Deregulasi Perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan ...

Deregulasi Perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

Oleh :

Biro Hukum Sekretariat Jenderal

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hotel Aria Barito – 5 November 2015

2

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG

KEHUTANAN

Perencanaan Hutan

UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE, beserta Peraturan Pelaksanaannya

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta Peraturan Pelaksanaannya.

UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hutan.

Pilar Dasar Sektor

Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU 19 Tahun

2004 tentang Kehutanan, beserta Peraturan Pelaksanaannya

Pendahuluan:

Ps. 33 UUD 1945 : Bumi, tanah, air dan kekayaan yang

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Wewenang Pemerintah (Pasal 4 UU No. 41 Tahun 1999):

• Mengatur, mengurus hal yang berkaitan dengan

hutan, kawasan hutan dan hasil hutan,

• Menetapkan atau mengubah status

kawasan hutan,

• Mengatur dan menetapkan hubungan hukum

antara orang dengan hutan serta mengatur

perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Penunjukan

Kawasan Hutan

Penataan Batas

Kawasan Hutan

Pemetaan Kawasan

Hutan

Penetapan Kawasan

Hutan

PROSES PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

Tahapan/proses

pengukuhan bukan

tahapan level/tingkatan

status.

Merupakan proses

penyelesaian hak-hak

atas lahan/tanah di

dalam dan atau di

sepanjang batas

kawasan hutan yang

telah ditunjuk.

SEJARAH KAWASAN HUTAN

1980 - 1992 1992 - 1999 1999 - 2005 < 1980

UU No.

41/1999

UU No.

24/1992

UU No.

5/1967

Hutan register

Penunjukan

partial

TGHK

Paduserasi

RTRWP -

TGHK

Usulan Perubahan

Kawasan Hutan dalam

Review RTRWP/K

dan Pemekaran

Penunjukan

Kawasan

Hutan

UU No.

5/1990

UU No. 32/2004

UU No. 26/2007

2004 - 2007

PEMBAGIAN TATA RUANG NASIONAL

HP KSA HPK KPA HL

1. IPPA, Jasling, LK

2.Tambang KPA/KSA-> dilarang;

3. Lindung IPPKH terbuka : dilarang

Perubahan

Peruntukan KH

(Pelepasan dari

MenLHK (HPK)

APL 1.Pemanfaatan (IUPHHK)

2. Penggunaan KH (IPPKH)

KW. BUDIDAYA KW. LINDUNG UU Bidang

KEHUTANAN

Hutan Hutan Negara

Hutan Hak (Titel

Hak)

Pemda/BPN

Kawasan Hutan

Areal Pengguna

an Lain

HK

HL

HP

HPT

HP

HPK

IUPK IUPJL

IUPHHK IUPHHBK

IPPKH

Tambang dgn pola tertutup

IPJL, IIPA

Pengurusan

Hutan

Perencanaan Kehutanan

PP Nomor 44 Tahun 2004

Tentang Perencanaan

Kehutanan

Litbangdiklatluh


Pengawasan

a. Inventarisasi hutan;

b. Pengukuhan Kawasan Hutan

c. Penatagunaan Kawasan Hutan

d. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;

e. Penyusunan Rencana Kehutanan

Pengelolaan Hutan

PP Nomor 6 Tahun 2007 jo


PENGURUSAN HUTAN

a. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Hutan;

b. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

c. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, dan

d. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

1. Dasar Hukum:

1) Pasal 19 UU 41 Tahun 1999 Ttg Kehutanan;

2) PP 10 Tahun 2010 Jo PP 60 Tahun 2012 Ttg

Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi

Kawasan Hutan;

3) Permenhut P.32/Menhut-II/2010 Ttg Tukar

Menukar Kawasan Hutan;

4) Permenhut P. 33/Menut-II/2010 jo Permenhut

P.28/Menhut-II/2014 Ttg Tata Cara Pelepasan

Kawasan Hutan;

9

Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat

dilakukan:

1. secara parsial; atau

2. untuk wilayah provinsi.

Perubahan peruntukan kawasan hutan secara

parsial dilakukan melalui: 1. tukar menukar kawasan hutan; atau

2. pelepasan kawasan hutan.

10

Persyaratan

Adm

Menteri/Gubernur/

Bupati/Walikota/

Pimp Bdn Usaha

Penyampaian

Permohonan

MenLHK

melalui

BKPM

Penelaahan Sekjen-Dirjen

PKTLT

Pertek Es I

Terkait

Penerbitan

persetujuan prinsip

pelepasan KH Penelaahan

BKPM

Tata Batas

Persetujuan

Prinsip

Pelepasan

Penyiapan SK

Pelepasan KH

SK Pelepasan KH

DITOLAK Tdk

Ya

Permohonan

Dispensasi

1. Pasal 38 UU No. 41 1999 tentang Kehutanan

2. PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Jo PP 61 Tahun 2012.

3. Perpres No. 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah.

4. Permenhut No. P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Permohonan

Syarat-syarat

Persetujuan

Prinsip

Pemenuhan

Kewajiban-

kewajiban

Izin-PPKH

Monitoring Evaluasi

Perpanjangan

Ok

Ok

Ok

Skema pemberian Izin PPKH

Eksplorasi

OP

1. Paket Deregulasi Tahap I

NO JUDUL REGULASI AMANAT PENGATURAN MATERI SUBSTANSI YANG

DIATUR PROGRES

1. PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 60 Tahun 2012.

Tindak Lanjut Pasal 19 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

1. Untuk pembangunan bendungan yang sebelumnya dilaksanakan dengan mekanisme tukar menukar kawasan hutan diubah menjadi mekanisme IPPKH (dibiayai oleh APBN/D).

2. Untuk proses tukar menukar kawasan hutan dapat dilakukan pelepasan kawasan hutan sebelum tata batas dan penetapan areal pengganti.

3. Untuk proses pelepasan kawasan hutan langsung diberikan pelepasan kawasan hutan tanpa persetujuan prinsip, dengan kewajiban tata batas setelah dilakukan pelepasan kawasan hutan.

2. PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 61 Tahun 2012.

Tindak Lanjut Pasal 38 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

1. Untuk pembangunan infrastruktur (bendungan) dengan skema IPPKH (dibiayai oleh APBN/D)

2. Kewajiban menyediakan areal kompensasi untuk permohonan IPPKH untuk kawasan hutan dibawah 30%, diubah menjadi kewajiban penanaman rehabilitasi DAS.

3. Untuk proses pemberian IPPKH langsung diberikan IPPKH tanpa persetujuan prinsip dengan kewajiban setelah IPPKH diberikan.

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 61 Tahun 2012.

1. Penyederhanaan proses perizinan dengan mengubah Permenhut P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan: a. Tata waktu disederhanakan

menjadi paling lama 15 hari kerja menjadi SK atau penolakan.

b. Izin dikeluarkan setelah persyaratan administrasi dipenuhi.

c. Beberapa izin disatukan menjadi syarat izin ditegaskan pada Diktum keputusan.

d. Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin dicabut.

4. Peratuan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2014 tentang Pembatasan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi.

PP Nomor 6 Tahun 2007 tetang Tata Hutan dan Rencana Penyusunan Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2008.

1. Mengatur kembali penambahan luasan IUPHHK dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi.

2. Mengatur untuk permohonan perpanjangan IUPHHK sesuai luasan sebelumnya.

1. Paket Deregulasi Tahap II

NO BIDANG USAHA JENIS PERIZINAN KETENTUAN PERATURAN

PENYEDERHANAAN PERATURAN

PROGRES

1. Bidang Usaha Perkebunan di HPK

Pelepasan Kawasan Hutan Permenhut P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, jo. P.28/Menhut-II/2014.

1. Penamaan : Pelepasan Kawasan Hutan.

2. Penyederhanaan proses pelepasan dengan mengubah Permenhut P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, jo. P.28/Menhut-II/2014: a. Tata waktu disederhanakan menjadi

paling lama 12 hari kerja menjadi SK atau penolakan.

b. Beberapa izin disatukan menjadi syarat izin ditegaskan pada Diktum keputusan.

c. Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin dicabut.

2. Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi.

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA).

2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI).

3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE).

4. Perpanjangan Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA).

Permenhut P.9/Menhut-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan IUPHHK HA, HT, RE atau IUPHHK HTI pada Hutan Produksi.

1. Penamaan izin menjadi Izin Usaha Pemanfaatan Kayu.

2. Penyederhanaan proses perizinan dengan mengubah Permenhut P.9/Menhut-II/2015: a. Tata waktu disederhanakan menjadi


b. Izin dikeluarkan setelah persyaratan administrasi dipenuhi Kerangka Acuan Amdal.


d. Saat perpanjangan izin, tidak diperlukan

syarat-syarat baru kecuali laporan rencana kerja untuk pembinaan dan pengawasan.

e. Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin dicabut.

3. Bidang Industri Kehutanan

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di atas 6.000 M3/tahun.

2. Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di atas 6.000 M3/tahun.

Permenhut P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industeri Primer Hasil Hutan

1. Penamaan izin tetap Izin Industeri Primer Hasil Hutan.

2. Penyederhanaan proses perizinan dengan mengubah Permenhut P.13/Menlhk-II/2015: a. Tata waktu disederhanakan menjadi




d. Saat perpanjangan izin, tidak diperlukan syarat-syarat baru kecuali laporan rencana kerja untuk pembinaan dan pengawasan.


Telah disiapkan draft Peraturan Menteri LHK.

4. Bidang Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Tumbuhan/Satwa Liar.

1. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam.

2. Izin Pemanfataan Jasa Wisata Alam

3. Izin Pemanfataan Air

dan Energi Air. 4. Izin Pemanfaatan

Panas Bumi.

Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam:

1. Permenhut P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, Tahura dan TWA, jo. P.4/Menhut-II/2012.

2. Permenhut P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di SM, TN, Tahura dan TWA

3. RPermenLHK tentang Pemanfaatan Panas Bumi di Kawasan Konservasi.

1. Nama izin : Izin pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi.

2. Penyederhanaan proses perizinan dengan: a. Tata waktu disederhanakan menjadi






3. Program lanjut mengubah PP Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Parwisata Alam di SM, TN, Tahura dan TWA, PP Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA

5. Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar

Izin Lembaga Konservasi Permenhut P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi

1. Nama izin : Izin Lembaga Konservasi.

2. Penyederhanaan proses perizinan dengan: a. Tata waktu disederhanakan menjadi






Deregulasi Perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan ...

Documents