Konstitusi Kewarganegaraan

KONSTITUSI

NEGARA???

Jean BodinMeriam Budiarjo

Mac Iver

R .JokosoetomoProf. Dr. J.H.A

Logeman

KONSTITUSI??

Bahasa Prancis “constituer” yaitu membentuk. Konstitusi bisa berarti pula peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan Negara.

Kamus besar bahasa Indonesia(KBBI) : 1) segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan;2) undang-undang dasar suatu Negara

KONSTITUSI (ABSOLUT)

1. Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara

2. Konstitusi sebagai bentuk negara3. Konstitusi sebagai faktor integrasi.4. Konstitusi sebagai sistem tertutup dari

norma hukum yang tertinggi di dalam negara .

KONSTITUSI (RELATIF)

1. Konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh penguasa dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitusi dapat berupa tertulis) 

2. Konstitusi dalam arti materiil (konstitusi yang dilihat dari segi isinya)

NILAI KONSTITUSI

1. Nilai normatif 2. Nilai nominal3. Nilai semantik

TUJUAN KONSTITUSI

1. Membatasi kekuasaan 2. Melindungi HAM3. Pedoman penyelenggaraan negara

MACAM-MACAM KONSTITUSI

1. Konstitusi tertulis (dokumentary constiutution / writen constitution)

2. Konstitusi tidak tertulis / konvensi (nondokumentary constitution) 

KONSTITUSI DI MASA LAMPAU

MESOPOTAMIA KUNO

Code of Justice (Raja Urukagina-2300 BC)Prototip paling awal dari hukum pemerintahanBerisi hak-hak bagi warganya

Code of Ur-Nammu (Raja Un-Nammu dari Ur -2050 BC)Berisi : kedewaan pemerintahan Ur-Nammu, dan persamaan hak dalam kepemilikkan tanah. Code of Hammurabi (Raja Babilonia ke 6, Hammurabi-1750 BC)Contoh awal hukum fundamental, ide praduga tak bersalah

JAMAN KUNO

Draconian Code (Legislator Draco - 621 BC)Mengganti sistem hukum lisan dengan kode yang ditulis harus ditegakkan oleh pengadilan. Konstitusi Athena oleh Aristoteles (350 BC)Ada dua bagian – Pertama Bab I sampai XLI berkaitan dengan bentuk2 berbeda dari konstitusi. Kedua mendeskripsikan institusi kota termasuk syarat akses ke kependudukan, hakim dan peradilan.

Konsistusi 17 Artikel (Pangeran Shotoku 604 )Dokumen budhist dan konfusian yang berfokus terhadap moral yang diharapkan dari pemerintahan.

ABAD PERTENGAHAN

Konstitusi Medina (Nabi Muhammad setelah 622)Proklamasi unilateral oleh Muhammad

Magna Carta (15 Juni 1215)lambang perjuangan hak-hak asasi manusia

Huang Ming Zu Xun (PangeranZhu Yuanzhang 1373)Berisi aturan ketat terhadap bawahannya dalam pekerjaan administrasi di pemerintahan.

INDONESIA

UUD 1945

UUD RIS

UUD 1950

UUD 1945

setelah amande

men

18 Agustus 1945 – 27 Desember

1949

27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950

5 Juli 1959-Sekarang

17 Agustus 1950-5 Juli 19592

1 3

4

Pembukaan dan Naskah

• Pembukaan disahkan oleh PPKI (18 Ags 1945)

• Naskah UUD 1945 disusun pada sidang ke2 BPUPKI, disahkan oleh KNIP 29 Ags 1945

Hasil Sidang KMB

• Penggunaan konstitusi RIS disahkan berkaitan dengan pembentukan RIS oleh KMB sejak 27 Des 1949.

• Berisi atas mukadimah, isi dan piagam persetujuan

UU no 7 th 1950

• Pada Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tgl 14 Agustuts 1950

• Menunggu terpilihnya konstituante hasil pemilu yang akan susun konsistusi baru

Dekrit Presiden

1949• Menetapka

n pembubaran Konsistuante

• Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi

Kategori UUD’45 Sebelum Amandemen

Konstitusi RIS

UU’50 UUD’45 Setelah Amandemen ke empat

Bentuk Tertulis Tertulis Tertulis Tertulis

Sifatnya Rigid Rigid Rigid Rigid

Kedudukan Derajat Tinggi

Derajat Tinggi

Derajat Tinggi

Derajat Tinggi

Bentuk pemerintahan

Kesatuan Serikat/Federal

Kesatuan Kesatuan

Sistem pemerintahan

Presidensial Parlementer Parlementer Presidensial

APA ITU PERILAKU KONSTITUSIONAL Perilaku konstitusional adalah perilaku-perilaku yang

senantiasa berdasar dan hanya berpijak pada aturan-aturan penyelengaraan bernegara yang tertuang dalam UUD 1945.

PERILAKU KONSTITUSIONAL BAGI PENYELENGGARAAN NEGARA

Berdasarkan konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini penyelenggaraan Nagara dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Negara meliputi : MPR, Presiden, Kementrian Negara, DPR, DPD, KPU, Badan Pemeriksa Keuangan, MA, MK, TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lembaga-lembaga penyelenggara Negara tersebut melaksanakan tugas atau kewajibannya berdasarkan wewenang yang dimiliki berdasarkan ketetapan konstitusi

PERILAKU KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA1. Mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang lain.

2. Mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku, baik peraturan lalu lintas, sekolah, dan lain sebagainya.

3. Tidak main hakim sendiri.

4. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

5. Adanya keterbukaan dan etika dalam menghadapi suatu permasalahan.

Alasan Pembukaan UUD 1945 Tidak Di Amandemen

Alasan UUD 1945 tidak di amandemen :1. Pembukaan UUD 1945 tidak direvisi bukan untuk mensakralkan

pembukaan, namun lebih dipengaruhi oleh Yuridis Sosiologis dan landasan Filosofi Historis.

2. Dalam Pembukaan tercantum nilai dasar Negara (Staatfundamental norm).

3. Dalam Pembukaan juga terdapat Visi dan Misi Negara.4. Dalam pembukaan terdapat dasar dan filsafat Negara.5. Pembukaan UUD 1945 mengandung cita-cita hukum (rechsidee).6. Kedudukan Pembukaan sangat kuat sebagai perjanjian hukum dasar dan

tujuan Negara , cita hukum dan mengandung nilai universal.7. Pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar filosofis dan dasar normatif.8. Pembukaan UUD 1945 mengandung staatidee berdirinya Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI), tujuan (Haluan) negara serta dasar Negara yang harus tetap dipertahankan.

TERIMAKASIH