Sambutan · Web viewBanyak kasus dimana pemain ilog berlindung dibalik dokumen atau keteledoran yang tercipta di birokrat. Persoalan pembiayaan menjadi faktor yang sedikit menghambat

NOTULEN SEMINAR SEHARIPENDEKATAN PENEGAKAN HUKUM TERPADU

(Integrated Law Enforcement Approach)

Sesi IModerator : Suleman N SembiringPembicara :

1. Andi Amir (Ketua tim Kormonev Pemberatasan Illog)2. Ichsanudin (Penyidik Polda Propinsi Kaltim)

PEMBUKAAN: Oleh: Anna C. Sinaga (CIFOR) dan Rahmina (IHSA Kaltim)

Ana Cifor Tujuan pelaksanaan acara ini adalah - Untuk menyampaikan dan mengenalkan pendektan

ILEA dalam penanganan Ilegal Logging kepada actor-aktor yang berhubungan dengan isu illegal loging

- mendapatkan masukan konstruktif yang akan memperkaya konsep ILEA

- mendapatkan dukungan untuk kemajuan penyelamtan hutan

Rahmina IHSA- Maaf, selamat datang dan terima kasih atas kehadiran

serta pengertian atas keterlambatan acara - Tujuan kita berkumpul disini untuk memberikan

masukan dan penambahan wawasan mengenai penegagakan hukum illegal logging.

- Semoga pertemuan kita bisa bermanfaat untuk penegakan hukum lingkkungan di masa sekarang dan yang akan datang.

SESI: I.SNS Salam sejahtera untuk kita semua, di tengah-tengah kita sudah hadir DR. Andi Harirusli yang merupakan konseptor Inpres No. 4 tahun 2005 tentang percepatan

pemberantasan illegal loging, di Kementrian hukum dan keamanan.Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk bisa hadir di forum ini, beliau merupakan birokrat senior, think tank penting di Mentri Polhutkan bidang lingkungan dan sumber daya alam.Pak Andi Amir merupakan pokja Inpres No. 4 dan sejumlah intasni lain BIN, TNI Polri dan bersama 17 kelompok masyarakat membentuk kormonev.

Pak Andi Amir akan menyampaikan materi secara singkat dan padat dan kita harapkan ada waktu untuk berdiskusi lebih banyak kepada bapak kami persilahkan

Andi Amir Bukan forum ini yang membutuhkan saya tapi sebaliknya, pagi ini saya mendapat banyak kawan yang bersatu secara komit untuk memberantas illegal logging. Sebagai pengantar kita memulai dengan hulu formal Inpres 4 tahun 2005 yang merupakan pedoman percepatan pemberantasan illog.

Kata bijak yang menjadi napas pemberantasan ilog “berikan aku penegak hukum yang baik meskipun aturannya buruk tetapi akan menghasilkan yang baik” kunci penegakan hukum illegal logging adalah terletak pada komitmen aparat.

Pemberantasan illegal loging, kita dapat rumuskan ada 10 permasalahan, permasalahan hulu adalah aturan hukum, pemahaman terhadap pelaksanaan, lemahnya koordinasi karena banyaknya aspek yang terkait. Tetapi ada satu hal yang kita harapkan menjadi harapan kita bersama dalam era demokrasi ini adalah peranan masyarakat, seperti klaim kita tentang civil society yang harus memegang peran dalam proses mewujudkan masyarakat madani. Harus ada upaya di masyarakat untuk untuk memperkuat penganganan illog.

Dari masalah yang ada pertanyaan mendasar adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut ? kita harus membangun opini kepada semua lini pemerintahan bahwa illog adalah kejahatan serius.

Tidak semua pemahaman ini merata pada lini pemerintahan, banyak kasus besar harus lepas karena persoalan bukti yang tidak cukup yang pada akhirnya kasus-kasus tersebut akhirnya lepas. Proses persidangan yang lama kadang menghancurkan barang bukti dan menurunkan harga kayu. Seharusnya kayu tangkapan kejahatan illog di lelang dulu agar Negara tidak mengalami kerugian.

Upaya kedua, birokrasi yang harus kita bangun kesegaran, ini penting bahwa merubah birokrasi berbeda dengan menghadapi ujian, karena banyak pelatihan yang diberikan tetapi budaya yang sudah ada menyebabkan birokrasi tetap sulit untuk melayani masyarakat. 2009 kita harus cerdas untuk menentukan siapa yang dapat melakukan perubahan jangan samapi tertipu oleh kampanye.

ILEA adalah butir emas yang mau dikejar oleh Inpres No. 4./05, di Riau ada pengusaha yang memperoleh izin dari institusi pemerintah sudah menganggap sah surat yang di berikan untuk melakukan pemanfaatan hasil hutan. Kasus tenda biru menjadi contoh tidak terkoordinasinya pihak berkepentingan dalam melihat industri perkayuan dimana ….. kayu yang sudah di lelang masih di

Ada banyak kabupaten baru di Indonesia yang Ibu kotanya berada dalam kawasan hutan lindung, saya sampaikan ke Bappenas untuk menata jangan sampai karena kepentingan politik untuk DPRD dan pemimpin baru menyebabkan kita menjadi tidak arif. …. Mestinya aparat yang terkait memiliki kearifan dari konteks motif dalam melihat realitas ini yang perlu kita bangun. ILEA jika bisa dikembangkan akan kami berikan satu ruangan satu di menkopolhutkam.

Inpres 4 yang diperintahkan adalah para mentri gubernur dan bupati apa yang terjadi waktu dibentuk kita tidak pernah ketemu rangkap lengkap yang menyebabkan pertemuan tim kormonev selalu diundur akhirnya kami membentuk pokja dimana mentri menunjuk dirjen (eselon 1) berkewajiban meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti rapat pokja. Tetapi yang terjadi setelah pulang dari dapat staf menteri yang masuk dalam pokja kembali ke tugas dinas yang menyebabkan tidak berjalannya kegiatan monev. Pada akhirnya untuk mengatasi keadaan tidak berjalannya kegiatan dibentuklah sekretariat yang setiap hari menerima informasi mengenai praktek illog.

Dunia internasional melihat laju deforestasi semakin besar, sebelum konfrensi kembali hal ini kami sudah kami fikirkan. Banyak informasi dari NGO yang harus di konfrontir ulang kebenarannya. Akhirnya saya bertemu dengan Pak Widodo (Menteri Polhukkam) untuk membentuk tim antara birokrat dan LSM / NGO untuk menyelesaikan permaslahan yang ada bagaiaman. mengatasi persoalan kemiskinan dengan memberdayakan dirinya untuk lepas dari kemiskinan, politik keamanan yang baik adalah memperjuangkan pertempuran dengan tanpa senjata.

Jika kita cerita kejelekan suatu bangsa maka kita masuk dalam keburukan yang kami ceritakan. Dengan kemudian kami membentuk tim yang terdiri dari birokrat dan 17 NGO membentuk kormonev. Semula NGO yang tidak di respek kemudian mempunyai keleluasaan untuk mempegaruhi. Ada kematangan dari pemerintahan untuk melihat tersebut kemudian bersatu dalam kormonev. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat tim ini yang memberikan penjelasan. Ini adalah wadah kita bersama.. mari kita pikul untuk penegakan hokum, pemberantasan illog untuk perbaikan lingkungan hidup.

Pelibatan NGO dalam tim ini adalah bentuk penegakan demokrasi untuk kebaikan bangsa. Terkadang saya menerima laporan tetapi dari intitusi tertentu terkoreksi,

dalam kegiatan sekarang pokja memfasilitasi beberapa soal yang menjadi isu nasional yaitu kasus tenda biru dan adelin lis yang hampir kebal hukum, dan Riau 14 perusahaan kertas yang menurunkan ekspor kertas menjadi 15 persen dan Sumatra selatan hutan lindung yang menjadi pemukiman yang di sponsori oleh pemda..dan beberapa tempat lain.

Back up terhadap pengrusakan kami mutasikan, sering terjadi penyalahgunaan kewenangan secara kolektif. Di kasus papua terdapat kasus penebangan kayu oleh masyarakat sejak tahun 2005 kasus seperti ini belum selesai dan kemudian selesai tahun 2008 dengan solusi pemanfaatan kayu adalah untuk pembangunan daerah. Darri kacamata hukum tindakan masyarakat melanggar tetapi jika dilihat lebih jauh kgiatan yang dilakukan masyarakat adalah untuk penghidupan. Sumber kejahatan terbesar adalah kemiskinan. Itulah yang menjadi agenda kita.

Kami juga banyak menerima info dari Kaltim berkaitan dengan usaha penanganan illog.

SNSPa Andi Amir akan kembali menyelesaikan banyak hal untuk itu setengah jam kedepan untuk mengeksplor. Selanjutnya kepada bapak Ikhsanudin untuk bergabung bersama kami.

Silahkan untuk 5 penanggap dan penannya.

M. Isur (Dinas Kehutanan Kab. Paser)Ada keteguhan untuk memberantas ilog. Ada kasus illog yang ada di Paser yang mungkin juga sudah sampe ke Polda, Departemen, dan Mabes tim illog melakukan pengcekan di lapangan dan kami temua salah satu pengusaha yang punya kasus dan kami dari tim melakukan first time setelah berkas kami masukan ke penyidik dilakukan gelar dan kemudian dikatakan tidak cukup bukti, kami tidak puas kemudian kami laporan ke Polda dan

Mabes yang kemudian departemen menurunkan tim melakukan penelitian hasilnya dilakukan pengangan sementara. Sampai saat sekarang proses baru di tingkat kejaksaan. Kami harap permasalahan ini bisa di tindak lanjuti.

Kami juga menyampaikan HL Kabupaten Paser; Gunung Ketam dan Gunung Lumut sudah semakin parah dengan adanya 13 perusahaan yang masuk. Yang melakukan penebang liar Karena ada akses jalan untuk melakukan itu, kami tidak punya sarana dalam melakukan monitoring kendaraan yang merupakan kesulitan kita.

Agustin (UPHLSW) Berkaitan dengan proses bagaimana illog selama ini, bagaimana dengan barang bukti dimana proses birokrasi yang begitu panjangan menyebabkan barang bukti hilang atau rusak hal ini mempengaruhi semangat masyarakat dan NGO, bagaimana Bapak melihat ini. Dan bagaimana dengan masalah hukum yang mengambang tidak sampai pada proses hukum selanjutnya.

Bagaimana sikap tim ini melihat penanganan kasus yang tidak terselesaikan

Ahmad Jufri (TNC)1 – 2 tahun terakhir kuantitas illog menurun karena pengamanannnya signifikan. Sesungguhnya target utama dari kegiatan ini apa ? Ketika illog turun sesungguhnya ada yang meningkat di sisi lain yaitu konversi lahan, bagaiaman tim melakukan konsolidaasi untuk memunculkan kearifan dalam perangkat kebijakan.

Eri Pancasetiawan (SHI)Beberapa bulan terakhir terdapat kasus yang mencuat tentang kasus KPC yang berkonflik dengan salah satu perusahaan kehutanan Parodisa. Kasus inin menarik ketika Kapolda lama sempat melakukan progress penanganan yang cukup, tetapi beberapa waktu yang lalu kombes Arif

Wicaksono mengungkapakan bahwa tidak ada tersangka jika ada itu Cuma formalitas. Ini kasus membingungkan bukan hanya kasus yang ada di lapangan tetapi juga ada berkaitan dengan produk hokum yang tidak cukup kuat. Mungkin bisa di jelaskan.?

Sumidi (Balai TNK)Kami menjga kawasan hampir 200 ribu hektar yang merupakan ekosistem hujan tropis di Kaltim. Terkait dengan ilog selalu menangani kasus 2007; 22 kasus 2008; 24 kasus dengan berbagai modus sampai pada p-21 sepertinya penanganan illog tidak bisa berhenti dalam proses kami.

Kasus penguasaan lahan menjadi jalan utama bagi illog. Hamper 600 orang di Taman Nasional Kkutai melakukan perambahan sangat sulit dipecahkan karena berkaitan dengan sarang dan konflik lahan sampai sekarang belum kita temukan cara mengatasi permaslahan ini. Ada 2000 Polhut yang kami siapkan untuk menjaga kawasan, bagaimana kita bisa kuat dalam melakukan Law Enforcment, keberadaan kota kabupaten dekat dengan kawasan TN yang menyebabkan desakan pembangunan kearah hutan (mengancam).

Dinas Kehutanan Kab. BerauApa yang kami terima nampaknya dengan situasi dan kondisi saat ini illog sulit berakhir, persis seperti yang bapak sampaikan bahwa persoalan utama adalah terletak pada aparat. Masyarakat sering hanya menebang 1-2 pohon kemudian oleh aparat digiring menjadi pelaku apakah ini tindakan adil.

Izin HPH keluar dari departemen tapi pengawasan dan pengendalian tidak langsung pemerintah daerah kesulitan karena kewenangan terbatas atas izin HPN jika ada kesalahan kami tidak punya kekuasaan untuk menindak. Beberapa kasus kami laporkan kedepartemen ternyata gerakannya lamabat, ada koordinasi yang lambat.

HPH sulit terjerat tetapi masyarakat mudah sekali menjadi pelaku pelanggaran illog, sepanjang ada koordinasi antara pemerintah daerah dan departemen kehutanan hal ini hanya akan mempersulit penegakan hukum illog.

Andi Amir HusrySaya banyak menerima keluhan berhenti pada P-19 maju pada P-21 sangat sedikit. Jika kita lihat kasus banyak yang tidak terselesaikan, karena persoalan bukti yang tidak cukup. Permasalahan lain banyak penegak hukum yang hanya menggunakan instrumen hukum dengan kacamata kuda sementara kemajuan persoalan jauh mendahului isi hukum.

Persoalan yang dihadapi oleh kepolisian adalah persoalan pembiayaan, lokasi alat bukti tersebar, dan ongkos untuk ke lokasi lebih mahal dari alat bukti. Solusinya alat bukti di lelang, jika tersangka menang maka uangnya di ambil jika dinyatakan bersalah maka uangnya hasil lelang menjadi milik Negara.

Eksekutif dalam etika politik pemerintahan tidak bisa mengintervensi wilayah yudikatif. Kita akan terus mengeluarkan fatwa untuk barang bukti dapat di lelang oleh dinas kehutanan.

Banyak kasus pencucian kayu di Malaysia perubahan status log illegal menjadi legal di Malaysia. Kami mencoba untuk konsisten melakukan penanganan illog, di Polkam ada krisis center yang menerima aduan dari seluruh Kapolda dan untuk kasus besat kami komit untuk menindak lanjuti, sehingga bisa menurunkan kualitas dan kuantitas kasus ilog.

Illegal mining bukan otoritas saya mengurai nanti dari Kapolda Kaltim yang akan menjelaskan.

Yang saat ini kami programkan adalah social forestry dimana hutan dimanfaatkan untuk pembangunan. Saat ini kami sedang mengagendakan komposisi pemanfaatan hutan, berapa kebutuhan hutan untuk lindung, produksi. Beberapa tindakan mengatasi deforestasi salah satunya adalah moratorium pemekaran kabupaten yang mnejadi salah satu faktor deforestasi.

Akan ada panduan teknis tentang social forestry untuk mengatasi watak destruktif masyarakat terhadap hutan menjadi konstruktif dengan menciptakan cara-cara yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Target kormonev adalah untuk menempatkan laporan real masyarakat dengan memverifikasi data, mensinergikan pengawasan dengan target pelaksanaan penegakan hukum dalam alur aturan hukum.

IchsanudinSaya juga akan menyampaikan illegal mining di kawasan hutan. Saya ikut terlibat dalam proses penanganan illog sejak 25 tahun lalu. Ternyata kasu illog terus berjalan sampai sekarang, penindakan Kapolda kaltim dalam tahun 2005 ada 237 kasus tersagkaa 290. 2006 ada 244 kasus tersangka 310, 2007 ada 313 kasus tersangkan 514 dan 2008 ada 108 kasus 133 tersangku12.000 kayu log.

Permasalahn yang menghambat penaganan adalah persoalan anggaran

Persoalan lain penggunaan kawasan kehutanan untuk kegiatan non kehutanan (perkebunan). Tanggung JAWAB ILLOG bukan hanya polisi tapi juga teman-teman kehutanan, dalam UU kehutanan dalam pasal 38 jelas dimana penggunaan kawasan……. Dalam Keppres 41 Berkaitan dengan pemenafaatn HL hanya ada 13 perusahaan…..banyak konsensi berada di kawasan konservasi dan HL.

Aturan-aturan kehutanan berbenturan, kendala yang kita hadapi ada saksi 12 ada aturan berbenturan SK 79 / 2001 wilayah kaltim….artinya untuk kegiatan non kehutanan bisa dilakukan jika kawasannya berubah…..

Pembayaran PDSA di layani oleh kehutanan, kami juga melakukan pemeriksaan dari ahli hukum administrasi dan korporasi dari Unair. Hasilnya terungkap mengenai utang royalti beberapa perusahaan tambang di Indonesia. Saat ini kami menangani 4 kasus pemanfaatan HL untuk aktifitas tambang saat ini kasus sudah masuk di Kejati.

Ada kesulitan dari kejaksaan berkaitan dengan tersangka lapangan banyak pekerja musiman yang tidak di ketahui alamatnya sehingga mempersulit penanganan kasus. , Illog tidak akan terjadi jika fungsi birokrasi dan penyidik bisa berjalan dengan baik.

Kasus Illog di TN Kutai yang dilakukan masyarakat adalah bentuk pengkondisian, untuk melahirkan penguasaan yang dimulai penyerahan lahan (enclave) yang ternyata ada perusahaan tambang yang akan masuk di wilayah enclave. Teman-teman kejaksaan terkadang tidak memahami ada hubungan yang saling mencurigai antara kepolisian dan kejaksanaan.

Banyak kasus dimana pemain ilog berlindung dibalik dokumen atau keteledoran yang tercipta di birokrat. Persoalan pembiayaan menjadi faktor yang sedikit menghambat pross penanganan illog.

SNS Ada waktu 20 menit,

Andy M FirzanKorupasi merupakan satu hal berbahaya di Negara ktia, tetapi dampak illog lebih berbahaya. Kalo boleh dibanding-bandingkan Illog lebih berbahaya dari pada Korupsi, apakah ada tim semacam KPK untuk menangani kasus Illog untuk

membantu kawan-kawan kepolisian. Salut untuk kinerja tim kormonev selama ini.

Jangan sampai ada dualisme untuk memberikan kepastian hukum

TBI Sedih banyak kasus yang terhambat karena persoalan biaya seperti apa nasib kasus-kasus yang ditangani? Bagaimana peran kormonev terhadap kasus yang di ketahui polda kaltim yang mandek karena persoalan biaya?

Isal (Walhi Kaltim)Beberapa pertanyaan - selama 3 tahun terakhir proses Illog yang terjadi di

kaltim dalam catatan kami ada 3 inisiatif WB (skenerio kehutanan Indonesia), Indonesia – UK (RUU ilog), Indonesia – EU (flegt), dan fleg Asia. Illog bukan persoalan baru, tetapi di mulai sejak kasus banjir yang terjadi di Kaltim, percepatan penanganan illog merupakan keputusan politik yang harus di lakukan karena juga berkaitan dengan persoalan kemanan.

- Ada tiga persoalan dasar di kehutanan: pertama pengakuan hak tanah atas rakyat, tingginya gap supply n demand terhadap kayu, korupsi di sekktor kehutanan yang melibatkan banyak aktor.

- Illog ada dua sumber dan peredaranTiga persoalan tersebut yang belum bisa di jawab pemerintah untuk melahirkan kebijakan dan keberlanjutan.

- di Nunukan terjadi kesulitan pemenuhan bahan baku lokal hal ini disebabkan karena kebutuhan kayu diberikan untuk Eropa dan Amerika.

- Terjadi timber laundry crime - Kebutuhan kayu lokal belum di jawab- Target Polda Kaltim terhadap operasi Illog apa dalam

satu tahun?- Inisiatif penanganan illog yang dilakuan Indonesia

dengan kerjasama yang ada

- Bekaitan dengan transparansi informasi yang sangat tertutup

- Hasil biaya illog di usulkan untuk proses monev yang digunakan oleh kepolisian, kejaksaan harus didorong untuk melahirkan tanggung jawab kinerja.

Muhammad IshurMenanggapi Polda berkaitan dengan kekurangan data saksi kami masih ada dokumentasi untuk membuktikan dan memperkuat kasus yang di P-21kan Kami ragu dengan kinerja aparat daerah.

Andi Amir Aparat kepolisian dan kejaksaan memiliki setting back mind yang berbeda maka dengan itu kami membentuk taskforce untuk memperlancar pemberkasan, untuk menyatukan persepsi pemahaman isu illog.

Kita perlu menata aturan-aturan yang bertentangan karena hal tersebut menjadi sumber masalah. Lakukan inventarisasi aturan-aturan bidang kehutanan yang bertentangan satu dengan yang lain.

Kasus rRiau adalah merupakan hasil dari kelemahan undang-undang. Setelah inventarisasi aturan kehutanan di inventarisasi kemudian benahi perijinan. Hasil lelang kayu diserahkan kepada Negara sehingga diperlukan komitmen politik.

Rasio jumlah penduduk dan jumlah kepolisian yang terus bertambah menyebabkan anggaran menjadi penting.

Jika kita tidak kuat terhadap desakan permintaan kayu yang meningkat 15% dari tahun sebelumnya maka ilog tidak mungkin dapat di tahan. Kami mnggunakan transmitter untuk kapal-kapal pembawa kayu untuk mengetahui posisi kapal.

Ichsanudin

Tugas penyidik hanya mengunmpulkan bukti sampai dengan berkas P-21 selanjutnya diserahkan kepada JPU.

PPNS kehutanan harus bangkit untuk memperkuat penanganan Illog, jika mereka berjalan maka akan membantu peran polisi sehingga polisi tidak lagi menangani kasus-kasus lingkungan.

Target polisi 2007 sudah tidak ada illog, jika ada pelaku illog terjadi pada suatu tempat maka pejabat yang ada di lingkungan tersebut akan dicopot ini merupakan upaya Kapolri yang baru.

Antara biaya produksi dan DRPSDA tidak ketemu hal ini menyebabkan perdagangan kayu di prioritaskan untuk kebutuhan ekspor. Surat edaran berkaitan dengan larangan penjualan kayu tidak memberikan akibat hukum sehingga tidak menyebabkan adanya akibat hukum.

SNSApakah semangat tanam 100 juta pohon, memperhitungkan kapan akan menghasilkan kayu, sambil menunggu maka hutan yang ada, harus di selamatkan

Perlu kita catat beberapa hal penting hanya dalam satu seminar saja- pertumbuhan penduduk yang tidak bisa di stop dan

persempitan lahan yang dikomoditikan- menekan prinsip ekonomi- komunikasi saling berbagi informasi dengan suasana

saling mencerahkan dan menyejukan. Diskursus harus dibangun dengan data sehingga mempertepis opini dibandingkan fakta.

Demikian kita akhiri sekaligus makan siang. Terima kasih mohon maaf atas berbagai kekurangan. Bilahitaufiqwalhidayah wasalam….

SESI II

Moderator: Niel MakkinuddinNarasumber:

1. Anna C. Sinaga dan Mumu Muhajir (CIFOR)2. Rahmina (IHSA Kaltim)

NMHari ini saya diminta untuk menfasilitasi presentasi dari 2 perempuan, yang satu bernama Anna dari CIFOR dan yang kedua Rahmina dari IHSA Kaltim, baik langsung saja, Silahkan Anna untuk mempresentasikan ILEA.

Ana (cifor)Yang dikembangkan oleh CIFOR adalah instrumen atau pendekatan lain selain undang-undang 41 tahun 1999. Munculnya upaya pendekatanan ini karena pendekatan yang ada saat ini adalah follow the wood gagal mengembalikan kerugian Negara.

Kasus-kasus yang ada dengan pendekatan follow the wood hanya mengejar actor lapangan dan mengemankan orang-orang yang menjadi pemilik modal (cukong)

Adakah pendekatan lain untuk mengatasi kegagalan follow the wood, Bagaimana membawa kerugian ekologis sebagai kerugian utuh (kerugian Negara) Proyek ini adalah kerjasama dengan kementrian luar negeri Norwegia yang bekerja sama dengan beberapa organisasi.

Tawaran pendekatannya adalah follow the money. Kita ingin mengajak penegakan hukum untuk mengejar uangnnya, uang termasuk salah satu hasil kejahatan dan uang adalah darah kejahatan jika darah ini bisa dikejar maka akan mematikan aktifitas dan membidik actor-aktor yang ada di belakangnya.

Kami menawarkan pengembalian asset Negara secara total

Rumus ILEA 3 instrumen hokum 4 tipologi kejhatan 5komponen actor 7tahapan pelaksanaan.

3 instrumen hukum adalah

4 tipologi kejahatan adalah

5 komponen actor adalah

7 tahapan pelaksanaan adalah

PPATK kami dekatkan untuk menganlisisi transasksi keuangan yang mencerugikan

Gambar bagan menujukan: Keempat hal tersebut akan mendukung kegiatan penyelidikan dan investigasi penegak hukum untuk meramu sebuah dakwaan dengan menggunakan anti money laundering untuk mendapatkan hasil kejahatan.

Tahapan dalam ILEA- Analisis deforestasi- pengumpulan bukti dan menghitung kerugian Negara- penyidikan terhadap kejahatan kehutanan dan korupsi - penyelidikan transaksi keuangan mencurigakan- pelacakan dan pembekuan hasil kejahatan - menyusun dakwaan korupsi dan pencucian uang - penyitaan hasil kejahatan dan pengembalian kerugian

Negara

Pengembangan ILEA di Indonesia kami ingin mendukung kegiatan pemberantasan Ilog untuk saat ini PPATK telah membuka diri untuk menjadi sekretariat untuk menggerakan isu, dan Ini bukan saingan kormonev tapi menjadi pendukung.

Mutual legal assistance dilakukan kerja sama dengan Negara tempat parkirnya asset atau dana kejahatan ilog.

NM

Selama ini pendekatan follow the wood hanya kroco yang tertangkap sehingga tawaran follow the money untuk bisa menangkap pelaku kajahatan yang sebenarnya.

RahminaKegiatan ini diawali dengan inisiatid untuk menerapkan ILEA yang sednag dikembangkan oleh CIFOR di Kalimantan Timur, apakah tawaran cifor tersebut bisa digunakan. Maka kami menerima tawaran tersebut.

Yang melatar belakangi studi kasus ini adalah - Gambaran umum kondisi kerusakan dan kehilangan

hutan di Kaltin terus meningkat dari tahun ke tahun. Data dari LH (lihat ppt), Kalimantan timur termasuk darah yang memiliki lahan kritis yang disebabkan pembakaran lahan dan pembalakan liar.

- Kejahatan illegal loging semakin canggih (lihat ppt), Ini adalah gambaran peredaran kayu yang keluar dan masuk di kawasan Kalimantan, hingga keluar negeri; Kayu setengah jadi dan jadi banyak masuk ke Cina dan Jepang sedangkan bahan jadi diarahkan ke Pasar Eropa.

- Penegakan hukum dari lembaga peradilan; Pengadilan tinggi 2006 – Agustus 2008 terdapat 78 kasus; Pengadilan Negeri Berau Januari 2006 – April 2008 terdapat 69 kasus

Tujuan Mengidentifikasi Peluang impelementasi ILEA di Propinsi KaltimMeningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan HUkum Illegal Logging melalui proses ILEA di Kaltim

Hasil yang diharapkan:Adanya peluang bagi penerapan ILEA di Propinsi Kalimantan Timur

Kegiatan Ini dilaksanakan:

Agustus – Desember 2008, Jenis Study: Hukum Normatif, Tahapan Studi:Pengenalan ILEA guidelines; pengumpulan Data dan Peraturan Perundangan; pemilihan kasus (kelengkapan data dan dokumen yang dimiliki); penulisan Laporan dengan menggunakan ILEA

Profil kasus yang kami angkatDakwaan dan Hukuman untuk Direktur PT. TBPTindak Pidana Tanpa Hak Memanen atau Memungut Hasil Hutan secara bersama-sama dan berlanjut dan Tanpa Hak Membawa alat-alat Berat dan atau alat-alat lainnya di dalam kawasan hutan secara bersama-sama dan berlanjut dan tindak pidana menganjurkan orang lain untuk membuat surat palsu secara berlanjut

sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (5), (14) dan (15) jo –asal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 50 ayat (3) huruf “j” jo Pasal 78 ayat (9), (14) dan (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Hukuman:6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair 5 (Lima) bulan kurungan;

ILEA Pendekatan Penegakan Hukum Terpadu Mengapa ILEA à potret penegakan hukum: fakta, tidak koordinatif, tidak menyeluruh. Hukum sebagai sebuah sistem yang terdiri substansi, pelaksana (aparat dan lembaga) dan budaya masyarakat; hukum à aturan-aturan, hak kewajiban, mekanisme dan prosedur, sengketa, sanksi

Penegakan hukum à Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum,secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diatikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Penegakan à dijalankan, dipatuhi, rasa keadilan, manfaat, ketertiban, kepastian hukum

Bicara Illog ada tiga isu hukum :Pertama, pidana – hukuman penjara, denda Kedua : Perdata – ganti kerugian, reforestsai, pengembalian kerugian negaraKetiga : Administrasi – sanksi adminsitrasi

Penyelidikan, Penyidikan dan Penegakan Hukum; Temuan temuan: Indikasi Korupsi, Pemalsuan Surat, Penggelapan, Pencurian, Pengrusakan hutan/lingkungan, penyeludupan

KesimpulanPenggunaan konsep ILEA membutuhkan data dan informasi awal yang terkait dengan: Data spasial; identifikasi kerusakan lingkungan; identifikasi perkiraaan kerugian negara atau Nilai hasil kejahatan; identifikasi siapa yang bertanggung jawab; identifikasi transaksi keuangan mencurigakan; identifikasi harta hasil kejahatan Kerugian negara akibat perbuatan PT. TBP dan rekanan tidak hanya berupa kayu dan nilai jualnya, tetapi juga termasuk luasan kawasan hutan, dan segala kekayaan hayati dan lingkungan diluar konsesi yang rusak. Tiga isu hukum (legal issues) dalam Kasus PT. TBP à pelaku, pelaksanaan /perbuatan dan dampak. Isu (hukum) tersebut terkait dengan perbuatan dan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan hukum administrasi (sanksi administrasi),

sedang isu (hukum) pelaku berkenaan dengan pelaku menggunakan instrumen hukum pidana, adapun isu (hukum) korban dan perbuatan pembalakan liar berkaitan erat dengan persoalan kerugian, oleh karena itu penyelesaiannya adalah dengan menggunakan instrumen hukum perdata (gugatan ganti kerugian)

REKOMENDASI Pendekatan ILEA dalam menganalisa kasus Illegal

Longging dapat diterapkan dalam kasus lainnya seperti kasus Ilegal Logging; di Kawasan Konservasi; Perusahaan Pulp Paper, dan Pembukaan lahan oleh kegiatan pertambangan dan Perkebunan

ILEA bagi Aparat Penegak Hukum dapat diterapkan dalam penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan

ILEA Bagi NGO, masyarakat dapat digunakan untuk melakukan Class Action sebagai bagian dari Instrumen hukum Perdata, dan bagian dari peran serta masyarakat dalam proses pengawasan sosial dan

ILEA bagi Pemberi izin dapat diterapkan untuk menegakkan sanksi administrasi; mulai dari pencabutan sementara, denda administrasi dan Pencabutan Izin Perusahaan

NMNah demikian presentasi dari ke dua narasumber, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, dari pertanyaannya; sebenarnya Apa yang mau disasar oleh ILEA?Seberapa sulit atau seberapa mudah ilea diterapkan di Kaltim dan Seberapa jauh pemahaman aparat penegak hukum mengenai ILEA?Silahkan ada pertanyaan atau tanggapan?

Termin I

Alfan Subekti (TNC) Perlu elaborasi lagi adalah konsep degradasi atau deforestasi, perlu jelas yang mau diukur degradasi dan deforestasi berdasarkan pengertian yang ada di REDD.

Deforestasi adalah perubahan kawasan fungsi hutan secara permanen berubahan fungsi menjadi tambang, sawit jika dimungkinkan untuk tumbuh hutan bisa di sebut degradasi. Kasus illog adalah kasus degradasi justru konversi lahan yang menyebabkan deforestasi.

Bagaimana mengadopsi hal-hal yang bersifat non material dari deforestasi hutan menjadi satu bentuk kerugian Negara; sejauhmana ILEA bisa mengejar pelaku utama (actor intelektual) ilog

Enforcement tidak hanya persoalan penegakan hukum, sejauh mana konsep ILEA menjadi isntrumen korektif untuk memperbaiki secara korektif melahirkan kearifian.

TNKPenanganan ILOG hanya menangkap pelaku lapanganSiapa yang menjadi coordinator dalam ILEA apakah PPATK, KPK

Pada skala yang lebih kecil bagaimana ILEA ini bisa diterapkan, bagaimana menyisir untuk ke alur uang karena perlu pembuktian waktu yang tidak sedikit, bagaimana komentarnya ? Ketika dalam proses pemeriksaan orang lapangan di plot untuk memutus peran pelaku utama?

Wiwin (WWF HoB)Terhadap collecting data dan infromasi ada data mengenai kerusakan lingkungan, sejauh mana parameternya terhadap kerusakan lingkungan, data mana yang harus di pake?

Anna (Cifor)Berkaitan dengan deforestasi dan degradasi saat ini kami lebih berbicara tentang degrradasi kalo berbicara mengenai terminologi deforestasi kami akan menyesuaikan jika ada aturan yang sah. Berkaitan dengan menghitung kerugian Negara kami bekerja sama dengan IPB

1. Biaya kerugian ekologis

2. Ekonomi

3. Dan Pemulihan ekologis

Berbicara follow the money kita akan bicara siapa saja yang menjadi tempat penampungan aliran uang. PPATK pun masih mengalami kesulitan untuk merevel orang-orang yang terlibat dlam transaksi mencurigakan. Tapi ini memungkin untuk menyeret orang-orang yang terlibat.

Persoalan koordinasi merpakan persoalan esensi karena hal ini berkaitan dengan ego sektoral oleh karena itu untuk sat ini kami mendekati beberapa lembaga yang bisa memotori kegiatan ILEA salah satunya KPK, PPATK. Jika kami bisa mendekati kasus yang menjadi champion maka kami bisa menggunakan instrument ini

Mengenai analysis approach ada posisi masyarakat dan NGO untuk melaporkan kerusakan utang, karena biasannya NGI memiliki data dan analysis berkaitan dengan kerusakan utang.

Bisa juga dalam pengumpulan bukti, saat inilah waktu yang tepat untuk NGO terlibat dalam ILEA.

Kami mendekatan KPK karena lembaga tersbut termaksud yang di percaya dan melakukan pekerjaan yang jelas. Semua lembaga bisa menjalankan perannya masing-maisng. Kedepan semua lembaga yang bersentuhan dengan isu kehutanan dapat saling berintegrasi.

Kedepan kita berharap bahwa semua lembaga dapat bekerja sebagaimana mestinya dan mengkuti kegiatan tersebut.

Rahmina

Dari sisi ILEA; kasus yang kami angkat ini bisa berindikasikan bahwa sejumlah pejabat Polri terkait kasus ini punya indikasi korupsi

Mengenai kerugian lingkungan hidup kami menggunakan formula yang di kembangkan oleh CIFOR yang berasal dari perhitungan kementrian LH

Untuk 12.000 m3

WiwinKerugian ekologis seperti apa yang di maksud dengan kerugian,

Rahmina Kerugian ekologis yang dihitung ada 10 komponen jika

mengikuti perhitungan oleh Wasis, yang digunakan oleh Kementrian LH. Seperti Wasis (2008):

Komponen Keterangan Jumlah (Rupiah)Kerugian Ekologis (A)

Total Biaya Reservoir 4.050.000.000Pengaturan Tata Air 2.281.000.000Pengendalian Erosi dan Limpasan 6.000.000Pembentukan Tanah 500.000Pendaur Ulang Unsur Hara 4.610.000Pengurai Limbah 435.000Pemulihan Biodiversity 2.700.000Sumberdaya Genetik 410.000Pelepasan Karbon 32.310.000Total Kerugian Kerusakan Ekologis 6.377.965.000

Kerugian Ekonomi (B)

Nilai tegakan kayu 160 3300000 528.000.000Nilai Pakai Lahan 100 32000000 3.200.000.000Total Kerugian Ekonomi 3.728.000,000

Biaya Pemulihan Ekologis (C)

Penyediaan air melalui pembangunan reservoir 4.050.000.000Pengendalian Limpasan dan erosi 6.000.000Pembentukan Tanah 500.000Pendaur Ulang Unsur Hara 4.610.000Pengurai Limbah 435.000Pemulihan Biodiversity 2.700.000Sumberdaya Genetik 410.000

Pelepasan Karbon 32.310.000Total Biaya Pemulihan Ekologis 4.096.965.000

Total Nilai Kerugian Perusakan Lingkungan A+ B + C (perhektar) Rp 14.202.930.000

Mumu Muhajir Kerugian yang akan di hitung oleh BPK hanya pada tegakan atau yang bisa di ukur dengan keadaan sekitar, potentan lost biodevrsity tidak termasuk dalam kerugian Negara.

Kami sedang mengusung guideline, Beberapa kasus pelanggaran pidana

ILEA sulit atau tidak tergantung cara pandang, tergantung mau dilakukan atau tidak kasus martias, palalawan adalah kasus menarik.

Sudah ada tiga jurisprudence terhadap kasus Illog, jadi tinggal diikuti saja.

PPATK sulit melakukan identifikasi terhadap transaksi keuangan haram atau tidak karena tidak ada aturan terhadap bank untuk melakukan comfile data pemasukan dan transaksi kekuangan seseorang.

Muchtar masyarkat karang joang (Pokja das Manggar)Penegakan hukum terpadu dalam penanganan illegal loging belum tegap berdiri, saya orang perambah hutan, saya mengeksploitasi hutan tiga zaman ….. terbesar….. Konservasi hutan, indusrti,

Biasanya yang diekspor kejepang umur pohonya 30 tahun,

NMSemangat ILEA memberi efek lebih keras, spiritnya seperti apa yang bapak sampaikan

WiwinKapan dan dalam kasus seperti apa ILEA bisa digunakan ?

Niel Catatan Penutup

Saya ingin memberi apresiasi bahwa pendekatan ILEA bukan baru, ILEA memberi efek jera lebih besar efektif dalam mengembalikan kerugian Negara, Di Kaltim banyak kasus yang bisa kita teropong dengan dana tersebutILEA adlah pendekatan akhirat karena mengkorek mengenai keuangan

Setelah acara ini kita akan bahas langkah kedepan bagaimana ILEA bisa di gunakan dalam penegakan hokum kedepan. Saya fikir itu saja

ACARA DITUTUPUcapan terima kasih dari IHSA Kaltim kepada seluruh peserta yang berkenan hadir dan bertahan selama sehari untuk seminar ini.