Top Banner
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANGHARI DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Prodi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Syariah Oleh : MUKHAMAD ZAINAL ARIFIN SIP. 162394 PEMBIMBING: Dr. IRMAWATI SAGALA, S.I.P., M.S.I TASNIM RAHMAN FITRA, S.Sy., M.H PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 2020 M / 1441 H
104

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

Oct 22, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANGHARI

DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

DAN LAHAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Prodi Ilmu Pemerintahan

Pada Fakultas Syariah

Oleh :

MUKHAMAD ZAINAL ARIFIN

SIP. 162394

PEMBIMBING:

Dr. IRMAWATI SAGALA, S.I.P., M.S.I

TASNIM RAHMAN FITRA, S.Sy., M.H

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

2020 M / 1441 H

Page 2: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …
Page 3: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …
Page 4: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …
Page 5: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

iii

MOTTO

الله ب يم سم ح الر حمه الر

ءآميف غ ت ٱبو راخ ءٱلارٱلدٱللهكات وسىتلوة ايوٱلد هم كبيص غ بتلوكيلإ ٱللههسحآأمهكس حٲو

رىٱلف ادسفٱل يهد س فمهٱلب ح يهلٱللنإ ض

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain)

sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai

orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS Al-Qishash: 77)

Page 6: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

iv

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya

Ibu dan ayah telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit

Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia

Saya ingin melakukan yang terbaik

Untuk setiap kepercayaan yang kalian berikan

Saya akan tumbuh untuk menjadi yang terbaik

Sudah empat setengah tahun menanti

Ini penantian yang sudah ditunggu-tunggu

Yaitu sebuah pencapaian akhir kuliah

Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk ibu dan ayah.

Page 7: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

v

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Strategi Pemerintah Kabupaten Batanghari Dalam

Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan”. Kebakaran

hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari mengakibatkan permasalahan

lingkungan, hilangnya berbagai manfaat ekosistem dari hutan, dan potensi lain

yang terkandung di dalamnya termasuk keanekaragaman hayati. Tujuan penelitian

ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten

Batanghari dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan,

kendala yang menghambat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan

dan lahan, dan juga upaya yang sudah dilakukan oleh pihak yang terkait.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif tipe

pendekatan sosiologis empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data

primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini ialah

strategi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan

oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Batanghari sudah

berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

mengatur dilihat dari upaya yang sudah dilakukan yaitu, pencegahan, pemadaman,

tindakan pasca kebakaran. Faktor penghambatnya ialah ketidaktahuan dan

kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan

yang ditimbulkan akibat pembukaan lahan dengan cara membakar. Kemudian

upaya yang dilakukan oleh BPBD adalah selalu memberikan pengarahan dan

sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: BPBD, Kebakaran Hutan dan Lahan, Penanggulangan Bencana

Page 8: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

vi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam

penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula iringan shalawat

serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam rangka

menyelesaikan Studi Sarjana Satu (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini,

penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam

mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya, dan berkat adanya bantuan

dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen

pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih

kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama

sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA, Ph. D, sebagai Rektor Universitas

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag, M.H, sebagai Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Bapak Dr. Agus Salim, S. Th.I., M. A., M. IR., Bapak Dr. Ruslan Abdul

Gani, S.H, M.Hum., Ph, dan Bapak Dr. H. Ishaq, M.Hum, sebagai Wakil

Dekan I, II dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Page 9: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

vii

4. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M. Si dan bapak Yudi Armansyah, S.Th.I.,

M.Hum, sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

5. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP. M.Si. MSHS dan bapak Tasnim Rahman Fitra,

S.Sy., M.H sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batanghari

beserta anggota.

8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung

maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat

memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT

kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya.

Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, 2020

Penulis

Mukhamad Zainal Arifin

SIP. 162394

Page 10: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

viii

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR .......................................... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING........................................................................ ii

MOTTO ................................................................................................................ iii

PERSEMBAHAN ................................................................................................. iv

ABSTRAK .............................................................................................................. v

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi

DAFTAR ISI ........................................................................................................ vii

DAFTAR TABEL………………………………………………………………ix

DAFTAR GAMBAR……………………………………………………………x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ......................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah.................................................................................... 5

C. Batasan Masalah......................................................................................5

D. Tujuan Penelitian.....................................................................................6

E. Manfaat Penelitian ................................................................................... 6

F. Kerangka Teori ........................................................................................ 7

G. Kerangka Konseptual ............................................................................ 20

H. Tinjauan Pustaka.................................................................................... 21

BAB II METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian ............................................................................ 23

B. Jenis dan Sumber Data .......................................................................... 24

C. Teknik Pengumpulan Data .................................................................... 25

D. Teknik Analisis Data ............................................................................. 27

E. Sistematika Penulisan ............................................................................ 28

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis ..................................................................................... 30

B. Demografi dan Keadaan Alam .............................................................. 31

C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah .............................................. 32

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Page 11: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

ix

A. Strategi Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran

Hutan Dan Lahan ................................................................................... 37

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pencegahan Dan Pengendalian

Kebakaran Hutan Dan Lahan ............................................................... 62

C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah ...................................................... 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................................ 76

B. Saran ...................................................................................................... 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Page 12: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

x

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Informan Penelitian………………………………………………..25

Tabel 2 Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Batanghari ............................... 34

Tabel 3 Titik Karhutla Kabupaten Batanghari Tahun 2015-2019 ........................ 42

Page 13: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah BPBD Kabupaten Batanghari ........................................ 29

Gambar 2 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Batanghari .............................. 32

Gambar 3 Kegiatan Patroli ....................................................................................47

Gambar 4 Kegiatan Sosialisasi...............................................................................54

Gambar 5 Pemadaman Kebakaran.........................................................................57

Gambar 6 Penghijauan Hutan................................................................................60

Gambar 7 Akses Jalan ...........................................................................................64

Page 14: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Batanghari memiliki kekayaan alam yang masih alami dan asli

terdapat kekayaan flora yang belum dikelola secara maksimal, seperti kayu bulian,

kayu gaharu, dan hasil hutan lainnya seperti rotan, damar, dan madu kelulut.

Hamparan Hutan yang ada di Kabupaten Batanghari masih sangat luas. Dari

518.035 Ha luas Kabupaten Batanghari, 215.936 Ha di antaranya (41,68 persen)

adalah kawasan hutan, meliputi : Cagar Alam Durian Luncuk II seluas 41,37 Ha,

Tahura STS Sridadi 15,830 Ha, Kebun Raya Bukit Sari 315 Ha, Taman Nasional

Bukit Dua Belas seluas 43.331,89 Ha, Hutan Produksi Tetap di Kawasan Hutan

Serengam Hilir seluas 13.061 Ha, 1.800 Ha di antaranya dikelola oleh PT. Wana

Perintis, Tabir Kejasung 8.565 Ha, Pasir Mayang 76.736 Ha, 58.103 Ha dikelola

oleh PT. WKS dan 18.633 Ha dikelola oleh PT. Rimba Hutan Mas dan di

kawasan hutan Sungai Air Mato 8.713 Ha, 4.133 Ha di antaranya dikelola oleh

PT. Wana Kasita Nusantara. Selanjutnya Hutan Produksi Terbatas di kawasan

Hutan Sengkati Kehidupan seluas 10.739,3 Ha, 3.430 Ha di antaranya dikelola

oleh PT. WKS, dan kawasan hutan Sungai Jalan seluas 38.603,75 Ha yang

dikelola oleh PT. REKI. 1

Sumber daya hutan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia

yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Tujuan pengelolaan kehutanan

itu sendiri antara lain menjamin keberadaan hutan luasan yang cukup dan sebaran

1 https://www.batangharikab.go.id/bat/statis-20-bidangkehutanan.html. Diakses pada 03

November 2019, pukul 03:33 WIB.

Page 15: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

2

yang proporsional, mengoptimalkan aneka fungsi hutan, meningkatkan daya

dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan

kapasitas dan keberadaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan

berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan

ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan menjamin

distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. 2

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bencana yang sering

terjadi di Indonesia. Pada umumnya kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh

aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan untuk usaha perkebunan yang

berdampak negatif terhadap lingkungan dan perikehidupan manusia pada sektor

kesehatan, sosial dan ekonomi. Dampak yang menonjol dan dirasakan oleh

masyarakat adalah kabut asap yang sangat mengganggu kesehatan dan sistem

transportasi yang mempengaruhi perekonomian, baik lokal, regional, maupun

internasional.3

Kebakaran hutan juga menjadi bencana tahunan di Provinsi Jambi, di

mana Kabupaten Batanghari menjadi salah satu daerah yang mengalami

kebakaran hutan yang sangat parah. Sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 kasus

kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terus meluas. Berdasarkan data yang

dihimpun oleh BPBD Kabupaten Batanghari pada tahun 2016 terdapat sembilan

titik Karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 15,3 Ha. Pada tahun 2017

terdapat tujuh belas titik Karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 122,5 Ha.

2 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2013), hlm. 164-165 3 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 47/Prementan/OT.140/4/2014

Tentang Brigade Dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan

Dan Kebun.

Page 16: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

3

Sementara tahun 2018 jumlah Karhutla mencapai 45 titik dengan luas lahan

terbakar 477,97 Ha.4

Selama Agustus tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kabupaten Batanghari mencatat ada 75 titik api yang tersebar di 7

kecamatan dengan luas lahan terbakar mencapai 189 Ha. Titik api yang terbanyak

yaitu di Kecamatan Bathin XXIV dan Kecamatan Muara Bulian. Dari data yang

terhimpun, Agustus ini paling banyak titik api yang ditemukan dibanding Juli lalu

yang mencapai 17 titik api dengan luas lahan terbakar 17,3 Ha. Dari Juli sampai

Agustus ada 92 titik api dengan luas lahan terbakar mencapai 206,3 Ha.

Memasuki September, setidaknya ada 52 titik api dengan luas lahan yang terbakar

mencapai 140,9 Ha. Adapun kasus kebakaran lahan terakhir yang sulit

dipadamkan yaitu di Kelurahan Muara Singoan, Simpang Kilangan, Muara Bulian

dan Tahura. Kebakaran tersebut sulit dipadamkan lantaran akses jalan menuju ke

lokasi tidak bisa dilalui kendaraan roda empat maupun roda dua, dan sumber air

yang minim.5

Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang

kehutanan apabila sosialisasi sudah dilakukan akan tetapi masyarakat masih

melakukan pembakaran hutan dan lahan sesuai aturan perundang-undangan

pelaku wajib dihukam dan kami harap kepada aparatur penegak hukum untuk

menindak lanjuti agar masyarakat kita ada efek jera dan kesadaran-kesadaran

yang timbul dari masyarakat agar bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk

4 Hhtp://jambi.antaranews.com/nasional/berita/941049/tiga-tahun-terakhir-karhutla-di-

batanghari-meningkat. Diakses pada 27 Januari 2020, Pukul 14 : 05 WIB. 5 https://jambi.tribunnews.com/2019/08/25/189-hektare-lahan-di-kabupaten-batanghari-

terbakar-selama-agustus. diakses pada 03 November 2019, Pukul 03:00 WIB.

Page 17: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

4

menjaga kelestarian hutan. Pada tahun 2019 ada 18 dari 22 palaku pembakaran

hutan di PT REKI ditetapkan sebagai tersangka. Mereka merupakan pendatang

baru dan mereka berasal dari Medan dan Riau adapun barang bukti yang

diamankan yaitu bibit tanaman kelapa sawit, mesin chainsaw, kayu bekas

terbakar, dan 4 buah derigen pelastik bekas isi BBM. Akibat kebakaran tersebut

kerugian negara mencapai angka 43 milyar.6

Kebakaran hutan di Kabupaten Batanghari telah menimbulkan kerugian

dan kerusakan lingkungan ekonomi, dan sosial yang berskala besar. Penyebab dari

kebakaran hutan ada dua, yakni; faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam,

seperti faktor musim, lahan gambut yang mudah terbakar serta kandungan mineral

yang tidak dapat dihindari. Sedangkan faktor manusia disebabkan tekanan jumlah

penduduk, kurangnya pemahaman atau arti penting hutan dan dampak dari

pembukaan lahan dengan cara membakar. Metode pembukaan lahan dengan cara

membakar banyak dilakukan karena anggap paling murah. Faktor ekonomi dan

tidak tersedianya teknologi yang memadai menjadi faktor pendorong terjadi

pembakaran hutan, meskipun dampak yang dihasilkan dari penerapan metode

tersebut tidak sebanding dengan hasilnya.7

Tingkat kebakaran hutan dan lahan telah mengalami penurunan

dibandingkan dengan tahun 2015. Namun, jumlah ini masih sangat besar dan

dampaknya menimbulkan banyak kerugian. Oleh karena itu, pemerintah setempat

hendaknya memberikan sanksi tegas kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan.

6 Wawancara bersama bapak Syamral selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Batanghari. 7 Tuhulele Popi, Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya

Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim, Desember 2014, Vol.3 No.2,

hlm.126

Page 18: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

5

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “STRATEGI PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN BATANGHARI DALAM PENCEGAHAN DAN

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis kemukakan rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Apa strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan dan

pengendalian kebakaran di Kabupaten Batanghari?

2. Apa kendala pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian

kebakaran di Kabupaten Batanghari?

3. Bagaimana upaya pemerintah kabupaten Batanghari mengatasi kendala

pencegahan dan pengendalian kebakaran?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian tidak meluas dan tepat sasaran, serta mengingat waktu dan

dana juga dapat tercapainya kesesuaian judul yang diangkat tanpa menyalahi

sistematis penulisan karya ilmiah dan membatasi ruang lingkup penelitian serta

menghasilkan uraian yang sistematis, maka penulis memberikan batasan agar

tidak terjadi penyimpangan pembahasan dan tetap terfokus dalam pembahasan.

Penilis memberikan batasan masalah hanya fokus pada pemerintah dalam

pencegahan dan pengendalian kebakaran di Kabupaten Batanghari pada tahun

2019.

Page 19: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

6

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui strategi pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian

kebakaran di Kabupaten Batanghari.

2. Ingin mengetahui kendala pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian

kebakaran di Kabupaten Batanghari.

3. Ingin mengetahui upaya pemerintah kabupaten Batanghari mengatasi

kendala pencegahan dan pengendalian kebakaran.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan bagi beberapa pihak di antaranya:

1. Untuk fakultas, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu

pengetahuan dan literatur pada fakultas syariah dan Jurusan Ilmu

Pemerintahan.

2. Untuk masyarakat, sebagai pengembangan ilmu pemerintahan yang

bermanfaat guna diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.

3. Untuk pemerintah daerah, diharapkan menjadi bahan masukan bagi semua

pihak khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Batanghari selaku pihak yang bertugas menanggulangi bencana

alam.

Page 20: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

7

F. Kerangka Teori

Agar peneliti lebih terarah dan tepat sasaran, maka penulis menganggap

perlu menggunakan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapatkan

konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Kinerja Pemerintah Daerah

a. Pengerian Kinerja Pemerintah Daerah

Istilah kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yaitu energi

manusia jika dikinetikakan atau dipekerjakan akan menghasilkan keluaran kerja.

Istilah lain yang sering dipergunakan untuk kinerja adalah performa, akan tetapi

istilah ini banyak digunakan untuk kinerja mesin. Dalam bahasa Inggris kata

padanan kinerja adalah performance.8

Menurut Lijan Poltak Sinambela, mengemukakan bahwa kinerja pegawai

didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan suatu keahlian

tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui

seberapa jauh kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas yang dibebankan

kepadanya. Maka diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan terukur, serta

ditetapkan secara bersama-sama untuk dijadikan sebagai acuan.9

Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam organisasi.

Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang telah dicapai oleh

suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi tidak dapat dilepaskan

sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digunakan atau dijalankan oleh

8 Wirawan, Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2015), hlm. 238. 9 Lijan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hlm. 480.

Page 21: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

8

pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan

organisasi tersebut.10

Kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat

pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui

perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika

individu atau kelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar

keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, jika

tanpa tujuan dan target yang ditetapkan dalam pengukuran maka kinerja pada

individu atau kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada tolak

ukur keberhasilannya.11

Pemerintah atau Government dalam bahasa Indonesia berarti pengarahan

dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara,

negara bagian, atau kota dan pemerintah bisa juga berarti lembaga atau badan

yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota. Menurut

W.S Sayre pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari

negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya

menurut David Apter adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki

tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan

monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.12

10

Ismail, Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja, (Jakarta: Kencana 2013), hlm.

212. 11

Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, (Jakarta: PT Raja Grafindo,

2012), hlm. 95. 12

Ibnu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, (Refika Aditama, Jakarta, 2010),

hlm. 11.

Page 22: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

9

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah

provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 Ayat

2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.13

b. Indikator Kinerja

Menurut Agus Dwiyanto terdapat lima indikator dalam mengukur kinerja

organisasi khususnya dalam birokrasi publik, di antaranya yaitu:14

1. Produktivitas, di mana indikator ini mengukur kinerja berdasarkan tingkat

efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan publik.

2. Kualitas layanan, di mana dengan melihat kualitas pelayan publik dalam

menjalankan suatu birokrasi, kepuasan masyarakat dapat menjadi salah

satu indikator pengukuran kinerja. Apabila masyarakat telah merasakan

kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan maka kualitas layanan

tersebut dapat dikatakan baik, namun apabila masyarakat belum puas

maka kualitas layanan kurang baik.

13

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 14

http:// ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/14053. Diakses pada tanggal 28

Agustus 2020, pukul 13 : 12 WIB.

Page 23: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

10

3. Responsivitas, di mana dengan indikator ini dapat mengukur kinerja

dengan melihat kemampuan birokrasi untuk mengetahui dan menangkap

kebutuhan publik. Hal ini dilihat dengan menyusun agenda dan prioritas

pelayanan serta penyusunan program maupun kegiatan yang berdasarkan

kebutuhan yang diperlukan masyarakat.

4. Responsibilitas, di mana indikator ini menjelaskan kesesuaian antara

pelaksanaan kinerja birokrasi publik dengan prinsip-prinsip administrasi

yang benar terhadap kebijakan birokrasi yang telah ditetapkan.

5. Akuntabilitas, di mana indikator ini dapat menunjukkan seberapa tingkat

kepatuhan kebijakan dan kinerja birokrasi publik pada pejabat politik yang

dipilih oleh rakyat.

Adanya indikator-indikator di atas maka kinerja organisasi khususnya

dalam memberikan pelayanan publik dapat diukur berdasarkan hasil pengukuran

kinerja selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja untuk memberikan gambaran lebih

lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan maupun kegagalan

pelaksanaan suatu kegiatan dalam suatu organisasi. pelaksanaan evaluasi kinerja

ini dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan-perbandingan antara kinerja

nyata dengan kinerja yang direncanakan, kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun

sebelumnya, kinerja suatu organisasi dengan kinerja organisasi lain yang unggul

di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dalam mengevaluasi kinerja

BPBD Kabupaten Batanghari akan lebih menggunakan perbandingan antara

kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Selain itu juga menggunakan

perbandingan kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya.

Page 24: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

11

Ada tiga faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu: lingkungan eksternal

organisasi, faktor internal organisasi, dan faktor pegawai. Adapun penjelasan nya

sebagai berikut:15

1. Lingkungan Eksternal Organisasi

Faktor-faktor lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang tidak

dapat dikontrol oleh organisasi akan tetapi sangat mempengaruhi kinerja pegawai.

Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain adalah:

a. Faktor ekonomi mikro dan makro. Jika ekonomi makro dan mikro

memburuk dan inflasi meninggi yang berakibat barang dan jasa meningkat

sedangkan upah pegawai tetap, akan mempengaruhi nilai nominal upah

pegawai yang merosot daya belinya. Keadaan inilah yang menyebabkan

terjadinya perselisihan hubungan industrial setiap tahun berupa unjuk rasa

dan pemogokkan kerja.

b. Kehidupan politik. Kehidupan politik yang tidak stabil juga mempengaruhi

kinerja para pekerja. Di negara-negara yang kacau kehidupan politiknya

akan menimbulkan konflik politik yang mengganggu produktivitas tenaga

kerja. Akibatnya inflasi melangit dan produktivitas merosot drastis,

perusahaan bangkrut, dan buruh kehilangan pekerjaannya.

c. Kompetitor. Kompetitor merupakan faktor yang mempengaruhi

produktivitas suatu organisasi bisnis. Kompetitor mendorong perusahaan

untuk memperoduksi barang dan jasa lebih banyak dan lebih baik serta lebih

15

Wirawan, Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2015), hlm. 272.

Page 25: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

12

murah untuk menciptakan keunggulan komperatif, keunggulan diferensial,

dan keunggulan kompetitif.

2. Faktor-faktor internal

a. Budaya organisasi. Tugas dari pada manajer SDM adalah menginternalisasi,

mencuci otak, dan mengajarkan melalui pelatihan isi budaya organisasi

kepada para pegawai sehingga mereka memahami dan menerapkannya,

sebagai panduan dalam memproduksi produk dan melayani para konsumen.

Manajer SDM juga mengawasi dan menegakkan pelaksanaan budaya

organisasi oleh para pegawai.

b. Iklim organisasi. Iklim organisasi merupakan persepsi para anggota

organisasi mengenai apa yang terjadi secara rutin dalam lingkungan internal

organisasi. Iklim organisasi sangat mempengaruhi sikap dan prilaku para

pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya yang kemudian mempengaruhi

kinerja mereka. Oleh karena itu, tugas manajer adalah menciptakan suatu

iklim organisasi yang kondusif yang memungkinkan para pegawai dapat

melaksanakan tugasnya secara maksimal.

3. Faktor-faktor Pegawai

a. Etos Kerja. Etos kerja seorang individu dan suatu bangsa sangat

menentukan keberhasilan individu dan bangsa tersebut dalam mencapai

tujuannya. Para pegawai yang bertalenta yang menentukan keberhasilan

organisasi dalam mencapai tujuannya merupakan pegawai yang beretos

kerja tinggi.

Page 26: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

13

b. Disiplin kerja. Salah satu perilaku pegawai yang mempengaruhi kinerjanya

adalah disiplin kerja. Perilaku disiplin pegawai adalah perilaku pegawai

yang memenuhi standar perilaku, kode etik, peraturan kerja, prosedur

operasi kerja yang ditetapkan oleh organisasi.

c. Kepuasan kerja adalah persepsi perasaan dan sikap orang mengenai

berbagai aspek dari pekerjaannya. Persepsi tersebut dapat positif yang

menimbulkan kepuasan kerja dan negatif yang menimbulkan

ketidakpuasan kerja.

2. Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut, dan terpadu

untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan

observasi dan analisis bencana serta pencegahan, dan rekonstruksi bencana.

Secara umum, manajemen bencana bertujuan untuk mencegah dan membatasi

jumlah korban serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup, menghilangkan

kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban,

mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut.

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang

tepat guna dan berdaya guna. Ada lima komponen kesiagaan penanggulangan

bencana yaitu:

a. Kesiapan manajemen operasi penanggulangan bencana.

b. Kesiapan fasilitas penanggulangan bencana.

c. Kesiapan komunikasi penanggulangan bencana.

Page 27: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

14

d. Kesiapan pertolongan darurat penanggulangan bencana.

e. Dokumentasi.

Suatu Kabupaten/Kota melakukan kesiapsiagaan bencana agar bisa

memastikan kondisi masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang

memiliki kemampuan secara fisik dan psikis dalam menghadapi bencana.

Kesiapsiagaan merupakan bagian tak terpisahkan dari manajemen bencana secara

terpadu.16

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang

meliputi:17

a. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman

bencana.

b. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

dengan segera saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang

ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban ,

harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan

pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

c. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan

publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah

pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya

secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada

wilayah pascabencana.

16

Khambali, Manajemen Penanggulangan Bencana, (Yogyakarta: CV. Andi Offset,

2017), hlm. 50-52. 17

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Page 28: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

15

d. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana,

kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan

maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya

kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan

ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek

kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Strategi pengendalian kebakaran hutan menurut Saharjo merupakan semua

aktivitas untuk melindungi hutan dari kebakaran liar dan penggunaan api untuk

mencapai tujuan yang telah diteteapkan dalam pengelolaanhutan. Pengendalian

kebakaran hutan mencakup tiga komponen kegiatan yaitu:18

a. Pencegahan terjadinya kebakaran hutan

b. Pemadaman kebakaran hutan

c. Tindakan pasca bencana

3. Faktor Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan

Adapun beberapa faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah:19

a. Penggunaan Api Dalam Persiapan Penggunaan Lahan

Masyarakat di sekitar kawasan hutan sering kali menggunakan api untuk

persiapan lahan, baik untuk membuat lahan pertanian maupun perkebunan seperti

sawit, karet, kopi, coklat. Salah satu faktor pendorong penggunaan api dalam

kegiatan pembukaan hutan atau lahan yaitu keterbatasan biaya yang relatif murah

dan dari segi waktu lebih cepat dengan hasil yang lebih memuaskan.

18 Adinugroho, W.C, dkk. Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan, (Bogor: Wetlands

Internasional 2004). 19

Fachmi Rasyid, Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan, Jurnal Lingkar

Widyaiswara, (Edisi 1 No. 4, Oktober-Desember 2014, p. 47-59), hlm. 49-50

Page 29: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

16

b. Adanya Kekecewaan Terhadap Sistem Pengelolaan Hutan

Berbagai konflik sosial sering kali terjadi di tengah-tengah masyarakat di

sekitar kawasan hutan. Konflik yang dialami terutama masalah konflik atas sistem

pengelolahan hutan dan tidak memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat.

Adanya rasa tidak puas masyarakat atas pengelolan hutan bisa memicu tindakan

anarkis tanpa memperhitungkan kaidah konservasi maupun hukum yang ada.

Minimnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat akan fungsi dan manfaat dari

hutan sangan berpengaruh terhadap tindakan mereka dalam mengelola hutan.

c. Pembalakan Liar atau Illegal Logging

Kegiatan pembalakan liar atau illegal logging lebih banyak menghasilkan

lahan-lahan kritis dengan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi. Sering kali,

api yang tidak terkendali secara mudah merambat ke area hutan-hutan tersebut.

Kegiatan pembalakan liar atau illegal logging seringkali meninggalkan daun,

ranting, dan cabang yang semakin lama semakin bertambah dan menumpuk

jumlahnya di kawasan pembalakan hutan. Ketika musim kemarau tiba daun,

ranting, dan cabang tersebut akan mengering dan berpotensi terjadinya kebakaran

hutan.

d. Perambahan Hutan

Semakin banyaknya migrasi penduduk dalam kawasan hutan (perambahan

hutan) akan berdampak terjadinya kebakaran hutan. Semakin lama kebutuhan

hidup masyarakat akan semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah keluarga

dan semakin kompleksnya kebutuhan hidup. Hal tersebut membuat penduduk

Page 30: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

17

untuk menambah luasan lahan garapan mereka agar hasil pertanian mereka dapat

mencukupi kebutuhan hidup.

e. Sebab Lain

Sebab-sebab lain yang bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran adalah

faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya api. Kebiasaan yang

sering dilakukan masyarakat baik disengaja maupun tidak disengaja yaitu

membuang puntung rokok pada hutan dan lahan yang berisi dedaunan kering atau

di tempat yang berpotensi terjadinya kebakaran.

4. Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan

a. Kerugian yang ditimbulkan

Kebakaran hutan akhir-akhir ini menjadi perhatian internasional sebagai

isu lingkungan dan ekonomi khususnya setelah terjadinya kebakaran besar

diberbagai belahan dunia pada tahun 1997/98 yang menghanguskan lahan seluas

25 juta hektar. Kebakaran hutan tahun 1997/98 mengakibatkan degradasi hutan

dan deforestasi menelan biaya ekonomi sekitar US $ 1,6-2,7 milyar dan biaya

akibat pencemaran kabut sekitar US $ 674-799 juta. Kerugian yang diderita akibat

kebakaran hutan tersebut kemungkinan jauh lebih besar lagi Karen perkiraan

dampak ekonomi bagi kegiatan bisnis di Indonesia tidak tersedia. Valuasi biaya

yang terkait dengan emisi korban kemungkinan mencapai US $ 2,8 milyar.

Hasil perhitungan ulang kerugian ekonomi yang dihimpun Tacconi (2003),

menunjukan bahwa kebakaran hutan Indonesia telah menelan kerugian antara US

$ 2,84 milyar sampai US $ 4,86 milyar yang meliputi kerugian yang dinilai

dengan uang dan kerugian yangtidak dinilai dengan uang. Kerugian tersebut

Page 31: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

18

mencakup kerusakan yang terkait dengan kebakaran seperti kayu, kematian

pohon, HTI, kebun, bangunan, biaya pengendalian dan sebagainya serta biaya

yang terkait dengan kabut asap seperti kesehatan, pariwisata, transportasi.

b. Dampak pada keanekaragaman hayati

Kebakaran hutan membawa dampak yang besar pada keanekaragaman

hayati. Hutan yang terbakar berat akan sulit dipulihkan, karena struktur tanahnya

mengalami kerusakan. Hilangnya tumbuh-tumbuhan menyebabkan lahan terbuka

sehingga mudah tererosi, dan tidak tahan lagi menahan banjir. Karena itu setelah

hutan terbakar, sering muncul bencana banjir pada musim hujan di berbagai

daerah yang hutannya terbakar.

Hutan alam mungkin memerlukan ratusan tahun untuk berkembang

menjadi sistem yang rumit yang mengandung banyak sepesies yang saling

tergantung satu sama lain. Pada tegakan pohon-pohon yang ditanam murni,

lapisan permukaan tanah dan tumbuhan bawahnya diupayakan relatif bersih.

Pohon-pohon muda akan mendukung sebagian kecil spesies asli yang telah ada

sebelumnya. Pohon-pohon hutan hujan tropis perlu waktu bertahun-tahun untuk

dapat dipanen dan tidak dapat digantikan dengan cepat, demikian jua

komunitasnya yang kompleks juga tidak mudah digantikan bila rusak.

Luas hutan hujan tropika di dunia hanya meliputi 7% dari luasan

permukaan bumi, tetapi mengandung lebih dari 50% total jenis yang ada di

seluruh dunia. Kenyataan ini menunjukan bahwa hutan hujan tropika merupakan

salah satu pusat keanekaragaman hayati terpenting di dunia. Laju kerusakan hutan

hujan tropika yang relatif cepat telah menyebabkan tipe hutan ini menjadi pusat

Page 32: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

19

perhatian dunia internasional. Meskipun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas

bumi, tetapi memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi meliputi: 10% dari total

jenis tumbuhan berbunga, 12% dari total jenis mamalia, 16% dari total jenis

reptilian, 17% dari total jenis burung, dan 25% dari total jenis ikan di seluruh

dunia. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi pusat perhatian dunia

internasional dalam hal keanekaragaman hayatinya. 20

5. Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Selain melakukan pencegahan, pemerintah juga melakukan

penanggulangan melalui berbagai kegiatan anatara lain memberdayakan posko-

posko kebakaran hutan, serta melakukan pembinaan mengenai hal-hal yang harus

dilakukan selama siaga I dan II. Dengan mobilitas semua sumber daya (manusia,

peralatan, dan dana) disemua tigkatan, baik di jajaran Departemen Kehutanan

maupun instansi lainnya, maupun perusahaan-perusahaan. Meningkatkan

koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah. Meminta bantuan

luar negeri untuk memadamkan kebakaran antara lain: pasukan BOMBA dari

Malaysia untuk kebakaran di Riau, Jambi, Sumsel, dan Kalbar; Bantuan pesawat

AT 130 dari Australia dan pesawar Hercules dari USA untuk kebakaran di

Lampung; Bantuan masker, obat-obatan dan sebagainya. 21

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang

Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. mengacu dari

20 Soemarsono dalam Popi Tuhulele, Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses

Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Perubahan Iklim, Jurnal Supremasi

Hukum, (vol. 3, No. 2, Desember 2014), hlm. 55-56. 21

Soemarsono dalam Popi Tuhulele, Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses

Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Perubahan Iklim, Jurnal Supremasi

Hukum, (vol. 3, No. 2, Desember 2014), hlm. 131.

Page 33: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

20

peraturan diatas maka pemerintah daerah melakukan penanggulangan kebakaran

hutan dan lahan yaitu sebagai berikut: 22

a. Pencegahan

b. Pemadaman

c. Penanganan pasca kebakaran

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut

Saharjo antara lain:

a. Pencegahan terjadinya kebakaran

b. Pemadaman kebakaran hutan

c. Tindakan pasca kebakaran hutan.

G. Definisi Konseptual

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 23

2. Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan

lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang

menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan, dan

kesehatan.

3. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha, tindakan

atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi

kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

22

Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang

Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. 23

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Page 34: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

21

4. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha

pemadaman, penanganan, penyelamatan, perawatan akibat dan dampak

kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan.

H. Tinjauan Pustaka

Di antara langkah penting penelitian dalam memulai aktifitas penelitian

adalah melakukan tinjauan pustaka atau penelusuran penelitian terdahulu yang

memiliki kaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan. Penelitian

terdahulu antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kailani (2016), yang berjudul

“Peranan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pembakaran Lahan Perkebunan”

(Studi Kasus Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo) Metode dalam

penelitian ini yaitu kualitatif dengan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini

yaitu peranan pemerintah kabupaten bungo dalam menangulangi pembakaran

lahan perkebunan. Peran pemerintah dalam menanggulangi kebakaran sudah

berjalan dengan baik dan memuaskan, hanya saja kurangnya personil

penanggulangan kebakaran menyebabkan termakannya waktu lebih lama dalam

menanggulangi kebakaran.24

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Syaifudin Arif (2015), yang

berjudul “Studi Analisis Penanggukangan Kebakaran di RSUD Dr. Ashari

Pemalang”. Metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan bersifat deskriptif.

Hasil dari penelitian ini yaitu: prosedur oprasional penengulangan kebakaran

dengan hasil keadaan cukup baik dikarenakan prosedur yang dimiliki rumah sakit

24

Kailani Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi dengan Judul Peranan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Pembakaran

Lahan Perkebunan

Page 35: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

22

masih kurang tepat dengan peraturan (KEPMEN RI No. 11/KPTS/2000 tentang

manajemen penanggulangan kebakaran bangunan gedung). 25

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Eka Rahma Citra Lestari (2010),

yang berjudul “ Hubungan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau

Terhadap Kualitas Udara dan Risiko Kesehatan Masyarakat” Metode dalam

penelitian ini yaitu kualitatif dengan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini

yaitu: konsentrasi parameter udara di kota Pekanbaru secara umum masih

tergolong baik, penerapan program secara terpadu meningkatkan koordinasi

antara pelaksana dan penanggung jawab serta masyarakat dalam bentuk

pemantauan lapangan sudah terlaksana dengan baik.26

Perbedaan dari beberapa penelitian di atas adalah objek dan tempat yang

diteliti, penelitian yang akan penulis lakukan fokus pada pencegahan dan

pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari.

Dengan demikian, meskipun diatas telah disebutkan adanya penelitian

dengan tema yang serupa dengan penelitian yang penulis lakukan, akan tetapi

mengingat subjek, objek, dan tempat penelitan yang berbeda, maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian tentang Strategi Pemerintah Daerah

Kabupaten Batanghari dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan

Lahan.

25

Syaifudin Arif Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri

Semarang dengan Judul Srudi Analisis Penanggulangan Kebakaran 26

Eka Rahma Citra Lestari Mahasiswa Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Indonesia

dengan Judul Hubungan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Terhadap Kualitas Udara

dan Risiko Kesehatan Masyarakat

Page 36: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

23

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif

adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami maknanya oleh

sejumlah orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses

penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, dengan mengajukan

pertanyaan penting dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari

para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang

khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk

penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang

terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pendekatan penelitian

yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan meneterjemahkan

kompleksitas suatu persoalan.27

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitian lapangan yang

berlokasi di kabupaten Batanghari, kajian terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Pentingnya jenis data karena diperoleh temuan di lapangan mengenai kaitan

masalah yang diangkat dalam judul ini.

27

Jhon W Cresswell, RASEARCH DESIGEN Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif,

dan Campuran Edisi Ke Empat, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2016), hlm. 4-5.

Page 37: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

24

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu penelitian

yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau

sebagaimana adanya. Data yang diperoleh dari sumber-sumber data yang terdiri

dari data primer dan data sekunder serta sumber data.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya tanpa ada

perantara atau data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh yang

melakukan penelitian.28

Data primer yang penelitian maksud adalah informasi-

informasi yang diperoleh secara langsung yang dilakukan dengan wawancara.

Data primer ini juga disebut sumber data yang langsung memberikan data kepada

pengumpul data yang bersangkutan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau

melalui perantara.29

Seperti buku, jurnal, undang-undang dan artikel yang

berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

a. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana

data diperoleh. Sumber data dapat diperoleh dari tindakan, pengamatan, ataupun

data-data yang didapat pada saat penelitian berlangsung. Sumber data dalam

28

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), (Jambi : Syariah Press,2011),

hlm. 178. 29

Ibid, hlm. 34

Page 38: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

25

penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi langsung dan artikel,

buku, dokumen dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan

beberapa metode pengumpulan:

a. Observasi

Observasi adalah rancangan yang sistematis, tentang apa yang diamati,

kapan dan di mana tempatnya. Observasi sebagai teknik pengumpulan data

mempunyai cara yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu

wawancara dan kuesioner. Sutrisno hadi mengemukakan bahwa, observasi

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai

proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses

pengamatan dan ingatan.30

Observasi dalam penelitian ini adalah cara untuk

mendapatkan data utama dari Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari

Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Sesuai dengan

objek penelitian maka, penulis memilih observasi non partisipatif yang mana

peneliti hanya mengamati bagaimana strategi pencegahan dan pengendalian

kebakaran hutan dan lahan.

b. Wawancara

Bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi

berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, serta gerak

dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara

30

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, cet ke-19, (Bandung:

CV. Alfabeta, 2013), hlm. 145.

Page 39: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

26

verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman dan ide, tetapi

juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh

responden yang bersangkutan.31

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini

adalah wawancara terstruktur. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan

dengan teknik purposive sampling dimana pemilihan informan dipilih secara

sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan

tujuan penelitian.32

Tabel 1

Data Informan Penelitian

Jabatan Jumlah

Kepala BPBD Kabupaten Batanghari 1 orang

Sekretaris BPBD Kabupaten Batanghari 1 orang

Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1 orang

Kasi Kedaruratan dan Logistik 1 orang

Petugas Pemadaman 5 orang

Masyarakat 11 orang

c. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada objek

penelitian. Penulis meneliti dokumen yang terdiri dari dokumen primer yaitu

dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami peristiwa. Kemudian

dokumen sekunder yaitu laporan yang dibuat oleh orang lain yang tidak

31

W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), hlm. 119. 32

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, hlm. 45.

Page 40: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

27

mengalami peristiwa dalam bentuk dokumen. Dokumen yang dapat diteliti berupa

buku, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial

dan dokumen lainnya.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah suatu

analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

dan dokumentasi selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Memilih mana

yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Bogdan menyatakan bahwa Analisis data adalah sebuah proses untuk

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 33

Analisis data yang digunakan penulis ada beberapa tahap, yaitu:

a. Deskripsi, penulis akan memberikan gambaran yang berkaitan dengan

bidang yang akan diteliti.

b. Reduksi Data, penulis mempertegas, memperpendek, membuat fokus,

membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan

pengumpulan data yang berkaitan dengan bidang yang diteliti. Proses ini

berlangsung terus-menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

33

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, cet ke- 19, (Bandung:

CV, Alfabeta, 2013), hlm. 244.

Page 41: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

28

c. Penyajian Data, dari data yang dikumpulkan dan direduksi kemudian

disajikan menjadi informasi, selanjutnya penulis menarik kesimpulan yang

meliputi berbagai jenis keterampilan.

d. Penarikan Kesimpulan, pada kesimpulan penulis akan memberikan

gambaran akhir mengenai apa yang diteliti.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab, setiap bab

terdiri dari beberapa sub-sub. Masing-masing bab membahas permasalahan-

permasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan antara sub-bab dengan bab

berikutnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah mengenai asas penelitian

yang merangkumi pembahasan skripsi ini.

BAB I Pendahuluan, terdiri dari sub-sub sebagai berikut: latar belakang

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, dan kerangka teori.

BAB II Metode Penelitian, penulis membahas mengenai metode

penelitian. Bab ini terdiri dari sub-bab sebagai berikut: pendekatan penelitian,

objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis

data, dan sistematika penulisan.

BAB III Gambaran Lokasi Penelitian, penulis membahas mengenai

gambaran umum mengenai lokasi penelitian, bab ini terdiri dari sub=bab sebagai

berikut: letak geografis Kabupaten Batanghari, pemerintahan, penduduk, dan

pendidikan.

Page 42: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

29

BAB IV Pembahasan, bab ini terdiri dari sub-bab sebagai beriku: Strategi

pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran di Kabupaten

Batanghari, dan Kendala pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian

kebakaran di Kabupaten Batanghari.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan, dan saran.

Page 43: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

30

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Kabupaten Batanghari

Kabupaten Batanghari terletak di bagian tengah Provinsi Jambi dengan

luas wilayah 5. 180,35 km2. Kabupaten Batanghari secara geografis terletak pada

posisi 10 15’ sampai dengan 2

02’ LS dan di antara 102

0 30’ sampai dengan 104

0

30’ BT. Wilayah administrasi Kabupaten Batanghari terdiri dari delapan

kecamatan yang meliputi tiga belas kelurahan dan sembilan puluh enam desa

dengan berbagai perbedaan perkembangan, potensi geografis, sumber daya alam,

sumber daya manusia. Dilihat dari aspek geografis, Kabupaten Batanghari

mempunyai letak yang strategis karena merupakan lalu lintas yang

menghubungkan kawasan barat sumatra.

Gambar 1

Peta Wilayah BPBD Kabupaten Batanghari

Page 44: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

31

B. Demografi dan Keadaan Alam Kabupaten Batanghari

Persebaran penduduk di Kabupaten Batanghari relatif merata, secara

absolut jumlah penduduk pada tiap-tiap daerah relatif berimbang, namun karena

luas wilayah masing-masing kecamatan berbeda maka tingkat kepadatan

penduduknya pun terlihat berbeda. Pada tahun 2018, Kecamatan Muara Bulian

memiliki jumlah penduduk 62.434 jiwa, Kecamatan Bajubang memiliki jumlah

penduduk 41.513 jiwa, Kecamatan Maro Sebo Ulu memiliki penduduk 33.835

jiwa, Kecamatan Pemayung memiliki penduduk 31.494 jiwa, Kecamatan Tembesi

memiliki penduduk 31.255 jiwa, Kecamatan Batin XXIV memiliki penduduk

28.159 jiwa, Kecamatan Mersam memiliki penduduk 27.524 jiwa, Kecamatan

Maro Sebo Ilir memiliki penduduk 13.752 jiwa. Penduduk daerah Kabupaten

Batanghari terdiri dari berbagai suku seperti : Melayu, Jawa, Sunda, Batak,

Minang, Cina, dan Suku-suku lain yang jumlahnya relatif kecil.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Batanghari berada pada daerah aliran

sungai (DAS) sungai batanghari dengan rawa-rawa yang sepanjang tahun

tergenang air. Kecamatan yang terletak didaerah hulu sungai Batanghari

cenderung lebih bergelombang dibandingkan daerah hilir nya. Daerah

bergelombang terdapat di Kecamtan Maro Sebo Ulu, Kecamatan Batin XXIV,

Kecamatan Mersam dan Kecamatan Maro Sebo Ilir. Kecamatan Muaro Tembesi,

Kecamatan Muaro Bulian Kecamatan Bajubang dan Kecamatan Pemayung

memiliki topografi yang cenderung lebih datar/landai.

Kabupaten Batanghari beriklim tropis dengan temperatur udara bekisaran

antara 20-30 derajat celcius. Hasil pengamatan dalam lima tahun terakhir

Page 45: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

32

menunjukan bahwa jumlah curah hujan rata-rata pertahun berkisaran antara

2.264,6 – 2.976,4 MM dengan kelembaban antara 62,66 – 84,55 persen serta

penyiraman berkisar antara 89,3 – 133,9 persen.

C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batanghari

1. Sejarah Singkat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga

pemerintahan non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana

di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota dengan berpedoman kepada

kebijakan yang di tetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPB). Sedangkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kabupaten Batanghari tidak terlepas dari banyak nya bencana yang

terjadi di Kabupaten Batanghari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Batanghari Nomor 13 Tahun 2011 tentang susunan organisasi dan tata kerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari yang disahkan

pada tanggal 25 Agustus 2011 dan Peraturan Bupati Batanghari Nomor 74 Tahun

2011 tentang uraian tugas dan fungsi kepala pelaksana, sekretaris, kepala seksi,

dan kelompok jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di

Kabupaten Batanghari.34

34

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Batanghari

Page 46: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

33

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Batanghari di dukung oleh struktur organisasi sebagai

berikut: 35

a) Kepala Pelaksana.

b) Unsur Pengarah.

c) Sekretaris.

d) Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

e) Kasi Kedaruratan dan Logistik.

f) Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

g) Kelompok jabatan fungsional.

Gambar 2

Struktur organisasi BPBD Kabupaten Batanghari

35

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari

Page 47: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

34

3. Visi-misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan

cita dan citra yang ingin diwujudkan.Visi berkaitan dengan pandangan kedepan

menyangkut kemana Instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat

berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Adapun

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari adalah

“Waspada dari Tanggap Teradap Bencana”

Misi (Mission) adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan

pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak Stakeholders

dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran Instansi pemerintah

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Batanghari adalah : 36

a. Meningkatkan pemahaman dan perlindungan masyarakat dari ancaman

bencana.

b. Membangun sistim penanggulangan bencana.

c. Peningkatan informasi dan komunikasi yang akurat sesuai dengan kondisi

lapangan.

d. Peningkatan pemantauan pengendalian dan pengorganisasian terhadap

bencana.

36

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari

Page 48: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

35

e. Terintegrasinya reabilitasi dan rekontruksi kawasan bencana secara

menyeluruh.

4. Sarana dan Pra sarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsi nya Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kabupaten Batanghari memberikan pelayanan semaksimal

mungkin yang didukung oleh sarana dan prasarana atau asset yang baik, asset atau

sarana prasarana digunakan untuk mendukung kegiatan oprasional pelaksanaan

tugas-tugas Badan penanggulangan Bencana Daerah. Adapun sarana dan

prasarana terdiri dari :37

Tabel 2

Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana

NO NAMA BARANG JUMLAH KEADAAN BARANG

1. Kendaraan Mobil 5 Bagus

2. Kendaraan Motor Trail 7 Bagus

3. Kantong Mayat 13 Bagus

4. Senter 10 Bagus

5. Velbet 9 Bagus

6. Solar Handic Lampu 15 Bagus

7. Tenda Kerucut 16 Bagus

8. Antena Moniting Kit 5 Bagus

9. Perahu Karet 4 Bagus

37

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari

Page 49: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

36

10. Mesin Speed Boat 4 Bagus

11. Ht-Icom 7 Bagus

12. Tenda Regu 15 Bagus

13. Tenda Pleton 20 Bagus

14. Tenda Keluarga 16 Bagus

15. Mesin Genset 6 Bagus

16. Computer 6 Bagus

17. Camera 5 Bagus

18. Leptop dan Printer 10 Bagus

19. Meja Biro 17 Bagus

20. Sofa Kursi Tamu 4 Bagus

21. Lemari Arsif 6 Bagus

22. Kipas Angin 4 Bagus

23. Infokus 5 Bagus

24. Kursi Kerja Putar 15 Bagus

Page 50: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

37

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIA

A. Strategi Pemerintah Kabupaten Batanghari Dalam Pencegahan dan

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan ketentuan, setiap Provinsi wajib membentuk BPBD Provinsi.

Adapun Kabupaten/kota dapat membentuk BPBD berdasar kriteria beban kerja,

kemampuan keuangan, serta kebutuhan. Apabila pemerintah daerah

Kabupaten/Kota tidak membentuk BPBD, maka penanganan penanggulangan

bencana diwadahi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sesuai.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BPBD merupakan lembaga pemerintah

non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah

baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah memiliki kewenanganan dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana yang ditetapkan sebagai berikut:38

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai

dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayahnya.

2. Menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

3. Mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada di wilayahnya untuk

mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4. Menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung

penyelenggaraan penanggulangan bencana.

38

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008

Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Page 51: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

38

5. Mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai

sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana.

6. Mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam

yang melebihi kemampuan alam pada wilayah kewenangannya.

7. Mengangkat seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala

BPBD.

8. Melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa

uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukkan

untuk penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian ijin

pengumpulan sumbangan di wilayahnya.

9. Menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan

penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.

10. Gubernur/Bupati/Walikota bersama DPRD menyusun dan menetapkan

peraturan daerah dalam penanggulangan bencana.

Dalam pembentukannya BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota

memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:39

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi,

serta rekontruksi secara adil dan setara.

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan

bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.

39

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi

dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Page 52: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

39

4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.

5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah

setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat

bencana.

6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD,

dan

7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsinya yaitu sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan

pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efesien.

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara

terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD mempunyai

fungsi koordinasi, komando dan pelaksana, oleh karenanya hubungan kerja antara

BPBD dengan instansi atau lembaga terkait dapat dilakukan secara koordinasi,

komando dan pengendalian. BPBD memiliki koordinasi antara lain:40

1. Koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horisontal

pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana, dilakukan

dalam bentuk:

a. Penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana.

b. Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana.

c. Penentuan standar kebutuhan minimum.

40

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008

Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Page 53: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

40

d. Pembuatan prosedur tanggap darurat bencana.

e. Pengurangan resiko bencana.

f. Pembuatan peta rawan bencana.

g. Penyusunan anggaran penanggulangan bencana.

h. Penyediaan sumberdaya/logistik penanggulangan bencana.

i. Pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan

bencana.

2. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui

kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

3. Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan

lembaga asing nonpemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

4. Rapat koordinasi penanggulangan bencana dilakukan minimal 1 (satu) kali

dalam satu tahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan:

a. Antara BPBD Kabupaten/Kota dan instansi terkait/organisasi/lembaga terkait

di tingkat Kabupaten/Kota.

b. Antara BPBD Provinsi dengan instansi/organisasi/lembaga terkait di tingkat

provinsi.

c. Antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota.

BPBD memiliki fungsi komando antara lain:

Page 54: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

41

1. Dalam hal status keadaan darurat bencana, Gubernur/Bupati/Walikota

menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usulan Kepala

BPBD.

2. Komandan penanganan darurat bencana sebagaimana butir 1 mengendalikan

kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung-jawab kepada

Kepala Daerah.

3. Komandan penanganan darurat bencana memiliki kewenangan komando

memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi:

a. Pengerahan sumber daya manusia.

b. Pengerahan peralatan.

c. Pengerahan logistik.

d. Penyelamatan.

4. Komandan penanganan darurat bencana berwenang mengaktifkan dan

meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi Pos Komando.

BPBD memiliki fungsi pengendalian antara lain:

1. Penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber

ancaman bahaya bencana.

2. Penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berpotensi yang secara

tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.

3. Pengurasan sumberdaya alam yang melebihi daya dukungnya yang

menyebabkan ancaman timbulnya bencana.

4. Perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan

penanggulangan bencana.

Page 55: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

42

5. Kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi

pemerintah dan non-pemerintah.

6. Penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana.

7. Pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa

lainnya.

Berikut ini sebaran titik kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten

Batanghari terhitung dari tahun 2015-2019 adalah:41

Tabel 3

Titik Karhutla di Kabupaten Batanghari Tahun 2015-2019

No Tahun Jumlah Titik

Karhutla

Jumlah Luas

(HA)

1 2015 131 3.315

2 2016 9 15,3

3 2017 17 122,5

4 2018 45 477,97

5 2019 144 347,2

Dari tabel di atas bahwa kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten

Batanghari pada tahun 2015 mengalami kebakaran yang sangat parah yaitu

dengan jumlah mencapai 131 titik Karhutla dengan luas terbakar mencapai 3.315

Ha, pada tahun 2016 Karhutla di Kabupaten Batanghari mengalami penurunan

yaitu 9 titik Karhutla dengan luasan terbakar mencapai 15,3 Ha, pada tahun 2017

kebakaran hutan dan lahan mengalami kenaikan terdapat 17 titik Karhutla dengan

41

Dokumentasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari

Page 56: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

43

luasan terbakar mencapai 122,5 Ha, pada tahun 2018 kembali mengalami

kenaikan terdapat 45 titik Karhutla dengan luasan terbakar 477,97, dan pada tahun

2019 mengalami kenaikan pada jumlah titik Karhutla mencapai 144 titik, dan

mengalami penurunan pada jumlah luasan terbakar yaitu 347,2. Terhitung dari

tahun 2016-2019 kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari mengalami

kenaikan dan penurunan akan tetapi tidak separah pada tahun 2015. Semua itu

tidak terlepas dari peranan dan strategi BPBD Kabupaten Batanghari dalam

Analisis pengendalian kebakaran hutan dapat ditinjau melalui tiga

komponen kegiatan yaitu:42

1. Pencegahan

Pencegahan kebakaran hutan merupakan kegiatan awal yang sangat

penting dalam pengendalian kebakaran dan merupakan pekerjaan yang harus

dilakukan secara terus-menerus. Pencegahan dan pengendalian bencana kebakaran

hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari merupakan tanggungjawab semua

pihak, yaitu pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Keberhasilan pengendalian

kebakaran hutan dan lahan sangat tergantung dari peran serta para pihak terkait.

Dengan adanya pencegahan dan pengendalian diharapkan permasalahan yang di

akibatkan dapat teratasi.

Wawancara dengan Bapak Yahya Mulya, S. sos selaku Kasi Pencegahan

dan Kesiapsiagaan beliau mengatakan:

“Pencegahan merupakan langkah awal bagi BPBD Kabupaten Batanghari

untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran

hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari menimbulkan dampak yang

42

Adinugroho, W.C, dkk. Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan, (Bogor: Wetlands

Internasional 2004).

Page 57: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

44

sangat besar dari segi lingkungan, ekonomi, pendidikan, politik, dan

kesehatan semua itu adalah ulah manusia itu sendiri. Kami mengajak

masyarakat agar tidak membuka lahan atau bertani dengan cara dibakar

melalui penyebaran sejumlah brosur-brosur, sosialisasi, spanduk, atau

baliho.”43

Wawancara dengan Bapak Nazhar, S. Pd selaku Kepala BPBD Kabupaten

Batanghari menambahkan bahwa:

“Selain melakukan pencegahan dalam bentuk sosialisasi secara langsung

maupun dengan melakukan penyebaran brosur-brosur, spanduk, dan

baliho. BPBD juga melibatkan masyarakat seperti pembentukan

masyarakta peduli api dan penegakkan hukum secara tegas terhadap

pelanggar pembakaran hutan dan lahan.”44

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pencegahan

kebakaran hutan dan lahan merupakan langkah awal yang sangat penting.

Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian yang sangat besar baik dari

segi lingkungan, ekonomi, pendidikan, politik, dan kesehatan. Kebakaran yang

terjadi di Kabupaten Batanghari adalah perbuatan manusia itu sendiri. Untuk

meminimalisir terjadinya bencana BPBD Kabupaten Batanghari melakukan

pencegahan berupa sosialisasi langsung maupun dengan cara menyebarkan

brosur-brosur, spanduk, baliho, membentuk masyarakat peduli api, dan

menegakkan hukum secara tegas bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Adapun pencegahan yang sudah dilakukan oleh Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Batanghari adalah:

43

Wawancara bersama bapak Yahya Mulya selaku Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan. 44

Wawancara bersama bapak Nazhar selaku Kepala BPBD Kabupaten Batanghari.

Page 58: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

45

a. Memonitoring Daerah Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Dalam menghadapi kemarau panjang dan potensi-potensi terjadinya

kebakaran hutan dan lahan satuan tugas (satgas) Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kabupaten Batanghari melakukan monitoring daerah rawan

bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Batanghari yaitu di

kecamatan Bajubang, Batin XXIV, Pemayung, Maro Sebo Ulu. Dalam

menghadapi kemarau panjang dan kebakaran hutan dan lahan dengan tujuan untuk

mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, koordinasi, dan himbauan kepada

warga sekitar daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan.

Wawancara dengan Bapak Syamral SE selaku Sekretaris Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batanghari beliau

mengatakan:

“Ingat bahwa Kabupaten Batanghari tutupan hutan nya masih 90 persen

oleh karena itu potensi kebakaran hutan dan lahan sangat besar maka

sangat diperlukannya monitoring daerah-daerah rawan kebakaran hutan

dan lahan dengan tujuan mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan

lahan, dan memberikan himbauan kepada warga setempat yang daerah nya

rawan kebakaran hutan dan lahan.” 45

Berdasarkan wawancara Bapak Makmum, S.Pd.i beliau menambahkan:

“Kami selaku penanggungjawab penanggulangan kebakaran di Kabupaten

Batanghari melakukan pemantaun atau monitoring daerah rawan bencana

kebakaran dengan cara memberikan himbauan kepada warga setempat

agar tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan. dengan adanya

himbauan tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi-potensi terjadinya

Karhutla dan ini terbukti dimana setiap tahunnya kebakaran hutan dan

lahan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.” 46

45

Wawancara bersama bapak Syamral selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Batanghari. 46

Wawancara bersama bapak Makmum selaku Kasi Kedaruratan dan Logistik.

Page 59: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

46

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa BPBD

Kabupaten Batanghari telah melakukan tugas nya dengan baik yaitu dengan

melakukan monitoring daerah rawan kebakaran hutan dan lahan dengan cara

memberikan himbauan kepada warga setempat agar tidak membuka lahan dengan

cara bakar. Dengan adanya himbauan tersebut diharapkan dapat mengurangi

potensi terjadinya Karhutla dan terbukti pada setiap tahunnya kebakaran yang

terjadi di Kabupaten Batanghari mengalami penurunan.

b. Melakukan Patroli Rutin

Patroli hutan sangat penting untuk menjaga keamanan hutan, terutama dari

kemungkinan kebakaran hutan dan penebangan liar. Kebakaran hutan yang marak

terjadi menuntut patroli dan pengawasan hutan harus dilakukan lebih rutin dan

lebih ketat lagi. Terutama jika musim kemarau panjang tiba, patroli hutan harus

lebih sering dilakukan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yahya Mulya selaku Kasi

Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Kabupaten Batanghari

mengatakan:

“Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari

melakukan deteksi dini Karhutla di daerah-daerah rawan Karhutla melalui

patroli di lapangan. Ada empat Kecamatan yang rawan Karhutla yaitu

Kecamatan Bajubang, Kecamatan Batin XXIV, Kecamatan Pemayung,

Kecamatan Maro Sebo Ulu. Untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan

dan lahan di keempat kecamatan tersebut para petugas patroli melakukan

sosialisasi ke desa-desa dan perusahaan kebun kelapa sawit agar tidak

melakukan pembakaran dalam pembersihan maupun pembukaan lahan.”47

47

Wawancara bersama bapak Yahya Mulia selaku Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Page 60: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

47

Bapak Syamral selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Batanghari menambahkan bahwa:

“Untuk kegiatan patroli terpadu BPBD Kabupaten Batanghari bekerja

sama dengan tim terpadu Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api.

Dalam kegiatan patroli tersebut selain melakukan pemantauan titik api dan

sosialisasi dilakukan juga sebaran maklumat tentang larangan Karhutla,

melakukan himbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan

dengan cara membakar, dan melakukan pemasangan spanduk larangan

membakar hutan dan lahan. dengan dilakukannya patroli terpadu ini

diharapkan dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan khusus

nya di wilayah Kabupaten Batanghari, dan diharapkan masyarakat juga

berperan serta dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan Lahan.” 48

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa BPBD Kabupaten

Batanghari telah melakukan patroli dengan bekerjasama dengan tim terpadu

Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api untuk melakukan pantauan titik api

dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Patroli dilakukan untuk mencegah

terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta menimbulkan peran serta masyarakat

dalam pencegahaan kebakaran hutan dan lahan.

Wawancara dengan Bapak Nazhar S. Pd selaku Kepala BPBD Kabupaten

Batanghari mengatakan:

“Tim patroli terpadu BPBD bekerjasama dengan Manggala Agni Muara

Bulian yang berjumlah tiga orang melakukan kegiatan patroli di Kelurahan

Bajubang Kecamatan Bajubang. Adapun kegiatan patroli tersebut yaitu

sosialisasi dan pendekatan dengan masyarakat, monitoring areal bekas

terbakar dan pengecekan sumber air.”

Wawancara dengan masyarakat yang bernama Bapak Junaidi:

“Untuk kegiatan patroli yang dilakukan oleh BPBD yang bekerja sama

dengan pihak terkait dalam penanggulangan bencana kebakaran mendapat

48

Wawancara bersama bapak Syamral selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Batanghari.

Page 61: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

48

respon positif dari masyarakat setempat, kegiatan patroli yang dilakukan

yaitu seperti sosialisasi, pengecekan sumber air, dan monitoring bekas

kebakaran. Selain itu patroli yang dilakukan juga bisa menambah wawasan

bagi masyarakat akan efek negetif dari Karhutla dan kegiatan patroli ini

juga diharapkan dapat menjalin kerjasama antara pemerintah dan

masyarakat agar tidak adanya pembakaran dalam pembukaan lahan.”49

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa BPBD Kabupaten

Batanghari bekerjasama dengan Manggala Agni Muara Bulian yang berjumlah

tiga orang untuk melakukan kegiatan patroli di Kelurahan Bajubang yaitu berupa

sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat, monitoring areal bekas terbakar,

dan pengecekan sumber air. Patroli yang dilakukan pun mendapat respon positif

dari masyarakat. Kegiatan patroli sangat menambah wawasan kepada masyarakat

dan juga dapat menjalin kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam

meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Gambar 3

Kegiatan Patroli

49 Wawancara bersama masyarakat bapak Junaidi.

Page 62: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

49

c. Mendeteksi Kebakaran Hutan dan Lahan Sedini Mungkin

Meski sudah dilakukan tindakan pencegahan melalui monitoring daerah

rawan kebakaran dan patroli, hutan masih berpeluang untuk terbakar. Oleh karena

itu tim penjaga hutan, masyarakat, dan perusahaan harus selalu berkordinasi untuk

memaksimalkan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta harus

cermat dan cepat tanggap dalam mendeteksi munculnya titik api.

Adapun langkah-langkah yang di lakukan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Batanghari untuk mendeteksi kebakaran hutan dan lahan,

anatara lain:50

1. Mendirikan menara pengawasan yang memiliki jarak pandang jauh,

teropong, alat deteksi, dan alat komunikasi.

2. Membangun pos jaga di kawasan hutan dan kawasan perbatasan dengan

penduduk atau lahan usaha.

3. Melakukan analisis data dari penerbangan, satelit, dan data cuaca pada

area kawasan hutan.

Wawancara dengan Bapak Hendri selaku Petugas Pemadaman Kebakaran

mengatakan:

50

Dokumentasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari.

Page 63: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

50

“Kami selaku petugas pemadaman menghimbau bahwa perusahaan harus

melengkapi sarana pemadaman salah satunya dengan menyediakan alat

pemadam api ringan (Apar) untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran

dini. Sehingga saat terjadi kebakaran pihak perusahaan bisa melakukan

pemadaman sedini mungkin sehingga kobaran api tidak membesar sambil

menunggu kedatangan petugas pemadaman.”51

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa petugas pemadaman

menghimbau prusahaan agar melengkapi peralatan pemadam api ringan (Apar)

agar dapat melakukan pemadaman sedini mungkin dan mengantisipasi agar

kobaran api tidak membesar saat terjadinya kebakaran.

d. Pendekatan Kepada Masyarakat (sosialisasi)

Masyarakat merupakan komponen penting dalam permasalahan

pembukaan hutan dan lahan dengan cara membakar. Untuk mencegah kebakaran

hutan dan lahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari

melakukan pendekatan melalui komunikasi kepada masyarakat jauh lebih efektif

dibandingkan dengan menggunakan senjata. Untuk itu semua petugas yang

diterjunkan ke lapangan sebaiknya dibekali dengan kemampuan ilmu komunikasi

yang komprehensif.

Wawancaran dengan Bapak Syamral SE selaku Sekretaris Badan

Penanggulangan Bencana Daerah mengatakan:

“Selama ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Batanghari selalu gencar melakukan sosialisasi Undang-undang yang

berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat serta

memberikan pelatihan penanggulangan kebakaran di Desa atau

Kecamatan.” 52

51

Wawancara dengan bapak Hendri selaku Petugas Pemadam Kebakaran. 52

Wawancara bersama bapak Syamral selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Batanghari.

Page 64: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

51

Wawancara dengan Bapak Yahya mulia S.sos beliau menambahkan:

“kita memang selalu melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun

dengan cara menyebar browsure, spanduk, baleho. Kita juga melakukan

pelatihan penanggulangan bencana, membuat titik-titik penampungan air,

dan membentuk masyarakat peduli api. Dengan adanya pelatihan dan

pembentukan masyarakat peduli api kebakaran hutan dapat dicegah sedini

mungkin.” 53

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa BPBD telah

mensosialisasikan undang-undang yang berkaitan dengan bahaya kebakaran hutan

dan lahan. Adapun kegiatan sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan cara terjun

langsung ke masyarakat seperti melakukan pelatihan penanggulangan bencana,

pembuatan titik-titik penampungan air, menyebarkan brosur, spanduk, dan baleho.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan BPBD di Kecamatan Bajubang Desa

Bungku. Sosialisasi yang dilakukan pun mendapat respon yang positif dan

antusias dari masyarakat setempat.

Wawancara dengan Bapak Nazhar selaku Kepala BPBD Kabupaten

Batanghari:

”Meskipun kegiatan sosialisasi sempat tertunda beberapa jam namun

masyarakat sangat antusias menunggu kegiatan ini. Sosialisasi ini

bertujuan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kelestarian hutan

dan memberikan pengetahuan kepada warga tentang dampak buruk

kebakaran hutan dan lahan serta menjalin kerjasama dengan masyarakat

agar tidak melakukan pembakaran dalam pembukaan lahan. Selain itu

kami juga memberikan teknik-teknik mencegah dan memadamkan

kebakaran hutan, membuat titik-titik penampungan air, dan membentuk

masyarakat peduli api (MPA). ”54

53

Wawancara bersama bapak Yahya Mulia selaku Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan. 54

Wawancara dengan Bapak Nazhar selaku Kepala BPBD Kabupaten Batanghari.

Page 65: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

52

Wawancara dengan masyarakat yang bernama Bapak Sutono:

”Sebagai masyarakat kami sangat berterimakasih kepada pemerintah

karena dengan adanya acara ini kami bisa mengetahui dampak buruk dari

pembakaran hutan dan lahan.”55

Wawancara dengan masyarakat yang bernama Bapak Suwito:

“Kegiatan sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi membuka lahan

dengan cara membakar.” 56

Hal yang sama juga disampaikan oleh masyarakat yang bernama Bapak

Sumar

“Sosialisasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

sangat bermanfaat agar masyarakat memiliki kesadaran akan bahayanya

kebakaran hutan dan lahan yang sebagian besar disebabkan oleh perbuatan

manusia yang membuka lahan dengan cara dibakar. Dengan adanya

pembentukan masyarakat peduli api, pembuatan titik-titik penampungan

air, dan meberikan pelatihan teknik mencegah dan memadamkan

kebakaran hutan dan lahan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat

terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang biasanya terjadi

saat musim kemarau.” 57

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi yang

BPBD Kabupaten Batanghari sangat bermanfaat dan mendapat respon positif dan

antusias dari masyarakat setempat. Dengan adanya pembentukan masyarakat

peduli api, pembuatan titik-titik penampungan air, dan memberikan pelatihan

dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap pengendalian kebakaran

hutan dan lahan.

55

Wawancara dengan masyarakat bapak Sutono. 56

Wawancara bersama warga setempat bapak Suwito. 57

Wawancara bersama warga setempat bapak Sumar.

Page 66: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

53

Sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas BPBD Kabupaten Batanghari di

Kecamatan Pemayung Desa Kubu Kandang pada hari Selasa 03 September 2019

yang dihadiri oleh dua personil TRC BPBD, tiga TNI, dan satu masyarakat peduli

api. Adapun hasil yang dicapai dari sosialisasi yaitu:

1. TNI, BPBD, dan MPA menghimbau kepada warga masyarakat untuk tidak

membuka hutan dan lahan dengan cara membakar.

2. Menyampaikan sanksi pidana terhadap pelaku perorangan maupun kelompok

yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.

3. Mengecek daerah-daerah yang berkemungkinan rawan Karhutla dengan

menggunakan dua unit sepeda motor.58

Berdasarkan kegiatan sosialisasi di atas penulis menyimpulkan bahwa

Satgas BPBD yang dihadiri oleh dua personil TRC BPBD, tiga TNI, satu MPA

menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar,

menyampaikan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, dan

mengecek daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.

Selain melakukan sosialisasi pemerintah juga memberikan solusi yaitu

dengan cara melakukan pelatihan kepada masyarakat untuk membuka lahan

dengan cara tidak dibakar. Pelatihan dilakukan di Desa Terentang Baru

Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari.

Wawancara dengan Bapak Syamral selaku Sekretaris BPBD Kabupaten

Batanghari:

”Beberapa materi diberikan kepada warga mencakup dampak, bahaya, dan

kerugian dari pembakaran hutan dan lahan serta solusi agar tidak

58

Laporan Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari.

Page 67: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

54

membuka lahan dengan cara membakar. Pelatihan pembukaan lahan tanpa

bakar diberikan dengan cara mempraktekkan pembuatan cuka kayu.

Metode pembukaan lahan tanpa bakar untuk di awal memang susah dan

lebih mahal dibandingkan dengan cara dibakar namun dalam jangka

panjang sangat bermanfaat dan menguntungkan. Cuka kayu sendiri

memiliki manfaat untuk pengentalan getah karet, campuran bahan

pembersih kandang, membersihkan bau limbah dll. Kegiatan ini

diharapkan memberikan alternatif solusi bagi masyarakat untuk mengolah

biomassa yang ada di lahan.59

Wawancara dengan masyarakat yang bernama Bapak Kusno:

“Masyarakat sangat terbantu dengan adanya pelatihan dari pemerintah,

kita jadi mengetahui bahwa ada cara baru untuk pembukaan lahan selain

dengan cara dibakar walaupun untuk pembiayaan lebih mahal namun

untuk jangka panjang akan sangat bermanfaat dan menguntungkan.”60

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan selain melakukan

sosialisasi pemerintah juga memberikan solusi berupa pelatihan pembukaan lahan

tanpa bakar dengan memberikan praktek-praktek pembuatan cuka kayu. Cuka

kayu memiliki manfaat sebagai pengentalan getah karet, campuran bahan

pembersih kandang, membersihkan bau limbah. Dengan adanya pelatihan ini

masyarakat sangat terbantu dan bisa mengetahui bahwa ada cara yang lebih efektif

dari pada pembukaan lahan dengan cara dibakar. Untuk pembiayaan memang

lebih mahal namun untuk jangka panjang akan sangat bermanfaat dan

menguntungkan.

59

Wawancara dengan Bapak Syamral selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Batanghari. 60

Wawancara bersama masyarakat bapak Kusno.

Page 68: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

55

Gambar 4

Kegiatan Sosialisasi

2. Melakukan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan

Tindakan pemadaman harus secepat mungkin harus dilakukan jika terjadi

kebakaran hutan dan lahan. Keterlibatan masyarakat, instansi, dinas terkiat dalam

tindakan pemadaman sangat diperlukan mengingat dalam menjalankan

pemadaman dibutuhkan SDM yang cukup banyak. Keberadaan Tim Pemadam

Kebakaran (Fire Brigade) sangat membantu dalam tindakan pemadaman dan

pagar betis pertama dalam penindakan pengendalian kebakaran, yang selanjutnya

Page 69: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

56

melakukan koordinasi dengan Satuan Pelaksana Pengendali Kebakaran Hutan dan

Lahan (Satlakdalkarhutla) dan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan

Pengungsi (Satgas PBP).

Wawancara dengan Bapak Syamral SE selaku Sekretaris Badan

Penanggulangan Bencana Daerah beliau mengatakan:

“untuk pemadaman sendiri kita masih secara manual, biasanya para

relawan dan satuan gabungan dikerahkan untuk memadamkan dengan cara

menyiram titik api dengan air yang disambungkan dengan selang panjang.

Upaya pemadaman dilaksanakan secara terus-menerus sampai dapat

dikuasai dan dipadamkan dengan tuntas. Setiap perkembangan yang terjadi

selama pemadaman harus dilaporkan ke posko pengendalian kebakaran

hutan dan lahan, setelah api padam tetap dilakukan pengawasan untuk

mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran kembali.” 61

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pemadaman yang

dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana menggunakan cara manual

dengan cara terjun ke lokasi kebakaran dan melakukan penyiraman titik api

menggunakan air yang disambungkan menggunakan selang panjang.

Wawancara dengan Bapak Nazhar S. Pd selaku Kepala BPBD Kabupaten

Batanghari mengatakan:

“BPBD Kabupaten Batanghari menemukan tiga titik Karhutla di

Kecamatan Mersam yaitu di Desa Sengkati Mudo, Dusun Pucat Kaki, dan

Desa Benteng Rendah. Proses pemadaman ketiga titik tersebut

berlangsung sejak 17 Oktober 2019 sampai dengan 21 Oktober 2019 api

baru bisa dikendalikan.”62

Bapak Yahya Mulia selaku Kasi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPBD

Kabupaten Batanghari menambahkan:

61 Wawancara bersama bapak Syamral selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana

Daerah. 62

Wawancara bersama Bapak Nazhar selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana

Daerah.

Page 70: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

57

“Petugas mengalami kesulitan melakukan pemadaman melalui jalur darat.

Sehingga kita meminta bantuan kepada Tim BPBD Provinsi Jambi yaitu

dua helikopter water bombing untuk melakukan pemadaman melalui jalur

udara. Proses penyiraman lokasi kebakaran melalui jalur darat maupun

udara berlangsung sebanyak 30 kali dengan perkiraan menghabiskan

sekitar 110 ribu liter air.”63

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa ada tiga titik

Karhutla di Kecamatan Mersam yaitu di Desa Sengkati Mudo, Dusun Pucat Kaki,

dan Desa Benteng Rendah. Proses pemadaman dilakukan sejak tanggal 17

Oktober sampai 21 Oktober api baru bisa dikendalikan. Proses pemadaman

dilakukan melalui jalur darat dan jalur udara dengan meminta bantuan kepada Tim

BPBD Provinsi Jambi yaitu berupa dua unit helikopter water bombing dan

penyiraman lokasi kebakaran berlangsung sebanyak 30 kali dengan perkiraan

menghabiskan 110 ribu liter air.

Wawancara dengan masyarakat bernama Bapak Bambang:

“Ketika terjadi kebakaran hutan disekitaran perkampungan kami melapor

kepada satuan tugas bahwa telah terjadi kebakaran hutan. Sambil

menunggu kedatangan petugas pemadaman kami sebisa mungkin untuk

memadamkan api menggunakan alat seadanya agar api tidak semakin

membesar. Setelah petugas pemadaman sampai ke lokasi kita saling

bekerjasama untuk melakukan pemadaman dengan cara menyiram titik api

dengan air yang disambungkan dengan selang panjang pada mobil tangki

air.”64

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa kerjasama antara

warga dan petugas pemadaman telah terjalin dengan baik hal ini terbukti ketika

terjadi kebakaran warga segera melaporkan kejadian kepada para petugas

63

Wawancara bersama bapak Yahya Mulia selaku Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan. 64

Wawancara bersama masyarakat bapak Bambang.

Page 71: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

58

pemadaman dan melakukan pemadaman-pemadaman kecil menggunakan alat

seadanya sambil menunggu kedatangan para petugas pemadaman. Ketika petugas

sampai di lokasi warga pun ikut membantu pemadaman dengan cara menyiram

titik kebakaran dengan air yang disambungkan menggunakan selang panjang pada

mobil tangki air.

Setelah pelaksanaan pemadaman selesai langkah selanjutnya adalah

melakukan mopping up (pendinginan). kegiatan mopping up merupakan kegiatan

akhir dalam proses pelaksanaan pemadaman untuk memastikan bahwa bara api

benar-benar padam.

Gambar 5

Pemadaman Kebakaran

3. Pasca Kebakaran

Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha,

tindakan, atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi, serta

koordinasi dalam rangka menangani lokasi setelah terjadi kebakaran hutan dan

Page 72: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

59

lahan. Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui kegiatan

yaitu: 65

a. Pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket)

Pengumpulan bahan keterangan (pulbuket) dilakukan melalui pengecekan

lapangan pada areal yang terbakar dengan menggunakan data titik panas yang

terpantau, pengumpulan contoh tanah, tumbuhan, dan bukit-bukit di areal

kebakaran.

b. Identifikasi

Identifikasi dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran, luas

kebakaran, tipe vegetasi yang terbakar, pengaruh terhadap lingkungan dan

ekosistem.

c. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau kegiatan

pengendalian kebakaran yang telah dilakukan dan perkembangan areal bekas

kebakaran.

d. Rehabilitasi

Rehabilitasi dilakukan dalam ranka merehabilitasi kawasan bekas

kebakaran dengan mempertimbangkan rekomendasi dan atau masukan

bedasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil identifikasi.

e. Penegakan hukum

Penegakan hukum dilakukan dalam rangka upaya proses penindakan

hukum dibidang kebakaran hutan dengan diawali kegiatan pengumpulan

65

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 12/Menhut-11/2009

Page 73: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

60

bahan dan keterangan yang berkitan dengan terjadinya pelanggaran sebagai

bahan penyidikan.

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten

Batanghari sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menanggulangi bencana dan

sesudah bencana. Sehingga dibutuhkannya rehabilitasi dan rekontruksi pasca

sesudah terjadi kebakaran huran dan lahan, karena dampak kebakaran dapat

merusak ekosistem, musnanya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup dihutan,

muncul nya kabut asap yang menyebabkan penyakit saluran pernafasan, dan

pisiologis masyarakat yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan.

Wawancara dengan Bapak Syamral SE selaku Sekretaris Badan

Penanggulangan Bencana Daerah beliau mengatakan:

“Setelah terjadinya kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) melakukan rehabilitasi dan pendataan kerusakan, kerugian yang

ditimbulkan akibat kebakaran dan membuat laporan kepada Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai dengan kenyataan yang

terjadi.” 66

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pemerintah yang

bertanggungjawab yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam

pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melakukan tugas dan

fungsinya dengan baik dan semaksimal mungkin adapun yang dilakukan oleh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu melakukan rehabilitasi,

pendataan kerusakan yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan serta

memulihkan seluruh aspek layanan yang tidak berjalan yang diakibatkan oleh

66

Wawancara bersama bapak Syamral selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana

Daerah.

Page 74: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

61

kebakaran dapat berjalan kembali, dan membuat laporan kepada Badan Nasional

Penanggulangan Bencana sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Kegiatan pemulihan atau penghijauan hutan dilakukan di Desa Pompa Air

Kecamatan Bajubang dan di Hutan Harapan. Program penghijauan yang

dilakukan juga sebagai langkah untuk memelihara kelestarian lingkungan karena

pohon memiliki manfaat yang besar bagi lingkungan. Untuk penghijauan di Desa

Pompa Air ada 300 bibit pohon jenis buah-buahan seperti mangga, jambu, dan

manggis, selain berguna untuk penghijauan buah nya bisa dimanfaatkan

masyarakat. Untuk memulihkan kawasan Hutan Harapan manajemen PT REKI

menyiapkan 39.000 bibit pohon yang ditanamkan di kawasan bekas terbakar.

Berbagai jenis bibit pohon yang disiapkan terdiri dari pohon bulian, gaharu,

jelutung, keruing, meranti sapat, merawan, merbau, dan pohon durian. 67

Gambar 6

Penghijauan Hutan

67

http://m.liputan6.com/regional/read/4202606/mengikuti-generasi-kiwari-memulihkan-

hutan-di-jambi.

Page 75: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

62

B. Kendala Yang Di Hadapi Pemerintah Dalam Pencegahan dan

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Kinerja BPBD Kabupaten Batanghari dalam penanggulangan bencana

kebakaran hutan dan lahan masih belum optimal dilakukan karena masih terdapat

kendala. Bedasarkan dari wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai

kendala yang di hadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam

mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari adapun

kendalanya yaitu:

1. Minimnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Sosialisasi Bahaya Kebakaran

Hutan dan Lahan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) tentang bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat

Kabupaten Batanghari tidak serta merta dapat diterima masyarakat dengan mudah.

Diperlukan peran serta tokoh masyarakat, pemuda, dan agama untuk aktif

berperan membangkitkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan dampak

dan kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan. Minimnya

pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan merupakan

kendala yang sangat tampak yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan disaat

musim kemarau.

Wawancara dengan bapak Syamral, SE selaku Sekretaris Badan

Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

Page 76: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

63

“Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pembukaan lahan dengan cara

dibakar akan menimbulkan kerugian-kerugian yang sangat besar,” 68

Wawancara dengan Bapak Yahya Mulia, S.sos selaku Kasi Pencegahan

dan Kesiapsiagaan menambahkan:

“Memang sangat dibutuhkan kesadaran dari masyarakat setempat agar

tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar yang akan

menimbulkan kebarakan yang berskala besar, mengingat beberapa tempat

di Kabupaten Batanghari memiliki lahan gambut dangkal kalau sudah

berurusan dengan gambut itu susah betul untuk dipadamkan bagian atas

sudah dipadamkan yang bawah masih terdapat api yang menyala itulah

masalah jika lahan gambut sudah terbakar.”69

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa kesadaran

dari masyarakat terhadap cara pembukaan lahan dengan cara dibakar masih

rendah, karena masyarakat beranggapan bahwa dengan cara membakar dalam

pembukaan lahan lebih mudah, cepat, dan murah.

Wawancara dengan masyarakat yang bernama Bapak Khairul Riyadi:

“Memang betul kebanyakan masyarakat kita belum memiliki kesadaran

terhadap apa yang telah disosialisasikan dan mereka tetap saja membuka

lahan dengan cara dibakar.”70

Wawancara dengan masyarakat Bapak Nardi menambahkan:

“Kebanyakan dari masyarakat kita ini belum mengerti bahkan tidak

memperdulikan dampak buruk yang ditimbulkan akibat pembakaran hutan

dan lahan mereka berpikir bahwa tidak ada yang mengetahui jika

melakukan pembukaan lahan di dalam hutan dengan cara dibakar, dan

lebih irit dana. 71

68

Wawancara bersama bapak Syamral selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Batanghari. 69

Wawancara bersama bapak Yahya Mulia selaku Kasi Pencegahan dan kesiapsiagaan. 70

Wawancara bersama masyarakat bapak Khairul Riyadi. 71

Wawancara bersama masyarakat bapak Nardi.

Page 77: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

64

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa kurangnya wawasan

dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Karhutla dan dampak dari Karhutla

sangat besar dan mereka berpikir jika melakukan pembukaan lahan menggunakan

metode pembakaran di dalam hutan tidak akan ada orang yang mengetahui dan

lebih hemat biaya.

2. Keterbatasan Air Dan Akses Jalan

Saat musim kemarau sumber-sumber mata air dan air dari sungai

Batanghari mengalami penyusutan dan juga akses jalan yang tidak bisa dilewati

oleh kendaraan sehingga membuat satuan tugas (satgas) kesulitan dalam

menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari.

wawancara dengan Bapak Syamral, SE. Mengatakan:

“Pada saat kita memonitoring dengan melihat kondisi cuaca yang memang

dalam kondisi kemarau ketika ada potensi-potensi atau kebakaran-

kebakaran kecil susah kita kendalikan karena lokasi kebakaran jauh dari

pinggir sungai dan ketersediaan air tidak ada, memang untuk menuju ke

daerah-daerah yang terjadi kebakaran apalagi di seberang memang tidak

bisa di prediksi karena ketika kita membawa motor atau mobil tidak

adanya jalan yang bisa dilewati inilah yang membuat petugas-petugas

kesulitan di dalam pemadaman.” 72

Wawancara dengan masyarakat Bapak Heru Sutrisno:

“Memang betul satuan tugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan

dalam melakukan pemadaman dikarenakan kekurangan air dan akses jalan

yang rusak.”73

72

Wawancara bersama bapak Syamral selakuSekretaris Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Batanghari. 73

Wawancara bersama masyarakat bapak Heru Sutrisno.

Page 78: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

65

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pemadaman

sulit dilakukan karena saat musim kemarau ketersediaan air sangat terbatas dan

juga akses jalan yang sangat sulit dilalui oleh kendaraan bermotor atau mobil.

Wawancara dengan Bapak Herman selaku Petugas Pemadaman Kebakaran

mengatakan:

“Hampir setiap akses jalan menuju Kecamatan di Kabupaten Batanghari

rusak sehingga menghambat petugas cepat sampai lokasi. Misalnya

Kecamatan Pemayung, jalannya sangat rusak parah sehingga saat

perjalanan menuju lokasi kebakaran memerlukan waktu kurang lebih satu

jam dan ketika petugas sudah sampai lokasi ternyata api sudah padam.”74

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa hampir setiap akses

jalan di Kabupaten Batanghari menuju Kecamatan rusak sehingga sangat

menghambat petugas dalam pemadaman kebakaran.

Gambar 7

Akses Jalan

3. Kurangnya Peralatan

Peralatan penanggulangan bencana yang tersedia di lokasi harus dapat

digunakan dalam keadaan situasi darurat oleh petugas bencana. Pada saat situasi

darurat banyak peralatan yang diperlukan, seperti peralatan angkutan

(transportasi) untuk evakuasi korban baik di darat (truk), perairan (perahu karet),

74

Wawancara bersama bapak Herman selaku Petugas Pemadam Kebakaran.

Page 79: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

66

maupun udara (helicopter). Demikian pula peralatan lain, misalnya peralatan

telekominikasi, generator listrik, peralatan penyelamatan, peraratan teksi dini,

bulldozer, forklift, dan lain-lain. Bantuan peralatan tersebut harus dapat diperoleh

dengan cepat, tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat jumlah, dan dapat

berfungsi.

Dalam penanggulangan bencana banyak kendala yang dihadapi oleh

petugas terhadap peralatan seperti tidak dapat digunakan, tidak berkualitas (cepat

rusak), bahkan tidak memiliki informasi tentang dimana tempat peralatan bencana

yang kondisi layak pakai dan mudah didapat. Ketika satuan tugas akan

diberangkatkan ke lokasi sering kali tidak memiliki informasi tentang tempat

dimana peralatan mudah didapat, sehingga lambat dalam melakukan tindakan

yang pasti dan tepat.

Kegiatan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana pada hakekatnya

merupakan pengumpulan data peralatan penanggulangan bencana yang sudah

tersedia atau dimiliki oleh kementrian, lembaga dan instansi yang mempunyai

tanggungjawab dalam penanggulangan bencana. Kegiatan inventarisasi

dilaksanakan pada pemerintah pusat (kementerian, lembaga, dan instansi terkait),

pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota), dunia usaha dan masyarakat. Data

peralatan penanggulangan bencana akan memiliki kontribusi yang besar bagi

kesiapsiagaan, tanngap darurat, dan pasca bencana di setiap daerah rawan bencana

jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Pada saat ini belum semua daerah memiliki

peralatan penanggulangan bencana yang memadai dan lengkap, serta belum

Page 80: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

67

memiliki data dan informasi yang menerangkan daerah mana yang sudah siap dan

daerah mana yang belum siap dalam hal peralatan penanggulangan bencana.

Peralatan penanggulangan bencana yang ada di Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batanghari pada tahun 2019 bisa dikatakan

kurang memadai dan perlu adanya penambahan peralatan penanggulangan

bencana, karena peralatan penanggulangan bencana sangat dibutuhkan oleh

petugas saat terjadi bencana kebakaram, dengan adanya peralatan yang

mendukung dapat mempermudah petugas sesuai dengan fungsinya untuk

melakukan penanggulangan bencana kebakaran.

Wawancara dengan bapak Yahya Mulia, S.sos selaku Kasi Pencegahaan

dan Kesiapsiagaan:

“saat ini peralatan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten

Batanghari sangat bagus, tetapi peralatan penanggulangan bencana masih

belum memadai sehingga diperlukannya penambahan peralatan

penanggulangan bencana, agar petugas dapat menanggulangi bencana

dengan semaksimal mungkin.”75

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batanghari masih kekurangan peralatan

untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Bencana kebakaran hutan dan lahan sering kali muncul saat musim kemarau, dan

juga kebakaran yang terjadi tidak dapat diperediksi sehingga diperlukan peralatan

yang sangat memadai dan tepat fungsi agar penanggulangan bencana kebakaran

bisa diatasi dengan cepat dan tuntas.

Wawancara dengan Bapak Syamral SE beliau mengatakan :

75

Wawancara bersama bapak Yahya Mulia selaku Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Page 81: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

68

“Untuk mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan Satuan Tugas

(satgas) mengalami kesulitan dikarenakan peralatan yang masih kurang

seperti selang panjang, dan juga mobil tangki. Dengan demikian

diharapkan pemerintah Kabupaten Batanghari bisa menambahkan

peralatan sehingga petugas bencana dapat melakukan tugasnya dengan

cepat dan tepat.” 76

Wawancara dengan Masyarakat Bapak Dedi Sucipto:

“Ya, petugas dan para relawan mengalami kesulitan dikarenakan peralatan

yang kurang sehingga menghambat dalam pemadaman kebakaran.”77

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpilkan bahwa peralatan

penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan masih sangat kurang seperti

selang panjang dan mobil tangki air. Setidaknya selang yang harus dibutuhkan

minimal lima puluh buah nantinya selang tersebut bisa disambung untuk

menjangkau lokasi yang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat, disetiap regu

harusnya memiliki satu unit mobil tangki sedangkan mobil tangki yang ada di

BPBD Kabupaten Batanghari hanya memiliki satu unit mobil tangki. Diharapkan

Pemerintah Kabupaten Batanghari mencari solusi serta jalan keluar atas minimnya

peralatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Wawancara dengan Bapak Amir Hamzah selaku Petugas Pemadam

Kebakaran beliau menambahkan:

“Saat ini kami hanya memiliki tiga unit armada damkar untuk menangani

kebakaran di delapan kecamatan. Sehingga pihak kami kesulitan dalam

mengatasi kebakaran idealnya, setiap delapan kecamatan yang ada di

Kabupaten Batanghari harus memiliki satu unit armada damkar.78

76

Wawancara bersama bapak Syamral selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Batanghari. 77

Wawancara bersama masyarakat bapak Dedi Sucipto. 78

Wawancara bersama Bapak Amir Hamzah selaku Petugas Pemadam Kebakaran.

Page 82: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

69

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa petugas

mengalami kesulitan dalam melakukan pemadaman kebakaran dikarenakan

kekurangan armada damkar. Kabupaten Batanghari sendiri hanya memiliki tiga

unit armada damkar sementara Kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari ada

delapan kecamatan. Sehingga dibutuhkan penambahan armada damkar setidaknya

setiap Kecamatan memiliki satu unit armada damkar.

4. Prosedur Pemanfaatan Pembiayaan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi

bencana kebakaran hutan dan lahan memiliki pelaksana yang berbeda tugasnya

yaitu terdiri dari bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaluratan dan

logistik, dan bidang rehabilitasi dan rekontruksi memiliki pemasukan atau

pendanaan.

Wawancara dengan bapak syamral, SE selaku sekretaris Badan

Penanggulangan Bencana Daerah mengatakan:

“Karena kita masih berkutat di nomenklatur sehingga menghambat dalam

pemanfaatan pembiayaan banyak sekali aturan yang mengatur sehingga

kita terbelit dengan aturan itu sendiri beribu aturan yang dibuat untuk

menjerat leher pelaksananya bukannya menyederhanakan aturan supaya

lebih sederhana dalam pemanfaatan kalau masalah tindakan korupsi dan

tidak korupsi kan bisa diukur dari pemanfaatan uang yang kita buat dan

untuk pembiayaan itu sendiri Badan Penanggulangan Bencana Daerah

dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten

Batanghari yaitu bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Kabupaten Batanghari.” 79

79

Wawancara bersama bapak Syamral selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Batanghari.

Page 83: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

70

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa

pemanfaatan pembiayaan masih terbelit dengan aturan yang sangat rumit sehingga

menyulitkan pelaksana untuk memanfaatkan dana yang ada.

5. Masih Kurangnya Jumlah Personil Dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari masih

kekurangan jumlah personil sehingga dalam penanggulangan kebakaran hutan dan

lahan belum bisa optimal untuk menjalankan tufoksi dari anggota-angota tersebut.

Wawancara dengan Bapak Nur Hidayat selaku Petugas Pemadaman:

“Kita masih kekurangan personil pemadam kebakaran di mana ketika

terjadi bencana kebakaran di lain tempat atau berjauhan kita sangat

kewalahan untuk memadamkan api.”80

Wawancara dengan masyarakat Bapak Kandar:

“Memang para petugas pemadam mengalami kesulitan karena kurangnya

personil jika dibandingkan dengan luasnya daerah Kabupaten Batanghari

yang mana masih banyak hutan apabila terjadi kebakaran maka para

petugas sangat kewalahan dalam melakukan pemadaman.”81

Hal ini sesuai wawancara dengan Bapak Syamral SE selaku sekretaris

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu:

“Dengan petugas pemadaman yang berjumlah 60 orang itu sebenarnya

masih kurang jika kita bagikan dengan delapan Kecamatan. Untuk satu

kecamatan setidaknya ada sekitar 15 petugas untuk menjangkau daerah-

daerah yang berpotensi mengalami kebakaran.” 82

80

Wawancara dengan bapak Nur Hidayat selaku Petugas Pemadam Kebakaran. 81

Wawancara dengan masyarakat bapak Kandar. 82

Wawancara bersama bapak Syamral selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Batanghari.

Page 84: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

71

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa jumlah

petugas pemadaman yang berjumlah 60 orang masih sangat kurang untuk

melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. dikarenakan disetiap

Kecamatan dibutuhkan 15 orang petugas pemadaman. Setidaknya dibutuhkan 120

petugas pemadaman dibagi dengan delapan Kecamatan untuk melengkapi

penjagaan disetiap Kecamatan yang berjumlah 15 petugas.

C. Upaya Yang Di Lakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dari wawancara yang dilakukan penulis di Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batanghari adapun upaya-upaya untuk

mengatasi beberapa kendala yaitu:

1. Penambahan Peralatan Penanggulangan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari terus

melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan sumber daya yang ada untuk

melakukan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Para petugas

masih sangat kesulitan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan

dikarenakan kurang nya peralatan penanggulangan bencana kebaran hutan dan

lahan kondisi ini akan berdampak buruk, maka Badan Penanggulangan Bencana

Daerah masih membutuhkan penambahan peralatan penanggulangan bencana.

Wawancara dengan Bapak Makmun, S.Pd.i selaku Kasi Kedaruratan dan

Logistik mengatakan:

“Dengan adanya penambahan peralatan penanggulangan bencana dapat

mempermudah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam

penanggulangan bencana kebakaran dan dengan penambahan peralatan

Page 85: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

72

dapat mempercepat pemadaman dan mengurangi resiko-resiko yang

diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan.” 83

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa bencana

kebakaran hutan dan lahan tidak dapat diprediksi maka sangat diperlukannya

peralatan penanggulangan bencana kebakaran yang memadai untuk

mempercepat pemadaman, dan mengurangi resiko-resiko yang tidak di inginkan.

Wawancara dengan Bapak Syamral SE Selaku Sekretaris Badan

Penanggulangan Bencana beliau mengatakan:

“Mengingat bencana kebakaran hutan terjadi setiap tahun di Kabupaten

Batanghari, kita berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari

mencari solusi serta jalan keluar atas kekurangan peralatan seperti

penambahan di bidang fasilitas sarana dan prasarana agar tidak

menyebabkan lambatnya pergerakan anggota Badan Penanggulangan

Bencana Daerah dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Pada

tahun 2020 kami sudah mengajukan penambahan peralatan

penanggulangan bencana kepada BNPB dan pemerintah daerah yaitu 7

mobil tangki, 1 eksavator mini, 50 selang, dan pengajuan pembuatan

tempat penyimpanan peralatan.”84

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa BPBD

Kabupaten Batanghari sudah mengusulkan penambahan peralatan seperti 7 mobil

tangki, 1 eksavator kecil, 50 selang, dan pengajuan pembuatan tempat

penyimpanan peralatan. Dengan adanya pengajuan penambahan peralatan ini

diharapkan bisa menutupi kendala yang selama ini terjadi dilapangan dan agar

tugas dan fungsi dari BPBD dapat berjalan dengan baik.

2. Pembuatan Penampungan Air (Embung Air).

83

Wawancara bersama bapak Makmum selaku Kasi Kedaruratan dan Logistik. 84

Wawancara bersama bapak Syamral selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Batanghari.

Page 86: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

73

Pada saat musim kemarau pemerintah mengalami kesulitan dalam

melakukan pemadaman dikarenakan kesulitan menumukan sumber air. Maka

dibutuhkannya pembangunan penampungan air.

Wawancara dengan Bapak Nur Kholis selaku Petugas Pemadam

Kebakaran:

“Mayoritas kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Batanghari terjadi

di wilayah perkebunan milik perusahaan. Maka harus ada intruksi kepada

perusahaan-perusanaan agar adanya pembangunan embung air.”85

Wawancara dengan Bapak Nazhar selaku Kepala BPBD Kabupaten

Batanghari menambahkan:

“Kami meminta pihak perusahaan perkebunan untuk membangun embung

air di areal perkebunannya masing-masing. Setiap satu embung air

minimal bisa menampung 5.000 liter air, dengan rincian jika areal

perkebunan perusahaan memiliki luas 200 Ha maka yang perlu dibangun

harus lima embung air.86

Dari wawancara di atas maka penulis menyimpulkan mayoritas kebakaran

yang terjadi di Kabupaten Batanghari terjadi di wilayah perkebunan milik

perusahaan. Maka pihak perusahaan harus membangun embung air yang bisa

menampung air minimal 5.000 liter, jika areal perkebunan perusahaan memiliki

luas 200 Ha maka diperlukannya lima embung air yang harus dibangun. Upaya ini

dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan pada saat musim kemarau.

85

Wawancara dengan bapak Nur Kholis selaku Petugas Pemadam Kebakaran. 86

Wawancara dengan bapak Nazhar selaku Kepala BPBD Kabupaten Batanghari.

Page 87: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

74

3. Penambahan Jumlah Personil.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batanghari

masih kekurangan jumlah personil, akibatnya BPBD Kabupaten Batanghari masih

kurang optimal dalam menjalankan Tupoksi nya.

Wawancara dengan Bapak Nazhar selaku Kepala BPBD Kabupaten

Batanghari:

“Iya saat ini kami kekurang personil di mana jumlah personil saat ini

hanya 60 orang. Usulan sudah kami sampaikan kepada Bupati namun

belum ada jawaban terkait usulan penambahan personil tersebut, Kami

berharap usulan penambahan personil bisa diterima. Masalahnya dalam

penanganan bencana kebakaran hutan kendalanya sangat dirasakan karena

kekurangan personil.”87

4. Menegakkan Hukum dan Denda Semaksimal Mungkin Bagi Pelaku

Pembakaran Hutan dan Lahan

Bedasarkan peraturan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

kehutanan adalah pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun

dan denda maksimal Rp.5 miliar. Dengan adanya hukuman terhadap pelaku

pembakaran hutan dan lahan diharapkan akan ada efek jera dan kesadaran dari

masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.88

Wawancara dengan Bapak Syamral SE selaku Sekretaris Badan

Penanggulangan Bencana Daerah mengatakan:

“Jikalau sosialisasi sudah dilakukan akan tetapi masyarakat masih

melakukan pembakaran hutan dan lahan sesuai aturan perundang-

undangan pelaku wajib dihukam dan kami harap kepada aparatur penegak

hukum untuk menindak lanjuti agar masyarakat kita ada efek jera dan

kesadaran-kesadaran yang timbul dari masyarakat agar bisa bekerjasama

87

Wawancara dengan bapak Nazhar selaku Kepala BPBD Kabupaten Batanghari. 88

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999.

Page 88: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

75

dengan pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan. Pada tahun 2019 ada

18 dari 22 palaku pembakaran hutan di PT REKI ditetapkan sebagai

tersangka. Mereka merupakan pendatang baru dan mereka berasal dari

Medan dan Riau adapun barang bukti yang diamankan yaitu bibit tanaman

kelapa sawit, mesin chainsaw, kayu bekas terbakar, dan 4 buah derigen

pelastik bekas isi BBM. Akibat kebakaran tersebut kerugian negara

mencapai angka 43 milyar.”89

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa sesuai

dengan peraturan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Jika

sosialisasi sudah dilakukan dan masyarakat masih membuka lahan dengan cara

dibakar maka akan ditindak lanjut yaitu dikenakan sanksi 15 tahun penjara dan

denda maksimal 5 miliyar. Ada 18 dari 22 pelaku pembakaran hutan dinyatakan

tersangka mereka merupakan pendatang baru dan berasar dari Medan dan Riau

dengan ditemukannya barang bukti berupa bibit tanaman kelapa sawit, mesin

chainsaw, kayu bekas terbakar, dan 4 buah derigen pelastik bekas isi BBM.

Akibat kebakaran tersebut kerugian negara mencapai angka 43 milyar. Dengan

diberlakukannya sanksi tersebut akan membuat masyarakat jera dan tidak akan

melakukan pembukaan lahan menggunakan cara bakar.

89

Wawancara bersama bapak Syamral selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Batanghari.

Page 89: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

76

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah penulis uraiankan pada bab-

bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten

Batanghari, dilihat dari beberapa aspek diatas maka dapat disimpulkan

bahwa strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah

baik, hal tersebut terlihat dari upaya yang telah dilakukan oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah yakni melakukan pencegahan,

melakukan pemadaman, dan melakukan penanganan pasca bencana.

2. Kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan meliputi,

pertama minimnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran

hutan dan lahan, kedua keterbatasan air dan akses jalan, ketiga kurangnya

peralatan, keempat prosedur pemanfaatan pembiayaan, kelima kurangnya

personil jumlah personil, sehingga mengakibatkan terhambatnya

penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

3. Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengatasi

kendala-kendala yang dihadapi yakni, pertama penambahan peralatan,

kedua pembuatan penampungan air, ketiga penambahan jumlah personil,

keempat menegakkan hukuman dan denda bagi pelaku pembakaran hutan

dan lahan, sehingga dapat mempermudah Badan Penanggulangan Bencana

Page 90: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

77

Daerah (BPBD) Kabupaten Batanghari dalam pencegahan dan

pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti bedasarkan hasil penelitian

dilapangan yaitu:

1. Sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan

lahan harus ditambah dan dilengkapi serta sumber daya manusia harus

ditingkatkan kompetensinya. Sehingga dalam pelaksanaan pencegahan dan

pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan dengan

semaksimal mungkin.

2. Pemerintah harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan

koordinatnya masing-masing dan harus sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang telah ditetapkan.

3. Dalam perencanaan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) diharapkan keikut sertaan masyarakat, selalu melakuakan

sosialisasi secara rutin sehingga membuat masyarakat sadar akan

pentingnya hutan bagi kelestarian mahkluk hidup.

Page 91: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur/Buku

Adinugroho, W.C, dkk. Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan, (Bogor:

Wetlands Internasional 2004).

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafik, 2002.

Fahmi Amrusi, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia, Bandung, 2012.

Fachmi Rasyid, Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan, Jurbal Lingkar

Widyaiswara, Edisi 1 No. 4, Oktober-Desember 2014.

G. Setya Nugraha, R. Maulana F, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya.

Ibnu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Refika Aditama, Jakarta,

2010.

Ismail, Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja, (Jakarta: Kencana

2013).

khambali, Manajemen Penanggulangan Bencana, Yogyakarta: CV. Andi Offset,

2017.

Lijan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Bumi Aksara,

2017).

Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, (Jakarta: PT Raja

Grafindo, 2012).

Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3, Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan.

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), Jambi: Syariah

Press,2011.

Page 92: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, cet ke-19,

Bandung: Cv. Alfabeta, 2013.

Takdir Rahmadi,Hukum Lingkungan Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada,2013.

Tuhulele Popi, Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya

Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim, Desember

2014.

Wirawan, Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia, (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2015).

2. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 47/Prementan/OT.140/4/2014

Tentang Brigade Dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta

Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 12/ Menhut-11/ 2009 Tentang

Pengendalian Kebakaran Hutan.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008

Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 12/Menhut-11/2009

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

Page 93: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kehutanan,

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberataan

Perusakan Hutan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang

Penanggulangan Bencana

3. Lain-Lain

https://www.batangharikab.go.id/bat/statis-20-bidangkehutanan.html. diakses

pada 03 November 2019, Pukul 03:33 WIB.

Hhtp://jambi.antaranews.com/nasional/berita/941049/tiga-tahun-terakhir-karhutla-

di-batanghari-meningkat. Diakses pada 27 Januari 2020, Pukul 14 : 05

WIB.

https://jambi.tribunnews.com/2019/08/25/189-hektare-lahan-di-kabupaten-

batanghari-terbakar-selama-agustus. diakses pada 03 November 2019,

Pukul 03:00 WIB.

Hhtp://jambi.antaranews.com/nasional/berita/941049/tiga-tahun-terakhir-karhutla-

di-batanghari-meningkat. Diakses pada 27 Januari 2020, Pukul 14 : 05

WIB.

Page 94: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

http:// ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/14053. Diakses pada tanggal

28 Agustus 2020, pukul 13 : 12 WIB.

http:// ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/14053. Diakses pada tanggal

28 Agustus 2020, pukul 13 : 12 WIB.

Kailani Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi dengan Judul Peranan Pemerintah Daerah dalam

Menanggulangi Pembakaran Lahan Perkebunan.

Syaifudin Arif Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas

Negeri Semarang dengan Judul Srudi Analisis Penanggulangan

Kebakaran.

Eka Rahma Citra Lestari Mahasiswa Jurusan Teknik Lingkungan Universitas

Indonesia dengan Judul Hubungan Kebakaran Hutan dan Lahan di

Provinsi Riau Terhadap Kualitas Udara dan Risiko Kesehatan Masyarakat.

Tri Wahyuni, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan publik, Jambi:

Skripsi: 2012.

Wawancara bersama bapak Nazhar selaku Kepala BPBD Kabupaten Batanghari.

Wawancara bersama bapak Syamral selaku Sekretaris Badan Penanggulangan

Bencana Daerah.

Wawancara bersama bapak Yahya Mulia selaku Kasi Pencegahan dan

Kesiapsiagaan.

Wawancara bersama bapak Makmum selaku Kasi Kedaruratan dan Logistik.

Wawancara bersama bapak Hendri selaku Petugas Pemadam Kebakaran.

Wawancara bersama bapak Herman selaku Petugas Pemadam Kebakaran.

Page 95: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

Wawancara bersama Amri Hamzah selaku Petugas Pemadam Kebakaran.

Wawancara bersama bapak Nur Hidayat selaku Petugas Pemadam Kebakaran.

Wawancara bersama bapak Nur Kholis selaku Petugas Pemadam Kebakaran.

Wawancara bersama bapak suwito (masyarakat).

Wawancara bersama bapak Sumar (masyarakat).

Wawancara bersama bapak Junaidi (masyarakat).

Wawancara bersama bapak Sutono (masyarakat).

Wawancara bersama bapak Kusno (masyarakat).

Wawancara bersama bapak Bambang (masyarakat).

Wawancara bersama bapak Khairul Riyadi (masyarakat).

Wawancara bersama bapak Heru Sutrisno (masyarakat).

Wawancara bersama bapak Nardi (masyarakat).

Wawancara bersama bapak Dedi Sucipto (masyarakat).

Wawancara bersama bapak Kandar (masyarakat).

Page 96: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Mukhamad Zainal Arifin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Penerokan,15 Februari 1997

Alamat : Desa Penerokan Km 41 Rt 02, Kecamatan

Bajubang, Provinsi Jambi.

No. Telp/HP : 0857-7641-6412

Nama Ayah : Suntoro

Nama Ibu : Nurbiyati

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, Tahun Lulus : SDN 77 Desa Penerokan, 2004-2010

SMP/MTs, Tahun Lulus : SMPN 08 Desa Penerokan, 2010-2013

SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Islam Al-Arief Sebapo, 2013-2016

Page 97: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

Lampiran-lampiran

Lampiran 1. Foto penelitian

Wawancara dengan Bapak Syamral Sekretaris BPBD

Wawancara dengan Bapak Syamral Sekretaris BPBD

Page 98: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

Wawancara dengan Bapak Syamral Sekretaris BPBD

Wawancara dengan Bapak Sumar masyarakat setempat

Page 99: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

Wawancara dengan Bapak Suwito masyarakat setempat

Sosialisasi BPBD dan POLRES Batanghari di Desa Bungku.

Page 100: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

sosialisasi BPBD Kabupaten Batanghari di Desa Bungku.

Patroli BPBD Kabupaten Batanghari

Page 101: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

Pemadaman di Kecamatan Mersam

Sosialisasi di Kelurahan Bajubang

Monitoring areal bekas kebakaran di Kelurahan Bajubang

Page 102: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

Pengecekan sumber air di Kelurahan Bajubang

Sosialisasi di Kecamatan Pemayung Desa Kubu Kandang

Page 103: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

Lampiran 2. Data informan penelitian.

No Nama Pekerjaan Umur

1. Nazhar Kepala BPBD

50

2. Syamral Sekretaris BPBD

47

3. Yahya Mulya Kasi Pencegahan dan

Kesiapsiagaan

44

4. Makmum Kasi Kedaruratan dan

Logistik

51

5. Herman Petugas Pemadam

Kebakaran

44

6.

Amri

Hamzah

Petugas Pemadam

Kebakaran

33

7. Hendri Petugas Pemadam

Kebakaran

35

8. Nur Hidayat Petugas Pemadam

Kebakaran

44

9. Nur kholis Petugas Pemadam

Kebakaran

37

10 Sumar Masyarakat

56

11 Suwito Masyarakat

52

12 Junaidi Masyarakat

40

13 Sutono Masyarakat

53

14 Kusno Masyarakat

42

15 Bambang Masyarakat

35

16

Khairul

Riyadi Masyarakat

45

17 Nardi Masyarakat

39

18 Heru Sutrisno Masyarakat

58

Page 104: STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN …

19 Kandar Masyarakat

55

20 Dedi sucipto Masyarakat

32