Slide 1
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSIFAKULTAS HUKUM2010
JUDUL DESAIN MASALAHISIPENUTUPAssalamualaikum. Wr. Wb.SeriBaca
& LawanTOP BRAND 2013Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang,
Tanpa Etika Hukum Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics
Ius Constituendum)
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)FIAN HERMAWANRETNO IRAWANSYAM HADIJANTOJUDUL
:ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN COURT OF ETHICS DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)
GRAND DESAIN MASALAH
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSIFAKULTAS HUKUM2010
JUDUL DESAIN MASALAHPENUTUPAssalamualaikum. Wr. Wb.SeriBaca
& LawanTOP BRAND 2013Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang,
Tanpa Etika Hukum Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics
Ius Constituendum)
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)FIAN HERMAWANRETNO IRAWANSYAM HADIJANTOISITujuan
& KegunaanTinjauan PustakaMetode PenelitianTujuan &
Kegunaan:
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)Tujuan :Untuk mengetahui secara mendalam mengenai
konsepsi dasar yang melatarbelakangi pelaksanaan court of ethics
dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.Untuk mengetahui
secara komprehensif mengenai hambatan dan kekurangan yang terdapat
pada pelaksanaan court of ethics dalam penyelenggaraan pemilihan
umum di Indonesia.
Kegunaan:TeoritisPrkatis1. Masyarakat2. Pemerintah3.
Universitas
TINJAUAN PUSTAKA:REMISI SECARA UMUM
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)SEKILAS TENTANG TERORISMETINJAUAN UMUM TENTANG
HAMMETODE PENELITIAN:
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)METODE PENELITIANHUKUM NORMATIFSTATUTE
APPROACHCONSEPTUALAPPROACHHISTORICALAPPROACHCOMPARATIVEAPPROACHPENDEKATANBAHAN
HUKUMPRIMERSEKUNDERTERSIERLIBRARY REASEARCHDESKRIPTIF
KUALITATIFNEXTTINJAUAN PUSTAKA:PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)RELASI ANTARA DEMOKRASI, HUKUM, DAN ETIKASEKILAS
TENTANG PERADILAN ETIKA (COURT OF ETHICS) LATAR BELAKANG
MASALAH
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)Hal ini disebabkan karena kondisi pengemudi yang
masih labil dan secara psikologis masih belum mampu untuk menguasai
emosi, yang akhirnya dapat membahayakan keselamatan pengemudi lain
ketika anak tersebut mengendarai kendaraaan bermotor seorang diri
tanpa pengawasan dari orang tua. Fenomena anak di bawah umur yang
mengendarai kendaraan bermotor ini tidaklah munculnya dengan
sendirinya, namun hal ini diakibatkan adanya sebuah kebiasaan orang
tua yang membelikan anaknya sebuah kendaraan bermotor sebagai
sebuah wujud kasih sayang, dan sebagian orang tua lainnya beralasan
untuk mempermudah pergi ke sekolah atau supaya sang anak lebih
patuh kepada orang tuanya.Dalam kaca mata hukum seorang anak yang
berhadapan dengan hukum mendapat sebuah keistimewaan, di mana hal
ini mempertimbangkan masa depan seorang anak. Dalam UU No. 22 Th.
2009 diatur dalam Ps. 311 ayat (1) dan (5), yang menyebutkan di
mana seseorang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraaan bermotor
dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang
dan mengakibatkan kematian, dapat dikenakan pidana penjara,
sehingga dalam regulasi ini menimbulkan sebuah pertentangan di mana
di satu sisi seorang anak mendapatkan perlakuan khusus dari hukum,
namun disisi lain akan mencederai rasa keadilan korban.
NEXTLATAR BELAKANG MASALAH
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)Jika kita melihat persoalan ini lebih jauh,
sesungguhnya di dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tetang Narkotika tepatya
pada Ps. 128 telah membukakan peluang pertanggungjawban oleh orang
tua karena dengan sengaja tidak melaporkan anaknya yang tercandu
narkotika. maka dengan hal ini dalam upaya menghindari terjadinya
kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan
kematian, sangatlah dibutuhkan peran serta dari orang tua dalam hal
pembinaan dan pengawasan terhadap anak. Dengan bersandarkan pada
hal inilah kemudian penulis tertarik untuk melakukan sebuah kajian
mengenai pertanggungjawaban pidana oleh orang tua dalam kejahatan
lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian,
dengan menggunakan perspektif kriminologi, hal ini dilakukan guna
mampu menekan tingginya jumlah tindak pidana lalu lintas yang
dilakukan oleh anak, sehingga mampu memberikan jaminan perlindungan
bagi seorang anak.
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)METODE PENGUMPULAN BAHAN HUKUMDalam penelitian hukum
ini untuk memperoleh dan mengumpulkan bahan, peneliti mencari serta
mengumpulkan bahan dari media cetak, internet, jurnal ilmiah,
buku-buku, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan literatur perundang-undangan serta catatan lain yang berkaitan
dengan objek penelitian guna mendapatkan suatu penelaahan yang
maksimal, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur
identifikasi dan inventarisasi untuk dilakukan klasifikasi sesuai
dengan permasalahan yang ditelaah, maka digunakan teknik studi
kepustakaan (Library research).NEXTMETODE ANALISIS BAHAN
HUKUMSetelah peneliti mengumpulkan bahan yang terdiri dari bahan
yang sifatnya primer maupun sekunder kemudian dibandingkan,
sehingga bisa ditemukan dasar yang kuat dan tepat untuk membahas
permasalahan yang diangkat oleh peneliti, maka peneliti kemudian
melakukan tahap analisis yang dilakukan secara deskriptif
kualitatif.
Analisis deskriptif kualitatif yakni, pemilihan teori-teori,
asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal didalam
undang-undang terpenting yang relevan dengan permasalahan. Kemudian
membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan
menghasilkan klarifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang
dibahas dalam penelitian ini. LATAR BELAKANG MASALAH
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)Dalam undang-undang itu ada sejumlah hak yang tidak
dapat dicabut atau dihilangkan, seperti kebebasan berbicara dan
berpendapat, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan
berserikat dan hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di
depan hukum (equality before the law). Perlindungan HAM diberikan
kepada setiap individu tanpa melihat dan membedakan latar
belakangnya Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan
berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani
pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan Pidana Mati. Remisi
menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174
Tahun 1999 Tentang remisi merupakan, pengurangan masa pidana yang
diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan
baik selama menjalani pidana. Terkait remisi secara khusus terdapat
dalam Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, di mana
dalam pasal 34 Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan
tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi,
kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia
yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi
lainnyaNEXTLATAR BELAKANG MASALAH
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)Akan tetapi narapidana terorisme (mujahidin) alias
Muhammad Cholily warga jalan Juanda Kota Malang, yang kini
menjalani hukuman di LP Lowokwaru Malang yang dihukum setelah
terbukti bersalah dengan menyembunyikan Azhari selama di Batu,
terkait jaringan teroris Dr Azhari yang tewas di Batu.ternyata
belum mendapatkan remisi. Hal inilah yang kemudian menarik penulis
untuk melakukan penelitian terhadap kebijakan tidak diberikannya
remisi bagi narapidana terorisme.SISTEMATIKA:
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)
Etika dan Hukum Ibarat 2 Sisi Mata Uang, Tanpa Etika Hukum
Hanyalah Lukisan Belaka, (Suprame Court Of Ethics Ius
Constituendum)Berdasarkan sistematika penulisan yang baku, skripsi
ini dibagi dalam Empat Bab yaitu:BAB I : PENDAHULUANBAB II:HASIL
PENELITIAN BAB III:ANALISIS HASIL PENELITIANBAB IV: PENUTUP