Sinergi, Energi CIPTA KARYA HADAPI 2010ciptakarya.pu.go.id/dok/bulletin/bulletinCK_jan10.pdf · Resensi Liputan Khusus 11 ... tentu saja kami merindukan ulasan-ulasan best practices

Sinergi, EnergiCIPTA KARYAHADAPI 2010

MEMANFAATKAN TVUNTUK SOSIALISASI JUKNIS BIDANG CIPTA KARYA

LIPUTAN KHUSUSInfrastruktur Agropolitan Investasi Terbesar Perkebunan Kelapa Sulawesi Utara 12

INFO BARUKonferensi Perubahan Iklim Ke 15COPENHAGEN 2009, Indonesia Bicara!! 23

Resensi

Liputan Khusus11 Infrastruktur Agropolitan

Investasi Terbesar Perkebunan Kelapa Sulawesi Utara

PelindungBudi Yuwono PPenanggung JawabDanny SutjionoDewan RedaksiAntonius Budiono, Tamin M. Zakaria Amin, Susmono, Guratno Hartono, Joessair Lubis, Budi HidayatPemimpin RedaksiDwityo A. Soeranto, SudarwantoPenyunting dan Penyelaras NaskahT.M. Hasan, BukhoriBagian ProduksiDjoko Karsono, Emah Sadjimah, Radja Mulana MP. Sibuea, Djati Waluyo Widodo, Aulia UI FikriIndah RaftiartyBagian Administrasi & DistribusiSri Murni Edi K, Ilham Muhargiady, Doddy Krispatmadi, A. Sihombing, Ahmad Gunawan, Didik Saukat Fuadi, Harni Widayanti, Deva Kurniawan, Mitha Aprini, NurfhatiahKontributorPanani Kesai, Rina Agustin Indriani, Sriningsih BZ, Hadi Sucahyono, Amiruddin, Handy B. Legowo, Endang Setyaningrum, Syamsul Hadi, Ismono Yahmo, Muhammad Abid, Siti Bellafolijani, Djoko Mursito, Ade Syaeful Rahman, Th. Srimulyatini Respati, Alex A. Chalik, Bambang Purwanto, Edward Abdurahman, Alfin B. Setiawan, Nieke Nindyaputri, Deddy Sumantri, M. Yasin Kurdi, Lini Tambajong

Alamat RedaksiJl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. [email protected][email protected]

http://ciptakarya.pu.go.id

Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bidang cipta karya dan disertai gambar/foto serta identitas penulis. Naskah ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12. Naskah yang dimuat akan mendapat insentif.

daftar isiJANUARI 2010

21

29 Melapangkan Jalan Pemberdayaan

15 Konferensi Perubahan Iklim Ke 15 COPENHAGEN 2009 Indonesia Bicara!!

18 Memanfaatkan TV untuk Sosialisasi Juknis Bidang Cipta Karya

21 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2005-2008 Melampaui Target Kinerja

24

24 Peluang Ditjen Cipta Karya Sebagai Pelopor Pengembangan Energi dari Sampah Makanan

4

4 Sinergi Energi Cipta Karya Hadapi 2010

8 Sinergi untuk Melejitkan Pelayanan Air Minum

Berita Utama

Info Baru

Inovasi

Pengadaan sarana air bersih bagi RSH

Terima kasih kepada Menteri PU dan seluruh jajaran Kementerian PU yang telah memberikan bantuan pengadaan sarana air bersih di lingkungan kami melalui paket pekerjaan “Pembuatan Sumur Bor, Menara Air, Pengadaan dan Pemasangan Pipa (AM-Bdg-02 dan 03,surat penunjukan no.: KU.08.09-PKPAM.JB/SPPJ/L-20 dan L-21 tanggal 8 Juni 2009 yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi kesulitan memperoleh air bersih di wilayah kami.yang ingin saya tanyakan adalah : 1. Lingkup pekerjaan proyek tersebut di atas, apakah hingga pemasangan pipa ke rumah-rumah? 2. Siapakah yg menguasai aset dari proyek tersebut? Karena saya memperoleh informasi bahwa aset tersebut telah diserahterimakan kepada kelompok masyarakat tertentu. 3. Siapakah yang memiliki hak untuk mengelola aset tersebut? karena saat ini sudah ada pihak swasta/lembaga yang memberikan penawaran dan pendaftaran pemasangan instalasi air bersih kepada warga dengan biaya tertentu. Pertanyaan ini timbul karena kekhawatiran saya akan adanya penyalahgunaan aset yang sangat berharga bagi kami ini. Saya

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

editorialWajah Baru, Semangat dan Harapan Baru

Tanpa terasa Buletin Cipta Karya sudah tujuh tahun eksis menghadirkan beragam informasi terkait bidang cipta karya, baik tentang kebijakan, kejadian aktual pada bulan bersangkutan, teknologi, inovasi, maupun informasi ringan seputar Direktorat Jenderal Cipta Karya dan lain-lain. Harapannya tentu saja bisa bermanfaat bagi semua stakeholder bidang cipta karya dan feed back yang diberikan. Dengan tidak mengurangi rasa bangga dengan media informasi internal ini, Tim Redaksi masih haus akan sumbangan-sumbangan informasi yang sulit kami jangkau tapi penting untuk diberitakan.

Ada beberapa masalah internal yang mendesak diputuskan, satu sisi kami ingin menampilkan pandangan para pengamat dan akademisi untuk memperkaya khasanah Buletin Cipta Karya. Namun di sisi lain, beberapa pihak mengkhawatirkan pandangan yang kontraproduktif dengan kebijakan Ditjen Cipta Karya. Sekedar mengulang informasi, Buletin Cipta Karya sejak awal tahun 2008 telah bisa dinikmati oleh Satker – Satker di lingkungan Ditjen Cipta Karya, baik di tingkat pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota, serta unit kerja lain di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, stakeholder interdept (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Perumahan Rakyat, dan lain-lain), serta lembaga umum seperti National Library untuk US Ambassy dan Australia Ambassy, serta masyarakat umum yang ingin berlangganan. Artinya, jika optimistis bahwa tidak ada masalah dengan distribusi, maka Ditjen Cipta Karya ingin Buletin Cipta Karya sebagai corong kebijakannya kepada semua stakeholder.

Memulai tahun 2010 ini, Buletin Cipta Karya menampilkan wajah baru dan juga tata letak yang baru. Inginnya agar pembaca tidak bosan, apalagi yang selama ini mendambakan perubahan pada Buletin Cipta Karya dengan memberi masukan positif, contohnya merubah jenis huruf agar lebih enak dibaca. Perubahan adalah keniscayaan, begitu juga dengan apa yang kami kemas dalam setiap pesannya. Bisa merubah sikap, kebijakan, maupun pandangan stakeholder, dan yang lebih penting sebagai bagian tugas ke-humas-an kami, citra Direktorat Jenderal Cipta Karya semakin cantik di mata masyarakat.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2009 dan Persiapan Pelaksanaan TA. 2010 menjadi sajian utama kami. Dengan suguhan tema tersebut kita diharapkan bercermin dan merapatkan barisan untuk semata-mata meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagian tema lain, tentu saja kami merindukan ulasan-ulasan best practices dari daerah-daerah agar bisa ditiru daerah lainnya. Tidak muluk-muluk, pada akhirnya tujuan kami adalah menjadi media tempat belajar. Belajar bersama, karena dengan bersama kita pasti dibisakan.

Selamat membaca dan berkarya!

21sangat menghargai apabila pihak Kementerian PU bisa memberikan jawaban secepatnya,sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan.Terima kasih. Djoko Hartanto

Sdr. Djoko Hartanto, Yth. (1) Lingkup pekerjaan proyek tersebut adalah pembuatan sumur bor, reservoir dan jaringan pipa distribusi utama sedangkan pemasangan pipa ke rumah-rumah menjadi tanggung jawab pengembang RSH; (2) Aset yang dibangun oleh Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum Provinsi Jawa Barat adalah milik Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan sampai saat ini aset tersebut belum pernah diserahterimakan; (3) Yang menjadi pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah kelompok masyarakat yang dipilih atau ditunjuk oleh masyarakat pengguna dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Terima kasih. (Direktorat Jenderal Cipta Karya)

Foto Cover : Rusunawa Cingised Bandung

MEMANFAATKAN TVUNTUK SOSIALISASI JUKNIS BIDANG CIPTA KARYA

LIPUTAN KHUSUSInfrastruktur Agropolitan Investasi Terbesar Perkebunan Kelapa Sulawesi Utara 12

INFO BARUKonferensi Perubahan Iklim Ke 15COPENHAGEN 2009, Indonesia Bicara!! 23

Sinergi EnergiCIPTA KARYAHADAPI 2010

@.....Suara Anda

Buletin Cipta Karya - 01/Tahun VIII/2010 3

TTepuk gemuruh dan senyum lebar

mengiringi kabar melegakan tentang kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2009 dinyatakan terbaik dalam sebuah rapat pimpinan yang dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, di penghujung tahun 2009. Sampai 30 Desember 2009, Ditjen Cipta Karya mampu menyerap 93,4% anggaran yang dibebankan rakyat kepadanya, bandingkan dengan Satminkal lain yang pada waktu bersamaan hanya mampu mencetak angka di bawah 90%, kecuali Ditjen Bina Marga (92%), dan BPP SPAM (91%).

Di atas baru tampilan capaian pembangunan, belum lagi jika ditampilkan juga peran-peran pengaturan, pembinaan, dan pengawasan, tentu akan lebih banyak lagi outputnya. Prestasi di atas tak lepas dari pertemuan bersama membangun komitmen yang telah menghasilkan perbaikan

Energi Cipta KaryaSinergi

Hadapi 2010proses penyerapan dana, sehingga dapat memperbaiki kualitas pelaksanaan tahun anggaran selanjutnya.

Menurut Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono, prestasi yang telah dicapai selama 5 tahun belakangan harus menjadi pembelajaran untuk pelaksanaan Renstra 2010 – 2014 yang anggarannya meningkat dua kali lipat menjadi Rp 50 triliun, sehingga berbagai kelemahan dapat diantisipasi dan tidak terulang.

Budi Yuwono menekankan beberapa hal termasuk sinergi antar sektor di lingkungan Ditjen Cipta Karya maupun unit kerja lain yang erat hubungannya. Misalnya antara Dit. Pengembangan Air Minum dengan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) agar dapat memacu kontribusi pihak swasta dan perbankan untuk membiayai kegiatan bidang air minum yang lebih besar.

Seperti tahun-tahun sebelumnya,

pelaksanaan tender selalu di pertengahan tahun sehingga ke depan diharapkan Satker mampu melakukannya lebih awal. Itu semua untuk mendukung S-Curve yang sudah disusun, selain itu perlu didukung juga dengan kesiapan-kesiapan lapangan, pelaksanaan, pelelangan, dan lain-lain.

Pertajam Kualitas RPIJMSejak dicanangkan tiga tahun lalu,

Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) telah mendapat respon cukup baik dari Pemda. Dari kuantitas cukup menggembirakan, yaitu sebanyak 415 dokumen RPIJM, atau 86% dari total kabupaten/kota sudah menyusun RPIJM. Dari jumlah itu, yang dinilai sudah komprehensif baru 28%, multisektor 45%, dan single sector 27%.

Selain itu, sinergi antara Direktorat Bina Program dengan sektor lainnya terkait

Dermaga Kedaton, Ternate

Berit

a U

tam

a

4 Buletin Cipta Karya - 01/Tahun VIII/2010

BERITAUTAMA

SPAM IKK Kare Kabupaten Madiun, Jawa Timur

SOP (Standard Operating Prosedur) untuk persiapan bantuan luar negeri. Dengan SOP tersebut direncanakan menghilangkan fungsi-fungsi pengaturan yang melekat pada Subdit Perencanaan Teknis yang kemudian lebih fokus pada perencanaan, programming, dan evaluasi. Fungsi pengaturan nantinya diintegrasikan dengan Subdit lain di lingkungan unit kerjanya agar lebih fokus.

Sinergi Dit. PAM dan BPPSPAM

Budi Yuwono menjelaskan pernah ada sinergi antara kedua unti kerja ini, namun menurutnya belum terlihat hasil yang signifikan. Perpaduan program antara

keduanya untuk menjawab kritikan dari inspektorat jenderal mengenai tumpang tindihnya kegiatan antar keduanya. “Direktorat PAM dan BPP-SPAM harus jalan beriringan dan saling bersinergi untuk peningkatan efektifitas dan efesiensi kegiatan. Untuk itu perlu segera duduk bersama untuk membahas program 5 tahun ke depan agar dapat diketahui Tupoksi dan menghindari tumpang tindih sehingga dapat meningkatkan sinergi,” ujar Budi.

BPPSPAM, lanjut Budi, tidak hanya menangani Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) saja, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam

Penyediaan Infrastruktur, diharapkan terjadi lompatan kinerja PDAM yang signifikan. PDAM menjadi mandiri, dan menjadi lokomotif penyelenggara penyediaan air minum di Indonesia.

Budi Yuwono juga menyoroti program air minum yang bersifat pemberdayaan, agar kegiatan yang massal dan sudah banyak terlihat manfaatnya tersebut dikelola dengan lebih baik dengan tetap melakukan pendampingan dan tidak membiarkan masyarakat bekerja sendiri.

PLPMenindaklanjuti sukses tahun


sebelumnya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) akan lebih meningkatkan kerjasama dengan ibu-ibu, menggunakan media anak-anak dalam kampanye bidang sanitasi. Gayung pun bersambut, akhir Desember 2009 lalu Menteri Pekerjaan Umum didatangi badan PBB untuk anak-anak, UNICEF. Mereka menawarkan kerjasama kampanye bidang sanitasi dan air minum dengan anak-anak Indonesia.

Selain agenda tahunan tersebut, pada 2010 PLP juga dihadapkan pada tugas berat di mana ada beberapa paket besar yang harus diselesaikan seperti Denpasar Sewerage Development Project (DSDP) tahap 2 dengan nilai anggaran yang dikeluarkan Cipta Karya sebesar Rp. 156 miliar, Semarang Urban Drainage, TPA Regional Maminasata, Pemanfaatan IPAL Medan dan DIY.

Tahun 2010 adalah ujian awal bagi PLP

yang akan mendapatkan angin segar karena dana yang didapat bakal lebih banyak. Pada periode 2009-2014, Ditjen Cipta Karya akan menganggarkan Rp 14,2 triliun untuk sektor PLP. Anggaran ini meningkat hampir empat kali dari periode lima tahun sebelumnya yang hanya Rp 4 triliun. Hal itu diungkapkan Direktur Pengembangan PLP, Susmono pada Rapat Evaluasi TA 2009 dan Persiapan Pelaksanaan TA 2010 di Jakarta akhir Desember 2009 lalu.


BERITAUTAMA

“Prestasi yang telah dicapai selama 5 tahun belakangan harus menjadi pembelajaran untuk pelaksanaan Renstra 2010 – 2014 yang anggarannya meningkat dua kali lipat menjadi Rp 50 triliun, sehingga berbagai kelemahan dapat diantisipasi dan tidak terulang”.

Foto : Rusunawa Tanjung Balai

Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono menambahkan, dukungan pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dalam hal sanitasi selama lima tahun mendatang sangat besar, dimana pemerintah akan fokus pada tiga hal yaitu, masalah pengelolaan air limbah, drainase dan juga masalah sampah. “Dana Rp 14,2 triliun itu adalah skenario minimal, kemungkinan bisa lebih besar lagi,” katanya.

Salah satu fokus sektor PLP yaitu untuk

masalah drainase. Hal ini mengingat masalah drainase atau banjir di kota besar semakin sering terjadi. Kalau biasanya Ditjen Cipta Karya hanya fokus pada masalah sampah, maka periode kali ini juga menangani masalah drainase.

“Untuk periode sebelumnya kita tidak memiliki cukup anggaran sehingga kita tidak berani masuk lebih jauh untuk bidang drainase” katanya.

Selain drainase, masalah pengelolaan air limbah juga menjadi prioritas. Pemerintah akan mendorong, meningkatkan dan memperbanyak pengelolaan air limbah secara terpusat. Disamping tidak melupakan kota-kota lain yang sudah menyiapkan strategi sanitasi untuk sistem yang lebih kecil seperti sistem komunal.

Untuk itu, Budi mengingatkan kepada seluruh daerah untuk menyiapkan program dan desainnya yang dituangkan dalam RPIJM. Seperti kita ketahui, anggaran Ditjen Cipta Karya untuk periode lima tahun mendatang meningkat hampir dua kali sekitar Rp 30 triliun menjadi Rp 50 triliun. “Ini merupakan peluang besar, siapkan semuanya dan kita akan masuk kesana,” tambahnya.

Dit. PPLP juga ditantang mengurangi emisi dari sampah yang merupakan penyumbang nomor tiga paling besar dengan memberikan rincian lokasi yang mengacu pada Renstra Cipta Karya. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Copenhagen – Denmark, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca. PBL

Selama ini Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) dibebani Program Penanggulangan Kemiskinan dan Perkotaan (P2KP) yang sudah berjalan dengan baik, namun PBL tidak boleh melupakan tugas melekat lainnya seperti Penataan dan Revitalisasi Kawasan dan penataan, bangunan gedung, dan lain-lain.

Penanganan kawasan dan lingkungan diharuskan mengikuti kriteria kawasan antara lain untuk revitalisasi diutamakan di kawasan perkotaan yang memiliki potensi dan nilai strategis. Untuk tahun 2010 – 2014 perlu

diperhatikan hal-hal sebagai berikut; pertama, penanganan revitalisasi baik heritage maupun non heritage tidak hanya melakukan perencanaan terhadap lingkungan tetapi juga menyentuh bangunan gedung. Kedua, penanganan RTH tidak hanya lingkup skala lingkungan permukiman tetapi menangani RTH skala kota. Ketiga, penyediaan fasilitas dan aksesibilitas tidak hanya pada bangunan gedung tetapi juga untuk ruang-ruang terbuka publik. Keempat, penanganan PBL termasuk fasilitasi pelestarian gedung bersejarah.

BangkimDirektorat Pengembangan Permukiman

masih menerima banyak sorotan terkait Rusunawa yang dituntut harus lebih baik ke depannya. Karena itu diperlukan persiapan jangka menengah yang lebih teliti, tidak lagi persiapan yang setahun sekali. Selama ini verifikasi dilakukan setiap tahun berdasarkan permintaan Pemda. Lima tahun ke depan akan dipetakan kebutuhan Rusunawa yang berangkat dari peta kumuh masing-masing Pemda, apakah Pemda memiliki strategi pengembangan kota jangka menengah hingga membutuhkan Rusunawa.

Direktur Pengembangan Permukiman, Guratno Hartono mengatakan, ke depan perlu dilakukan pengkajian terhadap dampak pembangunan Rusunawa dikaitkan pengurangan luasan kawasan kumuh di perkotaan serta pengembangan sosial ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuninya. Dari hasil evaluasi terhadap 32 kabupaten/kota di mana lokasi Rusunawa dibangun, baru sekitar 62,5% yang sesuai dengan Sistem Perkotaan Nasional dalam PP 26/2008 tentang RTRWN. Proses verifikasi usulan dan lahan Pemda yang siap bangun sangat berpengaruh kepada pemenuhan target Renstra dan jadwal pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu.

Pada bagian lain, dampak pembangunan Rusunawa dalam mengurangi kawasan kumuh juga mendapatkan perhatian. Guratno mengakui belum mendapatkan informasi yang pasti tentang angka luasan kawasan kumuh di Indonesia, namun dia yakin secara lokal, Rusunawa sudah bisa mengurangi kawasan kumuh. Tantangan berat yang akan dihadapi Dit. Bangkim salah satunya adalah pembangunan 40 twin block Rusunawa pada 2010. Penyiapan lahan dan kesiapan infrastruktur lain seperti listrik dan air harus disusun sepanjang lima tahun, tidak lagi per tahun. (bcr)


KKehadiran Badan Pendukung

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) secara tidak langsung menjelma menjadi partner tak terpisahkan Direktorat Pengembangan Air Minum. Namun tidak jarang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dua lembaga ini saling tumpang tindih, meskipun langkah dan tujuan sedikit banyak terlihat berbeda tapi satu muara, yaitu melejitkan pelayanan dan pengembangan air minum di Indonesia. Begitu juga sinergi Dit. PAM dengan lembaga lainnya, baik di

Berit

a U

tam

a

lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, maupun kementerian lain.

Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya, Tamin MZ. Amin mencoba mengurai permasalahan ini kepada redaksi Buletin Cipta Karya beberapa waktu lalu. Ia mengakui di lapangan masih banyak penyelenggara air minum yang belum memenuhi Norma, Standar, dan Pedoman Manual (NSPM), contohnya memberikan air minum yang berkualitas sesuai standar kepada masyarakat, tekanan air yang masih

rendah (belum 24 jam), dan lain-lain. Padahal Kementerian PU sudah menerbitkan NSPM untuk kualitas pipa (SNI), kualitas air minum diatur oleh Kepmenkes Nomor 907/2002 tentang syarat dan pengawasan kualitas air minum, tarif air minum berpedoman pada Permendagri Nomor 23/2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum pada PDAM, hingga pemilihan direksi PDAM juga diatur dalam Permendagri Nomor 2/2007 tentang organ dan kepegawaian PDAM.


BERITAUTAMA

Untuk MelejitkanPelayananAir Minum

Sinergi

Tidak dipungkiri, ketidakpatuhan PDAM (Pemda) terhadap NSPM tersebut di atas sebagai penyebab sakitnya PDAM. Dengan demikian Kementerian Pekerjaan Umum melalui Permen PU nomor 294/PRT/M/2005 membentuk BPPSPAM yang saat ini dikepalai oleh Rachmat Karnadi. Tugas BPPSPAM adalah mengawal penerapan NSPM tersebut dan memberikan masukan strategis kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk menyusun kebijakan strategi maupun NSPM.

BPPSPAM juga membantu PDAM

untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan bekerjasama dengan swasta. Pada perkembangannya, mau tidak mau PDAM harus bekerjasama dengan pihak swasta. Namun alih-alih daerah mendapatkan keuntungan yang instan diharapkan, PDAM malah ‘dipusingkan’ oleh skema kerjasama dengan swasta dan masuk dalam perjanjian merugikan daerah sendiri. Karena itulah BPPSPAM hadir untuk mendampingi daerah agar tidak merugikan dalam melakukan kontrak kerjasama.

Selain mengatur kerjasama, BPPSPAM juga berhak memberikan masukan atas kebijakan

pemerintah saat ini misalnya tugas pemerintah pusat dalam membangun SPAM baru sampai pada pembangunan unit produksi sedangkan unit distribusi diserahkan kepada daerah. Jika BPPSPAM menilai itu sudah tidak cocok lagi, bukan tidak mungkin kebijakan tersebut dimodifikasi.

Peningkatan koordinasi dengan BPPSPAM perlu dilakukan misalnya dengan duduk bersama menentukan lokasi mana yang akan menjadi sasaran pembinaan oleh kedua lembaga ini sehingga pelaksanaan akan saling menguatkan agar daerah tersebut bisa secepat mungkin sehat.

Foto Kiri : IPA Bendang Samarinda, Foto Kanan : PDAM Tirta Musi, Palembang


air minum. Sinergi yang diupayakan oleh Direktorat

Pengembangan Air Minum dengan beberapa lembaga lainnya menurut Tamin tertumpu pada tujuan bersama yang dirangkum dalam 6 C berikut ini; Competency to Overcome Complexity (Kompetensi Untuk Mengatasi Kompleksitas), Communication, Coordination, And Cooperation to Overcome Conflict (Komunikasi, Koordinasi, dan Kerja Sama Untuk Mengatasi Konflik). (bcr)

BERITAUTAMA

PDAM Tirta Musi, Palembang

Dalam hal Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), BPPSPAM menindaklanjuti pra FS (Feasibility Study) yang dilakukan Dit. Pengembangan Air Minum untuk kemudian ditawarkan kepada calon investor, serta mendampingi Pemda hingga transaksi agar Pemda tidak terjebak dalam perjanjian yang merugikan.

Selain dengan BPPSPAM, Dit. PAM juga melakukan sinergi dengan unit kerja lain di lingkungan Ditjen Cipta Karya seperti

Direktorat Pengembangan Permukiman untuk mendukung kebutuhan air minum bagi Rusunawa/RSH/kawasan perbatasan yang berpihak pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) lainnya.

Selain dengan Dit. Bangkim, Dit. PAM juga bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam program dukungan air minum bagi pelabuhan perikanan, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) untuk mendukung kebutuhan prasarana dan sarana


M

LIPUTANKHUSUS

Lipu

tan K

husu

s Infrastruktur Agropolitan

Pemandangan perkebunan kelapa

Investasi Terbesar Perkebunan Kelapa Sulawesi UtaraLiny Tambajong *)

dan SDM serta keterbatasan infrastruktur mengakibatkan produktivitas dan produksi belum optimal, bersifat musiman, dan harga sangat fluktuatif. Konsekuensinya adalah keunggulan komparatif (comparative advantage) yang sebagian besar dimiliki komoditas pertanian sulit diwujudkan menjadi keunggulan kompetitif (competitive advantage).

Untuk dapat bersaing secara global, setiap negara perlu merumuskan visi dan misinya sebagai pola sasar perkembangan wilayah yang ada di dalamnya. Perumusan visi dan misi yang spesifik, unik, tepat dan akurat akan mendorong suatu wilayah meraih keunggulan

daya saing yang berkelanjutan (suistanable competitive advantage), pertumbuhan wilayah serta peningkatan nilai tambah (value added), adalah melalui pengembangan produk unggulan.

Di Indonesia, penerapan konsep pengembangan komoditas unggulan dalam pembangunan pertanian difasilitasi dalam program pengembangan kawasan agropolitan, dimana terdapat satu komoditas unggulan utama yang dikembangkan melalui diversifikasi usaha, baik diversifikasi usaha tani maupun dalam proses industrinya agar produk yang dihasilkannya mempunyai kualitas daya saing yang tinggi (Suwandi, 2005).

Masih ingat lagu “Rayuan Pulau Kelapa” (Ismail Marzuki)? ...Tanah airku aman dan makmur Pulau Kelapa nan amat subur...melambai lambai nyiur di pantai...

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki luas areal perkebunan kelapa dengan luas 3,81 juta ha. Sepenggal lagu yang menggambarkan Indonesia sebagai negara agraris menjadikan komoditas pertanian sebagai primadona yang sangat prospektif untuk bersaing secara global, namun demikian komoditas unggulan tersebut hanya mengandalkan kelimpahan sumberdaya alam yang ada dan belum kompetitif.

Sistem produksi, lemahnya kelembagaan


Program agropolitan ini dicanangkan oleh Menteri Pertanian dan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah pada tahun 2002, yang merupakan program multisektoral dari masing-masing departemen dan instansi terkait.

Kawasan agropolitan dalam UUPR No. 26 tahun 2007 diartikan sebagai kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.

Brand image & Keterbatasan Infra struktur.Sulawesi Utara dengan brand image

sebagai daerah “nyiur melambai” membuat posisi tanaman kelapa sangat strategis. Sekitar 70 persen rakyat hidup bergantung dari tanaman ini dengan sistem budidaya seadanya agar bisa bertahan hidup. Komoditas unggulan ini belum diolah secara maksimal, terlihat dari sebagian besar transaksi hanya berupa bahan mentah yang belum diolah maupun hanya setengah jadi sehingga nilai tambah komoditas yang paling besar justru dinikmati oleh sektor industri yang berada di luar kawasan bahkan negara lain (Disbun, 2007).

Kondisi saat ini sistem dan usaha agribisnis petani dalam hal pengolahan agroindustri belum optimal, produk turunan kelapa belum

Posisi agribisnis kawasan

terolah maksimal. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan infrastruktur yang mengakibatkan struktur industri masih bersifat parsial dan individual sehingga optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan seluruh potensi kelapa masih rendah.

Industri pengolahan minyak berbahan baku kopra menyebabkan sabut, air, tempurung tersebar dan terbuang sehingga tidak memiliki nilai ekonomi. Di lain pihak, industri pengolahan sabut, arang dan nata de coco kesulitan mendapat bahan baku. Biaya pengumpulan bahan baku menjadi mahal karena kurangnya prasarana & sarana transportasi dari kebun ke tempat pengolahan.

Berdasarkan analisis SWOT, posisi agribisnis kawasan saat ini berada pada kuadran III (strategi WO) yaitu memanfaatkan peluang yang ada pada kawasan dengan cara meminimalkan kelemahan maka rencana strategi ke depan bertujuan sebagai berikut: (1) meningkatkan Infrastruktur penunjang agribisnis berbasis komoditas unggulan kelapa untuk memanfaatkan peluang ekspor, (2) meningkatkan motivasi pengembangan produk turunan kelapa dan pengelolaan skala kelompok untuk peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, (3) merevitalisasi kelembagaan dan manajemen pengelolaan agribisnis untuk menunjang pengembangan agroindustri tanpa limbah dan ramah lingkungan.

Untuk mencapai tujuan di atas maka direkomendasikan beberapa program sebagai berikut: (1) pembangunan Infrastruktur penunjang agribisnis pada kawasan, (2) studi kelayakan pengembangan produk turunan kelapa, pelatihan pengembangan produk (pengolahan, packaging dan pemasaran), (3) penguatan kelembagaan, pelatihan manajemen pengelolaan agribisnis dan agroindustri yang ramah lingkungan.

Brand Image & Businnes Plan.Businnes plan merupakan salah satu

strategi perencanaan suatu kawasan dalam mengembangkan ekonomi lokalnya. Model pengembangan AKT (Agribisnis Kelapa Terpadu), merupakan businnes plan kawasan ini, hal ini berdasarkan analisis finansial yg ditujukan untuk mengkaji kelayakan finansial pengembangan unit usaha pengolahan agribisnis kelapa terpadu yang berdampak pada tingkat kesejahteraan petani dan tenaga kerja off-farm di sekitar unit usaha. Pemilihan jenis AKT ini sejalan dengan pemikiran Porter dalam Rangkuti (2008) yang menyatakan keunggulan kompetitif diterapkan untuk memperoleh keunggulan bersaing sesuai dengan segmentasi pasar sasaran (positioning) yang diharapkan dengan memanfaatkan skala ekonomis, kemudahan akses bahan baku, efisiensi produksi dan penggunaan teknologi.

Agribisnis pengolahan kelapa terpadu dengan produk utama VCO dan kopra putih didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: (1) Skala usaha dapat dikelola oleh kelompok tani; (2) teknologi yang digunakan adalah teknologi sederhana yang masih bisa dijangkau oleh petani dan masih membutuhkan tenaga kerja yang relatif tinggi (padat karya); (3) seluruh bagian buah kelapa yaitu, daging, air, sabut, dan tempurung diolah; (4) produk-produk turunan yang dihasilkan pada skala ini mampu diserap oleh pasar.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka indikator skala usaha AKT didasarkan pada biaya rata-rata jangka panjang (LAC) terendah untuk menghasilkan VCO atau kopra putih serta suplai bahan baku yang terjangkau oleh kelompok tani. Indikator kelayakan finansial yang digunakan adalah NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate Of Return), PB-P (Payback Period), dan BEP (Break Even Poin). Karena seluruh modal usaha (termasuk modal kerja selama 25 hari kerja) diharapkan berasal dari pinjaman yang dikembalikan secara bertahap selama 5 tahun maka dalam analisis diasumsikan bunga pinjaman 24%,


LIPUTANKHUSUS

Atas: Agribisnis Kelapa Terpadu (AKT) skala kelompok tani Bawah: Klasifikasi kebutuhan infrastruktur secara spasial

pajak penghasilan 15% (untuk kreditur dan debitur), dan laju inflasi 9%. Dengan asumsi tersebut, discount rate sebesar 10,5% digunakan dalam analisis cash flow untuk perhitungan NPV, IRR, PB-P, dan BEP. Jangka waktu proyek diasumsikan 5 tahun sehingga modal yang ada dinilai kembali nilai jualnya pada akhir tahun ke-5 dengan menggunakan

metode diminishing balance sebesar 15% per tahun dan dimasukkan sebagai cash inflow akhir tahun ke-5.

Infrastruktur Kawasan Pemenuhan Kebutuhan di Daerah Hinterland

Kebutuhan infrastruktur dalam kawasan ini

disusun dengan mengingat hal-hal berikut : (1) Perlunya pemantapan sistem usaha agribisnis kelapa dalam kawasan yang meliputi 5 subsistem yang ada ;(2) Prospek dan potensi yang dimiliki Kawasan ;(3) Akses jalan usaha tani yang menjadi penghambat terbesar dalam subsistem pengolahan hasil tani ;(4) Kurangnya infrastruktur tani dan belum memadainya infrastruktur dasar kawasan.

Secara keseluruhan hirarki ruang dalam kawasan agropolitan terbagi 3 yaitu : kota utama, Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dan hinterland. Pada subsistem agribisnis hulu, infrastruktur yang dibutuhkan tersebar di daerah hinterland. Pada subsistem usaha tani, infrastruktur yang dibutuhkan tersebar di kota utama dan daerah hinterland, dengan proporsi lebih besar pada daerah hinterland. Pada subsistem pengolahan hasil, infrastruktur tersebar di seluruh kawasan mulai dari kota utama, DPP hingga daerah hinterland.

Pada subsistem pemasaran hasil, sebaran infrastruktur berada di kota utama dan DPP dengan ditunjang pula oleh pelabuhan/bandara untuk pemasaran ke luar daerah. Dan yang terakhir, infrastruktur pada subsistem jasa penunjang tersebar di seluruh kawasan agropolitan dengan proporsi terbesar berada di daerah hinterland. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur di daerah hinterland pada subsistem jasa penunjang ini antara lain mencerminkan ada atau tidaknya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kawasan agropolitan tersebut.

Model Pengembangan Infrastruktur Kawasan

Analisis finansial model infrastruktur agropolitan berbasis komoditas unggulan kelapa, nilai investasi meliputi pembangunan infrastruktur pada lima subsistem agribisnis kawasan dan biaya pemeliharaannya sebesar 2% pertahun, dimulai pada tahun pertama pemanfaatan infrastruktur. Nilai produk hasil olahan AKT VCO dan AKT kopra memiliki nilai tambah yang sangat menguntungkan serta biaya oportunitas dianggap konstan selama lima tahun pemanfaatan, mengakibatkan project balance menunjukan nilai positif pada tahun ketiga pemanfaatan.

Hasil analisa finansial pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan terhadap perkembangan agribisnis kelapa dengan modal sebesar Rp.512.685.544.000,- untuk pembangunan infrastruktur dinyatakan layak dilaksanakan dengan indikator NPV bernilai positif, IRR jauh di atas bunga pinjaman dan


desa ke kota sehingga tercipta sinergitas hubungan antara desa-kota.

*) Staf Dinas PU Propinsi Sulawesi Utara. (Tulisan merupakan ringkasan sebagian dari disertasi penulis pada Program Pasca Sarjana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan IPB, dan bukan merupakan sebuah kebijakan).

LIPUTANKHUSUS

PBP di tahun ke tiga, seperti yang terlihat pada tabel cash flow investasi.

Faktor dan aktor penggerak kunci keberlanjutan serta kebijakan dan strategi.

Untuk keberlanjutan pengembangan kawasan maka, faktor penggerak adalah menyediakan infrastruktur agribisnis kawasan untuk menunjang subsistem agribisnis hulu, usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran hasil serta jasa penunjang. Aktor penggerak adalah pemerintah sebagai leader, organisasi masyarakat sebagai partner pemerintah, akademisi sebagai pendamping, perbankan sebagai penopang permodalan petani, swasta sebagai partner petani. Arahan kebijakan adalah pembangunan infrastruktur agropolitan berbasis komoditas unggulan kelapa. Strategi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan Infrastruktur penunjang agribisnis berbasis komoditas unggulan kelapa untuk memanfaatkan peluang ekspor, meningkatkan motivasi pengembangan produk turunan kelapa dan pengelolaan skala kelompok untuk peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, merevitalisasi kelembagaan dan manajemen pengelolaan agribisnis untuk menunjang pengembangan agroindustri tanpa limbah dan ramah lingkungan

KesimpulanModel pengembangan infrastruktur

kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan kelapa berdasarkan hasil penelitian saya, membuktikan bahwa ini merupakan model pengembangan wilayah dari dan untuk masyarakat. Berorientasi pada komoditas setempat, karena perkebunan kelapa di Sulawesi Utara merupakan investasi terbesar milik rakyat, sehingga bila model diimplementasikan akan langsung menggerakan ekonomi kawasan yang berbasis masyarakat.

Nilai transformasi dari pemanfaatan tradisional (kopra asap) ke pemanfaatan komersial (kopra putih) dan VCO dengan memanfaatkan teknologi sederhana dapat menciptakan lapangan kerja yang dikuasai oleh masyarakat pada kawasan (tepat guna & padat karya) dan menghasilkan nilai tambah yang nyata dan distribusi pendapatan antar pemilik input dan pekerja cukup baik dan bersifat sosial. Keunggulan kompetitif kawasan tercipta, berdampak pada tingkat kesejahteraan petani dan tenaga kerja off-farm, dan menjawab tantangan eco-eficiency tanpa limbah & ramah lingkungan.

Model menggambarkan bahwa betapa

pentingnya peranan wilayah perdesaan sebagai sentra produksi bahan baku serta lokasi agroindustri, akan berdampak pada wilayah perkotaan secara positif. Dengan terciptanya lapangan pekerjaan di perdesaan, peningkatan pendapatan petani, infrastruktur desa berkembang setara kota, dapat mengurangi migrasi masyarakat

Atas: Kompilasi Model Infrastruktur Kawasan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Kelapa Bawah: Cash Flow Investasi Kawasan


INFOBARU

Konferensi Perubahan Iklim Ke-15COPENHAGEN 2009

IndonesiaBicara!!

Dian Harwitasari *)

Info

Bar

u

Buletin Cipta Karya - 01/Tahun VIII/2010 15 Buletin Cipta Karya - 01/Tahun VIII/2010 15

TTahun 2009 yang baru saja berakhir telah

ditutup dengan suatu konferensi yang hasilnya sangat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan dunia yaitu Konferensi Perubahan Iklim ke-15 Kopenhagen. Konferensi yang diselenggarakan di kota Kopenhagen, Denmark pada tanggal 7 – 19 Desember 2009 ini merupakan tindak lanjut dari konferensi serupa di Bali, Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 2007 yang lalu.

Tugas utama konferensi Kopenhagen ini adalah membuat rencana rinci baru untuk menggantikan Protokol Tokyo yang berakhir pada tahun 2012. Konferensi ini dihadiri oleh 194 negara di dunia termasuk Indonesia, yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok negara peserta seperti kelompok negara maju, negara berkembang, negara kepulauan kecil dan negara tertinggal.

Indonesia sebagai bagian dari kelompok negara berkembang ikut serta mempresentasikan usulan-usulan yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi pemanasan global dan perubahan iklim. Poin usulan yang disampaikan oleh Indonesia antara lain, negara maju perlu untuk menentukan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) secara ambisius untuk mendukung usaha seluruh dunia dengan menjaga suhu global tidak meningkat sampai dua derajat Celcius pada tahun 2050.

Selain itu, negara maju perlu ikut andil dalam pembiayaan untuk penanganan dampak perubahan iklim yang dilakukan oleh negara berkembang dan negara tertinggal, penerapan pola pembangunan yang ramah lingkungan perlu dilakukan untuk mengurangi jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) dan perlu adanya MRV (Measurement, Reporting, Verifying/pengukuran, pelaporan dan verifikasi) dalam pelaksanaan komitmen penanganan perubahan iklim.

Dan juga perlu adanya pengurangan emisi dari perusakan dan penggundulan hutan. Konsep Reducing Emission from Forest Degradation (REDD) yang kini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan No P36/Menhut/II/2009 tentang tata cara penyerapan karbon dengan melakukan konservasi di bidang kehutanan ini pertama kali diusulkan dalam Konferensi Perubahan Iklim pada 2007 di Bali.

Dari beberapa usulan tersebut semua usulan diterima oleh para peserta konferensi dan bahkan poin usulan tentang REDD tertuang dalam dokumen Copenhagen Accord yang merupakan hasil kesepakatan dari Konferensi

Kopenhagen. Copenhagen Accord atau Kesepakatan

Kopenhagen dirumuskan oleh representasi semua kelompok negara untuk mencapai beberapa tujuan penting, yaitu:• Membatasi kenaikan suhu pemanasanglobal maksimum 2 derajat Celsius. Peran ini lebih difokuskan pada negara-negara berkembang, namun negara maju juga harus terus ikut berperan dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini telah disepakati oleh negara maju untuk dilaksanakan dalam waktu jangka pendek hingga tahun 2020, namun tentu saja ini harus disesuaikan dengan kemampuan, keadaan dan kesediaan masing-masing negara. • Negara berkembang harus melakukanaksi pengurangan emisi gas rumah kaca secara nasional. Saat ini negara berkembang masih menghasilkan jumlah emisi gas rumah kaca yang jauh di bawah emisi gas di negara maju, namun diharapkan dapat membawa mengurangi jumlah emisi gas rumah kaca pada dekade mendatang secara signifikan. Hasil dari Kesepakatan Kopenhagen ini akan ditindaklanjuti dengan aksi pengurangan emisi domestik yang akan dilakukan oleh negara berkembang dan pemberian bantuan dari negara maju kepada negara berkembang untuk mengimplementasi aksi tersebut. • Setiap negara harus meningkatkandukungan teknologi dan finansial untuk aksi pengurangan dan adaptasi yang merupakan

mesin untuk meningkatkan kerja sama internasional perubahan iklim. Dukungan teknologi dan sumber keuangan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim ini membutuhkan dana yang diperkirakan mencapai 250 milyar dolar AS per tahunnya pada tahun 2020. Untuk itu Kesepakatan Kopenhagen telah memperhitungkan kebutuhan tersebut dan menetapkan dana awal sebesar 10 miliar AS per tahun pada tahun 2010 – 2012 yang akan diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang. • Negara berkembang dianjurkan untukmenyusun kerangka kerja institutional yang efektif bersama struktur pemerintahan untuk menghasilkan instrumen finansial yang kuat dan efektif untuk mengatur pengeluaran, pemasukan, laporan dan verifikasi keuangan. Kesepakatan Kopenhagen ingin menerapkan sistem atas dasar persamaan dan menghormati kebutuhan negara berkembang dan negara maju dan mendudukkan keduanya sebagai partner dalam membuat keputusan bersama dalam menangani perubahan iklim.

Namun sebagian besar negara berkembang dan negara miskin menganggap hasil dari konferensi Kopenhagen ini terlalu memihak negara maju. Hal ini dikarenakan kesepakatan untuk membatasi kenaikan suhu pemanasan global tidak diikuti dengan target yang spesifik dari negara-negara yang paling besar membuat gas emisi yang biasanya dilakukan oleh negara-negara maju.


INFOBARU

Kesepakatan ‘Copenhagen Accord’ menetapkan komitmen untuk membatasi pemanasan global menjadi dua derajat Celcius, namun tidak menyebutkan target emisi global yang harus dicapai untuk tahun 2020 atau tahun 2050. Selain itu poin kesepakatan mengenai rencana bantuan bagi negara-negara miskin dalam upaya mengatasi masalah pemanasan global.

Dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa negara-negara berkembang dan negara miskin akan diberi bantuan sebesar 30 milyar dollar untuk jangka waktu tiga tahun ke depan untuk membiayai program-program penanggulangan pemanasan global. Setelah tiga tahun, bantuan akan ditingkatkan sebesar 100 juta dollar per tahun sampai tahun 2020.

Namun jumlah bantuan tersebut masih dinilai kecil, bila dibandingkan dengan anggaran belanja militer Negara Amerika Serikat, sehingga dianggap Amerika Serikat masih setengah hati untuk berkomitmen dalam menangani masalah pemanasan global ini.

Kesepakatan Kopenhagen merupakan komitmen yang bisa segera dioperasionalkan oleh para penandatangan, meskipun sifatnya tidak mengikat secara hukum. Kesepakatan Kopenhagen ini nantinya juga akan menjadi kerangka politik untuk merumuskan dan menghasilkan kesepakatan hukum yang direncanakan akan dicapai paling lambat pada akhir tahun 2010 pada konferensi di Meksiko.

Indonesia sebagai salah satu negara

penandatangan Kesepakatan Kopenhagen harus menyiapkan langkah konkrit dari hasil Kesepakatan Kopenhagen. Langkah konkrit yang akan dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja namun juga merupakan tanggungjawab pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Beberapa rencana yang akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk menindaklanjuti hasil Kesepakatan Kopenhagen antara lain adalah :

Komitmen pemerintah Indonesia terhadap mitigasi maupun adaptasi terhadap perubahan

iklim ini merupakan langkah positif yang perlu terus dilakukan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari efek buruk perubahan iklim. Rencana aksi nasional maupun daerah yang implementatif yang didukung oleh komitmen semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat diharapkan dapat mengurangi resiko Indonesia dalam menghadapi masalah perubahan iklim.

*) Staf Subdit Kawasan Metropolitan, Direktorat Pengembangan Permukiman.

- Membuat rencana aksi nasional penanganan perubahan iklim. Rencana aksi nasional ini hendaknya dijadikan pedoman dalam melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Untuk mitigasi terhadap perubahan iklim ini, pemerintah Indonesia sedang me nyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) penurunan emisi sebanyak 26% yang ditargetkan akan selesai pada bulan Maret 2010.

- Rencana aksi di tingkat nasional haruslah diikuti dengan rencana aksi di tingkat daerah yang perlu ditunjang oleh komitmen para pemimpin daerah (gubernur dan walikota/bu pati) dalam penanganan perubahan iklim.

- Penyusunan kebijakan yang jelas dan implementatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca terutama dari sektor kehutanan yang melibatkan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Sektor swasta yang terutama bergerak dalam bidang kehutanan harus dapat menghentikan kegiatan pembakaran dan penebangan hutan. Sedangkan pelibatan ma syarakat perlu dilakukan agar dapat menghentikan kebiasaan ladang berpindah yang dapat mengancam keberlanjutan hutan.

Foto Kiri : Asap dari pabrik industri merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim dunia Foto Kanan : Suasana penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim Ke-15 di Copenhagen, Denmarkw

ww

.flic

kr.c

om

ww

w.fl

ickr

.com


TTelevisi, saat ini merupakan salah satu

media yang paling berpengaruh terhadap masyarakat. Dengan melihat statistik, 65% keluarga Indonesia memiliki televisi, yang berarti, jika rata-rata keluarga Indonesia memiliki 4 anggota keluarga, maka jumlah penonton televisi di Indonesia mencapai 143 juta orang.

Menurut hasil survey AGB Nielsen Media Research yang dilakukan pada Oktober 2008, rata-rata masyarakat Jakarta, menonton televisi 2 jam 36 menit per harinya (http://bataviase.co.id/detailberita-10289360.html). Sumber lain menyebutkan rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan 2 jam 29 menit per harinya di depan televisi, dan merupakan peringkat ke-5 negara dengan penduduk paling lama menonton televisi.

Dampak negatif dari televisi sudah banyak diulas dalam banyak tempat, terutama berkaitan dengan tumbuh kembang mental anak-anak dan menurunnya minat dan kemampuan membaca. Selain itu, buruknya

MEMANFAATKAN TVUNTUK SOSIALISASI

JUKNISBIDANG

CIPTA KARYANurdien Adji *)

Info

Bar

u


kualitas acara-acara di televisi di Indonesia juga sudah banyak ditulis, dan sering dituding sebagai perusak mental masyarakat.

Di luar segala dampak negatifnya, baik yang berkaitan dengan kualitas acara maupun kegemaran menonton televisi itu sendiri, televisi tetaplah hanya sebuah alat (tools) yang jika dipergunakan dengan bijaksana akan dapat mendatangkan kebaikan bagi masyarakat.

Televisi, sebagai sebuah hiburan murah banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menghabiskan waktu sehari-hari. Dengan karakternya yang berupa visual, lebih menarik dan lebih mudah dicerna masyarakat dibandingkan dengan media tekstual. Apalagi televisi di Indonesia yang tidak berbasis area, sehingga jangkauannya dapat mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. TVRI dengan 27 stasiun daerah dan 376 stasiun transmitter bahkan disebut-sebut dapat menjangkau 82% penduduk Indonesia.

Dengan melihat sifat-sifat televisi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal

INFOBARU

ini Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat memanfaatkan media televisi sebagai salah satu alat untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman di masyarakat.

Kementerian Pekerjaan Umum sudah sering memanfaatkan televisi dengan membuat acara di televisi, misalnya: GarPU (Garapan PU), Jalan-Jalan, dan beberapa talkshow para pejabat Kementerian Pekerjaan Umum. Acara-acara televisi ini lebih bersifat sosialisasi kebijakan dan peraturan serta sosialisasi hasil-hasil pembangunan. Sebagai bagian dari kehumasan, sosialisasi kebijakan dan hasil-hasil pembangunan memang diperlukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Sayangnya pemanfaatan media televisi oleh Kementerian Pekerjaan Umum masih dalam sebatas untuk tujuan kehumasan tersebut. Ada manfaat lain yang bisa diperoleh dari televisi, yang bisa dipergunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk membantu meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman.

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mensosialisasikan peraturan terkait infrastruktur permukiman hingga dalam bentuk manual atau petunjuk teknis yang detail belum dilaksanakan melalui media televisi.

Sosialisasi manual dan petunjuk teknis infrastruktur permukiman sudah dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pembagian buku, yang umumnya hanya sampai pada tingkat kabupaten. Sementara, pihak pemerintah daerah tidak memiliki dana dan sumberdaya lain untuk melaksanakan sosialisasi hingga tingkat masyarakat akar rumput.

Hal ini terbukti pada saat gempa di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Dengan melihat

besarnya jumlah kerusakan rumah konstruksi dinding bata, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat akan konstruksi sangat lemah.

Rendahnya pengetahuan masyarakat akan konstruksi dan infrastruktur permukiman, ditambah dengan lemahnya pengawasan pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh pemerintah daerah, menghasilkan permukiman kumuh potensi kerusakan yang besar akibat bencana alam.

Jika Kementerian Pekerjaan Umum berniat untuk mensosialisasikan peraturan dalam bentuk konvensional, misalnya dalam bentuk buku, hingga ke tingkat desa, dibutuhkan lebih dari 50.000 eksemplar buku setiap 1 jenis sosialisasi. Tentu saja akan membutuhkan biaya sangat besar.

Dengan memanfaatkan media televisi sebagai alat untuk menyebarkan pengetahuan konstruksi dan infrastruktur permukiman, sosialisasi akan lebih efektif karena dapat menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat.

Diperlukan program acara televisi yang menjelaskan pengetahuan dasar infrastruktur permukiman, sehingga masyarakat bisa belajar tentang bagaimana sebuah permukiman itu sebaiknya. Dengan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan dengan model pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat lah yang merencanakan dan membangun sendiri infrastruktur permukiman yang mereka butuhkan, pengetahuan dasar konstruksi menjadi semakin penting. Program televisi semacam ini akan mendukung keberhasilan pelaksanaan program-

Suasana syuting program pariwara untuk publikasi melalui media TV di ruangan Dirjen Cipta Karya


program penanggulangan kemiskinan yang menggunakan model pemberdayaan.

Program televisi ini seharusnya detail dan menggambarkan langkah demi langkah cara pembangunan infrastruktur, baik yang teknis maupun non teknis, tapi tetap dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami. Lebih baik lagi jika menggunakan contoh nyata dan digambarkan secara visual, sehingga lebih mudah ditangkap masyarakat.

Untuk lebih menarik minat masyarakat untuk menonton, program televisi ini bisa dibuat menjadi cerita, walaupun ditangan sutradara dan penulis skenario yang bagus, acara dokumenter atau semi dokumenter pun

pembuatan septic tank yang baik, pembuatan sumur, persyaratan jarak antara sumur dengan septic tank, pembuatan drainase, jaringan pipa air bersih, sumur resapan, dan lain sebagainya.

Jika seluruh tahapan pembangunan rumah sudah dijelaskan dengan detail, episode bisa dilanjutkan dengan pembangunan rumah dengan material selain tembok bata, seperti kayu atau bambu. Sesudah itu, bisa diperluas untuk pembuatan infrastruktur permukiman dalam skala yang lebih luas, misalnya jalan desa, jembatan, saluran drainase, tambatan perahu, TPS, instalasi pengolahan air minum, pengolah kompos dan lain sebagainya.

Dengan adanya program tersebut, masyarakat dapat memiliki pengetahuan dasar konstruksi dan memahami bahaya dari konstruksi yang tidak sesuai dengan persyaratan, sehingga masyarakat memiliki kemauan untk meningkatkan kualitas konstruksi rumah tinggal maupun infrastruktur permukiman di lingkungan tempat tinggalnya.

Dengan mempertimbangkan luas jangkauan, TVRI menjadi stasiun televisi ideal sebagai tempat menyiarkan program televisi ini. Namun, dengan mempertimbangkan rendahnya rating TVRI, terutama pada daerah di mana siaran dari stasiun televisi swasta sudah bisa ditangkap, televisi swasta bisa menjadi pelengkap, sehingga program televisi ini bisa menjangkau kepada seluas mungkin masyarakat.*) Staf Subdit Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program.

dan akhirnya menyebabkan permukiman kumuh juga.

Episode berikutnya bisa digambarkan bagaimana orang tadi merencanakan rumah tersebut, menghitung kebutuhan ruang, kebutuhan ventilasi, kebutuhan air bersih, dan lain sebagainya. Pada momen ini, bisa dijelaskan mengenai peraturan-peraturan bangunan setempat, seperti garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, batas ketinggian maksimal, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lainnya, serta bagaimana cara mengakses peraturan-peraturan tersebut.

Pada episode tahap konstruksi, bisa diceritakan bagaimana konstruksi beton bertulang itu seharusnya, konstruksi tahan gempa dan pembagian zona gempa, konstruksi pondasi untuk 1 lantai dan bertingkat, tahapan-tahapan konstruksi dan hal-hal yang berkaitan.

Selanjutnya adalah penjelasan mengenai

bisa dibuat menarik.Sebagai contoh, mungkin bisa digambarkan

proses pembangunan sebuah rumah tingal. Kenapa dipilih rumah tinggal? Karena dalam membangun rumah tinggal hampir semua sektor keciptakaryaan terlibat.

Pada episode pertama, bisa digambarkan bagaimana seseorang yang hendak membangun rumah tinggal. Mulai dari pencarian lokasi pembangunan sampai pembelian tanah. Dalam memilih lokasi tempat tinggal, bisa diceritakan mengenai peraturan terat penataan ruang, seperti: zona permukiman, zona hijau, sempadan sungai, sempadan jalan, dan lain sebagainya. Bisa juga dilaksanakan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional terkait status legal tanah, karena dalam beberapa hal, status hukum tanah sering berkaitan dengan kekumuhan, karena kondisi tanpa hak legal atas tanah disebut sebagai salah satu sebab kemiskinan,

Foto Atas: Menyaksikan program acara PAMSIMAS melalui televisiFoto Bawah: Menyaksikan bersama hasil syuting salah satu program pariwara di ruangan Dirjen Cipta Karya


SSumber daya alam yang berlimpah dan

posisi geografis yang strategis merupakan salah satu modal utama pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Akan tetapi, hingga saat ini potensi Sumber Daya Alam yang besar itu belum berhasil secara nyata meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Saat ini 38,6 juta penduduk Indonesia adalah penduduk miskin, sekitar 65% dari penduduk miskin tersebut bermukim di perdesaan (sumber BPS: 2008). Salah satu penyebab kemiskinan di daerah perdesaan adalah rendahnya akses terhadap pelayanan prasarana dasar, antara lain jalan dan jembatan, air minum, irigasi dan sebagainya.

Rendahnya penanganan pembangunan infrastruktur dalam mendukung peningkatan akses pelayanan dasar prasarana perdesaaan telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal

INFOBARU

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2005-2008

Melampaui Target KinerjaPanani Kesai *)

Jembatan PPIP Desa Kedung Gempol, Kec. Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur

Cipta Karya sejak tahun 2005. Program ini dititikberatkan pada desa-desa terpencil dan terisolasi di wilayah kabupaten tertinggal dan memiliki tingkat pelayanan prasarana yang rendah, yang sejalan dengan PNPM Mandiri, program ditekankan untuk mendukung pengentasan kemiskinan perdesaan.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dari tahun anggaran 2005 sampai tahun anggaran 2008 ternyata telah melampaui target kinerja, hal ini terlihat dari jumlah desa yang mengalami perbaikan akses yang cukup signifikan, sampai dengan desa yang menerima kemudahan dalam memenuhi kebutuhan air miinum. Dilihat dari kemampuan masyarakat berorganisasi, dari seluruh desa telah mampu mengelola program secara swadaya, yang dapat dilihat dari terkelolanya Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) pada semua desa sasaran yang secara nyata juga

telah mendorong pembentukan KPP sebagai organisasi yang mengelola dan memelihara prasarana terbangun. Hal ini merupakan wujud dari pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran stakeholder serta pemerintah daerah dilaksanakan untuk mendorong kemandirian dan sinergi berbagai pihak dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan di perdesaan dan sebagai upaya keberlanjutan program.

Di samping itu, manfaat terhadap PPIP 2005-2008 sudah dirasakan secara luas oleh masyarakat, seperti akses yang lebih mudah ke pusat kegiatan perekonomian. Program ini juga telah meningkatkan akses terhadap irigasi, dan bermanfaat pula dalam meningkatkan produksi pertanian. Lebih jauh lagi, program ini telah mempermudah perolehan air minum, dan meningkatkan akses terhadap prasarana sanitasi. Tidak mengherankan lebih dari 50

Info

Bar

u


persen pemanfaat menyatakan kepuasannya. Setelah memperoleh hasil dan manfaat

infrastruktur terbangun yang nyata, tampaknya di masa depan pertanyaan lebih penting diarahkan kepada upaya keberlanjutan program. Hal ini mencakup keberlanjutan manfaat dan dampak yang telah terbentuk.

Manfaat dan DampakDari pelaksanaan Program PPIP 2005-2008,

sebagian besar pemanfaat menilai kualitas hasil PPIP 2005-2008 pada taraf tinggi (48% pemanfaat) dan sedang (47% pemanfaat). Pembangunan jalan telah meningkatkan kualitas jalan tanah (di sekitar tempat tinggal 76,32% pemanfaat) menjadi jalan sirtu (26,74%), jalan aspal (16,99%), jalan macadam (6,69%), dan jalan rabat beton (6,13%). Adapun kualitas jalan sirtu (17,55%) naik terutama menjadi jalan aspal (naik 7,52%).

Pembangunan jembatan/gorong-gorong telah mengurangi wilayah yang semula tidak memiliki prasarana tersebut (turun dari 50,70% tempat tinggal pemanfaat menjadi 39,48%). Sebagian besar jembatan kayu yang semula ada di 32,31% tempat tinggal pemanfaat telah dibangun menjadi jembatan beton (18,38%) dan jembatan besi (4,18%). Adapun sebanyak 8,08% jembatan kayu tersebut diperbaiki kembali.

Akses transportasi meningkat, sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan lama waktu menuju pasar hingga 58%, dari rata-rata 48 menit menjadi 20 menit. Tidak mengherankan sebanyak 79% pemanfaat menyatakan kepuasan atas infrastruktur transportasi.

Prasarana transportasi juga telah meningkatkan volume produk panen yang dijual di pasar hingga 42%, dari semula rata-rata 19 kuintal menjadi 27 kuintal. Jumlah modal rata-rata per bulan untuk berjualan di pasar meningkat 16%, dari Rp 352.000,00 menjadi Rp 408.000,00. Adapun jumlah pengeluaran rata-rata per bulan untuk membeli barang di pasar meningkat lebih tinggi, sebesar 22%, dari Rp 261.000 menjadi Rp 319.000,00. Sebanyak 79% pemanfaat menyatakan puas terhadap peningkatan akses pemasaran tersebut.

Pembangunan irigasi diarahkan terutama untuk memperbaiki kembali saluran pembawa, sebagaimana dirasakan oleh 15,08% pemanfaat. Pembangunan irigasi telah meningkatkan penjualan hasil panen sebesar 33%, dari semula rata-rata 42,8 kg menjadi 57,1 kg. Penerimaan yang diperoleh semasa panen meningkat 135%, dari semula rata-rata Rp

285.710,00 menjadi Rp 680.336,00.Pembangunan infrastruktur MCK telah

mengurangi ketiadaan fasilitas yang dirasakan pemanfaat (dari semula 31,19% menjadi 24.23%). Akses terhadap infrastruktur MCK ditunjukkan oleh meningkatnya fasilitas MCK milik sendiri (dari 38,71% menjadi 48,46%).

PPIP 2005-2009 telah mengadakan fasilitas baru untuk penyediaan air bersih. Pemanfaat yang semula tidak memiliki fasilitas tersebut menurun dari 33,82% menjadi hanya 8,45%. Sebagian fasilitas tersebut berupa penampung air hujan (dirasakan 12,68% pemanfaat). Jenis fasilitas baru yang dirasakan pemanfaat meliputi perpipaan (dari semula dirasakan 28,45% menjadi 37,46% pemanfaat).

Masyarakat merasakan peningkatan akses air bersih. Konsumsi air telah meningkat hingga 43%, dari semula mengonsumsi 99 liter menjadi 142 liter per rumahtangga per hari. Tidak mengherankan sebanyak 74% pemanfaat menyatakan kepuasannya.

Kapasitas MasyarakatPPIP 2005-2008 dilaksanakan ketika

masyarakat telah berpengalaman dalam

mengelola program-program partisipatif. Jika dimulai dari Program IDT (Inpres Desa Tertinggal) pada tahun 1993, maka usia program-program partisipatif dari pemerintah telah mencapai 12-15 tahun. Pengalaman program-program tersebut turut meningkatkan kapasitas masyarakat.

Dari aspek pemberdayaan masyarakat, sebagai pendekatan dalam pelaksanaan program PPIP 2005-2008. Pada pelaksanaan program, mampu diserap tenaga kerja lokal yang mampu menyerap hampir 150.000 orang (16 persen penduduk dewasa di desa terserap sebagai tenaga kerja lokal). Secara keseluruhan PPIP 2005-2008 mampu menyumbang peningkatan ketrampilan dalam pembangunan infrastruktur bagi sekitar 1 juta orang (37% pemanfaat). Disamping itu, masyarakat telah diberdayakan untuk berorganisasi dan mampu mengelola program pada sekitar 7230 desa .

Melalui pelaksanaan PPIP 2005-2008, masyarakat mampu meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah (28% pemanfaat). Peningkatan kapasitas ini dinilai sangat penting untuk menjaga kelangsungan program


desa (mencapai hingga 71,33%). Pengelola program juga merasakan peningkatan interaksi dengan aparat pemerintahn pusat (45,58%) dan misi donor internasional (18,30%).

Tantangan Masa DepanRealisasi pemanfaat PPIP 2005-2008 ternyata

jauh lebih besar daripada rencana semula, sebagaimana diamati oleh 83% pemanfaat. Di masa depan tantangan keberlanjutan program terletak pada kemampuannya untuk mengajak pemanfaat dalam merawat dan meningkatkan infrastruktur terbangun, serta peningkatan peran Pemda dalam penyelenggaraan PPIP. Peluang sharing pembiayaan oleh pemda baru diyakini oleh 35% pengelola program. Sebanyak 47% pemanfaat memandang bahwa tanpa perawatan maka fungsi infrastruktur terbangun menurun.

Dalam kaitan ini perlu diperhatikan bahwa sebagian besar pemanfaat dan pengelola program memandang PPIP sebagai program pemberdayaan yang berkonsekuensi untuk meningkatkan rasa memiliki atas infrastruktur terbangun. Konsekuensi tersebut tercapai melalui proses partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Oleh karena itu, masih diperlukan kerjasama dan kordinasi dalam meningkatkan efektivitas program sehingga mampu mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. *) Kasubdit Program dan Anggaran, Direktorat Bina Program

INFOBARU

pembangunan perdesaan.Manfaat program ditinjau dari tujuan

dalam mendukung pengentasan kemiskinan, program ini telah mengentaskan 19,66% penduduk miskin di perdesaan. Dalam kehidupan sehari-hari di perdesaan, program ini juga telah meningkatkan status sosial atau gengsi dari 84,96% penduduk.

Kapasitas PemdaPemda sendiri memperoleh imbas dari

PPIP 2005-2008. Program ini mempengaruhi peningkatan frekuensi koordinasi internal dinas (hingga 62,78%), peningkatan koordinasi dengan instansi lain (hingga 60,85%), dan yang lebih penting adalah meningkatkan kesediaan aparat Pemda untuk berinteraksi dengan warga


KKonversi sampah makanan menjadi

kompos, sudah merupakan hal yang biasa. Akan tetapi, nilai jual industri dari produk kompos itu sendiri sangat rendah, hanya mencapai Rp 400 – Rp 500 / kilogram kompos.

Dengan harga jual dan daya beli masyarakat yang begitu rendah, seringkali aplikasi program pengomposan sampah tidak dapat mencapai nilai ke-ekonomisannya.

Oleh karenanya, diperlukan suatu terobosan baru untuk mengalihkan produk turunan sampah makanan menjadi produk

Inov

asi

selain kompos, yang memiliki nilai jual industri lebih tinggi.

Tingginya kadar karbohidrat dalam sampah makanan di Indonesia, menyiratkan adanya potensi produksi senyawa lain yang sangat bermanfaat, yaitu produk industri kimia berupa energi terbarukan dari proses fermentasi, seperti senyawa etanol (C2H5OH). Dengan harga jual mencapai Rp 12.500 – 15.000 / kilogram etanol, maka konversi sampah makanan ke etanol dirasakan lebih menguntungkan secara finansial ketimbang

konversi ke kompos. Selain mampu memberikan penyelesaian

sampah makanan di Indonesia yang komposisinya mencapai 55% - 58 % dari timbunan sampah, industri etanol dari sampah makanan ini juga mampu membuka peluang produksi bahan bakar atau energi terbarukan, mengurangi emisi gas rumah kaca, berpeluang untuk mendapatkan pendanaan Carbon Development Mechanism (CDM), serta juga memiliki nilai jual politis yang lebih menguntungkan di dunia internasional


INOVASI

bagi pengembangan sumber daya energi terbarukan di Indonesia. Dan kesemuanya ini bisa dipelopori oleh departemen kita tercinta, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Mengapa Etanol ?Senyawa kaya energi yang umumnya

digunakan untuk konversi sampah makanan adalah gas metana (CH4) melalui proses pengolahan anaerobik. Meskipun metana memiliki nilai kalor yang lebih tinggi ketimbang

etanol, yaitu 50,00 Megajoule / kilogram berbanding 28,85 Megajoule / kilogram, namun metana berbentuk gas, dimana massa jenisnya yang kecil menjadikannya sebagai senyawa dengan kerapatan energi yang kecil ketimbang etanol.

Selain itu, jika diaplikasikan sebagai bahan bakar aditif untuk sistem transportasi di Indonesia yang umumnya masih menggunakan bahan bakar cair ketimbang bahan bakar gas, maka etanol dirasakan lebih sesuai ketimbang metana.

Bahkan, jika ditinjau dari segi proses pengolahan, bila metana tidak dapat terekstraksi dengan baik dalam proses pengolahannya dan terlepas ke atmosfer, maka metana justru akan menjadi penyebab gas rumah kaca.

Karena bersumber dari sampah, maka secara tinjauan psikologi dan kesehatan, tidak akan ada konsumen yang mau membeli etanol berbahan dasar sampah ini untuk keperluan industri minuman (minuman beralkohol) dan industri farmasi.

Oleh karenanya, dibutuhkan kerjasama dengan industri lain yang siap membeli etanol yang diproduksi dari sampah makanan ini. Selain dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif, etanol juga sangat bermanfaat

sebagai bahan kimia dasar untuk berbagai industri produk senyawa organik.

Sumber sampah makananMeskipun industri etanol bukanlah hal

yang baru dalam dunia teknologi industri kimia, namun aplikasinya yang bersumber dari sampah makanan masih dirasakan tertinggal dan belum tergarap sepenuhnya. Sumber sampah makanan yang paling ideal untuk dijadikan bahan baku fermentasi etanol adalah sampah makanan dari restoran.

Hal ini ditunjang dari segi kemudahan untuk melakukan proses pengumpulan sampah ketimbang yang berasal dari rumah tangga, karena sampah restoran umumnya sudah dipilah oleh pemilik restoran dan waktu pembuangan sampahnya yang lebih teratur. Sampah selain sisa makanan, seperti sampah kertas, sampah plastik, serta sampah kaleng yang umumnya dijumpai di industri makanan atau restoran, tidak ikut disertakan di sini, karena sampah – sampah tersebut tidak memiliki karakteristik yang sama dengan sampah makanan dan membutuhkan pengolahan yang lebih sulit untuk dijadikan etanol.

Selain itu, sampah makanan restoran umumnya sudah dipotong – potong karena

Peluang Ditjen Cipta Karya Sebagai Pelopor

Pengembangan Energidari Sampah MakananSandhi Eko Bramono *)

Salah satu makanan yang dijajakan di restoran. Sumber sampah makanan yang paling ideal untuk dijadikan bahan baku fermentasi etanol adalah sampah makanan dari restoran

ww

w.fl

ickr

.com


merupakan sisa dari proses memasak, sehingga akan sangat menguntungkan dalam kinerja proses fermentasi yang akan dilakukan.

Timbulan sampah makanan pada restoran di Indonesia umumnya berkisar antara 1,1 – 1,5 kilogram sampah makanan / m2 restoran /

hari, yang umumnya didominasi oleh bahan – bahan karbohidrat. Angka ini dapat digunakan untuk menghitung potensi timbulan sampah makanan di restoran dari suatu kompleks restoran misalnya, sehingga jumlah sampah yang akan dikumpulkan dan diangkut setiap

harinya dapat dihitung.

Proses fermentasiSampah makanan dicacah hingga

berukuran 1 - 2 cm, lalu dimasukkan ke dalam reaktor yang berisi air hingga kandungan

Foto Kiri Atas & Bawah: Beberapa contoh sampah makananFoto Kanan: Tata letak instalasi produksi bioethanol

ww

w.fl

ickr

.com


INOVASI

air dalam reaktor secara total mencapai 60 %. Untuk meningkatkan kinerja proses, umumnya diberikan penambahan enzim amilase untuk menyederhanakan karbohidrat pada sampah makanan menjadi gula sederhana (monosakarida), sebelum akhirnya

difermentasikan dengan penambahan ragi, yang umumnya menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae.

Proses fermentasi dilakukan dengan pembiakan ragi dalam kondisi terpapar dengan oksigen atau kondisi aerobik. Dalam fase yang

biasa disebut sebagai tahap fermentasi primer ini, perbanyakan sel ragi mencapai 100 – 200 kali dari jumlah sel awalnya, hanya dalam waktu 4 – 7 hari.

Etanol juga mulai diproduksi dalam tahap ini, meskipun sebagian besar energi yang


INOVASI

ada dalam proses, akan digunakan untuk perbanyakan sel ragi itu sendiri. Setelah itu reaktor ditutup untuk dilanjutkan pada tahap fermentasi sekunder dalam kondisi ketiadaan oksigen atau seringkali dikenal sebagai proses anaerobik.

Pada tahap ini, ragi akan mengkonversi seluruh gula yang tersedia dari sampah makanan yang ada menjadi etanol, dengan waktu reaksi sekitar 2 – 3 minggu. Keseluruhan proses ini dilakukan dengan pengadukan pada kecepatan yang konstan dan temperatur yang diatur pada suhu 35 – 37o C (kondisi mesofilik) untuk memberikan kondisi yang terbaik bagi produksi etanol. Derajat keasaman (pH) dari

sampah makanan harus tetap dijaga sekitar 4,0 – 4,5 dengan penambahan larutan penyangga, sehingga dapat tetap memberikan kondisi pertumbuhan sel ragi yang optimum.

Etanol yang terbentuk dari proses fermentasi sampah makanan dapat mencapai 160 – 200 gram / liter, untuk kemudian dipisahkan dengan proses distilasi atau membran. Konversi etanol itu sendiri dari sampah makanan dapat mencapai 0,25 – 0,27 kilogram etanol / kilogram sampah makanan.

Indonesia sangat kaya dengan berbagai potensinya. Proporsi dan jumlah sampah makanan yang sangat dominan dalam timbulan sampah di Indonesia saat ini, harus juga

dipandang sebagai suatu potensi dan harus dapat memberikan manfaat sebesar – besarnya dari suatu hal yang seringkali kita anggap tidak berguna, yaitu sampah. Semoga dengan pemikiran ini, sampah dapat terus dieksploitasi manfaatnya dengan tetap mempertimbangkan aspek penyelamatan kualitas lingkungan, sehingga masyarakat Indonesia akan tetap dan semakin memberikan penilaian yang lebih positif terhadap penanganan permasalahan sampah di Indonesia. Semoga !

*) Staf Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Beberapa Manfaat Pengembangan Energi dari Sampah Makanan ww

w.fl

ickr

.com


PProses pemberdayaan memang efektif menggali apa potensi

masyarakat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang mereka alami. Masyarakat juga tidak sebatas menghadiri pertemuan yang partisipatif, melainkan juga memahami substansi pemberdayaan. Salah satu program pemberdayaan yang sudah berpengalaman adalah Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Buku setebal 137 halaman ini bercerita bagaimana gagasan, strategi dan kerja pelaku P2KP. Disini mengandung makna bagaimana P2KP tidak hanya sebatas pada program pemberdayaan, tetapi melakukan transformasi sosial, membawa komunitas miskin menjadi mandiri, juga menyebabkan pemerintah serta kelompok peduli menjadi pro-poor.

Buku ini berisi pengalaman dan juga bagaimana melihat sudut pandang P2KP dari segi ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Buku ini merupakan kumpulan tulisan para tim fasilitator kelurahan (faskel) maupun koordinasi kota (korkot) P2KP dari seluruh Indonesia.

Tengok saja salah satu isi buku dengan judul “Perubahan Sosial Bergerak dari Bawah”, dalam tulisan ini melihat perubahan sosial yang dibawa oleh P2KP, bukan hanya pada level permukaan (proximate level) saja, namun meneropong aspek lain yang lebih esensial yaitu perubahan nilai-nilai kepemimpinan dan hidup bermasyarakat.

Salah satunya yaitu menggoyang nilai kepemimpinan paternalis, gerontokrasi dan superior paternalis, yang merupakan prinsip dan nilai yang mengagungkan unsur senioritas, dimana pengejawantahannya, tampil dalam sistem perilaku yang mengagungkan “bapakisme”.

Contohnya bisa kita lihat pada sistem politik kita yang masih dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin tua, dan mengalami konflik internal partai ketika muncul calon-calon pemimpin muda. Jika di tingkat elite saja sudah terjadi perubahan dalam hal kepemimpinan yang paternalis atau gerontokrasi, tidak demikian halnya pada tingkat komunitas di lokasi sasaran P2KP.

Melalui pembangunan BKM, nilai-nilai kebaikan, kejujuran, keadilan untuk menjadi seorang pemimpin tidak lagi diukur dari berapa “sepuh” usia seseorang, melainkan dari track record orang tersebut di mata komunitasnya. Ini jelas-jelas merupakan suatu akuntabilitas yang diuji langsung oleh publik (komunitas).

P2KP juga melakukan penyadaran kritis tentang konsep nilai

RESENSI

Rese

nsi

Melapangkan

JalanPemberdayaan

(Gagasan, Strategi dan Kerja Pelaku P2KP)

kepemimpinan. Simbol-simbol superior semacam tersebut telah terbongkar. Tidak sedikit para anggota BKM yang buta huruf, misalnya di salah satu kelurahan di Kabupaten Sinjai dan Jeneponto, Sulawesi Selatan. Selain itu juga, tidak sedikit mereka yang memiliki kekurangan secara fisik, misalnya di salah satu kelurahan di kabupaten Bone, Sulsel.

Selain itu ada juga kisah sukses penerima manfaat pinjaman bergulir dari P2KP. Dewi (26), warga Dusun Melati, Desa Le Masen, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, salah satu orang yang tetap gigih buka usaha sekalipun dengan modal yang kecil.

Dengan modal sebesar Rp 500.000, bagi sebagian orang, modal setengah juta ini, boleh jadi dianggap terlampau kecil nilainya. Dengan modal setengah juta, Dewi mengembangkan usaha penjulan pisang goreng adabi.

Tambahan bahan baku pisang goreng, menjadikan pisang goreng yang diproduksi meningkat menjadi 400-500 biji per hari. Kedai yang dititipi pisang goreng oleh Dewi bertambah. Dewi pun lebih sering menitipkan pisang goreng buatannya, pagi dan siang. Sekarang, keuntungannya dapat mencapai Rp 70.000 per hari. Kalau pun sepi pembeli, Dewi masih bisa mendapatkan Rp 30.000 per hari.

Buku ini merupakan pegangan wajib bagi siapa saja yang bergerak dalam bidang P2KP. Selain itu juga berguna bagi siapa saja yang ingin memahami tentang P2KP. Dengan membaca buku ini kita akan mengenal dan memiliki paradigma baru mengenai program-program pemberdayaan, khususnya P2KP. (dvt)


Sepu

tar K

itaSEPUTARKITA

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo meresmikan secara simbolis enam proyek infrastruktur ke-PU-an bidang Cipta Karya di Ngawi Jatim, Rabu (18/2). Proyek tersebut adalah Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) di empat kecamatan yaitu Krian Kabupaten Sidoarjo, Pagerwojo Kabupaten Tulungangung, Bangsalsari Kabupaten Jember serta desa rawan air di pulau Giliketapang Kabupaten Probolinggo. Selain itu juga dua Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Probolinggo dan Jember.

Djoko Kirmanto menerangkan, seluruh SPAM IKK tersebut dibangun dengan dana senilai Rp 28,4 miliar

Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya tercatat yang terbaik dibandingkan Satminkal lain di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Hingga akhir tahun 2009 Ditjen Cipta Karya menyerap anggaran sebesar 93,4% dari sekitar Rp. 8,3 triliun, unggul tipis atas Ditjen Bina Marga yang masih di angka 92%. Perbaikan juga ditunjukkan dari peran-peran Turbinwas (Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan) yang selama 2009 dilakukan. Capaian itu tidak terlepas dari penyiapan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono pada penutupan Rapat Evaluasi Kinerja TA 2009 dan Persiapan Pelaksanaan TA 2010 di Jakarta, (Rabu (30/12), sesaat setelah melakukan Rapat Pimpinan bersama Menteri Pekerjaan Umum. Ia mengatakan, peran Turbinwas harus lebih ditingkatkan terutama dalam mengawal Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) yang saat ini baru 26% yang kualitasnya baik.

Sebanyak 106 pegawai negeri sipil di Lingkungan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono di Gedung Sapta Taruna Dep PU, Senin (28/12).

Penghargaan Satya Lancana merupakan penghargaan yang diberikan sebagai wujud pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil. Penghargaan diberikan kepada pegawai yang telah mengabdi selama 10, 20 dan 30 tahun.

Selain penghargaan Satya Lancana, juga terdapat penghargaan Satya Lancana Wira Karya sebagai wujud penghargaan atas jasa yang diberikan kepada masyarakat bangsa dan negara. Dalam kesempatan kali ini Kasubdit Kawasan Metropolitan Joerni Makmoerniati mendapatkan penghargaan tersebut.

Presiden SBY Resmikan6 Infrastruktur Cipta Karya

di Jawa Timur

Kinerja Cipta Karya 2009Terbaik se Kementerian PU

106 Pegawai Mendapatkan Penghargaan Satya Lancana

dengan pembagian Rp 18,52 miliar dari APBN dan Rp 9,87 dari APBD. Total kapasitas air keempat SPAM tersebut ialah 100 liter per detik yang dapat melayani kebutuhan air minum 9.400 Sambungan Rumah (SR) baru.


Sukseskan Gerakan Menanam Nasional“ONE MAN ONE TREE”

untuk melindungi bumi kitadari perubahan iklim dunia yang mengancam.

**) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak masyarakat merealisasikan penanam, terutama pohon trembesi, sampai 4 miliar pohon pada 2020 dan 9,2 miliar pohon pada 2050 untuk memperbaiki lingkungan dan mencegah bahaya perubahan iklim.

Segenap Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

Selamat Tahun Baru2010

Sinergi, Energi CIPTA KARYA HADAPI 2010ciptakarya.pu.go.id/dok/bulletin/bulletinCK_jan10.pdf · Resensi Liputan Khusus 11 ... tentu saja kami merindukan ulasan-ulasan best practices

Documents