaan, dan Bapak Dr. H. Ishaq, SH,.

M. Hum Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dilingkungan di

Fakultas Syari‟ah UIN Sultahn Thaha Saifuddin Jambi.

Page 7: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

vii

Page 8: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

viii

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT,

karya tulis ini merupakan wujud dari upaya kecil untuk mengharapkan

rahmat dan ridho-Nya. Kulangkahkan kaki saya menuju kesuksesan,benturan

demi benturan terus saya lalui untuk meraih cita-cita yang saya dambakan.

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tua untuk

ayahanda tercinta Aguan dan ibunda tercinta Aslawiyah dengan penuh rasa cinta dan

do‟a restu yang telah membesarkanku dan mendidikku selama ini serta memberi

motivasi dan dukungan untuk kemajuan dalam skripsi

secara moril maupun material.

Buat sahabat terdekat saya Siti rodiah, Saadah, Siti Nurhasanah,Manda lina buat My

Partner Bayu Saputra S.pd, Teman-Teman KKN Posko 17 Gelombang 3 dan lokal IP

G yang selalu memotivasi dan menemani dalam pembuatan skripsi dan keluarga besar

saya yang selalu mendukung dan memberikan do‟a nya dalam menyelesaikan skripsi

ini. Buat teman-teman seperjuangan khususnya Ilmu pemerintahan angkatan 2016,

yang selalu berjasa untuk saya selama masa perjuangan di bangku kuliah sampai saya

menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan diberikan

kemudahan dalam segala hal.

Aamiinn…

Page 9: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

ix

ABSTRAK

Seli Pitriani : SIP. 162469 “Strategi Pemerintah dalam Penertiban dan Penataan

Pedagang Kaki Lima di Pasar Talang Banjar Kota Jambi Provinsi Jambi” (Studi Di

Pasar Talang Banjar Kota Jambi Provinsi Jambi)

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui : 1) bagaimana startegi Pemerintah Kota Jambi

dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), (2) Bagaimana Persepsi

Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap strategi Pemerintah Kota Jambi dalam

Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) (3) apa kendala yang dihadapi

Pemerintah Kota Jambi dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di

pasar talang banjar kota jambi. Skripsi ini menggunakan penelitian Deskriptif

Kualitatif dengan jenis Pendekatan Yuridis Normatif dengan pengumpulan data yang

diperoleh melalui wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Dari penelitian yang

dilakukan Penulis, diperoleh hasil kesimpulan: Pertama : Persepsi Pedagang Kaki

Lima terhadap penertiban dan Penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan

Satpol PP bahwa penertiban dan penataan yang dilakukan bagus dan sudah benar

namun ada yang menyatakan tidak bagus karena penggusuran yang dilakukan tidak

merata (tidak adil) dan tidak semua pedagang kaki lima yang ditertibkan. Adapun

faktor yang menyebabkan pedagang kaki lima berjualan di badan jalan yaitu karena

keadaan ekonomi rendah, tidak perlu membayar biaya apapun dan lokasi nya strategis.

Kedua: Hambatan yang di temui di lapangan dalam penertiban dan penataan pedagang

kaki lima pasar talang banjar kota jambi yang dilakukan pemerintah kota dengan

SATPOL PP kota jambi tidak begitu saja selesai dengan mudah dalam penertiban dan

penataan ditemui kendala-kendala yang di hadapi, beberapa kendala tersebut bersal

dari: (1) faktor internal dan (2) faktor eksternal. Ketiga: Upaya-upaya yang dilakukan

pemerintah kota jambi dalam penertiban dan penataan para pedagang kaki lima di

pasar talang banjar yaitu dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut: (1). Upaya

peningkatan strategi kekuatan peluang, dan strategi kekuatan tantangan yang

menunjang tercipta kekuatan dalam meningkatkan kualitas dan strategi operasi.

Kata Kunci : Strategi Pemerintah, Persepsi Pedagang Kaki Lima (PKL), Pasar

Talang Banjar Provinsi Jambi

Page 10: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................. i

LEMBARAN PERNYATAAN ................................................................................. ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING............................................................................. iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN ........................................................................... iv

MOTTO ...................................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ................................................................................................ vi

KATA PERSEMBAHAN .......................................................................................... vii

ABSTRAK .................................................................................................................. ix

DAFTAR ISI ............................................................................................................... x

DAFTAR SINGKATAN ............................................................................................ xi

DAFTAR TABEL....................................................................................................... xii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang ......................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 5

C. Batasan Masalah ........................................................................................ 5

D.Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................. 6

E. Kerangka Teori .......................................................................................... 7

F. Tinjauan Pustaka ....................................................................................... 20

BAB II METODE PENELITIAN

A.Tempat dan Waktu Penelitian .................................................................. 23

B. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian ............................................... 23

C. Jenis dan Sumber Data .............................................................................. 24

D.Instrumen Pengumpulan Data ................................................................... 25

E. Unit Analisis .............................................................................................. 27

F. Tehnik Analisis Data ................................................................................. 28

G. Jadwal Penelitian ...................................................................................... 29

Page 11: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

xi

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pasar Talang Banjar ................................................................... 31

B. Tugas Fungsi dan Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan. ......... 32

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Strategi Pemerintah Kota Jambi dalam Penertiban dan Penataan

PKL………………………………………………..............…….…….52

B. Persepsi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap strategi pemerintah kota

jambi dalam penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). …..65

C. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Jambi dalam Penertiban dan

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Talang Banjar Kota

Jambi. ........................................................................................... ……..80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan................................................................................................ 88

B. Saran .......................................................................................................... 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Page 12: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

xii

DAFTAR SINGKATAN

QS : Quran Surah

SAW : Sallallahu „Alaihi Wasallam

SWT : Subhanahuwata‟ala

UUD : Undang-Undang Dasar

NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia

PKL : Pedagang Kaki Lima

UU : Undang-Undang

Satpol PP : Satuan Polisi Pamong Praja

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pemda : Pemerintah Daerah

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Disperindag : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

RT : Rukun Tetangga

DPP : Dinas Pengelolaan Pasar

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

PAD : Pendapatan Asli Desa

PPNS : Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Permendagri : Peraturan Menteri dalam Negeri

SDM : Sumber Daya Manusia

STS : Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Page 13: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Jambi……………..... .................................................................. 51

Page 14: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pedagang kaki lima atau disebut PKL adalah istilah untuk menyebut

pejajah dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (

trotoar) dan tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak

bergerak. Sementara itu, asal usul mengenai mengenai pedagang kaki lima

pertama kali di zaman penjajahan belanda. Konon penyebutan trotoar di zaman

belanda dulu di sebut dengan istilah 5 feet karena standar minimal trotoar adalah

sepanjang 5 kaki/ 15 meter. Di karenakan kebiasaan menerjemahkan sebuah kosa

kata atau istilah yang terdiri dari dua suku kata asing kedalam bahasa Indonesia

dengan cara membalik arti kata, maka istilah 5 feet tidak di terjemahkan 5 kaki

tetapi kaki lima.2

Berbicara tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) yang demikian populer ada

pihak yang pro/ mendukung dan yang kontra/menentang. Pihak yang pro

memandang dari sudut arti yang positif bahwa PKL dapat menjadi sumber

pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah daerah, PKL sebagai awal

seseorang bekerja, menampakkan sifatnya yang tahan pada masa krisis sekaligus

sebagai peluang kerja/memberikan lapangan pekerjaan dari sekian banyak

penganggur. Para penganggur ini mencoba berkreasi, berwirausaha dengan modal

sendiri bahkan tanpa modal (uang).

2 http//mujibsite.wordpress.com/2009/08/14/sejarah-pedagang-kaki-lima-pkl/

Page 15: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

2

Pihak yang kontra, tidak mendukung dengan sudut pandang negatif

berpendapat membiarkan keberadaan PKL sama artinya dengan melanggengkan

kemiskinan, memperbesar ruang kriminalitas, PKL sumber gangguan ketertiban.

Kebanyakan PKL tidak menghiraukan tata tertib, kebersihan, dimana ada PKL

disana timbul kesemrawutan, kotor, kumuh, banyak sampah. Dengan kata lain

menimbulkan permasalahan berkaitan dengan usaha pengembangan tata ruang

kota karena ketidaktertibannya sebagai akibat sulitnya mengendalikan

perkembangan sektor informal ini.3

Di sebagian besar kota di Indonesia, sudah lumrah sekali trotoar di

gunakan untuk menjemput rizki oleh para pedagang, tidak terkecuali dikota

jambi, beberapa wilayah di kota jambi terdapat pedagang kaki lima (PKL) yang

penulis pikir mampu membantu perekonomian kota jambi atau setidaknya

mengurangi jumlah pengangguran, dalam penjelasan UU. No. 9 Tahun 1995

tentang usaha kecil, disebutkan bahwa usaha kecil (termasuk pedagang kaki lima)

merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan

memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dan berperan dalam

proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong

pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada

umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.4 Tentu dalam Al-Qur‟an

hukum berdagang adalah di perbolehkan, seperti pada QS An-nisaa‟ : 29, yang

berbunyi:

3 Damai Magdalena, Jorawati Simarmata, “Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki

Lima Dari Janji Politik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 Dan Urgensinya Dalam

Pembentukan Peraturan Daerah”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 02, 2017 hlm 211-212 4 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1945 tentang usaha Kecil

Page 16: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

3

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu”.5

Dengan ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli/berdagang

tentu di perbolehkan, asal tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adanya Permendagri No 41 tahun 2012 tentang pedagang kaki lima (PKL)

sangat jelas mengatur tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang

kaki lima (PKL) sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa

menteri berwenang melakukan pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan

PKL. Disebutkan juga dalam pasal yang sama dalam poin kedua bahwa gubernur

dan bupati/walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki

lima (PKL).6 Selain itu juga disebutkan kembali dalam Peraturan Walikota Nomor

28 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Keberadaan PKL di kota jambi bukan lah tanpa sebab, maraknya PKL

yang menjajakan dagangannya seiring sejalan dengan perkembangan populasi

manusia perkotaan yang kian meningkat tanpa diimbangi dengan ketersediaan

lapangan pekerjaan maupun sumber mata pencaharian lainnya. PKL seolah

menjadi momok bagi pemerintah kota dalam melakukan penataaan kota.

Kehadirannya yang berserakan di mana-mana, di setiap sudut kota, bahu jalan,

5 Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surakarta: Cv. Al-Hannan, 2009), hlm 83

6 Permendagri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedagang Kaki Lima

Page 17: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

4

emperan toko, sekitar mall, dan sebagainya seolah telah memperburuk citra

sebagai kota metropolitan. Itulah sebabnya, selalu saja muncul fenomena tersebut

kemudian berimplikasi bagi lahirnya berbagai perlawanan-perlawanan tersebut

bisa saja dilakukan secara kolektif, maupun secara individual.

Sebelum diadakannya Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima Oleh

Pemerintah Kota Jambi keadaan Pedagang sangat tidak teratur karena dengan

adanya Pedagang Kaki Lima tersebut sangat mengganggu aktifitas lalu lintas dan

sangat sering menyebabkan kemacetan disepanjang jalan karena banyaknya

Pedagang Kaki Lima yang berjualan disepanjang bahu jalan.

Upaya dalam melakukan penertiban dan penataan dan sudah cukup sering

dilakukan oleh pemerintah Kota jambi. Khususnya, ditangani oleh Pasar Kota

dan Satuan Petugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) . Meski begitu sulit untuk

melakukan penataan sampai benar-benar rapih. PKL masih berdagang ditempat

yang tidak semestinya.

Pemerintah kota jambi perlu untuk membangun hubungan yang baik

dengan Pedagang Kaki Lima agar program penataan penertiban dan PKL bisa

disosialisasikan dan terealisasikan. Melalui komunikasi pembangunan yang

bertujuan sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik, khususnya

antara masyarakat dan pemerintah yang dimana terlibat langsung dalam usaha

pembangunan sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap

pembangunan.

Setelah diadakannya kegiatan Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki

Lima oleh Pemerintah Kota Jambi keadaan sepanjang jalan di pasar talang banjar

Page 18: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

5

Kota Jambi menjadi lebih tertib sudah tidak terlihat lagi kemacetan disepanjang

jalan dan arus lalu lintas menjadi lebih lancar.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti

lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) yang berjudul: ” Strategi

Pemerintah Dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar

Talang Banjar Kota Jambi Provinsi Jambi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan

dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemerintah kota Jambi dalam penertiban dan penataan

pedagang kaki lima (PKL)?

2. Bagaimana persepsi pedagang kaki lima (PKL) terhadap strategi pemerintah

kota Jambi dalam penertiban dan penataan pedagang kaki lima (PKL)?

3. Apa kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah kota Jambi dalam

penertiban dan penataan pedagang kaki lima (PKL) di pasar talang banjar kota

Jambi.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan salah satu langkah untuk memberikan arah

yang hendak diteliti menjadi jelas dan mudah dipahami. Selain itu, batasan

masalah dalam penelitian juga diperlukan untuk lebih memusatkan perhatian pada

permasalahan yang hendak diteliti. Agar pembahasan ini tepat sasaran dan tidak

terlalu meluas serta keluar dari jalur judul maka peneliti membatasinya hanya

Page 19: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

6

pada bagaimana Strategi Pemerintah dalam hal Penertiban dan Penataan Pedagang

Kaki Lima di Pasar Talang Banjar Kota Jambi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pemerintah kota Jambi dalam penertiban dan

penataan pedagang kaki lima (PKL)

2. Untuk mengetahui persepsi pedagang kaki lima (PKL) terhadap strategi

pemerintah kota Jambi dalam penertiban dan penataan pedagang kaki lima

(PKL)

3. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah kota

Jambi dalam penertiban dan penataan pedagang kaki lima (PKL)

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian

kepustakaan mengenai strategi pemerintah kota Jambi dalam penertiban

dan penataan pedagang kaki lima (PKL).

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan

pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat yang ingin memahami

bagaimana strategi pemerintah kota Jambi dalam penertiban dan penataan

pedagang kaki lima (PKL)

3. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk Fakultas Syari‟ah

khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan dan dosen-dosen Fakultas Syari‟ah

lainnya.

Page 20: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

7

4. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu

Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Kerangka Teori

Dalam rangka penyusunan skripsi ini maka penulis menggunakan

seperangkat teori yang merupakan sebuah pijakan bagi penulis dalam penelitian

ilmiah agar dapat mengamati, meneliti dan menelaah gejala serta peristiwa yang

akan diangkat dari lapangan dengan berdasarkan teori-teori yang dapat

memudahkan penulis untuk mengukur ketimpangan yang terjadi di lapangan dari

yang seharusnya dan sebaiknya menurut teori-teori tersebut.

Adapun teori-teori lainnya yaitu:

1. Manajemen Strategi

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen

(management) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan

tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah,

melainkan harus mampu menunjukan bagaimana taktik operasional. Menurut

Rusaday Ruslan, strategi adalah memutuskan apa yang harus dikerjakan dalam

langkah-langkah tertentu dalam proses manajemen dimulai dengan penentuan

suatu rencana (plan), dimana rencana tersebut merupakan produk dari suatu

perencanaan (planning), yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi

dasar dari proses manajemen.

Menurut Johnson, keputusan strategis menaruh perhatian pada ruang

lingkup aktivitas organisasi, penyesuaian aktivitas organisasi dan lingkungannya.

Alokasi dan realokasi sumber daya utama dalam organisasi, nilai, harapan dan

Page 21: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

8

tujuan dari srategis yang berpengaruh, serta implikasi perubahan operasional pada

seluruh organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen strategis adalah

suatu proses yang dalam setiap tahapnya memerlukan partisipasi dari semua

pihak, dan pertanggung jawaban dari pemimpin. Dengan demikian manajemen

strategis meliputi penetapan kerangka kerja untuk melaksanakan berbagai proses

tersebut.

Manajemen strategis juga memiliki definisi yang bermacam-macam yakni

suatu proses berkesinambungan yang membuat organisasi secara keseluruhan

dapat match dengan lingkungannya, atau dengan kata lain organisasi secara

keseluruhan dapat selalu responsive terhadap perubahan-perubahan di dalam

lingkungannya baik bersifat internal maupun eksternal. Kombinasi ilmu dan seni

untuk mempormulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan

yang bersifat cross- fungsional yang memungkinkan organisasi mencapai

tujuannya.

Usaha untuk mengembangkan kekuatan yang ada di perusahaan untuk

menggunakan atau menangkap peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan

perusahaan yang telah ditetapka sesuai misi yang telah ditentukan. Dari defisi

tersebut tampak ada beberapa kesamaan dasar yang bisa ditangkap, yaitu adanya

tujuan yang ingin dicapai, perubahan lingkungan yang harus diantisipasi serta

strategi yang harus diimplementasikan.7

7 Crown Dirgantoro,Manajemen Stratejik Konsep, Kasus dan Implementasi,(Jakarta: PT

Grasindo, 2001), hlm 9

Page 22: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

9

2. Pemerintah Kota (Daerah)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata pemerintah berarti

sistem, menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial,

ekonomi, dan politik suatu Negara atau bagian-bagiannya; kelompok orang yang

secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan

kekuasaan.8

Government dari bahasa inggris dan Government dari bahasa perancis

yang keduanya berasal dari bahasa latin, yaitu Gubernaculum, yang berarti

kemudi, tetapi diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Pemerintah atau

Pemerintahan dan terkadang juga menjadi penguasa. Pemerintahan dalam arti luas

adalah segala kegiatan badan-badan public yang meliputi kegiatan legislatif,

eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan Negara. Sebaliknya C.F.

Strong berpendapat, pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan

badan-badan public yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.9

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang

memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih mudah lagi adalah orang atau

sekelompok orang yang memberikan perintah. Akan tetapi, secara keilmuan,

pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan

sebagai lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan negara,

ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola

8 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm 859

9 Dr. Andriansyah.,M.Si,Administrasi Pemerintah Daerah Dalam Analisa,(Jakarta:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015), hlm 15

Page 23: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

10

kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah serta

pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga di mana mereka ditempatkan.10

Perubahan keempat UUD 1945 menyatakan mengenai bentuk dan susunan

pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat

(1) berbunyi : Negara Kesatuan Repulik Indonesia dibagi atas daerah-daerah

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap

provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur

Undang-Undang.

Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: Pemerintah

daerah merupakan daerah otonomi yang dapat menjalankan urusan pemerintahan

dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan

pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan

sebagai urusan pemerintahan pusat.11

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut: Pemerintahan Daerah

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di

atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah

10

Ibid., hlm 16 11 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 dan 2

Page 24: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

11

otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi di mana

unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota,

dan perangkat daerah.12

3. Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

a. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Kata penertiban berasal dari kata dasar tertib, yang diberi awalan pe- dan

akhiran –kan yang berarti aturan atau peraturan yang baik. Di dalam peraturan

pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman polisi pamong praja, yang

dimaksud penertiban adalah “ Tindakan dalam rangka menumbuhkan kataatan

warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Tujuan penertiban adalah untuk

menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap

ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan

perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah

dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib teratur dalam

menciptakan ketahanan nasional.

Penertiban terhadap sektor pedagang kaki lima diarahkan guna :

1. Optimalisasi pendayagunaan tempat-tempat penampungan usaha informal

yang disediakan dan ditunjuk oleh Pemerintah Kota, seperti lokasi lahan

parkir pertokoan, terminal yang beralih fungsi sebagai tempat berjualan.

2. Terhindarnya disfungsional sarana-sarana perkotaan dari dampak negative

kegiatan sektor informal pedagang kaki lima.

12

Ibid., hlm 17-18

Page 25: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

12

Sedangkan kebijaksanaan penertiban menurut William Dun diarahkan

kepada tercapainya hal-hal sebagai berikut :

1. Penempatan sektor informal pedagang kaki lima tidak resmi ke pasar pasar

tradisional maupun ke embrio pasar.

2. Penempatan ke lahan-lahan baru yang telah disediakan.

3. Penempatan ke lokasi pertokoan, pusat perbelanjaan atau mall-mall yang

memungkinkan.

4. Pembinaan manajemen usaha-usaha serta pemberian penyuluhan.13

1. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa

Penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah

daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan,

penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan

kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban,

kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mc Gee dan Yeung pola ruang aktivitas PKL sangat dipengaruhi

oleh aktivitas sektor formal dalam menjaring konsumennya. Lokasi PKL sangat

dipengaruhi oleh hubungan langsung dan tidak langsung dengan berbagai kegiatan

formal dan kegiatan informal atau hubungan PKL dengan konsumennya. Untuk

dapat mengenali penataan ruang kegiatan PKL, maka harus mengenal aktivitas

13

Skripsi dari Hendrizal., M, Mahasiswa, Universitas Islam Negeri Sultan Riau (2012),

“Peranan Dinas Pengelolaan Pasar Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima” hlm 14-16

Page 26: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

13

PKL melalui pola penyebaran, pemanfaatan ruang berdasarkan waktu berdagang

dan jenis dagangan serta sarana berdagang.

Komponen penataan ruang sektor informal, antara lain meliputi:

1. Berdasarkan hasil studi oleh Ir. Geonadi Malang Joedo, penentuan lokasi

yang diminati oleh sektor informal atau pedagang kaki lima adalah sebagai

berikut:

a) Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama

pada waktu yang relatif sama, sepanjang hari.

b) Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang kaki

lima dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang relatif

sempit.

c) Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

Mc. Gee dan Yeung menyatakan bahwa PKL beraglomerasi pada simpul-

simpul pada jalur pejalan yang lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi

orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, daerah

komersial.

b. Waktu Berdagang

Menurut McGee dan Yeung dari penelitian di kota kota di Asia Tenggara

menunjukkan bahwa pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri

kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL

didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal. Di mana perilaku

kegiatan keduanya cenderung sejalan, walaupun pada saat tertentu kaitan aktivitas

keduanya lemah atau tidak ada hubungan langsung antara keduanya.

Page 27: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

14

c. Sarana fisik dan jenis dagangan

Sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan menurut McGee dan Yeung

sangat dipengaruhi oleh sifat pelayanan PKL. Masing-masing jenis bentuk sarana

berdagang, memiliki ukuran yang berbeda beda, sehingga berbeda pula ukuran

ruang yang diperlukan. Besaran ruang mempengaruhi dalam pengaturan dan

penataan ruang untuk PKL.

d. Pola penyebaran PKL dan Pola Pelayanan PKL

1. Pola penyebaran

Menurut Mc Gee dan Yeung (1977:76) pola penyebaran PKL

dipengaruhi oleh aglomerasi dan aksesibilitas.

a) Aglomerasi, aktivitas PKL selalu akan memanfaatkan aktivitas-aktivitas di

sek tor formal dan biasanya pusat-pusat perbelanjaan menjadi salah satu

daya tarik lokasi sektor informal untuk menarik konsumennya. Adapun

cara PKL menarik konsumen dengan cara berjualan berkelompok

(aglomerasi). Para PKL cenderung melakukan kerjasama dengan pedagang

PKL lainnya yang sama jenis dagangannya atau saling mendukung seperti

penjual makanan dan minuman.

b) Aksesibilitas, para PKL lebih suka berlokasi di sepanjang pinggir jalan

utama dan tempat-tempat yang sering dilalui pejalan kaki

2. Pola Pelayanan

Pola Pelayanan PKL Menurut Mc Gee dan Yeung sifat pelayan

PKL digolongkan menjadi :

Page 28: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

15

a) Unit PKL tidak menetap, Unit ini ditunjukkan oleh sarana fisik

perdagangan yang mudah dibawa, atau dengan kata lain ciri utama dari

unit ini adalah PKL yang berjualan bergerak dari satu tempat ke tempat

lain. Biasanya bentuk sarana fisik perdagangan berupa kereta dorong,

pikulan / keranjang

b) Unit PKL setengah menetap ciri utama unit ini adalah PKL yang pada

periode tertentu menetap pada suatu lokasi kemudian bergerak setelah

waktu berjualan selesai (pada sore hari atau malam hari). Sarana fisik

berdagang berupa kios beroda, jongko atau roda/kereta beratap.

Unit PKL menetap ciri utama unit ini adalah PKL yang berjualan

menetap pada suatu tempat tertentu dengan sarana fisik berdagang berupa

kios atau jongko/roda/kereta beratap.14

4. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang yang menjual barang

dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Selain itu Pedagang Kaki Lima

atau disingkat PKL biasa juga diartikan sebagai istilah untuk menyebut penjaja

dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah

kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang

ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan

satu kaki).

Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada

umumnya. Definisi PKL Menurut Karafir dalam Ali dan Syamsu Alam “Bahwa

14

Skripsi dari Dwi Safitri Mahasiswi, Universitas Hasanuddin Makasar (2015) “Analisis

Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Maros” hlm 17-25

Page 29: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

16

pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang berjualan di suatu tempat umum

seperti tepi jalan, taman-taman, emper toko dan pasar pasar tanpa izin usaha dari

pemerintah”. Bertolak dari penyataan tersebut bahwa pedagang kaki lima adalah

mereka yang berusaha di tempat-tempat umum dan tidak mendapat izin dari

pemerintah. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa keberadaan pedagang kaki

lima mengganggu kenyamanan pengguna kota atau kawasan karena melakukan

kegiatan ekonomi terhadap kepentingan umum sehingga dilakukan penanganan

dan penertiban yang khusus ke tempat – tempat yang selayaknya untuk para

sektor informal khususnya di Indonesia.

Dari hasil penelitian oleh Soedjana (1981) secara spesifik yang di maksud

pedagang kaki lima adalah sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa

untuk di jual diatas trotoar atau tepi/ di pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan

/pertokoan,pusat rekreasi atau hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan,

baik secara menetap ataupun tidak menetap, berstatus tidak resmi atau setengah

resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari.

Ciri-ciri/sifat pedagang kaki lima:

1. Pada umumnya tingkat pendidikannnya rendah.

2. Memiliki sifat spesialis dalam kelompok barang/jasa yang diperdagangkan.

3. Barang yang diperdagangkan berasal dari produsen kecil atau hasil produksi

sendiri.

4. Pada umumnya modal usahanya kecil, berpendapatan rendah, erta kurang

mampu memupuk dan mengembangkan modal.

5. Hubungan pedagang kaki lima dengan pembeli bersifat komersial.

Page 30: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

17

Disisi lain dikatakan beberapa ciri-ciri PKL yang menyambung pernyataan

diatas yaitu:

1. Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal waktu, permodalan maupun

penerimaannya

2. Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau kententuan-ketentuan yang

ditetapkan oleh pemerintah (sehingga kegiatannya dikategorikan (“liar”)

3. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan

diusahakan dasar hitung harian

4. Pendapatan mereka rendah dan tidak menentu

5. Tidak mempunyai tempat yang tetap dan atau keterikatan dengan usaha-usaha

lain.

6. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang

berpenghasilan rendah

7. Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus sehingga secara luas

dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja

8. Umumnya tiap-tiap satuan usaha yang memperkerjakan tenaga yang sedikit

dan dari lingkungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama.

9. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan

Adapun peranan pedagang kaki lima dalam perekonomian antara lain:

1. Dapat menyebarluaskan hasil produksi tertentu.

2. Mempercepat proses kegiatan produksi karena barang yang dijual cepat laku.

Page 31: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

18

3. Membantu masyarakat ekonomi lemah dalam pemenuhan kebutuhan dengan

harga yang relatif murah.

4. Mengurangi pengangguran.

Kelemahan pedagang kaki lima adalah:

1. Menimbulkan keruwetan dan kesemrawutan lalu lintas.

2. Mengurangi keindahan dan kebersihan kota/wilayah.

3. Mendorong meningkatnya urbanisasi

4. Mengurangi hasil penjualan pedagang toko.

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) memang selalu dipermasalahkan

oleh pemerintah karena ada beberapa alasan, yaitu diantaranya:

1. Penggunaan ruang publik oleh PKL bukan untuk fungsi semestinya karena

dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri.

2. PKL membuat tata ruang kota menjadi kacau.

3. Keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi kota yaitu yang sebagian besar

menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota.

4. Pencemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh PKL.

5. PKL menyebabkan kerawanan sosial.

Meskipun banyak yang beranggapan bahwa PKL merupakan suatu

komunitas pengganggu ketertiban, tidak selamanya anggapan tersebut benar. PKL

juga dapat bersifat mandiri dalam menjalankan usahanya, bahkan dapat dikatakan

jika PKL tersebut cenderung kreatif dengan memunculkan terobosan baru yang

unik dalam usaha pengembangan dagangannya. Kemandirian PKL dinilai dapat

memacu pendapatan mereka yang semula rendah menjadi menengah.Kegiatan

Page 32: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

19

perdagangan disini juga membuka kesempatan kerja bagi pelaku-pelaku lainnya

untuk berusaha. Bukan hanya untuk memandirikan kehidupan PKL itu sendiri,

akan tetapi dalam prakteknya PKL merupakan salah satu penyumbang perputaran

ekonomi di suatu daerah. Walaupun unit usahanya kecil, namun apabila PKL

dikumpulkan akan mempunyai nilai tinggi bagi perkembangan ekonomi daerah.

Sebagai suatu bentuk usaha yang dijalankan oleh masyarakat, ”PKL mempunyai

karakteristik, diantaranya adalah:

a. Modal usaha terbatas/kecil

b. Waktu tidak teratur

c. Tempat tidak permanen

d. Pelanggan pada umumnya menengah kebawah

e. Tidak ada keterkaitan dengan usaha lain dan bersifat kompetitif”

Bagaimanapun juga PKL adalah warga negara yang harus dilindungi hak-

haknya, hak untuk hidup, bebas berkarya, berserikat dan berkumpul. Seperti

tercantum dalam UUD 45 Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga Negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 13 UU

nomor 09/1995 tentang usaha kecil : Pemerintah menumbuhkan iklim usaha

dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan

dan kebijaksanaan untuk: Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi

pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian

rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki

lima, serta lokasi lainnya. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Page 33: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

20

F. Tinjauan Pustaka

Dalam proses pembuatan skripsi ini, tinjauan pustaka sangat dibutuhkan

dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan diteliti, oleh

karena itu maka sebelum meneliti, peneliti melakukan tinjauan pustaka mengenai

penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul mengenai Strategi Pemerintah

Dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Talang Banjar Kota

Jambi. Tulisan skripsi yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang ditulis oleh Joni Prasetyo yang berjudul “ Peran Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan

Pedagang Kaki Lima Di Pasar Angso Duo Baru Jambi ” ia

menyimpulkan bahwa Penataan Pedagang Kaki Lima cukup terealiasi

dengan baik dimana sebagian besar pedagang tidak lagi berjualan diluar

pasar karena telah direlokasi kedalam pasar. Upaya yang dilakukan

yakni melakukan tempat usaha dan pengawasan adapun faktor pendukug

dalam pelaksanaan penataan pedagang Kaki Lima tersebut yaitu adanya

peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan

dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.15

2. Penelitian yang ditulis oleh Habib Zarkasih Daulay, yang berjudul “

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang

Kaki Lima di Pasar Talang Banjar Kota Jambi ” ia menyimpulkan

bahwa Pertama, peran Satpol PP Kota Jambi sebagai pelaksana

15

Joni Prasetyo, Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan

Penataan Pedagang Kaki Lima Di pasar Angso Duo Baru Jambi, Skripsi Ekonomi dan Bisnis

Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2016)

Page 34: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

21

ketertiban dan keamanan Satpol PP mempunyai fungsi: penyelenggaraan

sosialisasi dan penertiban sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12

Tahun 2016 dan Peraturan Walikota No 32 Tahun 2004. Kedua, adapun

hambatan yang ditemui dilapangan dalam menertibkan Pedagang Kaki

Lima yaitu berasal dari: (1) faktor internal dan (2) Faktor Eksternal.

Ketiga, adapun upaya-upaya yang dilakukan pihak Satpol PP Kota Jambi

dalam menertibkan para pedagang kaki lima dipasar talang banjar yaitu

dengan melakukan upaya-upaya yang menunjang tercipta kekuatan

dalam meningkatkan kualitas dan strategi operasi.16

3. Jurnal yang ditulis oleh Kurnia Muhammad Ramdani dkk “Pemantauan

Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Garut

Kota Oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Kabupaten Garut” Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis

paparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pemantauan

Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota oleh

Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut

tidak efektif, karena Pemantauan Kebijakan hanya dimaknai secara

harfiah, dalam menghasilkan informasi pun tidak melakukan elaborasi

yang mendalam, seperti pada aspek Kepatuhan, Pemeriksaan, Akuntansi,

dan/ atau Eksplanasi. Dampak dari Pemantauan Kebijakan yang hanya

dimaknai secara harfiah adalah pada pelaksanaannya belum memiliki

pedoman yang baku, sehingga tidak dapat diidentifikasi penyebab dari

16

Habib Zarkasi Daulay, Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban

Pedagang Kaki Lima Di Pasar Talang Banjar Kota Jambi, Skripsi Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi , Jambi, 2017

Page 35: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

22

permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, informasi yang

dihasilkan dari proses Pemantauan Kebijakan pun cenderung menjadi

terbatas dan dangkal. Hal ini berimplikasi terhadap langkah lanjutan

yang semestinya ditempuh oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima, upaya koreksi pelaksanaan kebijakan menjadi

tidak tepat guna dan hasil guna dikarenakan informasi yang dihasilkan

dari Pemantauan Kebijakan tidak begitu menyokong, hal inilah yang

membuat Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima belum dapat

dilaksanakan dengan baik sesuai koridor tujuannya.17

17

Kurnia Muhammad Ramdhan, Asep Sumaryana, Slamet Usman Ismanto, “Pemantauan

Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Garut Kota Oleh Tim Penataan Dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut”, Jurnal Administrasi Negara, Vol. 2 No.

1, 2017

Page 36: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

23

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses penelitian atau pemahaman yang

mendasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan

masalah manusia.18

Selain itu penelitian juga merupakan suatu upaya untuk

menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan suatu kebenaran.

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini tentang Strategi Pemerintah Dalam Penertiban dan

Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Talang Banjar Kota Jambi Provinsi

Jambi. Penelitian ini dilakukan di pasar talang banjar Kota Jambi serta

lembaga-lembaga terkait lainnya yang penulis harapkan dapat membantu

menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Waktu Penelitian

Mengingat dan menimbang segala kekurangan yang ada pada penelitian

ini, baik secara waktu, tenaga, dan materil. Maka penelitian ini dilakukan

selama 3 bulan yaitub dari Bulan Februari sampai bulan April 2020

B. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul yang ingin diteliti maka pendekatan penelitian ini

adalah kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena lebih tepat untuk menjelaskan

18

Iskandar, Metode Penelitian Kualitatif, cet Ke-1 (Jakarta: Gaung Persada, 2009),

hlm. 11

Page 37: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

24

realitas tentang bagaimana Strategi Pemerintah Dalam Penertiban dan Penataan

Pedagang Kaki Lima di Pasar Talang Banjar Kota Jambi Provinsi Jambi.

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu berbentuk metode

kualitatif deskriptif. Menurut Soerjono Sukanto, penelitian kualitatif deskriptif

adalah penelitian yang bermaksud memberikan data yang seteliti mungkin tentang

manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.19

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Adapun

jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari

sumber individu atau perorangan seperti wawancara atau hasil pengisian kuisioner

yang biasa dilakukan oleh peneliti.20Adapun data primer yang penulis maksud

dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara langsung dan observasi. Dalam

hal ini peneliti mencari dan mengumpulkan data yang langsung berkaitan dengan

pokok permasalahan dalam penelitian. Data primer yang diteliti adalah informasi-

informasi yang di peroleh secara langsung yang dilakukan dengan wawancara dan

observasi mengenai pokok permasalahan dalam penelitian secara langsung kepada

Kepala , Pedagang Kaki Lima dan masyarakat atau orang tua yang bersangkutan

maupun pihak-pihak tertentu. Data primer ini digunakan untuk mendapatkaan

informasi mengenai Strategi Pemerintah Dalam Penertiban dan Penataan

Pedagang Kaki Lima di Pasar Talang Banjar Kota Jambi Provinsi Jambi.

19

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Syariahpress, 2014), hlm. 32 20

Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT.

RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 42

Page 38: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

25

Data sekunder merupakan data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk

dokumen-dokumen.21Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-

undangan.22

b. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana

data diperoleh. Sumber data dapat diperoleh dari rindakan, pengamatan, ataupun

data-data yang didapat pada saat penelitian berlangsung. Sumber data dalam

penelitian ini diperoleh dari :

1. Kepala/Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

3. Pedagang Kaki Lima

4. masyarakat

5. Artikel, buku, dokumen dan sumber data lainnya yang berkaitan

6. dengan penelitian.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

21

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2012),

hlm.39 22

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106

Page 39: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

26

data.23Instrument pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk

mengumpulkan data dan fakta penelitian.24

a. Wawancara

Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mentah dari informan,

sehingga dapat ditemukan data baru yang tidak terdapat dalam

dokumen.25Narasumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui

dengan pasti persoalan yang terjadi, wawancara tersebut penulis laksanakan

terhadap:

1. Kepala/Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

3. Pedagang Kaki Lima

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara

terstruktur.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini adalah instrument untuk

mendapatkan data utama mengenai Strategi Pemerintah Dalam Penertiban dan

Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Talang Banjar Kota Jambi Provinsi Jambi.

Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, penulis memilih

observasi partisipatif.

23

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D, (Bandung:

Alfabeta,2017) hlm. 224 24

Sayuti Una, Pedoman Penulisan skripsi (Edisi Revisi), cet Ke-2, (Jambi: SyariahPress,

2014), hlm. 37 25

ibid, hlm. 38

Page 40: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

27

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah sejumlah dokumen-dokumen

yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor , kebijakan-kebijakan pemerintah, dan

tulisan-tulisan yang sesuai dengan penelitian ini.

Instrumen pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data.26

Instrument pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk

mengumpulkan data dan fakta penelitian.27

E. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian

tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel.

Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintahan maupun

organisasi swasta atau sekelompok orang.28 Dalam penelitian ini, unit analisisnya

adalah Kepala/Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi. Penetapan

unit analisis tersebut, karena penelitian yang digunakan tidak menggunakan

populasi dan sampel, namun hanya menggunakan dokumen-dokumen, wawancara

yang berasal dari Kepala Kantor, pedagang kaki lima dan informasi yang berasal

dari masyarakat.

26

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D, (Bandung:

Alfabeta,2017) hlm. 224 27

Sayuti Una, Pedoman Penulisan skripsi (Edisi Revisi), cet Ke-2, (Jambi: SyariahPress,

2014), hlm. 37 28

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), (Jambi: SyariahPresss, 2014),

hlm. 48

Page 41: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

28

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data

yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat

diinformasikan kepada orang lain.29 Secara garis besar cara yang digunakan dalam

menganalisis data-data penelitian ini adalah :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah aktifitas peneliti dalam memilih dan memilah data

yang dianggap relevan untuk disajikan. Proses pemilihan data menfokuskan pada

informasi yang mengarah untuk memecahkan masalah, pemaknaan, dan

penemuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.30

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang dapat membantu

peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atas bagian–bagian tertentu dari

hasil penelitian.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data dari data–data yang diperoleh dari hasil wawancara,

dokumentasi studi literature kemudian peneliti mencari makna dari hasil

penelitian atau dari hasil yang terkumpul.31

29

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan RNB, (Bandung: AlfaBeta, 2013), hlm. 137 30 Sayuti Una (Editor), Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi, Revsi, (Jambi: Fakultas

Syari‟ah Iain sts Jambi dan Syariah Press, 2012), hlm.235-236 31

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm

147

Page 42: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

29

G. Jadwal Penelitian

Agar peneliti lebih terarah dalam melakukan penelitian dilapangan maka

peneliti penyusun agenda sistematis yang dapat dilihat pada tabel jadwal

penelitian.

Tabel 2

Jadwal Penelitian32

No

Kegiatan

Tahun 2020-2021

Januari April – Mei Juni - Juli Agustus-

Septermber

November-

Desember

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Pengajuan

judul

2. Pembuatan

Proposal

3. Perbaikan

dan seminar

4. Surat izin

Riset

5. Pengumpula

n data

6. Pengolahan

Data

32

Jadwal Penelitian

Page 43: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

30

7. Pembuatan

laporan

8. Bimbingan

Dan

Perbaikan

9. Agenda dan

Ujian skripsi

10. Penjilidan

Page 44: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

31

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pasar Talang Banjar

Pasar Talang Banjar Kota Jambi pada awalnya bukan merupakan sebuah

pasar tradisonal sebagaimana mestinya, dahulu ada seseorang yang berjualan

dikawasan talang banjar itu pedagang tersebut membuka lapak tempat dia

menaruh barang dagangannya, kegiatan pedagang dengan proses waktu yang

cukup lama, aktivitas ini mempengaruhi masyarakat setempat sehingga ada yang

mendirikan toko-toko dan diikuti oleh pedagang-pedagang lain atau masyarakat

dari daerah lain akhirnya berjualan ditempat yang sama di wilayah talang banjar

dengan kondisi ini muncul stigma di masyarakat setempat bahwa pasar iini

merupakan pasar tradisional atau pasar rakyat karena proses jual beli antara

pedagang dan pembeli menggunakan sistem tawar menawar yang merupakaan

ciri-ciri pasar tradisional.

Pasar ini terus mengalami perkembangan yaitu semakin banyaknya

masyarakat yang belanja dipasar sehingga mempengaruhi jumlah pedagang dan

terus masuk kepasar untuk berjualan semakin banyak sehingga akibatnya lapak

pedagang tidak lagi berada di badan jalan atau pindah ketanah yang berlokasi

dipinggir badan jalan tersebut sehingga berdirilah beberapa lapak yang berbentuk

meja sederhana yang bertendakan terpal untuk pedagang berjualan.

Untuk meningkatkan nilai ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan

maka pada tahun 2015 telah dilakukan program dan diarahkan untuk

Page 45: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

32

meningkatkan infrastruktur perdagangan dan jasa, seperti perbaikan sarana dan

prasarana pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi.

Pada tahun 2015 pemerintah kota jambi telah melakukan pembangunan,

pengembangan serta mempercantik unit-unit pasar tradisional yang dimiliki oleh

Pemerintah Kota Jambi seperti sarana dan prasarana pasar termasuk aset-aset

beruap toko guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan serta untuk

memobalisasi para pedagang, Pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan

pemberian bantuan berupa gerobak untuk para pedagang kuliner sebanyak 50

unit. Sejauh ini sudah banyak berkembang pasar-pasar modern di Kota Jambi

khususnya seperti mini market, mall, dan lain sebagainya namun Pemerintah Kota

Jambi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan komitmen tetap

mempertahankan serta terus meningkatkan pemeliharaan dan keberadaan pasar-

pasar tradisional pasar-pasar di Kota jambi sendiri ada yang dikelola oleh

pemerintah dan swasta. 33

B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian didirikan berdasarkan Pasal 2 huruf

d angka 17 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan tugas pokok dan fungsi

diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas

Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi.

33

Dokumentasi Pasar Talang Banjar Kota Jambi

Page 46: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

33

Adapun tugas pokok sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota

Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi

adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang

perdagangan dan perindustrian. Sedangkan untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud maka berdasarkan pasal 3 ayat (3) Peraturan Walikota

Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi,

maka diberi fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan perindustrian;

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

perdagangan dan perindustrian;

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang perdagangan

dan perindustrian;

4. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dibidang perdagangan dan

perindustrian;

5. pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun

swasta;

6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.34

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut, maka

dibentuk susunan organisasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Kota

34

Dokumentasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi

Page 47: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

34

Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi,

yang mulai efektif berlaku sejak Januari 2017, adapun susunan organisasi terdiri

dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, yang terdiri dari :

a. Sub Bagian Program;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Perdagangan, yang terdiri dari :

a. Seksi Sarana dan Prasarana;

b. Seksi Bina Usaha;

c. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;

4. Bidang Perindustrian, yang terdiri dari:

a. Seksi Industri Tekstil, Aneka Kerajinan dan Promosi;

b. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;

c. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Perekayasaan Alat Angkut;

5. Bidang Pengelolaan Pasar, yang terdiri dari :

a. Seksi Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Penataan PKL;

b. Seksi Pendataan dan Pendapatan;

c. Seksi Penagihan dan Penerimaan.

6. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, yang terdiri dari :

a. Seksi Distribusi Barang dan Jasa;

Page 48: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

35

b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

c. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Konsumen.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.35

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi di

atas sebagai berikut :

1. Sekretariat

Tugas :

Sekretariat berdasarkan pasal 5 Peraturan Walikota Jambi Nomor 53

Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta

Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai

tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan kesekretariatan yang

meliputi :

a. penyusunan program;

b. administrasi keuangan;

c. umum dan kepegawaian; dan

d. serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan

35

Dokumentasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi

Page 49: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

36

Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan

Perindustrian Kota Jambi, maka berdasarkan pasal 6-nya diberikan fungsi :

a. penyusunan rencana, pengembangan dan evaluasi program kerja dinas

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. penyelenggaraan, pembinaan ketatausahaan dan kepegawaian;

c. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan;

d. penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna

penyusunan laporan tahunan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang pada pasal 7 Peraturan Walikota

Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas

Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota

Jambi, disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud maka Sekretaris dibantu oleh sub bagian yang berkedudukan sebagai

unsur pembantu sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sub

bagian sebagaimana dimaksud yaitu Sub Bagian Program, Sub Bagian

Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Sub Bagian Program

Dalam pasal 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Sub Bagian

Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan

Page 50: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

37

penyusunan program dibidang perdagangan dan perindustrian, dengan rincian

tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja sub bagian program;

b. mengolah data untuk pengembangan dibidang perdagangan dan

perindustrian;

c. menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja dan

dokumen pelaksanaan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah di lingkungan Dinas Perdagangan dan

Perindustrian;

d. menghimpun dan mengolah bahan pembuatan daftar usulan kegiatan dan

daftar isian kegiatan untuk bahan penyusunan anggaran dinas;

e. mengevaluasi pelaksanaan program dibidang perdagangan dan

perindustrian;

f. menyusun dan menyiapkan bahan-bahan rapat tingkat kota, propinsi

maupun nasional;

g. menghimpun bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna

penyusunan laporan tahunan;

h. membuat dan melaksanakan system informasi manajemen pelaporan

kinerja dinas dan pembangunan;

i. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Page 51: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

38

3. Sub Bagian Keuangan

Dalam pasal 9 Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Sub Bagian

Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan

urusan keuangan di lingkungan dinas, dengan rincian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja sub bagian keuangan;

b. melaksanakan ketatausahaan urusan keuangan;

c. menghimpun dan mengolah bahan serta mempersiapkan penyusunan

anggaran;

d. melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan

tahunan;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban keuangan;

f. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dalam pasal 10 Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016

tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris

Page 52: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

39

dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian, dengan rincian tugas

sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;

b. melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumah

tanggaan dan hubungan masyarakat;

c. menyusun, meneliti dan meregistrasi keputusan kepala dinas;

d. menyiapkan dan menyusun rancangan keputusan walikota;

e. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian

tugas terhadap seluruh jabatan pada dinas perdagangan dan perindustrian;

f. menyusun standar operasional prosedur pada dinas perdagangan dan

perindustrian;

g. mengagendakan, mengarsipkan dan mendistribusikan surat menyurat;

h. melaksanakan administrasi dan surat menyurat kenderaan dinas;

i. mengolah dan merangkum usulan program dari sekretariat dan bidang;

j. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemiliharaan barang;

k. mempersiapkan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dan kelancaran

hubungan melalui alat-alat komunikasi;

l. mengusulkan kenaikan pangkat, imfassing, permohonan izin dan tugas

belajar, perpindahan dan sanksi berat, pemberian tanda

penghargaan/tanda jasa, cuti besar, sakit, bersalin, alasan penting dan cuti

diluar tanggung Negara, pension, izin perkawinan dan perceraian, karis,

karus, askes, taspen, bapertarum, kenaikan gaji berkala kepala satuan

kerja perangkat daerah;

Page 53: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

40

m. memproses, mengolah data dan dokumentasi pegawai yang meliputi

kenaikan gaji berkala, cuti tahunan dan izin tidak bertugas;

n. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan

pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta

ujian dinas pegawai;

o. menyusun daftar urut kepangkatan;

p. menyiapkan dan memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan

pegawai dan laporan pajak pribadi;

q. mengolah absensi atau daftar hadir pegawai;

r. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi kepegawaian;

s. membuat laporan bulanan dan tahunan;

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

5. Bidang Perdagangan

Tugas :

Kepala Bidang Perdagangan berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan

Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan

Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan

Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan tugas dibidang perdagangan yang meliputi :

a. sarana dan prasarana;

b. bina usaha;

c. penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; dan

Page 54: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

41

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan

bidang tugasnya.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat

(3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan

Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas

Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka berdasarkan pasal 12-nya

diberikan fungsi :

a. pembinaan pengusaha dibidang perdagangan;

b. pengembangan kelembagaan perdagangan;

c. pelayanan bidang bina usaha;

d. pengembangan sarana dan prasrana perdagangan;

e. pelaksanaan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya;

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang Perdagangan yang

pada pasal 13 Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan bahwa untuk

melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud maka Kepala Bidang

Perdagangan dibantu oleh seksi yang berkedudukan sebagai unsur pembantu

kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seksi sebagaimana

Page 55: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

42

dimaksud yaitu Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Bina Usaha dan Seksi

Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

6. Seksi Sarana dan Prasarana

Dalam pasal 14 Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016

tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi

Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Perdagangan dalam urusan sarana dan prasarana, dengan rincian tugas sebagai

berikut :

a. menyusun rencana kerja seksi sarana dan prasarana;

b. menghimpun bahan dan melaksanakan bimbingan teknis urusan sarana

dan prasarana kepada dunia usaha;

c. melakukan pembinaan urusan sarana dan prasarana;

d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;

e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;

f. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

7. Seksi Bina Usaha

Dalam pasal 15 Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Bina

Page 56: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

43

Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam urusan

bina usaha, dengan rincian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja seksi bina usaha;

b. menghimpun bahan dan melaksanakan bimbingan teknis kepada dunia

usaha;

c. memfasilitasi pengembangan dan penguatan kelembagaan perdagangan;

d. melaksanakan pendataan perusahaan yang belum dan sudah memiliki

izin perdagangan dan perindustrian;

e. menginventarisasi, memfasilitasi dan memproses pemberian bantuan

kepada dunia usaha;

f. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;

g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;

h. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

8. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Dalam pasal 16 Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016

tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi Bina

Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam urusan

penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, dengan rincian tugas sebagai

berikut :

Page 57: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

44

a. menyusun rencana kerja seksi penggunaan dan pemasaran produk dalam

negeri;

b. menghimpun bahan dan melaksanakan bimbingan teknis penggunaan dan

pemasaran produk dalam negeri;

c. melakukan pembinaan terhadap pedagang dan pelaku usaha terhadap

pemasaran produk dalam negeri;

d. memfasilitasi dan memproses penggunaan dan pemasaran produk dalam

negeri;

e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;

g. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya

9. Bidang Pengelolaan Pasar

Tugas :

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar berdasarkan pasal 23 ayat (3) Peraturan

Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan

Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan

Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam

melaksanakan tugas dibidang pengelolaan pasar yang meliputi :

a. keamanan dan ketertiban;

b. kebersihan;

c. penataan pasar dan PKL di lingkungan pasar;

Page 58: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

45

d. pendataan dan pendapatan;

e. penagihan dan penerimaan retribusi; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala dinas sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat

(3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan

Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas

Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka pada pasal 24-nya diberikan

fungsi :

a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang pengelolaan

pasar;

b. penyelengaraan kegiatan pengelolaan pasar;

c. pelaksanaan keamanan dan ketertiban pasar;

d. pelaksanaan penataan pasar dan PKL di lingkungan pasar daerah;

e. pelaksanaan pemiliharaan kebersihan di lingkungan pasar daerah;

f. penyelenggaraan parkir di lingkungan pasar daerah;

g. penyelenggaraan pendataan retribusi;

h. penyelenggaraan pendapatan retribusi;

i. penyelenggaraan penagihan retribusi; dan

j. penyelenggaraan penerimaan retribusi.

Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan

Pasar yang pada pasal 23 Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016

Page 59: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

46

tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan bahwa

untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud maka Kepala

Bidang Pengelolaan Pasar dibantu oleh seksi yang berkedudukan sebagai unsur

pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seksi

sebagaimana dimaksud yaitu Seksi Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan

Penataan PKL, Seksi Pendataan dan Pendapatan serta Seksi Penagihan dan

Penerimaan.

1. Seksi Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Penataan PKL

Dalam pasal 26 Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi

Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Penataan PKL mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam urusan keamanan,

ketertiban, kebersihan dan penataan PKL, dengan rincian tugas sebagai

berikut :

a. menyusun rencana kerja seksi keamanan, ketertiban, kebersihan dan

penataan PKL;

b. melaksanakan keamanan, ketertiban, kebersihan, pendataan, pendaftaran

usaha PKL di lingkungan pasar daerah;

c. melaksanakan pembinaan personil keamanan dan ketertiban, kebersihan

dan parker;

Page 60: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

47

d. mengatur dan menertibkan pedagang pengguna jasa, fasilitas umum,

pelataran, jalan, trotoar, gang dan lain-lain sesuai peruntukannya menurut

jenis usahanya dalam lingkungan pasar daerah;

e. melaksanakan tindakan yang sifatnya preventif dan refresif dalam rangka

penegakan keamanan dan ketertiban pedagang pasar dan PKL di

lingkungan pasar daerah;

f. melaksanakan pendataandan pendaftaran usaha PKL di lingkungan pasar

daerah;

g. melaksanakan penataan PKL, menetapkan, memindahkan dan

mengosongkan lokasi PKL dalam lingkungan pasar daerah;

h. melakukan penataan dan pendataan parker di lingkungan pasar daerah;

i. memberikan penyuluhan dan pembinaan tentang kebersihan dan parker

dalam lingkungan pasar daerah;

j. Mengkoordinir penyapuan, pengangkutan, dan pembuangan sampah

dalam lingkungan pasar daerah dari tempat pembuangan sampah

sementara sampai ke tempat pembuangan akhir;

a. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;

b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;

c. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Page 61: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

48

2. Seksi Pendataan dan Pendapatan

Dalam pasal 27 Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi

Pendataan dan Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Pengelolaan Pasar dalam urusan pendataan dan pendapatan, dengan rincian

tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja seksi pendataan dan pendapatan;

b. menyusun target pendapatan retribusi;

c. menghimpun data terhadap pedagang pasar daerah;

d. menerima dan memproses permohonan pendaftaran pedagang pada pasar

daerah;

e. melaksanakan proses administrasi izin pemakaian tempat yang meliputi

ruko, toko, kios, los dan prasarana pasar daerah;

f. melaksanakan pengolahan data pedagang pasar daerah;

g. mengdokumentasikan data pedagang pasar daerah;

h. menyusun buku induk penyewa;

i. menghimpun semua bukti atau dokumen pendaftaran;

j. melaksanakan survey terhadap kelompok jenis barang dagangan;

k. menyiapkan bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan dan

penggalian potensi pendapatan pasar daerah;

e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;

Page 62: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

49

g. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

3. Seksi Penagihan dan Penerimaan

Dalam pasal 28 Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Seksi

Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Pengelolaan Pasar dalam urusan penagihan dan penerimaan, dengan rincian

tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja seksi penagihan dan penerimaan;

b. menghimpun data objek penerimaan retribusi;

c. menyiapkan administrasi pemungutan dan penagihan retribusi;

d. melaksanakan pemungutan dan penagihan retribusi;

e. melaksanakan penyetoran hasil pemungutan retribusi kepada

bendaharawan penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. menghimpun data dan mengolah informasi serta menginventarisasi

permasalahan penerimaan;

g. menyiapkan pelaksanaan evaluasi terhadap penerimaan retribusi;

h. menyiapkan surat teguran/peringatan terhadap tunggakan retribusi;

i. menyiapkan bahan tindak lanjut upaya penyelesaian penagihan

tunggakan retribusi;

j. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta;

Page 63: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

50

k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;

l. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.36

36

Dokumentasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi

Page 64: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

51

Page 65: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

52

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Strategi Pemerintah Kota Jambi dalam Penertiban dan Penataan

Pedagang Kaki Lima (PKL)

Peranan dinas perindustrian dan perdagangan sangat penting untuk

mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap,

mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik lagi, maju dan lebih

seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas

bagi pertumbuhan ekonomi pada umum nya, serta memberi nilai-nilai tambah

bagi pedagang-pedagang pada khususnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan

bapak budi siswanto, Bidang Pengelolaan Pasar mengatakan bahwa peran

disperindag tersebut adalah:

“perannya yang pertama yaitu menyiapkan data, menyiapkan pasilitas

kemana PKL itu akan kita tata kemudian mensosialisasikan untuk tujuan

penataan,kita disini benar-benar ingin membuat PKL itu nyaman serta aman

dengan adanya pembangunan gedung baru ini para pedagang sangat antusias

sekali dan mereka sangat bangga juga tidak ada pedagang yang mengatakan

jelek atau sebagainya mereka semua bilangnya bagus dibandingkan dengan

tempat jualan yang lama”.37

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan bapak M.

Nuruzzaman selaku seksi sarana dan prasarana beliau mengatakan:

“dengan dipindahnya para PKL yang berjualan dipasar talang banjar

yang lama ke pasar talang bajar yang baru yang sekarang ini terlihat lebih baik

karena kemacetan yang sering terjadi akibat banyak nya kendaraan masyarakat

37

Wawancara dengan Bapak Budy Siswanto, Bidang Pengelolaan Pasar., Disperindag

Kota Jambi

Page 66: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

53

yang singgah untuk berbelanja kini sudah berkurang, sehinggah pengguna jalan

sudah tidak waswas saat melintas”.38

a. Penertiban

Peraturan daerah (perda) dan peraturan walikota merupakan wujud

kebijakan yang digunakan oleh pemerintah kota untuk mengatur, menata, dan

membina pedagang kaki lima. Isi perda yang mengatur tentang pedagang kaki

lima antara daerah satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda, namun karakter

kepemimpinan dan kultur masyarakat daerah yang membedakan bagaimana

pemerintah kota mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan penataan

pedagang kaki lima. Bahkan pedagang kaki lima merupakan satu-satunya

alternatif bagi banyak orang agar terhindar dari kemiskinan, pelancuran atau

kriminalitas dan akibat-akibat sosial pembasmian perdagangan akan sangat serius.

Peraturan daerah sendiri bertujuan demi kesejahteraan pedagang kaki lima

(PKL), hal ini tercermin dalam pasal 3 perda nomor 3 tahun 2008 tentang

pengelolaan PKL Kota Jambi yang berisi “ pengelolaan PKL bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum dan kebersihan

lingkungan”. Pasal tersebut jelas disebutkan dalam penataan PKL bertujuan untuk

kesejahteraan PKL itu sendiri bukan untuk mempersulit PKL yang salama ini

cenderung dilaksanakan di banyak daerah-daerah di Indonesia. Namun selain

demi tercapainya kesejahteraan PKL, penataan juga memperhatikan ketertiban

umum dan kebersihan lingkungan. Mengingat PKL bertempat di area fasilitas

umum.

38

Wawancara dengan Bapak Nuruzzaman, Seksi Sarana dan Prasarana., Disperindag

Kota Jambi

Page 67: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

54

Demi ketertiban dan penertiban PKL supaya tidak terjadi kesemrawutan

kota, maka pemerintah kota harus memiliki aturan yang ketat tentang pemberian

ijin penempatan PKL demi terciptanya keindahan kota sekaligus kesejahteraan

PKL, sehingga tidak kehilangan mata pencahariannya dikarenakan PKL

merupakan penggerak ekonomi masyarakat bawah.

Adanya perda tersebut diharapkan PKL di kota jambi dapat diatur dan

ditata sesuai kebijakan pemerintah kota. Sehingga diharapkan tidak terjadi

kesemrawutan tata kota, dalam hal ini para PKL yang berjualan disembarang

tempat yang mengganggu keindahan, kenyamanan, kerapian kebersihan bahkan

keselamatan masyarakat maupun para pedagang kaki lima itu sendiri.

Pelaksanaan penertiban PKL yang dilakukan oleh SATPOL PP terhadap

PKL Pasar Talang Banjar tidak hanya dilakukan kedua subjek yang bersangkutan

tersebut melainkan banyak pihak yang terlibat, mulai dari masyarakat, RT,

kelurahan, camat, dan bahkan walikota, dinas.

“ pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan perda tentang itu tidak

hanya SATPOL PP dengan PKL Pasar Talang Banjar saja mas, tapi juga DPP (

Dinas Pengelolaan Pasar) terutama DPP bidang PKL Pasar Talang Banjar,

SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah), kelurahan, camat, dll”.39

Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan berperan dalam menawarkan

tempat untuk para PKL Pasar Talang Banjar yang akan direlokasi, SKPD berperan

ketika ada SKPD tertentu yang mempunyai lahan kosong yang akan digunakan

sebagai tempat relokasi. Hal ini berarti pihak-pihak yang terlibat dalam penataan

PKL Pasar Talang Banjar tidak hanya SATPOL PP dengan PKL Pasar Talang

Banjar saja. Tetapi dalam penataan PKL Pasar Talang Banjar memerlukan

39

Wawancara dengan Dommy, SE KASI OPS DAL SATPOL PP Kota Jambi

Page 68: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

55

kerjasama dengan berbagai instansi yang terkait, seperti: (1) DPP ( Dinas

Pengelolaan Pasar), (2) SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah), (3) kelurahan,

dan (4) kecamatan. DPP berperan dalam menawarkan tempat-tempat baru yang

ditunjukan kepada PKL Pasar Talang Banjar yang direlokasi, sedangkan SKPD

berperan apabila lahan yang digunakan untuk relokasi merupakan lahan yang

berada dalam wewenang SKPD tersebut.

Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Agung SATPOL PP kota jambi,

beliau mengatakan.

“ Tidak hanya SATPOL PP dan PKL Pasar Talang Banjar saja yang

terlibat tetapi banyak instansi maupun masyarakat yang terlibat. Namun dalam

penataan PKL Pasar Talang Banjar kita selalu mengedepankan prioritas

kepentingan yang biasanya diajukan oleh masyarakat yang ingin membangun

tempat dimana tanah yang akan dibangun terdapat PKL Pasar Talang Banjar.

Selain masyarakat banyak juga instansi pemerintah yang meminta PKL Pasar

Talang Banjar untuk direlokasi ketika PKL Pasar Talang Banjar tersebut berada

di tanah milik Negara yang akan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah

maupun dianggap mengganggu dengan adanya PKL Pasar Talang Banjar di

instansi tertentu. Sekali lagi saya tekankan dalam penataan PKL Pasar Talang

Banjar DI Kota Jambi tergantung kepentingan.”40

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui Pemerintah Kota

Jambi dalam hal ini Disperindag bersama SATPOL PP Kota Jambi dalam

penertiban PKL Pasar Talang Banjar selalu memprioritaskan kepentingan,

kepentingan yang dimaksud adalah apabila adanya permohonan dari masyarakat

maupun instansi pemerintah untuk merelokasi PKL Pasar Talang Banjar yang di

inginkan dikarenakan untuk kepentingan tertentu. Apabila semua PKL Pasar

Talang Banjar mau menerima apa yang diusulkan pemerintah Kota melalui

Disperindag dengan tempat-tempat relokasi yang baru misalnya seller atau

40

Wawancara dengan Bapak Agung, SE, ME, Kepala Bidang SATPOL PP Kota Jambi

Page 69: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

56

relokasi ke pasar, maka tugas SATPOL PP Kota Jambi dalam penertiban PKL di

Kota Jambi tidak diperlukan, tetapi apabila PKL Pasar Talang Banjar tidak mau

tempat-tempat yang ditawarkan Disperindag maka disini proses/prosedur

SATPOL PP Kota Jambi diperlukan dalam mengurus tempat baru yang

diinginkan PKL Pasar Talang Banjar.

Selama ini dalam penertiban PKL di Kota Jambi khususnya Pasar Talang

Banjar memang tidak pernah menggusur, melainkan menata dengan

memindahakn PKL Pasar Talang Banjar ketempat-tempat yang baru. Menata

dengan menggusur itu berbeda, menata PKL Pasar Talang Bajar.

“ menata adalah menciptakan ketertiban umum, jadi PKL Pasar Talang

Banjar itu tidak boleh berfikir tentang dirinya sendiri tetapi juga memikirkan

lingkungannya. Kita selalu menata PKL Pasar Talang Banjar tidak pernah

menggusur, penataan itu untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan warga

dan PKL Pasar Talang Banjar itu sendiri, hal ini sesuai dengan Visi dan Misi

Kota Jambi sedangkan menggusur itu menyuruh PKL Pasar Talang Banjar pergi

dari tempat awal dan kelanjutan nasib PKL Pasar Talang Banjar tersebut

pemerintah tidak mau tahu.”41

Berdasarkan hasil wawancara di atas, SATPOL PP dalam menertibkan

PKL Pasar Talang Banjar tidak dengan cara menggusur, melainkan menata.

Menata PKL Pasar Talang Banjar ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban

kota, kenyamanan masyarakat, dan kebaikan PKL Pasar Talang Banjar itu sendiri.

Ini dikarenakan, PKL Pasar Talang Banjar di Kota Jambi selalu di sediakan

tempat baru oleh pemerintah kota ketika direlokasi. Penertiban PKL Pasar Talang

Banjar dengan cara penataan dilakukan karena ingin menjadi lebih indah dan

tertib. Sedangkan menggusur adalah mengharuskan PKL Pasar Talang Banjar

41

Wawancara dengan Bapak Dommy, SE KASI OPS DAL SATPOL PP Kota Jambi

Page 70: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

57

tidak berjualan ditempat yang tidak diperbolehkan pemerintah, kelanjutan nasib

PKL Pasar Talang Banjar tersebut SATPOL PP tidak mau tahu.

Dalam melakukan penertiban Disperindag bersama SATPOL PP selalu

menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha berdialog dengan PKL

Pasar Talang Banjar untuk menemukan solusi yang terbaik antara SATPOL PP

dengan PKL Pasar Talang Banjar sehigga mencapai kesepakatan bersama.

Kesepakatan bersama dilakukan supaya tidak terjadi penolakan disaat dilakukan

penertiban yang bisa mengakibatkan bentrok antara SATPOL PP dengan PKL

Pasar Talang Banjar yang bisa berakibat sama-sama rugi, dimana pemerintah kota

tidak bisa melaukan kebijakan terhadap lokasi ditempati PKL Pasar Talang

Banjar di sisi lain penertiban tanpa solusi bagi PKL pasar Talang Banjar bisa

mematikan usaha PKL Pasar Talang Banjar hal ini juga berakibat menurunkan

pendapatan asli daerah (PAD) melalui restribusi.

SATPOL PP Kota Jambi dalam penertiban PKL Kota Jambi di perlukan

langkah yang tepat, sehingga dalam penertiban tidak terjadi bentrok antara

SATPOL PP dengan PKL Pasar Talang Banjar, hal ini sekaligus dapat

menciptakan ketertiban dan keindahan kota. Kegiatan-kegiatan yang dilaksakan

SATPOL PP Kota Jambi dalam penertiban PKL Kota Jambi perlu langkah yang

tepat sehingga dalam penertiban tidak terjadi bentrok antara SATPOL PP dan

PKL Pasar Talang Banjar, hal ini sekaligus dapat menciptakan ketertiban dan

keindahan kota. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan SATPOL PP dalam

menertibkan PKL Pasar Talang Banjar di Kota Jambi adalah (1) tindakan

prepentif, (2) penindakan (3) tindakan represif dan (4) tindakan setelah direlokasi

Page 71: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

58

1. Tindakan prepentif tindakan prepentif merupakan upaya pencegahan

terjadinya bentrok antara SATPOL PP dengan PKL Pasar Talang Banjar

ketika dilakukannya relokasi, sehingga dalam tahap ini di perlukan

pendekatan yang baik oleh SATPOL PP kepada PKL Pasar Talang Banjar

sehingga terjadinya kesepakatan bersama.

2. Penindakan Penertiban PKL Pasar Talang Banjar pada intinya untuk

menciptakan ketertiban umum di satu sisi, di sisi lain tidak boleh mematikan

usaha rakyat kecil. Oleh sebab itu dalam penataan PKL Pasar Talang Banjar

yang di lakukan SATPOL PP Kota Jambi tidak boleh mematikan usaha rakyat

kecil bahkan di harapkan PKL Pasar Talang Banjar yang sudah di tata

tersebut menjadi lebih meningkat derajat hidupnya. Sehingga penataan PKL

Pasar Talang Banjar dalam penindakan dan penegakan Perda NO 12 TAHUN

2016 tentang pengelolaan PKL Pasar Talang Banjar perlu langkah-langkah

yang tepat sehingga tidak merugikan baik pemerintah kota maupun PKL

Pasar Talang Banjar.

Berikut yang dilakukan SATPOL PP Kota Jambi dalam penindakan

yang penegakan Perda NO 12 TAHUN 2016 tentang pengelolaan PKL Pasar

Talang Banjar dalam penataan PKL Pasar Talang Banjar:

a. Penentuan kapling di tempat relokasi

b. Pembangunan tempat relokasi

c. Tindakan represif

d. Tindakan setelah PKL Pasar Talang Banjar di relokasi

Page 72: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

59

Setelah PKL Pasar Talang Banjar direlokasi SATPOL PP tetap

melakukan pengawasan melalui patroli rutin. Patroli yang dilakukan

SATPOL PP memang tidak dikenal waktu dimulai pukul 09.00-21.00 bahkan

kalau ada acara-acara tertentu bisa sampai 24 jam. Patroli ini dilakukan oleh

anggotaa SATPOL PP Bidang Operasi dan Pengendalian dengan 2 shift,

yaitu shift pagi dan shift malam.

“ setelah satu bulan direlokasi SATPOL PP bidang operasi dan

pengendalian memantau tempat relokasi dan lokasi awal selama satu bulan,

setelah satu bulan, setelah satu bulan pemantauan akan dilakukan

pemantauan bisa 2/3/4 minggu sekali di lokasi relokasi dan lokasi awal PKL

Pasar Talang Banjar. Apabila ada PKL Pasar Talang Banjar baru yang

menepati tempat yang sudah direlokasi akan dilakukan tahap seperti

pemindahan PKL Pasar Talang Banjar”.42

Setelah satu bulan PKL Pasar Talang Banjar direlokasi, SATPOL PP

bidang Operasi dan pengendalian memantau tempat relokasi awal sebelum

direlokasi selama satu bulan setelah satu bulan pemantauan akan dilakukan

pemantauan 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empat) kali seminggu di lokasi

tersebut. Apabila ada PKL Pasar Talang Banjar baru yang menepati tempat

yang sudah direlokasi akan dilakukan tahan seperti pemindahan PKL Pasar

Talang Banjar.

“ yang dilakukan setelah PKL Pasar Talang Banjar direlokasi seperti

biasa melakukan pengawasan, patroli, dan dialog, misalnya ada

pemangkiran ( PKL Pasar Talang Banjar tidak pindah) kita dialog kepada

PKL Pasar Talang Banjar kenapa tidak pindah? Temen-temen PKL Pasar

Talang Banjar yang lain pindah”43

42

Wawancara dengan Bapak Dommy, SE KASI OPS DAL SATPOL PP Kota Jambi 43

Wawancara dengan Bapak Dommy, SE KASI OPS DAL SATPOL PP Kota Jambi

Page 73: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

60

berdasarkan hasil wawancara diatas, setelah PKL Pasar Talang Banjar

direlokasi ke tempat yang baru SATPOL PP Kota Jambi melakukan

pengawasan, patroli dan dialog dengan PKL Pasar Talang Banjar, apabila

ada PKL Pasar Talang Banjar yang tidak pindah SATPOL PP melakukan

dialog kepada PKL Pasar Talang Banjar dengan ditanya, kenapa tidak

pindah? Sedangkan teman-teman PKL Pasar Talang Banjar yang lain sudah

pindah.

Berdasarkan hasil pengamatan 12 september 2019, adanya kegiatan-

kegiatan yang dilakukan SATPOL PP dalam penertiban PKL Pasar talang

Banjar di atas, yang selalu menampung aspirasi PKL Pasar Talang Banjar

sampai terjadinya kesepakatan bersama antara SATPOL PP dengan PKL

Pasar Talang Banjar, hal ini menyebabkan dalam penertiban PKL Pasar

Talang Banjar Kota Jambi tidak terjadi sampai pada tahap penyelidikan

karena pelanggaran perda yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) selaku pejabat yang diberi wewenang penyeln, apalagi sampai pada

tahap pemidanaan PKL Pasar Talang Banjar.

b. Penataan

Dalam penataan peraturan menteri dalam negeri No. 41 tahun 2012

tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dijelaskan

bahwa penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh

pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan,

pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan

memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi,

Page 74: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

61

keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Konsep optimalisasi penataan ruang terbuka publik pada dasarnya tidak

akan dapat menampung semua pedagang kaki lima yang ada. Hal ini merupakan

impliaksi yang perlu diperhatikan, selain juga aspek legalitas dan perlunya badan

koordinasi yang akan mengatur keberadaan pedagnag kaki lima diruang terbuka

public. Konsep penataan juga memerlukan penelitian dan pembahasan yang lebih

mendetail ,mengenai aspek-aspek politik, ekonomi, dan sosial mengenai pedagang

kaki lima maupun ruang terbuka public kota. Demikian juga konsep ini hendak

diterapkan ditempat lain dengan kondisi atau permasalahan yang sama maupun

berbeda, diperlukan penelitian, pendahuluan mengenai karakter pedagang kaki

lima dan ruangan terbuka sehingga desain yang akan dihasilkan dapat sesuai

dengan kondisi kawasan yang akan dihasilkan dapat sesuai dengan kondisi

kaawasan yang akan ditata.

Di satu sisi upaya pemerintah dalam melakukan penataan itu menciptakan

lingkungan kota yang bersih, sehat, dan rapi, disisi lain keberadaan PKL itu juga

menyangkut tentang nafkah hidup seseorang yang kemudian tidak bisa begitu saja

berhenti. Kepentingan daerah di satu sisi dan kepentingan kelompok PKL disisi

lain menjadikan mereka selalu berada pada potensial konflik yang terus menerus,

ini berarti ketegangan atau strains yang kontributif sektor informal menurut

teoritisi konflik bisa muncul menjadi konflik yang membawa perubahan, baik

ditingkat persepsi maupun perilaku yang selanjutnya membawa kepada

Page 75: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

62

pendifinisian kembali peran-peraan yang di ambil (chosen) secara otonom oleh

pelaku serta peran-peran yang dilekatkan (given) oleh masyarakat.44

Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk menata PKL di lingkup

daerahnya untuk pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan diatur dalam

permendagri nomor 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan

pedagang kaki lima pasal 8, Bupati/ Walikota melakukan penataan PKL dengan

cara:

a. Pendataan PKL;

b. Pendaftaran PKL;

c. Penetapan lokasi PKL;

d. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan

e. Peremajaan lokasi PKL;

PKL perkotaan merupakan jenis usaha sektor informal yang banyak

disentuh oleh kebijakan pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah).45

Jenis

usaha ini paling berpengaruh, karena kehadirannya dalam jumlah yang cukup

besar memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan, terutama golongan menengah

kebawah. Jumlah PKL yang cukup besar tersebut diperlukan penataan yang lebih

manusiawi oleh SATPOL PP.

Penataan adalah kegiatan merubah keadaan secara teratur untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu. Penataan PKL menurut peraturan Daerah Kota Jambi

44

Mustopa Ali Achsan. 2008. Transformasi Sosial Masyarakat Marginal: mengukuhkan

eksistensi Pedagang Kaki Lima dalam Pusaran Modernitas. Malang:Inspire. Hal 130-131 45

Mustopa Ali Achsan. 2008. Transformasi Sosial Masyarakat Marginal: mengukuhkan

eksistensi Pedagang Kaki Lima dalam Pusaran Modernitas. Malang:Inspire. Hal 130-131

Page 76: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

63

No.12 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan PKL pasal 5 yakni

pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan PKL,

penghapusan lokasi PKL dan peremajaan lokasi PKL.46

Tujuan penataan dan

pemberdayaan PKL adalah:

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai

dengan perutuknya.

2. Menumbuhkan dan mengembakan kemampuan usaha PKL menjadi usaha

Ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.

3. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana

dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.47

Untuk sistem penataan PKL dipasar Talang Banjar kota jambi

wawancara dengan bapak Budy siswanto, selaku Bidang Pengelolaan pasar

menjelaskan bahwa:

“PKL yang ada dipasar Talang Banjar Kota Jambi itu ada dua, ada

pedagang siang dan pedagang malam, kalau pedagang malam itu rata-rata

pedagang yang berjualan dijalan seperti agen sayuran dan segala macam

sayuran itu kita tata dipasar induk dan sebagian lagi pedagang siang itu kita

46

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 47

Penataan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Page 77: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

64

pindahkan kepasar talang banjar dan pasar talang banjar beroperasi mulai dari

subuh hingga sore”48

PKL merupakan salah satu pelaku usaha ekonomi mikro yang banyak

ditemui diberbagai daerah hingga Negara, seperti halnya yang ada di kota jambi

khususnya di pasar talang banjar kota jambi. Keberadaan PKL tentu menjadi hal

yang tidak asing dan menjadi suatu hal yang tidak dapat dicegah. Hal ini

diakibatkan karena menjadi PKL tidak dibutuhkan pendidikan yang tinggi dan

kemampuan yang terlalu hebat, hal inilah yang menjadi alasan banyaknya

masyarakat yang tergiur untuk membentuk usaha yang berskala mikro seperti

menjadi PKL. Dalam peraturan menteri dalam negeri No. 41 tahun 2012 tentang

pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dijelaskan bahwa

penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah

daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan.

Penataan pedagang kaki lima di pasar talang banjar kota jambi. Menurut

bapak Budy Siswanto selaku kepala Bidang Pengelolaan pasar mengatakan

bahwa:

“yang jelas Disperindag sudah mengatur porsi, mereka semua kita ajak

untuk berjualan di dalam pasar yang baru, awalnya PKL diluar yang telah

dilokalisi tidak diperbolehkan berdagang di pasar talang banjar. Bahkan untuk

PKL yang berjualan di jalan utama pasar pun telah dilakukan pemindahan.

Karena mengganggu jalan, dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan

48

Wawancara dengan Bapak Budy Siswanto, Bidang Pengelolaan Pasar, Disperindag

Kota jambi pada Tanggal

Page 78: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

65

Disperindag melakukan pemisahan pedagang resmi dan pedagang yang tidak

resmi”.49

Sedangkan dipasar talang banjar kota jambi masih terlihat banyaknya

PKL yang berjualan diluar dari kios-kios yang telah disediakan oleh pemerintah

hal tersebut masih terlihat mengganggu ketertiban dan kenyamanan para

konsumen. Dari hasil wawancara dengan bapak Budy Siswanto, selaku Bidang

Pengelolaan Pasar menjelaskan bahwa:

“Bahwa gedung pasar talang banjar baru itu belum sepenuhnya selesai,

jadi disitulah masih terlihat banyaknya PKL yang berjualan di luar kios. Tetapi

sebetulnya mereka itu sudah mempunyai tempat yang telah disediakan

pemerintah itu, Cuma tempat mereka belum selesai di bangun makanya kita

tempakan diluar gedung untuk sementara”.50

B. Persepsi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Strategi Pemerintah Kota

Jambi dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Persepsi menurut (kotler 2000:19) adalah proses bagaimana seseorang

menyeleksi, mengatur dan menginterprestasikan masukan-masukan informasi

untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi juga bisa berarti

analisis mengenai cara mengintergrasikan penerapan kita terhadap hal-hal di

sekeliling individu dengan kesan-kesan atau konsep yang sudah ada, dan

selanjutnya mengenali benda tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat bagaimana

seorang yang tidak dapat melihat, akan lebih banyak menggunakan imajinasinya

dalam membentuk sebuah persepsi atas objek yang dipegang, diraba, dicium,

dikaitkan definisi persepsi menurut kotler, maka persepsi masyarakat dapat

49

Wawancara dengan Bapak Budi Siswanto, Bidang Pengelolaan Pasar, Disperindag

Kota Jambi Pada Tanggal 50

Wawancara dengan Bapak Budy Siswanto, Bidang Pengelolaan Pasar, Disperindag

Kota Jambi Pada Tanggal

Page 79: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

66

diartikan sebagai sebuah proses yang dimiliki oleh seseorang dalam menilai dan

menginterprestasikan objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh

yang akhirnya menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan secara

keseluruhan.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan, bahwa proses

persepsi melalui tiga tahap:

1. Tahap penerimaan stimulus, baik stimulus fisik maupun stimulus sosial

melalui alat indera manusia, yang dalam proses ini mencakup pula

pengenalan dan pengumpulan informasi tentang stimulus yang ada.

2. Tahap pengolahan stimulus sosial melalui proses seleksi serta

pengorganisasian informasi.

3. Tahap perubahan stimulus yang diterima individu dalam menanggapi

lingkugan melalui proses kognisi yang dipengaruhi oleh pengalaman,

cakrawala, serta pengetahuan individu.

Persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dipengaruhi oleh

pengalaman, cakrawala, dan pengetahuan individu. Pengelaman dan proses belajar

akan memberikan bentuk dan struktur bagi objek yang ditangkap panca indera,

sedangkan pengetahuan dan cakrawala akan memberikan arti terhadap objek yang

ditangkap individu, dan akhirnya komponen individu akan berperan dalam

menentukan tersedianya jawaban yang berupa sikap dan tingkah laku individu

terhadap objek yang ada

Page 80: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

67

Perkembangan kota yang diiringi dengan perkembangan yang semakin

pesat, akhirnya menutut kepada tingkat kualitas kesejahteraan masyarakat. Hal ini

membuat masyarakat berjualan untuk bisa hidup layak. Salah satuya berjualan di

badan jalan yang membuat keamanan dan ketertiban umum terganggu.

Pengetahuan adalah salah satu yang penting untuk membentuk sebuah

persepsi pada suatu hal yang terjadi. Perlu bagi para PKL untuk mempunyai

pengetahuan tentang suatu kebijakan, apalagi kebijakan yang menyangkut tentang

keberadaan mereka. Agar nantinya mereka paham akan maksud dan tujuan dari

sebuah kebijakan. Sejauh ini para PKL belum memiliki pengetahuan atau belum

paham akan kebijakan yang menyangkut tentang keberadaan mereka. Para PKL

pun belum paham akan maksud dari kebijakan penataan dan penertiban di area

kawasan jalan pasar talang banjar kota jambi sosialisasi sangat diperlukan agar

nantinya tidak terjadi kesalahan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat

yang terkena imbas dari kebijakan tersebut, dalam hal ini para PKL pada

khususnya, sosialisasi juga dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dari

kebijakan tersebut.51

Persepsi pedagang kaki lima terhadap penataan dan penertiban yang

dilakukan oleh pemerintah kota jambi 4 subjek penelitian di bawah ini.

1. Subjek Ibu iyut

Ibu Iyut merupakan salah satu pedagang ayam potong yang sudah

berjualan 2 tahun di jalan area kawasan pasar talang banjar ia mendapat barang

51

Bimo, Walgito. 2004. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta : Andi Offset

Page 81: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

68

dagangan nya di pemasok ayam. Ibu Iyut memilih berjualan di badan jalan karena

banyak pembeli. kalau berjualan di dalam pasar pelanggannya tidak tau lokasi

tempat jualanya yang baru.kendala yang di hadapi iyut saat berjualan yaitu hujan

dan SATPOL PP.

Ibu Iyut memiliki pandangan penertiban dan penataan yang di lakukan

oleh pemerintah dan SATPOL PP. sebagaimana yang dikatakan Ibu iyut pada

peneliti:

“sebenarnya saya sudah mengetahui sudah ada larangan untuk berjualan

di badan jalan melalui spanduk dan SATPOL PP itu sendiri, namun saya tetap

berjualan di lokasi ini, karena jika berjualan di dalam pasar pelanggan saya

akan kesulitan untuk mengetahui lokasi jualan saya yang baru, saya memandang

penertiban SATPOL PP itu bagus untuk ketertiban dan keamanan, tapi mau

bagaimana lagi karena faktor ekonomi jadi saya terpaksa jualan disini.52

2. Subjek Bapak Toni

Bapak Toni merupakan salah satu pedagang ikan selama satu tahun lebih

yang berjualan di area kawasan jalan pasar talang banjar serta mendapat barang

daganganya dari peternak kerambah ikan, Bapak memilih jualan di badan jalan

karena merasa nyaman, banyak orang lewat sehingga mudah menemukan

pembeli di bandingkan di dalam pasar kalau di dalam pasar banyak yang

berjualan sehingga banyak saingan. Kendala yang di hadapi Bapak toni saat

jualan yaitu hujan dan SATPOL PP. toni memiliki pandangan penertiban yang di

lakukan oleh SATPOL PP sebagaimana dikatakan bapak toni kepada peneliti:

52

Wawancara Dengan Ibu Iyut Pedagang Kaki Lima Pasar Talang Banjar Penjual Ayam

Potong

Page 82: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

69

“saya tau tidak boleh berjualan disini melalui spanduk, tapi saya tetap

jualan disini karena kalo di dalam pasar banyak saingan, penertiban yang

dilakukan oleh pemerintah dan SATPOL PP itu sudah benar, namun hanya

sebagian saja yang ditertibkan, sehingga menimbulkan pemikiran yang tidak adil

unttuk kami.53

3. subjek Ibu Siti

Ibu Siti merupakan salah satu pedagang sayuran yang sudah 4 tahun

berjualan di area kawasan jalan pasar talang banjar serta mendapatkan barang

dagangan langsung dari petani, ibu siti memilih berjualan di bahu jalan karena

tidak perlu membayar parkir, konsumen dapat melihat-lihat dagangannya walau

sebenarnya hanya sekedar jalan-jalan, kemudian tidak ada pungutan biaya

kebersihan, untuk menjaga kebersihan lokasi berjualan ibu siti mengumpulkan

sampah barang daganganya. Kendala yang dihadapi ibu siti saat berjualan yaitu

hujan dan SATPOL PP.

Ibu siti memiliki pandangan penertiban dan penataan yang di lakukan oleh

pemerintah dan SATPOL PP sebagimana dikatakan siti kepada peneliti:

“ saya sudah mengetahui tentang larangan berjualan di badan jalan

melalui spanduk saya memandang penertiban yang di lakukan SATPOL PP itu

bagus, tetapi keadaan tidak memungkinkan. Karena saya sudah terbiasa dan

sudah lama berjualan disini.54

4. Subjek Ibu Aisyah

Ibu Aisyah merupakan salah satu pedagang bumbu giling yang baru

pindah kedalam pasar talang banjar yang baru sebelumnya ia berjualan di bahu

53

Wawancara Dengan Bapak Toni Pedagang Kaki Lima Pasar Talang Banjar Penjual

Ikan 54

Wawancara dengan Ibu Siti Penjual Sayuran Pedagang Kaki Lima Pasar Talang Banjar

Page 83: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

70

jalan area kawasan pasar talang banjar. Ia mendapatkan barang daganganya

dengan membeli bahan dasar langsung dan menggiling sendiri dirumah. Ibu

Aisyah memilih berjualan didalam pasar karena sudah ada larangan berjualan di

bahu jalan, jadi Ibu aisyah mengikuti aturan yang sudah di buat oleh pemerintah

dan memilih berjualan di dalam pasar talang banjar yang baru

Kendala yang di hadapi ibu aisyah saat berjualan di dalam pasar talang

banjar yang baru pelanggan yang kesulitan mencari lokasi tempat ia jualan

Ibu Aisyah memiliki pandangan penertiban dan penataan yang dilakukan

pemerintah dan SATPOL PP sebagaimana di katakan aisyah kepada peneliti:

“ saya sudah mengetahui tentang larangan berjualan di jalan area

kawasan pasar talang banjar melalui spanduk saya memandang penertiban yang

di lakukan SATPOL PP out bagus, makanya saya mau pindah dan berjualan di

dalam pasar, walaupun pelanggan saya kesulitan untuk menemukan lokasi

jualan saya yang baru namun lama kelamaan akan tahu dan terbiasa.”55

Strategi pedagang kaki lima dalam menghadapi penertiban dan penataan

yang dilakukan oleh pemerintah dan SATPOL PP.

Adapun strategi bertahan yang dilakukan oleh pedagang yaitu dengan cara

resistensi ( perlawanan). Resistensi di bagi menjadi dua antara lain:

1. Resistensi terbuka

PKL di area kawasan jalan pasar talang banjar dalam mengahadapi

larangan berjualan menerapkan cara-cara antara lain dengan melakukan

55

Wawancara dengan Aisyah Pedagang Kaki Lima Pasar Talang Banjar Penjual Bumbu

Giling

Page 84: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

71

perlawanan secara terang-terangan atau resistensi secara terbuka resistensi secara

terbuka dilakukan dengan melawan secara langsung kepada petugas yang mau

menangkap mereka. Adapun yang bentuk-bentuk resistensi terbuka meliputi: (a)

menghadapi langsung (melawan) petugas; (b) tetap berjualan di kawasan

lapangan; dan (c) menolak relokasi

a. Menghadapi langsung (melawan) petugas

Ketika berhadapan langsung dengan petugas, perlawanan yang

dilakukan PKL bisa terjadi dengan secara lisan (ucapan atau kata-kata)

maupun berupa tindakan (secara fisik) pertama, PKL bersitegang dengan

petugas dan adu mulut. Tidak jarang mereka melakukan adu mulut dengan

petugas yang hendak menangkap mereka dan sering kali itu disertai dengan

teriakan-teriakan bahkan ada meminta belas kasihan petugas. Selain teriakan-

teriakan merontah untuk menolak barang daganganya di bawah, mereka juga

sering kali mengumpat petugas yang mengobrak-abrik dan merampas barang

dagangnya. Seperti ungkapan informan berikut ini

“ saya pernah di tangkap oleh petugas tapi saat itu saya minta

tolonguntuk tidak di angkut barang dagangan saya. Saya bilang “ pak tolong

pak, makan apa saya nanti.itu barang dagangan saya pak . (sambil terus

memegang barang dagangan)”. Tapi walau kita sudah bicara seperti itu

mereka itu tetep tidak mau dengar, mereka angkut semuanya. Jengkel sekali

saya”.56

Kalau di lihat dari upaya PKL untuk meminta belas kasihan sebenarnya

itu sebagai suatu pola strategi mereka agar menarik simpati dari para petugas

karena pada dasarnya para PKL merasa sebagai pihak yang lemah dan kalah

sehingga kalau melawan secara frontal mereka merasa sia-sia belaka,

56

Wawancara Dengan Iyut Pedagang Kaki Lima Pasar Talang Banjar Penjual Ayam

Potong

Page 85: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

72

disamping mereka enggan memperpanjang masalah. Mereka lebih memilih

bersikap pasrah saja kalau memang harus tertangkap karena mereka merasa

lemah dari segi hukum. Fenomena ini terkait erat dengan proses adaptasi

yang dilakukan oleh manusia bahwa manusia cenderung untuk menyesuaikan

dirinya dengan keadaan yang ada di sekitarnya termasuk dengan lingkungan

sosial tempat dia berada.

Adu mulut yang terjadi antara PKL dan petugas sering tidak

terhindarkan baik dari kata-kata yang cukup halus sampai ke kata-kata kasar

sekalipun umpatan-umpatan kepada petugas pun sering tidak terelakkan

untuk menyalurkan emosi mereka atas kepemilikan barang yang telah di

rampas oleh petugas.

kedua, berebut barang dengan petugas selanjutnya dalam proses

mempertahankan barang daganganya, para PKL sering sekali berebut barang

dagangan dengan para petugas yang hendak mengangkut barang dagangan

mereka

ketiga, merusak barang dagangan atau membuang barang

dagangan selain melawan petugas dengan adu mulut dan fisik, mereka juga

melakukan bentuk perlawan yang lainnya, yaitu dengan cara merusak barang

dagangan atau membuang barang dagangan yang mereka punya.

Sebenarnya membuang barang dagangan yang mereka punyai juga

dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan jejak mereka agar terhindar

dari proses penangkapan petugas. Seperti yang di ugkapkan informan berikut

ini:

Page 86: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

73

“ saya kalau dari jauh sudah melihat ada teman-teman sudah pada

lari-larian dan terlihat ada petugas, saya segera menuju kebarang dagangan

lalu barang dagangan saya buang. Setelah itu saya jalan seperti pengunjung

biasa dan berusaha biasa-biasa saja. Memang rugi sih tapi mau gimana lagi

dari pada saya ikut ketangkap, soalnya kalau barang akan sulit untuk

disembunyikan pasti akan kelihatan”.57

a. Aksi membuang barang dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain:

a) Untuk mengekspresikan kekesalan dan kekecewaan mereka;

b) Untuk menghidari agar barang tersebut tidak di ambil oleh petugas.

Sehingga supaya tidak bisa sama-sama menikmati sehingga mereka

lebih memilih untuk merusak barang dagangan mereka;

c) Menghindari upaya penangkapan atau sebagai strategi untuk

menghilangkan jejak. Misalnya pedagang balon supaya mereka tidak

di tangkap mereka sengaja melepaskan balon-balon jualannya.

Fenomena di atas tidak terlepas karena manusia adalah makhluk bio,

psiko dan sosial. Berbagai bentuk tinddakan yang dilakukan manusia tidak

terlepas dari faktor dorongan nalurinya dimana secara psikologis manusia

mempunyai dorongan untuk mempertahankan hidup. Dorongan ini

merupakan suatu kekuatan biologi yang juga ada pada semua mahklu di

dunia ini dan yang menyebabkan bahwa semua jenis makhluk mampu

memperthankan hidupnya di muka bumi.

b. Tetap berjualan di area kawasan badan jalan

Larangan untuk berjualan di area badan jalan yang tertulis jelas

nampaknya hanya sebagai formalitas belaka karena pada kenyataanya

57

Wawancara dengan Ibu Siti Penjual Sayuran Pedagang Kaki Lima Pasar Talang Banjar

Page 87: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

74

aktifitas berjualan masih terus berlangsung, tidak pernah surut dan tetap

berjalan seperti sebelum spanduk tersebut terpasang. Bertahanya PKL di

kawasan ini karena mereka mempunyai alasan-alasan tersendiri untuk

tetap bertahan di area tersebut yang mereka anggap sebagai tempat yang

bagus untuk mengais rezeki.

c. Menolak relokasi

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk penertiban dan

penataan PKL adalah dengan melakukan relokasi. Relokasi dalam

kehidupan PKL merupakan pemindahan relokasi berdagang dari suatu

tempat ke tempat yang lain dan ini merupakan salah satu bentuk upaya

pemerintah untuk menertibkan para PKL. Relokasi tersebut ternyata tidak

sepenuhnya mendapatkan tanggapan positif dari para PKL karena tidak

semua PKL yang bersedia untuk menepati area relokasi tersebut. Hal inii

terlihat dengan masih banyaknya PKL yang tetap berjualan di area

terlarang dan nekat berhadapan dengan para petugas yang menertibkan

mereka.

Alasan penolakan karena tidak jarang relokasi yang dilakukan

cenderung kurang menguntungkan bagi pedagang karena kesanya

mejauhkan pedagang dengan pembeli.

2. Resistensi terselubung

Kalau resistensi terbuka lebih bersifa adanya kontak langsung (adu fisik)

dengan para petugas tetapi kalau dalam taraf resistensi terselubung hal tersebut

justru malah dihindari. Pada tahap ini para PKL malah cenderung untuk

Page 88: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

75

menghindari petugas. Ada berbagai cara yang mereka lakukan untuk melakukan

perlawanan kepada petugas misalnya dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengomel, menggerutu, dan membicarakan petugas

Menurut pengamatan peneliti selama dilokasi penelitian, media yang

paling aman untuk mencetuskan rasa kekesalan PKL pada petugas adalah

mengomel sambil menggerutu. Media ini dianggap paling aman karena

disamping tidak terdengar oleh para petugas juga tidak terjadi adu fisik secara

langsung

b. Membawa lari barang dagangan dan meninggalkan pembeli

Salah satu cara mengetahui para petugas adalah membawa lari barang

dagangannya serta meninggalkan pembeli yang kebetulan sedang menikmati

makanan yang dijajakannya. Kalau petugas sedang berpatroli para PKL

segera mengemasi barang dagangannya dan berlari meninggalkan area dan

menyusup ke dalam gang atau pergi keluar dari area kawasan jalan pasar, cara

ini dirasa cukup efektif oleh pedagang,

Berikut ungkapan salah satu PKL .

“saya kalau sudah melihat mobil petugas datang maka saya segera

menyelamatkan diri dan saya cepat-cepat lari menuju lorong / gang

pokoknya segera lari dari area jalan kawasan pasar agar selamat.”58

Hal ini diperkuat oleh komentar salah seorang pengujung yang

kebetulan sedang membeli makanan yang sempat bercerita:

“wah padahal saya tadi ini belum bayar mbak, tapi kemana ya

ibuknya tadi yang jualan, dia sudah lari duluan karena tadi ada petugas yang

58

Wawancara Dengan Ibu Iyut Pedagang Kaki Lima Pasar Talang Banjar Penjual Ayam

Potong

Page 89: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

76

datang. Kasihan juga sih, tapi mau bagaimana kalau mau nunggu belum

tentu bapaknya akan kembali lagi kesini.”59

Meninggalkan pembeli walaupun tidak jarang pembeli tersebut belum

membayar makanan yang dibelinya adalah cara yang efektif, mereka lebih

mengorbankan hal tersbeut karena ini adalah sebagai bentuk upaya

penyelamatan barang dagangan mereka yang dinilai memiliki nilai eknomis

yang lebih tinggi.

c. Menyembunyikan barang dagangan

Ada berbagai cara yang dilakukan para PKL untuk mengetahui

petugas supaya barang-barang dagangannya tidak diketahui oleh petugas

misalnya dengan cara menyembunyikan di semak-semak di dalam got

meletakkan barang dagangan di sepeda motor sambil ditutup, dan menaruh

barang-barang daagangan disaluran-saluran air yang ada disekitar area

kawasan jalan pasar atau ditempat-tempat tersembunyi yang tidak terlihat

oleh petugas dan ada juga pedagang yang sengaja melarikan diri dan

menitipkan barang dagangan dikawasan relokasi pasar talang banjar yang

baru yang letaknya tidak begitu jauh dari area jalan.

Dari tindakan tersebut bisa diperoleh gambaran bahwa PKL

melakukan tindakan-tindakan penyelamatan barang dagangannya tersebut

sebagai pola adaptasi yang mereka lakukan. Daya adaptif tersebut tidak

terlepas juga dari dorongan naluri manusia untuk mempertahankan

kehidupannya sehingga bisa tetap eksis dan survive dalam kehidupan

selanjutnya.

59

Wawancara dengan Ibu Santi Pengunjung di Pasar Talang Banjar

Page 90: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

77

d. Pura-pura sebagai pengunjung biasa (jalan-jalan saat petugas datang)

Pola lain yang diterapkan oleh para PKL ketika harus menghadapi

petugas yang sedang berpatroli adalah dengan cara menyamar sebagai

pengunjung pasar sambil jalan-jalan. PKL sangat peka dengan kehadiran para

petugas, sehingga begitu ada tanda-tanda kalau petugas datang, mereka segera

meletakkan barang-barang dagangan disemak atau ditempat yang lebih aman

dulu lalu segera berjalan berkeliling seperti biasa. Mereka segera pergi ke

tempat yang lebih aman yag banyak pengunjungnya sehingga mereka

terkessan seperti pada umumnya. Berikut ungkapan salah seorang informan.

“kalau tiba-tiba petugas Satpol PP datang, kadang saya belum

sempat lari keluar, saya cepat-cepat menyebunyikan barang dagangan di

balik semak-semka di dekat area jalan, setelah itu saya segera lari ketempat

banyak orang biar kita seperti pengunjung yang datang kalau begitukan tidak

akan kelihatan oleh petugas dan saya bisa selamat.”60

e. Mengumpet / kucing-kucingan dengan petugas

PKL umumnya sudah sangat hafal dengan jam-jam saat petugas

SATPOL PP datang (jadwal kedatangan petugas). Kadang pagi, kadang

siang, jam 17.00, tetapi untuk sore hari lebih banyak pada jam 17.00. kalau

minggu dan sabtu kebanyakkan pagi jam 07.00. ketika petugas datang pada

jam-jam tersebut mereka segera mempersiapkan diri untuk mengumpet atau

bersembunyi yang dianggap relative aman bagi mereka.

60

Wawancara dengan Siti Penjual Sayuran Pedagang Kaki Lima Pasar Talang Banjar

Page 91: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

78

f. Memberi uang sogok kepada petugas (menyuap dan bekerja sama

dengan petugas)

Salah satu perilaku ini ditunjukkan ketika pedagang sudah tertangkap

basah oleh petugas. Tidak jarang mereka terpaksa memberi uang soggok atau

menyuap petugas dengan memberikan sesuatu kepada petugas agar barang

dagangan mereka tidak disita, karena kalau dagangan mereka disita maka hal

ini akan sangat berpengaruh kepada kehidupan mereka selanjutnya. Berikut

salah satu ungkapan informaan.

“pernah saya ketangkap ketika saya sedang berjualan waktu itu saya

tidak tau kalau ada petugas dan tiba-tiba saja dia sudah ada dibelakang

saya. Karena tidak ada pilihan maka petugas saya ajak damai dan saya

bilang “saya jualan ini untuk makan saya juga pak” dan saya kasih uang

50.000 dan rokok. Untung petugasnya mau terima, ya daripada barang-

barang saya diambil semua mbak mau makan apa saya nanti”.61

g. Menebus barang dagangan yang telah disita

Ketika dihadapkan pada sesuatu problema suatu keadaan saat mereka

tertangkap basah dan barangnya harus disita oleh petugas SATPOL PP maka

mau tidak mau para PKL harus rela untuk berurusan secara langsung dengan

petugas, menebus barang dagangan yang disita adalah pilihan terakhir bagi

mereka agar kelangsungan hidup mereka bisa terjaga. Ada beberapa faktor

yang melatar belakangi kenapa para PKL mau menebus barang yang telah

disita petugas, dan faktor tersebut antara lain: (1) nilai keuntungan atau

pertimbangan untung rugi dari barang yang akan ditebus; (2) pedagang

memerlukan peralatan yang mereka pergunakan untuk berjualan karena

61

Wawancara dengan Siti Penjual Sayuran Pedagang Kaki Lima Pasar Talang Banjar

Page 92: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

79

perlatan tersebut merupakan modal mereka untuk berjualan; dan (3) proses

menebus tidak rumit, misalnya tidak perlu sidang lagi.

Fenomena di atas sejalan dengan pendapat mustapa yang mengatakan

bahwa salah satu bentuk transformasi dalam kehidupan PKL diperkotaan

adalah adanya interaksi antara mereka dengan pemerintah dalam hal ini

dengan petugas Satpol PP, walaupun interaksi yang terjadi tidak selalu dalam

kondisi yang menyenangkan.

Dari hasil penelitian dikawasan ini menujukkan bahwa pada dasarnya

tidak semua PKL mau menebus barang dagangan yang telah disita oleh

petugas atau mereka mengaku pasrah dan membiarkan barang dagangan

mereka disita dan dibawa oleh petugas-petugas ke kantor. Hal tersebut tentu

tidak terlepas dari beberapa faktor yang melatarbelakangi.

Alasan-alasan mengapa para PKL terkesan enggan untuk menebus

barang yang telah disita petugas adalah: (1) karena mereka sudah pasrah dan

putus asa dengan kondisi barang mereka yang mungkin tidak bisa kembali

secara utuh lagi; (2) proses pengambilan barang terkesan rumit bahkan

mereka mesti dihadapkan pada kemungkinan utnuk sidang yang tentu hal ini

sangat memberatkan mereka; dan (3) faktor keuntungan dari hasil menebus

mungkin tidak sebanding dengan waktu yang mereka habiskan dalam proses

penebusan tersebut.

Page 93: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

80

C. Kendala yang dan Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi dalam

Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) DI Pasar Talang

Banjar Kota Jambi

1. kendala

Melaksanakan penataan dan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah

kota dan SATPOL PP Kota Jambi PKL Pasar Talang Banjar tidak begitu saja

selesai dengan mudah, dalam penataan dan penertiban ditemui kendala-kendala

dan hambatan yang di hadapi beberapa kendala tersebut:

a. Faktor Internal

1. Kekurangan Personil

Personil SATPOL PP Kota Jambi bisa terbilang cukup, tetapi ketika

ada acara tertentu pada acara tertentu pada waktu bersamaan, maka biasanya

terjadi kekuraangan personil.

Berdasarkan wawancara dengan Dommy beliau mengatakan:

“ketika kita ada perjanjian dengan PKL Pasar Talang Banjar untuk

membantu membongkar tapi ternyata saat waktu pembongkaran pada waktu

yang bersamaan tiba-tiba ada tugas yang lain misalnya: terjadi kesepatan

dengan PKL Pasar Talang Banjar, hari kamis 16 januari pembongkaran

bersama PKL Pasar Talang Banjar, tetapi tiba-tiba ada tamu penting yang

perlu penjagaan maka kita kekurangan personil.”62

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kendala dalam menata PKL

Pasar Talang Banjar adalah kekurangan personil, apalagi jika sudah

mengadakan perjanjian dengan PKL Pasar Talang Banjar, tetapi pada waktu

bersamaan ada tamu penting perlu penjagaan dari SATPOL PP. sehingga

62

Wawancara dengan Dommy, SE KASI OPS DAL SATPOL PP Kota Jambi

Page 94: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

81

SATPOL PP tidak bisa ikut dalam pembongkaran lapak PKL Pasar Talang

Banjar yang sudah di janjikan.

Untuk mengatasi kekurangan personil tersebut langkah yang sudah

dilakukan SATPOL PP adalah mengajukan ke Walikota Jambi untuk

penambahan jumlah personil, tetapi hampir semua SKPD Kota Jambi

kekurangan personil dikarenakan adanya moratorium (pembatasan jumlah )

PNS dari pemerintah pusat.

Berdasarkan wawancara Agung, SE,ME.,

“ dalam melaksanakan perda yang jumlahnya hanya sekitar 21 perda

dengan jumlah personil 82 anggota saya rasa kurang.kita sudah mengajukan

ke Walikota untuk personil dan sarana dan prasarana lainnya, hasil dari

pengajuan kita jelaskan bahwa hampir semua SKPD kota jambi kekurangan

personil.,dahulu pernah berjumlah 125 orang dimutasi tapi belom ada

penggantinya sehingga sekarang menjadi 80 (delapan puluh)”.63

2. Kekurangan armada

Untuk mengamankan perda yang tidak hanya perda PKL pasar talang

banjar saja dengan berjumlah kurang lebih 21 perda dan wilayah kota jambi

yang bisa di katakan pusat perekonomian bagi daerah-daerah di sekitarnya.

Sebagai pusat perekonomian ini menyebabkan banyak permasalahan yang

terjadi, mulai dari semakin banyaknya PKL pasar talang banjar, bangunan liar,

orang gila dan gelandangan, dan masih banyak lagi yang di atur dalam perda

yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kepada SATPOL PP, banyaknya

permasalahan tersebut di butuhkan armada yang memadai supaya bisa

maksimal dalam patroli keseluruh kota jambi.

63

Wawancara dengan Agung, SE,ME., Kepala Bidang Satpol PP Kota Jambi

Page 95: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

82

Sebagaimana wawancara dengan SATPOL PP kota jambi beliau

mengatakan:

“kendala faktor internal SATPOL PP kota jambi sarana dan sarana

yang masih kurang yaitu kekurangan kendaraan roda 4 dan roda 2.”64

Berdasarkan hasil wawancara di atas langkah yang sudah dilakukan

untuk mengurangi faktor kekurangan armada dengan mengajukan proposal

penambahan armada dan personil yang di tujukan kepada walikota, tetapi

karena keterbatasan dana pemerintah kota, maka penambahan secara bertahap.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang menjadi kendala Disperindag dalam

implementasi perda tetang PKL di Kota Jambi, banyak PKL Pasar Talang Banjar

yang belom memahami perda tentang PKL.

Sabagaiamana wawanacara berikut:

“banyak masyarakat dalam hal ini PKL Pasar Talang Banjar belum

memahami perda, walaupun demikian masyarakat jambi mendukung apa yang di

programkan pemerintah, misalnya penataan PKL Pasar Talang Banjar”.65

Berdasarkan hasil wawancara di atas, masyarakat dalam hal ini PKL Pasar

Talang Banjar Kota Jambi masih banyak yang belum memahami perda tentang

PKL Pasar Talang Banjar, akan tetapi masyarakat Kota Jambi mendukung apa

yang di programkan pemerintah dengan sejumlah kompensasi tertentu.

64

Wawancara dengan Dommy, SE KASI OPS DAL SATPOL PP Kota Jambi 65

Wawancara dengan Agung, SE,ME., Kepala Bidang Satpol PP Kota Jambi

Page 96: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

83

Kurangnya pemahaman perda terhadap perda tentang PKL pasar talang

banjar hal ini di sebabkan kurangnya sosialisasi perda tentang PKL dari dinas

perindustrian dan perdagangan bidang PKL pasar talang banjar. Walupun tugas

utama sosialisasi perda adalah kewajiban disperindag, tetapi SATPOL PP juga

tetap berupaya mensosialisasikan perda tentang PKL pasar talang banjar di sela-

sela waktu patroli.

Sebagaimana wawancara dengan SATPOL PP kota jambi beliau

mengatakan

“kurangnya sosialisasi perda tentang PKL pasar talang banjar kepada

masyarakat sebenarnya adalah tugas pokok dari disperindag bidang PKL pasar

talang banjar. Tetapi SATPOL PP juga tidak bosan-bosan memberi pencerahan

perda tentang PKL pasar talang banjar di sela-sela patroli rutin.”66

Sedangkan untuk mengatasi permintaan-permintaan pasar talang banjar

ketika mau direlokasi, maka SATPOL PP selalu mengedepankan komunikasi

setiap saat baik dalam keadaaan berdinas maupun tidak, maupun hari kerja

maupun libur. Komunikasi tersebut dilakukan secara terus menerus untuk

mencapai kesepakatan yang terbaik yang sisi baiknya adalah masyarakat kota

jambi mendukung kebijakan pemerintah.

1. Kurangnya personil SATPOL PP

Kekurangan jumlah personil juga diakui oleh SATPOL PP kota jambi

saat ini SATPOL PP sedang kekurangan personil untuk membantu penataan

kota.

66

Wawancara dengan Agung, SE,ME., Kepala Bidang Satpol PP Kota Jambi

Page 97: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

84

Sebaimana wawancara dengan salah satu personil SATPOL PP kota

jambi beliau mengatakan

“ saya berharap ada tambahan tenaga baru terutama baru lulus SMA

sehingga secara fisik, masih bisa sangat di andalkan bila ada tambahan

tenaga baru, dengan minimalnya anggota SATPOL PP kota jambi ini, maka

kendala tugas dilapangan, karena dari jumlah yang ada pada saat ini, telah

di setujui sesuai dengan permintaan, sehingga untuk jumlah khusus bantuan

yang siap siaga di kantor bila ada demo mendadak, razia dan lain

sebagainya harus mencari dan menunggu petugas lain, jadi ganti gerak”.67

Berdasarkan hasil wawancara di atas tersebut, maka dapat ditegaskan,

kurangnya personil menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan tugas

dan pengamanan di lapangan.

2. Terbatasnya anggaran

Segala kegiatan operasional tentunya sangat membutuhkan dana, tanpa

dana dan uang tentunya segala kegiatan akan terhambat dalam melaksanakan

kegiatan di lapangan.

Sebagaimana wawancara berikut:

“anggaran pada SATPOL PP Kota Jambi masih sangat minim sekali

sehingga anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan

program- program SATPOL PP terutama masalah pembinaan terhadap

personil, penambahan sarana dan prasarana serta operasional di lapangan

memang sangat terbatas sekali, sehingga ini akan menjadi hambatan

kedepan.”68

Berdasarkan wawancara tersebut diatas, maka dapat ditegaskan di sini

bahwa persoalan anggaran merupakan permasalahan yang sangat penting

dalam sebuah organisasi karena tanpa anggaran dan dana maka suatu

organisasi akan sulit bergerak.

67

Wawancara dengan Agung, SE,ME., Kepala Bidang Satpol PP Kota Jambi 68

Wawancara dengan Agung, SE,ME., Kepala Bidang Satpol PP Kota Jambi

Page 98: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

85

3. Menolak relokasi

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menata keberadaan

PKL adalah dengan melakukan relokasi, relokasi tersebut tidak mendapatkan

tanggapan positif dari para PKL karena tidak semua PKL yang bersedia untuk

menempati area relokasi tersebut.

3. Upaya

Upaya-upaya yang dilakukan pihak Disperindag bersama SATPOL PP

dalam penertiban dan pengamanan para pedagang Kaki Lima di Pasar Talang

Banjar, yaitu dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Strategi Kekuatan Peluang

1. Meningkatkan Profesionalitas Aparat Polisi Pamong Praja guna

mendukung tugas-tugas teknis administrasi, teknis yuridis dan teknis

operasional

2. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana

3. Meningkatkan kordinasi dengan sesama lembaga pemerintah dan lembaga

non-pemerintah, sampai ketingkat yang bawah

4. Mendata dan mengevaluasi seluruh peraturan Daerah Khusunya

menyangkut masalah perizinan

5. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat, aparat tingkat kecamatan dan

Desa/Kelurahan dalam menciptaakn suasana tertib, tentram, damai, dan

tegaknya supermasi Perda

6. Melakukan konsultasi secara lebih intens dengan unsur Pimpinan dalam

mengoperasionalkan kegiatan

Page 99: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

86

7. Melakukan konsultasi secara lebih intens dengan unsur legislatif dalam

mengoperasikan kegiatan

8. Meningkatkan pengelolaan sistem keamanan terpadu.

9. Mengembangkan program kerja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan

masyarakat.

10. Meningkatkan anggaran biaya, pengadaan sarana dan prasarana untuk

pelaksanaan program kerja.

b. Strategi kekuatan tantangan

1. Menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat

2. Memberi pemahaman terhadap warga masyarakat dan pengawasan pada

aparat penegak perda.

3. Meningkatkan kualitas SDM

4. Meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap aparat penegak perda

5. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan, menyangkut

berbagai perda tentang perizinan, dan kewajiaban masyarakat.

6. Meningkatkan operasi dan membantu mencarikan solusi untuk pedagang

kaki lima.

Dalam bidang relokasi sebagian pedagang kaki lima yang berada di pasar

talang banjar mendukung pengerelokasian yang dilakukan pemerintah kota jambi

akan tetapi masih ada pedagang kaki lima yang melanggar kebijakan pemerintah

kota jambi, dalam hal ini masih adanya yang berdagang di ruas jalan pasar

tersebut.

Page 100: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

87

Sebagian pedagang kaki lima dalam hal ini enggan atau tidak mengindahkan

apa yang telah di tetapkan pemerintah kota jambi, ataupun bisa di katakan pada

sebagian pedagang tidak mentaati peraturan yang telah di tetapkan oleh

pemerintah kota jambi.

Page 101: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

88

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Pemerintah Kota sangat penting untuk mengembangkan dan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun strategi pemerintah kota

jambi yaitu dengan membuat suatu Peraturan atau Perda tentang

Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan mensosialisasikan

Peraturan tersebut kepada para Pedagang Kaki Lima.

2. Persepsi Pedagang Kaki Lima terhadap penertiban dan Penataan yang

dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Satpol PP bahwa penertiban dan

penataan yang dilakukan bagus dan sudah benar namun ada yang

menyatakan tidak bagus karena penggusuran yang dilakukan tidak merata

(tidak adil) dan tidak semua pedagang kaki lima yang ditertibkan. Adapun

faktor yang menyebabkan pedagang kaki lima berjualan di badan jalan

yaitu karena keadaan ekonomi rendah, tidak perlu membayar biaya apapun

dan lokasi nya strategis. Adapun Strategi yang dilakukan oleh pedagang

kaki lima yaitu dengan cara melakukan resistensi (perlawanan), adapun

bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima antara

lain: Resistensi secara terbuka (menghadapi langsung petugas), resistensi

secara terselebung (mengomel, menggerutu, dan membicarakan petugas

Page 102: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

89

3. Hambatan yang di temui di lapangan dalam penertiban dan penataan

pedagang kaki lima pasar talang banjar kota jambi yang dilakukan

pemerintah kota dengan SATPOL PP kota jambi tidak begitu saja selesai

dengan mudah dalam penertiban dan penataan ditemui kendala-kendala

yang di hadapi, beberapa kendala tersebut bersal dari: (1) faktor internal

dan (2) faktor eksternal. Adapun Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah

kota jambi dalam penertiban dan penataan para pedagang kaki lima di

pasar talang banjar yaitu dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

(1). Upaya peningkatan strategi kekuatan peluang, dan strategi kekuatan

tantangan yang menunjang tercipta kekuatan dalam meningkatkan kualitas

dan strategi operasi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis

menyarankan sebagai berikut:

1. Untuk para Pedagang Kaki Lima diharapkan dapat mengikuti peraturan

yang dibuat oleh Pemerintah, agar tidak digusur oleh Satpol PP dari

tempat berjualan dan hendaknya mau pindah ke lokas yang telah direlokasi

oleh Pemerintah.

2. Untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satpol PP agar dapat

menyampaikan Informasi terkait dengan larangan berjualan di badan jalan

dan peringatan-peringatan lainnya, serta memberikan sanksi yang tegas

bagi pedagang yang melanggar aturan yang dibaut oleh Pemerintah

Page 103: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

90

3. Dalam melakukan Penertiban hendaknya Satpol PP bertindak adil dan

melakukan Penertiban secara merata bukan hanya sebagian pedagang kaki

lima saja yang ditertibkan agar tidak menimbulkan kecemburuan bagi

pedagang yang lain kemudian dalam melakukan penertiban harusnya

Satpol PP juga bertindak sopan.

4. Diharapkan pihak Satpol PP terus meningkatkan kinerjanya, kedisiplinan,

meningkatkan kemampuan profesionalisme, sehingga dalam

melaksanakan tugas pengamanan tidak menimbulkan permasalahan yang

ada dilapangan baik kepada masyarakat maupun kepada penertiban PKL

yang ada dilapangan baik kepada masyarakat maupun kepada Penertiban

PKL Pasar Talang Banjar Kota Jambi.

Page 104: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

DAFTAR PUSTAKA

A. Literature

Al-Qur’an dan Terjemahannya, Surakarta: Cv. Al-Hannan, 2009

Crown Dirgantoro, Manajemen Stratejik Konsep, Kasus dan

Implementasi,(Jakarta: PT Grasindo, 2001

Damai Magdalena, Jorawati Simarmata, “Penataan Dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima Dari Janji Politik Pemilihan Kepala Daerah

Serentak Tahun 2017 Dan Urgensinya Dalam Pembentukan Peraturan

Daerah”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 02, 2017

Dr. Andriansyah.,M.Si, Administrasi Pemerintah Daerah Dalam Analisa, Jakarta:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo

Beragama, 2015

Dr. H. Amin Ibrahim, M.A., Pokok-Pokok Administrasi Publik dan

Implementasinya, Bandung: PT Refika Aditama, 2008

Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001

Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 1996

Iskandar, Metode Penelitian Kualitatif, cet Ke-1, Jakarta: Gaung Persada, 2009

Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, Yogyakarta: PT. Gelora Aksara

Pratama, 2009

Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar dan Aplikasinya, Malang: YA3, 1990

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, Jambi: Syariahpress, 2014

Page 105: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

Skripsi dari Hendrizal.,M, Mahasiswa, Universitas Islam Negeri Sultan Riau

(2012), “Peranan Dinas Pengelolaan Pasar Dalam Penertiban Pedagang

Kaki Lima”

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D, Bandung:

Alfabeta,2017

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada,2012

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1945 tentang usaha Kecil

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 dan 2

Permendagri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedagang Kaki Lima

B. Lain-Lain

Dokumentasi

http//mujibsite.wordpress.com/2009/08/14/sejarah-pedagang-kaki-lima-pkl/

Observasi di Pasar Talang Banjar Kota Jambi

Wawancara

Page 106: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

Lampiran I

DAFTAR INFORMAN

NO NAMA INFORMAN JABATAN PEKERJAAN

1. Budi Siswanto, SP Bidang Pengelolaan Pasar

2. Dommy, SE Kasih Ops Dal SATPOL PP

3. Agung SE, ME Kepala Bidang SATPOL PP

4. Toni Penjual Ikan

5. Siti Penjual Sayuran

6. Aisyah Penjual bumbu giling

7. Iyut Penjual Ayam Potong

8. Santi Pengunjung pasar

Page 107: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

Lampiran II

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana peran Disperindag Kota Jambi dalam Penertiban dan Penataan

Pedagang Kaki Lima (PKL) Talang Banjar Kota Jambi?

2. Bagaimana pendapat Disperindag Kota Jambi terhadap Pedagang Kaki Lima

yang masih berjualan di kios?

3. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam Penertiban dan Penataan

Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Talang Banjar Kota Jambi?

4. Seperti apa cara yang dilakukan Satpol PP dalam Penertiban dan Penataan

Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Talang Banjar Kota Jambi?

5. Apakah ada peninjauan kembali oleh pihak Satpol PP setelah dilakukan

Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Talang Banjar

Kota Jambi?

6. Bagaimana Persepsi atau Pendapat Pedagang Kaki Lima terhadap Penataaan

dan Penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dan Satpol PP?

7. Bagaimana strategi Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam menghadapi

Penertiban dan Penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dan

Satpol PP?

8. Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Jambi dalam Penertiban

dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Talang Banjar Kota Jambi?

9. Apa saja upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut?

Page 108: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

Lampiran III

Dokumentasi

Wawancara dengan Bapak Budi Siswanto, SP Bidang Pengelolaan Pasar

Wawancara dengan Bapak Budi Siswanto, SP Bidang Pengelolaan Pasar

Page 109: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

Wawancara dengan Ibu Iyut Penjual Ayam

Wawancara dengan Ibu Siti Penjual Sayuran

Page 110: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

Wawancara dengan Ibu Aisyah Penjual Bumbu

Wawancara dengan Bapak Agung Satpol PP Kota Jambi

Page 111: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

Wawancara de ngan Bapak Dommy Satpol PP Kota Jambi

Page 112: STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN …

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : SELI PITRIANI

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Londerang, 27 Januari 1998

Alamat Asal : Londerang Rt. 07 Kecamatan Kumpeh Kabupaten

Muaro Jambi

Alamat Sekarang : Jl. Kapten Sujono No 98 Rt. 11 Kecamatan Kota

Baru Kelurahan Paal. V

No. Telp/HP : 0823-8077-1095

Nama Ayah : Aguan

Nama Ibu : Aslawiyah

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, Tahun Lulus : SDN. 103/IX Londerang, 2009

SMP/MTs, Tahun Lulus : SMPN Satu Atap 1 Kumpeh Londerang, 2012

SMA/MA, Tahun Lulus

UIN STS JAMBI, Tahun

Lulus

:

:

SMK Dharma Bhakti 1 Kota Jambi, 2015

Simpang Sei, Duren, Mendalo, Muaro Jambi 2021