SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PEMANFAATAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DI KAMPUNG LEBAK MANIS KELURAHAN SUKAJAWA BARU KOTA BANDAR LAMPUNG (Skripsi) Oleh TRIANA DESITA SARI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017
SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PEMANFAATANKARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DI KAMPUNG
LEBAK MANIS KELURAHAN SUKAJAWABARU KOTA BANDAR LAMPUNG
(Skripsi)
Oleh
TRIANA DESITA SARI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANUNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG2017
ABSTRAK
SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PEMANFAATANKARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DI KAMPUNG
LEBAK MANIS KELURAHAN SUKAJAWABARU KOTA BANDAR LAMPUNG
Oleh
Triana Desita Sari
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sikap masyarakatterhadap pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di kampung Lebak Maniskelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalahdeskriptif, subyek yang diteliti merupakan kepala keluarga penerima KIP dikampung Lebak Manis, yang berjumlah 36 KK. Teknik pengumpulan datamenggunakan angket tertutup dan angket skala likert, observasi, dan dokumentasi.Analisis data menggunakan rumus interval dan persentase.
Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telahdiuraikan, bahwa sikap masyarakat terhadap pemanfaatan KIP adalah mendukungyaitu masyarakat telah menggunakan dana KIP sesuai prosedur, yakni untukmembiayai iuran sekolah, transportasi sekolah, membeli pakaian danperlengkapan sekolah seperti tas dan sepatu sekolah, untuk membiaya biayatambahan praktik pembelajaran seperti ujian kompetensi dan latihan ujian, untukmembiayai les atau bimbingan belajar. Kecenderungan tindakan masyarakat jugapositif atau mendukung karena dana KIP yang diberikan tepat sasaran atau dalamhal ini benar diberikan kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi.
Kata kunci : sikap masyarakat, pemanfaatan, KIP.
SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PEMANFAATANKARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DI KAMPUNG
LEBAK MANIS KELURAHAN SUKAJAWABARU KOTA BANDAR LAMPUNG
Oleh
Triana Desita Sari
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai GelarSARJANA PENDIDIKAN
PadaProgram Studi PPKn
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialFakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANUNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG2017
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 20 Desember
1995. Penulis adalah anak ketiga dari lima bersaudara, buah hati
dari pasangan Almarhum Bapak Suryadi dan Ibu Jumiati.
Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu TK
AISYIYAH pada tahun 2001, kemudian menyelesaikan pendidikan di Sekolah
Dasar Negeri 03 Sukajawa, Bandar Lampung pada tahun 2007, lalu Madrasah
Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Tanjung Karang Bandar Lampung pada tahun 2010,
Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Tanjung Karang Bandar Lampung yang
diselesaikan pada tahun 2013.
Pada Tahun 2013, penulis diterima di Universitas Lampung Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program
Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui jalur Seleksi Bersama
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tertulis. Penulis pernah menjadi
bendahara Osis di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Tanjung Karang Bandar
Lampung. Penulis pernah aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (BEM
FKIP) Unila sebagai anggota, kemudian Himpunan Mahasiswa Pendidika IPS
(HIMAPIS) sebagai anggota serta Forum Pendidikan Kewarganegaraan (Fordika)
FKIP Unila. Kemudian pada bulan Juli 2016, penulis mengikuti Kuliah Kerja
Nyata (KKN) di Desa Kutowinangun, Lampung Tengah dan Praktik Pengalaman
Kependidikan (PPK) di SMP N 01 Sendang Agung, Lampung Tengah.
PERSEMBAHAN
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT,
Kupersembahkan karya kecilku ini sebagai tanda baktiku kepada:
Kedua Orang Tuaku tersayang, Ayahanda Suryadi dan Ibunda
Jumiati yang telah membesarkanku dengan penuh cinta kasih
sayang, membimbing, memberikan semangat, motivasi serta selalu
mendoakanku demi kesuksesanku
Kakakku tersayang Eka Novia dan Dwi Susanti, Abang Adi
Wijaya serta Adikku Tersayang Tiara Suryani dan Sonia
Apriyani yang selalu memberi semangat serta motivasi dalam
menyongsong kesuksesanku
Almamater tercinta, Universitas Lampung
MOTTO
Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia(Nelson Mandela)
Pendidikan adalah hal yang penting, pemerintah Indonesia terusberkomitmen membebaskan masyarakat dari tuna aksara
(Susilo Bambang Yudhoyono)
Bermimpilah, tuliskan semua mimpimu. Karena siapapun bolehmemiliki mimpi, raihlah mimpimu. Jangan biarkan alasan ekonomi
membuatmu patah arang, bukalah matamu lihatlah dunia yang luas,sesungguhnya dibalik masalah yang besar ada ALLAH yang maha
besar. (Triana Desita Sari)
SANWACANA
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad serta hidayah-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam
kepada Rasulullah SAW, yang selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah
kelak.
Skripsi dengan judul “Sikap Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Kartu Indonesia
Pintar (KIP) di Kampung Lebak Manis Kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar
Lampung ” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Lampung.
Selama Penulisan Skripsi ini, Penulis banyak memperoleh saran maupun kritikan
yang bersifat membangun sekaligus merupakan sebuah pembelajaran baik dalam
menambah ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan penulis sendiri. Oleh
karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Hermi Yanzi, S.Pd.,
M.Pd., Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung sekaligus sebagai
Pembimbing I dan Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., Selaku Pembimbing
Akademik sekaligus sebagai pembimbing II, serta ucapan terimakasih kepada :
1. Bapak Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Dekan Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
2. Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Lampung;
3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan
Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Lampung;
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Lampung;
6. Ibu Dr. Adelina Hasyim, M.Pd., selaku pembahas I yang telah
memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi;
7. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II yang telah
memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi;
8. Bapak M. Mona Adha, S.Pd., M.Pd., Bapak Susilo, S.Pd., M.Pd., serta
Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terimakasih atas
segala ilmu yang telah diberikan, motivasi, saran, masukan serta segala
bantuan yang diberikan;
9. Bapak Gusrizal, S.Ag. Selaku Lurah Sukajawa Baru yang telah membantu
dan mengizinkan penulis mengumpulkan data penelitian.
10. Kak Muklas Nurahman, S.Pd. selaku staff prodi PPKn, Kak Elisa
Septriana S.Pd, Kak Sri Rahayu, Kak Yuliana, serta kakak tingkat 2012
yang telah membantu dan memberi semangat.
11. Sahabat-sahabat terhebatku Shinta Ronauli Sitinjak, Reni Andriyani, Yesi
Suryanti, Endang Sri Lestari, Ersa Susanti serta Elin Eliawati yang selalu
meluangkan waktu, memberikan ide, saran serta cita inspirasi.
12. Sahabat-sahabat terbaikku, Atika Dwi Lestari, Wiji Riyani, Intan Bimbing
Rakasiwi, Uswatun Khasanah, Siti Khotijah, Yesi Surya Resita, Nur Anita
Sari, Aina Fayanti, Atika Febtiana Sari, Heni Istiani, Nur Anggraini serta
Prayitno yang telah meluangkan waktunya dan memberikan semangat,
cerita, cita dan canda tawa dalam segala hal.
13. Sahabat seperjuangan Azmi Fikron, M. Ardhiansyah, Artika Yasinda,
Meliansari serta seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2013 yang
tidak bisa disebutkan satu-persatu.
14. Adik tingkat Mia, Anggi, dan Desi yang selalu setia dilaboratorium
pembelajaran PPKn untuk membantu dan memberi semangat.
15. Teman-teman KKN-PPK SMPN 01 Sendang Agung, Lampung Tengah.
16. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
Bandar Lampung, 10 Februari 2017Penulis
Triana Desita Sari
DAFTAR ISI
HalamanHALAMAN JUDUL ................................................................................................ iABSTRAK ................................................................................................................ iiHALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................ iiiHALAMAN PENGESAHAN.................................................................................. ivSURAT PERNYATAAN ......................................................................................... vRIWAYAT HIDUP .................................................................................................. viPERSEMBAHAN..................................................................................................... viiiMOTTO .................................................................................................................... ixSANWACANA ......................................................................................................... xDAFTAR ISI............................................................................................................. xiiiDAFTAR TABEL .................................................................................................... xviDAFTAR GAMBAR................................................................................................ xviiDAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ xviii
I. PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah ................................................................................. 1B. Identifikasi Masalah ........................................................................................ 10C. Pembatasan Masalah ....................................................................................... 11D. Rumusan Masalah ........................................................................................... 11E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..................................................................... 12
a). Tujuan Penelitian..................................................................................... 12b).Kegunaan Penelitian................................................................................ 12
1.Kegunaan Teoritis ................................................................................ 122.Kegunaan Praktis.................................................................................. 12
F. Ruang Lingkup Penelitian .............................................................................. 131. Ruang Lingkup Ilmu ................................................................................... 132. Subyek Penelitian........................................................................................ 133.Obyek Penelitian.......................................................................................... 134 Tempat Penelitian ....................................................................................... 135. Waktu Penelitian ......................................................................................... 14
II. TINJAUAN PUSTAKAA. Deskripsi Teori ................................................................................................. 15
1. Tinjauan Tentang Sikap Masyarakat.............................................................. 15a. Pengertian Sikap......................................................................................... 15b. Proses Pembentukan dan Perubahan Sikap................................................ 16c. Teori Sikap ................................................................................................. 18d. Karakteristik Sikap..................................................................................... 22
e. Komponen Sikap ....................................................................................... 24f. Fungsi Sikap ............................................................................................... 25g.Pengukuran Sikap ....................................................................................... 25h.Pengertian Masyarakat .............................................................................. 29
2. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik, Pendidikan dan Progam IndonesiaPintar ............................................................................................................... 31
a. Kebijakan Publik....................................................................................... 311). Pengertian Kebijakan Publik................................................................ 322). Ciri-ciri Kebijakan Publik.................................................................... 333). Teori Pembuatan Keputusan ................................................................ 34
b. Kebijakan Sosial ...................................................................................... 39c. Pendidikan................................................................................................ 40
1. Pengertian Pendidikan .......................................................................... 402. Unsur-unsur Pendidikan ....................................................................... 423. Pentingnya Pendidikan ......................................................................... 43
d. Program Indonesia Pintar......................................................................... 451). Tujuan Program Indonesia Pintar ........................................................ 482). Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar .... 483). Penggunaan Manfaat............................................................................ 504). Besaran Manfaat .................................................................................. 515). Mekanisme Pengusulan ....................................................................... 516). Pengambilan Dana ............................................................................... 52
B. Penelitian yang Relevan ..................................................................................... 55C. Kerangka Pikir.................................................................................................... 57
III. METODE PENELITIANA. Jenis Penelitian................................................................................................... 58B. Subyek Penilitian................................................................................................ 58C. Variabel Penelitian ............................................................................................. 59
1. Variabel Bebas (X)........................................................................................... 592. Variabel Terikat (Y)......................................................................................... 60
D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional................................................... 601. Definisi Konseptual.......................................................................................... 602. Definisi Operasional......................................................................................... 60
E. Pengukuran Variabel .......................................................................................... 61F. Teknik Pengumpulan Data.................................................................................. 61
1. Teknik Pokok .................................................................................................. 612. Teknik Penunjang............................................................................................ 62
G. Uji Kelayakan instrumen.................................................................................... 631. Uji Validitas ................................................................................................... 632. Uji Reliabilitas ............................................................................................... 63
H. Teknik Analisis Data.......................................................................................... 64
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANA. Langkah-langkah Penelitian................................................................................66
1. Persiapan Pengajuan Judul .............................................................................662. Penelitian Pendahuluan ..................................................................................67
3. Pengajuan Rencana Penelitian .......................................................................684. Pelaksanaan Penelitian ...................................................................................68
a. Persiapan Administrasi ..............................................................................68b. Penyusunan Alat Pengumpulan Data ........................................................68c. Penelitian Dilapangan................................................................................69
5. Pelaksanaan Uji Coba Angket........................................................................70a. Analisis Uji Coba Angket..........................................................................70b. Analisis Uji Coba Reliabilitas ...................................................................70
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ...................................................................741. Luas dan Batas Wilayah Kampung Lebak Manis ..........................................742. Gambaran Umum Masyarakat Kampung Lebak Manis.................................753. Skruktur Pemerintahan Kampung Lebak Manis ............................................75
C. Deskripsi Data.....................................................................................................761. Pengumpulan Data .........................................................................................762. Penyajian Data................................................................................................76
a. Indikator Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP ...............77b. Indikator Perasaan atau Tanggapan Masyarakat Terhadap
Pemanfaatan KIP .......................................................................................80c. Indikator Kecenderungan Bertindak Masyarakat Terhadap
Pemanfaatan KIP .......................................................................................83D. Pembahasan ........................................................................................................86
1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP ....................................862. Perasaan atau Tanggapan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP ...............893. Kecenderungan Bertindak Masyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP ..............93
V. SIMPULAN DAN SARANA. Simpulan .............................................................................................................99B. Saran....................................................................................................................100
DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1.1 Data Penduduk berdasarkan Jenis Mata Pencaharian di KelurahanSukajawa Baru Tahun 2013-2016......................................................................5
1.2 Data anak putus sekolah di kampung Lebak Manis kelurahanSukajawa Baru ................................................................................................... 6
1.3 Data Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di kampung LebakManis kelurahan Sukajawa Baru........................................................................ 9
3.1 Sebaran Subyek Penelitian Berdasarkan RT....................................................59
4.1 Hasil Uji Coba Angket 10 Orang Diluar Responden Terkait SikapMasyarakat Terhadap Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP)di Kampung Lebak Manis Kelurahan Sukajawa Baru Kota BandarLampung Untuk Item Ganjil (X) ......................................................................71
4.2 Hasil Uji Coba Angket 10 Orang Diluar Responden TerkaitSikap Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Kartu IndonesiaPintar (KIP) di Kampung Lebak Manis Kelurahan SukajawaBaru Kota Bandar Lampung Untuk ItemGenap (Y) ........................................71
4.3 Distribusi antara Item Soal Kelompok Ganjil (X) denganItem Genap (Y) ................................................................................................72
4.4 Distribusi Skor Angket Dari Indikator PemahamanMasyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP..........................................................77
4.5 Distribusi Frekuensi Indikator Pemahaman MasyarakatTerhadap Pemanfaatan KIP ..............................................................................79
4.6 Distribusi Skor angket dari indikator Tentang PerasaanAtau Tanggapan MasyarakatTerhadap Pemanfaatan KIP ..............................80
4.7 Distribusi Frekuensi Indikator Perasaan/TanggapanMasyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP .........................................................82
4.8 Distribusi Frekuensi Indikator Kecenderungan BertindakMasyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP .........................................................85
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
2.1 Bagan Kerangka Pikir ....................................................................................... 57
DAFTAR LAMPIRAN
1. Surat Keterangan Judul dari Wakil Dekan III FKIP UNILA ......................................101
2. Surat Izin Penelitian Pendahuluan ...............................................................................102
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pendahuluan .....................................103
4. Surat Izin Penelitian .....................................................................................................104
5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian .......................................................105
6. Kisi-kisi Angket ...........................................................................................................106
7. Angket Penelitian .........................................................................................................107
8. Distribusi Skor angket dari indikator Kecenderungan BertindakMasyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP ......................................................................108
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan serangkaian usaha untuk mencapai kemajuan
bangsa. Kemajuan bangsa akan dapat terwujud secara nyata dengan
usaha menciptakan ketahanan nasional dalam rangka mencapai cita-cita
bangsa. Oleh karena itu, maka pendidikan akan diarahkan kepada perwujudan
keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara pengembangan kuantitas dan
pengembangan kualitas serta aspek lahiriah dan aspek rohaniah manusia. Itulah
sebabnya pendidikan nasional dirumuskan sebagai usaha sadar untuk
membangun manusia Indonesia seutuhnya. Pendidikan merupakan kebutuhan
dasar dalam pembangunan bangsa. Melalui pendidikan kehidupan bangsa
menjadi lebih baik.
Pendidikan penting bagi manusia karena setiap manusia dilahirkan memiliki
berbagai potensi atau sumber daya agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya,
potensi tersebut memerlukan arahan dan bimbingan agar dapat membawa
kualitas manusia menjadi lebih baik. Melalui pendidikan potensi manusia dapat
tersalur, berkembang dan mendapatkan arahan. Pendidikan merupakan
perangkat penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga melalui
penguasaan pengetahuan, informasi dan teknologi sebagai prasyarat
2
masyarakat modern. Pengetahuan yang dimiliki manusia bermanfaat dalam
menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari. Selain itu
pendidikan juga sangat penting bagi kemajuan manusia, melalui pendidikan
nilai-nilai dapat ditanamkan, sehingga terwujud manusia yang beradab.
Kualitas pendidikan yang baik merupakan hal yang penting bagi proses
peningkatan daya saing suatu bangsa dimata dunia. Keterbelakangan
pendidikan menjadi faktor penghambat bagi pembangunan suatu negara.
Bahkan dalam tujuan negara Indonesia tersurat untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa.
Begitu pentingnya pendidikan dalam memajukan suatu bangsa, namun dalam
menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bukan merupakan hal yang
mudah, terdapat berbagai permasalahan yang mampu menghambat pendidikan.
Keadaan pendidikan di Indonesia yang masih memperihatinkan, mulai dari
mutu pendiikan yang masih rendah yang dibuktikan oleh banyaknya guru yang
mengajar bukan pada bidangnya serta tingkat kejujuran peserta didik yang
masih rendah, kemudian fasilitas untuk menunjang penyelenggaraan
pendidikan yang kurang memadai, hingga pemerataan pendidikan yang
didasari oleh alasan ekonomi. Banyak anak yang tak dapat mengenyam
pendidikan karena biaya yang sangat tinggi. Kemiskinan masih menjadi salah
satu alasan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia.
Hingga saat ini disparitas angka partisipasi sekolah sangat tinggi. Angka
partisipasi pendidikan keluarga yang mampu secara ekonomi lebih tinggi
dibandingkan angka partisipasi pendidikan keluarga yang ekonominya kurang
3
mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya
langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya
langsung yang ditansggung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku,
seragam dan alat tulis, sedangkan biaya tidak langsung yang ditanggung oleh
peserta didik antara lain biaya transportasi, uang saku, kursus dan biaya lain.
Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak
melanjutkan pendidikan atau putus sekolah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2015 penduduk
miskin Indonesia berjumlah 28 513.57 ribu jiwa dan tahun 2016 berjumlah
28.005.41 sedangkan di provinsi lampung jumlah penduduk miskin 2015
berjumlah 1.100.68 ribu jiwa naik menjadi 1.169.60 ribu jiwa. Namun
bagaimanapun juga, pendidikan tetap harus dinomorsatukan, sebab jika tak ada
ilmu tidak akan kita dapati perbaikan kemiskinan.
Dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-
anak yang terlantar dipelihara oleh negara” serta dalam pasal 34 ayat 2 UUD
1945 juga dijelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat manusia”. Untuk mengimplementasikan pasal
34 ayat 2 UUD 1945, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah
untuk memutus mata rantai kemiskinan yang mengancam anak-anak. Dengan
mengeluarkan berbagai program-program, diantaranya Program Keluarga
Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pada PKH, rumah tangga
miskin diberi uang tunai sama dengan program BLT, tapi dalam PKH ada
4
persyaratan yang harus dipenuhi yaitu uang tunai tersebut hanya diberikan jika
anak-anak usia sekolah dalam keluarga tersebut benar-benar masih bersekolah.
Sasaran PKH cukup jelas, yaitu agar anak-anak usia sekolah dari keluarga
miskin terjamin haknya untuk memperoleh pendidikan sampai sekolah
menengah atas. Dengan pendidikan yang memadai diharapkan dapat memutus
mata rantai kemiskinan yang terjadi pada orang tua dan keluarganya sehingga
tidak berlanjut ke anak-anak generasi berikutnya.
Kemudian pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), meski dana
BOS diharapkan dapat meningkatkan jumlah keikutsertaan siswa/peserta
didik, tetapi masih banyak anak–anak yang tidak dapat bersekolah, putus
sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang
pendidikan berikutnya. Salah satu penyebab hal tersebut adalah kesulitan
orangtua atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan yang lain
seperti baju seragam, buku tulis, sepatu, biaya transportasi maupun biaya
pendidikan lainnya yang tidak ditanggung oleh dana BOS. Hal inilah yang
melatar belakangi dikembangkannya Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Sikap masyarakat Indonesia terhadap progam bantuan pemerintah dalam
bidang pendidikan sangat disayangkan, terbukti pada progam Bantuan Siswa
Miskin, menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K), menunjukkan akurasi dari penetapan sasaran penerima Program
BSM masih lemah dimana ditemukan banyak penerima BSM yang bukan
berasal dari keluarga atau rumah tangga miskin dan banyak siswa dari keluarga
atau rumah tangga miskin tidak menerima manfaat BSM.
5
Sikap masyarakat terhadap progam PKH terlihat mendukung, hal ini
dibuktikan bahwa nurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K), terjadinya kenaikan rata-rata banyak indikator di bidang kesehatan
(misalnya kunjungan ke Posyandu naik 3 persen, pemantauan pertumbuhan
anak naik 5 persen, dan kegiatan imunisasi naik 0,3 persen) dan indikator
pendidikan (misalnya kehadiran di kelas naik 0,2 persen). PKH juga berhasil
meningkatkan pengeluaran rumah tangga per bulan per kapita untuk
pendidikan dan kesehatan.
Adanya progam pemerintah tersebut ditujukan sebagai upaya peningkatan taraf
hidup masyarakat melalui bekal pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang
kurang mampu agar dapat menempuh pendidikan dengan mudah. Berikut data
penduduk berdasarkan jenis mata pencaharian di kelurahan Sukajawa Baru
Kota Bandar Lampung.
Tabel 1.1 Data Penduduk berdasarkan Jenis Mata Pencaharian diKelurahan Sukajawa Baru Tahun 2013-2016
No Jenis MataPencaharian
Jumlah Pertahun2013 2014 2015 2016
1. Pegawai Negeri Sipil 346 346 346 3462. ABRI 12 12 12 123. Pedagang 1836 1867 1846 17384. Buruh dan Tukang 1601 1624 1664 16695. Pensiunan 122 122 122 122
Sumber : Data Sekunder Kelurahan Sukajawa Kota Bandar Lampung
Berdasarkan data penduduk menurut jenis mata pencaharian di Kelurahan
Sukajawa Baru pada Tahun 2013-2016, penduduk yang berstatus PNS dan
ABRI dari tahun ke tahun tetap sama dan tidak mengalami perubahan. Hal ini
6
menunjukkan bahwa tidak adanya peningkatan pendidikan di kelurahan
sukajawa baru, belum adanya regenerasi baru yang mampu menembus profesi
sebagai PNS dan ABRI.
Pada jenis pekerjaan sebagai pedagang mengalami kenaikan dari tahun 2013 ke
tahun 2014 kemudian ketahun 2016 hal ini disebabkan karena kelurahan
Sukajawa Baru berada dekat dengan pasar Bambu Kuning, Pasir Gintung dan
Pasar SMEP. Kemudian pada jenis mata pencaharian sebagai buruh dan tukang
mengalami kenaikan tiap tahunnya, dari tahun 2013 sampai pada tahun 2016.
Hal ini menyebabkan masih banyak warga kelurahan Sukajawa Baru yang
tergolong pada status ekonomi tidak mampu yang bekerja sebagai buruh pasar,
dan tukang bangunan. Sehingga sukar apabila harus membiayai pendidikan.
Berikut data anak putus sekolah di kampung Lebak Manis kelurahan Sukajawa
Baru
Tabel 1.2 Data anak putus sekolah di kampung Lebak Manis kelurahanSukajawa Baru
No Nama (L/P) Usia RT1. Wirna Ambarsari P 16 Tahun 012 Lia Lufita P 16 Tahun 013 Sari Luana P 17 Tahun 014 Riski L 12 Tahun 025. Jefri L 14 Tahun 036. Risa Mutiara P 14 Tahun 037. Maulana L 13 Tahun 038. Wawan L 13 Tahun 039. M. Edo Hariawan L 14 tahun 03
Sumber : Data Primer RT Kampung Lebak Manis
Berdasarkan data putus sekolah di kampung Lebak Manis, mayoritas anak
putus sekolah berada pada jenjang SMP dan SMA, jumlah anak putus sekolah
yang paling banyak ialah pada RT 03 yaitu berjumlah 5 orang. Hal ini terjadi
7
karena kurangnya biaya mereka untuk bersekolah sebab biaya pendidikan pada
jenjang SMP dan SMA cukup tinggi. Oleh karena itu pemerintah
mengeluarkan bantuan yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu agar
dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan anak yang berasal dari keluarga
tidak mampu untuk bersekolah.
Selain progam PKH, BLT, BOS dan BSM upaya pemerintah untuk mengatasi
masalah kemiskinan yang menghalangi penyelenggaraan pendidikan adalah
dengan mengeluarkan Progam Indonesia Pintar yang diwujudkan dengan
pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Progam Indonesia Pintar merupakan salah satu progam nasional yang
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019 yang salah satu tujuanya adalah untuk meningkatkan angka
partisipasi pendidikan dasar dan menengah. Adanya Progam Indonesia Pintar
mempunyai maksud untuk dapat memutus rantai angka putus sekolah yang
masih tinggi di Indonesia. Progam Indonesia Pintar ini diwujudkan dengan
pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak yang telah terdaftar
mengikuti Progam Indonesia Pintar atau sebagai penanda anak usia sekolah (6-
21 tahun) dari keluarga tidak mampu mendapat manfaat dari Progam Indonesia
Pintar.
Progam Indonesia Pintar merupakan penyempurnaan progam Bantuan Siswa
Miskin (BSM) yang ditujukan kepada anak usia sekolah untuk membantu biaya
keperluan sekolah. Sehingga peserta didik yang berasal dari keluarga tidak
8
mampu dapat tercukupi kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang proses
pendidikan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan
kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan untuk
meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapat
layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dan mencegah
anak putus sekolah.
Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak usia sekolah yang berasal
dari keluarga pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau mereka yang
memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Mereka yang memperoleh KIP
berasal dari tingkat SD sampai SMA dan sederajat. Menurut Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berdasarkan sumber data
dan pagu nasional penerima kartu indonesia pintar (KIP) Tahun 2016
berjumlah 19.547.510 anak.
Kelurahan Sukajawa Baru penerima KIP berjumlah 383 anak yang terdiri dari
siswa jenjang pendidikan SD sampai dengan SMK. Kelurahan Sukajawa Baru
sendiri terdiri dari 2 LK dan LK I terdiri dari 13 RT, sedangkan LK II terdiri
dari 5 RT. Berikut data mengenai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di
kampung lebak manis kelurahan Sukajawa Baru
9
Tabel 1.3 Data Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Lebak ManisKelurahan Sukajawa Baru
No. RT/LK Tingkat Pendidikan JumlahPenerima KIPSD SMP SMA/SMK
1. RT 01 LK I 7 orang 11 orang 1 orang 19 orang2. RT 02 LK I 5 orang 2 orang 5 orang 12 orang3. RT 03 LK I 9 orang 7 orang 10 orang 26 orang
Jumlah 57 orangSumber : Data Sekunder Kelurahan Sukajawa Kota Bandar Lampung
Berdasarkan data penerima Kartu Indonesia Pintar di Kelurahan Sukajawa
Baru berjumlah 383 orang, yang tersebar yang tersebar di 18 RT. Penerima
KIP di kampung Lebak Manis berjumlah 57 orang yang terdiri dari 3 RT yaitu
RT 01 berjumlah 19 orang, RT 02 12 orang, dan RT 03 berjumlah 26 orang.
Adanya Progam Indonesia Pintar yang diwujudkan dengan pendistribusian
Kartu Indonesia Pintar (KIP) diharapkan mampu membantu masyarakat yang
tidak mampu dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka. Kebijakan yang
dikeluarkan pemerintah tentu akan berjalan baik apabila ada dukungan dari
masyarakat. Bagaimana masyarakat memanfaatkan fasilitas yang telah
diberikan pemerintah. Begitu juga dengan dikeluarkannya KIP, sikap
masyarakat merupakan faktor yang penting agar dapat terlaksana peningkatan
pendidikan pada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Ada tiga
macam sikap masyarakat dalam menanggapi kebijakan yakni mendukung,
netral dan menolak, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan
salah satu warga kampung Lebak Manis Kelurahan sukajawa Baru,
kebanyakan masyarakat bersikap kurang mendukung Progam Indonesia Pintar
karena kebanyakan masyarakat menggunakan KIP tidak sebagaimana
mestinya, dengan menggunakan KIP bukan untuk membiayai keberlangsungan
10
pendidikan anak, melainkan menggunakannya untuk kepentingan lain seperti
untuk membayar cicilan motor, membayar iuran listrik dan sebagainya.
Apa yang menjadi tujuan Program Indonesia Pintar, dan apa yang diginginkan
pemerintah terhadap pemanfaatan KIP belum termanifestasikan di masyarakat,
seharusnya pemanfaatan dana KIP adalah untuk pembelian buku dan alat tulis,
pembelian pakaian atau seragam dan perlengkapan sekolah, pembayaran
transportasi ke madrasah atau sekolah dan keperluan lain yang berkaitan
dengan pembelajaran siswa di madrasah atau sekolah seperti biaya untuk
membeli media pembelajaran LKS, biaya yang dikeluarkan saat pembelajaran
praktik misalnya saat pembelajaran portofolio dan sebagainya.
Berdasarkan data dan fakta tersebut maka penelitian ini sangat penting
mengingat banyaknya anak yang membutuhkan bantuan guna menempuh
pendidikan, tetapi justru bantuan tersebut disalahgunakan. Bagaimana suatu
daerah akan maju bila sumber daya manusianya tidak memiliki kualitas
pendidikan yang baik.
Maka berdasarkan data tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
tentang Sikap Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar
(KIP) di kampung Lebak Manis Kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar
Lampung.
B. Identifikasi Masalah
Dari latar belakang yang diutarakan, dapat didefinisikan berbagai masalah
yaitu sebagai berikut:
11
1. Kemiskinan masih menjadi salah satu faktor penghambat anak untuk
menempuh pendidikan di Indonesia.
2. Tingginya angka penduduk miskin di lampung.
3. Masih adanya anak yang putus sekolah di kampung Lebak Manis sehingga
KIP penting bagi keberlangsungan pendidikan.
4. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam mengatasi masalah
pendidikan anak yang kurang mampu.
5. Banyak masyarakat di kampung lebak manis yang bekerja sebagai buruh
pasar dan tukang sehingga sulit dalam membiayai pendidikan untuk
anaknya.
6. Sikap masyarakat yang kurang peduli terhadap pendidikan.
7. Pemanfaatan KIP belum termanifestasikan dimasyarakat.
8. Penggunaan dana KIP tidak sebagaimana mestinya.
C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang dipaparkan,
maka penelitian ini akan dibatasi pada sikap masyarakat terhadap pemanfaatan
Kartu Indonesia Pintar (KIP) di kampung Lebak Manis Kelurahan Sukajawa
Baru Kota Bandar Lampung.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka dapat
dikemukakan rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah sikap
masyarakat terhadap pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di kampung
Lebak Manis kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar Lampung?
12
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
a). Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sikap
masyarakat terhadap pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di kampung
Lebak Manis kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar Lampung.
b). Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis penelitian ini berguna untuk:
1).Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana usaha
Pemerintah dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan
taraf hidup masyarakat di kampung Lebak Manis kelurahan Sukajawa
Baru.
2).Penelitian ini memperkaya konsep-konsep dalam ilmu pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan yang mengkaji tentang pendidikan
politik karena berkaitan dengan hak warga negara untuk mendapatkan
pelayanan publik.
2. Kegunaan Praktis
1).Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan
masukan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ekonominya
kurang mampu dan kurang memiliki kepedulian terhadap pendidikan
agar berperan aktif dan mendukung kebijakan pemerintah sehingga
tercipta peningkatan pendidikan yang dapat membangun daerahnya agar
menjadi penduduk yang berkualitas dan lebih baik.
13
2).Kegunaan penelitian ini bagi Sekolah dapat memberi informasi mengenai
efisiensi pemanfaatan KIP oleh masyarakat belum termanifestasikan
dengan baik.
3).Kegunaan penelitian ini bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan
dalam menentukan kebijakan, bahwa fakta dilapangan mengenai
pemanfaatan KIP belum terlaksana dengan baik, masyarakat belum
memanfaatkan KIP dengan sebagai mana mestinya.
F. Ruang Lingkup Penelitian
1. Ruang Lingkup Ilmu
Penelitian ini termasuk ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan kajian
politik dan kenegaraan mengenai kebijakan pemerintah karena membahas
tentang sikap masyarakat terhadap pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar
(KIP) di kampung Lebak Manis.
2. Subyek Penelitian
Subyek penelitian ini adalah sikap masyarakat terhadap pemanfaatan KIP di
kampung Lebak Manis.
3. Obyek Penelitian
Obyek penelitian ini adalah masyarakat penerima KIP di kampung Lebak
Manis yaitu RT 01, RT 02 dan RT 03 LK I kelurahan Sukajawa Baru.
4. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di kampung Lebak Manis kelurahan Sukajawa
Baru
14
5. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkan surat izin penelitian
pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lampung tanggal 30 September 2016 dengan nomor
5776/UN26/3/PL/2016 sampai dengan 18 Desember 2016 dengan nomor
474/29/VI.174/2016.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Deskripsi Teori
1. Tinjauan Tentang Sikap Masyarakat
a. Pengertian Sikap
Istilah sikap yang dalam bahasa Inggris disebut “attitude” adalah istilah yang
mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa-biasa saja
(netral) dari seseorang terhadap sesuatu (Sarwono, 2012:201).
Herbert Spencer dalam Ahmadi (2002:161) yang menggunakan kata ini
menunjuk suatu status mental seseorang. Bagi para ahli psikologi, perhatian
terhadap sikap berakar pada alasan perbedaan individual. Mengapa individu
yang berbeda memperlihatkan tingkah laku yang berbeda dalam situasi yang
sebagian besar gejala ini diterangkan oleh adanya perbedaan sikap.
Menurut GW Allport dalam Widiastuti (2014:57) “sikap adalah keadaan
mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang
memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respons individu pada
semua obyek dan situasi yang berkaitan dengannya”.
Thustone dalam Ahmadi (2002:163), mengatakan “sikap adalah
kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan
obyek psikologi. Obyek psikologi di sini meliputi : simbol, kata-kata, slogan,
orang, lembaga, ide dan sebagainya”. “Orang dikatakan memiliki sikap
16
positif terhadap suatu obyek psikologi apabila ia suka (like) atau memiliki
sikap yang favorable, sebaliknya orang yang dikatakan memiliki sikap negatif
terhadap obyek psikologi bila ia tidak suka (dislike) atau sikapnya
unfavorable terhadap obyek psikologi” (Kurt dalam Ahmadi, 2002:163).
Menurut Gerungan dalam Ahmadi (2002:164), “pengertian attitude dapat
diterjemahkan dengan kata sikap terhadap obyek tertentu, yang dapat
merupakan sikap, pandangan, atau sikap perasaan, tetapi sikap mana disertai
oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap obyek”.
Jadi attitude itu lebih diterjemahkan sebagai sikap dan kesedian beraksi
terhadap suatu hal.
Berdasarkan pendapat ahli maka menurut peneliti sikap adalah keadaan
mental dan saraf seseorang melalui pengalaman sehingga menimbulkan
kecenderungan terhadap obyek tertentu yang bersifat positif atau negatif.
b. Proses Pembentukan dan Perubahan Sikap
Pada dasarnya sikap bukan merupakan suatu bawaan, melainkan hasil
interaksi antara individu dengan lingkungan sehingga sikap bersifat dinamis.
Pembentukan sikap sebagian dipengaruhi oleh pengalaman. Sikap dapat pula
dinyatakan sebagai hasil belajar, karenanya sikap dapat mengalami
perubahan. Sebagai hasil balajar sikap senantiasa akan berlangsung dalam
interaksi manusia berkenaan dengan obyek tertentu.
Menurut Bimo Walgito dalam Widyastuti (2014:68), pembentukan dan
perubahan sikap ditentukan oleh dua faktor yaitu:
17
a). Faktor Internal (Individu) yaitu cara individu dalam menanggapi dunia
luarnya dengan selektif sehingga tidak semua yang datang akan diterima
atau ditolak.
b).Faktor Eksternal yaitu keadaan-keadaan yang ada di luar individu yang
merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap.
Sedangkan, menurut Sarlito (2012: 203), sikap dapat terbentuk atau berubah
melalui empat macam cara :
a). Adopsi, kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan
terus-menerus, lama kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri
individu dan memengaruhi terbentuknya sikap.
b).Diferensiasi, dengan berkembangnya intelegensi, bertambahnya
pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang
terjadi yang didanggap sejenis sekarang dipandang tersendiri dan lepas
dari jenisnya. Misalkan seorang anak kecil yang mula-mula takut kepada
setiap orang dewasa kecuali ibunya, tetapi lama kelamaan ia dapat
membeda-bedakan antara ayah, paman yang disukai dengan orang asing
yang tidak disukai.
c). Integrasi, pembentukan sikap di sini terjadi secara bertahap, dimulai
dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan suatu hal tertentu
sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut.
d).Trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan, yang
meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan.
Berdasarkan pendapat kedua ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa proses
pembentukan dan perubahan sikap dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor
18
internal dan faktor eksternal dan melalui empat cara yaitu adopsi, diferensiasi,
integrasi dan trauma.
c. Teori Sikap
a). Teori Keseimbangan
Teori keseimbangan dikemukakan oleh Heider (1958). Prinsip dasar teori
keseimbangan bahwa sikap individu harus selalu berada dalam kondisi yang
seimbang. Keseimbangan akan tetap terjadi apabila individu dalam
hidupnya tetap konsisten dalam bersikap terhadap suatu obyek tertentu.
Teori keseimbangan dalam bentuk sederhana melibatkan hubungan-
hubungan antara seseorang dengan dua objek sikap.
Keseimbangan sikap terhadap suatu obyek terkait dengan kesesuaian
(favorable) dan ketidaksesuaian (unfavorable). Suatu obyek yang
menurutnya baik, disukai dan diianggapnya positif, menimbulkan
kesesuaian dengan dirinya, karena dianggap menyenangkan. Maka individu
itu bersikap favorable. Sebaliknya suatu obyek yang menurutnya tidak baik,
tidak disukai, dan dianggapnya negatif, maka menimbulkan ketidaksesuaian
dengan dirinya. Karena dianggap tidak menyenangkan (unfavorable). Teori
ini lebih memfokuskan pada sikap konsisten. Hubungan afeksi dapat
menghasilkan sistem yang tidak seimbang menjadi seimbang (Hadiwinarto,
2009:118).
Berdasarkan pendapat ahli, maka menurut peneliti sikap dalam teori
keseimbangan ialah seseorang yang apabila menganggap baik atau positif
suatu objek maka akan menimbulkan kesesuaian atau positif terhadap
19
dirinya. Kemudian diwujudkan melalui konsisten dalam bersikap.
b).Teori ketidaksesuaian (dissonance theory)
Teori ketidaksesuaian mengenai sikap, dikemukakan oleh Festinger (dalam
Hadiwinarto, 2009:118) adanya teori ketidaksesuaian tentang sikap karena
berkaitan dengan perilaku individu. Ada dua konsep yang dilawankan
dalam teori ini, yakni teori konsonansi (conssonance) yang berarti selaras
daan disonansi (dissonance) yang berarti ketidakselarasan. Teori ini
menekankan pada individu untuk menyelaraskan elemen-elemen kognisi
dan pemikiran, sebagai akibat adanya ketidakselarasan yaitu pikiran yang
menekan dan memotivasi untuk memperbaikinya.
Menurut festinger “yang dimaksud dengan elemen kognitif ialah mencakup
pengetahuan, pandangan dan kepercayaan tentang lingkungan, seseorang
atau tentang tindakan”. Pengertian disonansi adalah “tidak cocoknya antara
dua atau tiga elemen-elemen kognitif” (Walgito, 2003:138).
Dalam teori ini terdapat dua elemen kognitif yang saling bertentangan, dan
kalau dibiarkan, akan menimbulkan sikap ambivalensi. Karena keberadaan
kedua elemen yang saling bertentangan (dissonance) itu menganggu logika
dalam berpikir. sebagai contoh, misalnya: “ elemen kognitif “KIP penting
bagi keberlangsungan pendidikan siswa tidak mampu”. Kalau dirinya “saya
siswa kurang mampu”, maka terjadi konsonansi atau keselarasan. Akan
tetapi kalau ternyata “saya tidak tergolong siswa yang kurang mampu”,
maka terjadi ketidakselarasan. Cara mengurangi atau menghilangkan
disonansi adalah dengan merubah salah satu elemen kognitif, yaitu dengan
20
mengubah sikap agar sesuai dengan perilakunya. (Hadiwinarto, 2009:118-
119).
Berdasarkan pengertian ahli, maka menurut peneliti sikap dalam teori
ketidaksesuaian adalah apabila terjadi ketidak cocokan seseorang terhadap
pengetahuan, pandangan dan kepercayaan mengenai suatu objek maka akan
menimbulkan sikap ambivalent yaitu keadaan dan perasaan bertentangan
dengan seseorang.
c). Teori Konsistensi Kognitif-Afektif
Teori ini dikembangkan oleh Ressenberg. Teori ini memfokuskan pada
suatu proses bagaimana seseorang berusaha membuat kognisi mereka
konsisten dengan afeksinya. Penilaian seseorang terhadap suatu kejadian
akan mempengaruhi keyakinanya, karena kognisi dan afeksinya sudah
dibentuk. penilaian itu tidak diawali dari suatu pembuktian. Karena sudah
terjadi kesamaan dalam dirinya antara kognitif atau pengetahuan dengan
afektif atau perasaan. Dalam kondisi seperti itu, maka konasi atau kemauan
dapat terkalahkan.
Suatu hal penting dalam pengetrapan teori ini adalah dalam kaitanya dengan
perubahan sikap. Karena hubungan komponen afektif dengan komponen
koginifnya konsisten, maka bila komponen afektifnya berubah maka
komponen kognitifnya juga berubah (Walgito, 2003:173).
Sebagai contoh, seseorang membatalkan kemauannya untuk makan
direstoran “X” karena temannya memberitahu bahwa restoran tersebut tidak
halal, padahal dia belum pernah makan di restoran tersebut. Di sini jelas
21
bahwa telah terjadi dialog antara kognitif dan afektif hingga mencapai
konsistensi pada tingkat tertentu (Hadiwinarto, 2009:119).
Berdasarkan pendapat ahli, maka sikap dalam teori konsistensi koginitif-
afektif ialah penilaian seseorang terhadap objek akan mempengaruhi sikap
dalam bertindak.
d).Teori Atribusi
Teori atribusi dalam psikologi sosial terkait dengan persoalan prososial atau
penerimaan sosial. Penekanan teori ini bahwa individu menerima kehadiran
orang lain setelah mengetahui perilaku dan penampilan nyata. Kesimpulan
yang diambinya itu (menerima atau menolak), terkait dengan perilakunya
sendiri dan persepsinya tentang situasi. Dalam teori ketertarikan sosial,
orang tertarik kepada orang lain karena penampilannya, bukan karena faktor
lain. Orang yang sama, berada dalam dua situasi berbeda dengan
penampilan berbeda, menurut teori ini dapat menyebabkan penerimaan
orang lain menjadi berbeda (Hadiwinarto, 2009:120).
Berdasarkan pendapat ahli, maka menurut peneliti sikap dalam teori atribusi
ialah dalam menerima atau menolak suatu obyek, seseorang akan melihat
kenyataan yang disesuaikan dengan persepsinya
e). Teori Belajar dan Reinforcement
Sikap dipelajari dengan cara yang sama seperti kebiasaan yang lainnya.
orang memperoleh informasi dan fakta-fakta, mereka juga mempelajari
perasaan-perasaan dan nilai-nilai berkaitan dengan fakta tersebut. Proses-
proses dasar terjadinya belajar dapat diterapkan pada pembentukan sikap.
22
Individu dapat memperoleh informasi dan perasaan melalui proses asosiasi.
Asosiasi terbentuk bila stimulus muncul pada saat dan tempat yang sama
(Widyastuti, 2014:62).
Berdasarkan pendapat ahli, maka menurut peneliti sikap dalam teori belajar
dan Reinforcement ialah karena proses mempelajari perasaan-perasaan atau
nilai-nilai berdasarkan kenyataan.
f). Teori Intensif
Teori ini memandang pembentukan sikap sebagai proses menimbang baik
buruknya berbagai kemungkinan posisi dan kemudian mengambil alternatif
yang terbaik. Teori intensif mengabaikan asal-usul sikap dan hanya
mempertimbangkan intensif yang terjadi. Selain itu teori intensif
menekankan keuntungan atau kerugian yang akan dialami seseorang dengan
mengambil posisi tertentu.
Berdasarkan pendapat ahli, maka menurut peneliti sikap dalam teori Intensif
proses dimana seseorang menimbang baik atau buruk dari suatu kondisi
untuk mengambil keputusan terbaik.
d. Karatkeristik Sikap
Menurut widyastuti (2014:58) karakteristik sikap adalah:
a). Sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku.
b).Sikap ditujukan mengarah kepada obyek psikologis atau kategori dalam
hal ini skema yang dimiliki orang menentukan bagaimana mereka
mengkategorisasikan target obyek dimana sikap diarahkan.
c). Sikap dipelajari.
23
d).Sikap memengaruhi perilaku. Pengukuran sikap yang mengarah pada suatu
obyek memberikan alasan untuk berperilaku mengarah pada obyek itu
dengan suatu cara tertentu.
Sedangkan menurut Ahmadi (2002:178) ciri-ciri sikap adalah sebagai berikut:
1).Sikap itu dipelajari (learnability)
Mempelajari sikap dengan sengaja bila individu itu mengerti bahwa hal itu
akan membawa lebih baik (untuk dirinya sendiri), membantu tujuan
kelompok, atau memperoleh sesuatu nilai yang sifatnya perseorangan.
2).Memiliki kestabilan (Stabiity)
Sikap dimulai dari dipelajari kemudian menjadi lebih kuat, tetap dan stabil,
melalui pengalaman.
3).Personal-societal significance
Sikap melibatkan hubungan antara seseorang dan orang lain dan juga
antara orang dan barang atau situasi.
4).Berisi Cognisi dan affeksi
Komponen cognisi dari pada sikap adalah berisi informasi yang faktual,
misalnya objek itu dirasakan menyenangkan atau tidak menyenangkan.
5).Approach-avoidance directionality
Bila seseorang memiliki sikap yang fovarable terhadap sesuatu obyek,
mereka akan mendekati dan membantunya, sebaliknya bila seseorang
memiliki sikap unfovarable, mereka akan menghindarinya.
Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri sikap
yaitu sikap itu dipelajari, ditujukan kepada obyek dan memengaruhi tingkah
laku.
24
e. Komponen Sikap
Komponen sikap menurut Sears dalam Widyastuti (2014:59), terdiri atas:
1).Komponen kognitif dalam suatu sikap terdiri dari keyakinan seseorang
mengenenai obyek tersebut bersifat evaluatif yang melibatkan
diberikannya kualitas disukai atau tidak disukai, diperlukan atau tidak
diperlukan, baik atau buruk terhadap obyek.
2).Komponen Perasaan dalam suatu sikap berkenaan dengan emosi yang
berkaitan dengan obyek tersebut. Obyek tersebut dirasakan sebagai hal
yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, disukai atau tidak disukai.
Beban emosional inilah yang memberikan watak tertentu terhadap sikap
yaitu watak mantap, tergerak dan termotivasi.
3).Komponen Kecenderungan Tindakan dalam suatu sikap mencakup semua
kesiapan perilaku yang berkaitaan dengan sikap. Jika seseorang individu
bersikap positif pada obyek tertentu, maka ia akan cenderung membantu
atau memuji/ mendukung obyek tersebut. Jika bersikap negatif ia akan
cenderung mengganggu atau menghukum atau merusak obyek tersebut.
Sedangkan menurut Travers, Gagne dan Cronbach dalam Ahmadi (2002:164)
sikap melibatkan tiga komponen yng saling berhubungan yaitu:
1).Komponen Cognitive : berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran
yang didasarkan pada informasi, yang berhubungan dengan obyek.
2).Komponen affective : menunjuk pada dimensi emosional dari sikap yaitu
berhubungan dengan obyek. Obyek disini dirasakan sebagai
menyenangkan atau tidak menyenangkan.
3).Komponen behavior atau conative : melibatkan salah satu disposisi untuk
25
bertindak terhadap obyek.
Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa komponen sikap
terdiri atas komponen kognitif, afektif dan behavior.
f. Fungsi Sikap
Menurut katz dalam Widyastuti (2014:58), fungsi sikap antara lain adalah :
1).Utilitarian Function dimana sikap memungkinkan untuk memperoleh atau
memaksimalkan ganjaran (reward) atau persetujuan dan meminimalkan
hukuman. Misalnya, seseorang dapat memperbaiki ekspresi atau sikapnya
terhadap suatu obyek tertentu untuk mendapatkan persetujuan atau
dukungan.
2).Knowledge Function, yaitu bahwa sikap membantu dalam memahami
lingkungan (sebagai skema) dengan melengkapi ringkasan evaluasi
tentang obyek dan kelompok obyek atau segala sesuatu yang dijumpai di
dunia ini.
3).Value-Expressive Function yaitu sikap kadang-kadang
mengomunikasikan nilai dan identitas yang dimiliki seseorang terhadap
orang lain.
4).Ego-Defensive Function yaitu sikap melindungi diri, menutupi kesalahan,
agresi dan sebagainya dalam rangka mempertahankan diri.
g. Pengukuran Sikap
Menurut beberapa ahli, sikap dapat diukur dengan menggunakan suatu alat
yang dinamakan skala sikap. Di antara banyak skala sikap yang dikenal, ada
dua skala sikap yang cukup banyak digunakan, yaitu skala sikap dari R.
26
Likert (1932) dan L.L Thurstone (1934). Bentuk kedua skala itu hampir
serupa, hanya proses pembuatannya yang berbeda. Jika pembuatan skala
Likert, daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan dijadikan pengukur diujikan
dahulu kepada sejumlah responden yang ciri-cirnya mirip dengan sampel
yang akan diselidiki responden. Pada skala Thurstone rencana pernyataan-
pernyataan itu diujikan kepada sejumlah pakar yang mengetahui betul
permasalahan yang sedang diselidiki (Sarwono Sarlito, 2012:207).
1). Skala Likert
Likert menggunakan sejumlah pertanyaan untuk mengukur sikap yang
mendasarkan pada rata-rata jawaban. Namun memiliki perbedaan di sana
sini. Likert didalam pernyataannya menggambarkan pandangan yang
ekstrem pada masalahnya. Setelah pernyataannya dirumuskan, Likert
membagikan kepada sejumlah responden yang akan diteliti. Kepada
responden diminta untuk menunjukkan tingkatan di mana mereka setuju
atau tidak setuju pada setiap pernyataan dengan 5 (lima) pilihan skala :
sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju (Ahmadi,
2002:186).
Sangat setuju setuju netral tidak setuju sangat tidak setuju
5 4 3 2 1
Demikianlah, skor 5 diberikan kepada yang menjawab sangat setuju, skor
1 diberikan kepada yang menjawab sangat tidak setuju. Dengan cara ini
setiap pernyataan memberikan nilai skala 1 sampai dengan 5.
27
2). Skala Thurstone
L.L Thurstone percaya bahwa sikap dapat diukur dengan skala pendapat.
Mula-mula usaha mengukur sikap ini terdiri atas sejumlah daftar
pertanyaan yang diduga berhubungan dengan sikap.
Metode Thurstone terdiri atas kumpulan pendapat yang memiliki
rentangan dari sangat positif ke arah sangat negatif terhadap obyek sikap.
Pernyataan-pernyataan itu kemudian diberikan sekelompok individu
yang diminta untuk menentukan pendapatnya pada suatu rentangan
sampai 11 di mana angka 1 mencerminkan paling positif
(menyenangkan) dan angka 11 mencerminkan paling negatif (tidak
menyenangkan) prosedur Thurstone untuk menciptakan sejumlah
langkah pertanyaan ini cukup kompleks (Ahmadi, 2002:184).
Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
a). Langkah pertama Thurstone memilih dan mendefinisikan setepat
mungkin “sikap” yang akan diukur.
b).Kemudian merumuskan sejumlah pernyataan tentang obyek sikap.
Dalam hal ini perlu diadakan perbaikan serta editing untuk
penyempurnaan pernyataan itu.
Dalam proses editing ini Thurstone mengemukkan 5 kriteria, yaitu:
1).Pernyataan harus pendek.
2).Pernyataan harus merumuskan sedemikian rupa sehingga
responden dapat membenarkan atau menolak.
3).Pernyataan harus relevan dengan masalahnnya.
4).Pernyataan harus tidak mengandung pengertian ganda.
28
5).Pernyataan harus dapat menggambarkan semua kemungkinan
secara lengkap suatu pendapat terhadap masalah.
c). Langkah berikutnya Thurstone membagikan daftar pernyataan itu
kepada sejumlah responden yang secara obyektif dan bebas akan
mengatakan pendapatnya baik postif maupun negatif.
Setelah mengevaluasi pernyataan-pernyataan, setiap responden
kemudian ditempatkan dalam angka antara 1 dan 11 yang
menggambarkan suatu continum atau skala. Pernyataan pada posisi
positif yang kuat akan ditempatkan pada angka 1, pernyataan positif
yang kurang berikutnya ditempatkan pada angka kedua dan
seterusnya, sampai pada angka 11 yang menunjukkan pernyataan
negatif yang kuat. Sedangkan angka 6 yang menunjukkan
pertengahan skala, ditempatkan pernyataan netral yaitu tidak positif
dan tidak negatif.
d).Kemudian, nilai skala menunjukkan tingkat kepositifan atau
kenegatifan terhadap obyek, yang dihitung untuk setiap pernyataan.
Cara ini dilakukan untuk mengambil rata-rata/ mean score dari
semua responden untuk setiap pernyataan (item).
3).Skala Bogardus
Menurut Bogardus mengatakan bahwa dalam suatu kelompok ada
intensitas hubungan yang berbeda satu dengan yang lain di antara para
anggotanya, demikian pula terdapat intensitas hubungan antara kelompok
satu dengan kelompok lainnya. Borgadus melakukan pengukuran
29
terhadap jarak antara entnik group lain dengan meminta responden
menjawab 7 (tujuh) pertanyaan dengan pilihan jawaban ya atau tidak
(Walgito,2009:158).
4).Skala Perbedaaan Semantik
Skala ini dikembangkan oleh Osgood, Suci dan Tannerbaum (1957) yang
meminta responden untuk menentukan suatu ukuran skala yang bersifat
berlawanan yaitu positif atau negatif, yaitu: baik-buruk, aktif-pasif,
bijaksana-bodoh dan sebagainya. Skala ini terbagi atas tujuh ukuran dan
angka empat menunjukan ukuran yang secara relatif netral (Ahmadi,
2002:188).
h. Pengertian Masyarakat
Masyarakat merupakan sistem adaptif, karena masyarakat merupakan wadah
untuk memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhan untuk memenuhi
berbagai kepentingan dan kebutuhan untuk dapat bertahan. Mengenai arti
masyarakat beberapa ahli memberikan definisi, menurut J.L. Gillin dan J.P
Gillin dalam Ahmadi (2009: 225), mengatakan bahwa “masyarakat adalah
kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap,
dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-
pengelompokan yang lebih kecil”.
Sedangkan, Soerjono Soekanto dalam Ismawati (2012:51), menjelaskan
bahwa “masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang
ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu. Dasar-dasar masyarakat
adalah lokalitas dan perasaan”.
30
Selanjutnya seorang sosiolog bangsa Belanda S.R. Steinmetz dalam Ahmadi
(2009:226), mengatakan bahwa “masyarakat adalah kelompok manusia yang
terbesar, yang meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih
kecil, yang mempunyai perhubungan yang erat dan teratur”.
Dari ketiga definisi diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa masyarakat adalah
sekelompok manusia yang hidup di suatu wilayah yang ditandai dengan
adanya hubungan sosial yang erat dan kesamaan perasaan.
Menurut Ismawati (2012:50), Setiap masyarakat memiliki komponen
dibawah ini:
1).Populasi, yakni warga suatu masyarakat yang dilihat dari sudut pandang
kolektif.
2).Kebudayaan, yakni hasil karsa, cipta dan rasa dari kehidupan bersama,
yang mencakup: sistem lambang-lambang, informasi.
3).Hasil-hasil kebudayaan material, berupa benda-benda, baik yang bisa
bergerak seperti pesawat, maupun yang tidak bisa bergerak seperti candi.
4).Organisasi sosial, yakni jaringan hubungan antara warga masyarakat yang
bersangkutan, antara lain mencakup : warga masyarakat secara individual,
peranan-peranan, kelompok-kelompok sosial, kelas-kelas sosial.
5).Lembaga-lembaga sosial dan sistemnya.
Ciri-ciri masayarakat menurut Setiadi (2012:84) yakni:
1).Sekumpulan orang
2).Sudah terbentuk dengan lama
31
3).Sudah memiliki sistem dan struktur sosial tersendiri
4).Memiliki kepercayaan (nilai), sikap dan prilaku yang dimiliki bersama
5).Adanya kesinambungan dan pertahanan diri.
6).Memiliki kebudayaan.
Berdasarkan definisi para ahli maka menurut peneliti sikap masyarakat
adalah kecenderungan yang bersifat negatif atau positif dari sekelompok
manusia yang hidup di suatu wilayah yang ditandai dengan adanya
hubungan sosial yang erat dan kesamaan perasaan.
2. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik, Pendidikan dan Progam IndonesiaPintar
a. Kebijakan Publik
Kebijakan selalu mencakup struktur yang mendua. Di satu sisi kebijakan
mempunyai dimensi instrumental dalam menghasilkan keputusan, program
dan hasil lainnya dengan nilai-nilai yang diyakini oleh para aktor pengambil
kebijakan yang merupakan jalur komunikasi norma-norma etika dan moral,
proses membangun jalinan kepercayaan (trust) dan solidaritas antar aktor.
Sedangkan di sisi lain kebijakan dapat menghasilkan nilai-nilai yang anti-nilai
seperti dominasi dan proses non-developmental.
Kebijakan merupakan alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas
ke bawah, dengan cara memberi rewards dan sanctions. Secara intrinsik,
“kebijakan ialah instrumen teknis, rasional, dan action-oriented untuk
menyelesaikan masalah” (Shore dan Wright, 1997 dalam Marzali 2012:20).
32
1). Pengertian Kebijakan Publik
Secara terminologi “kebijakan disebut sebagai serangkaian tindakan sebagai
suatu arahan untuk mencapai tujuan” (Irianto, 2011:34). Definisi kebijakan
menurut Robert dalam Agustino (2008:6) kebijakan publik sebagai
“hubungan antara unit pemerintah dengan lingkunganya”.
Menurut Thomas R Dye dalam Agustino (2008:7) mendefinisikan “kebijakan
publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak
dikerjakan”.
Lain dari Dye, Carl Friedrich dalam Agustino (2008:7) mendefinisikankebijakan publik adalah tindakan atau kegiatan yang diusulkan olehseseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentudimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dankemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakantersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapaitujuan yang dimaksud.
Berdasarkan tiga pendapat ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan
publik adalah tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh seseorang,
kelompok, atau pemerintah untuk tujuan tertentu.
Menurut Ervin dalam Marzali (2012:20) “kebijakan adalah cetak biru bagi
tindakan yang akan mengarahkan dan memengaruhi perilaku orang banyak
yang terkena dampak keputusan tersebut”.
Kemudian menurut James Anderson dalam Agustino (2008:7) “kebijakan
publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan
tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok
aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang
33
diperhatikan”. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang
sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan
hal ini yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan
pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.
“Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh
badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan
publik adalah bahwa keputusan politik dirumuskan oleh otoritas” (Agustino
2008:8)
Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat di tarik benang merah bahwa
kebijakan publik ialah serangkaian keputusan politik yang berhubungan
dengan suatu permasalahan yang di buat oleh sekelompok aktor untuk
mengarahkan dan memengaruhi orang banyak.
2).Ciri-ciri Kebijakan Publik
Menurut David Easton dalam Suharno (2013:14), ciri kebijakan publik terdiri
atas :
a. Kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan, bukan
tindakan acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik
modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
b. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling
berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan
oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang
berdiri sendiri. Kebijakan tidak hanya berupa keputusan untuk membuat
34
undang-undang, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang
bersangkut paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.
c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan
pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin akan berbentuk
negatif. Dalam bentuknya yang positif, mungkin akan mencakup beberapa
tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah
tertentu, sementara yang dalam bentuk negatif, kemungkinan meliputi
keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan tindakan
apapun ketika campur tangan pemerintah sebenarnya diharapkan.
3). Teori Pembuatan Keputusan
Menurut Agustino (2008:12), Ilmuwan sosial dan politik telah
mengembangkan banyak model, teori, pendekatan, konsep, serta skema
untuk menganalisis pembuatan keputusan dalam rangka pembuatan
kebijakan publik.
Teori pengambilan keputusan meliputi bagaimana pilihan alternatif itu
dibuat. Tiga teori pengambilan keputusan yang menitikberatkan pada
langkah atau kegiatan yang terlibat dalam pembuatan keputusan yakni:
a. Teori Rasional-Komprehensif (the Rational-Comprehensif Theory)
Teori pengambilan keputusan yang paling dikenal, dan yang paling banyak
diterima mungkin adalah teori Rasional Komprehensif. Biasanya
didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
35
1. Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu permasalahan tertentu
yang dapat dipisahkan dari masalah-masalah lainnya atau paling tidak
dipertimbangkan secara mendalam kalau dibandingkan dengan
masalah lainnya.
2. Tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau sasaran yang menjadi pedoman
pengambil keputusan dijelaskan dan diranking menurut
kepentingannya.
3. Bermacam-macam alternatif yang berhubungan dengan masalahnya
diteliti secara seksama.
4. Konsekuensi (biaya dan manfaatnya) yang akan ditimbulkan oleh
setiap alternatif diteliti.
5. Masing-masing alternatif dan akibat-akibat yang menyertainya
dibandingkan dengan alternatif lain.
6. Pembuat keputusan akan memilih alternatif, dan konsekuensinya yang
mendorong pencapaian tujuan, nilai, atau objeknya.
Teori Rasional-Komprehensif didalamnya telah mempunyai kritik yang
substansial. Charles E. Lindblom, misalnya berpendapat bahwa pengambil
keputusan seringkali tidak menghadapi masalah konkrit yang mampu
didefinisikan secara jelas.
Kritik kedua mengatakan bahwa Teori Rasional-Komprehensif tidak
realistis sesuai dengan permintaan yang dibuat oleh pengambil keputusan.
Penganut teori Rasional-Komprehensif dianggap mempunyai cukup
informasi mengenai alternatif yang berhubungan dengan permasalahannya,
dimana dia dapat memperkirakan konsekuensinya dengan ketelitian
36
tertentu, dan dia akan mampu membut perbandingan untung rugi dari
alternatif secara benar. Padahal sebenarnya kekomplitan data dan
ketepatan waktu berdampingan dengan upaya pengumpulan informasi
menunjukkan kesulitan dalam pendekatan teori Rasional-Komprehensif,
maka kendala waktu akan menjadi permasalahan yang tak pernah
berujung.
b. Teori Inkremental (The Incremental Theory)
Teori inkremental atau teori perevisian pada pengambilan keputusan,
dibuat sebagai upaya menyederhanakan teori keputusan yang mengabaikan
banyak masalah teori rasional-komprehensif, dan dalam waktu yang sama,
lebih bersifat deskriptif dimana sesungguhnya pejabat publik yang
membuat keputusan, teori inkremental dapat dirunut, sebagai berikut:
1. Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis empiris dari tindakan yang
diperlukan untuk mencapainya lebih bersifat saling menjalin daripada
terpisah-pisah satu dengan lainnya.
2. Pembuat keputusan hanya mempertimbangkan beberapa alternatif
yang berhubungan dengan permasalahannya, dan hal ini akan
dibedakan hanya yang bersifat menambah dari kebijakan yang ada.
3. Untuk masing-masing alternatif hanya akibat (konsekuensi) yang
penting akan dievaluasi.
4. Permasalahan yang dihadapi pembuat keputusan secara kontinyu
didefinisikan kembali.
5. Tidak akan terdapat keputusan tunggal atau pemecahan yang benar
untuk suatu masalah. Tes pada keputusan yang baik adalah bahwa
37
bermacam-macam analisis ternyata langsung menyetujuinya, tanpa
menyetujui bahwa keputusan merupakan alat yang paling cocok pada
suatu objek yang telah disetujui.
6. Pembuat keputusan yang bersifat menambahkan sesungguhnya
merupakan perbaikan dan lebih sesuai untuk kemajuan saat ini, lebih
menunjukkan ketidaksempurnaan sosial yang konkret daripada untuk
peningkatan tujuan sosial dimasa mendatang.
Incrementalisme secara politik dapat dikatakan sebagai hal yang bijaksana
karena lebih mempermudah upaya pencapaian kesepakatan dengan cara
merevisi dari progam yang ada, daripada kebijakan yang bersifat “semua
atau tidak sama sekali”. Apabila pembuat keputusan bertindak dalam
kondisi yang tidak pasti disertai dengan konsekuensinya di masa
mendatang, maka keputusan yang bersifat menambah dapat mengurangi
resiko dan biaya dari ketidakpastian. Ini salah satu keuntungan dari
incrementalisme, selain juga, ia bersifat realistis, karena dapat
memperlihatkan secara jelas bagaimana pada dasarnya bahwa para
pembuat keputusan sering kali kekurangan waktu untuk membuat
kebijakan yang komprehensif dan kekurangan sumber-sumber daya lain
yang diperlukan untuk memasuki analisis dan menyeluruh dari semua
alternatif pemecahan masalah yang ada. Lebih jauh lagi, orang-orang pada
dasarnya pragmatis, tidak selalu mencari cara tunggal ketika berhubungan
dengan permasalahan. Secara singkat, incrementalisme menampilkan
keputusan yag dapat diterima, dapat dipraktikkan, dan dalam segala
keterbatasan.
38
c. Mixed-Scanning Theory
Amitai Etzioni dalam Agustino (2008:15), memberikan solusi yang
kemudian disebut mixed-scanning theory sebagai suatu pendekatan untuk
membuat keputusan yang relatif berbeda dengan teori-teori pembuatan
keputusan sebelumnya. Mixed-scanning theory memperhitungkan baik
keputusan fundamental (Teori Rasional-Komprehensif) maupun
incremental.
Dalam mixed-scanning theory pengambiil keputusan dimungkinkan
menggunakan baik teori rasional-komprehensif maupun teori incremental
dalam keadaan yang berbeda. Dalam beberapa contoh dengan
incrementalisme cukup, dalam kasus lainnya diperlukan pendekatan
rasional-komprehensif yang lebih cermat. Mixed-scanning theory juga
memperhatikan kemampuan pembuat keputusan yang berbeda-beda.
Biasanya semakin tinggi kemampuan pembuat keputusan dalam
memberikan kekuasaan untuk melaksanakan keputusannya, maka
semakin banyak scanning yang secara realisitis diikutsertakan, dan
semakin banyak cakupan yang di-scanning, maka pembuat keputusan akan
semakin efektif.
Bila demikian pemahamannya, maka mixed-scanning theory dapat saja
dikatakan semacam pendekatan “kompromi” yang menggunakan
kombinasi dari incrementalisme dan rasionalisme.
39
b. Kebijakan Sosial
Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan
sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu
yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi
kebutuhan masyarakat banyak. Bessant, Watts, Dalton dan Smith dalam
Suharto (2008:11) mengatakan: “kebijakan sosial menunjuk pada apa yang
dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup
manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan
kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya”.
Sebagai kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif
(pencegahan), kuratif (penyembuhan) dan pengembangan (developmental).
Menurut Suharto (2008:11), “kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain
secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif),
mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan
(fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state obligation)
dalam memenuhi hak-hak sosial warganya”.
Salah satu kebijakan sosial adalah program pelayanan sosial. Pelayanan sosial
adalah aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial
dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditujukan untuk membantu
individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya. Menurut Suharto (2008:14-18) jenis dan cakupan
pelayanan sosial ialah :
40
a). Jaminan sosial ialah sistem atau skema pemberian tunjangan yang
menyangkut pemeliharaan penghasilan. Contohnya pemberian premi
asuransi kecelakaan kerja, bantuan uang atau barang jasa yang diberikan
kepada kelompok misikin dan sebagainya.
b). Perumahan atau tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia.
Negara memiliki kewajiban azasi untuk menyediakan perumahan bagi
warganya, khusunya mereka yang tergolong kurang mampu.
c). Pelayanan Kesehatan, kesehatan ialah faktor penentu kesejahteraan
sosial. Peran pemerintah dalam kesehatan ialah penyediaan rumah sakit
dan para medis yang siap membantu.
d). Pendidikan, negara memiliki tiga kewajiban penting dalam bidang
pendidikan pertama, sebagai penyedia utama lembaga-lembaga
pendidikan, seperti sekolah, akademi dan universitas. Kedua, sebagai
regulator atau pengatur penyelenggara pendidikan, baik pendidikan negri
atau swasta maupun lembaga-lembaga non-formal. Ketiga, fasilitator
dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, termasuk di dalamnya
penyedia skema-skema beasiswa dan tunjangan-tunjangan pendidikan
bagi siswa-siswa yang berprestasi dan atau tidak mampu.
c. Pendidikan
1. Pengertian Pendidikan
Istilah pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal
dari kata “didik” (mendidik). Prof. Brodjonegoro dalam Purwanto (2014:20)
menerjemahkan “pendidikan sebagai tuntunan kepada pertumbuhan
manusia mulai lahir sampai tercapainya kedewasaan secara jasmani dan
41
rohani agar dapat memenuhi sendiri tugas hidupnya”.
Secara etimologis dijelaskan oleh Carter V. Good dalam Dictionary of
Education yang dikutip oleh Purwanto (2014:20), pendidikan dapat
didefinisikan “(1) sebagai suatu ilmu yang tersusun atas prinsip dan metode,
yang tersusun secara sistematis (terorganisasi) digunakan untuk mengajar
murid secara tidak langsung mengarahkan pada definisi pendidikan sekolah,
(2) sebagai sebuah proses yang terjadi di lingkungan pendidikan (keluarga,
sekolah dan masyarakat)”.
Menurut Brubacher dalam Purwanto (2014:22) mengartikan “pendidikan
sebagai proses timbal balik dari setiap pribadi manusia dalam penyesuaian
dirinya dengan alam, dengan teman dan alam semesta”. Pendidikan
merupakan pula perkembangan yang terorganisasi dan kelengkapan dari
semua potensi manusiawi, moral intelektual dan jasmani (panca indera),
oleh dan untuk kepribdian individunya serta kegunaan masyarakatnya yang
diarahkan demi menghimpun semua aktivitas tersebut bagi tujuan hidupnya.
Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan tuntunan dari
proses timbal balik yang terjadi dalam lingkungan sebagai proses
penyesuaian diri manusia dengan alam.
Pendidikan sebagai kewajiban yang harus ditempuh, bukan sebagai
kebutuhan dan pada akhirnya kegiatan pendidikan menjadi rutinitas.
Menurut Ki Hadjar Dewantara dalam Purwanto (2014:23), dijelaskan
bahwa “pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan perkembangan
42
budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelek) dan jasmani anak-anak”.
Kemudian, menurut pendapat M.J Langeveld dan Prof. Idrak Jassin dalam
Purwanto (2014:23):
mendidik adalah memberi pertolongan secara sadar dan sengajakepada seorang anak (yang belum dewasa) dalam pertumbuhanmenuju ke arah kedewasaan dalam artian dapat berdiri sendiri danbertanggung jawab susila atas segala tindakannya menurut pilihanyasendiri.
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003,
dipaparkan bahwa:
pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untukmewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pesertadidik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilikikekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukandirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Jadi pendidikan adalah usaha sadar berupa pembinaan (pengajaran) pikiran
dan jasmani anak didik berlangsung sepanjang hayat untuk meningkatkan
kepribadiannya, agar dapat berperan dalam berbagai lingkungan hidup
secara tepat.
2. Unsur-unsur Pendidikan
Menurut Tirtarahardja dan La Sulo dalam Purwanto (2014:24), semua jenis
pendidikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
a. Peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik karena ia
pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya, yang ingin
mengembangkan diri secara terus menerus guna memecahkan masalah-
43
masalah dalam kehidupannya.
b. Pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peran pendidik
pada umumnya ditujukan untuk orang tua, guru dan pelatih.
c. Interaktif edukatif. Interaktif edukatif adalah adanya interaksi atau
komunikasi secara timbal balik antara peserta didik dengan pendidik
yang terarah kepada tujuan pendidikan.
d. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan secara umum adalah tujuan dari
keseluruhan jenis kegiatan selama berlangsungnya peristiwa-peristiwa
pendidikan.
e. Materi pendidikan. Materi pendidikan berperan sebagai sarana
pencapaian tujuan pendidikan.
f. Metode pendidikan.
g. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ikut mempengaruhi
bagaimana anak akan terbentuk. Lingkungan pendidikan di bagi menjadi
tiga tempat dan biasa disebut tri pusat pendidikan, yaitu keluarga,
sekolah dan masyarakat.
3. Pentingnya Pendidikan
Pentingnya pendidikan bagi masyarakat awam atau pembaca pada uumnya
langsung mengaitkan dengan sekolah dalam arti pertemuan guru dan siswa.
Sehingga orang tua merasa berkewajiban untuk mendidik anaknya baik
secara langsung maupun tidak langsung lewat sekolah. Pentingnya
pendidikan dapat disoroti dalam hal berikut ini (Ahmadi dan Nur:74):
44
1. Segi anak
Anak adalah makhluk yang sedang tumbuh, oleh karena itu pendidikan
penting sekali karena mulai sejak bayi belum dapat berbuat sesuatu untuk
kepentingan dirinya, baik untuk mempertahankan hidup maupun
merawat diri, semua kebutuhan tergantung pada ibu/orang tua. Oleh
sebab itu anak memerlukan bantuan, tuntunan, pelayanan, dorongan dari
orang lain demi mempertahankan hidup dengan mendalami belajar
setahap demi tahap untuk memperoleh kepandaian, keterampilan dan
pembentukan sikap dan tingkah laku sehingga lambat laun dapat berdiri
sendiri yang semuanya itu memerlukan waktu yang cukup lama.
2. Segi orang tua
Pendidikan adalah karena dorongan orang tua yaitu hati nuraninya yang
terdalam yang mempunyai sifat kordrati untuk mendidik anaknya baik
segi fisik, sosial, emosi maupun intelegensinya agar memperoleh
keselamatan, kepandaian agar mendapat kebahagian hidup yang mereka
idam-idamkan, sehingga ada tanggung jawab moral atas hadirnya anak
tersebut yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dipelihara
dengan sebaik-baiknya.
Menurut Langeveld dalam (Amadi dan Nur:74) pendidikan dapat dimulai
sejak anak didik mengenal kewibawaan, anak ini kira-kira 3 tahun.
Sebelum ini, anak hanya dapat diberikan dressur (pembiasaan). Setelah
dewasa (baik jasmani maupun rohaninya), pendidikan itu dapat diakhiri.
Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu dimulai sejak anak
dilahirkan dan berakhir setelah ia meninggal dunia. Jadi pendidikan itu
45
berlangsung seumur hidup.
3. Kemungkinan pendidikan
Mengenai kemungkinan-kemungkinan pendidikan, ada empat pendapat,
antara lain:
a. Aliran naturalisme (kodrat) berpendapat bahwa pendidikan itu tidak
perlu, sebab perkembangan anak itu tergantung kodrat yang
dibawanya atau sejak ia belum dilahirkan.
b. Aliran empirisme berpendapat bahwa anak itu seperti kertas putih
bersih. orang dapat menuliskan apapun pada kertas itu. Jadi
pendidikan itu maha kuasa. Pendidikan dapat membentuk anak sesuai
dengan seleranya.
c. Aliran convergerensi, aliran ini berpendapat bahwa kodrat atau
pembawaan maupun pengalaman lingkungan, kedua-duanya
merupakan kesatuan mutlak didalam perkembangan anak didik. Jadi
pendidikan itu tidak maha kuasa, juga tergantung pada kodrat atau
pembawaan anak didik. Di samping itu, unsur aktivitas dan
kematangan dari anak didik juga turut menentukan keberhasilan
pendidikan.
d. Progam Indonesia Pintar
Untuk meningkatkan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu pemerintah
membuat Progam Indonesia Pintar sebagaimana tertuang dalam Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan
Progam Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan
Program Indonesia Sehat untuk membangun Keluarga Produktif.
46
Penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan komitmen
pemerintah dalam hal mewujudkan pendidikan tanpa diskriminasi dan
pendidikan untuk semua. Hal ini sejalan dengan 9 agenda perioritas (nawa
cita) pemerintah presiden Jokowi yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa.
Hal ini selaras dengan yang dikatakan Irianto (2011:8), bahwa:
“investasi dalam bidang pendidikan secara dini akan menjaminterwujudnya pemenuhan hak asasi manusia, meningkatkan kualitas SDM,pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terwujudnya masyarakatsejahtera, mempunyai kemampuan mengelola teknologi, mempunyaikeunggulan kompettif yang tinggi dan menjamin kelangsungan hidupmasyarakat, berbangsa dan bernegara”.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 1, “ Program
Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian bantuan berupa uang tunai dari
pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/
atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan
perluasan sasaran dari progam Bantua Siswa Misikin (BSM) ”
Kartu Indonesia Pintar,yang selanjutnya disebut KIP adalah “kartu yang
diberikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga pemegang
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan maksud untuk menjamin seluruh
anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan sampai lulus ke jenjang
pendidikan menengah”. Penerima manfaat progam indonesia pintar pada
kementrian pendidikan dan kebudayaan meliputi siswa Sekolah Dasar (SD)
siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), Siswa Sekolah Menengah Atas
(SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga warga belajar atau
47
peserta yang berada di Kelompok Belajar (paket A/B/C)” (Permendikbud
No. 12 Tahun 2015).
Berdasarkan Permendikbud No 12 Tahun 2015 pasal 4, penerima KIP adalah
anak usia 6 - 21 tahun yang bersekolah maupun tidak bersekolah, yang
berasal dari keluarga penerima KKS atau yang memenuhi kriteria yang telah
ditetapkan. Selanjutnya anak–anak usia sekolah dari rumah tangga miskin dan
rentan kemiskinan melaporkan KIP tersebut ke sekolah/madrasah untuk
diusulkan sebagai penerima manfaat program tersebut. Kartu Indonesia Pintar
(KIP) diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki ketepatan sasaran
penerima program agar menjangkau anak-anak usia sekolah yang berasal dari
rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan sesuai kuota dan pagu anggaran
yang tersedia.
Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) PIP penyaluran manfaat Program
Indonesia Pintar dilaksanakan dua kali didalam satu tahun anggaran, yaitu
periode Januari-Juni Tahun 2016 untuk semester II Tahun Pelajaran
2015/2016 yang dapat dicairkan mulai bulan Januari, dan periode Juli–
Desember Tahun 2016 untuk semester I Tahun Pelajaran 2016/2017 yang
dapat dicairkan mulai bulan Juli. Dengan penyaluran manfaat Program
Indonesia Pintar dua kali dalam setahun diharapkan dapat membantu
mengurangi kemungkinan siswa tidak dapat melanjutkan sekolah (drop-out)
karena ketidaktersediaan biaya. Disamping itu juga untuk memastikan agar
siswa dari keluarga miskin dan rentan kemiskinan yang berada pada periode
transisi (antar jenjang kelas dan jenjang pendidikan seperti dari SD/MI ke
48
SMP/MTs atau dari SMP/MTs ke SMA/MA) dapat terus melanjutkan sekolah
ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
1).Tujuan Program Indonesia Pintar
Berdasarkan Permendikbud No. 12 Tahun 2015, Program Indonesia Pintar
adalah salah satu program perlindungan sosial nasional (tercantum dalam
RPJMN 2015-2019) yang bertujuan untuk:
1) Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.
2) Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan
menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.
3) Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok
masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara
penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan
dan perdesaan, dan antar daerah.
4) Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki
pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
2).Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1022
Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) PIP Sasaran dan Kriteria
Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar adalah:
1).Sasaran Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar :
a. Peserta didik/siswa pada SD/MI
b. Peserta didik/siswa pada SMP/MTS, dan
c. Peserta didik/siswa pada SMA/MA.
49
2). Kriteria:
a. Siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan atau siswa yang
berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Perlindungan
Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera (KPS/KKS) dan atau peserta Program
Keluarga Harapan (PKH);
b. Selain kriteria diatas, apabila kuota masih tersedia, Kepala
Sekolah/Kepala Madrasah bersama dengan Komite Madrasah dapat
mengusulkan siswa lain yang dianggap pantas dan berhak
mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar melalui Format
Usulan Madrasah (FUM) dengan memenuhi salah satu kriteria
berikut:
a) Siswa dari keluarga kurang mampu dan atau telah ditetapkan
sebagai penerima manfaat BSM/PIP tahun 2015 yang memiliki
Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) atau Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Surat Keterangan
Keluarga Miskin (SKKM) dari Kelurahan/Desa dan;
b) Siswa yang berasal dari Panti Sosial/Panti Asuhan/ yang dikelola
oleh Kementerian Sosial dibuktikan dengan Surat Keterangan dari
Panti Sosial/Asuhan;
c) Siswa yang menjadi korban musibah bencana alam dibuktikan
dengan Surat Keterangan Terkena Musibah dari kelurahan
/desa/madrasah;
d) Pertimbangan lain: siswa aktif berasal dari keluarga tidak mampu
yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari
50
kelurahan/desa/madrasah/pimpinan pondok pesantren dengan
kriteria;
1. Berada di ma’had/pesantren/asrama,
2. Mengalami kelainan fisik,
3. Yatim dan atau piatu,
4. Siswa dari keluarga tidak mampu yang berasal dari provinsi
Papua dan Papua Barat dapat diprioritaskan menerima manfaat
PIP tanpa memiliki KIP/KKS/KPS atau peserta
program PKH dibuktikan dengan SKRTM/SKTM/SKMM dari
Kelurahan/desa/madrasah.
5. Berada pada usia sekolah yakni 6 – 21 tahun Bagi anak usia
sekolah (6-21 tahun) penerima KIP yang tidak terdaftar di
madrasah (putus sekolah) untuk mendapatkan manfaat Program
Indonesia Pintar harus mendaftarkan diri kembali ke madrasah
sebelum menerima manfaat.
3).Penggunaan Manfaat:
Berdasarkan Petunjuk Teknis PIP, manfaat bantuan Program Indonesia
Pintar digunakan untuk keperluan pendukung biaya pendidikan siswa yang
meliputi:
1).Pembelian buku dan alat tulis;
2).Pembelian pakaian/seragam dan perlengkapan sekolah;
3).Pembayaran transportasi ke madrasah/sekolah; dan
4).Keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran siswa di
madrasah. Pihak madrasah ikut mengawasi penggunaan manfaat
51
Program Indonesia Pintar sesuai peruntukannya.
4). Besaran Manfaat:
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1022
Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) PIP Siswa madrasah atau
sekolah yang menjadi sasaran Program Indonesia Pintar dan memenuhi
kriteria yang telah ditentukan akan diberikan dana bantuan pendidikan
dengan rincian sebagai berikut :
a). Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah : Rp.225.000,-/semester atau
Rp. 450.000,-/tahun.
b).Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah : Rp. 375.000,-
/semester atau Rp. 750.000,-/tahun.
c). Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah : Rp. 500.000,-/semester
atau Rp. 1.000.000,-/tahun.
5).Mekanisme Pengusulan
Berdasarkan Peraturan Bersama antara Dirjen Pendidksan Dasar dan
Menengah Nomor 08/D/PP/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP
Tahun 2016, pengusulan penerima dana PIP dilaksanakan melalui
mekanisme sebagai berikut:
1. Peserta didik penerima KIP melaporkan kepemilikan kartunya ke
sekolah untuk di data sebagai penerima dana atau manfaat KIP.
2. Bagi anak penerima KIP yang belum/tidak berstatus sebagai peserta
didik, diharapkan melaporkan kartunya ke sekolah dan atau
SKB/PKBM atau lembaga pendidikan non formal lainnya sebagai
identitas prioritas calon peserta didik dan penerima dana/manfaat PIP.
52
3. Sekolah menandai status kelayakan peserta didik sebagai penerima PIP
dengan cara mengentri atau memutakhirkan updating) data peserta
didik pemegang KIP ke dalam aplikasi dapodik secara benar dan
lengkap, terutama pada kolom berikut:
a) Nama Siswa
b) Tanggal lahir
c) Nama ibu kandung
d) Nomor KIP
Data tersebut berfungsi sebagai data usulan siswa penerima dari tingkat
sekolah ke direktorat teknis.
4. Untuk jenjang SD dan SMP, dinas kabupaten/kota mengusulkan peserta
didik pemegang KIP sebagai calon penerima dana/manfaat PIP melalui
aplikasi pengusulan PIP yang dapat di akses di laman:
data.dikdasmen.kemdikbud.go.id/pipdikdasmen.
6). Pengambilan Dana
Berdasarkan Peraturan Bersama antara Dirjen Pendidksan Dasar dan
Menengah Nomor 08/D/PP/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP
Tahun 2016, pengambilan/pencairan dana PIP dilakukan oleh peserta
didik/penerima kuasa di bank penyalur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Virtual Account
a). Pengambilan langsung oleh peserta didik dengan membawa Surat
Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga. Untuk peserta didik
yang tidak memiliki KTP didampingi oleh guru/kepala
sekolah/orangtua/wali.
53
b).Pengambilan secara kolektif oleh Kepala Sekolah/Ketua Lembaga
dengan membawa dokumen sebagai berikut:
1. surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga.
2. foto kopi KTP kepala sekolah/ketua lembaga.
3. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga
defenitif yang masih berlaku.
4. Surat Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM).
2. Rekening Tabungan
Sebelum pencairan/pengambilan dana, untuk rekening tabungan harus
dilakukan aktivasi terlebih dahulu oleh peserta didik, dengan
membawa:
a). Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan
b). Tanda pengenal (KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu
Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah). Untuk peserta
didik SD dan SMP yang tidak memiliki KTP didampingi oleh
guru/kepala sekolah/orangtua/wali. Setelah aktivasi, dana PIP dapat
langsung diambil/dicairkan oleh peserta didik penerima.
Pengambilan dana dapat dilakukan dengan cara:
a). Pengambilan langsung oleh peserta didik dengan membawa tanda
pengenal seperti: KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu
Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan buku
tabungan.
54
b).Pengambilan secara kolektif oleh Kepala Sekolah/Ketua Lembaga
dengan membawa Surat Kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/paket
A dan SMP/paket B) atau dari peserta didik (untuk SMA/paket C
dan SMK/Lembaga Kursus) penerima PIP, dengan melampirkan
dokumen sebagai berikut:
1. foto kopi KTP kepala sekolah/ketua Lembaga.
2. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga
defenitif yang masih berlaku.
3. Buku tabungan peserta didik yang diambil secara kolektif.
4. Surat Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM).
Pengambilan kolektif dapat dilakukan apabila penerima PIP berada di
daerah yang sulit untuk mengakses kebank/lembaga penyalur (tidak ada
kantor bank/lembaga penyalur di kecamatan sekolah/tempat tinggal
peserta didik), biaya transport pengambilan lebih besar/tidak seimbang
dari bantuan yang akan diterima), atau cuaca buruk/kondisi lingkungan
yang membahayakan siswa.
Dana yang sudah dicairkan oleh penerima kuasa harus segera diberikan
kepada siswa penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari
kerja setelah pencairan kolektif, dan pelaporan pencairan kolektif
dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan
kolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
55
B. Penelitian yang Relevan
1. Penelitian yang dilakukan oleh Sekar Ayu Palupi (2016) yang berjudul
“Hubungan Implementasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Dengan
Peningkatan Tingkat Pendidikan Di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan
Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur”. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa terdapat hubungan antara implementasi Program Keluarga Harapan
Dinas Sosial dengan peningkatan tingkat pendidikan di Desa Tanjung
Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Peningkatan
taraf pendidikan ini dapat ditunjukkan dengan adanya anak-anak dari Rumah
Tangga Sangat Miskin yang sudah mengenyam pendidikan pada tingkat
Sekolah Dasar serta dapat melanjutkan pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar
ke tingkat Sekolah Menengah Pertama, selain itu anak-anak dari RTSM juga
memiliki tingkat kehadiran yang baik saat disekolah. Persamaan penelitian ini
dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah sama-sama membahas
mengenai program pemerintah dalam meningkatkan taraf pendidikan pada
masyarakat kurang mampu, perbedaan penelitian ini terletak pada variabel
terikat peneliti yaitu sikap masyarakat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Amira Fazilah (Universitas Tanjungpura
Pontianak Tahun 2016) dengan judul “Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
(Studi Kasus Di Smp Negeri 9 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya) hasil
penelitian menunjukkan Secara khusus di SMP Negeri 9 Sungai Raya
berdasarkan hasil dilapangan sasaran penerimanya banyak siswa yang
ekonominya rendah tidak mendapat manfaat PIP karena tidak memiliki Kartu
perlindungan sosial (KPS) sedangkan siswa yang tidak berasal dari keluarga
56
ekonomi rendah mendapatkan dana PIP. Pengambilan dana dilakukan oleh
peserta didik bersama orang tua atau dengan cara kolektif, Pelaksanaan PIP
yang terjadi di SMP Negeri 9 Sungai Raya bermacam-macam mereka
memanfaatkan dana tersebut sesuai kebutuhan yang mereka hadapi , ada yang
memanfaatkan dengan benar dan semestinya yang telah diatur pemerintah ada
yang menggunakan tidak sebagaimana mestinya. Persamaan penelitian ini
sama-sama membahas mengenai Progam Indonesia Pintar, bedanya penulis
memfokuskan pada KIP dengan melihat pemanfaatan penggunaan dana,
sedangkan penelitian ini membahas secara umum pelaksanaan Progam
Indonesia Pintar di sekolah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Widodo (UNY Tahun 2016) dengan
judul “Evaluasi Pemanfaatan Progam Indonesia Pintar di SMK Cokroaminoto
Mandak”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Aspek Antecedents
(kesiapan penerima PIP) termasuk kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan
rata-rata persentase kesiapan penerima PIP yaitu sebesar 78,75%, (2) Aspek
Transaction (pelaksanaan PIP) termasuk kategori baik. Hal ini ditunjukkan
dengan rata-rata persentase pelaksanaan PIP yaitu sebesar 74,61%, (3) Aspek
Outcomes (pemanfaatan PIP) termasuk kategori sangat baik. Hal ini
ditunjukkan dengan rata-rata persentase pemanfaatan PIP yaitu sebesar
86,51%. Faktor pendukung pemanfaatan PIP antara lain: (1) Adanya
pendataan awal siswa miskin, (2) Tim pelaksana PIP selalu sama, (3)
Kebijakan sekolah mengelola dana PIP. Faktor Penghambat pemanfaatan PIP:
(1) Kurangnya sosialisasi tentang PIP, (2) Pemberitahuan informasi yang
selalu mundur, (3) Waktu pencairan tidak sesuai dengan kebutuhan, (4) Tidak
57
ada monitoring dari dinas terkait. Persamaan penelitian ini sama-sama
membahas mengenai Progam Indonesia Pintar, bedanya penulis
memfokuskan pada KIP yang merupakan wujud pelaksanaan Progam
Indonesia Pintar, sedangkan penelitian ini membahas secara umum Progam
Indonesia Pintar dan implementasinya disuatu sekolah.
C. Kerangka Pikir
Kartu Indonesia Pintar adalah kartu yang diberikan kepada anak usia sekolah
yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan
maksud untuk menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh
pendidikan sampai lulus ke jenjang pendidikan menengah, sebagai tanda
penerima manfaat progam indonesia pintar.
Namun implikasi kebijakan ini pada kenyataan tidak sesuai dengan tujuan
pemerintah, kebanyakan sikap masyarakat tidak bijak dalam menggunakan
KIP. Berdasarkan hal itu maka sikap masyarakat terhadap pemanfaatan Kartu
Indonesia Pintar di Kampung Lebak Manis Kelurahan Sukajawa Baru Kota
Bandar Lampung dapat dilihat dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir
Sikap Masyarakat (X)
Indikator:1. Kognitif (Pemahaman)2. Afektif (Perasaan)3. Konatif (Tindakan)
Pemanfaatan KIP (Y)
Indikator:1. Pembelian buku dan
alat tulis2. Pembelian
pakaian/seragam danperlengkapan sekolah
3. Transportasi4. Keperluan lain yang
berkaitan denganpembelajaran.
III. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, menurut F.Hair dkk
dalam Sangadji dan Sopiah (2010:21) “penelitian deskriptif adalah penelitian
terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang
meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi,
keadaan atau prosedur. Penelitian deskriptif merupakan metode yang berusaha
menggambarkan dan menginpretasikan objek apa adanya”. Sedangkan menurut
Carmines dalam Sangadji dan Sopiah (2010:26), “penelitian kuantitatif adalah
penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan teknik
statistik”.
B. Subyek Penelitian
Subyek penelitian dapat di defenisikan yaitu sesuatu, baik orang, benda
ataupun lembaga (organisasi), yang sifat-keadaannya (“attribut”-nya) akan
diteliti. Dengan kata lain subjek penelitian merupakan sesuatu yang di dalam
dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Subjek penelitian adalah
subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jika kita bicara tentang subjek
penelitian, sebetulnya kita berbicara tentang unit analisis, yaitu subjek yang
menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti (Arikunto, 2010:188). Pada
59
penelitian ini penulis mengartikan subjek penelitian adalah masyarakat yang
menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kampung Lebak Manis Sukajawa
Baru Kota Bandar Lampung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut
ini:
Tabel 3.1 Sebaran Subyek Penelitian Berdasarkan RT
No RT/LK Jumlah PenerimaKIP (Orang)
Jumlah PenerimaKIP (KK)
1. RT 01 LK I 19 orang 13 KK2. RT 02 LK I 12 orang 9 KK3. RT 03 LK I 26 orang 16 KK
57 orang 36 KKSumber: Data Sekunder Kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar Lampung
Menurut Suharsimi Arikunto (2010:120), “apabila subjek kurang dari 100 lebih
baik di ambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi,
selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15%
atau 20-25% atau lebih”.
Berdasarkan pendapat di atas, karena subyek penelitian ini kurang dari seratus,
maka diambil sebanyak 100% yaitu 36 orang yang merupakan KK dari
penerima Kartu Indonesia Pintar di Kampung Lebak Manis.
C. Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini penulis membedakan dua variabel yaitu variabel bebas
sebagai variabel yang mempengaruhi (X) dan variabel terikat sebagai variabel
yang dipengaruhi (Y) yaitu:
1. Variabel bebas (X)
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sikap masyarakat
60
2. Variabel terikat (Y)
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pemanfaatan Kartu Indonesia
Pintar (KIP).
D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional
1. Definisi Konseptual
a. Sikap masyarakat adalah kecenderungan yang bersifat negatif atau positif
dari sekelompok manusia yang hidup di suatu wilayah yang ditandai
dengan adanya hubungan sosial yang erat dan kesamaan perasaan.
b. Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah penggunaan dana KIP
untuk pembelian buku, seragam atau perlengkapan sekolah, transportasi
dan keperluan lain yang berhubungan dengan pendidikan seperti
pembelian LKPd dan biaya untuk pembelajaran praktek.
2. Definisi Operasional
a. Sikap masyarakat adalah pemahaman, tanggapan dan kecenderungan
bersikap yaitu positif atau negatif yang bersumber dari pengetahuan,
pemahaman dan kecenderungan untuk bertindak.
b. Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah penggunaan bantuan
dana KIP di Kampung Lebak Manis dengan indikator:
1).Pembelian buku dan alat tulis
2).Pembelian pakaian/seragam dan perlengkapan sekolah
3).Untuk keperluan/biaya transportasi kesekolah
4).Keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran.
61
E. Pengukuran Variabel
Dalam penelitian ini variabel yang diukur adalah:
1).Sikap masyarakat dapat diukur berdasarkan 5 skala (sangat tidak setuju,
tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju) dengan indikator:
a). Komponen Cognitive
b).Komponen affective
c). Komponen behavior atau conative
2).Pemanfaatan KIP dapat diukur melalui penilaian terhadap penggunaan
dana dalam waktu 3 bulan, dengan melihat frekuensi:
1).Pembelian buku dan alat tulis
2).Pembelian pakaian/seragam dan perlengkapan sekolah
3).Untuk keperluan/biaya transportasi kesekolah
4).Keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran
F. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau
keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen
populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.
Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu teknik
pokok dan teknik penunjang.
1. Teknik Pokok
a. Angket
Untuk mengumpulkan data mengenai sikap masyarakat terhadap
pemanfaatan KIP menggunakan angket tertutup dan angket skala likert.
62
Angket sendiri yaitu pengumpulan data dengan cara membagi daftar
pertanyaan kepada responden agar ia menjawabnya” (Sangadji, 2010:193).
Pada angket tertup peneliti telah menyediakan jawaban yang harus dipilih
oleh responden. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap responden
diminta untuk menunjukkan tingkatan di mana mereka setuju atau tidak
setuju pada setiap pernyataan dengan 5 (lima) pilihan skala (Ahmadi,
2002:186) :
1). sangat setuju
2). setuju
3). netral
4). tidak setuju
5). sangat tidak setuju
Dengan skala likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi
indikator variabel yang kemudian dijadikan titik tolak untuk menyusun
item-item instrumen yang berupa pernyataan.
2. Teknik Penunjang
a. Observasi
Teknik observasi ini diambil untuk mendapatkan informasi penunjang data
penelitian.
b. Dokumentasi
Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data-data penunjang dari objek
penelitian.
63
G. Uji Kelayakan Instrumen
1). Uji Validitas
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan
atau kesahihan sesuatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila
mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto,
2010:222). Untuk mengetahui tingkat validitas soal angket, peneliti
melakukan dengan cara kontrol langsung terhadap teori-teori yang
melahirkan indikator-indikator.
2). Uji Reliabilitas
“Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen
cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data
karena instrumen tersebut sudah baik” (Arikunto, 2010:170). Penelitian
yang mengguanakan uji coba angket, memerlukan alat pengumpulan data
yaitu uji reabilitas. Langkah-langkah yang ditempuh ialah:
1. Menguji coba angket kepada 10 orang diluar responden
2. Mengkorelasikan item ganjil genap dengan rumus Product Moment
sebagai berikut:
=∑ (∑ )(∑ )
∑ (∑ ) ∑ (∑ )Keterangan :
rxy : Koefisien korelasi antara gejala x dan y
X : Variabel bebas
Y : Variabel terikat
N : Jumlah sampel
64
(Suharsimi Arikunto, 2010:213)
Kemudian dicari reliabilitasnya dengan menggunakan rumus Spearman
Brown menurut Suharsimi Arikunto (2010 :223), yaitu :
gg
ggxy r
rr
1
2
Keterangan :
rxy : Koefisien reliabilitas seluruh tes
rgg : Koefisien korelasi item x dan y
kriteria besarnya reabilitas menurut Arikunto (2008:75):
0,80 – 1,00 = Sangat tinggi
0,60 – 0,80 = Tinggi
0,40 – 0,60 = Cukup
0,20 - 0, 40 = Rendah
0,00 – 0,20 = Sangat rendah
H. Teknik Analisis Data
Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan kedalam bentuk yang lebih
mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini menggunakan
analisis data kuantitatif yaitu menguraikan kata-kata dalam kalimat serta angka
secara sistematis.
Selanjutnya disimpulkan untuk mengelola dan menganalisis data dengan
menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (1989:12) untuk
menentukan klasifikasi skor dengan menggunakan rumus interval, yaitu:
I=
65
Keterangan:
I : Interval
NT : Nilai tertinggi
NR : Nilai terendah
K : Kategori
Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus presentase
sebagai berikut:
P = x100%
Keterangan:
P : Besarnya persentase
F : Jumlah skor yang diperoleh diseluruh item
N : Jumlah perkalian seluruh item dengan responden
Untuk menafsirkan banyaknya persentase yang diperoleh digunakan kriteria
sebagai berikut (Suharsimi, 2002:196):
76% - 100% = Baik
56% - 75% = Cukup
40% - 55% = Tidak Baik
V. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka
peneliti dapat menyimpulkan bahwa sikap masyarakat terhadap pemanfaatan
KIP adalah mendukung hal ini berdasarkan hasil penelitian yaitu masyarakat
telah menggunakan dana KIP sesuai prosedur, yakni untuk membiayai iuran
sekolah, transportasi sekolah, membeli pakaian dan perlengkapan sekolah
seperti tas dan sepatu sekolah, untuk membiaya biaya tambahan praktik
pembelajaran seperti ujian kompetensi dan latihan ujian, untuk membiayai les
atau bimbingan belajar. Kecenderungan tindakan masyarakat juga positif atau
mendukung karena dana KIP yang diberikan tepat sasaran atau dalam hal ini
benar diberikan kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi.
B. Saran
Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas, menganalisis data dan
mengambil kesimpulan dari hasil penelitian kemudian saran yang dapat
diberikan adalah sebagai berikut:
1. Karena penerima KIP sudah mendukung, maka pemanfaatan KIP harus
terus digunakan hanya untuk keperluan pendidikan seperti pada jenjang
pendidikan SD untuk keperluan membeli seragam sekolah, buku tulis,
buku pelajaran dan buku tambahan pelajaran seperti atlas, kamus dan
100
sebagainya serta untuk membiayai bimbingan belajar, kemudian pada
jenjang pendidikan SMP dan SMA dapat digunakan untuk membeli
perlengkapan sekolah, LKPd, buku pelajaran, buku pemantapan ujian
nasional, untuk membiaya ujian komptensi dan biaya lainnya. sehingga
apa yang diharapkan pemerintah, agar tidak ada lagi anak yang putus
sekolah karena tidak ada biaya.
2. Agar penggunaan dana KIP sesuai prosedur perlu adanya pengawasan
melalui sekolah, dengan benar-benar mengawasi pemanfaatan KIP
dengan cara menyesuaikan kebutuhan peserta didik, misalnya saja saat
peserta didik membutuhkan buku untuk menunjang pembelajaran, hal
ini dapat dikomunikasikan oleh guru kepada orang tua untuk
membelikan buku tersebut dengan menggunakan dana KIP.
DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Ahmadi, Abu. 2002. Psikologi Sosial. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
------------------. 2009. Ilmu Sosial Dasar. Jakarta: Rineka Cipta.
Ahmadi, Abu dan Nur. 1991. Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
Ayu Palupi, Sekar. 2016. Hubungan Implementasi Program Keluarga HarapanDinas Sosial Dengan Peningkatan Tingkat Pendidikan Di Desa TanjungKesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur [skripsi].Bandar Lampung Universitas Lampung: tidak diterbitkan.
Amin, Kamaruddin. 2016. Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Untuk SiswaMadrasah. Jakarta: DirJen Pendidikan Islam RI.
Fazirah, Amira. 2016. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (Studi Kasus Di SMPNegeri 9 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya). Jurmafis.Untan.. Volume V.Nomor 2 (Diakses pada 24 Januari 2017).
Hadi, Sutrisno. 1989. Metode Research. Yogyakarta: Yayasan Penerbit FakultasPsikologi UGM.
Hadiwinarto. 2009. Psikologi (Teori dan Pengukuran). Bengkulu: Penerbit RahmanRahim.
Irianto, Yoyon Bahtiar. 2011. Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teoridan Model. Jakarta: Rajawali Pers.
Ismawati, Esti. 2012. Ilmu Sosial Budaya Dasar. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Kasubag Hukum Ditjen Dikdasemen. 2016. Peraturan Bersama antara DirjenPendidkan Dasar dan Menengah Nomor 08/D/PP/2016 tentang PetunjukPelaksanaan PIP Tahun 2016. Jakarta: Kasubag Hukum DitjenDikdasemen.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud. 2015. Permendikbud No 12Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar. Jakarta: Kepala BiroHukum dan Organisasi Kemendikbud.
Marzali,Amri. 2012. Antropologi dan Kebijakan Publik. Jakarta: Kencana PrenandaMedia Group.
Mallo, Manase. 1985. Metode Penelitian. Rajawali. Jakarta :Rajawali Kurnia
Purwanto, Nanang. 2014. Pengantar Pendidikan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Riduwan. 2012. Belajar Mudah Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Sangadji dan Sopiah. 2010. Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalamPenelitian. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Sarwono, Sarlito Wirawan. 2012. Pengantar Psikologi Umum. Jakarta: Rajawali.
Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sekertaris Kabinet RI. 2014. Instruksi Presiden RI No 17 Tahun 2014 tentangPelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program IndonesiaPintar, Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.Jakarta: Sekertaris Kabinet RI.
Setiadi, Elly M. 2012. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta: Kencana.
Suahasil dan Sri Kusumawati. 2013. PKH: Progam Bantuan Dana Tunai Bersyaratdi Indonesia, diakses dari http://www.tnp2k.go.id/id/ progam bantuan-dana-tunai-bersyarat-di indonesia.html. diakses pada 09 Oktober 2016.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan, Bandung : Alfabeta.
Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta.
Suharno. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan.Yogyakarta: Ombak.
Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistik Indonesia, diakses darihttps://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1. diakses pada 09 November 2016.
Statistik Lampung. Badan Pusat Statistik Lampung, diakses darihttp://lampung.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/57. diakses pada 09November 2016.
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Progam MembangunKeluarga Produktif, diakses dari http://www.tnp2k.go.id/id/program/progam-membangun-keluarga-produktif/kartu-indonesia-pintar/.diakses pada 22September 2016.
Triyono. 2013. Metodologi Penelitian Pendidikan. Yogyakarta: Ombak.
Walgito, Bimo. 2003. Psikologi Sosial (Suatu Pengantar).Yogyakarta: PenerbitAndi.
Widodo, Budi. 2016. Evaluasi Pemanfaatan Progam Indonesia Pintar di SMKCokroaminoto Mandak [skripsi]. Yogyakarta Universitas Negeri Yogyakarta:tidak diterbitkan.
Widyastuti, Yeni. 2014. Psikologi Sosial. Yogyakarta: Graha Ilmu.