Kewarganegaraan indonesia

Kewarganegaraan Indonesia

Disusun Oleh :Anselma Saragih

Mario Christy Anugrah (14)Mena Sopyan Agustina (15)

RaenerRyan SatriaTria Herlina ZicoFebrian

Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan  keanggotaan  seseorang  dalam  kontrol satuan politik tertentu  yang  dengannya  membawa hak untuk berpartisipasi  dalam  kegiatan politik.  Seseorang  dengan  keanggotaan yang  demikian  disebut warga negara.  Seorang  warga  negara  berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya.

Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan. Di dalam pengertian  ini,  warga  suatu  kota  atau  kabupaten  disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten,  karena  keduanya  juga merupakan  satuan  politik.  Dalam  otonomi  daerah,  kewargaan  ini menjadi  penting,  karena  masing-masing  satuan  politik  akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya.

Warga Negara Indonesia

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus Dki Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional.

Asas KewarganegaraanAsas kewarganegaraan adalah dasar pikir

dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara

dari suatu negara tertentu

Pada Umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, Yaitu :

1. Ius sanguinis atau jus sanguinis (asas keturunan) adalah hak kewarganegaraan yang diperoleh seseorang (individu) berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya atau biasa disebut pertalian darah.

2. Ius soli atau jus soli (Hak untuk wilayah) adalah hak mendapatkan kewarganegaraan yang dapat diperoleh bagi individu berdasarkan tempat lahir di wilayah dari suatu negara. Dia berlawanan dengan jus sanguinis (hak untuk darah).

Status Kewarganegaraan

Status kewargaanegaraan terjadi dikareakan suatu negara telah menganut dan menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, hal ini dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk, Diantaranya :

1. Apartride, yaitu Penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan apapun.

2. Bipartride, yaitu Penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan ganda).

Menentukan Status Kewarganegaraan• Dalam menetukan status kewarganegaraan seseorang,

pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel, yaitu :

1. Stelsel Aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (Naturalisasi Biasa).

2. Stelsel Pasif, yaitu seseorang dengan tindakannya sendiri dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suat tindakan atau aturan hukum tertentu (Naturalisasi Istimewa).

• Seorang Warga Negara Memiliki Hak pada dasarnya, yaitu :1. Hak Opsi, yaitu Hak untuk memilih suatu

kewarganegaraan (di dalam Stelsel Aktif).2. Hak Repudiasi, yaitu Hak untuk menolak suatu

kewarganegaraan (Stelsel Pasif).

Menurut UU RI No 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI dinyatakan bahwa indonesia dalam penentuan kewarganegaraanya menganut asas-asas, diantaranya :

1. Asas Ius Sanguinis : asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan.

2. Asas Ius Soli secara tebatas : asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur UU.

3. Asas Kewarganegaraan Tuggal : asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orangnya.

4. Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas : asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU.

Asas Kewarganegaraan Indonesia

CONTOH NATURALISASI ISTIMEWA

Christian Gonzales

Irfan Bachdim

AMANDEMEN Amendemen adalah perubahan resmi dokumen resmi

atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Kata ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada perundang-undangan sebuah negara (amendemen konstitusional). Konstitusional merupakan prinsip-prinsip dasar politik serta hukum yang mencangkup struktur , prosedur, serta kewenangan/hak serta kewajiban. Karena itu, konstitusional sangat berhubungan erat dengan amendemen karena bertujuan untuk memperbaiki suatu catatan/dokumen penting suatu negara yang mencangkup bentuk, struktur, prosedur, agar lebih baik dari sebelumnya.

Amandemen UUDTahun 2001

Pada amandemen III ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 19 pasal yaitu: Pasal 1 ayat (2) dan (3), 3 ayat (1) s/d (3), 6 ayat (1) s/d (3), 6A ayat (1), (2), (3) dan (5), 7A, 7B ayat (1) s/d (7), 7C, 8 ayat (1) s/d (3), 11 ayat (2) dan (3), 17 ayat (4), 22C ayat (1) s/d (4), 22D ayat (1) s/d (4), 22E ayat (1) s/d (3), 23F ayat (1) dan (2), 23G ayat (1) dan (2), 24 ayat (1) dan (2), 24A ayat (1) s/d (5), 24B ayat (1) s/d (4), 24C ayat (1) s/d (6).

Beberapa perubahan yang penting adalah :a. Pasal 1 ayat (2) berbunyi : Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Diubah menjadi : Kedaulatan berada di tanagn rakyat dan dilaksanakan menurut UUDb. Ditambah Pasal 6A : Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyatc. Pasal 8 ayat (1) berbunyi : Presiden ialah orang Indonesia asli. Diubah menjadi : Calon Presiden dan wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannyad. Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman ditambah:1) Pasal 24B: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung2) Pasal 24C : mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD (dan menurut amandemen IV) UUD 1945, Komisi dan Konstitusi ditetapkan dengan ketentuan MPR bertugas mengkaji ulang keempat amandemen UUD 1945 pada tahun 2003