1 Evaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari sektor pajak daerah dan pengeluaran kas di Kabupaten Grobogan (studi kasus di DIPENDA dan BPKD Grobogan) Oleh: RUSDIANA DEWI NIM F3303181 BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1. Sejarah DIPENDA dan BPKD Kabupaten Grobogan Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan dilatarbelakangi karena adanya tuntutan organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1945 yaitu pasal 18 tentang pembagian wilayah Republik Indonesia maka dibentuklah undang-undang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.
68
Embed
Evaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari .../Evaluasi... · c. Menciptakan sistem pengawasan yang efektif. ... pendataan subyek/obyek sektor pajak. 3) Melaksanakan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Evaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari sektor pajak
daerah dan pengeluaran kas di Kabupaten Grobogan
(studi kasus di DIPENDA dan BPKD Grobogan)
Oleh:
RUSDIANA DEWI
NIM F3303181
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. Sejarah DIPENDA dan BPKD Kabupaten Grobogan
Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan dilatarbelakangi karena adanya
tuntutan organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1945 yaitu pasal 18 tentang
pembagian wilayah Republik Indonesia maka dibentuklah undang-undang
otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
pokok-pokok pemerintahan di daerah.
2
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok
pemerintahan di daerah kemudian direvisi dengan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Dengan adanya undang-
undang otonomi daerah, pemerintah daerah Grobogan kemudian
mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
penggabungan antara Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) dan Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Berdasarkan Peraturan Daerah
tersebut, kedua unit organisasi yang bergabung menjalankan tugas pokok
dan fungsinya bersama-sama. Seiring dengan berjalannya pemerintahan
daerah di Kabupaten Grobogan, penggabungan antara DIPENDA dan
BPKD dirasakan kurang efisien dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya. Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi masing-masing bagian
maka terjadi pemisahan fungsi antara Dinas Pendapatan Daerah dan Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan adanya pemisahan fungsi tersebut,
Kabupaten Grobogan mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur
masing-masing organisasi tersebut. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2004 mengatur tentang Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan Peraturan
Daerah Nomor 29 Tahun 2004 mengatur tentang Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah.
2. Lokasi Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah merupakan tempat untuk menjalankan aktivitas operasional dan
3
administrasi pemerintah daerah. Pemilihan lokasi yang tepat merupakan
faktor yang sangat penting bagi perkembangan di masa yang akan datang,
hal ini dikarenakan untuk mempermudah warga Grobogan melakukan
urusan-urusan yang membutuhkan pelayanan pemerintah daerah. Adapun
lokasi Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah terletak di jalan S. Parman No. 35 Purwodadi 58111.
3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Visi Dinas Pendapatan Daerah yaitu mewujudkan peningkatan
pendapatan daerah yang optimal dalam rangka menjamin likuiditas
keuangan daerah untuk mendukung pembangunan daerah. Sedangkan
Misi Dinas Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut.
a. Peningkatan kualitas pelayanan yang bertumpu pada standar
pelayanan.
b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional.
c. Menciptakan sistem pengawasan yang efektif.
Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah mewujudkan pola
intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah. Sedangkan
Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu sebagai berikut.
4
a. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada potensi
daerah, kekayaan alam, dan kreativitas atau keunggulan sumber
daya manusia.
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Struktur Organisasi dan Diskripsi Jabatan
Struktur Organisasi dan Diskripsi Jabatan pada Dinas Pendapatan
Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan
adalah sebagai berikut:
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
5
DISKRIPSI JABATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
a. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KEPALA
Kel. Jabatan Fungsional BAGIAN
TATA USAHA
SUB BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG Perencanaan
dan Pengembangan
BIDANG
Pajak Daerah
SEKSI Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
SEKSI Pendataan dan
Penetapan Pajak
BIDANG
Retribusi
Daerah
BIDANG
Pendapatan
Lain-lain
SEKSI Pendataan
dan Penetapan Retribusi
SEKSI Pendataan
dan Pendapatan Lain-lain
SEKSI
Penyuluhan
dan
Pengembangan
SEKSI Pemungutan
dan Pembukuan
Pajak
SEKSI Pemungutan
dan Pembukuan
Retribusi
SEKSI Pemungutan
dan Pembukuan Pendapatan Lain-lain
UPTD
PASAR DAERAH
UPTD
UPPD
UPTD
PERPARKIRAN
6
Tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Pendapatan Daerah
sebagai berikut.
1) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan operasional
tahunan Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan rencana kerja
tahun sebelumnya serta melaksanakan evaluasi kegiatan yang
dilaksanakan.
2) Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari peraturan
perundang-undangan untuk menentukan kebijakan pendapatan
Jaringan prosedur yang membentuk sistem informasi akuntansi
penerimaan kas dari sektor pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan standar informasi akuntansi yaitu
prosedur dalam penerimaan kas sudah dilaksanakan oleh masing-masing
fungsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, tetapi dalam
pelaksanaannya masih terdapat sedikit kelemahan yaitu pada prosedur
otorisasinya. Prosedur otorisasi dalam penerimaan kas tidak digambarkan
secara jelas.
e. Bagan Alir Sistem inforamasi Akuntansi Penerimaan Kas dari sektor pajak
daerah Kabupaten Grobogan
Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi penerimaan kas pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan secara keseluruhan sudah sesuai
dengan standar informasi akuntansi, tetapi ada sedikit evaluasi yaitu sebagai
berikut.
1) Pada Fungsi yang terkait terdapat pemisahan fungsi antara fungsi
pendataan dengan fungsi penetapan pajak.
2) Pada jaringan prosedur yang membentuk sistem terdapat kelemahan
pada prosedur otorisasi oleh bagian yang berwenang.
Diserahkan kpd WP
Selesai
Menarik Pajak dari Wajib
Pajak
Penetapan pajak dalam bentuk
SKPD
Mulai
Mendata Obyek Pajak
Mencatat hasil perekaman data
obyek pajak dalam SPTPD
Menghitung besarnya pajak daerah
SPTPD
Bukti Setor
5
SKPD 3
SSPD 3
Membukukan Transaksi
Buku Jural
SKPD 3 SSPD 3
T
1
Melalui MantrI Pajak
6
5 4
3 2
1 SKPD
t
5
Diserahkan Kepada WP
Uang
2
Menerima Pembayaran Pjk dr Mantri Pajak
6 5
4 SKPD
3 2
1 SSPD 5
6 5
4 SKPD
Validasi 2
SSPD Validasi
Memeriksa keleng kapan dan men
validasi dokumen
Menyetorkan & membuat laporan
Sts
4
4
Sts
Uang
Menghitung Jmlh Setoran
Mencatatnya dlm Bukti setor
Bukti Setor
Membuat Laporan
Penerimaan
Lap. Penerimaan
Bagian Pendataan Bagian Bendahara (Pemegang Kas)
Bagian Kas Daerah Bagian Pembukuan
Gambar 2.4 EVALUASI BAGAN ALIR (FLOWCHART) SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
DARI SEKTOR PAJAK DAERAH DI KABUPATEN GROBOGAN (Dibayarkan Melalui Mantri Pajak)
2
2
3
Uang
3
Keterangan: SPTPD: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah STS : Surat Tanda Setoran
Diserahkan ikpd mantri pajak
Bagian Penetapan
SPTPD
1
Menyetorkan Pajaknya
Buku Kas
Umum
Membuat Laporan dgn komputer
52
Diotorisasi oleh KABAG
Diotorisasi oleh KABAG bendahara
Diserahkan kpd bag Pembukuan
Diotorisasi bag kasda
Tabel 2.1 Kriteria SIA yang baik pada DIPENDA Kabupaten Grobogan
2. Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan
a. Fungsi yang terkait
Dilihat dari fungsi yang terkait, sistem informasi akuntansi pengeluaran
kas pada Badan Pengeloalan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan sudah
sesuai dengan standar informasi akuntansi yaitu terdapat pemisahan fungsi
No Kriteria SIA yang baik SIA DIPENDA Kesimpulan
1.
2.
3.
4.
5.
Adanya pemisahan masing-
masing fungsi yang terkait.
Adanya Dokumen sebagai
bukti transaksi penerimaan
kas.
Adanya catatan akuntansi.
Adanya jaringan prosedur
yang membentuk sistem
penerimaan kas.
Adanya bagan alir sistem
penerimaan kas.
Masih ada
penggabunganantara fungsi
pendataan dan fungsi
penetapan.
Dokumen yang digunakan
sudah bernomor urut tercetak
dan diotorisasi dengan baik.
catatan yang digunakan seperti
jurnal umum dan jurnal
penerimaan kas.
Prosedur otorisasi dalam
penerimaan kas tidak
digambarkan secara jelas.
Belum ada bagan alir sistem
penerimaan kas.
Kurang
Baik
Baik
Kurang
Kurang
yang terkait antara fungsi bendahara pemegang kas dengan fungsi akuntansi.
Hal ini untuk menghindari adanya kecurangan dalam pencatatan dan
penyalahgunaan dokumen.
b. Dokumen yang digunakan
Dokumen yang digunakan dalam pengeluaran kas pada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan
standar sistem informasi akuntansi. Dokumen yang digunakan dalam
pengeluaran kas seperti: Surat Perintah Pengeluaran uang (SPP), Surat
Keputusan Otorisasi (SKO), dan Surat Perintah Membayar (SPM) telah
bernomor urut tercetak, tetapi dokumen dalam sistem pengeluaran kas masih
terdapat sedikit kelemahan yaitu lembar dokumen yang diserahkan untuk
bagian kas daerah terlalu sedikit (1 lembar).
c. Catatan Akuntansi yang digunakan
Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi
pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Grobogan sudah sesuai dengan standar sistem informasi akuntansi. Buku
jurnal umum dibuat untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan
dengan transaksi pengeluaran kas selama periode tertentu, disamping itu
catatan pembayaran dibuat oleh 2 bagian yaitu bagian bendahara pemegang
kas dan bagian akuntansi. Hal ini dimungkinkan untuk mencegah adanya
kesalahan pencatatan dan kecurangan dalam sistem pengeluaran kas.
d. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem
Jaringan prosedur yang membentuk sistem informasi akuntansi
pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Grobogan sudah sesuai dengan standar Sistem Informasi Akuntansi yaitu
prosedur dalam pengeluaran kas sudah dilaksanakan oleh masing-masing
fungsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
e. Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas
Bagan alir sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah secara keseluruhan sudah sesuai dengan
standar sistem informasi akuntansi tetapi masih ada sedikit evaluasi pada
jumlah dokumen yang diserahkan kepada bagian kas daerah, di samping itu
tidak adanya bukti dokumen dari bagian kas daerah atas pencairan sejumlah
dana. Berikut evaluasi sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada
BPKD kabupaten Grobogan.
Laporan Anggaranya tlh
disetujui
Catatan Pembyr
6 5
6
Lap. Angg yg telah disetujui
Lap. Angg. yg tlh disetujui
Membuat SKO Dan SPM &
catatan Pembyr
1
2 SPP 1
4
3 2
1 6
5 4
3 2
SKO 1
2 SPP 1
Di serahkan ke KASDA
Dicairkan di BPD
Catt. pembayaran
Membuat catatan pembayaran
4
6 verifikasii SKO 5
verifikasi 6 verifikasi SPM 5
verifikasii 6 verifikasi SPP 5
Verifikasi
Catatan Pembayaran
6 verifikasi SKO 5
verifikasii 6 verifikasi SPM 5
verifikasi 6 verifikasi SPP 5
Verifikasi
Lap. Pengeluaran
Kas
T
Lap. Angg yg tlh disetujui Disahkan
Oleh KASDA
Mencairkan dana
2
Mulai
Usulan rancangan Anggaran
Rapat Dewan me mutuskan usulan rancangan Angg.
Tidak disetujui Disetujui
Rapat Dewan me netapkan usulan
rancangan
Rancangan anggaran dievaluasi gubernur
Tidak disetujui Disetujui
Membuat Lap. Angg. yg tlh
disetujui dan SPP
5 4
3 2
SPP 1
1
Bagian Penyusunan Anggaran
2
Lap. Angg. yg tlh disetujui
6 verifikasi
Memverifiksi Lap. Angg. Ang SPM
2
Lap Thl. Disetujui Verifikasi
6 SKO 5
6 SPM5
6 SPP 5
SKO 5 verifikasi
6
verifikasi SPM 5 verifikasi 6
verifikasi SPP 5 verifikasi
4
Dicocokkan dengan bg. Akuntansi r
Bagian Verifikasi
Diserahkan Kpd KASDA
Bendahara (Pemegang Kas)
Gambar 2.5 EVALUASI BAGAN ALIR (FLOWCHART) SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS
PADA BPKD KABUPATEN GROBOGAN
Keterangan: SPP : Surat Perintah Pengeluaran Uang SKO: Surat Keterangan Otorisasi SPM: Surat Perintah Membayar
Selesai
56
Tabel 2.2 Kriteria SIA yang baik pada BPKD kabupaten Grobogan
No Kriteria SIA yang baik SIA BPKD Kesimpulan
1.
2.
3.
4.
5.
Adanya pemisahan masing-masing
fungsi yang tekait.
Adanya dokumen sebagai bukti adanya transaksi pengeluaran kas. Adanya catatan akuntansi. Adanya jaringan prosedur yang membentuk sistem pengeluaran kas. Adanya bagan alir sistem pengeluaran kas.
Sudah ada
pemisahan fungsi
yang terkait.
Dokumen yang diserahkan pada bagian kas daerah jumlahnya terlalu sedikit, di samping itu tidak adanya dokumen dari bank BPD atas pencairan sejumlah dana. Catatan akuntansi yang digunakan seperti laporan anggaran, catatan pembayaran, jurnal pengeluaran kas dan laporan pengeluaran. Prosedur dalam pengeluaran kas sudah dilaksanakan oleh masing-masing fungsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Belum ada bagan alir sistem pengeluaran kas.
Baik
Kurang
Baik
Baik
Kurang
BAB III
TEMUAN
A. KELEBIHAN
Dari uraian-uraian tersebut ditemukan kebaikan-kebaikan dalam
1. Sistem Informasi Akuntansi penerimaan Kas dari Sektor Pajak Daerah pada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan, antara lain sebagai berikut.
a) Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penerimaan
kas, seperti Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) telah bernomor urut
tercetak. Di samping itu dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem
informasi akuntansi penerimaan kas telah diarsip dengan baik, apabila
sewaktu-waktu diperlukan maka dapat ditelusur dengan mudah dan dapat
dipertanggung jawabkan oleh bagian yang bersangkutan.
b) Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi
penerimaan kas sudah sesuai dengan standar informasi akuntansi, seperti
buku jurnal umum yang merupakan buku catatan pertama yang mencatat
kronologis terhadap semua transaksi penerimaan kas. Dalam buku jurnal
tersebut juga mencatat ringkasan transaksi yang terjadi selama periode
tertentu dengan bukti-bukti berupa dokumen. Dengan demikian jurnal
tersebut mempercepat ditemukannya ketidaksesuaian saldo-saldo akun
pembukuan.
2. Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan, antara lain sebagai berikut.
a) Dilihat dari fungsi yang terkait, sistem informasi akuntansi pengeluaran
kas pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan
sudah sesuai dengan standar sistem informasi akuntansi yaitu terdapat
pemisahan fungsi yang terkait yaitu antara fungsi bendahara pemegang
kas dengan fungsi akuntansi. Hal ini untuk menghindari adanya
kecurangan dalam pencatatan dan penyalahgunaan dokumen.
b) Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi pengeluaran
kas pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah bernomor urut
tercetak dan telah diotorisasi dengan baik.
c) Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi
pengeluaran kas sudah sesuai dengan standar sistem informasi akuntansi.
Catatan pembayaran untuk pengeluaran kas dibuat oleh dua bagian yaitu
bagian bendahara pemegang kas dan bagian akuntansi. Hal ini
dimungkinkan untuk mencegah adanya kesalahan pencatatan dan
kecurangan dalam sistem pengeluaran kas.
d) Prosedur pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Grobogan telah dilakukan oleh masing-masing fungsi sesuai
dengan tugas dan tanggung jawabnya.
B. KELEMAHAN
Dari evaluasi yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan kelemahan dalam:
1. Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas dari Sektor pajak Daerah
Kabupaten Grobogan, antara lain sebagai berikut.
a) Dilihat dari fungsi yang terkait, masih terdapat penggabungan fungsi
antara fungsi pendataan dan fungsi penetapan pajak.
b) Sistem otorisasi dari petugas yang berwenang tidak digambarkan secara
jelas.
2. Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan, antara lain sebagai berikut.
a) Lembar dokumen dalam sistem informasi akuntansi pengeluaran kas,
seperti: SPP, SKO dan SPM yang diserahkan kepada bagian kas daerah
jumlahnya terlalu sedikit (1 lembar). Jika dokumen tersebut hilang atau
rusak maka bagian kas daerah akan mengalami kesulitan dalam
mengarsipnya.
b) Belum ada bukti secra jelas dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) atas
pencairan sejumlah dana.
BAB IV
REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
Dari evaluasi yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan
bahwa sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari sektor pajak daerah pada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan secara keseluruhan kurang baik.
Dalam pelaksanaan penerimaan kas masih terdapat kelemahan yaitu masih
terdapat penggabungan fungsi yaitu antara fungsi pendataan dengan fungsi
penetapan pajak, selain itu prosedur otorisasi dalam sistem penerimaan kas tidak
digambarkan secara jelas.Di samping itu terdapat juga kelebihan dalam sistem
informasi akuntansi penerimaan kas yaitu dapat dilihat dari penggunaan dokumen
yang bernomor urut tercetak dan dokumen tersebut telah diarsip dengan baik oleh
petugas yang berwenang. Penggunaan catatan akuntansi sudah sesuai dengan
standar informasi akuntansi yang ada. Catatan akuntansi tersebut memuat
ringkasan transaksi yang terjadi selama periode tertentu, sehingga dapat
mempermudah ditemukannya ketidaksesuaian saldo akun-akun dalam
pembukuan.
Sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah secara keseluruhan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari
pemisahan fungsi antara fungsi bendahara pemegang kas dengan fungsi
akuntansi. Pemisahan fungsi ini dilakukan untuk mencegah adanya kecurangan
dalam pencatatan sistem pengeluaran kas. Di samping itu, prosedur pengeluaran
kas juga sudah sesuai dengan standar informasi akuntansi karena prosedur
pengeluaran kas telah dilaksanakan masing-masing fungsi sesuai dengan tugas
dan tanggung jawabnya, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat sedikit
kelemahan yaitu proses otorisasi dokumen tidak dilakukan secara jelas dan
dokumen yang diserahkan ke bagian kas daerah jumlahnya terlalu sedikit.
B. SARAN
Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, penulis menyarankan sebagai
berikut.
1. Dilihat dari fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penerimaan
kas dari sektor pajak daerah sehubungan dengan penggabungan antara fungsi
pendataan dan fungsi penetapan pajak, maka perlu diadakan pemisahan fungsi
antara fungsi pendataan dan fungsi penetapan pajak untuk memaksimalkan
tugas dari masing-masing fungsi tersebut.
2. Prosedur otorisasi dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari
sektor pajak daerah harus dilakukan secara jelas dan dilakukan oleh petugas
yang berwenang atau bagian yang bersangkutan.
3. Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi pengeluaran kas
harus diotorisasi secara jelas oleh petugas yang berwenang dan jumlah
dokumen harus disesuaikan. Lembar dokumen yang digunakan dalam sistem
pengeluaran kas, seperti: SPP, SKO dan SPM yang diserahkan kepada bagian
kas daerah jumlahnya terlalu sedikit (1 lembar), jika dokumen tersebut
sewaktu-waktu hilang atau rusak maka bagian kas daerah akan mengalami
kesulitan dalam mengarsipnya.
4. Dalam sistem informasi akuntansi pengeluaran kas, Bank Pembangunan
Daerah (BPD) seharusnya mengeluarkan dokumen sebagai bukti atas
pencairan sejumlah dana.
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra, 2003. “Sistem Akuntansi Sektor Publik Konsep untuk Pemerintah Daerah”, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
Budiati, Setya Rini, 2004. “Evaluasi Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari
Penjualan Tunai pada Koperasi Industri Batur Jaya Ceper Klaten”.Tugas Akhir D3 Fakultas Ekonomi UNS. Tidak dipublikasikan.
Ilyas, Wirawan B dan Waluyo, 2003. ”Perpajakan Indonesia” Jakarta: Salemba Empat. Karoulina, Wahyu, 2005. “Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Bahan Baku pada PT Batik Keris Sukoharjo”. Tugas Akhir D3 Fakultas Ekonomi UNS. Tidak dipublikasikan. Mulyadi, 2001. “Sistem Akuntansi”, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, “Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. Peraturan Daerah Nomor 15 Tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah. Suandy, Erly, 2000. “Hukum Pajak” Edisi pertama Jakarta: Salemba Empat Wardyawati, Endari, 2002. “ Sistem Penerimaan Kas dari Sektor Pajak Daerah Tingkat II pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta”. Tugas Akhir D3 Fakultas Ekonomi UNS. Tidak dipublikasikan.