sistem pendataan objek pajak bumi dan bangunan pada kantor pelayanan pajak pratama meulaboh

8/12/2019 sistem pendataan objek pajak bumi dan bangunan pada kantor pelayanan pajak pratama meulaboh

1/58

Cut Putri Isnaini : Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak PratamaMeulaboh, 2009.

TUGAS AKHIR

PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRITENTANG

SISTEM PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEULABOH

DIAJUKAN

O

LE

H

NAMA : CUTPUTRIISNAINI

NIM : 062600030

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Menyelesaikan Studi

Pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN

MEDAN

2009


2/58


KATA PENGANTAR

Assalammualaikum wr.wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta shalawat

dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya

ke alam yang penuh keimanan yang ditandai berbagai macam ilmu pengetahuan dan

teknologi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

Adapun judul laporan PKLM yang dipilih penulis adalah SISTEM

PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEULABOH.

Laporan PKLM ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

pendidikan pada program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-

dalamnya kepada orang tua, Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan,

memberikan, kasih sayang yang tidak ternilai harganya.

Selama menyusun laporan PKLM ini penulis banyak menerima bantuan

dorongan, bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan

hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


3/58


1. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA Selaku Dekan Fakultas Ilmu Politik

Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak Drs. M. Husni Thamrin Nasutian, Msi Selaku Ketua Program Studi D-III

Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara.

3. Ibu Dra.Elita Dewi, MSP Dosen pembimbing yang bersedia meluangkan

waktunya dalam memberikan bimbingan sehingga dapat sehingga dapat selesai

dengan baik.

4. Seluruh staf pengajar terutama abang Faisal Eriza dan pegawai diprogram studi

Diploma III Administrasi Perpajakan yang telah memberikan pengajaran Ilmu

Pengetahuan kepada penulis.

5. Buat ke dua orangtuaku, ayahanda Teuku Johan dan ibunda Zainab yang telah

membesarkan saya dan memberi dukungan yang sangat berarti bagi penulis,dan

abangku kakanda Teuku Jozanda, adik-adikku adinda Cut Zahara dan adinda

Teuku Rahmat Syahputra yang sangat ku sayang, n for all my family.

6. Buat teman-temanku terbaik ku terutama Nia, Sheilla, Dona, Thanks atas

semangatnya, dan yang gak ketinggalan temen-temen FISIP USU terutama

Program Diploma III Administrasi Perpajakan stambuk 06 khususnya kelas A

yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

7. Special thanksBuat Adriyansyah Khaliq yang telah banyak memberi semangat

dan dukungan semoga dirimu diberi yang terbaik oleh ALLAH SWT.


4/58


Penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam laporan

ini yang disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis.

Untuk itu penulis mengharapkan saran-saran dan kritik sehat yang sifatnya

membangun dari pembaca.

Akhirnya penulis berharap laporan PKLM ini bermanfaat bagi kita semua.

Semoga ALLAH SWT selalu berkenan memberikan tuntunan dan ridhonya kepada

kita semua. Amin

Medan, Juni 2009

Cut Putri Isnaini


5/58


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI... iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang. 1

B. Tujuan dan Manfaat penelitian. 4

C. Ruang Lingkup.. 7

D. Metode PKLM... 7

E. Metode Pengumpulan data. 8

BAB II : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Umum KPP Pratama Meulaboh. 10

B. Keadaan Geografis KPP Pratama Meulaboh... 10

C. Struktur Organisasi KPP Meulaboh. 12

D. Tugas dan Fungsi Organisasi KPP Meulaboh.. 13

BAB III : GAMBARAN DATA

A. Definisi dan Fungsi Pajak 16

B. Jenis-jenis Pajak... 17

C. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. 18

D. Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.. 18

E. Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan.. 19


6/58


BAB IV : EVALUASI DAN ANALISIS DATA

A. Evaluasi.. 32

B.Analisis Data. 41

C. Faktor_faktor Yang Mempengaruhi Sistem Pendataan Objek Pajak

Bumi dan Bangunan. 46

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.. 50

B Saran. 51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


7/58


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang

merupakan sumber penerimaan Negara yang utama, disamping penerimaan Negara

yang lain. Sesuai pasal 6 dan pasal 9 undang-undang No.12 tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun

1994 pasal 2 dan 3 diartikan sebagai pajak Negara yang sebagian besar

penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang dipergunakan untuk penyediaan

fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemeritah daerah. Dalam

pengenaan beban pajaknya terlebih dahulu harus memperhatikan objek pajaknya dari

pada subjek pajaknya.

Setiap wajib pajak yang memiliki objek pajak bumi dan bangunan, baik besar

maupun kecil akan dikenakan pajak sesuai kemampuan dan keadaannya. Dalam hal

ini digunakan sistem Self Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan undang-

undang perpajakan (Marsyahrul, 2005, 9) yaitu bagi setiap wajib pajak diberikan

kesempatan untuk mendaftarkan sendiri objek pajak yang dimiliki/dimanfaatkannya

di bidang pelaporan ke Direktorat Jenderal Pajak atau tempattempat lain yang

ditunjuk.


8/58


. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas

masyarakat sendiri, yang wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

a. menghitung sendiri pajak yang terhutang

b. memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang

c. membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar

d. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang

ciri-ciri sistem self assessmentadalah :

a. adanya kepastian hukum

b. sederhana perhitungannya

c. mudah pelaksanaannya

d. lebih adil dan merata

e. perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak. (Marsyahrul, 2005, 9)

Mengingat besarnya jumlah objek pajak dan beragamnya tingkat pendidikan

dan pengetahuan wajib pajak, maka belum seluruhnya wajib pajak dapat melakukan

kewajiban untuk mendaftarkan objek pajak yang dimilikinya. Sejalan dengan hal

tersebut, fiskus sebagai aparat penyelenggara perpajakan dalam rangka

memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan kinerjanya

dalam menetukan arah kebijakan operasional khususnya dalam pembuatan rencana

kerja pendataan objek PBB. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, maka

Direktorat Jenderal Pajak mengadakan kegiatan pendataan objek dan subjek Pajak

Bumi dan Bangunan. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sendiri oleh Direktorat


9/58


Jenderal Pajak atau bekerjasama dengan pihak lain/ketiga yang ditentukan oleh

Direktorat Jenderal Pajak.

Kegiatan pendataan dapat dilaksanakan dengan 4 (empat) alternatif, yaitu :

a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP (Surat Pemberitahuan

Objek Pajak), lebih lanjut dibagi menjadi pendataan dengan penyampaian dan

pemantauan pengembalian SPOP perorangan serta penyampaian dan

pemantauan pengembalian SPOP kolektif.

b. Identifikasi objek pajak.

c. Verifikasi data objek pajak.

d. Pengukuran bidang objek pajak.

Untuk mengatasi kendala atau masalah yang dihadapi pihak penyelenggara

maupun wajib pajak dalam pembayaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan diperlukan

adanya kebijakan yang aktual yang mampu mendorong dan merangsang efesiensi dan

efektifitas kerja yakni melalui sistem pendataan, khususnya pendataan terhadap objek

Pajak Bumi dan Bangunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB

dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan up to datedengan

mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB ke dalam satu wadah, sehingga

pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat dan efisien. Dengan demikian,

diharapkan dapat tercipta; pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan

realisasi potensi/pokok ketetapan, peningkatan tertib administrasi dan peningkatan

Pajak Bumi dan Bangunan, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pada


10/58


wajib pajak. Untuk menjaga akurasi data objek dan subjek pajak yang memenuhi

unsur relevan, tepat waktu, andal, dan mutakhir, maka basis data tersebut di atas perlu

dipelihara dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mencoba membahas dan

menuangkannya dalam bentuk laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri dengan judul:

Sistem Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian1) Untuk mengetahui sistem pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh.

2) Ingin mengetahui masalah-masalah apa saja yang dihadapati oleh fiskus di

dalam melaksakan sistem pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan.

3) Ingin mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan

kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta faktor-faktor apa

saja yang mempengaruhi kurangnya kesadaran wajib pajak dalam

melaksanakan kewajibannya tersebut.

2. Manfaat Penelitian1) Bagi Mahasiswa

a. Guna pengembangan ilmu dalam bidang perpajakan khususnya dalam

bidang pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat juga


11/58


dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin

membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Guna menciptakan dan menanamkan rasa tanggung jawab dan

kedisiplinan yang nantinya hal-hal tersebut sangat dibutuhkan ketika

memasuki dunia kerja yang sebenarnya.

c. Guna meningkatkan frekuensi komunikasi antara penulis dengan fiskus

pada Kantor Pelayanan Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Meulaboh, Aceh barat.

d. Guna merangsang mahasiswa untuk beraktifitas dalam melakukan

pekerjaan secara efisien dan efektif melalui Praktik Kerja Lapangan

Mandiri (PKLM).

e. Sebagai sarana latihan berfikir mahasiswa dalam menyusun suatu karya

ilmiah berdasarkan ilmu yang diperoleh selama dalam perkuliahan.

2) Bagi Institusi tempat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

a. Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh dengan lembaga pendidikan

khususnya Universitas Sumatera Utara.

b. Dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) bagi

mahasiswa dituntut sumbangsihnya terhadap instansi baik berupa saran

maupun kritikan yang bersifat membangun yang menjadi sumber masukan

untuk meningkatkan kinerja lingkungan tersebut.


12/58


c. Karena penelitian ini banyak membahas dan menyoroti persoalan sistem

pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan, maka data yang terdapat

dalam skripsi minor ini dapat dipergunakan oleh fiskus atau aparat

penyelenggara perpajakan untuk mengambil suatu keputusan.

3) Bagi Lembaga Pendidikan Khususnya Universitas Sumatera Utara

a. Membuka interaksi antara dosen dengan instansi yang bersangkutan dalam

memberikan uji nyata mengenai ilmu pengetahuan yang diterima

mahasiswa melalui Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).

b. Meningkatkan profesionalisme, memperluas wawasan serta memantapkan

keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmu khususnya di bidang

perpajakan.

4) Bagi Masyarakat

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan meningkatkan

pemahaman dan pengertian anggota masyarakat tentang Pajak Bumi dan

Bangunan karena hasil penelitian ini banyak menceritakan tentang

pengertian, fungsi, prosedur dan masalah-masalah yang berhubungan

dengan Pajak Bumi dan Bangunan.


13/58


C. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

Pada Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini, penulis memusatkan perhatian

pada sistem pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh. Batas wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Meulaboh meliputi Aceh Barat, Aceh Jaya dan Nagan Raya.

Data yang disajikan merupakan data tahun 2008 yaitu Pendataan dengan

Sistem Pengukuran Objek menggunakan Sistem SISMIOP (Sistem Manajemen

Informasi Objek Pajak).

D. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

Metode yang digunakan dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah :

a) Tahap Persiapan

Hal ini berkaitan dengan persetujuan dan pengesahan pelaksanaan PKLM baik

dari Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas

Sumatera Utara juga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh, Aceh Barat.

b) Studi Literatur

Penulis mengumpulkan data-data yang menyangkut masalah yang akan

dibahas melalui buku-buku, majalah, Undang-undang, Keputusan Menteri

Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan bahan-bahan lainnya yang

berhubungan dengan objek pajak pembahasan.


14/58


c) Observasi Lapangan

Penulis langsung melakukan pengamatan terhadap sistem pendataan objek

Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh,

Aceh Barat dengan maksud untuk mendapatkan informasi.

d) Metode Laporan

Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam penilisan skripsi ini adalah

metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang

menguraikan kejadian atau peristiwa yang bersifat aktual yang terjadi pada

saat penelitian, menafsirkan dan menganalisa data yang diperoleh sehinnga

dapat ditarik kesimpulan.

e) Analisa dan Evaluasi Data

Setelah memperoleh data yang diperlukan, penulis akan menganalisa dan

mengevaluasi data secara kualitatif sesuai dengan bentuk dan macam data

yang diperoleh sesuai tuntutan permasalahan Praktik Kerja Lapangan Mandiri

(PKLM).

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data mengenai Praktik Kerja Lapangan Mandiri

(PKLM), penulis mengumpulkan data dan informasi dengan mengunakan metode

sebagai berikut :


15/58


a) Metode Observasi

Dalam metode ini penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek

Pajak Bumi dan Bangunan yang telah didata oleh Kator Pelayanan Pajak

Pratama Meulaboh dengan maksud mendapatkan informasi.

b) Metode Wawancara

Dalam metode ini penulis akan melakukan tanya jawab langsung dengan

fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh.

c) Metode Dokumentasi

Dengan metode ini penulis meminta dan melampirkan data berupa dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan laporan PKLM ini.


16/58


BAB II

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh adalah KPP yang terbentuk sesuai

dengan KEP-159/PJ/2008 tanggal 4 September 2009 tentang penerapan organisasi,

tata kerja dan saat mulai beroperasinya Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan

Jambi, Kantor Wilayah DJP Lampung dan Bengkulu, Kantor Wilayah DJP

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dan Kantor Wilayah DJP Kalimantan

Barat serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan kantor pelayanan, penyuluhan dan

konsulatasi perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Nanggroe Aceh

Darussalam, Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II. Secara Hierarkis, KPP Pratama

Meulaboh berda dibawah pembinaan Kantor Wilayah DJP NAD.

B. Keadaan Geografis

Ditinjau dari keadaan geografisnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh

memiliki wilayah kerja yaitu meliputi Aceh Barat, Aceh Jaya dan Nagan Raya, Batas

wilayah

1. Luas wilayah

Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 12 kecamatan dan 321 desa dengan luas

wilayah 292.795 Ha.


17/58


Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari 6 kecamatan dan 171 desa dengan luas wilayah

372.700 Ha.

Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 5 kecamatan dan 225 desa dengan luas

wilayah 392.800 Ha.

Tabel 1Luas Wilayah per-Kecamatan

Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Jaya dan Kab. Nagan Raya

No Nama Kab./ kota/ Kecamatan Luas (Ha)Persentase

(%)

1 Kab. Aceh BaratKec. Kawai XVI 51,018 4.82

Kec. Johan Pahlawan 4,491 0.42

Kec. Sama Tiga 14,069 1.33

Kec. Woyla 24,904 2.35

Kec. Sungai Mas 78,173 7.39

Kec. Woyla Barat 12,300 1.16

Kec. Woyla Timur 13,260 1.25

Kec. Meureubo 11,287 1.07

Kec. Pante Ceureumen 49,025 4.63

Kec. Bubon 12,958 1.22

Kec. Arongan Lambalek 13,006 1.23

Kec. Panton Reu 8,304 0.78

2 Kab. Aceh Jaya

Kec. Teunom 54,900 5.19

Kec. Krueng Sabee 58,800 5.56

Kec. Setia Bakti 62,900 5.94

Kec. Sampoiniet 101,100 9.55

Kec. Jaya 62,400 5.90

Kec. Panga 32,600 3.08

3 Kab. Nagan Raya

Kec. Darul Makmur 69,200 6.54Kec. Beutong 145,800 13.78

Kec. Seunagan 63,121 5.96

Kec. Kuala 88,800 8.39

Kec. Seunagan Timur 25,879 2.45

Jumlah Wilayah (Ha) 1,058,295 100.00

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh. Data tahun 2008.


18/58


2. Pimpinan Daerah

Sampai saat ini Kepala Daerah Kab. Aceh Barat dijabat oleh Ramli MS, Kepala

Daerah Kab. Nagan Raya dijabat oleh Drs. Teuku Zulkarnaen dan Kepala Daerah

Kab. Aceh Jaya dijabat oleh Ir. Azhar.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh Berdasarkan

Peratuaran Menteri Keuangan Replubik Indonesia No: 55/PMK.01/2007 sebagai

berikut :

1. Sub Bagian Umum

2. Seksi Pelayanan

3. Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI)

4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

7. Seksi Ekstensifikasi

8. Seksi Pemeriksaan

9. Seksi Penagihan

10.Kelompok Fungsional


19/58


D. Tugas dan Fungsi Organisasi

Adapun tugas pokok dan fungsi pada masing-masing seksi pada KPP Pratama

Meulaboh adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum

Memiliki tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal

pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga

serta perlengkapan.

2. Seksi Pelayanan

Memiliki tugas dalam hal penetapan dan penerbitan produk hokum

perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan

dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan

perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta kerjasama perpajakan

sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Memiliki tugas dalam pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi

perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan

perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi dan

Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan

dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan Filing dan

penyiapan laporan kerja.


20/58


4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Memiliki tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan

Wajib Pajak (PPh, PPN, PBB, BPHTB dan pajak lainnya), bimbingan /

himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan

Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak

dalam rangka melakukan identifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding

berdasarkan ketentuan yang berlaku. KPP Pratama Meulaboh terdapat 3 (tiga)

Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada

cakupan wilayah tertentu.

5. Seksi Ekstensifikasi

Memilik tugas dalam hal pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi

perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, dan

kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Seksi Pemeriksaan

Memiliki tugas dalam hal pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan,

pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan

lainnya.

7. Seksi Penagihan

Memiliki tugas dalam hal pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif,

piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak dan usulan

penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku.


21/58


8. Kelompok Fungsional

Kelompok Fungsional yang terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan

Pejabat Fungsional Penilai yang bertangung jawab secara langsung kepada

kepala KPP Pratama Meulaboh. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat

Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan sedangkan

Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi denga Seksi Ekstensifikasi.


22/58


BAB III

GAMBARAN DATA

A. Definisi dan Fungsi PajakPajak merupakan penerimaan Negara yang sangat penting. Membayar pajak

merupakan kewajiban setiap warga Negara. Besarnya pajak ditetapkan berdasarkan

undang-undang atau dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa Segala

penerimaan pajak harus berdasarkan Undang-undang. Namun demikian masih

banyak wajib pajak yang menghindarinya, karena kurang menyadari akan arti dan

fungsi pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yaitu

: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

(Mardiasmo, 2008, 1)

Dari pendapat diatas dapat dibedakan fungsi-fungsi pajak, yang terdiri dari :

1. Fungsi BudgetterPajak senbagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya.

2. Fungsi RegulerPajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah

dalam bidang sosial dan ekonomi.


23/58


B. Jenis-Jenis PajakSelanjutnya Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2008,5)

membagi jenis-jenis pajak, yaitu;

1. Menurut Golongannya.a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau

dilimpahakan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya.a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannyaa. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan

atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.


24/58


b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri dari :

1) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor

2) Pajak Kabupaten / Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak

Hiburan

C. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan BangunanDasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-undang no.12

tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no.12 tahun 1994.

(Mardiasmo, 2008, 315)

D. Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan BangunanDasar sistem pemungutan yang dianut dalam Undang-undang Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) adalah sama dengan sistem yang dianut dalam Undang-undang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu berdasarkan system self

assessment. Pada PBB sistem ini terletak pada kerelaan Wajib Pajak untuk

memberitahukan data objek pajak yang dimilikinya dan / atau dikuasainya kepada

Fiskus sebagaimana tertuang dalam SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak)

(Marsyahrul, 2005, 164)


25/58


E. Ketentuan Umum Pajak Bumi dan BangunanMenurut Undang-undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana diubah menjadi

Undang-undang No.12 tahun 1994 terdapat pengertian dan pembagian mengenai

PBB, antara lain :

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-

rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indinesia.

2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap

pada tanah dan atau perairan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan.

b. Jalan tol.

c. Kolam renang.

d. Pagar mewah.

e. Tempat olah raga.

f. Galangan kapal, dermaga.

g. Taman mewah.

h. Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.

i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh

Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undang-

undang Pajak Bumi dan Bangunan.


26/58


4. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat yang digunakan

oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak

terhutang kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SPPT

berdasarkan SPOP wajib Pajak.

5. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari

transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat

transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan

harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau Nilai Jual

Objek Pajak pengganti.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi :

a. Objek Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan

b. Objek Pajak Sektor Perkebunan

c. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan, Hak

Pengusahaan Hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu serta Izin Sah Lainnya

selain Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

d. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

Industri

e. Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

f. Objek Pajak Sektor Pertambangan Energi Panas Bumi

g. Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi

Panas Bumi dan Galian C

h. Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Galian C


27/58


i. Objek Pajak sector pertambangan yang dikelola berdasarkan Kontrak

Karya atau Kontrak Kerjasama

j. Objek Pajak usaha bidang perikanan laut

k. Objek Pajak Usaha bidang perikanan darat

l. Objek Pajak yang bersifat khusus

6. Objek Pajak.

a. Yang menjadi Objek Pajak adalah bumi dan atau bangunan

b. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah

pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan

sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang

terhutang.

Dalam menetukan klasifikasi bumi / tanah diperhatikan faktor-faktor

sebagai berikut :

- Letak

- Peruntukan

- Pemanfaatan

- Kondisi lingkungan dan lain-lain

Dalam menetukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai

berikut :

- Bahan yang digunakan

- Rekayasa

- Letak


28/58


- Kondisi lingkungan dan lain-lain

c. Pengecualian Objek Pajak.

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek

pajak yang :

- Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak

mencari keuntungan, antara lain :

a. Dibidang ibadah, contoh : mesjid, gereja, vihara.

b. Dibidang kesehatan, contoh : rumah sakit

c. Dibidang pendidikan, contoh : madrasah dan pesantren.

d. Dibidang Sosial, contoh : panti asuhan.

e. Dibidang kebudayaan Nasional, contoh : Museum, Candi.

f. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang

sejenis dengan itu.

- Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman

nasional, tanah pengembalaan yang dikuasain oleh desa, dan tanah

Negara yang belim dibebani suatu hak.

- Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas

perlakuan timbal balik.

- Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang

dilakukan oleh menteri keuangan.


29/58


d. Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan

pemerintahan, penetuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan objek pajak adalah objek pajak yang dimilki /

dikuasai / digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pmerintah Daerah dalam

menyelenggarakan pemerintahan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak

Negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah

yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga

dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu

wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut

melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Mengenai Bumi dan atau

Bangunan milik perseorangan dan atau bukan yang digunakan oleh Negara,

kewajiban perpajakannya, tergantung pada perjanjian yang diadakan.

e. Besarnya Nilai Jual Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk

masing-masing kabupaten / kota dengan besar setinggi-tingginya Rp.

12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Apabila seorang Wajib Pajak

mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah

satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap

dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

7. Subjek Pajak.

Yang menjadi Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata

mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan


30/58


atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dengan demikian tanda pembayaran / pelunasan pajak bukan merupakan

bukti pemilikan hak.

8. Tarif Pajak.

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%.

9. Dasar Pengenaan Pajak.

a. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak (NJOP)

b. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama menteri

keuangan dengan mempertimbangkan pendapat

Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat

c. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20%

dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

d. Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pmerintah dengan

memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah tiga tahun

sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan

pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka

penetapan nilai jual ditetapkan satu tahun sekali.(Mardiasmo, 2005, 315-

321)


31/58


10.Cara Menghitung Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. (Markus, 2005, 413)

Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengkalikan tariff pajak

dengan NJKP.

Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP

= 0,5% x [Persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)]

Contoh perhitungan PBB :

Wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang

NJOP nya Rp 20,000,000 dan NJOPTKP untuk daerah tersebut Rp 12,000,000

maka besarnya pajak yang terhutang adalah :

PBB = 0,5% x 20% x (Rp 20,000,000 Rp 12,000,000)

= Rp 8,000

11.Tahun Pajak, Saat, dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang.

a. Tahun pajak adalah jakngka waktu 1 tahun takwin, jangka waktu satu

tahun takwin adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

b. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek

pajak tanggal 1 Januari.

c. Tempat pajak yang terutang :

- Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten atau Kota.

Tempat pajak yang terutang adalah Batam, di wilayah Propinsi Riau.

12.Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang (SPPT), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP).


32/58


a. dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya

dengan mengisi SPOP.

Dalam rangka pendataan, wajib pajak akan diberikan SPOP untuk diisi

dan dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang

pernah dikenakan IPEDA tidak wajib mendaftarkan objek pajaknya

kecuali kalau ia menerima SPOP, maka dia wajib mengisinya dan

mengembalikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak.

b. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan tepat waktu serta

ditandatangani den disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah

kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah

tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

Yang dimaksud dengan jelas dan benar adalah :

Jelas dimaksudkan agar penulisan data yang diterima dalam SPOP dibuat

sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat

merugikan Negara maupun wajib pajak sendiri.

Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya, seperi luas tanah dan atau bangunan, tahun dan harga

perolehan dan sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang ada pada

Surat PemberitahuanObjek Pajak(SPOP).

c. Dirjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang

diterimanya.


33/58


SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu wajib pajak

SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada

Direktorat Jenderal Pajak.

d. Dirjen Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal

sebagai berikut :

- Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis

tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

- Apabila berdasarkanhasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata

jumlah pajak yang terutang (seharusnya) lebih besar dari jmlah pajak

yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP pada waktunya, walaupun

sudah ditegur secara tertulis juga tidak menyampaikan dalam jangka

waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran itu, Dirjen Pajak dapat

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang ada pada

Direktorat Jenderal Pajak ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar

dari jumlah pajak dala SPPT yang dihitung atas dasar SPOP yang

disampainkan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKP

secara jabatan.

e. Jumlah pajak yang terhutang dalam SKP sebagaimana dimaksud dalam

huruf d point pertama adala pokok pajak ditambah dengan denda

administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.


34/58


Sanksi administrasi yang dikenakan terhadapa wajib pajak yang tidak

menyampainkan SPOP, dikenakan sanksi sebagai tambahan terhadap pokok

pajak yaitu sebesar 25% dari pokok pajak.

SKP ini bedasarkan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak memuat

penetapan objek pajak dan besarnya pajak yang terhutang beserta denda

administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak.

f. Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam

huruf d point kedua, adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil

pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang

dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% dari

selisih pajak yang terhutang.

13.Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan

a. Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-

lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib

pajak.

b. Pajak yang terhutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya

1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak.

c. Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak

dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2%

(dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan

hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.


35/58


d. Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas,

ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih

dengan surat Tagihan Pajak (STP) yang harus dilunasi selambat-

lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib Pajak.

e. Pajak yang terutang dapat di bayar di BANK, Kantor Pos, dan Giro, dan

tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

f. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak di atur oleh Menteri

Keuangan.

g. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak, dan

Surat Tagihan Pajak (SPT) merupakan dasar penagihan pajak.

h. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dibayarkan pada

waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

Dalam hal tagihan pajak yang terutang dibayar setelah jatuh tempo yang telah

ditentukan, penagihannya dilakukan dengan surat paksa yang saat ini

berdasarkan UU no.19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU

no.19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa.

14.Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan Negara

(dalam hal ini Pemerintah Pusat) dan disetor sepenuhnya ke rekening kas

Negara. Namun demikian, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dibagi

untuk pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbangan sebagai berikut :

a. 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat


36/58


b. 90% (sembilan puluh persen) untuk Perintah Daerah

Jumlah 10% bagian Pemerintah Pusat dibagikan kepada seluruh wilayah

kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun

anggaran berjalan dengan imbangan sebagai berikut :

a. 65% dibagikan secara merata kepada selurh wilayah kabupaten dan kota,

dan

b. 35% dibagikan secara intensif kepada daerha kabupaten dan kota yang

realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan

sector tertentu

Jumlah 90% bagian Pemerintah daerah dibagi dengan rincian sebagai

berikut :

a. 16,5% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke

rekening Kas Umum Daerah Provinsi

b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan

ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota

c. 9% untuk Biaya Pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jenderal

Pajak dan Daerah

Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 90% dari hasil

penerimaan tersebut merupakan penerimaan bagian Daerah yang dibagikan

dengan rincian sebagai berikut :

a. 16,2% untuk Daerah Provinsi, yang dibagi dengan imbangan :


37/58


- 30% untuk biaya pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

dan disalurkan melalui rekening khusus dana pendidikan

- 70% untuk Daerah Provinsi dan disalurkan melalui Rekening Kas

Daerah Provinsi

b. 64% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang dibagi

dengan imbangan :

- 30% untuk biaya pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

dan disalurkam melalui rekening khusus dana Pendidikan

- 70% untuk Daerah Kabupaten/Kota dan disalurkanmelalui rekening

kas Daerah Kabupaten/Kota

c. 9% untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat

Jenderal Pajak dan Daerah


38/58


BAB IV

EVALUASI DAN ANALISIS DATA

A. Evaluasi1. Penjelasan Tentang Sistem Pendataan

Pendataan objek pajak PBB dilakukan karena data grafis pada peta desa,

peta garis dan peta foto mengalami banyak perubahan, seperti batas desa,

kelurahan, batas persil atau bidang objek pajak.

Sistem Pendataan Objek Pajak dapat dilakukan dengan 4 (empat)

alternative, yaitu :

a. Penyebaran SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak)

Sistem ini hanya dapat dilakukan pada daerah / wilayah yang tidak / belum

mempunyai peta, terpencil dan mempunyai potensi PBB yang relatif kecil.

b. Identifikasi Objek Pajak

Sistem ini dilakukan pada daerah / wilayah yang sudah memiliki peta garis /

peta foto yang dapat menetukan posisi relative objek pajak, namun tidak

mempunyai data administrasi pembukuan PBB hasil pendataan 3 (tiga) tahun

terakhir secara lengkap.

c. Verifikasi Obejk Pajak

Sistem ini dilakukan pada daerah / wilayah yang sudah memiliki peta garis /

peta foto dan sudah mempunyai data administrasi pembukuan PBB hasil

pendataan 3 (tiga) tahun terakhir.


39/58


d. Pengukuran Bidang Objek Pajak

Sistem ini dilakukan pada daerah / wilayah yang hanya memiliki sket desa /

kelurahan, sehingga belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif

objek pajak, namun letaknya strategis dan mempunyai potensi PBB yang

pesat.

2. Sistem Pendataan Yang digunakan Dalam PKLMKantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh pada tahun anggaran 2009 akan

terus melanjutkan kegiatan Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi

dan Bangunan dalam rangka menyediakan Nilai Jual Objek PAjak (NJOP) yang

berkualitas di tahun-tahun mendatang. Hal tersebut merupakan antisipasi terhadap

perkembangan dan pertumbuhan wilayah perkotaan Daerah Nanggroe Aceh

Darussalam, khususnya Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya dan Nagan Raya. Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh wilayah kerjanya meliputi kab. Aceh Barat, kab.

Aceh Jaya dan kab. Nagan Raya yang telah memiliki Basis Data SISMIOP (Sistem

Manajemen Informasi Objek Pajak) sejak tahun 1993 / 1994 baik berupa data

atributik, maupun data grafis yang telah diterapkan dalam penetapan PBB hingga saat

ini.

Daerah Aceh Barat, Nagan Raya serta Aceh Jaya merupakan kota kecil di

Indonesia, pertumbuhan ekonomi serta perkembangan perkotaannya tidak begitu

pesat. Wilayah pedesaannya lebih luas dibanding perkotaan. Jumlah Populasi

penduduknya sedikit. Masih banyak wilayah di pedesaan yang belum ditempati.


40/58


Sehingga perubahan dan peralihan kepemilikan, peruntukan tanah dan bangunan

sangat jarang terjadi.

Atas pertimbangan-pertimbanngan diatas maka alternatif kegiatan pendataan

yang dipilih adalah Pendataan dengan Pengukuran Objek Pajak.

Pengukuran Objek Pajak yaitu pendataan yang dilakukan pada daerah / wilayah yang

hanya memiliki sket desa / kelurahan, sehingga belum dapat digunakan untuk

menentukan posisi relatif objek pajak, namun letaknya startegis dan mepunyai potensi

PBB yang pesat. (http://www.layanan pajak.com)

Yaitu melihat target dan realisasi Objek Pajak di desa-desa tertentu. Disamping

memperbaiki / memutahirkan data sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini, melalui

kegiatan ini juga dapat meningkatkan kualitas NJOP-PBB dan meningkatkan

penghasilan pajak dibagian PBB. Dan telah dibuktikan pendataan dengan cara

pengukuran bisa menambah penerimaan Negara lebih besar.


41/58


3. Lokasi yang dipilih dalam kegiatan pendataan dengan pengukuran objekpajak dan subjek pajak yaitu di kab. Aceh Barat adalah sebagai Berikut :

Tabel 2

No Kecamatan Kelurahan Keterangan

1 Kawai XVI Pasi Teungoh

Tanjong Bunga

Pasie AraPasie Kumbang

Teladan

Sawang TeubeePadang Sikabu

2 Pante Ceureumen Tegal Sari

Krueng Beukah

Gunong Tarok

Suak AweBabah Krueng Teplep

Lhok Sari

Sawang Rambot

Lhok GuciKeude Suak Awe

Meunuang Kinco

Seumara

Manjeng

Pante Ceureumen

Pulo Teungoh

3 Panton Reu Gunong Mata IeLek-lek

Gampong Baro

Manggie

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh

Pelaksanaan pendataan dengan pengukuran objek pajak di desa-desa yang

direncanakan, telah memiliki administrasi pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan

hasil SISMIOP yang dilaksanakan pada tahun 1993.


42/58


4. Data Tentang Rencana pencapaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan padatahun 2008

Tabel 3

No Kelurahan

Objek Pajak Luas

Ke

tSebelum Rencana Bumi

(m2)

Banguna

n(m2)

1 Pasie Teungoh 295 450 561,930 250

2 Tanjong Bunga 188 450 1,478,075 1,241

3 Pasie Ara 206 525 504,705 1,208

4 Pasie Kumbang 269 550 1,594,660 5,644

5 Teladan 85 400 122,255 -

6 Sawang Teubee 292 550 886,094 3,454

7 Padang Sikabu 258 575 923,045 2,953

8 Tegal Sari 196 375 588,894 56

9 Krueng Beukah 162 400 1,072,090 438

10 Gunong Tarok 94 375 206,915 1,857

11 Suak Awe 168 400 525,592 -

12 Babah Krueng Teplep 224 475 1,453,412 2,549

13 Lhok Sari 122 350 151,740 145

14 Sawang Rambut 196 400 618,651 -

15 Lhok Guci 231 500 681,675 54

16 Keude Suak Awe 87 400 134,500 -

17 Meunuang Kinco 384 600 1,190,833 21618 Seumara 209 400 719,922 218

19 Manjeng 254 450 727,060 180

20 Pante Ceureumen 218 475 692,239 428

21 Pulo Teungoh 505 650 1,352,240 -

22 Gunong Mata Ie 133 350 971,023 -

23 Lek-lek 170 400 849,711 96

24 Gampong Baro 281 425 1,954,915 96

25 Manggie 296 450 1,542,842 311


Dari gambaran data tersebut di atas, rencana pencapaian objek pajak sangat

tinggi. Dan rencana pencapaian target tersebut sangat diharapakan tercapai. Agar

dapat meningkatkan kualitas NJOP-PBB. Oleh karena itu ditetapkan terhadap desa-

desa tersebut diprioritaskan untuk diadakan pengukuran Objek dan Subjek Pajak

Bumi dan Bangunan tahun 2008/2009 berdasarkan basis data SISMIOP


43/58


5. Klasifikasi NJOP PBBTahun anggaran 2008/2009 hanya diadakan Analisa dan penyempurnaan Zona

Nilai Tanah (ZNT) untuk 25 Desa di Kabupaten Aceh Barat termasuk desa-desa yang

diajukan dalam Rencana Kerja Pendataan Objek dan Subjek PAjak Bumi dan

Bangunan 2008

6. Data Tentang Rencana Kenaikan Jumlah Objek Pajak Sebelum PengukuranSebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa yang menjadi sasaran

pendataan melalui pengukuran di Kabupaten Aceh Barat untuk tahun 2008 adalah 25

desa yang terdapat di 3 kecamatan di kab. Aceh Barat tersebut.

Adapun perincian masing-masing dan rencana peningkatan jumlah objek

pajaknya yang menjadi sasaran pekerjaan pengukuran adalah sebagai berikut :


44/58


Tabel 4

Perkiraan Rencana Kenaikan Jumlah Objek Pajak, Luas Bumi, Luas Bangunan, dan Pokok KetetapanSebelum Pelaksanaan Pengukuran Objek Pajak dan Subjek Pajak Tahun 2008

No Desa

Sebelum Pendataan

Objek Pajak Luas Pokok Ketetapan

PBBSebelum Rencana Bumi Bangunan

1 Pasie Teungoh 295 450 561,930 250 253,397

2 Tanjong Bunga 188 450 1,478,075 1,241 6,162,332

3 Pasie Ara 206 525 504,705 1,208 164,644

4 Pasie Kumbang 269 550 1,594,660 5,644 690,959

5 Teladan 85 400 122,255 - 49,931

6 Sawang Teubee 292 550 886,094 3,454 1,135,155

7 Padang Sikabu 258 575 923,045 2,953 1,180,596

8 Tegal Sari 196 375 588,894 56 214,249

9 Krueng Beukah 162 400 1,072,090 438 371,572

10 Gunong Tarok 94 375 206,915 1,857 92,270

11 Suak Awe 168 400 525,592 - 177,969

12 Babah Krueng Teplep 224 475 1,453,412 2,549 490,183

13 Lhok Sari 122 350 151,740 145 99,912

14 Sawang Rambot 196 400 618,651 - 254,868

15 Lhok Guci 231 500 681,675 54 315,080

16 Keude Suak Awe 87 400 134,500 - 62,771

17 Meunuang Kinco 384 600 1,190,833 216 570,628

18 Seumara 209 400 719,922 218 365,620

19 Manjeng 254 450 727,060 180 349,542

20 Pante Ceureumen 218 475 692,239 428 1,075,088

21 Pulo Teungoh 505 650 1,352,240 - 547,638

22 Gunong Mata Ie 133 350 971,023 - 305,269

23 Lek-lek 170 400 849,711 96 330,505

24 Gampong Baro 281 425 1,954,915 96 719,059

25 Manggie 296 450 1,542,842 311 625,713

Total 5,523 11,375 21,505,018 21,394 16,604,950

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh


45/58


Dari table di atas dapat diketahui jumlah Objek Pajak sebelum Pendataan

berkisar 5,523 ; Target atau rencana Pencapaian Objek Pajak 11,375 ; Luas Bumi

21,505,018 ; Luas Bangunan 21,394 ; da jumlah Pokok Ketetapan PBB adalah

sebesar 16,604,950.


46/58


7. Data Tentang Kenaikan Jumlah Objek Pajak Setelah PengukuranTabel 6

Perkiraan Rencana Kenaikan Jumlah Objek Pajak, Luas Bumi, Luas Bangunan, dan

Pokok Ketetapan PBB Setelah Pelaksanaan Pengukuran Objek Pajak dan SubjekPajak Tahun 2008

No DesaObjek Pajak Luas Bumi Luas Bangunan Pokok Ketetapan PBB

Sebelum Rencana Realisasi % Sebelum Realisasi % Sebelum Realisasi % Sebelum Realisasi

1 Pasie Teungoh 295 450 467 4 561,930 691,145 23 250 5,182 1,973 253,397 3,301,905

2 Tanjong Bunga 188 450 313 (30) 1,478,075 629,052 -57 1,241 2,519 103 6,162,332 4,725,193

3 Pasie Ara 206 525 416 (21) 504,705 2,171,655 330 1,208 3,870 220 164,644 3,329,906

4 Pasie Kumbang 269 550 440 (20) 1,594,660 1,469,352 -8 5,644 5,132 (9) 690,959 3,111,003

5 Teladan 85 400 107 (73) 122,255 67,941 -44 - 4,213 - 49,931 756,539

6 Sawang Teubee 292 550 497 (10) 886,094 2,433,961 175 3,454 9,695 181 1,135,155 4,377,730

7 Padang Sikabu 258 575 507 (12) 923,045 2,386,071 159 2,953 7,275 146 1,180,596 4,465,813

8 Tegal Sari 196 375 309 (18) 588,894 890,767 51 56 6,607 11,698 214,249 2,184,772

9 Krueng Beukah 162 400 233 (42) 1,072,090 580,405 -46 438 3,418 680 371,572 2,320,854

10 Gunong Tarok 94 375 117 (69) 206,915 392,212 90 1,857 2,520 36 92,270 827,224

11 Suak Awe 168 400 273 (32) 525,592 604,862 15 - 6,739 - 177,969 1,930,236

12 Babah Krueng Teplep 224 475 203 (57) 1,453,412 732,097 -50 2,549 3,037 19 490,183 1,435,303

13 Lhok Sari 122 350 205 (41) 151,740 258,419 70 145 1,330 817 99,912 1,449,444

14 Sawang Rambot 196 400 385 (4) 618,651 1,429,084 131 - 2,985 - 254,868 2,722,127

15 Lhok Guci 231 500 304 (39) 681,675 1,626,425 139 54 275 409 315,080 2,149,420

16 Keude Suak Awe 87 400 305 (24) 134,500 875,595 551 - 294 - 62,771 2,156,490

17 Meunuang Kinco 384 600 588 (2) 1,190,833 4,501,996 278 216 6,246 2,792 570,628 5,179,286

18 Seumara 209 400 464 (16) 719,922 2,904,649 303 218 3,131 1,336 365,620 4,013,429

19 Manjeng 254 450 410 (9) 727,060 1,633,942 125 180 4,970 2,661 349,542 2,898,889

20 Pante Ceureumen 218 475 403 (15) 692,239 1,173,907 70 428 14,239 3,227 1,075,088 4,297,741

21 Pulo Teungoh 505 650 597 (8) 1,352,240 2,597,298 92 - 5,266 - 547,638 2,392,196

22 Gunong Mata Ie 133 350 156 (55) 971,023 1,777,568 83 - 274 - 305,269 1,663,642

23 Lek-lek 170 400 424 6 849,711 5,378,637 533 96 2,505 2,509 330,505 4,521,693

24 Gampong Baro 281 425 440 4 1,954,915 4,025,632 106 96 2,685 2,697 719,059 4,692,322

25 Manggie 296 450 411 (9) 1,542,842 2,319,142 50 311 4,978 1,501 625,713 2,504,282

5,523 11,375 8,974 (21) 21,505,018 43,551,814 103 21,394 109,385 411 16,604,950 73,407,439



47/58


Setelah dilakukan pendataan jumlah target objek Pajak yang tercapai adalah

8,974 ; Luas Bumi 43,551,814 ; Luas Bangunan 109,385 ; Pokok Ketetapan PBB

73,407,439.

Penerimaan Negara tahun 2008 yaitu 73,407,439. Target penerimaan yaitu

16,604,950. Dapat dilihat penerimaan Negara melebihi target yang direncanakan.

Keuntungan Negara berkisar 56,802,489.

B. Analisa DataPada Tabel 4 diketahui jumlah Objek Pajak 5,523 ; target pencapaian Objek

Pajak 11,375 ; Luas Bumi 21,505,018 ; Luas Bangunan 21,394 ; dan pokok ketetapan

PBB 16,604,950. Setelah pendataan jumlah target Objek Pajak yang tercapai adalah


73,407,439.

Setelah dilakukan pendataan jumlah target objek Pajak yang tercapai adalah


73,407,439.

Penerimaan Negara tahun 2008 yaitu 73,407,439. Target penerimaan yaitu

16,604,950. Dapat dilihat penerimaan Negara melebihi target yang direncanakan.

Keuntungan Negara berkisar 56,802,489.

Dari kedua table diatas dapat dianalisa bahwa target yang dicapai melebihi

target yang direncanakan. Hal ini dapat kita lihat dari perubahan table, dimana setelah

pihak Fiskus mengadakan pendataan langsung ke lapangan untuk mengukur


48/58


kebenaran dari data yang diperoleh. Sehingga dapat dilihat jumlah objek pajak yang

direncanakan melebihi target. Hal ini sangat menguntungkan bagi Negara, karena

pemasukan yang direncanakan melebihi target.

Dari data tersebut diatas juga dapat disimpulkan bahwa sistem pendataan

dengan pengukuran bidang objek pajak dapat dilakukan dengan baik, sehingga dapat

menambah penerimaan Negara dalam hal pajak bumi dan bangunan.

Dari hasil penelitian penulis akan membahas tujuan dari penelitian yang

disebutkan pada bab I :

1. Untuk mengetahui sistem pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh.

System pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang digunakan pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh dalam hal judul yang dibahas penulis adalah

Pendataan dengan Pengukuran.

Karena diketahui dengan system ini pemasukan Negara lebih meningkat

dibandingkan system lain.

2. Ingin mengetahui masalah-masalah apa saja yang dihadapati oleh fiskus di dalam

melaksakan sistem pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan.

System pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan sulit dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku karena beberapa hal yaitu :

a. Masih ada tanah (bumi) yang tidak jelas siapa pemilik dari tanah tersebut. Dan

apabila pihak Fiskus telah mengeluarkan SPPT (surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang), maka siapa yang akan membayar pajak terhutang atas lokasi


49/58


tanah yang telah dikenakan pajak tersebut tidak jelas juga. Sehingga akan

menimbulkan pajak yang tertunda dan mengurangi pemasukan Negara.

Maka sebaiknya pihak Fiskus perlu untuk membuat suatu papan

pemberitahuan akan menyita tanah lokasi (Bumi) apabila pemilik tanah

tersebut tidak melapor ke Kantor Pelayanan Pajak

b. Didalam pelaksanaan pendataan ke lokasi kelurahan, para fiskus dibantu oleh

Kepala Lurah atau Kepala Lingkungan setempat. Kendala yang sering

dihadapi yaitu pada saat Fiskus ingin mendata lokasi, mereka (Kepala Lurah

atau Kepala Lingkungan) tidak dapat turun serta ke lapangan untuk

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para Fiskus, maka mereka

memberikan salah satu staf mereka sebagai perwakilan, sementara perwakilan

mereka tidak dapat memberikan informasi yang lebih akurat.

c. Hal lain juga pihak Fiskus tidak dapat bertemu Kepala Lurah atau Kepala

Lingkungan setempat karena mereka bekerja pada kegiatan mereka masing

masing di Kantor mereka.

d. Karena daeran pengukuran merupakan daerah yang pernah ditimpa bencana

alam sehingga banyak tanah dan bangunan yang tidak terindentifikasi.

3. Ingin mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan

kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta faktor-faktor apa saja

yang mempengaruhi kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan

kewajibannya tersebut.


50/58


Pemahaman dan Pengertian Wajib Pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan

belum maksimal kerena beragamnya tingkat pendidikan di lingkungan

masyarakat. Tetapi sebagian besar pada saat ini pengetahuan masyarakat

mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sudah meningkat dan sudah milai mengerti

manfaat dan nilai dari PBB sehingga menyadari bahwa membayar PBB itu adalah

merpakan kewajiban dari tiap Wajib Pajak.

Untuk itu perlu peningkatan tertib administrasi perpajakan sehingga akan

lebih mudah dalam kegiatan penetapan pajaknya maupun dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat.

Peningkatan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan antara lain :

1. Peningkatan Tertib Administrasi.Pada dasarnya pembentukan basis data dalam SISMIOP antara lain adalah

bahwa seluruh objek pajak didata dan masing-masing bidang pajak diberi Nomor

Objek Pajak (NOP), melalui NOP segala sesuatu yang berhubungan dengan objek

pajak antara lain :

a. Deskripsi tentang objek dan subjek pajak.

b. Perubahan / mutasi objek dan subjek pajak

c. Pembayaran / pelunasan pajak terhutang.

d. Informasi lain untuk bahan analisa data

e. Dan lain sebagainya

Diharapkan dapat dimonitor dan atau diperoleh dengan cepat.


51/58


2. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.Dengan dilaksanakan pemeliharaan basis data ini, diharapkan agar pengenaan

PBB lebih sesuai dengan keadaan objek dan subjek pajak dilapangan. Akurasi data

yang diperoleh dilapangan ini dapat meningkatkan dan lebih mencerminkan azas

keasilan dalam pemungutan pajak. Disamping itu keakurasian data sangat penting

peranannya dalam pelayanan kepada masyarakat. Data yang akurat dan didukung

oleh pengolahan basis data yang terintregasi dengan bantuan computer SISMIOP

dapat memberikan informasi dan hasil kelurahan atau desa yang berhubungan dengan

Pajak Bumi dan Bangunan dengan cepay, tepat dan akurat.

3. Penigkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.Pelayanan yang cepat dan memadai dalam rangka peningkatan dibidang

perpajakan, diharapkan akan semakin mempermudah bagi masyarakat, khususnya

wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan untuk memenuhi kewajibannya dibidang

perpajakan terutama hal pembayaran / pelunasan pajak terhutang.

Dengan semakin mudahnya para wajib pajak, khususnya Pajak Bumi dan

Bangunan melunasi hutang pajaknya maka diharapkan penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan semaki meningkat. Konskewensi logis dari peningkatan penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan tersebut, antara lain adalah semakin meningkatnya dana

pembayaran yang tersedia, sehingga pemerintah akan dapat melaksanakan

pembayaran dengan baik.


52/58


C. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Pendataan Objek Pajak Bumidan Bangunan

Pelaksanaan pendataan Objek PBB dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama

yang berhubungan dengan program SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek

Pajak). Berdasarkan Keputusan DJP No. Kep.-31/PJ.06/1994 ditetapkan bahwa

SISMIOP tersebut terdiri dari 5 subsistem dan 5 unsur poko. Namun dalam kaitannya

dengan pelaksanaan system pendataan, perlu diketahui sejauh mana hubungannya dan

juga pengaruhnya dalam penetapan jumlah pajak.

Kelima subsistem SISMIOP, yaitu :

1. Manajemen Basis Data

Dalam hubungannya dengan sistem pendataan meliputi hal bagaimana

memproses data awal secara efektif sehingga dapat memenuhi sasaran yaitu

memepengaruhi penigkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Penilaian dan Pengenaan

Hubungannya dengan pelaksanaan sistem pendataan yaitu mencakup hal

bagaimana mengelompokkan data yang ada untuk dinilai objek pajaknya

sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan sehingga tepat dalam

penetapan jumlah pajak yang harus dibayar.

3. Produksi Alat Penagihan

Dalam hubungannnya dengan sistem pendataan yaitu, bagaimana Fiskus

menata / menghasilkan data yang sebenarnya sesuai antara yang dilaporkan

dengan keadaan di lapangan sehingga apabila terhambat pembayarannnya


53/58


dapat diajdikan sebagai dasar penagihan yang dilampiri dengan surat lain yang

berhubungan.

4. Pemantauan Penerimaan

Hubungannya dengan pendataan yaitu pihak pendataan perlu memantau

pembayaran dan penerimaan PBB untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan

pendataan tersebut telah berjalan dengan baik, sehingga wajib pajak berkenan

melaksanakan kewajiban membayar pajak PBB sesuai dengan data Objek

Pajak yang dimiliki yang telah ditetapkan berdasarkan klasifikasinya.

5. Perolehan dan Pemberian Informasi / Pelayanan Satu Tempat

Dalam hal perolehan dan pemberian informasi / pelayanan satu tempat

hubungannya dengan sistem pendataan yaitu bagaimana pihak Fiskus mampu

menunjukkan informasi data yang sebenarnya apabila diminta, atau

memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang membutuhkan agar wajib

pajak bersedia melaporkan data objek pajaknya sehingga meingankan

pekerjaan pendata dalam mencek data yang belum masuk ataupun data yang

masuk maupun keluar.

Disamping itu 5 (lima) unsur pokok SISMIOP yang telah dikemukakan yang

mempengaruhi system pendataan, yaitu:

a. Nomor Objek Pajak

Yaitu nomor yang dibuat sebagai identitas objek pajak untuk memudahkan

dalam pengindentifikasian atau dalam membedakan objek pajak yang satu


54/58


dengan objek pajak yang lain sehingga dalam system pendataannya tidak

terjadi tumpang tindih.

b. Blok

Hubungannya dengan pendataan yaitu untuk memudahkan dalam pelaksanaan

pendataan terhadap suatu objek pajak, baik itu dalam administrasi data

maupun untuk mengontrol pelaksanaan pendataan di lapangan, maka setiap

objek pajak harus dibatasi oleh suatu blok, diman satu blok tersebut dirancang

untuk dapat menampung kira-kira 200 objek pajak atau luas sekitar 15 ha

untuk sector pedesaan dan 10 ha untuk sector perkotaan.

c. Zona Nilai Tanah (ZNT)

Hubungannya dengan system pandataan yaitu dalam hal pelaksanaannya,

bahwa pendataan suatu wilayah objek pajak harus memperhatikan Zona Nilai

Tanah (ZNT) sebagai zona geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak

yang mempunyai nilai indikasi rata-rata (NIR) sama, yang dibatasi oleh batas

penguasaan / pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi

pemerintah dalam satu desa / kelurahan.

d. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)

Pada dasarnya pelaksanaan pendataan berhubungan dengan proses penentuan

klasifikasi suatu objek pajak baik itu bumi dan / atau bangunan sebagai dasar

untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam penetapan jumlah

pajak. Untuk itu Fiskus atau petugas pendataan memerlukan suatu daftar biaya

komponen bangunan (DBKB) untuk memudahkan perhitungan perkiraan nilai


55/58


suatu bangunan berdasarkan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama,

biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.

e. Prgram Komputer

Dalam suatu proses kegiatan dibutuhkan suatu system rancangan yang efektif

dan efesien sehingga memudahkan dalam proses pelaksanaan. Begitu juga

dengan pelaksanaan pendataan dalam upaya untuk melaksanakan kegiatan

SISMIOP diperlukan suatu system operasi computer yang mampu

mengintergrasikan kegiatan administrasi PBB mulai dari pembentukan basis

data sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak.

Sejauh hal tersebut yakni kelima subsistem dan kelima unsur pokok

dapat berjalan dengan baik maka usaha untuk melaksanakan system pendataan

dapat juga berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


56/58


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan1. Sistem Pendataan dengan cara pengukuran bidang objek pajak dapat berjalan

dengan baik dan lancer sehingga dapat menambah penerimaan pajak bagi

Negara.

2. Sistem pendataan dengan pengukuran dilakukan karena daerah yang menjadi

lokasi pendataan mengalami banyak perubahan setelah terjadi bencana alam,

seperti berubahnya batas desa / kelurahan, batas persil atau bidang objek

pajak, jadi perlu diadakan pendataan ulang.

3. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak Negara yang bersifat kebendaan

yang umumnya tidak memperhatikan keadaan wajib pajak tetapi hanya

memperhatikan objek pajaknya saja.

4. Hasil penerimaan PBB sebagian besar diserahkan ke Pemerintah Daerah

sebagai pendapatan daerah yang setiap tahun anggaran dicantumkan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Masih banyak jumlah Objek Pajak PBB, Luas Bumi dan Bangunan, yang

belum terdaftar pada pendataan, hal tersebut dapat dilihat dilihat dari

perkiraan kenaikan jumlah objek pajak, luas bumi dan bangunan setelah

dilakukan pelaksanaan pengukuran objek pajak dan subjek Pajak Bumi dan

Bangunan.


57/58


6. Terjaringnya data objek pajak baru yang mengalami perubahan.

7. Kurangnya penyuluhan dari petugas pendataan dan penilaian dalam

melakukan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan

B. Saran1. Dalam melaksanakan kegiatan pendataan, hendaknya pihak Fiskus harus lebih

teliti dalam menyusun data-data yang ada serta perubahan atas objek pajak

yang tidak dilaporkan subjek pajak, serta lebih meningkatkan koordinasi

dengan Pemda dan Instansi yang terkait ; bila perlu petugas lapangan harus

mengadakan pengecekan ulang atas data objek pajak yang sebenarnya.

2. Bagi subjek pajak agar tidak lagi komplain atas data objek pajaknya

hendaknya melaporkan setiap adanya perubahan atas objek pajak yang dimilki

sehingga pihak Fiskus tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan

dan penetapan jumlah pajak.

3. Untuk meningkatkan penerimaan PBB tersebut Fiskus perlu memberikan

suatu pelayanan yang baik bagi subjek pajak dan penetapan jumlah pajak yang

sesuai dengan data objek pajak yang dimiliki.

4. Dilakukan penyuluhan terhadap wajib pajak oleh Fiskus sebelum dilakukan

pendataan dan penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.


58/58

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo., 2008, Perpajakan Edisi Revisi 2008, Andi, Yogyakarta.

Markus, Muda., 2005 , Perpajakan Indonesia, Gramedia Pustaka Utama.

Marsyahrul, Tony., 2005 , Pengantar Perpajakan, Gramedia Widiasarana Indonesia.

Undang-undang No.12 Tahun 1994, Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Keputusan Menteri Keunangan RI No.83/KMK.04/2000, tentang Pembagian danPenggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Keputusan Menteri Keuangan RI No.523/KMK.04/1998, tentang PenentuanKlasifikasi

dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi

dan Bangunan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.Kep-533/PJ/2000, tentang PetunjukPelaksanaan

Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan

Bangunan dalam rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Sistem

Manajemen Informasi Objek Pajak

http ://www.layanan pajak.com, tentang Sistem Pendataan Objek Pajak.

sistem pendataan objek pajak bumi dan bangunan pada kantor pelayanan pajak pratama meulaboh

Documents