SKRIPSI BAB I-V

63

BAB IPENDAHULUANA. Latar Belakang MasalahMenurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hal tersebut tidak perlu diragukan lagi, karena dalam Pasal 7 ayat (4) dengan tegas dinyatakan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroaan. Dalam perusahaan perseroaan Direksi merupakan pihak yang paling memiliki peranan penting, baik dalam mengatur perusahaan, mengolah maupun untuk melanjutkannya.Setiap jabatan memiliki tugas dan wewenang. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroaan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (persona standi in judicio) setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.Berdasarkan fungsinya, pada dasarnya Direksi menjalankan kepentingan - kepentingan para pemegang saham termasuk untuk secara terus menerus dan sekuat tenaga mengelola perseroan dengan baik untuk mencapai tujuan perseroan termaksud dalam pengurusan ini adalah memberitahu para pemegang saham mengenai perkembangan perseroan, meskipun kemudian informasi yang diberikan oleh perseroan tersebut digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan keluar dari perseroan. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang dijalankan oleh Direksi.Pemegang saham mayoritas adalah pemilik perusahaan yang mendominasi saham pada perusahaan sedangkan pemegang saham minoritas adalah pemilik perusahaan yang memiliki saham relatife sedikit pada perusahaan.Tanggung jawab direksi pada dasarnya dilandasi oleh 2 (dua) prinsip yang penting, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercaya kepadanya oleh perseroan (fiduciary duty) dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan serta kehati - hatian tindakan direksi (duty of skill and care). Kedua prinsip ini menuntut Direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan, Direksi diberi beban menjalankan fiduciary duty terhadap perseroan terbatas, dalam artian bahwa direksi memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham, akan tetapi Direksi juga dalam menjalankan fungsinya secara umum harus memperhatikan kepentingan stakeholders. Dengan demikian Direksi memiliki tanggung jawab baik terhadap pemegang saham mayoritas maupun terhadap pemegang saham minoritas sehingga kepentingan pemegang saham minoritas mendapat perlindungan. Disamping itu juga direksi mempunyai kewajiban untuk melakukan keterbukaan (disclosure) terhadap publik (masyarakat) ataupun pihak ketiga, atas setiap kegiatan perseroaan.Menurut ketentuan Pasal 104 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa :1. Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mempengaruhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.2. Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi kesalahan untuk kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk mambayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.3. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagai anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.4. Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan : a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan: dan d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.5. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.Dalam hal ini perseroan terbuka merupakan perseroan terbatas yang modal dan sahamnya telah memenuhi syarat - syarat tertentu, dimana saham - sahamnya dijual kepada publik atau masyarakat sehingga jual beli sahamnya perlu keterbukaan (disclosure) atas informasi perusahaan public, sehingga hakim pun mengatur masalah perusahaan terbuka, termaksud tentang keterbukaan informasi ini secara sangat detail.Keterbukaan atau disclosure merupakan komponen terpenting dalam industry sekuritas (pasar modal). Keterbukaan bukan saja merupakan kewajiban bagi perusahaan public yang akan dan telah melakukan penawaran umum tetapi juga merupakan hak investor dapat dilakukan dan oleh karenanya merupakan kewajiban yang mutlak harus dilaksanakan oleh perusahaan publik. Melalui keterbukaan yang diwujudkan dengan dipaparkannya keadaan, peristiwa dan fakta yang ada dalam perusahaan maka investor dapat mengambil keputusan untuk melakukan investasi atau efek perusahaan baik untuk membeli, menjual atau menahan efek tersebut.B. Rumusan MasalahBerdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:1. Bagaimana tanggung jawab seorang direktur yang telah terbukti lalai dalam pengelolaan perseroan ?2. Bagaimana tanggung jawab pemegang saham minoritas dalam melakukan kesalahan pengelolahan perseroan ?

C. Tujuan PenelitianMengacu pada judul dan permasalahan dalam penelitian dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab seorang direktur yang telah terbukti lalai dalam pengelolaan perseroan.2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab pemegang saham minoritas dalam melakukan kesalahan pengelolahan perseroan.

D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini sebagai berikut:1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dalam rangka mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum bisnis termasuk hukum penerus Indonesia.2. Secara praktik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi kalangan praktisi hukum dan dunia usaha serta sebagai bahan kajian bagi akademisi untuk memahami wawasan ilmu pengetahuan khususnya hukum perusahaan.

BAB IITINJUAN PUSTAKAA. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan1. Pengertian PerusahaanPerusahaan adalah kegiatan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas pekerjaan (Murti Sumarai, Jhon Suprianto : 2003). Istilah perusahaan mengacu kepada badan usaha menjalankan usahanya. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi.2. Segi hukum perusahaanDalam rumus definisi perusahaan, setiap unsur mengandung segi hukum yang diatur oleh Undang - Undang segi hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:a. Badan UsahaSetiap perusahaan mempunyai bentuk hukum yang diakui oleh Undang-Undang.Bentuk hukum menunjukan legalitas perusahaan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Badan usaha dapat di bagi dalam beberapa bentuk, yaitu badan usaha yang berbadan hukum ( Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah) dan badan usaha non badan hukum (Vennootschap Onder Firma, Commanditaire Vennootschap dan perseroan). Bentuk hukum itu secara formal termuat dalam akta pendirian, atau urut izin usaha.b. Kegiatan dalam Bidang Ekonomi Kegiatan itu harus halal, artinya tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentang dengan kesusilaan. Kegiatan itu tidak dilakukan dengan cara melawan hukum.c. Terus - menerusKegiatan itu dijalankan sebagai mata pencaharian bukan sambilan. Dengan demikian kegiatan itu dijalankan untuk kepentingan jangka waktu yang lama, yang telah ditetapkan dalam akta pendirian atau surat izin usaha. Legalitas berjalannya perusahaaan selama jangka waktu yang ditetapkan itu.d. Terang-terangan Pengakuan dan pembenaran itu dilakukan oleh pemerintah melalui perbuatan hukum pengesahann anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian , penertiban surat izin tempat usaha, dan penertiban sertifikat pendaftaran.

e. Keuntungan dan atau LabaKeuntungan dan atau laba ini harusnya diperoleh berdasarkan legalitas atau ketentuan Undang - undang, artinya bukan hasil yang diperoleh secara melawan hukum, misalnya karena penyelundupan, pemerasan, jasa karyawan, pajak, yang dibayarkan kepada pemerintah.f. PembuktianSegi hukum bukan pada bentuk pembukuan melainkan pada kebenaran isi pembukuan dan kebenaran alat bukti pendukungannya, misalnya kwitansi, nota penerimaan daftar barang.3. Macam-Macam PerusahaanPerusahaan dapat dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan kepemilikan dan penanaman modal yaitu:a. Berdasarkan Kepemilikan Berdasarkan kepemilikannya perusahaan yang dapat dibedakan menjadi:1. Perusahaan Negara, yaitu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh Negara.2. Perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh swasta.

b. Berdasarkan Penanaman ModalBerdasarkan penanaman modalnya, perusahaan dapat dibedakan menjadi :1. Perusahaan Nasional, yaitu perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% dari modal dalam negeri yang ditanam didalamnya dimiliki oleh Negara dana atau swasta nasional. 2. Perusahaan Asing, yaitu perusahaan yang modal dalam negeri yang dimiliki oleh Negara dana atau swasta nasional yang di tanam didalamnya besarannya kurang dari 51%.B. Organ-Organ Dalam Perseroan Terbatas1. Pengertian Organ Perseroan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan Perseroan Terbatas (perseroan) sebagai: Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya,(Ahmad Yani Dan Gunawan Widjaya, 2000 :7). Selanjutnya Ahmad Yani Dan Gunawan Widjaya, 2000:7), menyatakan bahwa dari batasan yang diberikan tersebut di atas ada lima hal pokok yang dapat dikemukakan disini : 1. Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum.2. Didirikan berdasarkan perjanjian.3. Menjalankan usaha tertentu.4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham.5. Memenuhi persyaratan undang-undang.Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak ada satu pasal pun yang menyatakan perseroan sebagai bahan hukum, tetapi dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 bahwa Perseroan adalah bahan hukum. Ini berarti perseroan tersebut syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusannya.Sebagai badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Ahmad Yani dan Gunawan widjaya, (2000:8)), menyatakan bahwa, yaitu:a. Organisasi yang teraturMenurut penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa organisasi yang teratur ini dapat dilihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Direksi, dan Dewan Komisaris. Keteraturan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Keputusan Dewan Komisaris, Keputusan Direksi dan Peraturan Perusahaan lainnya yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.b. Harta kekayaan sendiriMenurut penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 34 ayat(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Harta kekayaan sendiri ini merupakan modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham, yang terdiri atas uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain.c. Melakukan hubungan hukuman sendiriSebagian badan hukum, perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan Komisaris.Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.Dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, direksi berada dalam pengawasan Dewan Komisaris, yang dalam hal - hal tertentu membantu direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut.

d. Mempunyai tujuan sendiriTujuan tersebut di tentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.Karena perseroan menjalankan perusahan, maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan atau laba.Menurut pasal 7 ayat (4) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Ini berarti secara prinsipnya pemengang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh perikatan yang dibuat oleh dan atas nama perseroan dengan pihak ketiga, dan oleh karenanya tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita oleh perseroan. Para pemengang saham tersebut hanya bertanggung jawab atas penyetoran penuh dari nilai saham yang telah diambil bagian olehnya,Perseroan terbatas mempunyai organ yang disebut organ perseroan, gunanya untuk mengerakan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ perseroan tersendiri berdiri dari tiga macam yang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris.

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan, memegang segala wewenang kekuasaan tertinggi dalam perseroan, serta memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada organ perseroaan yang lainnya, misalnya dalam pasal 75 ayat (2) ditetapkan dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tindakan bertentangan dengan kepentingan Perseroan.Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, (2000 : 78) beberapa wewenang ekslusif Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang di tetapkan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas antara lain :a) Penetapan perubahan anggaran dasar (Pasal 19);b) Penetapan pengurangan modal (Pasal 44);c) Pemeriksa persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan (Pasal 69);d) Penetapan penggunaan laba (Pasal 71 dan 73);e) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris (Pasal 94, Pasal 105 dan Pasal 106);f) Penetapan pembubaran perseroan (Pasal 142).3. Direksi Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas direksi adalah Organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.a. Tugas dan Wewenang DireksiDalam melakukan tugas dan wewenangnya direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukannya diperoleh berdasarkan dua prinsip yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya(fiduciary duty) dan kedua yaitu prinsip duty of skill ang care atau kemampuan dan kehati-hatian tindakan Direksi. Di dalam Undang - Undang Peseroan Terbatas, tugas dan wewenang direksi terdapat dalam pasal-pasal berikut ini : Pasal 92 yaitu antara lain :1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang - Undang ini dan/atau anggaran dasar.3. Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.b. Tanggung Jawab DireksiLebih lanjut tentang tanggung jawab direksi daitur dalam Pasal 97:1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).4. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dand) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.4. Dewan Komisaris Pengertian Komisaris menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.Suatu perseroan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan adalah dewan komisaris.Keberadaan dewan komisaris dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Dengan demikian dewan komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasehat direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan,(Rachmadi Usman,2004 : 193).

C. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab1. Tanggung Jawab Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam PerseroanRUPS merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 butir 4 UUPT yang menyatakan : Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.Akan tetapi, bila melihat pada bunyi kalimat memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris, maka apa yang dimaksud di Pasal 1 butir 3 UUPT tersebut di atas sebenarnya kekuasaan RUPS adalah tidak mutlak. Artinya kekuasaan yang tertinggi yang diberikan oleh undang-undang kepada RUPS tidak dapat melakukan lingkup tugas dan wewenang yang telah diberikan undang-undang dan anggaran dasar kepada Direksi dan Komisaris, (Agus Budiarto,2002 : 57).Kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh RUPS hanya mengenai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau komisaris,dengan demikian dapat di simpulkan pula bahwa Direksi atau Komisaris mempunyai wewengan yang tidak dapat dipengaruhi oleh RUPS. Oleh karena itu, RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sehari-hari yang dilakukan Direksi sebab tindakan Direksi semata-mata adalah untuk kepentingan perseroan, bukan untuk RUPS.Wewenang RUPS yang tidak dapat diserahkan kepada orang lain, yang ditetapkan dalam UUPT antara lain adalah sebagai berikut:1. Penetapan Perubahan anggaran dasar;2. Penerapan pengurangan modal;3. Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan;4. Penetapan penggunaan laba;5. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris.

2. Tanggung jawab Direksi Dalam Perseroan Direksi merupakan badan pengurusan perseroan yang paling tinggi serta berhak dan berwewenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk atas nama perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk serta tujuan perseroan, (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, 2000 : 97)Dalam hal ini anggota direksi sendiri tidak berwenang mewakili perseroan apabila:a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dan anggota direksi Yang bersangkutan, ataub. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan berrsalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan, (Gunawan Widjaya,2000 : 21).Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi yang juga merupakan orang perseroan, yakni : a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum, danb. Tidak pernah dinyatakan pailit, atau yang menjadi anggota direksi, atau komisaris yang dinyatakan pailit, atau yang pernah dihukum karena melaksankan tindak pidana yang merugikan waktu 5 (lima) tahun, sebelum pengangkatan jangka waktu lima tahun tersebut dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan pailit, atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukum. ( I.G. Rai Widjaya, 2000 : 64)Dalam melaksanakan kepengurusan atas perseroan, direksi tidak hanya bertanggung jawab terhadap perseroan dan para pemegang perseroan, malainkan juga terhadap pihak ketiga yang berhubungan hukum, baik langsung maupun tidak langsung dalam perseroan.Agar direksi sebagai orang sehari-hari mengurus perseroan dapat mencapai prestasi yang dapat mencapai prestasi yang besar, maka ia harus diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tertentu yang diberikan kepadanya. Dalam melaksanakan tanggung jawab atas perseroan, dalam melakukan tindakan pengurusan perseroan tersebut direksi harus memperhatiakan beberapa ketentuan berikut: (Agus Budiarto, 2002 : 67)a. Ultra viresIstilah Ultra Vires berasal dari bahasa latin, yang berarti di luar atau melebihi kekuasaan (outside of power), yaitu di luar kekuasaan yang diizinkan oleh hukum terdapat suatu badan hukum. Menurut Munir Fuady, (2002 : 110) bahwa Istilah ultra vires diterapkan dalam arti yang luas, yakni termaksud tidak hanya kegiatan yang dilarang oleh anggaran dasarnya, tetapi termasuk juga tindakan yang tidak dilarang tetapi melampaui kewenangan yang diberikan. Munir Fuady, (2002 : 124-125) menyatakan bahwa jika dilihat dari kewenangan umum perseroan sebagai kriterianya, makan kewenangan umum tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:a) Kewenangan yang melekat (inherent Authority) pada Perseroan Kewenangan yang melekat (inherent Authority) pada perseroan adalah kewenangan yang pada setiap perseroan terlepas apapun jenis atau bisnis dari perseroan tersebut, misalnya:(1) Menggugat dan digugat di pengadilan atau di badan -badan pemutus lainnya;(2) Melakukan bisnisnya di dalam atau diluar negeri;(3) Memiliki legalitas produk perseroan, seperti corporate seal, stempel, name, merek, logo, dan sebagainnya;(4) Membuat kontrak, pinjam meminjam uang, atau pemberian garansi terhadap pihak lain;(5) Melakukan atau menerima peralihan hak, atau menjaminkan aset - aset perseroan;(6) Menjadi patner/manajer atau memegang saham dalam partnership atau perusahaan lain.(7) Mengatur dan meruah anggaran dasar atau peraturan perusahaan dalam hal menata masalah internal perseroan;(8) Memeberikan derma dengan alasan kemanusiaan;(9) Mengangkat pegawai dan agen, menentukan ruang lingkup tugas, memberikan gaji dan konpensasi kepadanya, menyiapkan dana pensiun,dan lain-lain.b) Kewenangan yang tersurat( express authority)Kewenangan yang tersurat adalah kewenangan dari perseroan dimana kewenangan tersebut disebut bahkan sering diperinci dengan tegas dalam anggaran dasar dari perseroan tersebut. Terhadap model yang terperinci dalam anggaran dasarnya, maka kewenangan yang tersurat tersebut akan berbeda - beda menurut model bisnis yang dilakukan oleh perseroan tersebut. c) Kewenangan yang tersirat ( implied power )Adapun yang merupakan kewenangan yang tersirat (implied power) atau yang disebut juga dengan incidental power adalah kewenangan dari perseroan dimana kewenangan tersebut harus dianggup penting atau layak ada dalam menjalankan bisnis atau merealisasi tujuan atau kewenangan yang tersurat dalam anggaran dasar atau perundang - undangan yang berlaku.b. Fiduciary dutyIstilah Fiduciary Duty berasal dari 2 (dua) kata, yaitu Fiduciary, dan Duty. Istilah duty banyak dipakai dimana -mana yang berarti tugas sedangkan istilah fiduciary (bahasa inggris) berasal dari bahasa latin fiduciaries dengan akar kata fiducia yang berarti kepercayaan (trust) atau dengan kata kerja fidere yang berarti mempercayai (to trust). Sehingga dengan istilah fiduciary diartikan sebagai memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain.dengan demikian, dalam bahasa inggris, orang yang memegang sesuatu secara kepercayaan untuk kepentingan orang lain tersebut disebut dengan istilah trustee sementara pihak yang dipegang untuk kepentingan tersebut disebut dengan istilah beneficiary. Perlu diketahui bahwa asal mulanya trust (sehingga menerbitkan hubungan fiduciary dan fiduciary duty sebagai suatu pranata hukum adalah dari Inggris yang berlaku sistem hukum common law. Kriteria tugas direksi perseroan dapat dibeda - bedakan sebagai berikut :

a) Fiduciary dutyDalam hal ini yang dimaksud adalah tugas yang tertib dari suatu hubungan fiduciary antara direksi dengan perusahaan yang dipimpinnya yang menyebabkan direksi berkedudukan sebagai trustee dalam pengertian hukum trust.Maka seseorang direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (duty care and skill) itikad baik loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi (high degree).b) Tugas mempedulikan(duty of care)Tugas mempedulikan (duty of care) yang diharapkan dari direksi adalah duty of care sebagai mana dimaksud dalam hukum tentang perbuatan melawan dalam hukum (onrechtmatige daad) dalam arti direksi di harapkan untuk berbuat hati - hati sehingga terhindar dari perbuatan kelalaian (negligence) yang merugikan pihak lain.3. Tanggung jawab Dewan Komisaris Dalam PerseroanBerdasarkan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 108 ayat (1) bahwa Dewan Komisaris melakukan pengasawaan atas kebijakan pengurus, jalanya pengurusan pada pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupu usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam pasal 108 ayat (2) UUPT Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.Dewan Komisaris tidak boleh memberikan nasihat yang bertentangan dengan kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dengan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris tidak dapat mengawasi dan memberikan nasehat berkenan dengan perilaku anggota Direksi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai anggota Direksi, kecuali apabila perilaku tersebut dapat merugikan kepentingan Perseroan, termaksud menyangkut nama baik perseroan. Berdasarkan Pasal 108 ayat (4) UUPT Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri -sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Berarti, komisaris utama tidak dapat mengambil keputusan sendiri.Komisaris utama sekedar merupakan koordinator dewan komisaris karena UUTP tidak menentukan harus di tetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota komisaris dan berkenan dengan pasal 108 ayat (4) UUPT, maka semua keputusan dewan komisaris harus diambil secara kolektif.Tugas melakukan pengawasan oleh dewan komisaris meliputi segala hal ( tanpa batas dan tanpa syarat) yang terkait dengan kebijakan pengurusan oleh direksi, jalannya pengurusan oleh direksi, jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan. (Sutan Remy Sjahdeini, 2002 : 3).Dengan demikian, segala kebijakan (policy) yang diambil oleh Direksi menjadi ruang lingkup tugas pengawasan dewan komisaris. Di dalam prakteknya, terutama tetapi tidak terbatas kepada hal-hal yang berkaitan dengan Rencana Kerja & Anggaran Perseroan dan pelaksanaanya. Jalannya pengurusan pada umumnya juga menjadi ruang lingkup tugas pengawasan dewan komisaris.Yang dimaksud dengan pada umumnya adalah bukan teknis pelaksanaan.4. Saham dalam Perseroan Kamus KUHD memberikan pengertian saham sebagai suatu bagain atau porsi tertentu dari sesuatu yang dimiliki bersama oleh beberapa orang yang mempunyai referensi terhadap bagian dari kepentingan seseorang anggota yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan.Sementara yang dimaksud dengan saham suatu perseroan adalah suatu bagian proporsional dari hak - hak tertentu dalam manajemen dan ptofit dari suatu perseroan selama perseroan tersebut masih eksis, dan juga dari asetnya ketika perseroan dibubarkan. Saham atau stock, dalam Ensiklopedia (Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan) diartikan sebagai bagian dalam pemilikan suatu perseroan, modal yang ditanam dalam suatu perseroan, seperti yang diwakili oleh again-again modal itu yang dimiliki oleh individu masing - masing dalam bentuk sertifika-sertifikat saham. Suatu perseroan dapat mengeluarkan atau mengedarkan beberapa jenis klasifikasi stock, dengan bermacam-macam privilesa, hak - hak, dan tanggung jawab, ( Munir Fuady, 2000 : 23).Berdasarkan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) terkandung beberapa asas terhadap saham dari suatu perseroan yaitu:a. Asas hak kebendaan Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UUTP.Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. oleh karena saham merupakan hak kebendaan, maka saham dapat dialihkan dan juga dapat digadaikan.

b. Asas keharusan nilai nominalAsas ini mengharuskan setiap saham harus mempunyai nilai nominal.Permodalan perusahaan juga dihitung berdasarkan nilai nominal tersebut.Ditentukan juga bahwa nilai nominal haruslah ditentukan dalam mata uang rupiah.c. Asas tidak dapat dibagi Pasal 52 ayat (4) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menenukan bahwa setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat di bagi. Akan tetapi dalam pasal 54 ayat (1) Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUTP) menentukan pengecualian bahwa nilai nominal saham dapat dipecahkan dan harus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.d. Asas pembatasan peralihan sahamUndang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUTP) memperkenalkan anggaran dasar untuk membatasi peralihan hak atas saham sebagiamna ditentukan dalam pasal 57.Sebagai kekuasaan tertinggi, kekuasaan RUSP juga merupakan kekusaan yang bersifat residu. Maksudnya apabila ada kekuasaan yang tidak termasuk kedalam wewenang direksi ataupun komisaris, dan tidak tegas pula disebut merupakan kewenaangan direksi ataupun komisaris, dan tidak tegas pula disebut merupakan kewenangan RUSP, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan RUPS sebagai kekuasaan tertinggi.Disamping itu, quorum, voting dan prosedur RUSP juga bersifat variatif. Untuk quorum, ada yang sampai tiga perempat, dua pertiga, setengah tambah satu atau sepertiga dari saham yang terwakili, atau bahkan lebih kecil lagi yang akan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sementara yang merupakan voting, terdapat angka-angka dimulai dari 100% (musyawarah), tiga perempat (3/4), dua pertiga ( 2/3), sampai dengan setengah tambah satu dari jumlah saham yang hadir.Yang dimaksud dengan saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang saham atau pemiliknya, sehingga peralihan saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya.Saham atas tunjuk adalah saham dengan nama setiap pemegang saham tersebut secara fisik dianggap seagai pemiliknya, sehingga peralihan saham atas tujuk kepada pihak lain cukup hanya dilakukan dengan menyerahkan fisik surat saham tersebut. Saham atas nama pemegang saham. Cara pengalihan saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan, akta pemindahan hak mana salinanya harus disampaikan secara tertulis kepada perseroan.Pembedaan atas saham atas tujuk dengan saham atas nama membawa konsekuensi yuridis sebagai berikut :1. Saham atas tunjuk hanya dapat dikeluarkan apabila nilai nominal saham atas nilai yang diperjanjian disetor penuh (Pasal 42 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ).2. Pemindahan saham atas tujuk dilakukan dengan cara penyerahan surat saham tersebut, sementara penyerahan saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak. Di samping itu, pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal tunduk kepada hukum tentang pasar modal (pasal 56 ayat (5) UUTP), (Munir Fuady, 2000 : 26 -27).Setiap saham memberikan hak yang tidak dapat dibagi kepada pemiliknya. Para pemegang saham tidak diperkenankan membagi hak atas saham menurut kehendaknya sendiri. Dalam hal ini satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang sebagai wakil bersama. Pembagian hak atas saham hanya dapat dilakukian dengan bantuan perseroan yang dapatt menentukan pecehan nilai normal dalam Anggaran Dasar. Saham, berdasarkan Undang - Undang dipandang sebagai benda bergerak. Sebagaimana hal bergerak lainnya, saham memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang saham dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya, bisa dijual, menggadaikan sebagai jaminan pinjaman ataupun mengalihkan.Sebagai subjek hukum, pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban baik terhadap perseroan, begitu pula terhadap pemegang saham lainnya. Sebagai subjek hukum pemegang saham mempunyai hak perseorangan atau personal right, yang dapat dipertahankan serta dapat menuntut pelaksanaan haknya. Ia berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.Kategori saham dalam hal ini pemegang saham minoritas terdapat dalam Pasal 60, 61, 62, 79, 80, 81, 97 ayat (6), 114 ayat (6), 138 ayat (3), dan Pasal 144 ayat (1) Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pemegang saham minoritas memiliki saham paling sedikit dalam suatu PT. Sedangkan pemegang saham mayoritas kepemilikan saham lebih banyak atau diatas saham paling sedikit dalam perseroan terbatas.

BAB IIIMETODE PENELITIAN

A. Lokasi PenelitianDalam rangka menghimpun data informasi, penulis memilih lokasi penelitian di PT. Karya Agung Cemerlang tbk. (Cabang Kendari).

B. Jenis dan Sumber DataAdapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :1. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dari pihak PT. Karya Cemerlang Agung tbk (Cabang Kendari)2. Data sekunder, yaitu bahan perpustakaan yang berisikan informasi tentang bahan primer yang berupa hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum tentang perseroan terbatas khususnya mengenai tanggung jawab direktur.Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :1. Sumber data primerYaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden atau informan dilapangan (field research).

2. Sumber data sekunderBerasal dari pendapat para ahli, dokumen - dokumen tulisan - tulisan dalam buku ilmiah serta sumber - sumber lainnya yang terkait dengan materi yang dibahas (library research).

C. Teknik Pengumpulan DataTeknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data dan informasi adalah dengan wawancara secara langsung dengan pihak yang berwenang pada PT. Karya Cemerlang Agung tbk (Cabang Kendari).

D. Analisis DataData yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan hal - hal yang sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

E. Waktu PenelitianWaktu penelitiian yang di targetkan oleh penulis dilakukan dari bulan Juni sampai selesai dengan rincian sebagai berikut :1. Juni sampai Juli penelitian perpustakaan2. Agustus sampai September penelitian lapangan dan pengelolaan data.

BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANA. Tanggung Jawab Seorang Direktur Yang Telah Terbukti Lalai Dalam Pengelolaan PerseroanPada dasarnya direksi bertanggung jawab secara pribadi tidak hanya terhadap tindakan yang dilakukannya dalam kapasitasnya sebagai pribadi, tetapi juga dalam hal - hal tertentu, terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam kedudukannya sebagai direktur perusahaan. Bahkan dalam kedudukannya sebagai direktur, dalam hal-hal tertentu direktur bertanggung jawab tidak hanya atas tindakan yang dilakukan sendiri melainkan juga tindakan direktur lainnya, bahkan sebagai batas - batas tertentu direktur bertanggung jawab juga atas tindakan orang lain yang bukan direktur yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan.1. Daty of LoyalityDireksi adalah trustee bagi perseroan yang akan bertindak mewakili perseroan dalam segala macam tindakan hukumnya dilakukan dengan itikad baik untuk mencapai tujuan dan kepentingan perseroan (daty of loyality and good faith). Tugas dan tanggungjawab ini merupakan tugas dan tanggung jawab direksi sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab kolegial sesama anggota direksi terhadap perseroan. Direksi tidak sendiri -sendri bertanggung jawab kepada perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang di ambil atau yang dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota Direksi akan mengikat anggota direksi lainnya. Namun ini tidak berarti tidak diperkenankan terjadinya pembagian tugas di antara anggota direksi perseroan, demi pengurusan perseroan yang efisien.2. Daty of CareTugas mempedulikan (daty of care) yang diharapkan dari Direksi adalah daty of care sebagaimana yang dimaksud dalam hukum tentang perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad), dalam arti direksi diharapkan untuk berbuat secara hati-hati sehingga terhindar dari perbuatan kelalaian (negligence) yang merugikan pihak lain, (Munir fuady, 2002 : 510).Dalam teori ilmu hukum perseroan, prinsip kepedulian (due care) dari direksi terhadap perseroan memiliki (2) persyaratan sebagai berikut:a) Syarat ProceduralSyarat procedural yang di persyaratkan oleh hukum kepada direksi dari suatu perseroan adalah bahwa seorang direksi haruslah selalu menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh kepada jalannya perseroan. Di samping itu, dia juga harus selalu mendapatkan informasi yang lengkap (will informed) terhadap perseroannya.

b) Syarat SubstantiveSyarat substantif yang terbit dari prinsip kepedulian (due care) terhadap seorang direktur perusahaan adalah bahwa dalam mengambil keputusan perseroan, pihak direktur haruslah dilakukannya berdasarkan pertimbangan yang rasional.Akan tetapi, standar rasional tersebut tidak berarti bahwa direksi harus mengambil keputusan yang benar-benar optimal. Yang dibutuhkan bahwa munculnya (appearance) dari keputusan tersebut dilihat sebagai respon yang wajar tehadap situasi yang ada, yang oleh hukum dilarang adalah manakala pihak direksi bertindak begitu sangat bijaksana, sangat tidak rasional, dan diluar direksi - direksi yang dibenarkan oleh hukum.Direksi dianggap telah memenuhi kewajibannya menjalankan prinsip duty of care apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:1) Membuat keputusan bisnis yang tidak ada unsur kepentingan pribadi, berdasarkan informasi yang mereka percaya didasari oleh keadaan yang tepat,dan2) Secara rasional mempercayai bahwa keputusan bisnis tersebut dibuat untuk kepentingan terbaik bagi perusahaan.

Salah satu tolak ukur memutuskan apakah suatu kerugian disebabkan oleh keputusan bisnis (business judgement) tidak tepat sehingga dapat menghindar dari pelanggaran prinsip duty of care adalah:1) Memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar;2) Tidak memiliki kepentingan dengan keputusan dan memutuskan dengan itikad baik;3) Memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan.3. Ultra ViresIstilah ultra vires diterapkan dalam arti luar, yakni termasuk tidak hanya kegiatan yang dilarang oleh anggaran dasarnya, tetapi termasuk juga tindakan yang tidak dilarang, tetapi melampaui kewenangan yang diberikan. Ultra vires juga tidak hanya diterapkan jika perseroan melekukan tindakan yang sebenarnya bukan kewenangannya, melainkan juga terhadap tindakan yang ia berwenang tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (irregular). Bahkan lebih jauh lagi suatu tindakan di golongkan sebagai suatu ultra vires bukan hanya jika tindakannya itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat (dalam anggaran dasar), tetapi juga tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau yang bertentangan dengan ketertiban umum, (Munir Fuady, 2002 : 110-111).Pada umumnya suatu perbuatan dikatakan ultra vires apabila dilakukan tanpa wewenang (authority) untuk melakukan perbuatan tersebut. Bagi perseroan perbuatan tersebut adalah ultra vires bila dilakukan diluar/melampaui wewenang direksi atau perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan hukum perusahaan. Suatu kontrak yang dibuat oleh perseroan dan melampaui batas wewenangnya adalah tidak sah (unlawful), (Chatamarrsjid Ais, 2000 : 40).Mengenai ultra vires ini I.G. Rai Widjaya, (2002 : 227), menyenangkan: Disebut ultra vires apabila tindakan yang dilakukan berada di luar kapasitas (capacity) perusahaan, yang dinyatakan dalam maksud dan tujuan perusahaan yang tercantum dalam anggaran dasar. Sedangkan Gunawan Widjaya, (2004 : 22), mengatakan bahwa :Perbuatan ultra vires pada prinsipnya adalah perbuatan yang batal demi hukum dan oleh karena itu tidak mengikat perseroan. Dalam hal ini ada dua hal yang berhubungan dengan tindakan ultra vires perseroan yaitu :1. Tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sera anggaran dasar perseroan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan perseroan.2. Tindakan dari direksi perseroan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk anggaran dasar perseroan.Prinsip - prinsip ultra vires ini sangat penting untuk dapat mengukur suatu perbuatan hukum pera pengurus perseroan, apakah perbuaannya sesuai dengan kewenangan bertindak sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau tidak.Jika perbuatan tersebut melampaui kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar, maka pengurus perseroan tersebut harus bertanggung jawab sampai harta pribadinya dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri, baik pidana maupun perdata.Sampai seberapa jauh suatu perbuatan dapat dikatakan telah menyimpang dati maksud dan tujuan perseroan sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan ultra vires, harus dapat di lihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktik dunia usaha.4. Busines Judgement RuleSelain doktrin duty of care, di Amerika Serikat juga dianut doktrin lain yang disebut Business Judgement Rule. Berdasarkan prinsip fiduciafy duty, maka sebagai organ perseroan yang menjalankan kegiatan usaha sebagaimana maksud dan tujuan perseroan,direksi tentu diharapkan kepada risiko bisnis. Risiko itu terkadang berada di luar kemampuan maksimal direksi.Oleh kerena itu, untuk melindungi ketidakmampuan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan manusia, maka direksi dilindungi oleh doctrine business judgements rule.Menurut Gunawan Widjaya, (2004 : 37) mengatakan Konsep Business judgements rule mencegah pengadilan -pengadilan mempertanyakan pengambilan keputusan usaha oleh direksi yang diambil dengan itikad baik tanpa kepentingan pribadi dan keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa mereka telah mengambil suatu keputusan yang menguntungkan perseroan.Menurut Sutan Remi Syahdeni, (2002 : 129), menyatakan bahwa dalam doktrin putusan bisnis (business judgement rule) ini merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu putusan direksi mengenai aktifitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut :a. Putusan sesuai hukum yang berlaku;b. Dilakukan dengan itikad baik;c. Dilakukan dengan tujuan yang benar (proper purpose);d. Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (rational basis);e. Dilakukan dengan kehati-hatian (due care) seperti yang dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa;f. Dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayanya (reasonable belief) sebagai yang terbaik (best interest) bagi perseroan.Dengan demikian, berbeda (tetapi tidak bertentangan) dengan doktrin - doktrin lain yang lebih memberatkan direksi, seperti doktrin fiduciaty duty, due care, skill and prudence, gugatan derivatif, piercing the corporate veil, ultra vires dan sebagainya. Dengan demikian doktrin business judgement rule ini lebih memihak kepada direksi, tetapi masih dalam koridor hukum perseroan yang umum bahwa pengadilan dapat melakukan penilaian (scrutiny) terhadap setiap putusan dari direksi, termasuk putusan bisnis yang sudah disetujui oleh rapat umum pemegang saham, sepanjang untuk memutuskan apakah putusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak.Diberlakukanya doktrin ini karena diantara semua pihak dalam perseroan, sesuai dengan kedudukannya selaku Direksi, maka pihak direksilah yang paling berwenang dan paling profesional untuk memutuskan apa yang terbaik dilakukan untuk perseroannya, sementara jika putusan bisnis dari direksi terjadi kerugian bagi perseroan, sampai batas - batas tertentu masih dapat ditoleransi mengingat tidak semua bisnis mendapat untung. Dengan perkataan lain, perseroan juga harus menanggung resiko bisnis, termasuk resiko kerugian. Karena itu, direksi tidak dapat diminta tanggung jawabnya hanya karena alasan dalam memutuskan (mere error judgement) atau hanya karena alasan kerugian perseroan. Direksi tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya hanya karena adanya tindakan yang termasuk dalam kategori miscalculation atau mismanagement, (Munir Fuady, 2002:198-199).Perlindungan Business Judgement Rule dikatakan tidak berlaku bagi anggota Direksi perseroan, jika dalam transaksi yang dilakukan oleh Direksi, diketahui bahwa direksi tersebut telah berupaya untuk mendapatkan kepentingan pribadinya, atau telah terdorong untuk membuat syarat-syarat transaksi yang dilakukannya demi kepentingan pribadinya. Dengan demikian jadgement yang di ambilnya itu tidak dapat dikatakan sebagai diskretionaty exercise of power on behalf of the corporation yang merupakan tindakan yang mengandung kecurangan (fraud), dan benturan kepentingan (conflict of interest).Terhadap pelanggaran berikutnya Business Judgement Rule, dalam hal terdapat perbuatan yang melanggar hukum (illegality exeptions), maka shareholders derivative suits can be a useful supplement to the enforcement activities of public prosecutors and regulatory agencies. Dari penjelasan yang diberikan tersebut sepintas tampak bahwa doktrin Business Judgement Rule menyisihkan kekuatan berlakunya doctrine of care, dimana praktis semua pengadilan di Amerika Serikat sepakat bahwa anggota Direksi tidak harus bertanggung jawab atas kerugian perseroan, apabila anggota direksi dalam mengambil suatu pertimbangan (judgement) diketahui telah melakukannya dengan itikad baik. Namun kebanyakan pengadilan juga berpendapat bahwa tidak seharusnya anggota Direksi itu tidak sembrono (act negligently) atau melakukan kelalaian yang berat (act in a grossly negligently way). Bila halnya demikian, maka anggota Direksi yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang telah ditimbulkannya.B. Tanggung Jawab Pemegang Saham Minoritas Dalam Melakukan Kesalahan Pengelolahan Perseroan1. Tugas dan Tanggung jawab Direksi Menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan TerbatasTugas dan tanggung jawab Direksi kepada Perseroan dan pemegang saham Perseroan telah dimulai sejak Perseroan memperoleh status badan hukum, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) : Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT. Perseroan didirikan dengan akta notaris, dimana akta pendirian ini memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.Untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, para pendiri mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi system administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.Dalam hal sendiri tidak mengajukan sendiri permohonan pengesehan badan hukum perseroan, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (3) UUPT. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.Berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 21 ayat (2) bahwa apabila terjadi perubahan anggaran dasar, maka perubahan tersebut ditetapkan oleh RUPS. Acara perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS. Perubahan anggaran dasar tentu harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM, yang meliputi :a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;b. Maksud dan tujuan sera kegiatan usaha Perseroan;c. Besarnya modal dasar;d. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/ataue. Status Perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.Perubahan anggaran dasar diatas dimuat dan dinyatakan dalam akta noaris dan cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Perubahan anggaran dasar mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan anggaran dasar.Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUPT, perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan perundang -undangan dibidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Passal 21 ayat (2) huruf f dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhinya ktiteria tersebut. Direksi perseroan yang dimaksud Pasal 24 ayat (2) UUPT tersebut, wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.Menurut ketentuan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas Pasal 30 ayat (1) bahwa daftar perseroan diselenggarakan oleh Menteri, yang mengumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia :a. Akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri tentang perolehan status badan hukum perseroan;b. Akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta Keputusan Menteri;c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.Pengumuman dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Menteri tentang status badan hukum perseroan dan perubahan anggaran dasar atau sejak diterimanya pemberitahuan mengenai perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2).(a) Daftar pemegang saham perseroan yang berisikan keterangan mengenai kepemilikan saham dalam perseroan oleh para pemegang saham.Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas bahwa daftar pemegang saham memuat segala macam informasi yang ada mengenai kepemilikan saham dalam perseroan, pengalihan hak maupun penjaminan yang mungkin diberikan atas saham - saham tersebut. Daftar pemegang saham memuat sekurang -kurangnya :

(1) Nama dan alamat pemegang saham;(2) Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;(3) Jumlah yang disetor atas setiap saham;(4) Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;(5) Keterangan perseroan dalam bentuk lain.Daftar tersebut harus dipelihara oleh direksi dan menjadi dasar pemanggilan terhadap pemegang saham perseroan, termasuk untuk menentukan status kepemilikan , penguasaan, dan hak-hak yang melekat pada diri pemegang saham tersebut, tetapi tidak terbatas pada hak untuk hadir dan bersuara dalam rapat, hak untuk menerima deviden dan hak - hak lainnya yang diberikan oleh undang-undang Perseroan Terbatas kepada pemegang saham, maupun dalam pengalihan dan penjaminan saham tersebut, dengan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, 2000 : 106).(b) Daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham oleh direksi dan komisaris perseroan beserta keluarganya atas setiap saham yang dimiliki oleh mereka dalam perseroan maupun pada perseroan - perseroan terbatas lainya (Pasal 50 ayat (2) UUPT).Untuk meningkatkan kualitas organ - organ perseroan dalam melaksanakan fungsinya secara baik, Pasal 50 ayat (2) UU perseroan terbatas mewajibkan perseroan untuk menyelenggarakan suatu daftar khusus pemegang saham yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota direksi dan atau komisaris perseroan beserta keluarganya pada perseroan tersebut dengan tujuan untuk memperkecil pertentangan kepentingan yang memungkinkan terbit dalam rangka kepemilikan saham tersebut. Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus tersebut dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.(c) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi Perseroan.Direksi melakukan kepengurusan atas Perseroan Terbatas, dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan tersebut, unuk kepentingan dan dalam mencapai tujuan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan kepengurusan terhadap perseroan tersebut, direksi tidak hanya beranggung jawab atas perseroan dan para pemegang saham perseroan, melainkan juga terhadap setiap pihak (ketiga) yang berhubungan hukum, baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan, (Ahmad Yani Gunawan Widjaya, 2000 : 114-115).2. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Oleh Undang-UndangPada dasarnya, pemegang saham berhak mempertahankan haknya sehubungan dengan saham yang dimilikinya dengan cara menggugat segala tindakan perseroan yang merugikan kepentingannya dalam perseroan yang bersangkutan. Tindakan perseroan tersebut dapat berupa tindakan RUPS, komisaris dan/atau direksi sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) UUPT.Perlu diperhatikan bahwa perseroan didirikan dan dijalankan atas dasar Anggaran Dasar yang dibuat diantara para pemegang saham, sehingga segala hak dan kewajibannya pun harus dituangkan sejelas mungkin di dalam Anggaran Dasar tersebut, yang dapat dikatakan sebagai perjanjian diantara mereka. Oleh karena di anggap sebagai perjanjian, maka Anggaran Dasar harus runduk pada UUPT, Undang - Undang dan peraturan lain yang terkait dengan hak dan kewajiban pemegang saham.Salah satu efek dari struktur kepemilikan melalui saham adalah terciptanya struktur pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pada dasarnya masing-masing mempunyai hak yang sama. Terutama terhadap hak suara, yaitu 1 (satu) saham adalah 1 (satu) suara.Ketentuan tambahan terhadap hak suara dapat diatur secara tegas sehubungan dengan klasifikasi saham. Dengan mekanisme pemilikan yang demikian, pemegang saham mayoritas menjadi pihak yang diuntungkan dengan sendirinya. Semakin banyak saham yang dimilikinya, maka dapat berkuasa ia dalah menentukan keputusan mengenai keberadaan dan jalannya suatu perseroan terbatas.Salah satu ketentuan yang cukup penting adalah pemberian hak kepada pemegang saham minoritas yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) saham perseroan yang telah dikeluarkan untuk melakukan tindakan - tindakan berikut, (Gunawan Widjaya, 2004 : 79-80):1. Meminta diselenggarakannya RUPS (Pasal 79 ayat (2) UUPT);2. Meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan,dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota direksi atau komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga (Pasal 138 ayat (3) UUPT);3. Memohon pembubaran perseroan (Pasal 144 ayat (1) UUPT);4. Mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang kena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian terhadap perseroan (Pasal 97 ayat (6) UUPT);5. Mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap komisaris perseroan yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian terhadap perseroan (Pasal 114 ayat (6) UUPT);Pemegang saham minoritas pada umumnya tidak dapat mempergunakan mekanisme RUPS dalam mempertahankan hak-haknya.Hal ini terutama disebabkan sering kali pemegang saham mayoritas identik dengan direksi, baik secara fisik maupun kepentingannya.Jadi, tidaklah mudah bagi pemegang saham minoritas untuk memenangkan tuntutannya melalui mekanisme RUPS, (Chatamarrasjid Ais, 2000 : 26).1. Hak PeroranganHak perseorangan adalah hak yang dimiliki oleh pemegang saham (minoritas) untuk menuntut perseroan apabila pemegang saham tersebut dirugikan akibat tindakan/perbuatan perseroan.Dengan demikian, pemegang saham minoritas dapat bertindak atas namanya sendiri untuk membela kepentingannya bila ada tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham tersebut, (Chatamarrasjid Ais, 2004 : 27).Pemegang saham memiliki hak kebendaan, jelas terlihat dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU perseroan terbatas yang menentukan bahwa Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.Dalam hal keputusan perseroan merugikan pemegang saham.Ada kemungkinan hal tersebut merugikan perseroan secara keseluruhan, tetapi juga mungkin merugikan pribadi pemegang saham dapat menuntut atas dirinya sendiri dan atau beserta pemegang saham lain, kecuali pemegang saham yang dituntut atau digugat.Pada prinsipnya pada saat perseroan terbatas disahkan menjadi badan hukum, pada saat itu pula perseroan terbatas telah sempurna menjadi subjek hukum tersendiri yang terlepas dari pemegang sahamnya. Selanjutnya hubungan antara pemegang saham dan perseroan terbatas lebih didasarkan pada hubungan perikatan yang bersumber pada hak dan kewajiban yang diatur dalam UU perseroan terbatas dan yang diperjanjikan sebagaimana ditatapkan dalam anggaran dasar. Disini terlihat bahwa kepemilikan atas saham juaga memberikan hak perseorangan kepada pemegang saham, artinya pemegang saham dapat menuntut pelaksanaan haknya terhadap perseroan terbatas, dalam hal haknya sebagaimana dijamin dalam UU perseroan terbatas dan anggaran dasar dilanggar, sehingga menimbulkan kerugian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) UU perseroan terbatas bersumber pada keputusan RUPS, atau keputusan direksi atau komisaris sebagai organ perseroan dianggap merugikan pemegang saham (minoritas) karena dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar.Di antara tindakan Direksi yang dapat merugikan pemegang saham minoritas adalah transaksi self dealing dan ajaran corporate opportunity. Transaksi self dealing mengandung unsur conflict of interest, yaitu antara kepentingan pribadi Direksi dan kepentingan perseroan. Transaksi antara lain pribadi Direksi dan perseroan, membuka kemungkinan (bila tidak fair), akan merugikan perseroan, dan dengan sendirinya merugikan pemegang saham. Ajaran corporate opportunity menyatakan bahwa Direksi atau organ perusahaan lainya, tidak diperbolehkan mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri, jika kesempatan tersebut sebenarnya dapat diberikan kepeda perseroan.Dalam hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan ataupun sesama anak perusahaan, pemegang saham minoritas perlu dilindangi dari tindakan - tindakan pemegang saham mayoritas yang merugikan mereka, antara lain melalui transfer keuntungan yang diperoleh oleh 1 (satu) anak perusahan ke anak perusahaan lainya. Umpamanya melalui :a. Transaksi pembelian yang mahal atau penjualan yang murah antar anak perusahaan.b. Kegiatan yang menguntungkan pada 1 (satu) anak perusahaan dialihkan kepada anak perusahaan yang lain.c. Dana dari satu anak perusahaan digunakan untuk mengatasi krisis keuangan anak perusahaan yang lain yang mengalami kerugian karena kegiatan yang secara ekonomis tidak dapat dipertanggung jawabkan.Dewan Komisaris atau komisaris juga dapat melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau pemegang saham,. Yaitu bila melakukan pengawasan atas kepengurusan Direksi, walau mengetahui bahwa perbuatan direksi akan merugikan perseroan, tetap memberikan persetujuannya atau membiarkan perbuatan itu tetap berlangsung.2. Hak DerivatifDalam Pasal 97 ayat (6) jo Pasal 114 ayat (6) UU Perseroan Terbatas memberi hak suara khusus kepada pemegang saham minoritas untuk melakukan tindakan-tindakan atau bertindak selaku wakil perseroan dalam memperjuangkan kepentingan perseroan terhadap tindakan perseroan yang merugikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh direksi dan atau komisaris. Hak yang diberikan kepada pemegang saham tersebut disebut hak derifatif, (I.G. Rai Widjaya 2000 : 47).Dengan demikian, hak derivatif (derivative rights) merupakan hak secara eksklusif yang hanya diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk menggugat perseroan terbatas dengan melakukan tindakan tertentu dalam rangka menjaga atau mewakili kepentingan perseroan. Hak derifatif ini diberikan kepada pemegang saham yang mewakili minimal 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau jumlah yang lebih kecil yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan.3. Pertanggung Jawaban Direksi Terhadap Pemegang Saham MinoritasTugas dan pertanggung jawaban direksi kepada perseroan dan pemegang saham perseroan telah dimulai sejak perseroan memperoleh status badan hukum. Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.Dalam hal direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, maka pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Apabila RUPS tidak menetapkan pengambilan tugas dan wewenang masing-masing direksi maka pembagiannya ditetapkan berdasarkan keputusan direksi (Pasal 92 ayat (5) UUPT).Seiring dengan pelaksanaan kewajibannya, direksi wajib menyelenggarakan dan memelihara :1. Daftar pemegang saham perseroan, yang berisikan keterangan mengenai kepemilikan saham dalam perseroan oleh para pemegang saham;2. Daftar khusus, yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham oleh direksi dan komisaris perseroan, beserta keluarganya atas setiap saham yang dimiliki oleh mereka dalam Perseroan maupun pada perseroan-peseroan terbatas lainnya;3. Risalah rapat umum pemegang saham dan risalah rapat direksi perseroan, (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, 2000 : 106).Perseroan dalam melakukan fungsi hukumnya bukan bertindak sebagai kuasa dari para pemegang sahamnya, tetapi bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Para pemegang saham bukan merupakan pihak dari perjanjian yang dibuat oleh perseroan dengan pihak lain. Oleh karena itu pemegang saham juga tidak berhak memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian itu, (Rachmadi Usman, 2004 : 147-148).Pada suatu badan hukum dikenal adanya keterbatasan tanggung jawab, yang artinya adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum, hanya badan hukum sendiri yang bertanggung jawab. Para pemegang saham tidak bertanggung jawab kecuali sebatas saham yang dimasukkannya. Hal ini berarti harta kekayaan pribadi para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian badan hukum melebihi nilai saham yang telah dimasukkannya. (Rachmadi Usman, 2004 : 149).Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, (2000 : 112) tanggung jawab direksi dapat dibedakan dalam :1. Tanggung jawab internal, yang meliputi tugas dan tanggung jawab direksi terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan; dan2. Tanggung jawab eksternal, yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab direksi kepada pihak ketiga yang berhubungan hukum langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.

BAB VPENUTUPA. KesimpulanKesimpulan berdasarkan penjelasan dari beberapa bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :1. Ketentuan Pasal 97 Ayat (2) menyebutkan bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan dipercayakan dan dibebankan kepada setiap anggota direksi tanpa kecuali, sehingga apabila terjadi kelalaian dan kesalahan seseorang atau lebih anggota Direksi berakibat bahwa seluruh direksi, yaitu masing - masing anggota direksi harus menanggung akibatnya. Mengenai tanggung jawab direksi terhadap kepailitan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Ayat (2) bahwa pada prinsipnya Perseroan tetap bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan direksi kepada pihak ketiga terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi dan telah terbukti bahwa perbuatan direksi tersebut diluar kewenangan anggaran dasarnya.2. Pada dasarnya, dalam mengemban jabatannya sebagai direksi (yang anda sebut dengan Direktur, dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebut dengan nama Direksi. Direksi harus menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Pasal 92 ayat (1) UUPT). Selain itu, direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar (Pasal 92 ayat (2) UUPT). Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan (Pasal 97 ayat (1) UUPT). Pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (Pasal 97 ayat (2) UUPT).

B. SaranAdapun saran - saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Agar peraturan atau pedoman GCG dapat dilaksanakan dengan baik oleh pelaksananya (direksi/komisaris), sehingga memperoleh hasil yang baik, peraturan atau pedoman GCG yang baik dengan pelaksana yang kurang baik hasilnya dapat dipastikan tidak baik. 2. Agar peraturan atau pedoman GCG yang diberlakukan dapat memberi efek positif ganda, yaitu pada satu sisi harus memberikan keleluasan kepada direksi untuk mengelola perusahaan dengan sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKABudiarto, Agus, 2002. I. Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas. Ghalia Indonesia : Jakarta.Gie, Kwik kian. Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.Kadir Muhammad, Abdul, 1996. Hukum Perseroan Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.Moleong, lexi J, 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda karya : Bandung.Poerwadarminta, W. J. S, 1983. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka : Jakarta.Purwosutjipto, HMN, 1991. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2. Djambatan : Jakarta.Sumarai, Murti. dan Suprianto, Jhon. Hukum Perusahaan dan Kepailitan. Alumni : Jakarta.Supramono, Gatot, 1996. Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru. Djambatan : Jakara.Usman, Rachmadi, 2004. Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Alumni : Bandung.Widjaja, Gunawan, 2004. Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.Widjaya, I G, Rai, 2000. I. Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Kesain Blanc : Jakarta.Widjaya, I G, Rai, 2000. II. Hukum Perusahaan : Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang - Undang di Bidang Usaha. Megapoin : Jakarta.Yani, Ahmad, dan Widjaya Gunawan, 2000. Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Perundang - UndanganKitab Undang - Undang Hukum PerdataKitab Undang Undang Hukum DagangUndang - Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar PerusahaanUndang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.