Sistem Perizinan Lingkunganamdal.menlhk.go.id/amdal/uploads/materi/Sistem Perizinan Lingkungan... · UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat

Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan

Usaha dan Kegiatan (Dit. PDLUK)

Ir. Ary Sudijanto, MSEDirektur

Bimbingan Teknis

Amdal, UKL-UPL dan Izin LingkunganJakarta, 25 - 26 Juli 2019

Sistem Perizinan

LingkunganTerkait Amdal & UKL-UPL

melalui Sistem OSS

Serta Konsep Revisi Permen LH

Nomor 5 Tahun 2012

Materi/Topik Presentasi

1) Gambaran Umum Sistem Perizinan Berusaha Melalui

Sistem OSS (PP No 24 Tahun 2018 PPBTSE);

2) Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan

Melengkapi Amdal atau UKL-UPL;

3) Posisi PTSP Dalam Pemenuhan Komitmen Izin

Lingkungan

4) Perubahan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau

Kegiatan yang Termasuk di dalam Sistem OSS;

5) Pengaturan RKL-RPL Rinci Pengaturan RKL-RPL Rinci di

dalam Kawasan (i.e. Kawasan Industri, Kawasan

Ekonomi Khusus) melalui Sistem OSS;

6) Konsep Revisi Permen LH Nomor 5 Tahun 2012;

Gambaran Umum Perizinan Berusaha

Melalui Sistem OSS (PP No. 24 Tahun 2018 PPBTSE)

1

PP No 24/2018: Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik-Sistem OSS (Tampilan Sekarang)

https://oss.go.id/oss/portal/download/f/PP-24-2018-OSS-dan-Lampiran-HVS.pdf

1. https://oss.go.id/oss/portal/download/f/SURATKEPEMDA.pdf2. https://oss.go.id/oss/portal/download/f/SURATKEKL.pdf

https://oss.go.id/oss/portal/download/f/PP-24-2018-OSS-dan-Lampiran-HVS.pdf

https://oss.go.id/oss/portal/download/f/SURATKEPEMDA.pdf

https://oss.go.id/oss/portal/download/f/SURATKEKL.pdf

Tampilan PORTAL OSS Terbaru (Dalam Tahap Pengembangan)

“HELP DESK” OSS di Kantor

Menko Perekonomian Jakarta

Saat awal OSS diluncurkan

“HELP DESK” OSS di BKPM Jakarta

Pelayananan OSS Saat ini

8

Prinsip Dasar

OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha

yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota

yang dilakukan melalui elektronik.

1. Perizinan terstandardisasi (nasional dan/atau internasional).

2. Terintegrasi dengan seluruh K/L/P.

3. Menggunakan IT dan dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh

seluruh masyarakat/pelaku usaha.

4. Kepercayaan kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi standar (melalui

komitmen).

5. Pengawasan dibantu/dilakukan oleh Profesi Bersertifikat.

6. Memastikan terpenuhinya aspek Keselamatan, Kesehatan, Keamanan,

dan Lingkungan (K3L).

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik-

Sistem OSS

KEMAMPUAN OSS

OSS

7. SINGLE APPROVALPembuatan keputusan

secara tunggal untuk

pemberian perijinan

berusaha

8. SINGLE

REFERENCESatu Standar aturan, bisnis

process maupun referensi

data system perizinan

berusaha

1. SINGLE FILINGPenyimpanan file perizinan

dalam satu repository untuk

keperluan data sharing.

2. SYNCHRONOUS

PROCESSING

Pemrosesan dan

Sinkronisasi data

informasi secara tunggal

3. SINGLE RISK

MANAGEMENT

Pengelolaan Profile untuk

memetakan resiko dan

tindak lanjut secara tunggal.

!

4. INTEGRATEDTerhubung dengan

semua stakeholder

secara aman, cepat,

dan realtime

6. SINGLE

SUBMISSION Penyampaian data

informasi secara tunggal

9. SINGLE HELPDESKPelaporan dan

Pemecahan Masalah

perizinan dalam satu

tempat.

10. SINGLE

MONITORINGPemantauan dan

pengawalan proses

perijinan, pengaduan dan

permasalahan secara

tunggal

5. SINGLE BILLINGPenagihan dan

distribusi PNBP/PAD

terintegrasi

ALUR MUDAH BERUSAHA DENGAN OSS

02 04

01AKTA NOTARIS

PengesahanBadan Usaha

dan NPWP olehAHU

PENDAFTARAN

Login untuk akseske OSS dan

mengisi data tambahan untuk

pendaftaranberusaha

03NIB DAN RPTKA

PenerbitanNIB, BPJS

Perusahaan, dan RPTKA

KOMITMEN & KEPATUHAN

Menyetujui untuk pemenuhan Izin Lokasi, Standar

Lingkungan, Bangunan, & SLF (CHECKLIST) serta mengisi

data usaha dan permohonan fasilitas

05USAHA

Penerbitan Izin Usaha Sektoral, Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin

Bangunan, danPenetapan Fasilitas

06

KOMITMEN & KEPATUHAN

Menyetujui untuk pemenuhan Sertifikat BPJS,

Standar/ Sertifikasi (CHECKLIST) dan

menyelesaikan izin Lainnya

07KOMERSIAL/

OPERASIONAL

Penerbitan IzinKomersial/ Sertifikasitertentu

30 Menit

09

MONITORING

Proses Izin, tindakan dan

Pelaporan

08NOTIFIKASI

Penerbitannotifikasi

perizinan dankomitmenkepatuhanO

UTP

UT

INP

UT

5 Menit

Beberapa Ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi secara Elektronik (OSS) yang terkait dengan Perizinan Lingkungan (1)

1. Pasal 1 angka 21-26 terkait dengan pengertian:a. Izin Lingkungan;b. UKL-UPL;c. Amdald. Andale. RKLf. RPL;

2. Pasal 19: Lembaga OSS menerbitkan perizinan berusaha;

3. Pasal 22: Pengisian data dalam Laman OSS kaitan dengan persyaratan rinci Izin Usaha di KLHK?

4. Pasal 32 ayat (2) huruf c:Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan komitmen setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen;

5. Pasal 35: usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan( KEK, Kawasan Industri, Kawasam perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) tidak wajib memiliki Izin Lingkungan, tetapi wajib memiliki RKL-RPL Rinci yang disyahkan oleh pengelola Kawasan (Amdal dan Izin Lingkungan hanya untuk Kawasan)



6. Pasal 37 ayat (2): Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatannya harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lingkungan;

7. Pasal 38: Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dapat melakukan kegiatan:

• pengadaan tanah;

• Perubahan luas lahan;

• Pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya (belum menyelesaikan Amdal belum dapat melakukan kegiatan pembangunan gedung);

• Pengadaan peralatan atau sarana;

• Pengadaan SDM;

• Penyelesaian Sertifikasi atau kelaikan;

• Pelaksanaan uji coba produksi (commissioning); dan/atau

• Pelaksanaan produksi;



8. Pasal 50 huruf a, Pasal 51-Pasal 53: Pemenuhan komitment Izin Lingkungan dengan melengkapi UKL-UPL (Proses penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL serta penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL);

9. Pasal 50 huruf b, Pasal 54-Pasal 61: Pemenuhan komitment Izin Lingkungan dengan melengkapi AMDAL (Proses penyusunan dan penilaian Amdal serta penetapan keputusan kelayalan LH atau ketidaklayakan LH);

10.Pasal 62: Integrasi Analisis Dampak Lalu Lintas ke dalam Amdal atau UKL-UPL;

11.Pasal 63-64: integrasi Izin PPLH (PLB3, pembuangan air limbah ke laut, pembuangan air limbah ke sumber air dan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah) ke dalam Izin Lingkungan:

• Mekanisme penyusunan dan penilaian Amdal atau UKL-UPL pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan;

• Perubahan Izin Lingkungan;



12.Pasal 65: Lembaga OSS mengumumkan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan;

13.Pasal 66-67: Perubahan usaha dan/atau kegiatan serta Perubahan Izin Lingkungan;

14.Pasal 68: KLHK membangun dan mengembangkan sistem untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS (Sistem Informasi Amdal UKL-UPL dan SPPL – Amdal.Net: www.amdal.menlhk.go.id);

15.Pasal 70: Pemrakarsa = pelaku Usaha;16.Pasal 71: PP No. 27 Tahun 2012 tetap berlaku, sepanjang tidak

bertentangan dengan PP 24/2018 atau tidak diatur secara khusus dalam PP ini.

17.Pasal 81-83: Pengawasan terhadap:• pemenuhan komitmen (pemenuhan komitmen IL);• pengawasan terhadap pemenuhan standar, lisensi, dan/atau

pendaftaran; dan/atau• usaha dan/atau kegiatan;

18.Pasal 84-89: Reformasi Peraturan perizinan berusaha untuk 20 sektor yang tercantum di dalam lampiran PP 24/2018);

Reformasi Peraturan Perizinan Berusaha: Penyusunan Peraturan Menteri LHK Sebagai

Peraturan Pelaksanaan PP 24/2012 yang terkait dengan Perizinan Lingkungan dalam Sistem

OSS (1)

PP 24/2012 (OSS) memberikan mandat kepada Menteri LHK untuk menyusun dan menerbitkan Peraturan Menteri LHK sebagai peraturan pelaksanaan PP OSS, yaitu antara lain:

1. Pasal 35 ayat (4) PP OSS: Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaanpengawasan atas RKL-RPL rinci diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup;

2. Pasal 35 ayat (5) PP OSS: Kegiatan usaha merupakan usaha mikro dan kecil ataukegiatan usaha yang wajib memiliki UKL-UPL ditetapkan oleh gubernur ataubupati/wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup (Permen LHK Nomor 25 Tahun 2018);

3. Pasal 51 ayat (3) PP OSS:Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untukmasing-masing sektor bidang usaha setelah mendapat pertimbangan dari menteriatau pimpinan lembaga pembina sektor bidang usaha terkait (Permen LHK Nomor26 Tahun 2018);



OSS (2)


4. Pasal 55 ayat (7) PP OSS: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaanmasyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup; (Mengacu Permen LH Nomor 17 Tahun 2012)

5. Pasal 56 ayat (2) PP OSS:Formulir kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untukmasing-masing sektor bidang usaha setelah mendapat pertimbangan dari menteriatau pimpinan lembaga pembina sektor bidang usaha terkait; (Permen LHK 26/2018)

6. Pasal 61 PP OSS: Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, penyampaian rekomendasi hasil penilaian Andal, RKL-RPL sebagaimana dimaksuddalam Pasal 57, penilaian akhir serta penyampaian hasil akhir sebagaimanadimaksud dalam Pasal 58, dan penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakanlingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur dalam peraturanmenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup; (Permen LHK Nomor 26 Tahun 2018)



OSS (3)


7. Pasal 66 ayat (7) PP OSS:Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahanUsaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata caraperubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan RekomendasiUKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksudpada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup. (Permen LHK Nomor 26 Tahun 2018)

8. Pasal 69 ayat (2) PP OSS: kegiatan usaha mikro dan kecil dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanoleh gubernur atau bupati/wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan olehmenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup (Pedoman penetapan usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL) terkait dengan amanat Pasal 35 ayat (5) PP OSS (pedoman penetapan usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL)

Tindak Lanjut Penyusunan Peraturan Menteri LHK terkait dengan

Perizinan Lingkungan

No Peraturan Menteri LHK Amanat PP No. 24 Tahun 2018 Unit Kerja KLHK

1. Pedoman Pengawasan terhadap Pelaksanaan RKL-RPL Rinci bagi Pelaku Usaha di dalam Kawasan

a. Pasal 35 ayat (4) PP OSS Penanggung Jawab:Ditjen GAKKUM KLHK

2. Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki UKL-UPL dan SPPL(Peraturan Menteri LHK No. P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 )

a. Pasal 35 ayat (5) PP OSS danb. Pasal 69 ayat (2) PP OSS

Penanggung Jawab:Ditjen PKTL

Status: Sudah ditetapkan oleh Menteri LHK dan diundangkan oleh Menteri Hukum danHam

3. Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS): •Amdal;•UKL-UPL;•SPPL;•Adendum Andal dan RKL-RPL

(Peraturan Menteri LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 )

a. Pasal 51 ayat (3) PP OSS (Formulir UKL-UPL);b. Pasal 55 ayat (7) PP OSS: pengikutsertaan

masyarakat dalam penyusunan Amdal ;c. Pasal 56 ayat (2) PP OSS:Formulir kerangka

acuan;d. Pasal 61 PP OSS: Jangka waktu penilaian

Andal dan RKL-RPL dan penetapan SKKL;e. Pasal 66 ayat (7) PP OSS: kriteria perubahan

Usaha dan/atau Kegiatan dan tata caraperubahan Keputusan Kelayakan LingkunganHidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan

No Peraturan Menteri LHK Amanat PUU Unit Kerja KLHKdan Status

1. Peraturan MENLHK No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan serta Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan:

Pasal 52 PP No. 27 Tahun 2012 Penanggung Jawab: Ditjen PKTL

Status: Sudah ditetapkan oleh Menteri LHK dan diundangkan oleh Menteri Hukuman

2. Peraturan MENLHK No. P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal bagi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Kabupaten/Kota yang telah Memiliki RDTR

Pasal 13 ayat (3) PP Bo. 27 Tahun 2012

3. Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal (Revisi Peraturan MENLH No. 5 Tahun 2012)

Pasal 23 ayat (2) UU No. 32 Tahun 20019 (Revisi Peraturan MENLH No 5 Tahun 2012)

Penanggung Jawab: Ditjen PKTL

Status: Dalam Proses

Disamping itu juga dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem OSS, KLHK perlu menyusun dan mengembangan berbagai standar pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (teknologi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup) untuk berbagai jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL

Peraturan Menteri LHK baru yang terkait dengan Sistem Kajian Dampak Lingkungan

Implikasi PP No. 24 Tahun 2018 PPBTSE: Dua Sistem Perizinan Berusaha

Pelaksanaan PERIZINAN BERUSAHA pada Sektor yang

tercantum DI DALAM Pasal 85 dan Lampiran PP No. 24/2018

(DI DALAM SISTEM OSS)

Pelaksanaan PERIZINAN BERUSAHA DILUAR

SEKTOR yang diatur dalamPP No. 24 Tahun 2018 (DILUAR SISTEM OSS)

Pasal 85 danLampiran PP No.

24/2018 PelayananPerizinanBerusaha

Terintegrasisecara

Elektronik(PPBTSE)

Surat Sekretaris KemenkoEkonomi No. S-

286/SES.M.EKON/07/2018 tanggal 18 Juli hal

Pelaksanaan PelayananPerizinan Berusaha

Terintegrasi secara Elektronik(Sistem OSS):

Kepada Sekjen dan SekretarisUtama

Surat Sekretaris KemenkoEkonomi No. S-

290/SES.M.EKON/07/2018 tanggal 18 Juli hal

Pelaksanaan PelayananPerizinan Berusaha

Terintegrasi secara Elektronik(Sistem OSS):

Sekretaris Daerah Provinsiserta Sekretaris daerah

Kabupaten/Kota

Usaha dan/atau KegiatanPEMERINTAH

Sistem

OSS

Sistem

Eksisting

sesuai

PUU

1

2

CATATAN PENTING!: Pasal 1 angka 6 dan Pasal 6-Pasal 18 PP No 24/2018: PELAKU USAHA adalah Persorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu PEMERINTAH bukan Pelaku Usaha. Dalam PP 27/2012, Pemrakarsa = Setiap orang dan Pemerintah

Implikasi PP No. 24 Tahun 2018 terhadap Sistem Perizinanan

Lingkungan

Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang masuk dalam Sistem

OSS (Tercantum di Lampiran I PP

24/2018)

Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang TIDAK/BELUM masuk

dalam Sistem OSS (Tidak Tercantum di Lampiran I PP

24/2018)

PUU YANG AKAN DIGUNAKAN:1) PP 24 Tahun 2018;2) PP 27 Tahun 2012; dan 3) Peraturan MENLHK tentang Tata Laksana Penyusunan,

Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen LH untuk mendukung Sistem OSS (Peraturan Menteri LHK Baru: beberapa Peraturan Menteri LHK)

Dua Pelaksanaan PERIZINAN BERUSAHA Dua Sistem PERIZINAN LINGKUNGAN:

PUU YANG AKAN DIGUNAKAN:1) PP 27 Tahun 2012; dan 2) Peraturan MENLH/MENLHK eksisting terkait dengan

Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan (i.e. Peraturan MENLH No. 16/2012, Peraturan MENLH No. 17/2012, Peraturan MENLH No. 8/2013)

1

2

Surat SekretarisKemenko Ekonomi

18 Juli halPelaksanaan

Pelayanan PerizinanBerusaha

Terintegrasi secaraElektronik (Sistem

OSS): Ke Sekjen, Sekretaris

Utama, SekretarisDaerah Provinsi serta

Sekretaris daerahKabupaten/Kota


Pelayanan Perizinan dilakukan Melalui OSS *

*) Untuk Jenis Perizinan yang masuk dalam daftar lampiran PP. 24 Tahun 2018



Surat Edaran MenteriDalam Negeri Nomor503/9534/SJ tanggal8 November 2018,

Yang MemintaKepala Daerah untuk

MendorongPelaksanaan OSS

serta MemastikanPelayanan Perizinan

Usaha Baik OSS maupun Non OSS

Tak Berhenti


Pelayanan Perizinan dilakukan Melalui OSS *

*) Untuk Jenis Perizinan yang masuk dalam daftar lampiran PP. 24 Tahun 2018



Pasal 85 PP 24 Tahun 2018: Pelaksanaan reformasi peraturanPerizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 terdiri atas Perizinan Berusaha pada:1. sektor ketenagalistrikan;2. sektor pertanian;3. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;4. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;5. sektor kelautan dan perikanan;6. sektor kesehatan;7. sektor obat dan makanan;8. sektor perindustrian;9. sektor perdagangan;10.sektor perhubungan;11.sektor komunikasi dan informatika;12.sektor keuangan; 13.sektor pariwisata; 14.sektor pendidikan dan kebudayaan;15.sektor pendidikan tinggi;16.sektor agama dan keagamaan;17.sektor ketenagakerjaan;18.sektor kepolisian;19.sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah; dan20.sektor ketenaganukliran,

Perizinan Berusaha Yang Belummasuk Sistem OSS:

1. Bidang/Sektor Pertahanan;

2. Bidang/Sektor Teknologi Satelit;

3. Bidang/Sektor PertambanganMinerba;

4. Bidang/Sektor MIGAS

5. Eksploitasi Panas Bumi (Tanpaada PLTP di dalamnya)

6. Jenis-Jenis Kegiatan tertentu di dalam Sektor yang tercantum di dalam Lampiran PP 24/2018 (Tidak semua kegiatan wajib Amdal/UKL-UPL di setiap sektor tersebut tercatum dalam Lampiran PP24/2018)

Pasal 85 dan Lampiran PP No 24/2018: Perizinan Berusaha yang berada

di Dalam dan di Luar Sistem OSS

Beberapa Contoh Jenis-jenis Kegiatan Tertentu Di Dalam Sektor Yang Masuk Ke Dalam Sistem

OSS

1. Sektor PU dan Perumahan Rakyat (Lampiran Halaman 24-26)

a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya;

b. Daerah Irigasi (pembangunan baru, peningkatan luas, cetak sawah);

c. Pengembangan rawa;d. Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan

muara;e. Normalisasi sungai;f. Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tolg. Pembangunan dan/atau peningkatan jalan;h. Pembangunan subway/underpass. Terowongan fly

over, jembatani. Pembangunan TPA dan persampahan lainnya;j. Pembangunan saluran drainase;k. Pembangunan jaringan air bersih

2. Sektor ESDMa. Kegiatan Panas Bumi Yang Didalamnya Terdapat

Pembangunan PLTPb. Kegiatan PLTA dengan skema Bendungan

Dalam Hal dibutuhkanIzin Usaha Jasa

Konstruksi dan IzinMendirikan Bangunanan

(IMB) maka IzinLingkungan kegiatanTersebut MASUK OSS

Izin LingkungannyaDiproses Melalui OSS

karena Wajib MemilikiIUPTL

Pelaku Usaha

pernyataan Komitmen

LembagaOSS

IzinLingkunganberdasarkan

komitmen

Izin Usaha BerdasarkanKomitmen

(diterbitkan setelah Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan IMB berdasarkan

komitmen diterbitkan)

Pernyataan Komitmen Pemenuhan:a. Izin Lokasi dan/atau Izin

Lokasi perairan;b. IZIN LINGKUNGAN;c. IMB

Pernyataan Komitmen IzinLingkungan dengan

MELENGKAPI AMDAL atauUKL-UPL

Proses Perizinan Berusaha Berdasarkan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen Perizinan

Berusaha Berdasarkan Ketentuan PP 24/2018

Catatan (Persyaratan): Pelakuusaha wajib telah memiliki DATA DAN INFORMASI YANG LENGKAP/memadai untukmemenuhi semua komitmen perizinan sebelum mengajukan keOSS;

Pemenuhan Komitmen IZIN LINGKUNGAN

dengan Melengkapi AMDAL ATAU UKL-UPL(Peraturan Menteri LHK No. No.

P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018)

Izin Komersial/ Operasional

dengan/tanpakomitmen

Aspek-aspek teknis terkait denganpersyaratan PPLH i.e. pembuangan air

limbah, LB3

Integrasi

PROSES PEMENUHAN KOMITMEN a. Izin Lokasi/Izin Lokasi Peraiaran (Permen ATR

atau Permen KKP), b. IMB (Peraturan Menteri PUPR No.

19/PRT/M/2018 ); danc. Izin Usaha untuk setiap kegiatan di Lampiran

PP 24/2018 (Permen-Permen Sektor)

Contoh Izin Lingkungan Berdasaran Komitmen dan Izin Lingkungan Definitif (Sekarang)

Izin Lingkungan Komitment

Izin Lingkungan Definitif

Konsep Izin Lingkungan Definitif Kedepan Dalam Sistem Portal OSS 1.1

Perbaikan Sistem ke depannya Izin Lingkungan Definitif akan Terdiri 2 Lembar halaman,

dimana Lembar Kedua merupakan Lembar Pengesahan lembaga OSS dan pejabatnya serta persetujuan

pejabat PTSP yang menyatakan terpenuhinya komitmen

Bisnis Proses Izin Komersial – Pelaku Usaha Baru melalui Sistem OSS

NIB Izin Usaha

IzinKomersial/

Operasional

Berisi list izin yang masuk ke

dalamkategori izinkomersial/operasional

Jika standarsudah

tersedia, OSS

menerbitkanizin

Jika izinmembutuhkanevaluasi ataupersyaratankhusus, izindiproses di

K/L/P

Izinditerbitkan

K/L/P

K/L/P menotifikasi

ke sistemOSS

Proses dilakukan di OSS

Proses di OSS

Proses dilakukan di K/L/P

Sumber: Lembaga OSS

Pasal 1 angka 9 PP No. 24/2018: Izin Komersial atau Operasional adalahIzin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha mendapatkan IzinUsaha dan untuk melakukan kegiatankomersial atau operasional denganmemenuhi persyaratan dan/ataukomitmen

NIB Izin Usaha

IzinKomersial/

Operasional

Berisi list izin yang masuk ke

dalamkategori izinkomersial/operasional

Jika standarsudah

tersedia, OSS

menerbitkanizin

Jika izinmembutuhkanevaluasi ataupersyaratankhusus, izindiproses di

K/L/P

Izinditerbitkan

K/L/P

K/L/P menotifikasi

ke sistemOSS

Izin Usaha yang ditelah

dimilikidisampaikan

ke sistem OSS

Proses dilakukan di OSS

Proses di OSS

Proses dilakukan di K/L/P

Sumber: Lembaga OSS

Pasal 1 angka 9 PP No. 24/2018: Izin Komersial atau Operasional adalahIzin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha mendapatkan IzinUsaha dan untuk melakukan kegiatankomersial atau operasional denganmemenuhi persyaratan dan/ataukomitmen

Bisnis Proses Izin Komersial – Pelaku Usaha Existing (telah memiliki izin usaha) Melalui Sistem OSS

Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan

Melengkapi Amdal atau UKL-UPL melalui Sistem OSS

2

Peraturan Menteri LHK No. P .26 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam

Pelaksanaaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

• Bab I Ketentuan Umum;

• Bab II Penyusunan danPenilaian Dokumen Amdalserta Penetapan KeputusanKelayakan LH atauKetidaklayakan LH;

• Bab III Penyusunan danPemeriksaan UKL-UPL sertaPenetaan PersetujuanRekomendasi UKL-UPL;

• Bab IV Pengisian danVerifikasi serta PendaftaranSPPL

• Bab V Penyusunan, Penilaian danPemeriksaan Dokumen LH sertaPerubahan Keputusan KelayakanLH dan Perubahan RekomendasiUKL-UPL untuk Perubahaan IzinLingkungan;

• Bab VI Pembinaan dan EvaluasiKinerja

• Bab VII Sistem InformasiDokumen LH dan Izin Lingkungan

• Bab VIII Pendanaan

• Bab IX Ketentuan Peralihan;

• Bab X Ketentuan Peneutup

Peraturan Menteri LHK No. P. 26 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018



Beberapa Aspek krusial/strategis yang diatur dalam Peraturan Menteri ini:

1. berlaku untuk usaha dan/atau kegiatan yang termasuk di dalam Sistem OSS;

2. Tidak berlaku untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk di dalam sistem OSS (Tidak mencabut Peraturan Menteri yang eksisting terkait proses Izin Lingkungan)

3. Menegaskan pembatalan Izin Lingkungan karena tidak memenuhi komitmen tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata;

4. Integrasi Izin di Bidang LH (i.e. PLB3, IPLC) dalam Dokumen LH dan Izin Lingkungan;

5. Muatan SKKL dan Muatan Rekomendasi merupakan bagian tidak terpisahan dari IL dan persyaratan dan kewajiban rinci terkait aspek PPLH dari IL yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS basis Pengawasan Izin Lingkungan;

Beberapa Aspek krusial/strategis yang diatur dalam Peraturan Menteri ini:

5. Muatan SKKL dan Muatan Rekomendasi merupakan bagian tidak terpisahan dari IL dan persyaratan dan kewajiban rinci terkait aspek PPLH dari IL yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS basis Pengawasan Izin Lingkungan;

6. Pengaturan tata waktu di Pelaku Usaha dan Pemerintah dan kaitannya dengan kegagalan/keberhasilan pemenuhan komitmen IL

7. Kewajiban memiliki data dan Informasi yang lengkap sebelum masuk ke sistem OSS Menghindari kegagalan pemenuhan komitmen.

8. Konsultasi publik dapat dilakukan sebelum mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen;

9. Sistem Informasi Dokumen LH dan Izin Lingkungan Penerapan Digitalisasasi Dokumen LH di pusat dan daerah.

Peraturan Menteri LHK No. P. 26 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018



Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain mencakup:1. arahan hasil penapisan dari instansi lingkungan hidup

sesuai dengan kewenangannya;2. Kepastian kesesuaian lokasi kegiatan dengan rencana tata

ruang3. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan;4. rona lingkungan hidup awal di dalam dan disekitar lokasi

rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;5. hasil konsultasi publik dalam hal konsultasi publik telah

dilakukan sebelum Pelaku Usaha pengajukan permohonan izin usaha ke lembaga OSS.

6. Tim Penyusun Amdal dan Pakar

Data dan informasi YANG Wajib Dimiliki Pelaku Usaha sebelum

Masuk ke Sistem OSS mengajukan Izin Berusaha

1. LEMBAGA OSS menerbitkan IZIN LINGKUNGAN dan PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN berdasarkan KOMITMEN;

2. KOMITMENT tersebut mencakup KEWAJIBAN UNTUK:

a. melengkapi Amdal atau Adendum Andal dan RKL-RPL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal;

b. melengkapi UKL-UPL bagi bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL;

c. melengkapi Amdal barubagi bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki UKL-UPLyang rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk dalam kriteria wajib Amdal

d. tidak melakukan kegiatan sebelum komitmen untuk melengkapi Amdal atau UKL-UPL telah dipenuhi;

e. Membuat Pernyataan:

• lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak tumpang tindih dengan kegiatan eksisting dan/atau sedang dalma proses perizinan; dan

• Semua persyaratan yang diajukan dalam permohonan Izin Lingkungan tidak mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalagunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan dokumen, data dan/atau informasi

3. Dalam hal pelaku usaha tidak dapat memenuh komitmen Izin Lingkungan Izin Lingkungan atau Perubahan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dinyatalan batal;

4. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Ketentuan-Kententuan terkait dengan Komitmen Izin Lingkungan

Tahapan untuk Melengkapi Dokumen Amdal dalam Rangka Pemenuhan

Komitmen Izin Lingkungan

1. Pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta konsultasi publik;

2. Pengisian dan pengajuan Formulir KA;

3. Pemeriksaan dan persetujuan Formulir KA;

4. Penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL;

5. Penilaian Andal dan RKL-RPL dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pelaku Usaha

pernyataan Komitmen

LembagaOSS


komitmen

Pengumuman dan

Konsultasi Publik

oleh Pemrakarsa

Pengisian

Formulir KA oleh

Pemrakarsa

Pemeriksaan

Formulir KA oleh

Tim Teknis

Penyusunan

ANDAL & RKL-

RPL oleh

Pemrakarsa

Penilaian atau

Penilaian akhir

ANDAL & RKL-

RPL Oleh KPA

Rekom hasilpenilaian atauPenilaian AkhirAndal dan RKL-RPL oleh KPA

Izin Usaha BerdasarkanKomitment



Pernyataan Komitmen Pemenuhan:a. Izin Lokasi;b. Izin Lokasi perairan;c. IZIN LINGKUNGAN;d. IMB


MELENGKAPI AMDAL

Pasal 53 ayat(7): PenyusunanDokumenAmdal harusdimulaidilakukan paling lama 30 harisetelahLembaga OSS menerbitkanIzin Lingkungan

Proses Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan Melengkapi AMDAL berdasarkan

Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 50, Pasal 54-60 PP No. 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

Catatan (Persyaratan): Pelakuusaha wajib telah memiliki DATA DAN INFORMASI YANG LENGKAP/memadai untukpenyusunan dokumen LH sebelum mengajukan ke OSS, termasuk ARAHAN HASIL PENAPISAN (SCREENING) PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN DENGAN MELENGKAPI AMDAL

CATATAN PENTING!: TIDAK ADA KETENTUAN terkait dengan proses Amdal yang menyatakan bahwa apabila Keputusan kelayakan atau ketidaklayakan LH tidakditetapkan dalam jangka waktu tertentu, Izin Lingkungan yang diterbitkan olehLembaga OSS efektif berlaku.

keputusankelayakan LH atau ketidak-

layakan LH

perbaikandokumenAndal danRKL-RPL

Penetapan keputusan kelayakanlingkungan hidup merupakan pemenuhandokumen Amdal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 huruf b.

Proses pengumuman dankonsultasi publik serta formulir KA sebagai dasar penyunan Andal danRKL-RPL harus sudah selesai paling lama 30 hari setelah Lembaga OSS

menerbitkan IL

Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL, penyampaian rekomendasi hasil penilaianAndal dan RKL-RPL, penilaian akhir sertapenyampaian hasil penilaian akhir, danpenetapan keputusan kelayakan atau

ketidaklayakan LH diatur dalam PeraturanMenteri LHK

PEMENUHAN KOMITMEN Izin Lokasi dan/atau Izin Lokasi Perairan, IMB dan IzinUsaha untuk setiap kegiatan usaha dalam Lampiran PP 24 /2018

Sharing/Pertukaran data & Informasi dalam Proses pemenuhan komitmen

Sistem OSS-Tahapan Pemenuhan Komitmen Amdal dan Tata Waktunya

yang Diatur dalam Peraturan Menteri LHK

No Tahapan Tata Waktu

1. Pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta konsultasi publik (Pelaku Usaha);

Paling lama 30 hari kerja sejak LembagaOSS menerbitkan Izin Lingkunganberdasarkan komitmen (20 + 10)

2. Pengisian dan pengajuan Formulir KA (Pelaku Usaha);

3. pemeriksaan dan persetujuan Formulir KA (Pemerintah);

4. penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL (Pelaku Usaha); a. Harus mulai dilakukan 30 harikerja sejak Lembaga OSS menerbitkan IL;

b. Berdasarkan komitmen pelakuUsaha, Paling lama 180 hari kerja)

5. penilaian Andal dan RKL-RPL dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup (Pemerintah)

Paling lama 60 hari kerja sejak Andal danRKL-RPL diajukan dan dinyatakanlengkap secara administratif (50+5+5)

a. Penilaian Andal dan RKL-RPL termasuk Perbaikan(Pemerintah & Pelaku Usaha)

a. Paling lama 50 hari kerja

b. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL (Pemerintah)

b. Paling lama 5 hari kerja

c. Penetapan Keputusan SKKL (Pemerintah) c. Paling lama 5 hari kerja

Pelibatan Masyarakat dalam Proses Amdal & UKL-UPL

Ketentuan-ketentuan Pelibatan Masyarakat dalam proses UKL-UPL dan Amdal dalam PP No. 24/2018:1. Proses UKL-UPL (Pasal 52 ayat (2))

a. Pengumuman UKL-UPL yang diajukan ke Lembaga OSS di Sistem OSS;2. Proses Amdal (Pasal 55)

a. Penyusunan Amdal melibatkan masyarakat terkena dampak dan dapat pula melibatkan masyarakat pemerhati;

b. Pelibatan masyarakat tersebut melalui:• Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan melalui sistem OSS, media

massa dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan• Konsultasi publik;

c. Masyarakat berhak mengajukan SPT dalam jangka waktu 5 (lima) hari terhitung sejak pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan

Catatan:1. PP No 24/2018 tidak mengatur ketentuan pelibatan masyarakat dalam proses

penilaian Amdal;2. Dengan demikian, Ketentuan pelibatan masyarakat dalam proses penilaian Amdal

tetap mengikuti ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Pelaksanaan Pengumuman Rencana Usaha dan/atau

Kegiatan serta Konsultasi Publik1. Target Masyarakat: Masyarakat terkena dampak dan masyarakat

pemerhati;

2. Waktu Pengumuman dan Konsultasi Publik:

a. Pengumuman dilakukan oleh pelaku usaha setelah Lembaga OSS menerbitkan IL berdasarkan komitment, sebelum pelaku usaha melakukan pengisian formulir KA; SPT Masyarakat : 5 hari kerja

b. Konsultasi publik dapat dilakukan oleh pelaku usaha sebelum dan setelah lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen, sebelum pelaku usaha melakukan pengisian formulir KA kelompok masyarakat rentan (vulnerable group), masyarakat adat (indegenous people), kelompok laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan kesetaran gender Penetapan wakil masyarakat terkena dampak dalam KPA.

3. Media wajib: laman OSS, media massa pengumumum pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;

Pelaku Usaha

pernyataan Komitmen

LembagaOSS


komitmen

MelengkapiUKL-UPL sesuaiformulir UKL-

UPL

Pengajukan UKL-UPL (Paling lama 10 hari

setelah IL diterbitkan)

Persetujuan rekomendasiUKL-UPL dan

menyampaikannya kepadaPelaku Usaha melalui sistem

OSS

Izin Usaha BerdasarkanKomitment

(diterbitkan setelah Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan IMB berdasarkan komitmen

diterbitkan)



MELENGKAPI UKL-UPL

PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN DENGAN MELENGKAPI UKL-UPL:10 hari + 5 hari + 5 hari apabila ada perbaikan

Penetapan persetujuanrekomendasi UKL-UPL

merupakan pemenuhanKomitmen Izin Lingkungan

Proses Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan Melengkapi UKL-UPL

berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 50-53 PP No. 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

Catatan (Persyaratan): Pelakuusaha wajib telah memiliki data dan informasi yang lengkap/memadai untukpenyusunan dokumen LH sebelummengajukan ke OSS, termasukARAHAN HASIL PENAPISAN (SCREENING)

• deskripsi rincirencana usaha;

• dampaklingkungan yang akan terjadi; dan

• program pengelolaan danpemantauanlingkungan hidup

PengajuanUKL-UPL

diumumkandi sistem

OSS

Pemeriksaan UKL-UPL

(Paling lama 5 harisetelah disampaikan

Pelaku Usaha)

Tidak ada perbaikan

Perbaikan UKL-UPL danpenyampaian kembali

(Paling lama 5 hari setelah diterimahasil pemeriksaan)

hasil evaluasikepada PelakuUsaha melalui

sistem OSS

Ada perbaikan

CATATAN PENTING!: tidak menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1), IzinLingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku.

PEMENUHAN KOMITMEN Izin Lokasi dan/atau Izin LokasiPerairan, IMB dan Izin Usaha untuk setiap kegiatan usaha dalam

Lampiran PP 24 Tahun 2018


Sistem OSS- Tahapan Pemenuhan Komitmen UKL--UPL dan Tata

Waktunya yang Diatur dalam Peraturan Menteri LHK

No Tahapan Tata Waktu

1. Pengisian dan pengajuan formulir UKL-UPL(PelakuUsaha);

Paling lama 10 hari kerja sejakLembaga OSS menerbitkan IzinLingkungan berdasarkankomitmen.

2. Pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL (Pemerintah)

Paling lama 5 hari kerja

3. Dalam hal ada perbaikan, Perbaikan UKL-UPL danpenyampaian kembali UKL-UPL kepada instansi LH sesuai kewenangan (Pelaku Usaha)

Paling lama 5 hari kerja

4. Penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL(Pemerintah)

1. Instansi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen Pelaku Usaha untuk melengkapi dokumen Amdal atau UKL-UPL;

2. Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi komitmen untuk melengkapi dokumen Amdal atau UKL-UPL Instansi lingkungan hidup menyampaikan notifikasi kegagalan pemenuhan komitmen kepada Lembaga OSS

Pengawasan Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan

Melengkapi Amdal atau UKL-UPL dalam Sistem OSS

1. Muatan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL dalam Sistem OSS = Muatan Izin Lingkungan;

2. Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL yang ditetapkan merupakan:

a. pemenuhan komitmen Izin Lingkungan;

b. bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan

c. persyaratan dan kewajiban rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS;

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau

Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL dalam Sistem OSS

Pelaku Usaha

pernyataan Komitmen

LembagaOSS


komitmen

Pengumuman dan

Konsultasi Publik

oleh Pemrakarsa

Pengisian

Formulir KA oleh

Pemrakarsa

Pemeriksaan

Formulir KA oleh

Tim Teknis

Penyusunan

ANDAL & RKL-

RPL oleh

Pemrakarsa

Penilaian atau

Penilaian akhir

ANDAL & RKL-RPL

Oleh KPA


Izin UsahaBerdasarkanKomitment

(i.e. diterbitkan setelah Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan IMB

diterbitkan)

Pernyataan Komitmen Pemenuhan:a. Izin Lokasi;b. IZIN LINGKUNGAN;c. IMB


MELENGKAPI AMDAL

Contoh Proses Pemenuhan Komitmen Usaha di untuk Kegiatan PLTU Beserta Jaringan

Transmisi di dalam Kawasan Hutan Sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

Catatan (Persyaratan): Pelakuusaha wajib telah memiliki data dan informasi yang lengkap/memadai untukpenyusunan dokumen LH sebelum mengajukan ke OSS, termasuk ARAHAN HASIL PENAPISAN (SCREENING PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN DENGAN MELENGKAPI AMDAL

keputusankelayakan LH atau ketidak-

layakan LH

perbaikandokumen Andal

dan RKL-RPL

Penetapan keputusankelayakan lingkungan hidup

merupakan pemenuhandokumen Amdal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 huruf b.

PEMENUHAN KOMITMEN dalam jangka waktu tertentu antara lain: 1. Izin Lokasi (sektor BPN/ATR);2. IMB (Sektor PUPR);3. Izin Usaha Penyedian Tenaga Listrik dan Izin Operasi (sektor

Ketenaga Listrikan);4. Izin Pembangunan Pelabuhan (TUKS/TELSUS) (Sektor

Perhubungan);5. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH) (Sektor LHK)


Pasal 62-64 PP No 24/2012: Integrasi Analisis Dampak Lalu Lintas dan

Izin PPLH ke dalam Izin Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL)

Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Izin

Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL)

Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) sesuai

ketentuan PUU

Izin di Bidang LH Izin PPLH:

1. Pengelolaan LB3;2. Pembuangan air limbah ke laut;3. Pembuangan air limbah ke sumber air;4. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke

tanah

Melengkapi (Penyusunan & Penilaian)

Amdal atau UKL-UPL

Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan

Perubahan Izin Lingkungan

(Perubahan Kelola-Pantau)

Persyaratan teknisterkait dengan aspekPPLH lainnya jugaakan menjadi bagiandari Dokumen LH i.e. Udara, kerusakan LH

Peil Banjir dan Pegambilan Air tanah juga diintegrasikan dengan AMDAL dan IL

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-

UPL

Penyusunan & Penilaian Amdal

atau UKL-UPL

Kelola-Pantau yang masih bersifat Umum

Belum tersedia Informasi untuk mengkaji persyaratan izin PPLH

Kelola-Pantau sudah Rinci & Operasional

Sudah tersedia Informasi untuk mengkaji persyaratan izin PPLH: Kajian Izin PPLH (i.e. PLB3,

pembuangan air limbah ke sungai & laut) terintegrasi ke dalam Kajian AMDAL/UKL-UPL

SKKL/Rekomendasi UKL-UPLsudah memuat/ melampirkan

persyaratan dan kewajiban Izin PPLH secara Rinci

SKKL/Rekomendasi UKL-UPL mencantumkan izin Bidang LH

(PPLH) yang harus ditindaklanjuti

Dinilai oleh KPA/Tim Teknis KPA dengan

melibatkanUnit Kerja Teknis

Perubahan SKKL/Rekomendasi UKL-UPLsudah memuat/ melampirkan persyaratan

dan kewajiban Izin PPLH secara rinci

Implementasi Izin Lingkungan

PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN Berdasarkan Komitmen:

(Perubahan Kelola-Pantau: Kajian Izin PPLH)

i.e. Unit Pengendalian Pencemaran atau LB3

Pasal 64 PP 24/2018: Perubahan Izin Lingkungan dan

Integrasi Izin PPLH ke dalam Izin Lingkungan

Pelaku Usaha

pernyataan Komitmen

LembagaOSS


komitmen

Izin Usaha BerdasarkanKomitmen




Pernyataan Komitmen Izin Lingkungan

dengan MELENGKAPIAMDAL

Integrasi Izin PPLH ke dalam Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan (Amdal/UKL-UPL)

serta Izin Komersial/Operasional

Catatan (Persyaratan): Pelakuusaha wajib telah memiliki DATA DAN INFORMASI YANG LENGKAP/memadai untukmemenuhi semua komitmen perizinan sebelum mengajukan keOSS; PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN DENGAN MELENGKAPI Amdal

atau UKL-UPL

Proses Melengkapi Amdal atau UKL-UPL

Izin Komersial/ Operasionalberdasarkan komitmen i.e.

Izin Operasional Pengelolaan LB3

Proses Melengkapi KomitmenIzin Lokasi, IMB dan Izin Usaha

Aspek-aspek teknis terkait dengan persyaratanPPLH i.e. pembuangan air limbah, LB3

Integrasi

Pelaku

Usaha

pernyataan

Komitmen

LembagaOSS

IzinPengelolaanLimbah B3

untuk Usaha Jasa

Validasi

DokumenVerifikasi

Penerbitan

Rekomendasi Telah

terpenuhinya

komitmen atau belum

terpenuhi

Notifikasi

Persetujuan

atau

Penolakan di

OSS

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa

Berdasarkan Komitment(diterbitkan setelah NIB, Izin

Lokasi, Izin Lingkungan dan IMB berdasarkan komitmen diterbitkan)

Pernyataan Komitmen Pemenuhan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Limbah B3 dan/atau Izin OperasionalLimbah B3

Pernyataan Komitmen Izindengan MENYELESAIKAN

PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS

5 hari kerjasejak verifikasilapangan selesaidilaksanakan

Catatan: Persyaratan teknis wajib memenuhi persyaran teknis sesuai lampiran I huruf B Permen LHK Nomor 95 Tahun 2018

CATATAN PENTING!: Proses Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 dilakukan paralel dengan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan, tidak ada klausul yang menyatakan bahwa pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 dilakukan setelah Izin Lingkungan definitif diterbitkan

Penerbitanatau

pembatalanIzin Definitif

oleh OSS

Verifikasi dilakukan denganmelakukan pengecekanberdasarkan dokumen teknis yang dituangkan dalam berita acara

PEMENUHAN KOMITMEN Izin Lokasi, IMB, Izin Lingkungan dalam Lampiran PP 24 /2018

Sharing/Pertukaran data & Informasi dalam Proses pemenuhan komitmen IzinLingkungan

Proses Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Limbah B3

berdasarkan Ketentuan Permen LHK Nomor 95 Tahun 2018

Validasi dilakukan pada:1. NIB;2. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha

Jasa;3. Pernyataan Komitmen; dan4. Dokumen Teknis

5 hari kerjasejak suratrekomendasitelah terpenuhikomitmenditerima

Pelaku

Usaha

pernyataan

Komitmen

LembagaOSS

IzinPembuangan

Air Limbahberdasar

Komitmen

Validasi

DokumenVerifikasi

Penerbitan

Rekomendasi Telah

terpenuhinya

komitmen atau belum

terpenuhi

Notifikasi

Persetujuan

atau

Penolakan di

OSS

Izin Pembuangan Air Limbah Berdasarkan

Komitment(diterbitkan setelah NIB, Izin

Lokasi, Izin Lingkungan dan IMB berdasarkan komitmen diterbitkan)

Pernyataan Komitmen Pemenuhan Izin Pembuangan Air Limbah

Pernyataan Komitmen Izindengan MENYELESAIKAN

PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS

Catatan: Persyaratan teknis wajib memenuhi persyaran teknis sesuai lampiran II Permen LHK Nomor 102 Tahun 2018

CATATAN PENTING!: Proses Pemenuhan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah dilakukan setelah Izin Lingkungan Definitif dikeluarkan

Penerbitanatau

pembatalanIzin Definitif

oleh OSS

Verifikasi dilakukan denganmelakukan pengecekanberdasarkan dokumen teknis yang dituangkan dalam berita acara

PEMENUHAN KOMITMEN Izin Lokasi, IMB, Izin Lingkungan dalam Lampiran PP 24 /2018

Sharing/Pertukaran data & Informasi dalam Proses pemenuhan komitmen IzinLingkungan

Proses Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Air Limbah

berdasarkan Ketentuan Permen LHK Nomor 102 Tahun 2018

Validasi dilakukan pada paling lama 25 harikerja dengan mengecek:1. NIB;2. Izin Pembuangan Air Limbah3. Pernyataan Komitmen; dan4. Dokumen Teknis5. Izin Lingkungan Definitif

Perbedaan Konsep Integrasi Izin PPLH ke Dalam Izin Lingkungan dalam UU 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 24

Tahun 2018 dengan Permen LHK Nomor 95 Tahun 2018 dan Permen LHK Nomor 102 Tahun 2018

No Konsep Integrasi Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 24 Tahun 2018

Pemenuhan Komitmen Izin PPLH BerdasarkanPermen LHK Nomor 95 Tahun 2018 dan Permen LHK

Nomor 102 Tahun 2018

1. Izin Lingkungan, Izin Pembuangan Air Limbah danIzin Pengelolaan Limbah B3 di integrasikan semuake dalam Izin Lingkungan

Izin Lingkungan, Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pengelolaan Limbah B3 masih tersendiri dan belum terintegrasi ke dalam Izin Lingkungan

2. SKKL dan Rekomendasi UKL-UPL memuat Persyaratan dan Kewajiban rinci terkait dengan Izin PPLH

SKKL dan Rekomendasi UKL-UPL sebagai persyaratan untuk dikeluarkannya Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pengelolaan Limbah B3

3 Persyaratan teknis terkait dengan aspek PPLH akan menjadi bagian dari Dokumen Amdal atau UKL-UPL

Persyaratan Teknis belum menjadi bagian dariDokumen Amdal atau UKL-UPL

4 Penyusunan dan Penilaian Rekomendasi PenerbitanIzin PPLH di integrasikan ke dalam Penyusunan danpenilaian AMDAL, UKL-UPL, atau Perubahan IzinLingkungan

Penyusunan dan Penilaian Rekomendasi PenerbitanIzin PPLH masih terpisah dan tidak terkait denganPenyusunan dan penilaian AMDAL,UKL-UPL atauPerubahan Izin Lingkungan

Mengacu pada 2 Permen yang diterbitkan, maka Integrasi Izin PPLH kedalam Izin Lingkungan

belum dapat dilakukan

Posisi PTSP dalam Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan

Melengkapi Amdal atau UKL-UPL melalui Sistem OSS

3

LembagaOSS

Izin Lingkunganberdasarkan

komitmen (OSS)

Pengumuman

dan

Konsultasi

Publik oleh

Pemrakarsa

Pengisian

Formulir KA

oleh

Pemrakarsa

Pemeriksaan

Formulir KA

oleh Tim

Teknis

Penyusunan

ANDAL &

RKL-RPL

oleh

Pemrakarsa

Penilaian

atau

Penilaian

akhir ANDAL

& RKL-RPL

Oleh KPA

Rekom hasilpenilaian atau

PenilaianAkhir Andaldan RKL-RPL

oleh KPA

Posisi PTSP Di Daerah Dalam Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan Untuk

Kegiatan Yang Wajib Amdal

keputusankelayakan

LH atauketidak-

layakan LH

perbaikandokumenAndal danRKL-RPL

Proses pengumumandan konsultasi publik

serta formulir KA sebagai dasar

penyunan Andal danRKL-RPL harus sudahselesai paling lama

30 hari setelahLembaga OSS

menerbitkan IL

IzinLingkungan

Definitif (OSS)

Catatan : IzinLingkungan Komitmendan definitive tidakditerbitkan oleh PTSP, Namun tetapditerbitkan olehLembaga OSS

Merupakan

Ranah KPA dan

Instansi LH

Merupakan Ranah Pelaku

UsahaMerupakan

Ranah Pelaku

Usaha

Merupakan Ranah KPA dan Instansi LH

PTSP Mengupload SKKL dan

Menotifikasi ke Sistem OSS

PENTING : Proses Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan untuk Kegiatan Yang Wajib Amdal dilakukan melalui DPMPTSP untuk selanjutnya diproses di

Komisi Penilai Amdal Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya

Pelaku Usaha

pernyataan Komitmen

Catatan : • DPMPTSP Merupakan

Pintu Gerbang UntukPemenuhanKomitmen Perizinan

• DPMPTSP merupakanperpanjangan tanganLembaga OSS di Daerah, Pelaku Usaha melakukanPemenuhanKomitmen melaluiDPMPTSP

PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN DENGAN MELENGKAPI AMDAL

Dilakukan melalui PTSP

Pasal 53 ayat(7): PenyusunanDokumenAmdal harusdimulaidilakukanpaling lama 30 hari setelahLembaga OSS menerbitkanIzinLingkungan

LembagaOSS

Izin Lingkunganberdasarkan

komitmen (OSS)

Posisi PTSP Di Daerah Dalam Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan Untuk

Kegiatan Yang Wajib UKL-UPL

IzinLingkungan

Definitif (OSS)

Catatan : Izin LingkunganKomitmen dan definitive tidak diterbitkan oleh PTSP, Namun tetap diterbitkanoleh Lembaga OSS

PTSP Mengupload Rekom UKL-UPL

dan Menotifikasi ke Sistem OSS

PENTING : Proses Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan untuk Kegiatan Yang Wajib UKL-UPL dilakukan melalui DPMPTSP untuk selanjutnya diproses di Instansi Teknis LH di Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan

kewenangannya

Pelaku Usaha

pernyataan Komitmen

Catatan : • DPMPTSP Merupakan

Pintu Gerbang UntukPemenuhan KomitmenPerizinan

• DPMPTSP merupakanperpanjangan tanganLembaga OSS di Daerah, Pelaku Usaha melakukanPemenuhan Komitmenmelalui DPMPTSP

Pengajukan UKL-UPL (Paling lama 10 hari

setelah IL diterbitkan)

Persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikannya

kepada Pelaku Usaha melaluisistem OSS

PengajuanUKL-UPL

diumumkan di sistem

OSS

PemeriksaanUKL-UPL

(Paling lama 5 hari setelahdisampaikan Pelaku Usaha)

Tidakdiperlukanperbaikan

Perbaikan UKL-UPL danpenyampaian kembali

(Paling lama 5 hari setelahditerima hasil pemeriksaan)

hasil evaluasikepada PelakuUsaha melalui

sistem OSS

Perluperbaikan

Melengkapi UKL-UPL sesuai formulir

UKL-UPL

PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN DENGAN MELENGKAPI UKL-UPL

Dilakukan melalui PTSP

Merupakan Ranah Instansi LHMerupakan Ranah Pelaku Usaha

Kesimpulan Posisi DPMPTSP Dalam Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan

1. DPMPTSP merupakan perpanjangan Lembaga OSS di Daerah;

2. DPMPTSP merupakan Pintu Gerbang untuk PemenuhanKomitmen Perizinan, Pelaku Usaha melakukan PemenuhanKomitmen Izin Lingkungan melalui DPMPTSP

3. Proses Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan Tidak dilakukandi DPMPTSP namun di Dinas Teknis, Dalam hal PemenuhanKomitmen Izin Lingkungan dilakukan di Instansi LingkunganHidup:

4. Izin Lingkungan Definitif tidak diterbitkan oleh DPMPTSP namunoleh Lembaga OSS, DPMPTSP bertugas melakukan Notifikasi keSistem OSS terkait Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan

Perubahan Izin Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan

yang Termasuk di dalam Sistem OSS(Peraturan Menteri LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018)

4

Implikasi PP No. 24 Tahun 2018: PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang masuk dalam Sistem

OSS (Tercantum di Lampiran I PP

24/2018)

Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang TIDAK/BELUM masuk

dalam Sistem OSS (Tidak Tercantum di Lampiran I PP

24/2018)

Tatalaksana Perubahan Izin Lingkungan:1) Pasal 65-67 PP 24 Tahun 2018; dan 2) Pasal-Pasal Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dalam

Peraturan MENLHK tentang Tata Laksana Penyusunan, Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen LH Dalam Pelaksan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Permenlhk No. P26/2018)

Dua Pelaksanaan PERIZINAN BERUSAHA Dua Sistem PERIZINAN LINGKUNGAN Dua sistem Perubahan Izin Lingkungan

PUU YANG AKAN DIGUNAKAN:1) PP 27 Tahun 2012; dan 2) Peraturan MENLH/MENLHK eksisting terkait dengan

Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan (i.e. Peraturan MENLH No. 16/2012, Peraturan MENLH No. 17/2012, Peraturan MENLH No. 8/2013)

3) Permenlhk No. P 23/2018

1

2

Pasal 65-67 PP OSS: Perubahan Izin Lingkungan Melalui Sistem OSS

Pelaku Usaha

yang telah memiliki

IZIN LINGKUNGAN

Perubahan Usaha

dan/atau Kegiatan

Perubahan Izin

Lingkungan

Pelaksanaan Perubahan

Usaha dan/atau

Kegiatan

1. Perubahan kepemilikan;2. Perubahan pengelolaan & pemantauan LH;3. Perubahan yang berpengaruh terhadap LH (ada 9 Kriteria)4. Perubahan Dampak/Risiko LH (Audit LH atau ARLH)5. Rencana Usaha/Kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3

Tahun Izin Lingkungan diterbitkan

Kriteria Rinci diatur dalam Permenlhk

1. Pemenuhan Komitmen tanpa melalui penyusunan dokumen LH;2. Pemenuhan komitment untuk melengkapi dokumen LH:

a. Wajib Amdal: Amdal Baru (Pengembangan) atau Adendum Andal & RKL-RPL;

b. UKL-UPL: UKL-UPL Baru Pengembangan atau Amdal Baru Pengembangan

Salah Satu Prinsip Dasar yang diatur lebih lanjut dalam

Permenlhk: Perubahan Usaha dan/atau kegiatan tidak dapat

dilakukan sebelum DIPENUHINYA KOMITMENperubahan izin lingkungan, kecuali untuk perubahan

kepemilikan

PenerbitanPerubahan

Izin Lingkungan

BerdasarkanKomitmen

oleh LembagaOSS

Peraturan Menteri LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 (di dalam Sistem OSS)

Pelaku Usaha

PermohonanPerubahan Izin

Lingkungan

Pengumuman

dan

Konsultasi

Publik oleh

Pemrakarsa

Pengisian

Formulir KA

oleh

Pemrakarsa

Pemeriksaan

Formulir KA

oleh Tim Teknis

Penyusunan

ANDAL & RKL-

RPL oleh

Pemrakarsa

Penilaian atau

Penilaian akhir

ANDAL & RKL-

RPL Oleh KPA


Proses Pemenuhan Komitmen PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN dengan Melengkapi AMDAL Baru

atau Adendum Andal dan RKL-RPL berdasarkan Ketentuan Pasal 66-Pasal 67

PP No. 24 Tahun 2018 tentang PPBTSE (OSS)

PEMENUHAN KOMITMEN PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN DENGANMELENGKAPI AMDAL BARU

Keputusankelayakan LH atau ketidak-

layakan LH

perbaikandokumen Andal

dan RKL-RPL

Penetapan keputusan kelayakanlingkungan hidup merupakanpemenuhan dokumen Amdal

Telah Memiliki IzinLingkungan (IL)

Perubahan Usahadan/atau Kegiatan

wajib AMDAL

PEMENUHAN KOMITMEN PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN DENGANMELENGKAPI ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL

1. Perubahan kepemilikan;2. Perubahan pengelolaan &

pemantauan LH;3. Perubahan yang berpengaruh

terhadap LH (ada 9 Kriteria)4. Perubahan Dampak/Risiko LH

(Audit LH atau ARLH)5. Rencana Usaha/Kegiatan tidak

dilaksanakan setelah 3 TahunIzin Lingkungan diterbitkan

Peraturan Menteri LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

PerubahanIzin

Lingkunganberdasarkan

komitmen

LembagaOSS

Penyusunan

ADENDUM

ANDAL & RKL-

RPL oleh

Pemrakarsa

Penilaian

ADENDUM

ANDAL & RKL-

RPL oleh KPA

Rekom hasilpenilaian

ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL oleh

KPA

Keputusankelayakan LH atau ketidak-

layakan LH

perbaikandokumen

Adendum Andaldan RKL-RPL

Penetapan keputusan kelayakanlingkungan hidup merupakan

pemenuhan dokumen AdendumAndal dan RKL-RPL

Dilakukan oleh pemrakarsa

Dilakukan oleh pemrakarsa

Dilakukan oleh KPA

Dilakukan oleh KPA

Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe A disusun dengan muatan:

1. Pendahuluan;

2. Deskripsi rencana usaha dan/ataukegiatan;

3. Deskripsi rona lingkungan hidup;

4. Evaluasi kegiatan eksisting danpemilihan DPH yang sesuaidengan perubahan usahadan/atau kegiatan;

5. Prakiraan dan evaluasi dampaklingkungan;

6. RKL-RPL;

7. Daftar pustaka; dan

8. Lampiran

Muatan Dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL dan Jangka Waktu Penilaian dan Penetapan

Keputusan dalam Sistem OSS

Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPLTipe B disusun dengan muatan:

1. Pendahuluan;

2. Deskripsi rencana usaha dan/ataukegiatan

3. Deskripsi rona lingkungan hidup;

4. Evaluasi kegiatan eksisting danidentifikasi komponen lingkunganyang terkena dampak

5. RKL-RPL;


7. Lampiran

Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPLTipe C disusun dengan muatan:

1. Pendahuluan;

2. Deskripsi rencana usaha dan/ataukegiatan;

3. RKL-RPL;


5. Lampiran

Dokumen Adendum Andal dan

RKL-RPL Tipe A (55 +5 = 60 hari)

Dokumen Adendum Andal dan RKL-

RPL Tipe B (30 + 5 = 35 hari)

Dokumen Adendum Andal dan

RKL-RPL Tipe C (14 + 5 = 19 hari)

Hari: Jangka waktupenilaian dan penetapanperubahan SKKL

PENGATURAN PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

DALAM PP 24 TAHUN 2018

PASAL 64 PASAL 66

PASAL 67

PASAL 68

PASAL 69

Konsep Proses Perubahan IL di OSS dan Instansi Lingkungan Hidup

Kriteria Perubahan Proses di OSS Proses di Instansi LH

Perubahan kepemilikan √

Perubahan pengelolaan & pemantauan LH √ √ (Pemeriksaan RKL-RPL

Perubahan)

Perubahan yang berpengaruh terhadap LH (Alat-alat Produksi, Kapasitas Produksi,

Spesifikasi teknik, Perluasan Lahan dan Bangunan, Waktu dan Durasi Operasi, Usaha

dan/atau Kegiatan dalam Kawasan yang belum dilingkup, Perubahan Kebijakan

Pemerintah, Perubahan LH yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain)

√ √

Perubahan Dampak/Risiko LH (Audit LH atau ARLH) √ √

Rencana Usaha/Kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3 Tahun Izin Lingkungan

diterbitkan

√ √

Perubahan yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan yang dilakukan tanpa

melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan

Rekomendasi UKL-UPL (Pasal 43 ayat (2) huruf f, ayat (3), Pasal 45 ayat (5) huruf b,

Pasal 56)

√ √ (Pemeriksaan RKL-RPL

Perubahan)

Konsep Alur Perubahan Izin Lingkungan Tanpa Penyusunan

Dokumen Lingkungan (Perubahan Pengelolaan)

Pemrakarsa Lembaga OSS Instansi LH/ PTSP

MengajukanPermohonan

Perubahan IzinLingkungan

Proses penerbitan


Notifikasi dariOSS

MenerimaPerubahan Izin

Lingkungan

Konsep Alur Perubahan Izin Lingkungan melalui Penyusunan

Dokumen Lingkungan (Amdal Baru, Adendum atau UKL-UPL Baru)

Pemrakarsa Lembaga OSS Instansi LH/ PTSP



Menerbitkan IL OSS berkomitmen

(terkait Perubahan IL)

Notifikasi dariOSS


Penilaian dokumenlingkungan

Menerima IL OSS berkomitmen

Penilaian/pemeriksaan

dokumen

Penerbitan SKKL atau

RekomendasiUKL-UPL

Notifikasipemenuhankomitmen

Menerbitkan IL efektifMenerima IL

Pengaturan RKL-RPL Rinci di dalam Kawasan

(i.e. Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus)

melalui Sistem OSS

5

Pasal 35 PP 24/2018: Ketentuan Izin Lingkungan di Kawasan

Perusahaan Industri A

Perusahaan Industri B

Perusahaan Industri D

Perusahaan Industri E

Kawasan (KEK, Kawasan Industri, Kawasam perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas). Contoh Kawasan Industri:1) Amdal Kawasan Industri;2) Izin Lingkungan Kawasan Industri

Setiap pelaku usaha di dalam kawasan (i.e. Perusahaan Industri /Tenant di dalam Kawasan Industri):

1) Tidak wajib memiliki Izin Lingkungan, cukup dengan Izin Lingkungan Kawasan

2) Wajib Memiliki RKL-RPL Rinci yang disusun berdasarkan RKL-RPL Kawasan Industri;

3) RKL-RPL Rinci disetujui oleh Pengelola Kawasan Industri;

Perusahaan Industri C

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PENGAWASAN ATAS RKL-RPL RINCI DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

(DIRJEN GAKKUM KLHK)

Implikasi Ketetuan Pasal 35 PP 24/2012 terhadap Penaatan Lingkungan Hidup terhadap

Pengelola Kawasan dan Pelaku Usaha (Tenant) di Dalam Kawasan (i.e. Kawasan Industri)

Perusahaan Industri A

Perusahaan Industri B

Perusahaan Industri D

Perusahaan Industri C

Kawasan Industri:1) Amdal Kawasan Industri;2) Izin Lingkungan Kawasan Industri

Pemegang Izin Lingkungan:

Pengelola Kawasan

Pelaku Usaha di dalam

Kawasan Industri (Tenant)

a. Menyusun RKL-RPL Rinci berdasarkan RKL-RPL Kawasan;b. Melaksanakan Pengelolaan LH berdasarkan RKL-RPL Rinci;c. Melaksanakan Pemantauan LH berdasarkan RKL-RPL Rinci ;d. Pelaporan Pelaksanaan RKL-RPL Rinci kepada Pengelola Kawasan

• Pelaksana Ketentuan Pasal53 PP 27/2012;

• Subyek Penerapan Pasal71 PP 27/2012

Terkait dengan ketentuan:• Pasal 71 UU 32/2009: ketaatan

terhadap PUU PPLH;• Pasal 72: ketaatan terhadap Izin

Lingkungan

Bagaimana mekanismepembangian tanggung jawabhukum antara PengelolaKawasan dan Tenant terkaitdengan penaatan terhadaplingkungan hidup:1. Obyek pengawasan dan

penegakan hukum LH;2. Penerapan Sanksi Adm,

Pidana dan PerdataPOLA HUBUNGAN antara Pemerintah (Pusat dan Daerah), Pengelola Kawasan Industri dan Pelaku Usaha di dalam Kawasan Industri terkait dengan aspek PPLH

Pelaku usaha di dalam kawasan (Tenant) tidak wajib Izin Lingkungan

Contoh Kawasan Industri Paiton

Sesuai dengan ketentuanstandard teknis pembangunankawasan industri, maka

persentase pembagian lahancalon lokasi kawasan industriseluas 50 ha sebagai berikut:

1. Kapling industri seluas : 31,83 ha (63,66%)

2. Sarana dan prasaranapenunjang seluas : 5,01 ha (10,02%)

3. Ruang terbuka hijau seluas : 13,16 ha (26,32%)

KAWASAN INDUSTRI1. Izin Lingkungan

Kawasan Industri

2. AMDAL Kawasan Industri

TENANT-TENANT: RKL-RPL Rinci yang

disusun berdasarkan RKL-

RPL Kawasan Industri dan

disetujui oleh Pengelola Kawasan

Industri

Contoh Kawasan Industri Paiton

Pelaksanaan RKL-RPL Rinci Serta Penyusunan RKL-RPL Rinci

1. Dengan Terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018 dan PermenPerindustrian Nomor 15 Tahun 2019, maka pada dasarnya Pelaku usaha di dalam kawasan industri telah diwajibkan menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan RKL-RPL kawasan industri;

2. Penyusunan RKL-RPL rinci dilakukan melalui pengisian formulir RKL-RPL rinci;

3. Mengacu Pasal 18 ayat 6 Permen Perindustrian Nomor 15 Tahun2019, Formulir RKL-RPL antara lain memuat:

a. Identitas pelaku usaha (perusahaan industri) di dalam kawasan industri;

b. Deskripsi rinci rencanan usaha dan/atau kegiatan perusahaan industri;

c. dampak lingkungan yang akan terjadi;d. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

secara rincie. Pernyataan komitmen pelaku usaha untuk melaksanaan

ketentuan yang tercantum di dalam formulir RKL-RPL Rinci;

Pemeriksaan dan Persetujuan RKL-RPL Rinci oleh Pengelola Kawasan Industri

1. Pelaku usaha mengajukan formulir RKL-RPL rinci yang telah diisi kepada pengelola kawasan industri

2. Pengelola kawasan industri melakukan pemeriksaan RKL-RPL rinci yang diajukan oleh pelaku usaha;

3. Pemeriksaan RKL-RPL rinci dilakukan dengan tahapan:a. Pemeriksaan secara administratifb. Pemeriksaan substansi teknis RKL-RPL rinci;

4. Pemeriksanaan secara administratif RKL-RPL rinci antara lain mencakup kesesuaian isian formulir RKL-RPL rinci dengan pedoman pengisian formulir RKL-RPL dll;

5. Pemeriksaan substansi teknis RKL-RPL rinci dilakukan terhadap pemenuhan kriteria persetujuan RKL-RPL rinci;

6. Pemeriksaan RKL-RPL rinci dapat dilakukan oleh unit tertentu yang dibentuk oleh pengelola kawasan);

7. Pengaturan tentang tata cara pemeriksaan RKL-RPL rinci dan perbaikannya dapat mlalui mekanisme Rapat, menggunakan teknologi informasi dll;

Pemeriksaan dan Persetujuan RKL-RPL Rinci oleh Pengelola Kawasan Industri

1. Pemeriksan RKL-RPL rinci dan penetapan persetujuan RKL-RPL Rinci paling sedikit mempertimbangkan kriteria sebagai berikut (kriteria teknis) antara lain:

a. Kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan PUU PPLH;

b. Rencana usaha dan/atau kegiatan dalam kaitannya dengan efektivitas kelola pantau dampak lingkungan;

c. Kemampuan pelaku usaha dalam menanggulangi dampak;

2. Muatan persetujuan RKL-RPL rinci;

3. Notifikasi persetujuan RKL-RPL rinci oleh pengelola kawasan industri ke Lembaga OSS dan K/L atau SKPD terkait (Pola Hubungan antara pelaku usaha, pengelola kawasan dan pemerintah) Perubahan IL karena perubahan kelola pantau;

K E M E N T E R I A N P E R I N D U S T R I A N T A H U N 2 0 1 8

74

Perusahaan Industri Tim Penilai Pengelola Kawasan Industri

KONSEP PERSETUJUAN RKL-RPL RINCI OLEH PENGELOLA KAWASAN INDUSTRI

Dokumen RKL-RPL Rinci

Menilai:a. Penilaian administratif; danb. Penilaian substansi teknis RKL-RPL rinci:

• Kesesuaian recana usaha dan/atau kegiatan dengan peraturanperundang undangan pengelolaan lingkungan hidup;

• Efektivitas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;dan

• Kemampuan pelaku usaha dalam menanggulangi dampaklingkungan.

Rapat Tim Penilai

BAP

Tdk disetujui Disetujui

Perbaikan RKL-RPL Rinci

5hr+5hr

Surat Persetujuan

Salinan Surat Persetujuan disampaikan kepada:a. pimpinan perusahaan industri;b. pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha

dan/atau kegiatan perusahaan industri yang bersangkutan;

c. gubernur yang bersangkutan;d. kepala instansi lingkungan hidup provinsi;e. bupati/walikota yang bersangkutan; f. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota; dang. lembaga OSS.

Perusahaan Industri tidak menanggapi danmenyempurnakandokumen RKL-RPL rinci paling lama 15(lima belas) hari kerja maka dinyatakankadaluarsa.

Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Perusahaan KawasanIndustri dan memiliki kompetensi di bidang penilaian dokumenlingkungan hidup.

Dlm surat persetujuan memuat:a. Dasar pertimbangan persetujuan RKL-

RPL;b. Peraturan perundangan dan kronologi

penilaian yang menjadi dasar pertimbangan keputusan;

c. Pernyataan persetujuan RKL-RPL; d. Lingkup rencana kegiatan;e. Kewajiban perusahaan industri;f. Jumlah dan jenis perizinan lainnya (bila

ada);g. Masa berlakunya Surat Keputusan; danh. Tanggal penetapan mulai berlakunya

Surat Keputusan; 5hr

5hr

Pelaksanaan RKL-RPL Rinci oleh Pelaku Usaha di

Dalam Kawasan Industri

1. Pelaku usaha berkewajiban untuk:

a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat

dalam persetujuan RKL-RPL Rinci; dan

b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan

terhadap persyaratan dan kewajiban dalam RKL-RPL

Rinci kepada pengelola kawasan; dan

2. Laporan disampaikan secara berkala setiap .........bulan)

3. Muatan laporan pelakanaan RKL-RPL rinci (sebagai

referensi bisa mengikuti Permenlh No 45/2005);

4. Mekanisme penyampaian laporan pelaksanaan RKL-RPL

rinci oleh pelaku usaha kepada pengelola kawasan (i.e.

Menggunakan teknologi dan sistem informasi, atau

hardcopy dsb);

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan RKL-RPL rinci oleh Pengelola

Kawasan industri dan Pemerintah (pusat dan daerah)

1. Siapa saja yang berkewajiban melakukan pembinaan penatalaksanaan RKL-RPL Rinci? Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pengelola Kawasan?

2. Bentuk pembinaan yang dilakukan:a. Pemerintah pusat? Bintek, NSPK, pedoman teknis, baku mutu

lingkungan dllb. Pemerintah Daerah? Bintek, baku mutu lingkungan daerah;c. Pengelola kawasan industri? Bintek, penyedian informasi, SOP

dll3. Pengawasan:

a. Pengawasan pemerintah dan pemerintahh daerah? Pola hubungan antara pemerintah (pusat dan daerah), pengelola kawasan serta pelaku usaha di dalam kawasan (tenant) dalam pelaksanaan RKL-RPL Rinci?

b. Pengawasan/evaluasi kinerja oleh pengelola kawasan kepada pelaku usaha di dalam kawasan dalam pelaksanaan RKL-RPL Rinci

Konsep Revisi PermenLH Nomor. 05 Tahun 2012

6

Dasar Pemikiran Revisi Peraturan MENLH No. 5 Tahun 2012

1) Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 sudah berlaku selama 7 Tahun, sehingga dengan adanya Dinamika Perkembangan Baru Yang Membuat Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 perlu disesuaikan kembali;

2) Terdapat jenis usaha dan/atau kegiatan baru yang belum terakomodir dalam Permen LH Nomor 5 Tahun 2012;

3) Perlunya Penetapan Kategori (Grading) Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang masuk dalam PP 24 Tahun 2018, guna mendukung Percepatan Berusaha.

4) Pertimbangan diatas menjadi dasar PERLUNYA MENETAPKAN PERATURAN MENLHK (REVISI) tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

6 Point Penting Konsep Revisi Peraturan MENLH No. 5 Tahun 2012

1. Review dan Revisi terhadap daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajibmemiliki Amdal (Saran dan Masukan dari Sektor atau Unit Kerja terkait);

2. Review dan Revisi Daftar Jenis Kawasan Lindung (menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 51-19 PP No. 13 Tahun 2017);

3. Review dan revisi pengecualian kewajiban Amdal di kawasan lindung untuk 6 jenis kegiatan tertentu

4. Pengecualian kewajiban menyusun Amdal: a. Kab/kota yang telah memiliki RDTR + KLHS;b. Kawasan Lindung yang telah memiliki perencanaan pengelolaan dan penataan

ruang kawasan lindung yang rinci/detail + KLHS;c. Kegiatan pemulihan kualitas lingkungan hidup (i.e. Restorasi Gambut, rehabilitasi

pesisir laut ramah lingkungan);d. Land swap (gambut);e. Kegiatan penelitian dan pengembangan;

5. Detailing proses penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;

6. Detailing proses penambahan dan pengurangan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal

Struktur Revisi Permen LH Nomor 5 Tahun 2012

BABI: KETENTUAN UMUM (3 Psl)

BAB II: JENIS RENCANA USAHA

DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB

MEMILIKI AMDAL (2 Psl)

BAB IV: PROSES PENAPISAN JENIS

RENCANA USAHA DAN/ATAU

KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI

AMDAL (4 Psl)

BAB V: PENAMBAHAN DAN

PENGURANGAN JENIS RENCANA

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG

WAJIB MEMILIKI AMDAL (3 Psl)

BAB VI & BAB VII

PERALIHAN DAN PENUTUP (3 Psl)

1) Pengertian;2) Maksud dan Tujuan;3) Ruang Lingkungan

1) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal (Skala/besaran dan Lokasi di Kawasan Lindung)

2) Kategori Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib OSS

1) Esensi Proses Penapisan: Kesesuaian tata ruang, penentuan wajib Amdal, pendekatan studi Amdal dan Kewenangan

2) Tata Laksana Proses Penapisan

1) Pihak-pihak yang dapat mengajukan usulan tertulis2) Dokumen Penyajian Informasi Lingkungan (PIL);3) Penilaian/Evaluasi oleh Dirjen;4) Kriteria Penilaian;5) Pengaturan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Yang

Belum di atur Dalam Lampiran I

1) Ketentuan Peralihan; 2) Pencabutan; dan3) Masa Berlaku

BAB III: JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU

KEGIATAN YANG DIKECUALIKAN DARI

WAJIB AMDAL (7 Psl)

1. Pengecualiaan Usaha dan/atau Kegiatan Yang berada di Dalam Kawasan Lindung;

2. Pengecualian wajib Amdal terkait dengan RDTR dan Rencana Pengelolaan dan Penaatan Ruang Kawasan Lindung yang dilengkapi KLHS yang komprehensif dan rinci;

3. Pengecualiaan Rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam Kawasan Industri, KEK, Kawasan Pelabuhandan Perdagangan Bebas;

4. Pengecualiaan untuk Kegiatan pemulihan fungsi lingkunganhidup;

Maksud & Tujuan serta Ruang Lingkup Peraturan MENLHK

Maksud dan Tujuan

1. Peraturan Menteri ini DIMAKSUDKAN untuk untukmemperkuat salah satu sistem perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup pada tahapperencanaan Usaha dan/atau Kegiatan dan mendukung percepatan pelaksanaan perizinan berusaha

2. Peraturan Menteri ini BERTUJUAN UNTUK:a. Menetapkan jenis rencana Usaha dan/atau

Kegiatan yang wajib memiliki Amdal;b. memberikan pedoman untuk penetapan

kategori Amdal bagi sektor rencana usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

c. memberikan pedoman penapisan jenisrencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajibmemiliki Amdal;

d. memberikan pedoman penambahan danpengurangan jenis rencana Usaha dan/atauKegiatan wajib memiliki Amdal.

Ruang Lingkup:1) Jenis rencana Usaha

dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal;

2) Proses penapisan jenisrencana Usaha dan/atauKegiatan yang wajibmemiliki Amdal;

3) Penambahan danpengurangan jenisrencana Usaha dan/atauKegiatan wajib memilikiAmdal.

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal

Jenis Rencana Usaha

dan/atau Kegiatan

yang wajib Memiliki

Amdal

Jenis rencana Usaha

dan/atau Kegiatan Masuk

dalam Lampiran I

1) Jenis Kegiatan dan

2) Skala/Besaran

Jenis rencana Usaha

dan/atau Kegiatan yang

dilakukan:

1) di dalam dan/atau

2) berbatasan langsung

dengan kawasan lindung

1) Diizinkan/sesuai PUU;2) Kriteria berbatasan

langsung;

1. Kesepakatan dengan berbagai pihak

terkait (sektor);

2. Memenuhi 9 Kriteria Usaha

dan/atau Kegiatan yang

berdampak penting terhadap

lingkungan

1

2

Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal (eksisting)

No Bidang Jumlah

Jenis

Kegiatan

1. Multisektor 5

2. Pertahanan 3

3. Pertanian 3

4. Perikanan dan KELAUTAN 1

5. Kehutanan 1

6. Perhubungan 5

7. Teknologi Satelit 5

8. Perindustrian 8

9. Pekerjaan Umum 12

10. Perumahan dan Kaw.

Permukiman

1

11. Energi dan Sumber Daya

Mineral

18

12. Pariwisata 2

13. Ketenaganukliran 4

14. Pengelolaan LB3 4

Lampiran 1 Peraturan

MENLH No. 05/2012• 14 Bidang • 72 Jenis Kegiatan

Rencana usaha dan/atau kegiatan

dilakukan:

• Di dalam Kawasan Lindung

(diizinkan oleh PUU)

• Berbatasan langsung dengan

kawasan lindung

Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal (Revisi)

No Bidang Jumlah

Jenis

Kegiatan

1. Multisektor 5

2. Pertahanan 3

3. Pertanian 3

4. Perikanan dan KELAUTAN 6

5. Kehutanan 1

6. Perhubungan 5

7. Teknologi Satelit 5

8. Perindustrian 8

9. Pekerjaan Umum 14

10. Perumahan dan Kaw.

Permukiman

3

11. Energi dan Sumber Daya

Mineral

23

12. Pariwisata 2

13. Ketenaganukliran 5

14. Pengelolaan LB3 4

Lampiran 1 Revisi

Peraturan MENLH No.

05/2012

• 14 Bidang • 87 Jenis Kegiatan

Usaha dan/atau Kegiatan Di Luar

Lampiran I, Penetapan Wajib Amdal

nya akan ditetapkan kemudian oleh

Menteri setelah dilakukan

pengkajian

Daftar Kawasan Lindung dalam Peraturan MENLH No 5/2012

1. Kawasan hutan lindung

2. Kawasan bergambut

3. Kawasan Resapan Air

4. Sempadan Pantai

5. Sempadan Sungai

6. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk

7. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut

8. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut

9. Kawasan Pantai Berhutan Bakau

10. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut

11. Taman Hutan Raya

12. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut

13. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

14. Kawasan Cagar Alam Geologi

15. Kawasan Imbuhan Air Tanah

16. Sempadan Mata Air

17. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah

18. Kawasan Pengungsian Satwa

19. Terumbu Karang

20. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa dan Biota Laut yang Dilindungi

Kawasan lindung yang dimaksud dalam Peraturan

Menteri ini:

Kawasan lindung wilayah yang DITETAPKAN dengan fungsi utama untuk melindungi

kelestarian lingkungan hidup mencakup SDA dan Sumber Daya Buatan. Penetapan

kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan PUU

Catatan Untuk Revisi:• Kawasan lindung akan

disesuaikan dengan jenis

kawasan lindung yang

diatur di dalam PP No. 13

Tahun 2017;

• Terdapat penambahan

kawasan lindung i.e.

kawasan konservasi di

wilayah pesisir dan laut

(kawasan konservasi

pesisir dan pulau-pulau

kecil, kawasan

konservasi maritim,

kawasan konservasi

perairan) dan kawasan

gambut.

Daftar Tambahan Kawasan Lindung dalam

Revisi Peraturan MENLH No 5/2012

Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil1. Kawasan Konservasi Pesisir dan pulau-pulau kecil:

a. Suaka Pesisir;b. Suaka Pulau Kecil;c. Taman Pesisir;d. Taman Pulau Kecil;

2. Kawasan Konservasi Maritim:a. Perlindungan adat maritim;b. Perlindungan Budidaya Maritim.

3. Kawasan Konservasi Perairan:a. Taman Nasional Perairan;b. Suaka Alam Perairan;c. Taman Wistaa Perairan; dand. Suaka perairan.

1

2

Kawasan Lindung

3

batas tapak

proyeknya

bersinggungan

langsung

dengan batas

kawasan

lindung

= Rencana Usaha

dan/atau kegiatan

Keterangan:

berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut

Dampak

potensial

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang

lokasinya berada di dalam kawasan lindung

jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang

diizinkan sesuai peraturan perundang-

undangan, misal: tambang di hutan lindung, wisata

alam di kawasan lindung

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang

berada di dalam dan/atau berbatasan langsung

dengan kawasan lindung yang dikecualikan

dari kewajiban menyusun Amdal adalah

rencana usaha dan/atau kegiatan:

1. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas

bumi, dan panas bumi yang tidak diikuti

dengan aktivitas perubahan bentang alam

yang menimbulkan dampak penting;2. penelitian dan pengembangan non komersial

di bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;

3. Yang menunjang pelestarian kawasan

lindung (i.e. restorasi gambut dan pesisir

laut);

4. Yang terkait dengan kepentingan

pertahanan dan keamanan negara yang

tidak berdampak penting terhadap

lingkungan;

5. Budidaya yang secara nyata tidak

berdampak penting bagi lingkungan hidup;

6. budidaya yang diizinkan bagi penduduk

asli dengan luasan tetap dan tidak

mengurangi fungsi lindung kawasan dan di

bawah pengawasan ketat

Yang tercantum dalam

Lampiran Permen LH

& telah ditetapkan

sesuai dengan PUU

Rencana Usaha/Kegiatan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan

Lindung Wajib Memiliki AMDAL (Pasal 4 Revisi P. 05/2012)

KETENTUAN KATEGORI AMDAL DALAM REVISI P.05/2012 (Pasal 5)

1. Hanya Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Yang Masuk Dalam PP 24 Tahun 2018.2. Usaha dan/atau Kegiatan Yang Masuk dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, Wajib

Amdalnya dibagi menjadi 3 Kategori yaitu:a. kategori A;b. kategori B;c. kategori C Penetapan Kategori dalam Lampiran I baru didasarkan atas 2 kriteria, yaitu:

Kompleksitas Jenis kegiatan dan dampak rencana kegiatan terhadap lingkungan2. Kriteria Grading antara lain:

a. kompleksitas jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;b. dampak rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup;c. sensitifitas lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;d. kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di lokasi rencana usaha

dan/atau kegiatan.3. Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berbatasan langsung dan/atau

berada dalam kawasan lindung serta terdapat hasil perhitungan kondisi daya dukungdan daya tampung lingkungan hidup, maka kriteria huruf c dan huruf d wajibdigunakan dalam penetapan pengelompokan kategori Amdal.

4. Penetapan pengelompokan kategori Amdal dilakukan berdasarkan Hasil Telaahan TimTeknis Komisi Penilai Amdal pada saat Rapat Tim Teknis Kerangka Acuan yangdituangkan dalam Berita Acara Rapat Tim Teknis Kerangka Acuan

Grading Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib

AMDAL

Kriteria

Jenis dan Kompleksitas

Kegiatan

Dampak RencanaUsaha dan/atau

Kegiatan

Sensitivitas Lokasi dimana Kegiatan akan dilakukan

Status/Kondisi D3TLH dimana Kegiatan akan

dilakukan

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Amdal Tipe A

KategoriKompleksitas:

Sangat Kompleks

Sangat Penting Di dalam Kawasan Lindung yang dikategorikan

sebagai Kawasan Konservasi

Sudah Sangat Terlampau

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Amdal Tipe B


Cukup Kompleks

Lebih Penting Di dalam Kawasan Lindung diluar kategori Kawasan Konservasi

Sudah Terlampau

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Amdal Tipe C

KategoriKompleksitas: Tidak

Kompleks

Penting Di Luar Kawasan Lindung

Belum terlampau

Konsep Klasifikasi Rencana Usaha dan/atau

Kegiatan Wajib Amdal (Grading)

TATA CARA PENENTUAN KATEGORI AMDAL dan

WAKTU PENYUSUNAN ANDAL

Amdal Kategori A(Paling lama 180 Hari)

Amdal Kategori B(Paling lama 180 Hari)

Amdal Kategori C(Paling lama 180 Hari)

lingkup rencana usaha dan/atau

kegiatan sangat kompleks, lokasiusaha yang sangat sensitif serta

membutuhkan data kondisi rona lingkungan hidup yang sangat

kompleks


kegiatan cukup kompleks,

sensitifitas lokasi cukup sensitif serta membutuhkan data rona lingkungan hidup yang cukup

kompleks


kegiatan tidak kompleks, sensitifitas

lokasi kurang sensitif serta tidak

membutuhkan data kondisi ronalingkungan hidup yang sederhana

Kategori Amdal ditentukan berdasarkan Hasil Telaahan Tim Teknis Komisi PenilaiAmdal pada saat Rapat Tim Teknis Kerangka Acuan dengan mengacu pada tools penentuan kategori dan indikasi kategori dari K/L;

Penetapan Kategori Amdal Masuk dalam Berita Acara Rapat Kesepakatan KA;

Tools untuk Penentuan Kategori Amdal

Oleh Tim Teknis KPA Dalam Revisi Permen LH Nomor 5 Tahun 2012

Pe

ne

ntu

anK

ate

gori

Am

dal

Penentuan dengan skalaNilai

Penentuan dengankonsep Pertanyaan

Berjenjang

Dilakukan pada saat rapat Tim Teknis untuk KA-ANDAL

Grading Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib

AMDAL

Kriteria

Jenis dan Kompleksitas

Kegiatan

Dampak RencanaUsaha dan/atau

Kegiatan

Sensitivitas Lokasi dimana Kegiatan akan dilakukan

Status/Kondisi D3TLH dimana Kegiatan akan

dilakukan

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Amdal Tipe A


Sangat Kompleks (3)

Sangat Penting (3) Di dalam Kawasan Lindung yang dikategorikan

sebagai Kawasan Konservasi (3)

Sudah Sangat Terlampau (3)

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Amdal Tipe B


Cukup Kompleks (2)

Lebih Penting (2) Di dalam Kawasan Lindung diluar kategori Kawasan Konservasi (2)

Sudah Terlampau (2)

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Amdal Tipe C

KategoriKompleksitas: Tidak

Kompleks (1)

Penting (1) Di Luar Kawasan Lindung (1)

Belum terlampau (1)

Konsep Penentuan Kategori Amdal Dalam Revisi Permen LH

Nomor 5 Tahun 2012 Dengan Skala Nilai (1)

Konsep Penentuan Kategori Amdal Dalam Revisi Permen LH

Nomor 5 Tahun 2012 Dengan Skala Nilai (2)

1. Penentuan Kategori Amdal ini dilakukan dengan mengkonversi tingkatkepentingan masing masing kriteria ke dalam bentuk skala. .

2. Setiap kriteria dibagi menjadi skala 1, 2 dan 33. Kategori Amdal langsung ditetapkan menjadi Kategori Amdal A bila:

a. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berada di dalam atau berbatasanlangsung dengan kawasan konservasi;

b. rencana usaha dan/atau kegiatan sangat spesifik dan kompleks danmembutuhkan teknologi tinggi seperti kegiatan pembangkit listrik denganmenggunakan reaktor nuklir (PLTN);

4. Kategori Amdal ditentukan berdasarkan jumlah total nilai skala yang telahditetapkan dengan rincian:i. memiliki skala nilai kumulatif > 9 maka termasuk Amdal kategori A;ii. memilki skala nilai kumulatif 6 – 9 maka termasuk Amdal kategori B;iii.memiliki skala nilai kumulatif < 6 maka termasuk Amdal kategori C.

5. Dalam hal belum/tidak terdapat hasil kajian D3TL di lokasi rencana usahadan/atau kegiatan, maka penjumlahan nilai skala mengikuti ketentuan sebagaiberikut:i. memiliki skala nilai kumulatif > 6 maka termasuk Amdal kategori A;ii. memilki skala nilai kumulatif 4 – 6 maka termasuk Amdal kategori B;iii.memiliki skala nilai kumulatif < 4 maka termasuk Amdal kategori C.

Pengecualian Kewajiban Amdal (1)

dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang

memenuhi kriteria:

a. merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penelitian

dan pengembangan teknologi;

b. dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah;

c. dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data dan

informasi; dan

d. dilakukan bukan untuk tujuan komersial.


Kewajiban memiliki Amdal dikecualikan bagi rencana Usaha

dan/atau Kegiatan berikut:

1. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas

bumi yang tidak diikuti dengan aktivitas perubahan bentang

alam yang menimbulkan dampak penting;2. penelitian dan pengembangan non komersial di bidang ilmu

pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;

3. Yang menunjang pelestarian kawasan lindung (i.e. restorasi

gambut dan pesisir laut);

4. Yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan

negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan;

5. Budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting bagi

lingkungan hidup;

6. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan

tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di

bawah pengawasan ketat


Terkait dengan Perencanaan Detail yang telah Memiliki EIA-Based SEA

Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkunganhidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYUSUN AMDAL apabila lokasi rencana usaha dan/ataukegiatannya berada pada:

a. Provinsi atau kabupaten/kota yang MEMILIKI RDTR YANG DILENGKAPI DENGAN KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secarakomprehensif dan rinci (EIA-Based SEA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenlhk P. 24/2018);

b. KAWASAN LINDUNG (catatan: i.e. hutan konservasi dan hutan lindung) yang memiliki PERENCANAAN PENGELOLAAN DAN/ATAU PENATAAN RUANG KAWASAN LINDUNG RINCI/DETAIL YANG DILENGKAPI DENGAN KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secarakomprehensif dan rinci (EIA-Based SEA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


untuk Usaha dan/atau Kegiatan Lainnya

Usaha dan/atau kegiatan berikut juga dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal:

1) kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanamanindustri dalam rangka land swap untuk perlindunganekosistem gambut yang merupakan bagian dari fasilitasi pemerintah UKL-UPL;

2) Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup di kawasan yang tidak dibebani izin i.e. Restorasi gambut dan rehabilitasi pesisir-laut dengan bahan-bahan alami (Tanpa dokumen lingkungan hidup);

3) rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana UKL-UPL


untuk Usaha dan/atau Kegiatan Lainnya

Usaha dan/atau kegiatan berikut juga dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal:

1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam Kawasan Industri,

Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas RKL-

RPL Rinci;

2) Rencana usaha dan atau kegiatan yang berbatasan langsung atau berada dalam

kawasan lindung yang telah mendapatkan penetapan pengecualian wajib Amdal

dari pengampu kepentingan kawasan lindung tersebut (Contoh: Kegiatan Jasa

Sarana Wisata Alam, Kegiatan Jasa Pemanfaatan Air di Kawasan Konservasi);

UKL-UPL;

Tambahan Pengaturan dalam Revisi P.05/2012

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang belum diatur sebagaimana dalam Lampiran I dan

dilakukan di luar kawasan lindung, yang berupajenis kegiatan baru yang saat ini belum dapat

teridentifikasi, ditetapkan klasifikasinya sebagai rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib

memiliki Amdal atau tidak wajib memiliki Amdal berdasarkan surat penetapan oleh

Menteri setelah melalui pengkajian dan/atau penilaian

Melengkapi Ringkasan Informasi Awal

Memastikan kesesuian lokasi rencana usaha dan/atau

kegiatan dengan PUU

Menentukan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib

Memiliki Amdal

Menentukan Pendekatan Studi Amdal yang akan

Digunakan

Mengidentifikasi Kewenangan KPA

Mendokumentasikan Kegiatan Penapisan

Mekanisme Proses Penapisan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

a. Formulir isian informasi awaldisiapkan;

b. Bahan informasi untukpengisian formulir

c. Formulir dilengkapi

a. Delineasi batas proyek;b. Analisis spasial batas

proyek dengan rencanatata ruang;

c. Analisis spasial batasproyek dengan peta-petafungsi ruang lainnya a. Setiap jenis rencana usaha

dan/atau kegiatan (utama danpendukung) dianalisis untukmenentukan kegiatan wajibmemiliki amdal;

b. Hasil analisis kegiatan wajibamdal ditetapkan

a. Lingkup rencana usahadan/atau kegiatan dengankriteria pendekatan studiamdal dianalisis;

b. Pendekatan studi amdalditentukan a. Hasil penentuan pendekatan

studi amdal, jenis rencanausaha dan/atau kegiatan(strategis dan non strategis) dibandingkan dengan daftarpembagian kewenangan;

b. Informasi bukti lisensi danvaliditasnya;

c. Kewenangan penilaian Amdalditentukan

a. Hasil penapisan disusun;b. Hasil penapisan

dikomunikasikan kepadainstansi LH;

c. Hasil penapisandidokumentasikan

1

2

3

4

5

6

No

Tahapan Penapisan

Rincian Kegiatan Penapisan Pemrakarsa Instansi LH

Keterangan

1 Pengisian Informasi atas rencana usaha dan/atau kegiatan

Melakukan Delieasi (menyiapakan data spasial) tapak proyek (lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan utama beserta kegiatan pendukung)

2 Memastikan kesesuaian lokasi rencana usaha/kegiatan dengan peraturan perundangan

a. Melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan (tapak proyek) dengan peta rencana tata ruang

b. Melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan (tapak proyek) dengan peta fungsi ruang lainnya dan PUU (i.e. PIBIB)

c. Menyatakan Lokasi rencana ussaha dan/atau kegiatan sesuai dengan tata ruang dan PUU

d. Menyatakan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan tata ruang & PUU

Amdal/UKL-UPL dan Izin Lingkungan tidak dapat diproses (STOP)

3 Menentukan rencana usah/kegiatan yang wajib Amdal

a. Membandingkan antara jenis rencana usaha dan/atau kegiatan utama dan pendukung dengan Daftar Lampiran I

Matrik/Tabel

b. Memeriksa apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung dan tidak termasuk kegiatan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal

c. Menyimpulkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagai wajib AMDAL

d. Menyimpulkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan TIDAK WAJIB memliliki AMDAL

Wajib UKL-UPL/SPPL (STOP)

DETAILING PROSES PENAPISAN RENCANA USAHA

DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL

1

2a

2b

Tidak sesuai

sesuai

3a

2d

3b

tidakYa

3c3d

Ya

tidak

Tidaksesuai

sesuai

2c

Next Slide

No

Tahapan Penapisan

Rincian Kegiatan Penapisan Pemrakarsa Instansi LH

Keterangan

3 Menentukan rencana usah/kegiatan yang wajib Amdal

c. Menyimpulkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan TIDAK WAJIB memliliki AMDAL

4 Menentukan Pendekatan Studi Amdal yang akan digunakan

a. Menyusun tabel/matrik yang berisi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan utama dan pendukung beserta instansi yang memiliki kewenangan pembinaan dan /atau pengawasan terhadap setiap jenis kegiatan utama dan pendukungnya

b. Mambandingkan matrik/tabel 4a dengan kriteria pendekatan studi Amdal sesuai pasal 8 PP 27/2012

c. Meyimpulkan pendekatan studi Amdal yang akan digunakan (tunggal, terpadu, kawasan)

5 Menentukan Kewenangan Penilaian Amdal

6 Mendokumentasikan kegiatan penapisan

7 Menyampaikan hasil penapisan ke Instansi LH yang berwenang

8 Menelaah dan meberikan arahan hasil penapisan

9 Proses penyusunan Amdal

3d

4a

4b

4c

DETAILING PROSES PENAPISAN RENCANA USAHA

DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL

5

6

7

8

9

Hasil Penapisan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

PemrakarsaInstansi Lingkungan

Hidup

Pemrakarsamenyampaikan hasilpenapisan kepadainstansi lingkunganhidup pusat, provinsi ataukabupaten/kotasesuai kewenangan.

Berdasarkan hasil penapisan yang diterima dari pemrakarsa, instansilingkungan hidup pusat, provinsi ataukabupaten/kota sesuai kewenanganmenelaah dan memberikan arahanmengenai: a. wajib tidaknya rencana Usaha

dan/atau Kegiatan memiliki Amdal;b. pendekatan studi Amdal; danc. kewenangan penilaian Amdal.

Hasil Penapisan

Penambahan Jenis Rencana Usaha dan/atau

Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal

1. Kementeriandan/atau lembagapemerintah non kementerian;

2. Gubernur;

3. Bupati/walikota; dan/atau

4. masyarakat

Menteri, LHK c.q.

Ditjen PKTL.

Kriteria Penilaian1. alasan ilmiah bahwa rencana usaha

dan/atau kegiatan tersebut berdampakpenting terhadap lingkungan;

2. daya dukung dan/atau daya tampunglingkungan hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

3. tipologi ekosistem setempat yang diperkirakan berdampak penting terhadaplingkungan hidup; dan

4. teknologi pengelolaan dampak lingkunganhidup

Pihak

Pengusul

1. Usulan Tertulis

2.Dokumen Penyajian

Informasi

Lingkungan

Penerbitkan

keputusan

Pengurangan Jenis Rencana Usaha dan/atau

Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal

Pihak

Pengusul

1. Kementeriandan/atau lembagapemerintah non kementerian;

2. Gubernur;

3. Bupati/walikota; dan/atau

4. masyarakat

1. Usulan Tertulis

2.Dokumen Penyajian

Informasi

Lingkungan

Penerbitkan

keputusan

Menteri, LHK c.q.

Ditjen PKTL.

Kriteria Penilaian1. dampak lingkungan hidup dari rencana

Usaha dan/atau Kegiatan dapatditanggulangi berdasarkanperkembangan ilmu pengetahuan danteknologi

2. daya dukung dan/atau daya tampunglingkungan hidup di lokasi rencanaUsaha dan/atau Kegiatan; dan

3. berdasarkan pertimbangan ilmiah, rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidakmenimbulkan dampak penting.

Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK)Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL)

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan KegiatanManggala Wanabakti Building, Blok IV Lantai 6 Wing C

Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270Phone & Fax: +62-21-5705090,

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:Terima kasih

Sistem Perizinan Lingkunganamdal.menlhk.go.id/amdal/uploads/materi/Sistem Perizinan Lingkungan... · UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat

Documents